Category: Tribunnews.com Nasional

Video Terbukti Pasang Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod dan Perangkat Desa Bayar Denda Rp 48 M – Halaman all

Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin.

Tayang: Kamis, 27 Februari 2025 20:34 WIB

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang bukanlah perusahaan, melainkan Kepala Desa Kohod, Arsin.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Trenggono mengatakan Arsin dkk sudah mengakui perbuatannya.

Selain itu, Arsin dan tiga tersangka lainnya bersedia membayar denda administratif pada negara senilai Rp 48 miliar.(*)

Berita selengkapnya simak video di atas.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

27/02/2025 20:34
Mengenal Ormas Gerakan Rakyat, Disebut-sebut ‘Kendaraan’ Anies di Pilpres 2029: Lambangnya Kentongan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Mantan calon presiden RI pada Pilpres 2024 Anies Baswedan menyaksikan langsung Deklarasi dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat DPP Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bergerak di bidang pendidikan politik bernama Gerakan Rakyat.

Acara tersebut digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis, 27/2/2025.

Anies yang juga Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga tampak mengenakan jaket oranye dengan tulisan Gerakan Rakyat di bagian punggungnya.

Anies yang didapuk sebagai tokoh yang menginspirasi lahirnya ormas itu juga menyampaikan sambutan.

Dalam sambutannya, Anies menyatakan peristiwa deklarasi dan pelantikan Ormas Gerakan Rakyat penting bagi perjalanan gerakan rakyat.

Ia juga mengapresiasi undangan tersebut karena Gerakan Rakyat tersebut tumbuh dengan semangat untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih setara dalam kesempatan sebagai perjuangan gagasan.

Dan perjuangan gagasan itu kemudian ditawarkan kepada masyarakat.

“Kita sudah lihat pilpres sudah selesai, hasilnya sudah ada, pemerintah sudah terbentuk,” ungkapnya.

“Tapi silaturahmi antara komponen ini berjalan terus, diuji oleh waktu, dan waktu ternyata membuktikan bahwa pertemuan larena gagasan, karena cita-cita bisa menjaga silaturahmi, akhirnya berwujud menjadi sebuah organisasi seperti sekarang ini,” lanjutnya.

Ia mengatakan merawat dan menjaga silaturahmi seluruh komponen adalah hal besar.

Anies berharap silaturahmi tersebut dijaga dengan kerendahan hati.

Ia berharap seluruh jajaran Gerakan Rakyat bahwa kebersamaan dengan rakyat adalah awal dari munculnya Gerakan Rakyat sehingga ke depan kerendahan hati menjadi penting.

“Perjalanan ke depan, teman-teman tengoklah Indonesia dengan wajah optimis. Tengoklah rakyat dengan rasa kepercayaan. Karena kita yakin Indonesia punya masa depan yang amat cerah. Dan kita yakin rakyat akan terus membersamai setiap perjuangan yang membela kepentingan rakyat,” kata Anies.

Akankah jadi parpol?

Ormas ini disebut-sebut sebagai ‘kendaraan politik’ untuk maju Pilpres 2029.

Anies juga sempat ditanya perihal peluang Gerakan Rakyat tersebut untuk menjadi Partai Politik yang akan digunakan sebagai kendaraan politik untuk Pilpres 2029.

Namun Anies menjawab hal tersebut terlalu jauh.

“Kejauhan,” jawab Anies yang disambut tawa jajaran Gerakan Rakyat yang mendampinginya saat tanya jawab dengan awak media usai acara.

Anies melanjutkan dengan ucapan sampaikan terima kasih kepada jajaran DPP Gerakan Rakyat yang telah mengundangnya hadir dalam deklarasi tersebut.

Ia juga bersyukur ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga bisa diwujudkan di dalam sebuah organisasi yang lebih tertata.

” Sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan sekarang berkumpul dalam Gerakan Rakyat,” ungkap Anies.

“Saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan itu kita ya,” ujar dia.

Jumlah anggota

Juru bicara Anies Baswedan yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan belum dapat memastikan jumlah anggota ormas berslogan Indonesia Menyala yang dipimpinnya tersebut.

Namun ia menyatakan terdapat 103 orang dalam kepengurusan di jajaran DPP ormas Gerakan Rakyat.

Selain itu, lanjut dia, ormas tersebut juga telah membentuk 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang dibentuk baru 50 persen.

Perihal posisi Anies dalam struktur ormas tersebut, Sahrin mengatakan bahwa struktur yang terbentuk baru DPP.

Tak ada nama Anies

Dalam struktur DPP tersebut tidak tercatat nama Anies.

“Kita tahu bahwa yang tadi baru pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat. Jadi dewan-dewan lain belum ada pengukuhan sama sekali. Hanya baru Dewan Pimpinan Pusat,” lanjutnya.

Senada dengan Anies, Sahrin juga mengungkapkan saat ini ormas tersebut masih fokus untuk konsolidasi sebagai ormas dan belum diarahkan menuju partai politik.

“Kita masih fokus di Gerakan Rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.

Meski demikian jajaran pengurus Gerakan Rakyat mayoritas diisi tim sukses Anies di Pilpres 2024 lalu.

Sahrin Hamid, orang dekat Anies ditunjuk menjadi Ketua Umum Gerakan Rakyat.

Adapun posisi Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat dijabat oleh Muhammad Ridwan.

Total ada 103 orang yang menjadi pengurus DPP Gerakan Rakyat.

Ormas ini juga mengklaim sudah memiliki 38 Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia.

Terbentuk dari organ relawan

Sahrin mengatakan ormas tersebut dibentuk secara organik dari organ-organ relawan pendukung Anies yang memperjuangkan perubahan.

Organ-organ relawan tersebut, kata dia, kemudian dikonsolidasikan sehingga tumbuh komunitas-komunitas secara organik yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan Gerakan Rakyat.

Sahrin juga tidak menjawab secara tegas pertanyaan wartawan perihal tokoh-tokoh selain Anies yang berada di gerakan tersebut.

Ia hanya mengatakan Anies merupakan simbol utama Gerakan Rakyat.

“Tentunya simbol utamanya Pak Anies sebagai organisasi Gerakan Rakyat,” jawabnya.

Soal lambang kentongan

Soal kentongan yang dijadikan lambang ormas tersebut, Sahrin menjelaskan makna kentongan sendiri sebagai alat komunikasi masyarakat desa zaman dulu.

Dengan lambang kentongan tersebut, mereka ingin menunjukkan bahwa organisasi harus membangun komunikasi dengan rakyat.

“Dan kita tahu bahwa kentongan adalah simbol komunikasi rakyat sejak dulu dan tentunya masih hadir saat ini, tentunya di pedesaan di kampung-kampung,” ungkapnya.

Struktur Kepengurusan DPP Gerakan Rakyat

Ketua Umum: Safrin Hamid

Wakil Ketua Umum: Iwan Roberto, Winson Bernajaya, Yusuf Lakaseng, Tri Bagus S

Sekretaris Jenderal : Muhammad Ridwan

Wakil Sekretaris Jenderal : Rahmayanti, Mutia Puspasari, Toto Sudarmanto, Wawan Gunawan Cholid

Bendahara Umum : Prita Subono

Wakil Bendahara Umum : Syifa Dwi Oktaviana, Dini Melisda, Nurita Marcelina

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

27/02/2025 19:29
Irjen Pol. Purn. Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M. – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Profesor Doktor Doktorandus Haji atau Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Jabatan strategis terakhir yang diemban oleh Anas Yusuf di Polri yakni Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).

Ia tercatat aktif menjabat sebagai Gubernur Akpol pada tahun 2015 hingga 2017.

Sepanjang kariernya, Anas Yusuf juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jawa Timur (Jatim).

Sementara itu, jabatan terakhirnya di Polri sebelum pensiun yakni sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.

Anas Yusuf resmi pensiun dari Polri pada tahun 2018.

Setelah pensiun, Anas kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung Partai NasDem.

Nama Anas Yusuf juga pernah masuk dalam barisan purnawirawan yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Selain itu, ia juga maju menjadi caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah IX pada Pileg 2024.

Kehidupan pribadi

Irjen Anas Yusuf lahir di Brebes, Jawa Tengah (Jateng), pada tanggal 11 September 1960.

Ia memiliki istri yang bernama Hj. Widhi Sri Prabandari dan menganut agama Islam.

Pendidikan

Irjen Anas Yusuf merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1984.

Dikutip dari Wikipedia, sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain yakni PTIK (1991), Sespim (1998), Sespati XIII (2007), dan Lemhannas PPSA (2012).

Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.I.K., S.H., M.H., M.M.

Karier

Anas Yusuf telah malang melintang di dalam Polri.

Sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

Anas Yusuf tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Kendal (2000), Kapolres Pekalongan (2001), Waidrreskrim Polda DIY (2003), Katim I/Counter Terorism BID PKAN (TNCC) Bareskrim Polri (2004), dan Dirreskrim Polda Bali (2006).

Selain itu, alumnus Akpol 1984 tersebut juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Interpol Set NCB Interpol (2007), Karomisinter Divhubinter Polri (2010), Dirtipidter Bareskrim Polri (2011), dan Sahlisospol Kapolri (2012).

Karier Anas makin cemerlang setelah ia didapuk menjadi Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2012.

Pada 2013, ia dipercaya menjadi Wakabareskrim Polri.

Satu tahun kemudian, Anas diutus sebagai Kapolda Jatim.

Pada 2015, purnawirawan jenderal asal Brebes ini diangkat menjadi Gubernur Akpol Lemdikpol.

Menjelang masa pensiun, Anas Yusuf sempat menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri pada 2017.

Lalu Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas pada 2018.

Terakhir yakni Analis Kebijakan utama Bidang STIK Lemdiklat Polri pada 2018.

(Tribunnews.com/Rakli)

27/02/2025 18:21
Survei Terbaru LPI Mengenai Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis survei nasional mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei dengan tema, “Pandangan publik terhadap solidaritas pemerintahan Prabowo-Gibran” itu dipublikasikan di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.

Wakil Direktur Ali Ramadhan menjelaskan bahwa latar survei ini dibuat untuk mengukur persepsi publik terhadap isu fundamental yaitu insoliditas yang sempat muncul mewarnai ruang publik.

Ia mengulas bahwa konstruksi survei ini mengukur tiga aspek fundamental yaitu pertama, seberapa besar soliditas kepemimpinan politik pemerintahan saat ini, kedua, dukungan dan peran wakil presiden dalam mengoptimalkan kinerja kabinet dan pencapaian misi Astacita.

Terakhir, peran kabinet sebagai pelaksana dari seluruh agenda program pemerintahan.

“Dari hasil yang didapat, mayoritas publik menilai yakin bahwa pemerintahan ini solid dan relatif puas dengan kinerja kabinet.

Dari pertanyaan yang diajukan melalui survei pun terlihat bahwa wapres mempunyai peran strategis dan mempunyai kemampuan untuk berakselerasi dengan presiden dan jajaran menteri KMP,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa mayoritas responden meyakini pemerintahan tetap berjalan solid.

Sebanyak 47.34 persen responden menyatakan bahwa pemerintahan yakin akan tetap solid, dan 15.27 persen responden menilai sangat yakin.

Dalam arti lain, mereka tidak terpengaruh oleh ragam isu yang berhembus di ruang publik.

“Begitu pula, saat diajukan pertanyaan terkait independensi dan determinasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Rakabuming Raka, mayoritas responden yang menyatakan yakin sebanyak 48.15 persen dan 16.5 persen responden menilai sangat yakin. Bisa jadi, persepsi ini juga menepis isu “shadow” presiden.

Saat kami memotret peran wapres, mayoritas responden yakin dan merasa optimis, untuk bisa berakselerasi, berkinerja sangat optimal serta menopang terwujudnya visi besar pemerintahan.

Sebanyak 47.78 persen responden optimis bahwa wapres mempunyai potensi yang lebih dari cukup untuk itu.

Dan survei kami juga selaras dengan approval rating atau tingkat kepuasan publik.

Di mana, sebanyak 37.75 persen responden menilai puas dan 28.75 persen responden menilai sangat puas,” bebernya.

Survei itu juga menyajikan performa 100 hari kinerja KMP.

Sebanyak 35.44 persen menilai bahwa performa 100 hari kabinet ini lebih baik dan sebanyak 27.58 persen responden menilai sangat baik.

Sedangkan 10.45 persen responden menilai bahwa 100 hari performa kabinet ini buruk dan 24.55 persen responden menyatakan tidak ada perubahan signifikan.

LPI juga memotret kinerja para menteri KMP yang kemudian tersaring menjadi 10 besar menteri terbaik, terfavorit dan memiliki kontribusi signifikan untuk mengoptimalkan agenda kerja pemerintah.

“Sebanyak 91.22 persen responden menilai bahwa Budi Gunawan memberikan kontribusi signifikan dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebanyak 90.45 persen responden juga mengapresiasi kerja Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono yang dinilai telah bekerja mengikuti arahan presiden dan wakil presiden.

Terpaut tipis, sebanyak 90.22 persen responden menilai bahwa Menkeu Sri Mulyani telah berupaya keras untuk menjalani amanat presiden dan wakil presiden,” bebernya.

Survei itu dilakukan sejak 20-25 Februari 2025 yang dilakukan di 29 provinsi.

Metode survei LPI menggunakan tehnik wawancara melalui kuesioner dengan 1700 responden.

Sementara pengambilan sample yang digunakan yaitu, multistage sampling (kombinasi dari simple random sampling dan cluster sampling), metode ini sangat efisien untuk penelitian dengan populasi yang luas atau sulit dijangkau.

Sedangkan error sampling dalam survei ini ± 2,38 persen pada interval kepercayaan 95%.

Pemerintahan Dwitunggal

Di kesempatan yang sama, Direktur LPI Boni Hargens mengapresiasi hasil riset ini.

Ia menjelaskan bahwa, survei ini sangat rasional oleh sebab komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dilengkapi oleh jiwa muda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lebih lanjut Boni menegaskan bahwa dalam model presidensial, hubungan antara presiden dan wakil presiden adalah dwitunggal dan tidak terpisahkan.

“Saya mengapresiasi hasil riset ini. Benar adanya, peran Wapres itu sangat strategis untuk mengoptimalkan kinerja Presiden dan jajarannya. Pandangan publik dalam survei ini, saya yakin, amatlah masuk akal karena jiwa muda dan semangat kerja Wapres selaras dengan leadership Presiden Prabowo yang tegas dan tanpa tedeng aling-aling. Dan dalam dalam model presidensial memang dwitunggal, tak terpisahkan antara presiden dan wakilnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, sudah seharusnya keduanya saling menopang karena dipilih oleh rakyat sebagai satu paket, bukan terpisah-pisah.

Dan implementasi dari Astacita yang menjadi agenda utama pemerintahan membutuhkan sinergi dan soliditas di puncak hierarki kepemimpinan.

“Kalau publik menilai pemerintah saat ini solid, kita layak memiliki keyakinan bahwa seperti apa pun dinamika yang dihadapi saat ini, Indonesia akan, terus terang, terang terus,” sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang realitas demokrasi saat ini, Boni menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih terbilang sehat dan harus tetap optimis.

“Demokrasi kita masih sehat kok. Tidak perlu takut. Tidak perlu berpikir gelap. Itu sebabnya, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin itu. Bentuknya bisa berupa apresiasi atau pun kritisisme. Kita rakyat harus optimis dan jangan absen memberikan masukan kepada pemerintah,” tegasnya.

Terkait rekam kerja kabinet KMP dalam survei ini yang menempatkan Menkopolkam Budi Gunawan di tempat pertama, Boni menilai bahwa, apa yang telah dilakukannya memang sudah terbukti nyata dan berdampak terhadap kepentingan umum, terutama di sektor politik dan keamanan.

27/02/2025 17:14
KPK Bongkar Safe Deposit Box Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih, Sita Emas 150 Gram dan Uang Rp 2,5 M – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar safe deposit box (SDB) milik mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK) yang tersimpan di sebuah bank swasta pada Selasa (25/2/2025).

Dari SDB itu, penyidik menyita sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

“Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan terhadap 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing (USD, SGD dan Euro) yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 2,5 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam pernyataannya, Kamis (27/2/2025).

Selain menyita barang bukti tersebut, penyidik KPK juga mengamankan dokumen-dokumen kepemilikan aset Antonius Kosasih.

“KPK menyampaikan apresiasi terhadap pihak bank yang bekerja sama untuk melakukan penyitaan ini dan KPK juga mengimbau kepada lembaga-lembaga keuangan untuk bekerja sama menginformasikan secara dini kepada KPK terkait dengan kepemilikan Save Deposit Box untuk nama-nama tersangka yang selama ini diumumkan KPK,” kata Tessa.

KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK) dan eks Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP).

Keduanya kini sudah ditahan KPK.

Dalam konstruksi perkaranya, Antonius Kosasih dan pihak-pihak terkait lainnya diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah sekira Rp 200 miliar, atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksadana.

Dalam hal ini, proses pemilihan manajer investasi dilakukan sebelum adanya penawaran sehingga melanggar prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, penempatan investasi tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi, untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down dan penjualan di bawah harga perolehan.

Atas penempatan dana atau investasi yang melawan hukum tersebut, diduga terdapat beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar Rp 78 miliar; PT Valbury Sekuritas (VSI) sebesar Rp 2,2 miliar; PT Pacific Sekuritas (PS) sebesar Rp 102 juta; PT Sinarmas Sekuritas (SM) sebesar Rp 44 juta; serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Antonius Kosasih.

Atas perbuatannya, Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

27/02/2025 16:17
Arahan Anies Baswedan pada Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat di Cilandak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Calon Presiden RI, Anies Baswedan, menghadiri deklarasi sekaligus pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Masyarakat (Ormas) bernama Gerakan Rakyat.

Deklarasi pengurus Ormas Gerakan Rakyat itu digelar di Jakarta Inisiatif Office, Cilandak Timur, Kamis (27/2/2025).

Dalam deklarasi ormas tersebut, Anies menyatakan sejatinya seluruh anggota Gerakan Rakyat harus menatap perjalan demokrasi ke depan.

“Saya bersyukur sekali bisa ikut menjadi saksi dalam proses ini terima kasih. Perjalanan ke depan,” kata Anies saat memberikan arahan di hadapan anggota DPP Gerakan Rakyat.

Kata Anies, seluruh anggota Ormas yang diketuai oleh Sahrin Hamid tersebut harus bisa menatap masa depan Indonesia dengan optimistis.

Pasalnya Anie merasa yakin kalau masa depan Indonesia ke depan sangat cerah.

“Teman-teman tengoklah Indonesia dengan wajah optimis. Tengoklah rakyat dengan rasa kepercayaan. Karena kita yakin Indonesia punya masa depan yang amat cerah,” ujar dia.

“Dan kita yakin rakyat akan terus membersamai setiap perjuangan yang membela kepentingan rakyat,” sambung Anies.

Setelah adanya deklarasi sekaligus pelantikan pengurus DPP Gerakan Rakyat tersebut, Anies berharap agar kebersamaan bisa terus dijalin.

Terlebih, sebagian besar bagian dari Ormas Gerakan Rakyat ini merupakan mereka yang turut andil dalam pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu.

“Kepada semua, kepada teman-teman untuk terus bersama-sama dengan semua yang dulu pernah berjuang. Tadi satu kata, rendah hati menyapa semua, dengan begitu semua unsur yang kemarin berjuang bersama akan menyambut dengan baik,” tandas dia.

Sebagai informasi, struktur organisasi masyarakat DPP Gerakan Rakyat dari jajaran Ketua Umum hingga Bendahara Umum.

Ketua Umum : Sahrin Hamid

Wakil Ketua Umum : Yusuf Lakaseng

Sekretaris Jenderal : Muhammad Ridwan

Bendahara Umum : Prita Subono

27/02/2025 15:14
Twibbon Menyambut Bulan Suci Ramadhan 2025, Lengkap dengan Cara Membagikannya di Media Sosial – Halaman all

Simak kumpulan Twibbon ucapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan 2025, lengkap dengan cara membagikannya di sosial media berikut ini.

Tayang: Kamis, 27 Februari 2025 13:52 WIB

Generated by AI

SAMBUT RAMADHAN 2025 – Gambar ilustrasi yang dibuat menggunakan AI, Senin (24/2/2025). Berikut kumpulan twibbon untuk sambut bulan suci Ramadhan 2025.

TRIBUNNEWS.COM – Simak kumpulan twibbon untuk menyambut bulan suci Ramadhan 2025 yang cocok dibagikan di media sosial.

Momen bulan suci Ramadhan akan segera tiba.

Anda bisa merayakan momen spesial menyambut bulan suci Ramadhan 2025, dengan membagikan foto dengan twibbon bertema Ramadhan 2025.

Twibbon ini juga cocok dibagikan di media sosial, seperti Instagram, WA, Facebook, dan lain sebagainya.

Berikut Tribunnews merangkum kumpulan twibbon bertema bulan Ramadhan 2025.

Kumpulan Twibbon Menyambut Bulan Ramadhan 2025

Cara Membuat dan Membagikan Twibbon Bulan Ramadhan 2025

Pertama buka laman website www.twibbonize.com
Kemudian pada laman muncul berbagai Twibbon menarik yang dapat dipilih
Jika tidak muncul Twibbon yang diinginkan, ketik kata kunci pada kolom pencarian Twibbonize.com.
Masukkan kata kunci, misal “Bulan Suci Ramadhan 2025”.
Lalu klik pada Twibbon yang kamu pilih.
Kemudian klik tombol foto di bawah Twibbon.
Pilih foto yang akan digunakan untuk mengisi Twibbon dan pastikan foto yang dipilih terlihat jelas.
Atur foto dan twibbon agar sesuai dengan keinginan.
Selanjutnya klik next agar keluar kolom download.
Klik download foto Twibbon untuk menyimpan.
Setelah itu bagikan di media sosial, dengan cara klik link pada clipboard di atas pada laman setelah kamu mendownload.
Pilih media sosial yang akan digunakan untuk membagikan foto Twibbon, misalnya media sosial IG, Facebook, WhatsApp atau X.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

27/02/2025 13:52
Kejagung Bantah Klaim Pertamina Soal Pertamax Tidak Dioplos: Temuan Penyidik Tidak Seperti itu – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah klaim PT Pertamina yang mengatakan tidak ada bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax atau RON 92 yang dilakukan pengoplosan.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar awalnya menyebut telah menyaksikan pernyataan Pertamina melalui televisi saat rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI.

Disana pihak Pertamina mengklaim bahwa Pertamax hanya dicampurkan zat adiktif yang tidak mempengaruhi kadar oktan atau RON pada BBM tersebut.

Merespon hal itu, Qohar pun dengan tegas membantah klaim Pertamina tersebut.

Pasalnya dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap para tersangka, penyidik kata Qohar tidak menemukan seperti apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina.

“Penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau dibawahnya ya (RON) 88 (BBM jenis premium) diblending dengan RON 92. Jadi RON (dioplos) dengan RON. Jadi kan tidak seperti itu (seperti klaim Pertamina),” jelas Qohar dalam jumpa pers, Rabu (26/2/2025) malam.

Selain itu berdasarkan hasil penyidikan tersebut, bahwa BBM yang telah dioplos tersebut kemudian dipasarkan dengan harga Pertamax.

“Jadi hasil penyidikan saya sudah sampaikan, RON 90 atau dibawahnya tadi fakta yang ada di transaksi RON 88 diblending dengan RON 90 dipasarkan seharga RON 92,” katanya.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan pihaknya tidak melakukan praktik upgrade blending atau pencampuran Pertalite dengan Pertamax.

Hal ini disampaikan Ega dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ega memastikan bahwa produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

“Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” kata Ega dalam rapat.

Ega menjelaskan, Pertamina Patra Niaga mengelola bahan bakar mulai dari terminal hingga ke SPBU.

Sementara itu, proses pengangkutan bahan bakar dari kilang ke terminal dilakukan oleh kapal milik Pertamina.

“Tidak ada proses perubahan RON, tetapi yang ada itu Pertamax kita tambahkan adiktif. Jadi di situ ada proses penambahan adiktif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan perbedaan dalam produk,” ujar Ega.

Ega menjelaskan bahwa proses penambahan aditif ini dikenal sebagai injection blending.

“Blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair, namanya ini bahan cair. Jadi pasti akan ada proses blending ketika kita menambahkan blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa setiap bahan bakar yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu melalui pengujian laboratorium sebelum dan sesudah bongkar muat.

“Setelah kita terima di terminal itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di tempat-tempat Pertamina itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU,” tegasnya.

27/02/2025 12:58
Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah di Provinsi Bali, kompak tidak mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Retret itu diketahui berlangsung sejak 21 Februari 2025 dan akan berakhir pada 28 Februari 2025 besok.

Adapun, seluruh kepala daerah di Bali yang dimaksud itu adalah Gubernur Bali, Wayan Koster beserta delapan bupati/wali kota.

“(Yang tidak ikut retret) ada Pak Gubernur Bali (Wayan Koster), beserta kepala daerah yang ada di sana (Provinsi Bali), seluruhnya ada sembilan,” ujar Bima Arya, saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Selain sembilan kepala daerah di Bali, dalam retret gelombang pertama itu, kepala daerah dari Kabupaten Asmat, yakni Thomas Eppe Safanpo juga diketahui tidak hadir.

Jadi, tercatat ada 10 kepala daerah yang absen dalam kegiatan retret kepala daerah tersebut.

Meski demikian, Bima Arya tetap mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah mendukung acara retreat ini dan mendukung kadernya mengikuti orientasi gelombang kedua nanti.

“Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retreat ini.”

“Dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” ucapnya.

Megawati disebut juga telah menginstruksikan kepala daerah dari partainya yang belum menjalani retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025 agar ikut gelombang kedua.

Instruksi dari Megawati ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah dalam konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

Merujuk kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ per 11 Februari 2025 sekaligus pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya, berikut selengkapnya instruksi terbaru Megawati terkait retret kepala daerah PDIP:

Kepala daerah yang belum mengikuti retret diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

Kepala daerah yang belum mengikuti retret dapat bergabung dalam angkatan kedua.

Jika kepala daerah tidak bisa hadir dalam retret, maka dapat diwakili oleh sekretaris daerah.

Kepala daerah yang sudah mengikuti retret angkatan pertama diminta menyesuaikan dengan agenda yang sudah berjalan.

Wakil kepala daerah yang pasangannya sudah mengikuti retret diminta hadir dalam penutupan acara.

Wayan Koster Akan Ikut Retret Gelombang Kedua

Mengenai retret ini, Wayan Koster, mengatakan dirinya dan seluruh kepala daerah dari PDIP di Provinsi Bali akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua.

Adapun, retret gelombang kedua itu disiapkan untuk daerah yang proses pilkadanya masih bersengketa, menggelar pemungutan suara ulang maupun yang masih rekapitulasi suara ulang.

Menurut Wayan Koster, acara tersebut bakal dilaksanakan setelah proses gugatan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 40 kepala daerah selesai.

“Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan dipastikan semua ikut acara retreat pada gelombang kedua,” ucap Wayan Koster, Rabu (26/2/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.

PDIP Tegaskan Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret

Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati memberikan instruksi agar kadernya menunda ikut retret di Magelang.

Instruksi tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.

Mengenai hal ini, Basarah menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah PDIP untuk ikut retret di Akmil Magelang itu.

Instruksi Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 itu hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.

“Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” kata Basarah.

Basarah menyampaikan bahwa Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerah masing-masing.

Supaya bisa langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jadi, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang itu justru diminta Megawati untuk lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.

“Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” ucapnya.

Menurut Basarah, kehadiran kepala daerah sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak rakyat atas makanan bergizi.

“Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Basarah.

Apakah Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retret.

Dia mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut bisa mengutus wakil kepala daerah mereka atau mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya.

“Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini,” ujar Bima, saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025), dilansir Kompas.com.

Untuk gelombang berikutnya retret kepala daerah yang tidak hadir akan ditentukan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Jadi, untuk kepala daerah yang tidak hadir bisa menggantikan kepesertaan saat retret nanti.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Belum Ngantor, Gubernur Bali Koster Tiba di Bali Malam Kemarin

(Tribunnews.com/Rifqah/Fransiskus Adhiyuda) (Kompas.com) (Tribun-Bali.com/Ni Luh Putu Wahyuni Sari) (Kompas.com)

27/02/2025 11:56
Setelah Japto, Kini Giliran Waketum MPN PP Ahmad Ali Dipanggil KPK terkait Kasus Rita Widyasari – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Ahmad Ali hari ini, Kamis 27 Februari 2025.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

“Betul, penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi dengan inisial AA pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Februari 2025, dalam rangka penyidikan perkara korupsi dengan tersangka RW,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam pernyataannya, Kamis.

Sebelum Ahmad Ali dipanggil KPK, penyidik telah lebih dulu memanggil dan memeriksa Ketua Umum MPN PP Japto Soerjosoemarno pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Ya, saya memenuhi panggilan penyidik KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik, ya saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan,” kata Japto di hadapan wartawan usai pemeriksaan Rabu.

Untuk yang lain-lain, ya silakan kepada ini pengacara, bukan wewenang saya soalnya,” sambungnya.

Japto kemudian dikonfirmasi oleh awak media soal 11 unit mobil yang disita penyidik KPK dari kediamannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan tempo lalu.

Namun, Japto enggan membeberkan asal-usul 11 mobil tersebut.

“Tanya penyidik saja,” ucap Japto yang diperiksa kurang lebih selama 7 jam bila dihitung dari waktu kedatangan sekitar pukul 09.26 WIB.

Dia juga ogah menjawab ihwal 11 mobil yang disita, apakah masih berada dalam penguasaan dirinya atau sudah dibawa oleh KPK.

Sebab, ketika datang pada pagi harinya sebelum pemeriksaan, Japto sempat mengatakan kalau 11 mobil yang disita sudah diserahkan ke KPK.

Namun, pernyataan Japto tersebut langsung dibantah Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto yang menyebut belum ada mobil yang dibawa komisi antikorupsi.

Kemudian, wartawan coba mengonfirmasi hubungan Japto dengan Rita Widyasari, tetapi Japto tidak mau membukanya.

“Tanya sama Rita, jangan tanya sama saya,” kata Japto.

KPK sebelumnya membongkar keterkaitan Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno dalam kasus Rita Widyasari.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu awalnya membeberkan, Rita mendapat jatah 36 hingga 5 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton dari tambang batu bara yang beroperasi di Kukar.

KPK menduga penerimaan itu sebagai bentuk gratifikasi, Rita mendapatkan jatah dari sejumlah perusahaan tambang.

“Gratifikasi itu, kemudian mengalir ke sejumlah pihak. Nah ini menghasilkan jumlah uang yang banyak. Jumlah uang yang banyak itu sudah sampai jutaan dollar dari metrik ton ini,” katanya kepada wartawan, Kamis, 20 Februari 2025.

Dari penerimaan itulah, KPK menarik hingga TPPU.

Kemudian KPK menelusuri aliran uang tersebut.

“Nah, dari sanalah karena kita sedang melakukan TPPU terhadap perkaranya, kita mengecek ke mana saja si uang itu mengalir,” ujar Asep.

Dari gratifikasi yang kemudian dilakukan pencucian uang oleh Rita, diduga turut mengalir ke Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno.

Penerimaan itu yang kemudian terus dikejar oleh penyidik KPK.

Uang gratifikasi kemudian itu mengalir melalui PT BKS ke salah satu ketua organisasi pemuda di sana, Kalimantan Timur.

Itu juga sudah kita lakukan geledah dan lain-lain.

Ada mengalir di sana dari dokumennya dan dari keterangan saksi-saksi, itu ada uang mengalir,” tutur Asep.

“Eh, dari sana, dari orang tersebut kemudian mengalir ke dua orang, Ahmad Ali dan Japto ini. Mengalir ke dua orang ini, uang tersebut mengalir ke dua orang tersebut. Nah, di situlah keterkaitannya,” katanya.

Asep mengatakan KPK terus mendalami peruntukan uang yang diduga telah mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke Ahmad Ali dan Japto.

“Makanya kita kemudian dengan menggunakan metode follow the money. Kita datangi lah ke sana uangnya tadi yang disampaikan oleh saya di awal bahwa ketika kita menguji uangnya, kira-kira dipakai kapan,” kata dia.

Salah satunya adalah dengan melihat barang-barang itu kapan diperoleh, itu diperoleh sama orang.

“Makanya ada yang mobil, ada yang uang,” kata Asep.

Atas hal tersebut, Asep menjelaskan bahwa penerimaan gratifikasi oleh Rita kemudian dicuci dalam rangka disamarkan.

“Jadi gratifikasi di TPPU-kan, ada TPPU-nya. Jadi, dia karena banyak dari beberapa orang ini, gratifikasi kemudian TPPU, TPPU-nya ada. Jadi, dari TPPU itu ke mana uang tersebut dialirkan,” ujar Asep.

Adapun penyidikan dugaan gratifikasi dan TPPU itu merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang lebih dulu menjerat Rita menjadi tersangka.

Dalam kasus suap itu, pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Rita.

Rita saat ini menjadi penghuni Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur, lantaran terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp1,107 miliar dan suap hingga Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Untuk diketahui, pada Selasa, 4 Februari 2025, KPK telah menggeledah kediaman Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno.

Kediaman keduanya digeledah diduga terkait penerimaan gratifikasi metrik ton batu bara Rita Widyasari.

Dari penggeledahan rumah Japto di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, penyidik menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar.

Selain itu, turut disita juga dokumen barang bukti elektronik serta 11 unit mobil.

Di antara jenis mobil yang disita yakni Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.

Sementara uang yang disita dari penggeledahan di rumah Ahmad Ali di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, senilai Rp34 miliar.

Penyidik juga menyita beberapa tas dan jam bermerek, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE).

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

27/02/2025 10:49