Category: Tribunnews.com Nasional

  • Kunjungi Korban Banjir Jakarta, Gus Ipul Pastikan Pengungsi Dapat Perlindungan dan Bantuan – Halaman all

    Kunjungi Korban Banjir Jakarta, Gus Ipul Pastikan Pengungsi Dapat Perlindungan dan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menindaklanjuti instruksi Presiden untuk memastikan seluruh korban banjir mendapatkan perlindungan dan bantuan memadai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung lokasi pengungsian bencana banjir di Wisma Tanah Air dan Universitas Binawan. 

    Banjir yang melanda wilayah Cawang dan Cililitan sejak Senin menyebabkan ratusan warga terdampak, terutama di RW 9, 10, dan 11 Kelurahan Cawang serta beberapa wilayah di Kelurahan Cililitan.

    Pada Selasa pagi pukul 08.00 WIB, posko resmi dibuka di dua titik utama, yaitu Musala dan Lobby 1 Universitas Binawan, setelah air semakin meluap dan warga mulai berdatangan ke lokasi pengungsian.

    Jumlah pengungsi di Universitas Binawan awalnya mencapai 646 jiwa. Seiring dengan surutnya air, sebagian warga memilih kembali ke rumah masing-masing, sehingga jumlah pengungsi yang masih bertahan saat ini adalah 221 jiwa.

    Sementara itu, jumlah pengungsi di Wisma Tanah Air tercatat sebanyak 199 jiwa. Sebagian besar warga yang masih bertahan di pengungsian adalah mereka yang rumahnya belum layak huni.

    Saat meninjau lokasi pengungsian, Mensos Saifullah Yusuf yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, banyak berinteraksi dengan para pengungsi. Ia menyapa satu per satu warga yang ditemuinya, menanyakan kondisi mereka, serta memberikan semangat agar tetap kuat menghadapi musibah ini. 

    Mensos juga berusaha menghibur anak-anak yang berada di pengungsian, berbincang dengan para lansia, serta mendengarkan langsung keluhan dan cerita dari para pengungsi mengenai pengalaman mereka saat banjir terjadi.

    “Bapak ibu semua tetap tenang dalam kondisi ini, jika ada kebutuhan apa-apa segera sampaikan pada petugas di lapangan,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

    Salah satu pengungsi, Ibu Siti (45 tahun), warga RW 10 Kelurahan Cawang, mengungkapkan bahwa banjir datang begitu cepat dan membuat keluarganya harus segera mengungsi tanpa sempat membawa banyak barang. 

    “Air naik cepat sekali, kami hanya bisa menyelamatkan dokumen penting dan baju seadanya. Untung ada posko di sini, kami merasa terbantu dengan adanya makanan, selimut, dan kasur yang diberikan oleh Kementerian Sosial,” ujar Ibu Siti.

    Sementara itu, Pak Rahmat (60 tahun), seorang lansia dari RW 11 Cililitan, menyampaikan bahwa dirinya merasa lebih tenang setelah mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah. 

    “Saya sudah tua, kalau harus bolak-balik membersihkan rumah yang masih tergenang pasti berat. Alhamdulillah di sini ada tempat untuk istirahat, ada makanannya juga. Tadi Pak Menteri juga sempat ngobrol dengan kami, menanyakan kebutuhan kami,” katanya.

    Guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, Kementerian Sosial menggelontorkan berbagai bantuan di dua lokasi pengungsian, yaitu untuk lokasi Universitas Binawan telah disalurkan 40 lembar kasur lipat, 40 lembar selimut, 30 paket kids ware, dan 100 paket makanan siap saji.

    Kemudian, untuk Wisma Tanah Air telah tersalurkan 99 lembar kasur lipat, 100 lembar selimut, 240 paket makanan cepat saji, dan 4 paket kids ware.

    Selain bantuan logistik, Kementerian Sosial juga mengoordinasikan tim penanganan pengungsi yang terdiri dari tim logistik, yang memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

    Tim Layanan Dukungan Sosial, yang memberikan pendampingan psikososial bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lansia. Serta tim pendataan, yang terus memperbarui jumlah pengungsi serta kebutuhan mereka di lokasi.

    Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan pengungsi mendapatkan bantuan optimal hingga situasi benar-benar pulih. 

    “Kami bergerak cepat sesuai arahan Presiden untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, terutama makanan, air bersih, tempat tidur, dan layanan kesehatan, dapat terpenuhi. Tidak boleh ada warga terdampak yang kesulitan mendapatkan bantuan,” ujar Saifullah Yusuf.

    Untuk memastikan semua bantuan tersalurkan dengan baik, Kementerian Sosial juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Kemensos juga tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah setempat terkait kondisi cuaca dan potensi banjir lanjutan. 

  • Singgung Cash Flow, Kurator Ungkap Alasan PT Sritex Lakukan PHK Massal Jelang Bulan Ramadan – Halaman all

    Singgung Cash Flow, Kurator Ungkap Alasan PT Sritex Lakukan PHK Massal Jelang Bulan Ramadan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 26 Februari 2025 atau hanya beberapa hari sebelum bulan Ramadan.

    Keputusan tersebut memunculkan berbagai reaksi dari para mantan karyawan, termasuk eks Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group.

    Dua hari yang lalu, eks Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, sempat mempertanyakan alasan PHK yang dilakukan secara mendadak oleh kurator. 

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI pada Selasa, 4 Maret 2025. 

    “Kami bertanya-tanya, apakah ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)?” ungkap Slamet di ruang rapat tersebut, Selasa.

    Penjelasan Kurator

    Dikutip dari Tribun Solo, salah satu kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah menjelaskan, keputusan perusahaan melakukan PHK diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama kondisi keuangan yang terus merugi.

    Denny berujar, sejak dinyatakan pailit, PT Sritex sudah tak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan operasionalnya lebih lama.

    “Keputusan PHK dilakukan karena perusahaan terus mengalami kerugian.” 

    “Secara cash flow, kami tidak punya kemampuan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) jika PHK dilakukan setelah bulan Februari,” ujar Denny, Rabu (5/3/2025).

    Selama beberapa tahun, ucap Denny, Sritex juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.

    “Sejak tahun 2020 hingga 2024, PT Sritex sudah tidak mampu membayar THR secara penuh dan harus mencicil selama 4 hingga 5 bulan.” 

    “Dengan kondisi saat ini, di mana Sritex sudah resmi dinyatakan pailit, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan PHK sebelum Ramadan,” lanjutnya.

    Selain faktor keuangan, Denny juga menyoroti tingginya jumlah karyawan yang mengundurkan diri tanpa kejelasan yang akhirnya berdampak pada hilangnya hak-hak mereka.

    “Sudah banyak karyawan yang mengundurkan diri tanpa kejelasan, sehingga mereka kehilangan hak-haknya.” 

    “Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka hak-hak pekerja lainnya juga bisa terancam,” jelasnya.

    Pemutusan hubungan kerja memang menimbulkan polemik, terutama di kalangan mantan karyawan yang menganggap hal itu merugikan mereka.

    Namun, Denny menegaskan, langkah ini diambil sebagai bagian dari proses kepailitan yang telah ditetapkan secara hukum.

    Dengan penjelasan ini, ia berharap para eks karyawan bisa memahami alasan di balik keputusan PHK massal yang dilakukan menjelang bulan Ramadan.

    Di sisi lain, berbagai pihak terus mengawal agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Rp129 Miliar

    Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana sebesar Rp129 miliar untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi eks karyawan PT Sritex.

    Proses pencairan dilakukan melalui satu pintu di pabrik Sritex, sesuai dengan kesepakatan antara Satgas Sritex, kurator, dan serikat pekerja.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pelayanan pencairan JHT dirancang agar berjalan cepat dan efisien. 

    “Pelayanan dilakukan melalui satu pintu di pabrik Sritex. Jika dari awal berkas sudah lengkap dan urut, prosesnya bisa cepat.” 

    “Satu orang cukup dua menit, selesai pemberkasan langsung pulang. Jika semua berkas sesuai, dana JHT akan cair dalam tiga hari,” kata Anggoro, Rabu.

    Dari total 8.475 eks karyawan Sritex yang berhak menerima JHT, BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruhnya akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan juga mengingatkan para eks karyawan untuk memahami hak-hak lain yang mereka miliki setelah terkena PHK, salah satunya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Bagi yang di-PHK dan belum mendapatkan pekerjaan, bisa mengajukan JKP melalui aplikasi Siap Kerja. Caranya mudah, cukup mengunggah bukti PHK, foto diri, dan syarat lainnya.”

    “Jika memenuhi kriteria, mereka berhak mendapatkan bantuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bentuk uang tunai selama enam bulan, sebesar 60 persen dari gaji yang dilaporkan. Namun, batas maksimal gaji yang dijadikan dasar perhitungan adalah Rp5 juta,” jelasnya.

    Dengan keikutsertaan ini, eks karyawan yang terdampak PHK juga berhak mendapatkan manfaat JKP sebagai bentuk perlindungan sosial ketenagakerjaan.

    Diharapkan dengan pencairan dana JHT dan manfaat JKP, para eks karyawan Sritex dapat lebih mudah beradaptasi dalam mencari pekerjaan baru serta memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah PHK.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Balik PHK Massal Buruh Sritex Sukoharjo Jelang Ramadhan, Kurator Sebut Karena Kondisi Perusahaan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Anang Maruf)

  • DPR Sebut Potongan Aplikasi Ojol 30 Persen Rugikan Pengemudi – Halaman all

    DPR Sebut Potongan Aplikasi Ojol 30 Persen Rugikan Pengemudi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto mengatakan potongan aplikasi hingga 30 persen bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) sangat merugikan pengemudi.

    Hal ini disampaikan Edi dalam rapat Komisi V DPR dengan pihak Gojek, Grab, dan Maxim terkait revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

    Menurut Edi, beberapa pengemudi ojol sudah mengeluhkan kepadanya mengenai potongan aplikasi hingga 30 persen ini.

    “Saya alami sendiri, ini saya dari Pondok Ranji ke DPR Rp 194.742, lalu yang sopirnya itu hanya menerima Rp 143.221. Jadi potongannya itu Rp 51.521 atau setara dengan 26,5 persen. Ini jelas melanggar,” kata Edi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Edi menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, potongan maksimal oleh aplikator ditetapkan sebesar 15 persen.

    Namun, aturan tersebut direvisi melalui KP 1001 Tahun 2022 menjadi 20 persen.

    Meski demikian, potongan yang lebih besar dari ketentuan tersebut masih terjadi.

    Kondisi tadi tentu melanggar, akan tetapi memang landasan hukum kita yang memang ambigu, sehingga tindakan negara masih multitafsir dan tidak tegas.

    Begitu, ini yang kita dorong,” ujar Edi.

    Edi juga mengingatkan para penyedia layanan transportasi daring agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan.

    Edi tetap mengapresiasi peran aplikator dalam membantu masyarakat, namun dia mendorong perlunya perbaikan sistem demi kesejahteraan para pengemudi.

    “Mudah-mudahan dengan revisi undang-undang ini ada jalannya untuk kita melakukan perubahan sehingga mampu memproteksi pengusaha sopir dan penumpang,” ucap Edi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Cara Daftar Mudik Gratis DKI Jakarta 2025 di Mudikgratis.jakarta.go.id dan Lokasi Verifikasinya – Halaman all

    Cara Daftar Mudik Gratis DKI Jakarta 2025 di Mudikgratis.jakarta.go.id dan Lokasi Verifikasinya – Halaman all

    Cara daftar mudik gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 2025 online dan lokasi verifikasi, beserta tujuan mudik hingga keberangkatan.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 08:47 WIB

    TRIBUNNEWS/HERUDIN

    MUDIK GRATIS 2025 – Peserta mudik dengan membawa barang mencari bus yang akan ditumpangi ke daerah tujuan pada acara mudik gratis Pemprov DKI Jakarta di Monas, Senin (17/4/2023). Cara daftar mudik gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 2025 online dan lokasi verifikasi, beserta tujuan mudik hingga keberangkatan. 

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar mudik gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 2025 online dan lokasi verifikasi, beserta tujuan mudik.

    Dalam menyambut Lebaran Idul Fitri 1446 H, Pemprov DKI Jakarta kembali menyelenggarakan program mudik gratis 2025 via bus menuju 20 kota/kabupaten di 6 provinsi.

    Selain menggunakan armada bus, calon pemudik juga dapat mendaftarkan kendaraan sepeda motornya untuk diangkut ke tujuan mudik dengan mendaftar program mudik gratis DKI Jakarta 2025.

    Pendaftaran mudik gratis DKI Jakarta 2025 dibuka mulai tanggal 7 Maret 2025.

    Adapun cara daftar mudik gratis DKI Jakarta 2025 dapat dilakukan calon pemudik secara online melalui laman mudikgratis.jakarta.go.id.

    Selengkapnya simak cara daftar mudik gratis DKI Jakarta 2025, dikutip dari Instagram @dishubdkijakarta, berikut ini.

    Cara Daftar Mudik Gratis DKI Jakarta 2025

    1. Pendaftaran dimulai pada 7 Maret 2025 dan akan ditutup apabila kuota telah terpenuhi. 

    2. Calon pemudik menyertakan kelengkapan administrasi yang diperlukan, yaitu: 

    Kartu Keluarga (KK), 
    KTP DKI Jakarta (diutamakan), 
    STNK (bila membawa motor). 
    Setiap pendaftar dapat menambahkan maksimal 3 anggota keluarga dalam 1 KK.

    3. Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://mudikgratis.jakarta.go.id. 

    4. Setelah berhasil mendaftar, calon peserta melakukan verifikasi dengan membawa fotokopi kelengkapan administrasi ke lokasi verifikasi terdekat.

    Lokasi Verifikasi Pendaftaran Mudik Gratis DKI Jakarta 2025 

    Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
    Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
    Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
    Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
    Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat

    Waktu Verifikasi Pendaftaran Mudik Gratis DKI Jakarta 2025 

    Cluster 1: Solo, Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, Cilacap
    Waktu verifikasi: 8-10 Maret 2025
    Cluster 2: Yogyakarta Kuningan, Lampung, Tegal, Kebumen, Jombang, Pekalongan
    Waktu verifikasi: 11-13 Maret 2025
    Cluster 3: Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo
    Waktu verifikasi: 14-16 Maret 2025

    *)Catatan: Jika tidak hadir pada waktu verifikasi yang telah ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan kuota akan diberikan kepada yang lain.

    Tujuan Mudik Gratis DKI Jakarta 2025 
    1. Lokasi Tujuan Bus Mudik Gratis DKI Jakarta 2025:

    Terminal Rajabasa, Bandar Lampung
    Terminal Alang-alang Lebar, Palembang
    Terminal Indihiang, Tasikmalaya
    Terminal Kertawangun, Kuningan
    Terminal Tegal
    Terminal Pekalongan
    Terminal Mangkang, Semarang
    Terminal Kebumen
    Terminal Cilacap
    Terminal Bulupitu, Purwokerto
    Terminal Tirtonadi, Solo
    Terminal Mendolo, Wonosobo
    Terminal Giwangan, Yogyakarta
    Terminal Pilangsari, Sragen
    Terminal Giri Adipura, Wonogiri
    Terminal Purboyo, Madiun
    Terminal Tamanan, Kediri
    Terminal Kepuhsari, Jombang
    Terminal Arjosari, Malang
    Terminal Purabaya, Sidoarjo

    2. Lokasi Tujuan Truk Pengangkut Sepeda Motor:

    Terminal Mangkang, Semarang
    Terminal Kebumen
    Terminal Tirtonadi, Solo
    Terminal Giwangan, Yogyakarta
    Terminal Giri Adipura, Wonogiri
    Terminal Purabaya, Sidoarjo

    Jadwal Keberangkatan dan Balik Mudik Gratis DKI Jakarta 2025 
    Jadwal pemberangkatan mudik dari Jakarta:

    Pemberangkatan Truk:

    Tanggal: 26 Maret 2025
    Lokasi: Terminal Pulogadung (penyerahan sepeda motor arus mudik paling lambat tanggal 25 Maret pukul 17.00 WIB)

    2. Pemberangkatan Bus:

    Tanggal: 27 Maret 2025
    Lokasi: Monumen Nasional (Monas)

    Jadwal balik mudik ke Jakarta:

    Pemberangkatan Truk:

    Tanggal: 5 April 2025
    Lokasi: Dari 6 Terminal tujuan ke Terminal Pulogadung

    2. Pemberangkatan Bus:

    Tanggal: 6 April 2025
    Lokasi: Dari 20 terminal tujuan ke Terminal Terpadu Pulo Gebang 

    (Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Menpan RB Bantah Pengangkatan CPNS Diundur Jadi Oktober 2025 karena Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Menpan RB Bantah Pengangkatan CPNS Diundur Jadi Oktober 2025 karena Efisiensi Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, membantah pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) diundur karena adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

    Adapun, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diundur menjadi Oktober 2025.

    Sementara itu, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diangkat pada Maret 2026 mendatang.

    “Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” ungkap Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Rini menegaskan, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 itu diundur agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan.

    “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat,” katanya.

    “Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026.”

    “DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan, CPNS Oktober 2025,” kata dia.

    Rini mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.

    “Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah,” jelasnya.

    Keputusan ini, kata Rini, sudah disepakati bersama Komisi II DPR.

    Pemerintah dan DPR dipastikan akan tetap mengangkat pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi, sebagai pegawai.

    Jadwal Sisa Seleksi CPNS 2024

    Sebelumnya, melansir surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN), berikut jadwal awal pengumuman CPNS 2024 hingga penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) CPNS:

    Pengumuman hasil CPNS 2024: 5-12 Januari 2025

    Masa sanggah hasil CPNS 2024: 13-15 Januari 2025
    Jawab sanggah hasil CPNS 2024: 13-19 Januari 2025
    Pengolahan seleksi hasil sanggah : 15-20 Januari 2025
    Pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 pasca sanggah: 16-22 Januari 2025
    Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) nomor induk pegawai (NIP) CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025
    Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

    Setelah proses penetapan NIP rampung, masing-masing instansi akan menyiapkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS.

    Setelah menerima SK, CPNS masih harus menunggu Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari satuan kerja tempat mereka ditempatkan. 

    Dalam SPMT tersebut akan dicantumkan tanggal resmi mereka mulai bertugas.

    Jika merujuk pada pola seleksi tahun-tahun sebelumnya, CPNS 2024 diperkirakan mulai bekerja sekitar April hingga Mei 2025. 

    Namun, karena adanya penyesuaian tadi, CPNS dan PPPK 2024 akan diangkat pada 2025-2026 mendatang.

    (Tribunnews.com/Rifqah)

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perbaiki Jalan yang Rusak, Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran – Halaman all

    Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perbaiki Jalan yang Rusak, Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak dan berlubang.

    Dirinya menargetkan perbaikan ini selesai sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Jadi untuk peran Pemda sudah saya sampaikan melalui SE maupuan Zoom Meeting selain saya minta segara perbaiki infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten dan rusak dan berlubang,” kata Tito pada konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menurut Tito, perlu waktu untuk memperbaiki kerusakan jalan. 

    Sehingga dirinya berharap jalan yang rusak tidak berimbas pada lalu lintas nasional saat periode mudik. 

    “Karena perlu waktu karena kalau terjadi kerusakan jalan, provinsi dan kabupaten itu akan berimbas kepada lalu lintas secara nasional,” kata Tito. 

    Selain itu, Tito juga meminta agar Pemda mempersiapkan rest area, dermaga, hingga pelabuhan.

    Dirinya berharap tidak ada penumpukan kendaraan pada saat arus mudik. 

    “Tadi rest area sudah disampaikan oleh Bapak Menko, dermaga dan pelabuhan, saya juga minta karena ada yang memiliki kewenangan dari pemerintah daerah. Agar kapal-kapal jangan sampai overload yang berbahaya, kemudian siapkan pelampung sesuai standar operating procedure masing-masing,” ujarnya.

    “Juga bandara-bandara, karena bandara-bandara kecil itu ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama daerah timur NTT, di Maluku, Maluku Utara, di Papua, ini juga kita minta kepada seluruh kepala daerah untuk mengecek bandara-bandara tersebut agar siapin,” tambahnya. 

    Mantan Kapolri tersebut juga meminta Pemda mempersiapkan kesediaan pangan menjelang Idul Fitri. 

    Sejumlah komoditas pangan, menurut Tito, memerlukan perhatian khusus dari Pemda agar tidak terjadi lonjakan harga. 

    “Kesiapan pangan, kami juga harus menyampaikan, setiap daerah, meskipun relatif terkendali, harga-harga juga terkendali, ada beberapa komoditas memang yang perlu atensi seperti cabai dan minyak goreng, ini juga setiap daerah agar melakukan pengecekan dan langkah-langkah untuk kesiapan,” tuturnya. 

    Terakhir, dirinya meminta Pemda untuk mempersiapkan tempat pariwisata. 

    Dirinya memprediksi akan terjadi lonjakan wisatawan saat libur lebaran. 

    “Karena ada beberapa daerah-daerah wisata yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kemudian tempat pantai misalnya, jangan sampai terjadi kecelakaan. Yang terakhir sekali, kesiapan juga dari daerah-daerah menghadapi masalah hidrometeorologi cuaca,” pungkasnya.

  • Antisipasi Caleg ‘Kutu Loncat’, Peneliti Puskapol UI Dorong Partai Evaluasi Perekrutan & Kaderisasi – Halaman all

    Antisipasi Caleg ‘Kutu Loncat’, Peneliti Puskapol UI Dorong Partai Evaluasi Perekrutan & Kaderisasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, mendorong partai politik (parpol) mengevaluasi proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg).

    “Sistem rekrutmen kita di dalam sistem proporsional terbuka harus dievaluasi,” kata Delia dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menurut Delia, dalam beberapa kasus, seorang caleg tiba-tiba mendapatkan nomor urut, padahal bukan kader murni.

    “Nah di sini kami merekomendasikan di dalam proses rekrutmen, kaderisasi, seorang caleg itu harus melewati tahapan-tahapan rekrutmen dan kaderisasi tersebut,” ujarnya.

    Dia menegaskan bahwa proses rekrutmen caleg harus dievaluasi agar tidak ada istilah caleg “kutu loncat”.

    “Sehingga tidak ada istilahnya caleg kutu loncat gitu ya, tiba-tiba caleg masuk di dalam partai politik padahal tidak punya gagasan, tidak punya Ideologi partai, tidak tahu mau mengembangkan seperti apa,” tegas Delia.

    Selain itu, Delia mendorong pentingnya bagi caleg untuk menampilkan riwayat hidupnya di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

    Menurutnya, hal tersebut penting untuk keterbukaan kepada masyarakat, apalagi sistem proporsional terbuka.

    “Seharusnya selalu ditampilkan karena itu adalah bentuk transparansi calon sepanjang data ditampilkan tidak melanggar data pribadi,” ungkap Delia.

  • Banjir Parah di Bekasi: Wali Kota Tri Adhianto Ngungsi di Hotel, Dedi Mulyadi Bereaksi – Halaman all

    Banjir Parah di Bekasi: Wali Kota Tri Adhianto Ngungsi di Hotel, Dedi Mulyadi Bereaksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungsi bersama keluarganya ke sebuah hotel saat banjir melanda kawasan Kemang Pratama, yang menggenangi rumahnya dengan ketinggian air mencapai 600 cm.

    Keputusan ini menuai berbagai reaksi, termasuk teguran dari Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

    Tri Adhianto menjelaskan bahwa keputusan untuk mengungsi di hotel bukanlah tindakan bermewah-mewahan.

    “Saya selamatkan dulu anak dan istri saya. Kemudian pagi-pagi jam 6 saya juga harus sudah bergabung dengan warga masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menekankan pentingnya memastikan logistik untuk masyarakat siap di pagi hari setelah banjir.

    Banjir yang melanda kawasan tersebut diperkirakan akan semakin parah, sehingga Tri merasa tinggal di rumah tidak aman.

    “Kalau saya bertahan di dalam, berarti saya nggak bisa keluar,” tambahnya.

    Ketinggian air yang merendam rumahnya lebih dari 100 cm membuatnya sulit untuk melayani masyarakat.

    Dedi Mulyadi memberikan teguran kepada Tri Adhianto karena memilih menginap di hotel saat banjir. “Mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita masyarakat. Saat masyarakat mendapatkan musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah masyarakat,” tegas Dedi.

    Ia menambahkan bahwa meskipun tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, teguran tersebut penting agar para pejabat lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

    Prioritas Pelayanan kepada Masyarakat

    Di sisi lain Tri Adhianto menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meskipun dalam situasi sulit.

    Sebelum mengungsi, ia telah meninjau bendung Kali Bekasi untuk memantau tinggi muka air dan menginformasikan kondisi tersebut kepada warga sebagai bentuk mitigasi bencana.

    Dalam situasi darurat seperti ini, Tri berharap agar semua pihak, termasuk istri pejabat, dapat berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Rumahnya Kebanjiran, Wali Kota Bekasi Mengungsi di Hotel: Saya Selamatkan Anak Istri Dulu, 

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Faisal Mohay) (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

  • Komisi XIII DPR Setujui Naturalisasi Emil Audero Cs, Sugiat Santoso: Beri Dampak Positif Bagi Timnas – Halaman all

    Komisi XIII DPR Setujui Naturalisasi Emil Audero Cs, Sugiat Santoso: Beri Dampak Positif Bagi Timnas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, memberikan dukungan penuh terhadap upaya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menaturalisasi tiga pemain sepak bola, Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James. 

    Sugiat menekankan bahwa semua langkah yang diambil oleh PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia patut didukung.

    Ia juga memastikan bahwa proses naturalisasi tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Kami dari Komisi XIII mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia, baik melalui proses naturalisasi ataupun pembinaan pemain domestik,” kata Sugiat Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Legislator dari Partai Gerindra ini menambahkan, sepakbola merupakan bagian penting dari emosi masyarakat Indonesia yang sudah lama menantikan agar Timnas Indonesia dapat berprestasi di kancah internasional.

    Sebab itu, Komisi XIII akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan yang bertujuan mempercepat kemajuan Timnas Indonesia.

    “Sepak bola ini adalah milik rakyat Indonesia. Rakyat sudah sangat merindukan Timnas kita untuk tampil di ajang internasional. Kami di Komisi XIII akan mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat proses ini,” ujarnya.

    Sugiat juga mengungkapkan keyakinannya bahwa ketiga pemain tersebut akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia.

    “Berdasarkan rekam jejak mereka, saya yakin dan optimis ketiga pemain ini akan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan sepak bola Indonesia dalam waktu yang cepat,” ucapnya.

    Mengenai proses naturalisasi, Sugiat memastikan bahwa Komisi XIII telah memperoleh informasi yang cukup dari pemerintah terkait kelancaran proses tersebut. 

    Menurutnya, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi berjalan dengan lancar dan sesuai aturan yang ada.

    “Kami sudah memeriksa informasi dari Kementerian Hukum dan tidak ada hambatan apapun terkait proses naturalisasi ini. Kami pastikan bahwa proses ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Sugiat.

    Diketahui, Komisi X dan XIII DPR memberikan persetujuan untuk pemberian Kewarganegaraan kepada tiga pemain keturunan Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy.

    Ketiga pemain tersebut dikebut proses naturalisasinya karena untuk bisa memperkuat skuad Garuda pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C pada Maret ini.

    Pertama Indonesia melakoni laga away ke markas Australia pada 20 Maret dan 25 Maret giliran menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

  • Sidang Putusan Kasus Pengemplang Kredit Ted Sioeng Ditunda Hingga Pekan Depan – Halaman all

    Sidang Putusan Kasus Pengemplang Kredit Ted Sioeng Ditunda Hingga Pekan Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pembacaan putusan terhadap terdakwa kasus pengemplangan kredit PT Bank Mayapada, Ted Sioeng. Penundaan ini dilakukan lantaran terdakwa Ted Sioeng tidak dapat hadir di sidang karena alasan kesehatan, menjalani perawatan di rumah sakit.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pompy Polansky mengungkapkan bahwa sehari sebelum jadwal pembacaan putusan, Ted mengeluhkan nyeri dada dan meminta untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh tim medis, pihak rumah sakit mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan adanya indikasi masalah pada jantung, mengingat riwayat penyakit terdakwa.

    “Setelah diperiksa dan dirawat oleh tim dokter, pihak rumah sakit mengeluarkan surat yang telah diserahkan. Ada indikasi ke arah jantung karena terdakwa memiliki riwayat penyakit tersebut,” ujar Jaksa Pompy kepada majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

    Meski begitu, lanjut Jaksa, sejatinya berdasarkan rekomendasi tim dokter, Ted masih bisa mengikuti sidang pembacaan putusan secara daring.

    “Tadi pagi, dokter spesialis jantung yang melakukan pemeriksaan menyampaikan kepada tim kami bahwa terdakwa saat ini bisa mengikuti persidangan secara online,” kata Pompy.

    Walaupun tim dokter menyatakan bahwa Ted Sioeng bisa mengikuti sidang secara daring, Ketua Majelis Hakim Fitrah Renaldo memutuskan untuk melihat kondisi terdakwa melalui tayangan Zoom. 

    Dalam tayangan tersebut, Ted Sioeng tampak dalam kondisi lemas dan kesulitan berkomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menunda pembacaan putusan hingga Senin, 10 Maret 2025.

    “Jadi, dengan ini majelis hakim memutuskan sidang ditunda untuk pembacaan putusan pada hari Senin,” ujar Hakim Fitrah.

    Merespons penundaan sidang putusan ini, Legal Staff Bank Mayapada, Tony Aries, menyatakan kecurigaan bahwa Ted mungkin sengaja berpura-pura sakit untuk menunda putusan.

    Menurut Tony, surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Adhyaksa menyebutkan bahwa Ted dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti persidangan secara daring.

    “Terdakwa berupaya menunda agar vonis majelis hakim bisa diubah, padahal majelis hakim terlihat sudah ada putusan yang siap dibacakan pada hari ini,” ujar Tony.

    Terdakwa Ted Sioeng pada sidang sebelumnya dijatuhi tuntutan penjara selama 3 tahun 10 bulan. Ted diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait peminjaman kredit Rp 133 miliar di Bank Mayapada.

    Selain itu, Ted juga tercatat sebagai buronan internasional dan telah ditangkap di Tiongkok sebelum akhirnya diekstradisi ke Indonesia.

    Sebagai informasi, Ted Sieong diketahui sempat menjadi buronan internasional dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Interpol melalui red notice. Kemudian Ted Sioeng tertangkap oleh Kepolisian di RRC dan selanjutnya diserahkan ke Hubinter Polri sebagai tahanan buronan internasional Polri pada 14 Mei 2023.

    Ted Sioeng, yang pada 1980-an dikenal dengan nama Gatot Sundut, memiliki riwayat panjang dalam dunia kriminal. Pada masa Orde Baru, ia sempat menjadi buronan aparat hukum akibat dugaan penipuan asuransi dan berbagai kasus lainnya. Ted akhirnya melarikan diri ke luar negeri dan menjalani sejumlah permasalahan hukum di Amerika Serikat. Ia akhirnya dinyatakan persona non grata di AS, dan memilih untuk kabur ke China lewat Hong Kong dan Makau.

    Meski sempat tertangkap, kedekatan dengan pejabat lokal membuat Ted aman di China. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan memperoleh kewarganegaraan dengan nama Ted Sioeng.