Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Mantan Panglima TNI Yudo Margono Melayat Orang Tua Laksma Purn Darbagus dan Nelson Hutasoit – Halaman all

    Mantan Panglima TNI Yudo Margono Melayat Orang Tua Laksma Purn Darbagus dan Nelson Hutasoit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Panglima TNI, Laksamana (Purn) Yudo Margono, bersama sang istri, Vero Margono, melayat ke rumah duka almarhumah Dorothea Sri Upiyah pada Senin (24/2/2025).

    Almarhumah merupakan orang tua dari Laksamana Pertama TNI (Purn) BMY Darbagus JP dan Laksamana Pertama TNI (Purn) Nelson Hutasoit.

    Dorothea Sri Upiyah meninggal dunia pada Sabtu (22/2/2025) dalam usia 89 tahun. 

    Jenazah almarhumah sendiri telah dimakamkan pada Senin sore (24/2/2025) di TPU Perwira, Bekasi Utara.

    Ia meninggalkan tujuh orang anak, termasuk dua purnawirawan TNI AL dan Dar Edi Yoga, yang juga Ketua Umum Forum Pemred SMSI sekaligus Bendahara PWI Jaya. 

    Suasana di rumah duka dipenuhi ungkapan belasungkawa dari berbagai pihak. 

    Wakil Uskup TNI dan Polri, Romo Kolonel Yos Bintoro PR, turut hadir untuk memberikan doa dan berkat bagi almarhumah. 

    Di sekitar rumah duka, tampak berbagai karangan bunga sebagai ungkapan belasungkawa dari sejumlah pihak. 

    Di antaranya berasal dari Panglima Koarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, pendiri MURI Jaya Suprana, Kepala Biro Humas KLH Sasmita Nugroho, Komandan Kopaska Kolonel (T) Evi Bayu, keluarga besar PWI Jaya dan Pokja PWI Jakarta Timur, DPH Santa Clara Bekasi dan sejumlah pihak lainnya.

    Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dengan diiringi doa dan penghormatan terakhir dari keluarga, sahabat, serta kolega almarhumah. 

    Hingga Senin malam, para pelayat terus berdatangan untuk memberikan doa dan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

  • Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Selama Bulan Ramadan, Bagaimana Mekanismenya? – Halaman all

    Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Selama Bulan Ramadan, Bagaimana Mekanismenya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan. 

    Namun, mekanisme pelaksanaan program tersebut akan berbeda sebagaimana biasanya.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan nantinya makanan MBG bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi para siswa saat berbuka puasa.

    “Mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka puasa,” kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Bagi para siswa yang tidak beragama Islam, makanan MBG bisa langsung dikonsumsi di sekolah, namun tetap menghargai siswa yang lain sedang berpuasa.

    “Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,” kata Dadan.

    Menurut Dadan sempat ada usulan agar di daerah yang mayoritas non muslim, pelaksanaan MBG tetap berjalan seperti biasanya. 

    Namun karena mempertimbangkan adanya siswa yang beribadah puasa, maka usulan tersebut tidak dijalankan.

    “Ya sama. Yang nonmuslim juga sama. Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan,” katanya.

    Meskipun demikian kata Dadan, pihaknya membuka kemungkinan adanya evaluasi pelaksanaan MBG saat bulan Ramadan di daerah yang mayoritas warganya non muslim.

    “Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus,” kata Dadan.

    Butuh Rp 28 T

    Disinggung mengenai dana, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

    Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

    Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025. 

    “Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun,” kata Dadan.

    Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan,” tambahnya.

    Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal. 

    Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

    Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

    Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat. 

    “Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September,” ucap Dadan.

    Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya “Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya,” ujar Dadan.(Tribun Network/fik/kps/wly)

  • Kecam Aksi Pemukulan Jurnalis Tribun, Iwakum Desak Aparat Proses Hukum Oknum Satpol PP Ternate – Halaman all

    Kecam Aksi Pemukulan Jurnalis Tribun, Iwakum Desak Aparat Proses Hukum Oknum Satpol PP Ternate – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengecam insiden pemukulan terhadap jurnalis Tribun Ternate bernama M Julfikram Suhadi saat menjalankan tugasnya meliput aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate, pada Senin (24/2/2025). 

    Iwakum mendesak aparat kepolisian untuk memproses hukum pelaku pemukulan yang diduga merupakan anggota Satpol PP Ternate. 

    “Iwakum mengecam segala bentuk kekerasan terhadap wartawan,” kata Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil dalam keterangannya, Senin (24/2/2025). 

    Irfan Kamil yang juga jurnalis Kompas.com ini mengingatkan jurnalis dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers dalam menjalankan tugasnya. 

    Untuk itu, segala bentuk yang menghambat dan menghalangi kerja wartawan terancam hukuman pidana. 

    Pasal 4 ayat (3) UU Pers menyatakan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

    Sementara Pasal 18 UU Pers memuat sanksi pidana terhadap setiap orang yang secara melawan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas wartawan. 

    Sementara itu, Sekjen Iwakum Ponco Sulaksono menyatakan, pemukulan terhadap jurnalis tidak hanya melanggar UU Pers. 

    Pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP terhadap wartawan Tribun Ternate juga melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. 

    Untuk itu, Ponco mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus pemukulan ini dan menangkap pelaku. 

    “Kami mendesak aparat kepolisian mengusut kasus ini. Pemukulan terhadap jurnalis tidak hanya menghalangi kerja jurnalis dalam mencari berita dan mengancam kebebasan pers, tetapi juga mencederai hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia,” tegasnya. 

    Menurut Ponco, polisi harus proaktif dalam menangani kasus ini. Hal itu penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memutus rantai kekerasan terhadap wartawan. 

    “Kami mencatat kekerasan terhadap wartawan terus terjadi dengan aktor kekerasan yang kian beragam. Untuk itu penting bagi kepolisian menjerat para pelaku agar kekerasan ini tidak terus berulang,” katanya. 

    Wartawan Dipukul saat Tugas

    Diberitakan, jurnalis Tribun Ternate menjadi korban pemukulan oleh anggota Satpol PP. 

    Pemukulan ini terjadi saat Julfikram Suhadi meliput aksi Indonesia Gelap yang digelar Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (AMMU) di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (23/2/2025). 

    Saat itu, Julfikram sedang mengambil gambar aksi massa yang terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP. 

    Seorang Satpol PP tiba-tiba memukul tangan Julfikram. 

    “Saya sedang ambil gambar saat massa aksi mulai chaos. Saat massa dan aparat saling dorong, tiba-tiba tangan saya dipukul,” ungkap Julfikram. 

    Julfikram sempat memprotes sikap anggota Satpol PP tersebut dan menyatakan dirinya merupakan wartawan yang sedang bekerja. 

    Namun, Julfikram justru dipukul hingga ditendang di bagian rusuk dan wajah dalam kerumuman pihak keamanan.

    “Saya liputan dilengkapi id card pers. Dalam kerumunan itu ada polisi dan Satpol PP, dan saya yakin yang pukul itu anggota Satpol PP,” tegasnya.

  • Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah di PT Pertamina, Siapa Saja? – Halaman all

    Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah di PT Pertamina, Siapa Saja? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) 2013-2018, Senin (24/2/2025).

    Adapun penetapan ketujuh tersangka ini merupakan hasil penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan, tujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan ekspose atau gelar perkara, dimana ditemukan adanya serangkaian tindak pidana korupsi.

    Hal itu didasari atas ditemukannya juga sejumlah alat bukti yang cukup baik dari keterangan sedikitnya sebanyak 96 saksi dan keterangan ahli maupun berdasarkan bukti dokumen elektronik yang kini telah disita.

    “Berdasarkan alat bukti tersebut tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Qohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Senin (24/2/2025) malam.

    Adapun ketujuh orang tersangka itu yakni:

    RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    SDS selaku Direktur Feedstock And Produk Optimitation PT Pertamina Internasional
    ZF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Civic
    AP selaku Vice President (VP) Feedstock
    MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
    DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa 
    DRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Usai ditetapkan sebagai tersangka mereka kini ditahan selama 20 hari kedepan.

    Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM terkait kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan dalam penggeledahan itu penyidik menggeledah tiga ruangan di Ditjen Migas di antaranya ruang Direktur Pembinaan Usah Hulu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir dan ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas.

    Dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan sejumlah barang bukti seperti dokumen, ponsel hingga satu unit laptop.

    “Direktorat penyidikan Jampdisus telah menemukan barang-barang berupa berupa lima dus dokumen, kemudian barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit dan ada satu laptop dan empat soft file,” kata Harli kapda wartawan, Senin (10/2/2025).

    Setelah dikumpulkan penyidik kemudian melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor 28 yang ditandatangani Direktur Penyidikan.

    “Tentu pada saatnya nanti penyidik akan memintakan persetujuan penyitaan terhadap barang-barang ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan tengah menggeledah kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Senin (10/2/2025).

    Ketika dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar pun membenarkan hal tersebut.

    “Infonya begitu,” kata Harli saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

    Kendati demikian Harli belum menjelaskan lebih jauh mengenai penggeledahan tersebut.

    Termasuk perkara apa yang saat ini sedang ditangani oleh korps Adhyaksa tersebut.

    “Itu saya juga belum ada info (soal kasus apa), yang terinfo tadi disana ada penggeledahan,” pungkasnya.

  • Peneliti di Indonesia Minim, UNESCO Dorong Pembuatan Lingkungan Ramah untuk Mahasiswa Riset – Halaman all

    Peneliti di Indonesia Minim, UNESCO Dorong Pembuatan Lingkungan Ramah untuk Mahasiswa Riset – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait dengan jumlah peneliti. 

    Berdasarkan data dari UNESCO, pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki sekitar 110 peneliti per satu juta penduduk. 

    Jumlah ini jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 1.198 peneliti per satu juta penduduk. 

    Pada tingkat Asia, Indonesia juga tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (503 peneliti per satu juta penduduk), Singapura (509 peneliti per satu juta penduduk), dan Jepang (6.000 peneliti per satu juta penduduk).

    “Perguruan tinggi tidak dapat melakukan ini sendiri, mereka memiliki mahasiswa yang merupakan aset terbesar mereka,”  kata Maki Katsuno-Hayashikawa selaku Direktur (D-1) Kantor UNESCO di Jakarta melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Maki pada podcast live on-stage, “Unlocking Potential” yang digelar oleh Tanoto Foundation Indonesia. 

    Maki menyebutkan, lewat kerja sama dengan perguruan tinggi, UNESCO ingin menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi mahasiswa untuk mengambil tindakan termasuk melalui riset atau penelitian.  

    Mahasiswa memiliki peran penting sebagai pemberi masukan penelitian dan pengajaran di lembaga perguruan tinggi. 

    Keterlibatan sektor swasta juga dinilai penting dalam mendukung perguruan tinggi, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya penelitian yang sama. 

    Maki membahas tentang pentingnya peran mentorship terutama pada peneliti muda, yang dapat bekerja secara vertikal dan horizontal.

    “Mentorship bukan hanya pendampingan antara orang yang sudah berpengalaman dan belum. Pendampingan juga bisa terjadi antara orang sebaya, karena mereka memiliki ilmu, pengalaman, kepentingan, dan ambisi yang berbeda,” kata Maki.

    Penelitian sebagai pembelajaran seumur hidup juga menjadi fokus perbincangan. Dirinya menjelaskan bahwa penelitian tidak lepas pada isu tertentu saja seperti politik, lingkungan, atau kesehatan. 

    Namun lebih dari itu, penelitian juga dapat membantu memperluas wawasan dan pengertian tentang dunia khususnya untuk para peneliti muda.

    “Pada YAR dan TSRA, pengetahuan juga didapat melalui proses penelitian itu sendiri, karena peserta harus mempelajari metodologi penelitian dan menerapkan penelitian, menafsirkan temuan, dan implementasi temuan agar benar-benar dapat bermanfaat,” ujar Maki.

    Maki menambahkan bahwa peneliti memiliki kontribusi besar yang dapat mengubah dunia dengan kekuatan penelitian.

    Acara ini juga dipandu oleh Country Head Tanoto Foundation Indonesia, Inge Kusuma.

     

  • Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dijadwalkan bakal hadiri agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Tak hanya Presiden dan Wapres, dalam agenda itu juga dipastikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya akan turut dihadiri oleh sederet menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Acara penutupan dihadiri oleh Presiden RI, Wakil presiden, Menteri Kabinet Merah Putih,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Ritz Carlton, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif RI tersebut memastikan, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga turut hadir dalam agenda kongres besok.

    Bahkan kata dia, seluruh ketua umum partai politik yang berada di parlemen dan non-parlemen juga akan turut hadir.

    Hanya saja, Riefky tidak membeberkan secara detail siapa saja ketua umum parpol yang sudah terkonfirmasi hadir nantinya.

    “Pimpinan lembaga tingkat tinggi negara dan para ketua umum partai politik, parlemen dan non parlemen (juga hadir),” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam hasil Kongres VI DPP Partai Demokrat telah memutuskan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat masa bakti 2025-2030.

    AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 secara aklamasi.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” kata Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

    “Apakah bisa disahkan?” tanya Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Herman Khaeron.

    “Sah,” jawab para kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Tak hanya memilih jabatan Ketua Umum, putusan Kongres VI Partai Demokrat itu juga memutuskan kalau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat untuk masa bakti yang sama.

    “Memutuskan, menetapkan bapak Profesor Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030,” kata Herman.

    “Apakah dapat disahkan?” tanya Herman kepada kader Demokrat peserta rapat pleno II Kongres VI Demokrat.

    “Sah,” jawab seluruh kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Keputusan hasil rapat pleno itu diambil atas sikap 616 suara yang terdiri dari 38×2 suara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, 5 Majelis Tinggi Partai (MTP), 9 DPP Partai Demokrat, dan sisanya organisasi sayap partai serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN).

    Keseluruhan dari pihak tersebut diketahui merupakan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Kami kader Partai Demokrat, Ketua DPC, Ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030,” kata Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Selatan, Cik Ujang mewakili seluruh Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia.

    “Dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat 2025-2030,” tandas Cik Ujang.

  • Pengamat Nilai Kepala Daerah yang Tak Datang Retret Bisa Dikategorikan Melanggar Sumpah Jabatan – Halaman all

    Pengamat Nilai Kepala Daerah yang Tak Datang Retret Bisa Dikategorikan Melanggar Sumpah Jabatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JATENG – Sejumlah Kepala Daerah yang tidak hadir dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah tanpa halangan bisa dikategorikan melanggar sumpah jabatan.

    Hal itu dikatakan Pengamat Politik dan Administrasi Negara, John Palinggi setelah melihat beberapa Kepala Daerah yang tidak hadir khususnya dari PDI Perjuangan.

    “Presiden ataupun Kepala Daerah bisa diimpeach bila misalkan tidak menjalankan Undang-undang Dasar, Pancasila dan undang-undang selurus-lurusnya maka bisa diberhentikan,” kata John Palinggi kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Dia menyebut dalam undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 26 tentang Pemerintahan Daerah yakni Kepala Daerah dapat diberhentikan apabila melanggar Sumpah Jabatan.

    Padahal, John menyebut kegiatan retret itu merupakan bentuk penyegaran serta menyatukan pola pikir para Kepala Daerah dari berbagai daerah khususnya cakrawala mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Dalam pasal 4 Undang-undang Dasar disebutkan Presiden adalah kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan Pemerintahan. Di daerah, Kepala Daerah adalah kepala Pemerintahan daerah, jadi jelas ada hierarkinya antara pemerintah pusat dan daerah, jangan cerai beraikan hierarki hubungan pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya.

    Untuk itu, John menambahkan, sejatinya semua kegiatan Prabowo Subianto harus didukung dan tidak bisa dilawan.

    “Pak Presiden Prabowo sendiri sudah mengatakan ia adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia, jadi mari kita dukung bersama, bukan melawan apapun bentuknya karena itu bisa memecah belah bangsa, dan kalau itu terjadi terus menerus maka bisa terjadi disintegrasi bangsa,” tuturnya.

    Untuk informasi, Puluhan Kepala Daerah dari PDIP dipastikan tidak lulus retret kepala daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Prabowo Subianto. 

    Hal itu lantaran 46 kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti acara retret minimal 90 persen kegiatan. 

    Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian seperti dimuat Tribunnews.com pada Minggu (23/2/2025).

    Tito mengatakan kepala daerah kader PDIP dipastikan tidak akan lulus, meski menyusul menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Lulus yang dimaksud Tito adalah catatan di dalam sertifikat yang akan diberikan setelah retret kepala daerah selesai.

    Tito menjelaskan, syarat kelulusan bagi kepala daerah dalam retret adalah menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan.

    “Kita akan bedakan sertifikatnya. Yang 90 persen (ikut kegiatan) sertifikatnya (tertulis) lulus.”

    “Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikatnya, telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusanya,” jelas Tito di Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Lebih lanjut, Tito mengungkapkan jumlah kepala daerah PDIP yang sudah berada di Akmil Magelang.

    Hingga saat ini, kata Tito, ada 51 kepala daerah PDIP yang sudah mengikuti retret. Sementara 46 kepala daerah tidak mengikuti retret hingga saat ini.

    “(Sebanyak) 51 (kepala daerah PDIP) sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya,” ucapnya.

    Ia lantas menegaskan, kehadiran kepala daerah dalam program retret ini sangat penting karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Tito menekankan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat.”

    “Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” pungkas Tito

  • Kelola Rp14.000 Triliun, Prabowo Tegaskan Danantara Harus Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun – Halaman all

    Kelola Rp14.000 Triliun, Prabowo Tegaskan Danantara Harus Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal ini ditekankannya dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, yang kini bukan lagi hanya entitas bisnis, melainkan sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus biasa diaudit setiap saat dan oleh siapapun. Pasalnya, Danantara adalah milik rakyat Indonesia.

    “Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya.

    Selain itu Prabowo mengatakan pemerintahannya telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab dalam 100 hari pertama bekerja.

    “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir 20 miliar dolar AS dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran,” kata Prabowo.

    Prabowo juga menekankan dirinya bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi. “Saya akan melawan korupsi dengan sekeras kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu.”

    “Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” jelasnya.

    Prabowo menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya tidak tepat sasaran dan tidak efisien tersebut kini dapat dikelola oleh Danantara Indonesia dan dapat diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu. dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya,

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” pungkasnya.

    Untuk informasi, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund Indonesia karena mengelola modal dan aset seluruh BUMN senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.674,5 triliun (Rp16.310/USD). 

    Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, proyeksi investasi awal untuk BPI Danantara sebesar Rp20 miliar AS atau atau Rp 326,1 triliun.

  • Perjalanan Kreatif Arkiv Vilmansa Lewat Pameran Seni di Galeri Nasional Indonesia, Ada Paus Raksasa – Halaman all

    Perjalanan Kreatif Arkiv Vilmansa Lewat Pameran Seni di Galeri Nasional Indonesia, Ada Paus Raksasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Seniman kontemporer asal Bandung, Arkiv Vilmansa menggelar pameran tunggalnya bertajuk “SEMESTA ARKIV” di Galeri Nasional Indonesia  pada 22 Februari hingga 11 Mei 2025.

    Dalam pameran ini, ditampilkan perjalanan kreatif Arkiv Vilmansa melalui eksplorasi warna, karakter imajinatif, dan kolaborasi lintas disiplin.

    Perjalanan kreatif ini disuguhkan menjadi lima bagian yang tersebar di beberapa gedung Galeri Nasional Indonesia yaitu Laut Semua Warna, Sintesa, Metaphor of Memories, Monument of Sense (MICKIV HOPE X SUNARYO), Widya Segara (Wisdom of the Sea).

    “Tentunya ini rangkaian panjang yang studio Arkiv susun, dan pameran utamanya itu di Galeri Nasional. Karena DNAnya Arkiv itu adalah kolaborasi, jadi mengajak teman-teman seniman yang sudah lama kami kenal seperti Pak Sunaryo, Darbotz, Erwin Windu Pranata, dan Mulyana (Mangmoel) untuk menampilkan karya kami di Galeri Nasional.” kata Arkiv ditulis Senin (24/2/2025).

    Pameran ini adalah penghormatan pada laut, warna, dan kolaborasi. Ia ingin mengajak penikmat seni untuk tidak hanya melihat, tetapi merasakan bagaimana seni bisa menjadi medium yang membebaskan, bahkan di tengah kompleksitas zaman.

    Untuk mengarungi pameran ini, pengunjung disuguhkan melalui karya-karya ikonik Arkiv seperti Mickiv pada seri pameran Metaphor of Memory dan instalasi balon paus raksasa Widya Segara, karya kolaborasi spektakulernya dengan seniman-seniman terkemuka Indonesia, termasuk Sunaryo, Darbotz, Erwin Windu Pranata, dan Mulyana (Mangmoel).

    Pameran hasil kerja sama Museum dan Cagar Budaya unit Galeri Nasional Indonesia, Studio Arkiv, dan Galeri Zen1 ini akan dibuka secara resmi oleh perancang busana ternama Didit Hediprasetyo pada Jumat lalu (21/2/2025).

    Founder Galeri Zen1 Nicolaus Kuswanto menuturkan, keterlibatan Galeri Zen1 tentunya untuk bisa memvisualisasikan sekaligus mewujudkan apa yang dikonsepkan oleh seniman yang tentunya sudah bisa sejalan bekerja sama.

    “Jadi kami menyediakan segalanya dari tenaga, upaya dan waktu, dari mulai perencanaan hingga akhirnya pameran untuk teman-teman seniman.” ucap dia.

    Dikuratori oleh Rizki A. Zaelani, pameran ini menawarkan perspektif filosofis yang merujuk  pada pemikiran Friedrich Nietzsche.

    Karya-karya Arkiv dihadirkan sebagai ruang dialog antara seni dan realitas kontemporer, dimana teknologi tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk otonomi ekspresi manusia.

  • Wamenko Polkam Bicara Rencana Diskon Harga Tiket Pesawat Hingga Tarif Tol Saat Idul Fitri 2025 – Halaman all

    Wamenko Polkam Bicara Rencana Diskon Harga Tiket Pesawat Hingga Tarif Tol Saat Idul Fitri 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus berbicara terkait rencana diskon harga tiket pesawat hingga tarif tol saat Idul Fitri tahun 2025.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait soal rencana  tersebut.

    “Di antaranya tentunya sejauh mana, diskon untuk tiket pesawat. Diskon tiket pesawat itu berdampak kepada fuel recharge tentunya, kemudian parking fee yang lebih murah, sehingga dengan demikian tentunya tidak ada alasan dari airline untuk tidak menurunkan harga tiket,” kata Lodewijk F Paulus usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    “Ini tentunya masih dikomunikasikan, masih dikoordinasikan seberapa besar penurunan dari tiket. Kalau waktu Nataru itu 10 persen. Kita harapkan mungkin lebih dari 10 persen tentunya setelah dikoordinasikan,” lanjut dia.

    Namun, ia memastikan akan ada diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk Idul Fitri 2025.

    Hal itu, ucap dia, disampaikan pada saat rapat.

    “Yang sudah pasti tadi untuk tol itu mendapat diskon sebesar 20 persen. Itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik,” ungkapnya.

    Dalam rapat tersebut sejumlah pejabat dari sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN turut hadir.

    Mereka di antaranya dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Selain itu, hadir pula pejabat dari Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, TNI, Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BMKG, BNPB, BNPP, BIN, BSSN, Bulog, hingga PT Pertamina Patra Niaga.

    Rapat yang dimulai sekira pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung tertutup.

    Rapat baru usai sekira pukul 18.30 WIB.

    Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal di antaranya pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pada masa Ramadhan dan Idul Fitri, dan kesiapan infrastruktur arus mudik dan balik serta kebijakan tarif tol.

    Selain itu juga soal distribusi BBM, strategi peningkatan wisata, pemberian THR bagi pekerja swasta, dukungan TNI dan bantuan alutsista sarana transportasi, kesiapan pengamanan, hingga informasi prakiraan iklim dan cuaca.