Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan total Rp 750 triliun dari efisiensi anggaran merupakan rencana yang diperlukan. 

    “Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung, “ kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” kata Furqan.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. 

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Satu hal, kata Aktivis 98 ini, pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” lanjut Furqan.

    PSI berkeyakinan langkah terobosan memang diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju.

    Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop pemborosan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. 

    Perintah berhemat itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. 

    Dalam rencana ini, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Nantinya dari hasil penghematan tersebut, Prabowo mengatakan, sejumlah US$ 24 miliar (setara Rp 390 triliun dengan kurs Rp 16.260) akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis, sisanya US$ 20 miliar (sekitar Rp 325 triliun dengan kurs Rp 16.260 per dolar AS) akan diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. 

    Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah apakah penghematan tiga putaran ini akan dilakukan sekaligus sepanjang tahun 2025, atau justru dilakukan secara bertahap per tahun anggaran. Soal mekanisme penghematan ini pun belum dijelaskan secara rinci.

  • Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.H., M.Si. – Halaman all

    Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.H., M.Si. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.H., M.Si. adalah seorang perwira menengah (Pamen) Polri yang menjabat sebagai Kapolresta Banyuwangi.

    Kombes Rama Samtama sudah mengisi kursi jabatan sebagai Kapolresta Banyuwangi sejak September 2024.

    Ia menggantikan posisi terdahulunya yakni Kombes Pol Nanang Haryono.

    Sebelum itu, Kombes Rama sempat terlebih dahulu menjabat sebagai Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah.

    Ia tercatat aktif mengemban amanah jabatan sebagai Kabid Propam Sulteng selama kurang lebih 3 bulan, yakni pada Juni 2024 hingga September 2024.

    Polisi kelahiran 22 Juli 1979 ini juga memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di Polri.

    Rama Samtama merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2001.

    Sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara pun juga sudah pernah diembannya.

    Dari penelusuran Tribunnews, Rama tercatat pernah menjabat sebagai Kasubdit I/Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada 2017.

    Pada 2018, ia lalu dimutasi menjadi Kasubdit III/Tipid Korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Satu tahun kemudian, Kombes Rama Samtama Putra diangkat menjadi Kapolres Bangkalan.

    Setelah setahun mengemban tugas di Bangkalan, Rama Samtama diutus menjadi Kapolres Karawang pada 2020.

    Tak berselang lama, ia lalu didapuk sebagai Wakapolres Metro Bekasi Kota pada 2021.

    Seiring prestasi diraihnya, Rama lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Sulteng pada Juni 2024.

    Baru setelah itu ia mendapat kepercayaan untuk mengemban jabatan sebagai Kapolresta Banyuwangi pada September 2024.

    Harta kekayaan

    Kombes Rama Samtama Putra tercatat memiliki total harta sebesar Rp2,5 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Rama terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada tanggal 13 Januari 2025.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Kombes Rama Samtama Putra.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.300.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/110 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

    1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 106.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 2.506.000.000

    II. HUTANG Rp.—

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 2.506.000.000

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Pramono Anung Tiba-tiba ‘Membisu’ Tak Ingin Komentari Retret di Magelang – Halaman all

    Pramono Anung Tiba-tiba ‘Membisu’ Tak Ingin Komentari Retret di Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih untuk tidak berkomentar saat ditanya mengenai kegiatan retret kepala daerah.

    Diketahui, retret ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dari tanggal 21-28 Februari 2025.

    Sikap Pramono Anung ini tentu membuat publik semakin menyadari ada peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di balik bungkamnya Gubernur DKI itu.

    Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025), menghimbau penundaan kegiatan retret bagi para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah.

    Para kepala daerah dari PDIP pun berbondong-bondong menarik diri dari kegiatan tersebut.

    Saat ditanya oleh wartawan mengenai keikutsertaannya dalam retret, Pramono Anung tak mau mengucapkan satu patah kata pun.

    Ia hanya melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi saat melayat di rumah duka eks Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Syafruddin Kambo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    “Pak ikut retret enggak?” tanya seorang wartawan, namun Pramono tidak memberikan jawaban.

    Antusias sebelum Instruksi Terbit

    Sebelum instruksi Megawati, Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap retret yang digelar atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Keduanya bahkan sempat berdiskusi dengan riang tentang rencana retret yang berlangsung selama delapan hari ke depan.

    Mereka telah mendapatkan kesepakatan bersama.

    Pramono Anung mengikuti seluruh rangkaian acara retret di Magelang, sedangkan Rano Karno akan menahkodai pemerintahan DKI Jakarta sementara.

    Sesuai dengan mandat Prabowo, Rano Karno juga akan menyusul Pramono Anung untuk mengikuti retret di hari terakhir.

    “Jadi begitu besok harus retret delapan hari, saya akan ikut retret.”

    “Saya iri sama Bang Doel yang hanya datang tanggal 28,” ungkap Pramono Anung dengan nada bercanda saat dilantik pada Kamis (20/2/2025).

    Di sisi lain, Rano Karno juga sempat bercanda mengenai rencana retret Pramono Anung.

    Rano Karno menanggapinya dengan santai dan penuh tanggung jawab.

    “Alhamdulillah si Doel selama seminggu jadi gubernur.

    “Lumayan bisa jadi gubernur seminggu,” ujar Rano Karno sambil tersenyum, menunjukkan dukungan terhadap rekannya.

    Keputusan untuk tidak mengikuti retret ini menandai sebuah pergeseran dalam dinamika politik di tubuh PDIP, yang mungkin akan mempengaruhi langkah-langkah kedepan para kadernya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Polda Jateng Bantah Paksa Band Sukatani Buka Topeng saat Buat Video Klarifikasi – Halaman all

    Polda Jateng Bantah Paksa Band Sukatani Buka Topeng saat Buat Video Klarifikasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polda Jawa Tengah (Jateng) mengklarifikasi bahwa mereka tidak memaksa band Sukatani untuk membuka topeng saat meminta maaf terkait lagu “Bayar Bayar Bayar”.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, setelah pertemuan antara pihak kepolisian dan dua personel band tersebut.

    Polda Jateng mengakui telah melakukan pertemuan dengan Sukatani Band di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Pertemuan ini dilakukan setelah band tersebut menggelar konser di Bali.

    Dalam pertemuan tersebut, polisi melakukan interogasi terhadap dua personel band, yaitu Muhammad Syifa Al Lufti (Alectroguy) dan Novi Citra (Twister Angel).

    “Kami temui mereka di Banyuwangi setelah mereka konser di Bali. Komunikasi lewat handphone kurang maksimal, jadi kami janjian di sana,” ujar Artanto, Jumat, 21 Februari 2025.

    Interogasi dilakukan terkait alasan pembuatan lagu “Bayar Bayar Bayar”, yang dianggap mengkritik kepolisian.

    Artanto menjelaskan bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari band, pihaknya tidak mempersoalkan lagu tersebut karena hanya bersifat kritik.

    “Tidak masalah bikin video klarifikasi, tapi maksudnya sebagai bentuk pembelajaran kalau kita memberikan kritik, harus kritik membangun terhadap sesuatu,”  jelasnya.

    Klarifikasi dan Pembukaan Topeng

    Mengenai video klarifikasi yang diunggah oleh Sukatani, Artanto membantah adanya intervensi dari anggota Polda Jateng.

    Ia juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan untuk membuka topeng, yang merupakan ciri khas band tersebut.

    “Tidak ada yang memaksa membuka topeng,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Sukatani dikenal dengan penampilan mereka yang selalu mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas.

    Namun, dalam video permintaan maaf, dua personel band tersebut terlihat tanpa topeng.

    Setelah melakukan klarifikasi, Polda Jateng melaporkan hasil pertemuan tersebut ke Mabes Polri.

    Artanto tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah permintaan klarifikasi tersebut atas perintah dari Mabes Polri.

    “Kami setelah kegiatan ini juga laporan ke Mabes,” tutup Artanto.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Respons Kemenkes soal Standardisasi Kemasan Rokok Dianggap Merugikan Konsumen – Halaman all

    Respons Kemenkes soal Standardisasi Kemasan Rokok Dianggap Merugikan Konsumen – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) merespons tudingan bahwa kebijakan standardisasi kemasan dapat merugikan konsumen rokok di tanah air.

    Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI dr Benget Saragih, M.Epid membantah anggapan itu.

    Aturan standardisasi kemasan sudah diterapkan lebih dari 25 negara di dunia dan terbukti menurunkan angka perokok.

    Hal itu disampaikan dia dalam Media Briefing Perlunya Dukungan Media dalam ‘Penerapan Aturan Standarisasi Kemasan pada Bungkus Rokok dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok di Indonesia’ di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Kalau ada yang bilang Indonesia ini negara produksi. India juga negara produksi tapi sudah menerapkan kemasan rokok dengan peringatan kesehatan mencapai 85 persen. Dan India harga rokoknya juga mahal. Harusnya Indonesia juga bisa,” ungkap dia.

    Ia mengungkapkan, banyak orang yang salah kaprah mengenai plan packaging atau standardisasi kemasan.

    Standardisasi kemasan bukan berarti polos warna putih tanpa merek.

    Melainkan, penghapusan elemen branding (logo, warna, desain khas), mewajibkan peringatan kesehatan yang lebih besar dan mencolok maupun menggunakan warna dan desain seragam untuk mengurangi daya tarik produk.

    “Artinya, bukan kemasan polos. Masih ada semua, hanya warna yang standarkan,” kata dia.

    Adapun aturan standarisasi kemasan tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

    Pemerintah menargetkan, implementasi aturan itu paling lambat diterapkan dua tahun setelah diundangkan atau 2026 nanti.

    Penerapan standarisasi kemasan rokok ini bertujuan untuk mengurangi daya tarik pada rokok, meningkatkan efektivitas peringatan merokok hingga mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker.

    Serta membantu menurunkan angka perokok berat.

    “Jadi perokok itu takut, oh berbahaya kalau tetap merokok. Begitu juga anak-anak. Karena tadi merokok itu faktor risiko menyebabkan penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker,” tutur dia.

    Kata Komunitas Kretek

    Juru bicara Komunitas Kretek, Khoirul Atfifudin, berpandangan penyusunan kebijakan itu berpotensi merugikan konsumen. Konsumen perlu mendapatkan informasi dengan jelas dan detail seputar produk yang dibeli dan dikonsumsi sesuai hak yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang (UU) yang berlaku.

    Dengan penyusunan kebijakan ini, konsumen terhalang mendapatkan hak atas informasi yang sudah diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Konsumen nantinya tidak bisa mengajukan keberatan kalau tidak jelas merek dan perusahaannya, dan mereka jadi tidak terlindungi karena memang membingungkan,” katanya di Jakarta, ditulis Senin (10/2/2025).

     

  • 35 Link Poster Ramadan 2025 dengan Desain yang Simple dan Menarik – Halaman all

    35 Link Poster Ramadan 2025 dengan Desain yang Simple dan Menarik – Halaman all

    Berikut 35 link poster Ramadan 2025 dengan desain yang simple dan menarik. Poster ini bisa digunakan berbagai keperluan.

    Tayang: Sabtu, 22 Februari 2025 09:45 WIB

    Canva/Tribunnews

    POSTER RAMADAN 2025 – Grafis ini dibuat melalui Canva Premium pada hari Sabtu (22/2/2025). Grafis ini menunjukkan 35 link poster Ramadan 2025 dengan desain yang simple dan menarik. Poster ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengingat jadwal puasa, hingga sebagai elemen dekoratif di rumah. 

    TRIBUNNEWS.COM – Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia.

    Menjelang Ramadan 2025, banyak orang mencari cara untuk berbagi semangat dan kebahagiaan melalui berbagai media.

    Salah satunya adalah dengan menggunakan poster bertema Ramadan.

    Poster ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengingat jadwal puasa, hingga sebagai elemen dekoratif di rumah.

    Semua poster ini memiliki desain yang elegan, minimalis, dan tetap mencerminkan nuansa Ramadan yang penuh keberkahan. 

    35 Link Poster Ramadan 2025 dengan Desain yang Simple dan Menarik

    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025
    Link Poster Ramadan 2025

    Cara Download Poster Ramadan 2025

    Buka Canva di browser atau aplikasi mobile
    Masuk dengan akun Anda atau daftar jika belum memiliki akun
    Jika ingin langsung menggunakan template, cari “Poster Ramadan” di kolom pencarian
    Kamu bisa mengedit dan menyesuaikan desain
    Jika sudah, klik “Unduh” dan pilih format PNG, JPG, atau PDF untuk menyimpan poster
    Bisa juga langsung dibagikan ke media sosial atau dicetak

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Ramadan 2025

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

    Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Setyo Hadi tetap berangkat ke retret kepala daerah di Akmil Magelang meskipun Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari PDIP agar menundanya.

    Setyo Hadi merupakan kader PDIP.

    Setyo Hadi menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Grobogan.

    Ia merupakan anggota DPRD Grobogan periode 2019-2024.

    Setyo Hadi memastikan dirinya tetap berangkat setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Grobogan, Jumat (21/2/2025).

    “Ke paripurna dulu, selesai paripurna langsung ke Magelang, maksimal jam 3 sore jadwalnya di sana,” ujar Setyo Hadi, Jumat, dilansir Tribun Jateng.

    Retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung sepekan, 21-28 Februari 2025 yang diikuti gubernur maupun bupati/wali kota yang baru dilantik.

    Diketahui, Megawati melarang para kepala daerah dari PDIP ikut retret setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Berikut isi instruksi Megawati untuk kepala daerah dari PDIP terkait retret:

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

    1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Sejumlah Kepala Daerah Tunggu Komando di Yogyakarta

    Sementara itu sejumlah kepala daerah dari PDIP yang hendak mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, di Akmil Magelang bertahan di Yogyakarta sembari menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Mereka menunggu instruksi dari DPP PDIP dan memilih bertahan di Kantor DPD PDIP DIY.

    “Kami diminta untuk stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang. Kalau ada instruksi setiap saat kami bisa bergerak bersama,” jelas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Jumat.

    Hasto membenarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP ditujukan kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Rencana untuk mengikuti retret di Magelang pun tertunda karena masih belum mendapat kepastian dari DPP PDIP.

    “Teman-teman kepala daerah yang dari PDIP hari ini kan sudah banyak yang sampai di Yogyakarta, sehingga tentu mereka kemudian menghentikan langkahnya, dan stay dulu di Yogyakarta,” ungkapnya.

    Hasto mengatakan ada beberapa kepala daerah yang sudah sampai di Yogyakarta.  Selain stay di DPD, beberapa kepala daerah yang tiba di Yogyakarta juga ada yang menginap di hotel.

    “Saya di sini menemui teman-teman, ada yang dari Maluku Utara, dari Babel yang sudah stay di sini, ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali. Saya sebagai tuan rumah di Jogja ya nyambangi, yang di sini ada empat, yang di hotel baru mau saya cek,” ungkapnya.

    Hasto menegaskan ia dan kepala daerah kader PDIP saat ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.

    “Kami stay di Yogyakarta sambil nunggu berita lebih lanjut dari DPP, tentu sekarang banyak berdiskusi,” jelas dia.

    Tanggapan Gerindra

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono berharap, seluruh kepala daerah yang baru dilantik Kamis (20/2/2025) mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Sebab, Budisatrio menegaskan bahwa kepala daerah terpilih bukan hanya mewakili satu atau dua partai politik, melainkan juga mewakili rakyat yang ada di daerahnya. 

    Sebab itu,ia berharap para kepala daerah dapat mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai.

    “Kita kembalikan kepada kepala daerah tersebut bahwa kepala daerah yang terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

    “Jadi kita kembalikan, semoga teman-teman kepala daerah ini (PDIP) terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari kader partai mana,” lanjutnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret Meski Ada Instruksi PDIP.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto) (TribunJateng.com/Fsn) (TribunJogja.com)

  • Tanggapi Seruan Tarik Dana dari Bank karena Danantara, Nusron: Upaya dari Pihak yang Stres – Halaman all

    Tanggapi Seruan Tarik Dana dari Bank karena Danantara, Nusron: Upaya dari Pihak yang Stres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons soal hebohnya ajakan agar publik menarik uang dari bank-bank negara seiring dengan bakal diluncurkannya BP Danantara.

    Menurutnya, orang yang menginstruksikan seruan tersebut termasuk orang stres.

    BP Danantara diketahui akan mengelola penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Nusron menyebut pemerintah di era Prabowo Subianto mendapat dukungan parlemen dan rakyat yang kuat. 

    “Enggak ada krisis ekonomi, nggak ada krisis keuangan, tiba-tiba membuat instruksi dan kampanye menarik duit dari bank. Iya kan? Ini kalau nggak orang stres, dan dalam rangka ini mendelegitimasi pemerintah, untuk apa ini?” kata Nusron di kantornya, Jumat (21/2/2025).

    Dia menilai bahwa seruan tersebut masuk kategori tindakan subversif ekonomi.

    “Enggak ada momentum apa-apa. Momentum krisis nggak ada. Iya kan? Kalau 98, momentum krisis banyak. Ini momentumnya apa? Nggak ada momentumnya,” kata Nusron.

    Menurut Nusron, fundamental makro Indonesia saat ini cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari inflasi yang rendah serta cadangan devisa kuat.

    Nusron menegaskan seruan itu merupakan salah satu upaya oknum tertentu yang men-delegitimasi pemerintah. 

    “Dia takut ini, kalau negara kuat, ini ada pihak-pihak tertentu mau coba untuk melakukan delegitimasi itu. Nah, ini perlu kita waspadai, nggak boleh. Kan yang diserang tidak hanya sertifikat saja. Ini mohon maaf kata, adalah upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang stres,” kata dia

    “Stres menghadapi kuatnya pemerintahan sekarang karena pemerintahan yang kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak,” tandas Nusron.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan lembaga baru yakni badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga tersebut akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Hal ini disampaikan Prabowo pada Kamis saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit secara daring, pada Kamis  (13/2/2025).

    “Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo.

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” lanjutnya.

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

    Adapun ia mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar dolar AS.

    “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ujarnya.

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” pungkasnya.

     

  • Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PBS) 1990-2002, HM. Taufiq Rahman AS, memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah pertahun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Program ini, yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto saat Pemilu 2024, bertujuan untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.

    Taufiq menganggap program ini sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam mewujudkan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, yaitu sandang, pangan, dan papan.

    “Program pembangunan 3 juta rumah pertahun adalah tekad Presiden Prabowo untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Taufiq dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Pembina Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe (PKTHMTB), Taufiq juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan sosial Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, sebagai salah satu lokasi untuk program tersebut.

    Dia meyakini bahwa para petani di Karawang akan menyambut baik program ini, mengingat banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah.

    Taufiq berharap pembangunan 3 juta rumah pertahun ini tidak hanya mengatasi masalah perumahan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan sosial.

    “Dengan target 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, kami berharap program ini dapat menciptakan lebih banyak rumah layak bagi masyarakat,” ucapnya.

    Selain itu, Taufiq juga memberikan dukungan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo Subianto untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030, serta diusulkan kembali sebagai calon Presiden 2029-2034.

    Program 3 juta rumah ini merupakan kelanjutan dari Program Sejuta Rumah yang telah dijalankan selama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Program tersebut telah berhasil membangun 10,2 juta unit rumah dalam 10 tahun terakhir, dengan sumber pendanaan yang mencakup APBN serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Program ini kemudian diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

    Pemerintah juga berupaya mengatasi tantangan dalam program ini, termasuk soal lahan, likuiditas, dan kualitas perumahan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama dengan sejumlah pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan 3 juta rumah per tahun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tingkat I atau gubernur dilakukan secara tidak langsung.

    Sultan menegaskan bahwa gagasan ini merupakan pendapat pribadinya dan masih sebatas wacana.

    “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sultan, secara empiris, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

    Dia menilai hal ini selaras dengan bentuk negara Indonesia yang berbasis negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

    “Secara yuridis, kita mengetahui kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota” ujar Sultan.

    Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa banyak urusan pembangunan di daerah merupakan kewenangan presiden atau pemerintah pusat.

    Menurutnya, penting bagi pemerintah pusat untuk memiliki perwakilan di daerah yang dapat memastikan program-program nasional berjalan dengan baik

    “Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan imbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” ucap Sultan.

    Sultan menilai bahwa pemilihan gubernur secara tidak langsung akan menjadikan proses demokrasi lebih efisien dan sederhana.

    Selain itu, sistem ini dinilai dapat memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem presidensial.

    Dia juga mengapresiasi pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden.

    Menurutnya, hal itu menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sakral,” ungkap Sultan.

    Terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menyebut bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan melibatkan akademisi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat.

    Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah proses seleksi berjenjang melalui DPRD provinsi, yang kemudian mengusulkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden untuk ditetapkan.

    “Sekali lagi, ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku Green Democracy. Karena jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal,” imbuh Sultan.