Category: Tribunnews.com Nasional

  • Unjuk Rasa Mahasiswa di Patung Kuda Jakarta Pusat, Polri Terjunkan 1.623 Personel – Halaman all

    Unjuk Rasa Mahasiswa di Patung Kuda Jakarta Pusat, Polri Terjunkan 1.623 Personel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.

    Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. 

    Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menuturkan hal itu bersifat situasional. 

    Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” kata dia.

    “Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan disekitar Patung Kuda,” ujarnya.

    Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Kapolres juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” ungkapnya.

    “Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka dengan humanis dan profesional,” tutur Susatyo.

  • Alasan PDIP Ajukan Penundaan Pemeriksaan Tersangka Hasto Kristiyanto ke KPK – Halaman all

    Alasan PDIP Ajukan Penundaan Pemeriksaan Tersangka Hasto Kristiyanto ke KPK – Halaman all

    PDIP ajukan penundaan pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di KPK karena sudah mendaftarkan lagi 2 preradilan ke PN Jaksel.

    Tayang: Senin, 17 Februari 2025 09:15 WIB

    YouTube KompasTV

    HASTO DIPERIKSA KPK- Maqdir Ismail (kiri) mendamping Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (kanan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). PDIP ajukan penundaan pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di KPK karena sudah mendaftarkan lagi 2 preradilan ke PN Jaksel. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

    “Kami sudah memohon penundaan pemeriksaan,” kata Guntur saat dikonfirmasi pada Senin (17/2/2025).

    Guntur menjelaskan, permohonan penundaan pemeriksaan dilakukan karena Hasto Kristiyanto sudah mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Hasto kembali mendaftarkan 2 gugatan terpisah, yakni terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan.

    “Karena Sekjen PDIP sudah mendaftarkan lagi 2 praperadilan hari Jumat lalu. Jubir KPK juga sudah mengonfirmasi penudaan pemeriksaan,” ujarnya.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan adanya pemanggilan terhadap Hasto pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

    “Benar HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Tessa kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Djuyamto menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Hasto tidak dapat diterima.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025).

    Gugatan tersebut diajukan setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku serta dugaan perintangan penyidikan kasus tersebut.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta KPK Tunda Pemeriksaan Tersangka Hari Ini – Halaman all

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta KPK Tunda Pemeriksaan Tersangka Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pemeriksaan pada hari ini, Senin (17/2/2025).

    Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengatakan pihaknya telah bersurat ke KPK terkait permintaan penundaan pemeriksaan.

    Sedianya Hasto Kristiyanto dipanggil hari ini sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019–2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

    “Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tetapi kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan,” kata Ronny Talapessy dalam keterangannya, Senin (17/2/2025). 

    Panggilan pemeriksaan ini dilayangkan penyidik KPK setelah gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Dalam putusannya yang dibacakan dalam persidangan Kamis (13/2/2025), hakim tunggal PN Jaksel, Djuyamto, menyatakan gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto kabur dan tidak jelas. 

    Hal ini lantaran Hasto Kristiyanto menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam satu gugatan. 

    Ronny menyatakan, sehari setelah putusan tersebut atau Jumat (14/2/2025), tim kuasa hukum Hasto telah mengajukan gugatan praperadilan kembali ke PN Jaksel. 

    “Pada hari Jumat kami telah mengajukan praperadilan kembali setelah tidak diterima dalam putusan Kamis kemarin, yang kami nilai harus mengajukan dua permohonan praperadilan bukan digabungkan dalam satu permohonan praperadilan,” kata dia. 

    Ronny menekankan, upaya praperadilan kembali ini diajukan agar PN Jaksel memeriksa pokok gugatan. 

    “Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan,” sebutnya. 

    Diberitakan, PN Jaksel mengandaskan perlawanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap KPK. 

    PN Jaksel memutuskan tidak dapat menerima gugatan praperadilan Hasto atas langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka suap pengurusan PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.
     
    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal PN Jaksel Djuyamto saat membacakan putusan gugatan praperadilan Hasto, Kamis (13/2/2025). 

    Dalam putusannya, hakim Djuyamto mengatakan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka sudah sah dan sesuai prosedur hukum. 

    Untuk itu, KPK bisa melanjutkan proses penyidikan kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto.

  • Pergi ke Lokasi Retret di Akmil Magelang: Hasto Wardoyo Pilih Ngojek, Khofifah Gunakan Mobil – Halaman all

    Pergi ke Lokasi Retret di Akmil Magelang: Hasto Wardoyo Pilih Ngojek, Khofifah Gunakan Mobil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa dirinya bakal menggunakan jasa ojek online (ojol) sebagai moda transportasi yang ia gunakan untuk menuju lokasi retret calon kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah pada 21 Februari 2025 mendatang. 

    Hal itu Hasto Wardoyo sampaikan usai melakukan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2). 

    “Kita ngojek lah. Rumah saya di Kulon Progo jadi cedak (dekat) ke Magelang,” kata Hasto Wardoyo kepada wartawan di lokasi. 

    Ia mengaku tidak punya persiapan khusus untuk menjalani pelantikan bersama 503 kepala daerah terpilih lainnya. 

    “Kalau persiapan pelantikan saya kira ya kita tidak ada persiapan khusus kecuali atribut, itu yang kita siapkan,” tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan dirinya akan menggunakan mobil untuk berangkat ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21 Februari 2025. 

    Khofifah akan berangkat ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret bersama seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

    “Saya lebih menikmati naik mobil,” kata Khofifah.

    Menurut Khofifah, seluruh kepala daerah yang akan berangkat ke Magelang tidak berbarengan atau masing-masing. 

    “Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen (Bima Arya), sepertinya berangkat masing-masing, yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang,” ujarnya.

    Dia menuturkan bahwa pihaknya mengikuti seluruh standard operating procedure (SOP) yang ditentukan Kemendagri. 

    “Itu sih, kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ucap Khofifah.

    Saat melakukan pemeriksaan kesehatan, Khofifah didampingi Wakil Gubernur terpilih, Emil Dardak. 

    Khofifah mengaku dicek kesehatannya oleh para medis di Kemendagri, terkhusus soal gula darah, tensi darah, dan kolesterol. 

    “Biasa kawan-kawan saya rasa kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan biasa saya juga kemana-mana pergi saya membawa alat tes yang memang dimungkinkan kita bisa cek kondisi kesehatan kita masing-masing,” ungkapnya. (Tribun Network/fer/mar/wly)

  • Mumpung Muncul ke Publik, Warga Minta Polisi Segera Tangkap Arsin Karena Sudah Jengkel Dibohongi – Halaman all

    Mumpung Muncul ke Publik, Warga Minta Polisi Segera Tangkap Arsin Karena Sudah Jengkel Dibohongi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Kepala Desa (Kades) Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, muncul ke publik usai menghilang di tengah viralnya kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang.

    Arsin bersama kuasa hukumnya, Yunihar dan Rendy Kurniawan menggelar konferensi pers, di kediamannya, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (14/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Kades Kohod itu mengaku sedang demam dan batuk. Tubuhnya disebut sedang dalam kondisi tidak fit.

    Munculnya Arsin setelah lama menghilang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat setempat.

    Ia pun meminta maaf kepada publik terkait ketidakhadirannya di tengah panasnya isu pagar laut yang terus berkembang. 

    Arsin mengklaim bahwa dirinya menjadi korban dalam kasus tersebut, mengungkapkan bahwa ia kurang memahami situasi saat menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

    Namun, penjelasan Arsin tersebut justru memicu lebih banyak kemarahan dari warga.

    Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (AMAK) yang terdiri dari sekitar 400 warga Desa Kohod segera terbentuk.

    Mereka menuntut penangkapan Arsin oleh pihak kepolisian, yang diduga telah menipu masyarakat terkait harga bangunan dalam program relokasi.

    Saifudin (28), salah seorang anggota AMAK, menyatakan bahwa Arsin menjanjikan harga Rp3 juta per meter untuk bangunan rumah yang tergolong permanen, namun kenyataannya warga hanya menerima Rp2,2 juta per meter, tanpa tambahan untuk tanah.

    Selain itu, warga juga mengeluhkan penarikan sertifikat tanah mereka oleh pemerintah desa di bawah kepemimpinan Arsin, yang hingga kini belum digantikan dengan sertifikat relokasi seperti yang dijanjikan.

    Saifudin mengungkapkan, sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik warga telah diambil oleh pihak pemerintah desa di bawah kepemimpinan Arsin. 

    Saifudin melanjutkan, Arsin menjanjikan SHM dan SHGB tersebut akan digantikan dengan sertifikat kepemilikan lahan relokasi nantinya.

    Namun sejak beberapa bulan lalu, warga belum menerima sertifikat kepemilikan lahan relokasi tersebut dari pihak pemerintah desa.

    Ia mengeluhkan, beberapa warga kini tidak lagi memiliki surat kepemilikan tempat tinggal mereka.

    “Kami mendukung Bareskrim Polri untuk segera menangkap Arsin, untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya pelaku utama (kasus pagar di tengah laut Kabupaten Tangerang). Seharusnya penangkapan Arsin dilakukan cepat,” kata Saifudin, saat ditemui Tribunnews.com di Jalan Aler Giban, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Minggu (16/2/2025).

    “Seharusnya penangkapan Arsin segera dilakukan agar kasus ini bisa terungkap lebih dalam,” tegas Saifudin.

    Ketua AMAK, Aman Rizal, menambahkan, warga siap membantu kepolisian dalam mencari dan menangkap Arsin, yang menurutnya seharusnya segera diproses sesuai hukum.

    “Kan warga kita tersebar. Sudah pasti ketahuan mau ke mana pun Arsin pergi. Ada terus tim kita yang memantau,” ucapnya.

    Mereka bahkan mengklaim memiliki bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Arsin, yang menguatkan dugaan keterlibatannya dalam masalah pagar laut tersebut.

    Upaya-upaya yang dilakukan barisan warga yang kontra terhadap Arsin ini, menurutnya, tidak dilakukan sembarangan.

    Dengan didampingi kuasa hukum, para warga telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Arsin.

    KANTOR DESA KOHOD – Situasi di kantor Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (16/2/2025). Kantor Kepala Desa Kohod tampak sepi dan tidak ada aktivitas. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)

    Sementara itu, warga Desa Kohod lainnya, Oman, menyayangkan sikap Kades Kohod yang tidak terbuka kepada publik, khususnya terkait Arsin yang sempat menghilang, beberapa waktu lalu.

    Oman menilai, alih-alih menghilang bak ditelan bumi, Arsin seharusnya memberitahukan keberadaannya apabila dia benar-benar tidak muncul ke publik lantaran sakit.

    Terlebih, Oman menyoroti pengakuan Arsin bahwa dia merupakan korban dalam kasus pagar di laut Kabupaten Tangerang ini.

    Ia menegaskan apa yang diakui Arsin tersebut merupakan keterangan yang tidak benar adanya.

    Hal itu menurutnya dibuktikan dengan adanya beberapa kartu tanda penduduk (KTP) warga yang dicatut Arsin untuk proyek relokasi.

    “Bahasanya dia (Arsin), korban. Kalau dia korban ya gampang di penyidik. Siapa pelaku utamanya, siapa dalangnya, siapa yang mendanai ini pagar laut, terus di bawahnya siapa aja yang kerja. Kan gampang dijelaskan. Dia bukan korban, memang pelaku,” tutur Oman.

     

  • Prabowo Terbitkan Aturan Buruh PHK Dapat Upah 60 Persen Selama 6 Bulan, KSPSI: Alhamdulillah – Halaman all

    Prabowo Terbitkan Aturan Buruh PHK Dapat Upah 60 Persen Selama 6 Bulan, KSPSI: Alhamdulillah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, memang terjadi potongan yang luar biasa bagi penerima pesangon.

    Bila UU No. 13 Tentang Ketenagakerjaan bisa memberi maksimum 32 kali upah saat sudah puluhan tahun bekerja, namun dalam UU Cipta Kerja maksimum hanya 19 kali upah dengan sedikit tambahan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam PP No. 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), mereka yang di PHK berhak mendapat 45 persen dari upah dalam 3 bulan pertama dan 25 persen  dari upah untuk 3 bulan berikutnya, di samping ada manfaat lagi seperti pelatihan-pelatihan untuk beralih pada bidang pekerjaan yang lain.

    Menurut Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, penerbitan PP No. 6 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 ini jauh lebih baik dari PP sebelumnya.

    Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.

    “Ya alhamdulillah karena pastinya lebih menguntungkan buruh bila dibandingkan PP sebelumnya. Artinya kan selama 6 bulan sejak di PHK para pekerja bisa menerima uang tunai 60 persen dari upah selama 6 bulan.”

    “Ini jelas pro buruh dan akan bermanfaat juga untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Jumhur, Minggu (16/2/2025).

    Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto, sejauh ini menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah termasuk kaum buruh. Untuk itu momentum seperti ini harus dijaga.

    “Membela kaum yang lemah itu bukan berarti menafikkan dunia usaha. Justru sebaliknya bersama-sama dunia usaha membangun kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan memberi manfaat untuk banyak orang.”

    “Yang harus disingkirkan itu ya parasit-parasit ekonomi yang membuat dunia usaha sulit berkembang seperti korupsi, importir ilegal dan sifat serakah,” pungkas Jumhur. (*)

  • Gelar Rakernas, Partai Buruh Besok Bahas Kandidat Capres RI 2029 Hingga Revisi UU Ketenagakerjaan – Halaman all

    Gelar Rakernas, Partai Buruh Besok Bahas Kandidat Capres RI 2029 Hingga Revisi UU Ketenagakerjaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Buruh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin 17 Februari 2025, di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Acara pembukaan tersebut akan dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri kurang lebih 1.000 orang secara langsung dan daring.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan Rakernas tersebut yang paling utama akan membuat keputusan penentuan Capres/Cawapres RI Tahun 2029 dari Partai Buruh melalui mekanisme penjaringan oleh rakyat langsung tanpa melalui koalisi partai.

    “Hal ini dimungkinkan karena presidential threshold 0 persen, dan Partai Buruh melalui Rakernas ini akan menggunakan hak konstitusi tersebut menjaring nama Capres dan Cawapres RI 2029 yang dipilih langsung oleh rakyat,” kata Said Iqbal, Minggu (16/2/2025). 

    Perolehan nama tersebut kata Said Iqbal mekanisme dan sistemnya dapat melalui polling daring, survey oleh lembaga survey independen. Kuisioner buruh-buruh di pabrik, polling di kampus-kampus dan sekolah, dan model-model penjaringan secara langsung lainnya.

    “Sama seperti model pemilihan Capres di Brasil, Peru, negara-negara Skandinavia, Inggris, Selandia Baru, atau Australia,” kata Said Iqbal. 

    Sehingga lanjutnya diharapkan calon presiden dan Wakil Presiden RI 2029 dari Partai Buruh adalah benar-benar dari rakyat.

    “Serta dipilih oleh rakyat tanpa koalisi partai politik mana pun,” tandasnya.

    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal juga menegaskan bahwa Rakernas kali ini bertujuan untuk mempertegas komitmen partai dalam memperjuangkan keadilan sosial. 

    “Rakernas ini bukan hanya forum konsolidasi, tetapi juga bentuk nyata komitmen kami dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan rakyat kecil,” kata Said Iqbal. 

    “Kami akan membahas berbagai isu krusial, termasuk revisi UU Ketenagakerjaan yang sesuai dengan keputusan MK terkait Omnibus Law, kelangkaan gas elpiji 3 kg, pembunuhan pekerja migran di Malaysia, serta judicial review terhadap sejumlah undang-undang politik,” tandasnya.

     

     

  • 40 Menteri akan Jadi Pembicara pada Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang – Halaman all

    40 Menteri akan Jadi Pembicara pada Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan sebanyak 40 lebih menteri di Kabinet Merah Putih akan menjadi pembicara pada acara retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata Bima di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima menjelaskan, dalam acara retret tersebut, para pembicara akan mengisi materi soal tugas pokok kepala daerah.

    “Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan. Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib,” ujarnya.

    Selain itu, dalam retret tersebut akan dibahas konsep astacita, yang mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Selain materi teknis, Bima menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kerja sama antarkepala daerah serta pemerintah pusat.

    “Nah ini yang enggak bisa pakai zoom, pembangun chemistry, emotional bonding,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima juga menyinggung soal pengelolaan anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah.

    “Kita berbicara tentang mengelola APBN Rp 3.600 triliun dari pusat, di pusat semuanya, kemudian ada Rp 1.300 APBD. Untuk mengawal itu perlu serius, teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi,” tegasnya.

    Selain aspek teknis dan koordinasi, retret ini juga akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

    “Juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” tutur Bima.

     

  • Makan Bergizi Gratis Dapat Nyinyiran, Prabowo Pamer 770 Ribu Anak Sudah Rasakan MBG – Halaman all

    Makan Bergizi Gratis Dapat Nyinyiran, Prabowo Pamer 770 Ribu Anak Sudah Rasakan MBG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memberi respons terhadap pihak-pihak yang mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak.

    Prabowo mengungkapkan, program MBG sudah mulai berjalan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

    Prabowo menyebut, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mengeksekusi MBG.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara HUT ke-17 Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    “Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang.”

    “Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga menyinggung peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam MBG.

    Diketahui, BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden.

    “Siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tanda tangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo.”

    “Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar,” ucap Prabowo.

    Capaian MBG

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, sampai saat ini ada lebih dari 700 ribu anak sudah merasakan manfaat program MBG.

    Targetnya, enam juta siswa di Indonesia merasakan MBG pada akhir Juli tahun ini.

    “Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG).”

    “Akhir bulan Februari, sudah sampai satu juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal,” ungkap Prabowo.

    Anggaran MBG

    Diketahui, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

    Jumlah itu, diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

    “Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, 24 Januari 2025.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Wamendagri Sebut Kemungkinan Ada Mantan Presiden yang Berbicara saat Retret Kepala Daerah – Halaman all

    Wamendagri Sebut Kemungkinan Ada Mantan Presiden yang Berbicara saat Retret Kepala Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, kemungkinan akan ada mantan Presiden RI yang akan memberikan materi saat pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. 

    Meski demikian, Bima tak merinci siapa sosok mantan Presiden yang ia maksud. 

    “Mungkin nanti, mungkin ya ada juga mantan Presiden yang akan berbicara. Mungkin, mungkin nanti kita akan sampaikan (sosoknya).” 

    “Nanti lah kita lihat, nanti kita lihat nanti ada mantan Presiden akan berbicara,” kata Bima Arya saat ditemui awak media usai prosesi tes kesehatan kepala daerah di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima hanya memastikan bahwa acara pembekalan yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) pekan depan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. 

    Selain itu, para menteri hingga pimpinan lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan hadir dan memberikan arahan kepada para kepala daerah. 

    “Kita menyesuaikan dengan jadwal beliau (Prabowo). Beliau sangat mungkin untuk datang di awal di tengah atau di ujung, bisa sekali, bisa dua kali atau bisa lebih, tergantung kemudian Pak Presiden menyesuaikan jadwalnya,” kata Bima Arya.

    Sebagai informasi, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

    Rencana, calon kepala daerah itu bakal menggunakan moda transportasi kereta api dalam proses keberangkatan menuju lokasi. 

    Hal itu disampaikan oleh Calon gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025). 

    “Rencana naik kereta, karena ada perubahan ini. Ada perubahan kemarin pak Wamen mengumumkan,” kata Herman, Minggu. 

    “Naik kereta dari Jakarta,” sambungnya. 

    Sebelum menjalani retret, para kepala daerah menjalani pemeriksaan kesehatan, pada Minggu (16/2/2025) hari ini. 

    Tes kesehatan bakal berlangsung pada hari ini dan Senin (17/2/2025) besok.

    Mendagri telah mengundang 239 calon kepala daerah untuk sesi pertama

    “239 daerah yang diundang itu, 24 baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu tidak hadir,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di kantornya.

    Sejumlah kepala daerah terpilih yang absen sudah menyampaikan izin. Alasannya, ada agenda mendesak. 

    Meski begitu ada pula yang tidak memberikan alasan.

    “Tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya,” tutur Bima Arya.

    Tes kesehatan bagi 24 orang ini bakal diproses pada hari berikutnya.

    Bima Arya juga menjelaskan kenapa seluruh kepala daerah itu diperiksa di Jakarta ketimbang di daerahnya masing-masing.

    Hal ini supaya pemerintah pusat dapat memiliki data terbaru secara langsung.

    “Ya, kan supaya kita memiliki data yang update, langsung,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Milani/Mario Christian)