Category: Tribunnews.com Nasional

  • Beberapa Kepala Daerah Tinggalkan Akmil Magelang karena Jenguk Anak yang Sakit Parah – Halaman all

    Beberapa Kepala Daerah Tinggalkan Akmil Magelang karena Jenguk Anak yang Sakit Parah – Halaman all

    ​Laporan Wartawan Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Selain tiga kepala daerah dilarikan ke RSUD Tidar Magelang, Jawa Tengah akibat kelelahan ikut retret, ada juga beberapa kepala daerah yang izin pulang karena anaknya sakit parah.

    “Ya ada laporan ke kami anaknya kondisinya sakit parah, nggak konsen di sini. Ditunjukkan bukti-bukti dari dokter, maka kita izinkan untuk keluar, karena saya lihat kondisinya juga kritis,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di lokasi Retret Kepala Daerah Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu(23/2/2025).

    Selain sakit dan ​menjenguk anaknya sakit, ada juga kepala daerah yang izin karena harus datang ke daerahnya untuk urusan penting yang tidak bisa digantikan. “Ada juga yang kondisinya di daerahnya harus diselesaikan segera. Sekda -nya tadi menghadap di sini, kita fasilitasi,” ujar Bima Arya.

    Sebelumnya, imbas padatnya jadwal retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah tiga kepala daerah dilarikan ke RSUD Tidar Magelang. Dua orang terpaksa harus menginap di RS tersebut sementara ​satu orang lagi hanya disuntik vitamin C.

    Selain itu, dua peserta lainnya juga perlu diistirahatkan di tenda karena kondisi fisik yang menurun. ​Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa beberapa kepala daerah mengalami gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi dan kadar gula yang meningkat.

    “Iya, ada (peserta yang sakit). Tadi saya baru tengok, tapi masih terkontrol. Ada yang tensinya tinggi, gulanya tinggi, dan kelelahan, sehingga harus dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh jadwal kegiatan yang padat sejak pelantikan di Istana hingga retret di Akmil Magelang. 

    Faktor usia juga menjadi salah satu pertimbangan, mengingat beberapa peserta sudah lanjut usia.

    “Kalau yang di rumah sakit tadi ada tiga orang, sementara dua lainnya istirahat di tenda. Mereka hanya butuh waktu untuk memulihkan kondisi,” tambahnya.

    Dari tiga peserta yang dirawat di rumah sakit, dua di antaranya harus menginap, sedangkan satu lainnya hanya mendapatkan infus vitamin C.

    Mereka yang sakit diperkenankan untuk tidak mengikuti retret hingga kondisinya prima.

    “Jadwalnya memang cukup padat, tapi kalau ada yang tidak memungkinkan untuk mengikuti sesi, mereka bisa beristirahat dulu agar tetap fit untuk sesi berikutnya,” pungkasnya.

  • Tiga Kepala Daerah Dilarikan ke RS karena Kelelahan: Dua Orang Dirawat, Satu Disuntik Vitamin C – Halaman all

    Tiga Kepala Daerah Dilarikan ke RS karena Kelelahan: Dua Orang Dirawat, Satu Disuntik Vitamin C – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Imbas padatnya jadwal retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah tiga kepala daerah dilarikan ke RSUD Tidar Magelang. Dua orang terpaksa harus menginap di RS tersebut sementara seorang lagi hanya disuntik vitamin C.

    Selain itu, dua peserta lainnya juga perlu diistirahatkan di tenda karena kondisi fisik yang menurun.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa beberapa kepala daerah mengalami gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi dan kadar gula yang meningkat.

    “Iya, ada (peserta yang sakit). Tadi saya baru tengok, tapi masih terkontrol. Ada yang tensinya tinggi, gulanya tinggi, dan kelelahan, sehingga harus dirawat di rumah sakit,” ujarnya, Minggu (23/2/2025).

    Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh jadwal kegiatan yang padat sejak pelantikan di Istana hingga retret di Akmil Magelang. 

    Faktor usia juga menjadi salah satu pertimbangan, mengingat beberapa peserta sudah lanjut usia.

    “Kalau yang di rumah sakit tadi ada tiga orang, sementara dua lainnya istirahat di tenda. Mereka hanya butuh waktu untuk memulihkan kondisi,” tambahnya.

    Dari tiga peserta yang dirawat di rumah sakit, dua diantaranya harus menginap, sedangkan satu lainnya hanya mendapatkan infus vitamin C.

    Mereka yang sakit diperkenankan untuk tak mengikuti retret hingga kondisinya prima.

    “Jadwalnya memang cukup padat, tapi kalau ada yang tidak memungkinkan untuk mengikuti sesi, mereka bisa beristirahat dulu agar tetap fit untuk sesi berikutnya,” pungkasnya.

  • Jadwal Libur Awal Puasa Ramadhan untuk Anak Sekolah, Dimulai Kamis 27 Februari 2025 – Halaman all

    Jadwal Libur Awal Puasa Ramadhan untuk Anak Sekolah, Dimulai Kamis 27 Februari 2025 – Halaman all

    Berikut ini jadwal libur awal puasa Ramadhan untuk anak sekolah. Libur awal puasa akan dimulai pada Kamis 27 Februari 2025 untuk libur selama 7 hari.

    Tayang: Minggu, 23 Februari 2025 18:45 WIB

    Instagram @ditjen.paud.dikdasmen

    LIBUR AWAL PUASA – Foto ini diambil dari Instagram Ditjen PAUD Dikdasmen pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan kalender libur puasa Ramadhan untuk anak sekolah. 

    TRIBUNNEWS.COM – Kapan tanggal libur awal puasa Ramadhan 1446/2025 untuk anak sekolah? Berikut ini jawabannya.

    Libur awal puasa Ramadhan anak sekolah diatur melalui Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri.

    Anak sekolah akan mulai libur awal puasa pada Kamis, 27 Februari 2025 dan akan berlangsung selama tujuh hari.

    Selama bulan Ramadhan, anak sekolah akan masuk sekolah selama kurang lebih tiga minggu.

    Libur awal puasa Ramadhan ini tidak tercatat secara resmi di kalender sekolah sehingga orang tua/wali dan siswa perlu mencatat jadwalnya.

    Cek jadwal selengkapnya berikut ini menurut SEB 3 Menteri.

    Jadwal Libur Puasa Ramadhan 2025 untuk Anak Sekolah

    Februari 2025

    Kamis, 27 Februari 2025: Libur awal puasa Ramadan
    Jumat, 28 Februari 2025: Libur awal puasa Ramadan

    Maret 2025

    Sabtu, 1 Maret 2025: Libur awal puasa Ramadan
    Minggu, 2 Maret 2025: Libur akhir pekan
    Senin, 3 Maret 2025: Libur awal puasa Ramadan
    Selasa, 4 Maret 2025: Libur awal puasa Ramadan
    Rabu, 5 Maret 2025: Libur awal puasa Ramadan
    Minggu, 9 Maret 2025: Libur akhir pekan
    Minggu, 16 Maret 2025: Libur akhir pekan
    Minggu, 23 Maret 2025: Libur akhir pekan
    Rabu, 26 Maret 2025: Libur akhir puasa Ramadan
    Kamis, 27 Maret 2025: Libur akhir puasa Ramadan
    Jumat, 28 Maret 2025: Libur akhir puasa Ramadan
    Sabtu, 29 Maret 2025: Libur akhir puasa Ramadan
    Minggu, 30 Maret 2025: Libur akhir puasa Ramadan
    Senin, 31 Maret 2025: Perkiraan Hari Raya Idulfitri 1446 H

    April 2025

    Selasa, 1 April 2025: Perkiraan Hari Raya Idulfitri 1446 H
    Rabu, 2 April 2025: Libur setelah Idulfitri
    Kamis, 3 April 2025: Libur setelah Idulfitri
    Jumat, 4 April 2025: Libur setelah Idulfitri
    Sabtu, 5 April 2025: Libur setelah Idulfitri
    Minggu, 6 April 2025: Libur akhir pekan
    Senin, 7 April 2025: Libur setelah Idulfitri
    Selasa, 8 April 2025: Libur setelah Idulfitri

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • HNW: Efisiensi Anggaran di Kementerian Agama Tidak Boleh Mengurangi Kualitas Pelayanan Haji – Halaman all

    HNW: Efisiensi Anggaran di Kementerian Agama Tidak Boleh Mengurangi Kualitas Pelayanan Haji – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan pandangannya terkait efisiensi anggaran 2025 yang diterapkan di Kementerian Agama (Kemenag).

    Menurutnya, meskipun pemotongan anggaran di berbagai sektor memang diperlukan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk efisiensi, namun hal ini tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan yang berkaitan dengan haji, pendidikan, dan kebutuhan pokok rakyat.

    Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI itu saat wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Jumat (21/2/2025).

    “Ya, pertama memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada dalam satu sistem negara di mana ada eksekutif, ada legislatif, di mana kemudian kewenangan membuat undang-undang ataupun kebijakan tentang APBN itu prinsipnya ada di eksekutif,” kata HNW, sapaan akrabnya.

    HNW menjelaskan bahwa Presiden sebagai bagian dari eksekutif telah mengeluarkan instruksi mengenai efisiensi anggaran, yang berdampak pada pemotongan anggaran di berbagai lembaga negara, termasuk di MPR, DPR, dan seluruh kementerian.

    “Eksekutif dalam konteks ini, presiden sudah membuat inpres yang secara umum atau secara prinsip berlaku pada seluruh lembaga negara termasuk di eksekutif, legislatif, judikatif, bahkan juga kami di MPR juga terkena potongan 50 persen. Di PR secara keseluruhan juga terkena pemotongan sampai 1, berapa triliun begitu,” ujarnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran tersebut harus dilakukan secara selektif dan tidak boleh mengganggu hal-hal yang bersifat prinsip dan terkait langsung dengan pelayanan kepada rakyat, seperti pendidikan dan penyelenggaraan ibadah haji.

    “Memang dalam keputusan itu kan juga ditegaskan bahwa prinsip dari efisiensi itu adalah untuk hal-hal yang tidak menyentuh hajat prinsip daripada rakyat, tapi itu hal-hal yang bersifat sekunder, termasuk perjalanan dinas, termasuk juga yang terkait dengan pembelian alat-alat kantor, terkait juga mungkin sebagian seminar, sebagian focus group discussion, dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Terkait dengan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, Hidayat menyebutkan bahwa meskipun ada pemotongan anggaran, hal tersebut tidak boleh mengurangi kualitas penyelenggaraan haji. 

    Ia juga menyampaikan bahwa dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada 3 Februari lalu, telah disepakati bahwa pemotongan anggaran tidak boleh menyentuh sektor-sektor utama yang penting bagi rakyat, seperti pendidikan, KIP Madrasa, dan BOS.

    “Pada tanggal 3 Februari yang lalu, sudah disepakati bahwa ada pemotongan, tetapi disepakati bahwa pemotongan atau efisiensi anggaran itu tidak boleh dalam konteks yang prinsip, menyentuh hal-hal yang terkait dengan masalah pendidikan, yang terkait dengan masalah termasuk KIP Madrasa, BOS, dan lain sebagainya. Termasuk bila itu terkait dengan haji, maka tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan haji,” katanya.

    HNW juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini pembahasan mengenai pemotongan anggaran tersebut masih berlangsung. 

    Dalam rapat sebelumnya, Kementerian Agama baru bisa menyisir pemotongan anggaran hingga angka Rp 7,2 triliun.

    “Sampai hari ini saya kira belum pada tingkat final, 14,2 triliun itu finalnya bagaimana pemotongan? Karena kemarin dalam rapat tanggal 3 Februari itu, pihak kementerian agama baru bisa menyisir di angka 7,2 triliun,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kemungkinan pemotongan anggaran yang terkait dengan biaya haji, yang memang memiliki unsur perjalanan dinas. 

    Namun, Hidayat menekankan bahwa pemotongan harus dilakukan secara rasional dan tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan haji.

    “Memang ada unsur perjalanan dinas di sana, termasuk juga para pendamping, termasuk juga para pihak yang nanti mungkin termasuk juga amirul hajj dan lain sebagainya. Kalau pemotongan itu tetap sebagaimana semula, memang akan banyak dampaknya. Tapi kita sempat dialog dengan Dirijen Penyelenggara Haji dan Umroh, dan dia menyampaikan bahwa ini memerlukan sebuah pendetilan,” kata dia.

    Dengan begitu, HNW memastikan bahwa pemotongan anggaran akan dilakukan secara selektif, sehingga kualitas pelayanan haji tetap terjaga.

    “Saya tetap berkeyakinan bahwa pada ujung akhirnya pemotongan itu akan selektif, memang hal-hal yang tidak bisa terhindarkan seperti berhaji itu, ya dia memang ada unsur perjalanan dinasnya, tapi tentu tidak bisa kemudian disamakan dengan perjalanan dinas yang lain,” tandasnya.

     

     

  • Lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ Viral, Listyo Sigit Berencana Jadikan Band Sukatani Sebagai Duta Polri – Halaman all

    Lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ Viral, Listyo Sigit Berencana Jadikan Band Sukatani Sebagai Duta Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri usai lagu karya Sukatani berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ viral di media sosial.

    Sigit menyatakan, ajakan untuk Band Sukatani menjadi Duta Polri itu dalam rangka semangat melakukan perbaikan institusi serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel. 

    “Nanti kalau Band Sukatani berkenan akan kami jadikan Juri atau Band Duta untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Sigit dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (23/2/2025).

    Terkait dengan ajakan tersebut, maka Sigit beranggapan kalau Polri menunjukkan sikap tidak anti-kritik. 

    Korps Bhayangkara saat ini menerima dan terbuka dengan seluruh bentuk saran dan masukan. 

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” tegas Sigit. 

    Lebih jauh, Kapolri memastikan, tidak pernah melarang ataupun membungkam siapapun yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi. 

    Mengingat kata dia, hal itu dijadikan refleksi diri bagi institusi yang dirinya pimpin tersebut.

    “Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tandas Sigit.

    Sebelumnya, Band Sukatani tengah menjadi sorotan, seusai mengunggah video berisi permintaan maaf di akun sosial media Instagram miliknya, @sukatani.band.

    Grup musik asal Purbalingga ini mengatakan permintaan maaf mereka untuk Kapolri dan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

    Lewat unggahan instagram mereka, personel Sukatani mengatakan bahwa telah mencabut dan menarik lagu tersebut dari peredaran.

    Mereka para personel, Muhammad Syifa Al Lufti dengan nama panggung Alectroguy selaku gitaris, dan Novi Citra Indriyati nama panggung Twister Angel selaku vokalis mengatakan bahwa lagu Bayar Bayar Bayar mereka ciptakan untuk oknum polisi yang melanggar aturan.

    “Memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan Institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar yang liriknya ‘Bayar Polisi’ yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial.”

    Diketahui lagu tersebut telah diupload di platform Spotify, namun lagu tersebut kini tidak bisa diputar.

    “Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul bayar bayar bayar lirik lagu bayar polisi.”

    “Dengan ini saya mengimbau kepada pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul bayar bayar bayar agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul ‘Bayar Bayar Bayar’, karena apabila ada risiko di kemudian hari sudah bukan tanggung jawab kami dari Band Sukatani.”

    “Tolong segera dihapus video yang menggunakan lagu kami.”

    “Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun kami buat secara sadar dan sukarela dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” demikian bunyi pernyataan mereka.

     

     

  • PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan diminta segera menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal (Sekjen) baru menggantikan Hasto Kristiyanto.

    Desakan ini muncul agar roda organisasi partai tidak terganggu oleh masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.

    “PDIP harus tetap fokus pada perjuangan untuk rakyat dan tidak boleh terjebak dalam permasalahan individu. Penunjukan Sekjen baru akan memastikan partai tetap solid dan tidak terganggu oleh kasus hukum,” ujar Daddy Palgunadi, aktivis 98 yang kini aktif di Poros 98, Sabtu (23/2/2025).

    Sebelum penangkapan Hasto, kata Daddy, situasi politik Indonesia relatif stabil meski terdapat dinamika di antara partai-partai besar, namun kini tensi kembali meningkat.

    “Jika PDIP benar-benar memilih jalur oposisi, maka pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan lebih besar di parlemen, terutama dalam pengesahan kebijakan-kebijakan strategis,” tandasnya.

    Sebelumnya Hasto Kristiyanto ditangkap KPK pada 20 Februari 2025 kemarin berhasil membuat heboh dan mengguncang dunia politik nasional.

    Sontak penahanan Hasto tersebut memicu gelombang reaksi, baik dari internal PDIP maupun dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut KPK, Hasto terlibat dalam penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku. 

    Selain itu, ia juga dituduh menginstruksikan Harun menghindari penyelidikan serta menghancurkan barang bukti. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron, menambah pelik kasus ini.

    Sebagai respons atas penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri program retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo di Magelang. 

    Pascapenangkapan tersebut, tagar #hastobiangkerok jadi trending topik di media sosial X (Twitter).
     
     
     
     
     

  • AHY Ungkap Kongres VI Demokrat akan Tentukan Bendahara Umum Baru Sepeninggal Renville Antonio  – Halaman all

    AHY Ungkap Kongres VI Demokrat akan Tentukan Bendahara Umum Baru Sepeninggal Renville Antonio  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pihaknya akan turut menyampaikan struktur kepengurusan DPP Partai baru untuk periode 2025-2030.

    Kata dia, posisi itu termasuk salah satunya yakni untuk jabatan Bendahara Umum (Bendum) partai sepeninggal almarhum Renville Antonio.

    “Tentu selain pemilihan Ketua Umum nanti akan ada formatur, yang mempersiapkan kepemimpinan sekaligus kepengurusan, saya ulangi, kepengurusan Dewan Pemimpinan Pusat lima tahun ke depan,” kata AHY saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Prapanca Raya Nomor 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    “Benar, diantaranya tentu ada posisi-posisi strategis, termasuk bendahara umum Yang baru saja berpulang ke Rahmatullah. Dan tentunya posisi-posisi lain yang juga kita persiapkan dengan baik,” sambung dia.

    Kendati begitu, AHY belum dapat mengungkap siapa sosok pengganti dari almarhum Renville yang wafat pada 14 Februari 2025 lalu.

    Dirinya hanya mengingatkan kalau, segala keputusan yang diambil dalam Kongres partai harus dijalankan.

    “Apapun yang menjadi amanah Kongres harus dijalankan yang jelas kami melihat masa depan Demokrat lima tahun ke depan,” kata dia.

    Terlebih, Partai Demokrat kata AHY, memiliki harapan untuk bisa berperan lebih baik dalam pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kata dia, dengan posisi Partai Demokrat di pemerintahan saat ini, partai berlogo mercy tersebut, ingin berperan lebih khususnya di bidang pembangunan infrastruktur hingga ekonominya.

    “Demokrat tentu ingin menyukseskan Ingin menjadi bagian utama dari kesuksesan pembangunan bangsa ke depan Termasuk di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi dan semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” ucap Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI tersebut.

    “Tapi tentu tidak saya jelaskan sekarang, karena besok baru kongresnya nanti akan ada rekomendasi dan juga keputusan-keputusan strategis yang akan disampaikan besok,” tandas dia.

    Diketahui, Bendum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di ruas jalan di daerah Situbondo, Jawa Timur.

    Kejadian nahas itu terjadi saat Renville sedang mengendarai sepeda motor gede (moge) miliknya dan terlibat kecelakaan dengan mobil pikap.

    Berdasarkan informasi yang diterima, Renville meninggal dunia di lokasi kejadian pada Jumat 14 Februari 2025 pagi hari.

  • BREAKING NEWS: AHY Terima Mandat Kembali Jadi Ketua Umum Demokrat, Dikukuhkan di Kongres VI Besok – Halaman all

    BREAKING NEWS: AHY Terima Mandat Kembali Jadi Ketua Umum Demokrat, Dikukuhkan di Kongres VI Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, menerima mandat dari 38 Ketua DPD Partai Demokrat dan 514 DPC Partai Demokrat untuk menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Keputusan itu diambil AHY usai 38 Ketua DPD Partai Demokrat dan perwakilan Ketua DPC Partai Demokrat menyambangi kediamannya, Minggu (23/2/2025).

    “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030,” kata AHY kepada awak media di kediamannya.

    “Dan tentunya dengan niat yang baik, dengan itikad yang baik saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun berakhir ini,” sambung dia.

    Adapun pengukuhan terhadap AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat akan dilakukan dalam Kongres VI Partai yang akan digelar Senin (24/2/2025) hingga Selasa (25/2/2025) di Jakarta.

    Kata AHY, dalam kongres tersebut akan turut dikukuhkan juga formatur struktur DPP Partai Demokrat yang baru.

    “Insya Allah besok akan digelar selama dua hari dan ini merupakan ajang lima tahunan, sebuah ajang demokrasi untuk menghasilkan berbagai keputusan strategis khususnya menentukan kepemimpinan Partai Demokrat lima tahun ke depan dan tentu dengan dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan seluruh kader Demokrat dimanapun berada,” kata dia.

    Dengan terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY menyampaikan rasa optimisnya.

    Dirinya meyakini partai berlogo mercy tersebut akan bangkit dan memiliki peran yang besar untuk rakyat.

    “Kami memiliki optimisme Insya Allah Demokrat bisa bangkit dan semakin memiliki peran yang baik untuk negeri ini, untuk rakyat kita baik di pemerintahan nasional, di pemerintahan daerah, juga di jalur legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota,” tandas dia.

    Sebelumnya, sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dan belasan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat mendatangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jalan Prapanca Nomor 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    PEMERINTAHAN PRABOWO GIBRAN – Ketua Umum Partai Demokrat.Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajak kader Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar Indonesia bisa mencapai visi “Indonesia Emas.” Hal itu disamapaikannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IMDI, di Jakarta, pada Jumat (21/2/2025). (HandOut/IST)

    Kedatangan para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat ini terjadi tepat sehari jelang diselenggarakannya Kongres VI DPP Partai Demokrat yang akan digelar, Senin-Selasa (24-25/2/2025).

    Kepada awak media, AHY menyatakan, kedatangan para ketua DPD Partai Demokrat tersebut merupakan bentuk silaturahmi jelang Kongres pemilihan Ketua Umum periode baru.

    “Saya menerima silaturahmi dari para ketua DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dari 38 Provinsi se-Indonesia dan juga perwakilan dari ketua ketua DPC berarti di tingkat kabupaten dan kota termasuk perwakilan dari sejumlah organisasi sayap yang saya ingin mendengar juga apa yang ingin disampaikan oleh para pimpinan,” kata AHY kepada awak media di kediamannya, Minggu (23/2/2025).

    Kata dia, pertemuan antara dirinya dengan pimpinan Partai Demokrat di provinsi dan kota tersebut tidak lain adalah untuk membahas agenda Kongres VI besok.

    Terlebih, kata AHY, gelaran Kongres Partai merupakan agenda wajib lima tahunan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

    “Ini sebuah ajang demokrasi setiap lima tahun sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami yang tentunya kita harapkan bisa menghadirkan semangat kebersamaan dan juga membangun visi misi perjuangan lima tahun kedepan,” kata dia.

    Saat ditanyakan lebih jauh perihal apa saja yang akan dibahas dengan para Ketua DPD dan DPC Demokrat, AHY tidak memberikan penjelasan lebih detail.

    Dirinya menyebut, akan mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari para Ketua DPD/DPC yang hadir.

    “Nanti saya dengar dulu ya, saya dengar demikian, tapi saya ingin mendengar dulu apa yang ingin disampaiakn oleh ketua DPD dan DPC,” tandas AHY.

    Pantauan Tribunnews.com di lokasi, para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia tiba sekitar pukul 10.33 WIB dengan menggunakan tiga bus.

    Terlihat, kedatangan para ketua DPD dan DPC itu langsung diterima oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Rifqi Harsya dan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

     

  • Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah.

    Tayang: Minggu, 23 Februari 2025 12:16 WIB

    TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN

    RETRET KEPALA DAERAH – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melakukan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Dalam wawancara tersebut, Masinton dan Mahmud berbagi pengelaman serunya mengikuti tahapan Pilkada 2024. (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN) Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah. Di antaranya ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. 

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan puluhan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkumpul di Magelang, Jawa Tengah.

    Mereka bersiaga menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Standby Menunggu Arahan

    Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa para kepala daerah PDIP sudah bersiap di Magelang agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekan mereka jika Megawati memberikan arahan untuk ikut retret.

    “Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan,” ujar Masinton, seperti dilansir Kompas TV pada Minggu, 23 Februari 2025.

    Pertemuan dengan Kemendagri

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Herry Heryawan juga telah menemui para kepala daerah PDIP.

    Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri mengenai kondisi kepala daerah dari PDIP.

    Masinton menyatakan bahwa Kemendagri sangat memahami situasi politik PDIP yang tidak terkait langsung dengan pemerintah.

    “Pak Herimen ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil tetap standby untuk bergabung,” tambah Masinton.

    Arahan Megawati Sebelum Pelantikan

    Masinton juga mengungkapkan bahwa sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kader PDIP di pemerintahan.

    Ia menekankan pentingnya keselarasan antara PDIP dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

    “Ibu Mega menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah harus senapas dan sebangun dengan presiden,” jelasnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Retret Kepala Daerah, Zulhas akan Bahas Pentingnya Kerja Sama Solid dari Kades hingga Menteri – Halaman all

    Retret Kepala Daerah, Zulhas akan Bahas Pentingnya Kerja Sama Solid dari Kades hingga Menteri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan dirinya akan memberi materi dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

    Nantinya ia akan menyampaikan pentingnya kerja sama yang solid antara seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari kepala desa (kades), bupati, gubernur, hingga menteri. 

    “Pada tanggal 25 nanti saya akan menyampaikan bahwa kita ini satu tim, mulai dari kades, bupati, gubernur, menteri, komandannya presiden,” kata Zulhas usai mengikuti acara PANRUN 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).

    Zulhas menegaskan dalam menjalankan tugas pemerintahan, setiap pihak harus bekerja bersama-sama, seperti dalam sebuah tim sepak bola. 

    Jika ada anggota tim yang bekerja sendiri atau bahkan merugikan tim, maka tujuan bersama tidak akan tercapai.

    “Kan enggak bisa sendiri-sendiri, ibarat main bola, main bola kan satu tim. Kalau temennya gol bunuh diri gimana, kan enggak bisa menang gitu,” ujarnya.

    Pesan ini, menurut Zulkifli, menjadi salah satu poin penting yang ingin disampaikan dalam retret kepala daerah. 

    Dia berharap agar seluruh elemen pemerintahan bisa bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

    Diketahui, retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah selama delapan hari, 21-28 Februari 2025. 

    Terdapat 450 kepala daerah yang berpartisipasi, sisanya 55 kepala belum bergabung dengan berbagai alasan.