Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol, Begini Prosedur Naik Pangkat di TNI dan Gajinya – Halaman all

    Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol, Begini Prosedur Naik Pangkat di TNI dan Gajinya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) Inf TNI.

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa Informasi tersebut memang betul ya,” kata Kadispenad TNI Brigjen Wahyu Yudhayana saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (6/3/2025).

    “Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang – undangan (Perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” lanjut dia.

    Kenaikan pangkat Mayor Teddy sesuai salinan surat perintah Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin/674/II/2025.

    Mayor Teddy merupakan perwira TNI Angkatan Darat yang ditugaskan menjadi Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih.

    Teddy merupakan ajudan Presiden Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo.

    Mengapa Dikritik Anggota DPR?

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti kenaikan pangkat satu tingkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel Infanteri.

    TB Hasanuddin mengatakan kenaikan pangkat militer pada umumnya dilakukan dua periode dalam satu tahun.

    Yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober kecuali untuk para perwira tinggi TNI dapat dinaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

    Baca selengkapnya penjelasan TB Hasanuddin dengan meng-klik tautan berikut :  6 Pertimbangan Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol TNI, Anggota DPR: Tak Sesuai Aturan Biasanya

    Lalu bagaimana cara kenaikan pangkat di TNI?

    Sebagaimana diketahui, pangkat terendah di lingkungan TNI adalah Tamtama yakni Prada (Prajurit Dua).

    Khusus untuk matra TNI AL pangkat terendah dikenal dengan Kelasi Dua.

    Sementara untuk pangkat tertinggi dalam perwira tinggi (Pati) di masing-masing angkatan adalah Jenderal (TNI AD), Laksamana (TNI AL), dan Marsekal (TNI AU).

    Untuk pangkat perwira pertama antara lain Letda, Lettu, dan Kapten.

    Lalu perwira menengah antara lain Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel.

    TNI naik pangkat setiap berapa tahun?

    Ada sejumlah aturan mengenai kenaikan pangkat TNI yang wajib ditempuh oleh prajurit. Hal itu berlaku untuk semua matra.

    Secara umum, terdapat 3 cara naik pangkat TNI yaitu:

    Kenaikan pangkat reguler
    Kenaikan pangkat penghargaan
    Kenaikan pangkat luar biasa.

    Kenaikan pangkat luar biasa adalah jenis kenaikan yang diberikan kepada prajurit TNI yang melakukan tugas dengan pertaruhan jiwa maupun raga.

    Lalu kenaikan pangkat penghargaan biasanya akan diberikan kepada prajurit TNI yang akan memasuki masa pensiun.

    Kenaikan pangkat reguler yang merupakan kenaikan pangkat paling lazim.

    Aturan kenaikan pangkat

    Kenaikan pangkat TNI diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 dan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kepangkatan Prajurit TNI.

    Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada artikel berjudul “Setiap Berapa Tahun Prajurit TNI Naik Pangkat serta Kenaikan Gajinya?”  pada dasarnya kenaikan pangkat TNI secara regular ini ditentukan oleh MDDP atau Masa Dinas Dalam Pangkat yang setiap struktural memiliki lini masanya masing-masing.

    Sementara itu dikutip dari laman resmi Pengadilan Militer II Jakarta, untuk kenaikan pangkat TNI perwira, lamanya masa kenaikan pangkat reguler prajurit TNI berbeda-beda yang disesuaikan dengan jenjang pangkat, masa dinas, penilaian atasan, dan pendidikan yang sudah ditempuh.

    Beberapa jenis sekolah untuk perwira TNI antara lain Sekolah Dasar Kecabangan (Sesarcab), Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), dan Sekolah Staf dan Komando (Sesko). 

    Berikut rincian lengkap kenaikan pangkat reguler TNI untuk perwira:

    Kenaikan pangkat TNI Lettu dan Kapten:

    Letda ke Lettu (lulus Sesarcab): 3 tahun
    Lettu ke Kapten (lulus Sesarcab): 7 tahun

    Kenaikan pangkat TNI Mayor:

    Kapten ke Mayor (lulus Selapa): 11 tahun
    Kapten ke Mayor (lulus Sesarcab + Dikbangspes): 13 tahun
    Kapten ke Mayor (lulus Sesarcab): 14 tahun

    Untuk kasus Mayor Teddy dari pangkat mayor ke letkol TNI adalah berikut ini :

    Kenaikan pangkat TNI Letkol:

    Mayor ke Letkol (lulus Sesko): 16 tahun
    Mayor ke Letkol (lulus Selapa + Dikbangspes): 18 tahun
    Mayor ke Letkol (lulus Selapa): 20 tahun
    Mayor ke Letkol (lulus Sesarcab + Dikbangspes): 22 tahun
    Mayor ke Letkol (lulus Sesarcab): 23 tahun

    Kenaikan pangkat TNI Kolonel

    Letkol ke Kolonel (lulus Sesko): 20 tahun
    Letkol ke Kolonel (lulus Selapa + Dikbangspes): 22 tahun
    Letkol ke Kolonel (lulus Selapa): 24 tahun
    Letkol ke Kolonel (lulus Sesarcab + Dikbangspes): 27 tahun
    Letkol ke Kolonel (lulus Sesarcab): 28 tahun
    Kenaikan pangkat TNI Jenderal (bintang 1):

    Kolonel ke Jenderal Bintang 1 (lulus Sesko TNI): 24 tahun
    Kolonel ke Jenderal Bintang 1 (lulus Sesko Angkatan): 25 tahun
    Kolonel ke Jenderal Bintang 1 (lulus Selapa + Dikbangspes): 27 tahun

    Kenaikan pangkat tamtama dan bintara

    Nah seseorang yang baru diterima sebagai anggota TNI untuk pangkat Bintara dan Tamtama, harus menjalani pendidikan. 

    Pada Tamtama, seorang prajurit harus menjalani pendidikan Dikma Tamtama (Pendidikan Pertama Tamtama) untuk membentuk prajurit Tamtama.

    Durasinya tergolong singkat yakni 5 sampai 7 bulan pembelajaran.

    Setelah lulus prajurit Tamtama akan menyandang pangkat Prajurit Dua (Prada) atau Kelasi II pada TNI AL.

    Sementara pada Bintara, calon prajurit harus menjalani pendidikan Dikma Bintara atau juga biasa dikenal dengan Secaba dengan durasi 10 bulan hingga 12 bulan, dan lulus dengan menyandang pangkat Sersan Dua (Serda).

    Untuk Bintara dan Tamtama, termasuk tamtama dan bintara kepala, prajurit TNI bisa naik pangkat satu tingkat di atasnya membutuhkan waktu 4-6 tahun.

    Dari Tamtama menuju Bintara, atau dari bintara naik pangkat ke perwira, tentunya setiap prajurit TNI harus menempuh pendidikan dulu sebagai syarat kenaikan pangkat.

    Syarat naik pangkat TNI untuk Tamtama menjadi Bintara, perlu menjalani pendidikan Susba atau Kursus Bintara atau bisa juga melalui jalur Susjemen Bintara.

    Lalu untuk kenaikan pangkat Bintara, pendidikan yang perlu dijalani adalah Dikjurba (Pendidikan Kejuruan Bintara) dan Diklapa I (Pendidikan Lanjutan Perwira Pertama I).

    Terakhir untuk prajurit TNI Bintara yang ingin naik pangkat menjadi Perwira, harus menempuh pendidikan Sekolah Calon Perwira atau Secapa, ini adalah lembaga pendidikan militer dalam TNI untuk membentuk Bintara-bintara terpilih.

    Syarat naik pangkat TNI adalah menjalani pendidikan lanjutan. Yang pasti, setiap kenaikan pangkat pada TNI akan diikuti dengan kenaikan gaji dan tunjangan yang akan diterima.

    Gaji TNI dari Tamtama sampai Jenderal

    Lalu berapa besaran gaji prajurit TNI dan tunjangannya, dari Tamtama hingga Jenderal?

    Besaran gaji prajurit TNI telah beberapa kali mengalami kenaikan. Kenaikan terbaru gaji TNI didasarkan PP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengaturan Gaji Tentara Nasional Indonesia.

    Di mana semua PNS, TNI, dan Polri, mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8 persen per tahun 2024.

    Berikut rincian gaji TNI terbaru di 2024:

    1. Golongan I (Tamtama)

    Prajurit II/ Kelasi II: Rp 1.775.000 – Rp 2.741.300
    Prajurit I/ Kelasi I: Rp 1.830.500 – Rp 2.827.000
    Prajurit Kepala/ Kelasi Kepala: Rp 1.887.000 – Rp 2.915.000
    Kopral II: Rp 1.916.800 – Rp 3.000.000
    Kopral I: Rp 2.007.700 – Rp Rp 3.100.700
    Kepala Kopral: Rp 2.070.500-Rp 3.197.700.

    2. Golongan II (Bintara)

    Sersan II: Rp 2.272.100 – Rp 3.733.700
    Sersan I: Rp 2.343.000 – Rp 3.850.500
    Sersan Kepala: Rp 2.116.400 – Rp 3.971.000
    Sersan Mayor: Rp 2.492.000 – Rp 4.095.200
    Pembantu Letnan II: Rp 2.570.000 – Rp 4.223.300
    Pembantu Letnan I: Rp 2.650.000 – Rp 4.335.400.

    3. Golongan III (Perwira Pertama)

    Letnan II: Rp 2.954.200 – Rp 4.779.300
    Letnan I: Rp 3.046.600 – Rp 5.096.500
    Kapten: Rp 3.141.900 – Rp 5.163.100.

    4. Golongan IV

    Perwira Menengah

    Mayor: Rp 3.240.200 – Rp 5.324.600
    Letnan Kolonel: Rp 3.341.200 – Rp 5.491.200
    Kolonel: Rp 3.446.000 – Rp 5.663.000.
    Perwira Tinggi

    Brigadir Jenderal, Laksamana Pertama, Marsekal Pertama: Rp 3.553.800 – Rp 5.810.100
    Mayor Jenderal, Laksamana Muda, Marsekal Muda: Rp 3.665.000 – Rp 6.022.800
    Letnan Jenderal, Laksamana Madya, Marsekal Madya: Rp 5.485.800 – Rp 6.211.200.

    Dengan demikian gaji Teddy setelah diangkat jadi Letkol TNI adalah pada kisaran  Rp 3.341.200 – Rp 5.491.200 per bulan.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com

     

     

  • 6 Pertimbangan Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol TNI, Anggota DPR: Tak Sesuai Aturan Biasanya – Halaman all

    6 Pertimbangan Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol TNI, Anggota DPR: Tak Sesuai Aturan Biasanya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) Inf TNI.

    Markas Besar TNI AD melalui Kadispenad TNI Brigjen Wahyu Yudhayana membenarkan informasi Mayor Teddy naik pangkat.

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa Informasi tersebut memang betul ya,” kata Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (6/3/2025).

    “Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang – undangan (Perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” lanjut dia.

    Sebelumnya beredar salinan surat perintah dengan Kop dan Logo Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin/674/II/2025 yang menyatakan kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya satu tingkat menjadi Letnan Kolonel pada Kamis (6/3/2025).

    Foto salinan surat yang beredar di kalangan wartawan tersebut menyebutkan satu poin di bagian Menimbang.

    “Bahwa untuk kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol, perlu dikeluarkan surat perintah,” dikutip dari salinan surat bereda tersebut pada Kamis (6/3/2025).

    Pada bagian dasar, terdapat enam poin pertimbangan kenaikan pangkat Mayor Teddy:

    1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Panglima TNI  Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Tentara Nasiona Indonesia.

    3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol a.n. Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, S.ST. Han., M.Si NRP 11110010020489, Sekretaris Kabinet RI.

    4. Peraturan Kasad Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

    5. Keputusan Kasad Nomor Kep/462/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD; dan 

    6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat.

    “Seterimanya surat perintah ini, segera menggunakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol terhitung mulai 25 Februari 2025,” dikutip dari salinan dokumen tersebut.

    Teddy merupakan perwira TNI Angkatan Darat yang ditugaskan menjadi Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih.

    Teddy merupakan ajudan Presiden Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo.

    Tak Sesuai Aturan Biasanya

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti kenaikan pangkat satu tingkat Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel Infanteri.

    TB Hasanuddin mengatakan, kenaikan pangkat militer pada umumnya dilakukan dua periode dalam satu tahun.

    Yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober kecuali untuk para perwira tinggi TNI dapat dinaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

    Sementara untuk Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) biasanya di berikan kepada para prajurit yang berprestasi dan menunjukan keberanian yang luar biasa di medan pertempuran. 

    “Kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy menjadi Letkol itu, sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa,” kata TB Hasanuddin, kepada wartawan Jumat (7/3/2025).

    TB Hasanuddin juga mengatakan baru mendengar istilah KPRP.

    Dia mempertanyakan apakah kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit TNI. 

    “Lalu kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit,” ujarnya.

     TB Hasanuddin menegaskan pentingnya keterbukaan kepada masyarakat mengenai proses pengangkatan dan kenaikan pangkat di lingkungan TNI. 

    Hal ini agar tidak menjadi pertanyaan dari masyarakat.

    Penulis: Gita/Chaerul

     

  • PAN Instruksikan DPW dan DPD Segera Gelar Muswil dan Musda – Halaman all

    PAN Instruksikan DPW dan DPD Segera Gelar Muswil dan Musda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menginstruksikan seluruh pengurus di tingkat wilayah (DPW) dan daerah (DPD) untuk segera melakukan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda).

    Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan, instruksi tersebut disampaikan berdasarkan amanat kongres pada Agustus 2024.

    “Ini sudah diamanatkan pada saat kongres bulan Agustus 2024 yang lalu,” kata Eko dalam konferensi pers di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyebut pihaknya telah mengirimkan surat instruksi resmi kepada seluruh DPW dan DPD terkait pelaksanaan Muswil dan Musda. 

    “Jadi kita sudah memberikan surat instruksi kepada seluruh DPW dan DPD dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan Muswil, setelah Muswil selesai kemudian Musda,” ujarnya.

    Viva menargetkan seluruh proses konsolidasi, termasuk hingga tingkat cabang, bisa diselesaikan tahun ini.

    “Harapannya di tahun ini seluruh proses Muswil, Musda, Muscab itu sudah selesai dan konsolidasi organisasi sudah selesai, perencanaan pemenangan Pemilu untuk 2029 akan kita selesaikan di tahun ini sehingga ke depan PAN suda siap untuk Pemilu 2029,” tegasnya.

    Dia menjelaskan, pelaksanaan Muswil dan Musda juga menjadi cerminan prinsip demokrasi internal partai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

    “Intinya adalah PAN akan terus untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia ini benar-benar cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat dan itu tercermin di dalam rumah tangga PAN sendiri,” ucap Viva.

  • Dedi Mulyadi Audit Proyek Patung Penyu di Sukabumi yang Telan Anggaran Rp 30 Juta – Halaman all

    Dedi Mulyadi Audit Proyek Patung Penyu di Sukabumi yang Telan Anggaran Rp 30 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi turut merespons soal viralnya patung penyu yang disebut terbuat dari kardus di Alun-alun Gadobangkong, Sukabumi.

    Patung penyu itu disinyalir menelan anggaran yang fantastis.

    Terkait hal itu, Dedi Mulyadi tidak berkomentar panjang.

    Ia mengaku telah menerjunkan tim inspektorat untuk mengaudit pembuatan patung penyu yang tengah menjadi perbincangan itu.

    “Mengenai ramainya patung penyu yang isinya kardus, saya tidak akan memberikan komentar terlalu panjang.”

    “Saya sudah meminta inspektorat provinsi Jawa Barat untuk turun ke lapangan mengaudit kegiatan proyek tersebut,” ujar Dedi Mulyadi Kamis (6/3/2025) dilansir TribunJakarta.com.

    Setelah audit selesai, lanjut Dedi Mulyadi, pihaknya akan segera mengumumkan agar masyarakat mendapat penjelasan sesuai fakta dan tidak bersifat dugaan.

    Untuk itu, Dedi Mulyadi meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasinya.

    “Saya akan senantiasa berbuat objektif bagi kepentingan masyarakat dan akan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas.”

    “Untuk itu mohon sabar, kita menunggu hasil auditnya dan bagi saya hasil audit itu menjadi landasan untuk melakukan langkah-langkah berikutnya,” jelas Dedi Mulyadi.

    Patung Penyu Viral

    Sebelumnya, media sosial dihebohkan kabar adanya sebuah patung penyu di Alun-alun Gadobangkong, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang biaya pembuatannya disebut-sebut mencapai sebesar Rp 15 miliar.

    Namun, patung penyu itu ternyata terbuat dari potongan kardus.

    Hal itu diketahui setelah patung penyu itu rusak hingga terlihat sisi bagian dalamnya yang ternyata berbahan kardus.

    Warga yang kaget lalu mengunggahnya ke media sosial hingga video itu pun viral.

    Belakangan pihak rekanan proyek pembangunan Alun-alun Gadobangkong, Imran Firdaus, buka suara terkait dengan viralnya pembuatan patung penyu itu.

    Imran mengatakan, anggaran pembuatan patung penyu tersebut tidaklah mencapai miliaran rupiah, seperti yang beredar di media sosial.

    Ia menegaskan, pembuatan patung penyu tersebut hanya menghabiskan sekira Rp 30 juta.

    “Sehubungan dengan isu bahwa ornamen penyu di Alun-Alun Gadobangkong dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, kami tegaskan bahwa biaya pembuatannya hanya sekitar Rp 30 juta, sesuai dengan spesifikasi proyek yang telah ditetapkan,” ujar Imran dilansir TribunJabar.id, Rabu (5/3/2025).

    Imran menjelaskan, material patung penyu itu dibuat dari bahan resin dan fiberglass.

    Bagian kardus dan kayu yang berada di sisi dalam itu, bukan bagian dari struktur patung.

    Terkait material kardus, kata Imran, itu hanyalah alat bantu untuk proses pencetakan.

    “Ornamen ini dibuat menggunakan resin dan fiberglass, material yang umum digunakan untuk patung dan ornamen luar ruangan karena daya tahannya terhadap cuaca ekstrem.”

    “Terkait kardus dan bambu yang terlihat dalam video yang beredar, kami tegaskan bahwa material tersebut bukanlah bagian dari struktur utama ornamen, melainkan hanya alat bantu dalam proses cetakan awal untuk membentuk kura-kura dari bahan atau material resin dan fiberglass sebelum dikeringkan dan diperkuat. Jadi itu hanya media cetak metode pembuatan ornamen kura-kura,” jelas Imran.

    Jika patung penyu itu dibuat dari kardus, lanjut Imran, maka tidak akan tahan dari cuaca ekstrem, terlebih posisinya di tepi pantai.

    “Secara logis, jika ornamen ini benar-benar terbuat dari kardus, tidak mungkin bisa bertahan lebih dari satu tahun menghadapi hujan lebat, panas terik, dan kondisi pesisir yang ekstrem,” ucap Imran.

    Imran menjelaskan, desain Alun-Alun Gadobangkong telah dibuat sesuai dengan perencanaan.

    Posisinya pun berada di atas permukaan datar yang mengarah ke pasir.

    “Namun, perlu dipahami bahwa konstruksi ini tidak dirancang untuk menghadapi ombak secara langsung, karena untuk menghadapi gelombang besar dibutuhkan pemecah ombak (breakwater),” urai Imran.

    Imran mengatakan, pada Maret 2024, terjadi bencana gelombang pasang setinggi 2,5 hingga 3 meter yang menghantam kawasan pesisir, termasuk Alun-Alun Gadobangkong.

    Ombak besar yang terus-menerus menghantam area tangga ini lalu menyebabkan kerusakan yang bertahap dan akhirnya mengikis struktur beton.

    “Kami menegaskan bahwa kerusakan ini bukan karena kesalahan konstruksi, melainkan akibat faktor alam yang tidak bisa dihindari.”

    “Kami berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembangunan pemecah ombak sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak abrasi dan gelombang tinggi di kawasan ini,” ucap Imran.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Viral Patung Penyu Kardus Rusak di Sukabumi, Dedi Mulyadi Tak Berkomentar Panjang: Saya Minta Audit dan TribunJabar.id dengan judul 4 Fakta Dibalik Rusaknya Patung Penyu “Kardus” yang Viral di Sukabumi, Anggarannya Rp 30 Juta

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunJakarta.com/Ferdinand Waskita Suryacahya)(TribunJabar.id/M Rizal Jalaludin)

  • Once Tertawa Dengar Usulan Ahmad Dhani soal Perjodohan Pemain Naturalisasi usia Tua dengan WNI – Halaman all

    Once Tertawa Dengar Usulan Ahmad Dhani soal Perjodohan Pemain Naturalisasi usia Tua dengan WNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Elfonda Mekel alias Once Mekel tertawa kala mendengar usulan Ahmad Dhani terkait perjodohan pemain naturalisasi dengan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI).

    Diketahui Ahmad Dhani mengemukakan usulannya tersebut dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemenpora dan PSSI, Rabu (5/3/2025).

    Rapat tersebut membahas terkait persetujuan pemberian status WNI terhadap tiga pesepak bola keturunan Indonesia. Ketiga atlet tersebut yakni Emil Audero Mulyadi, Dean Ruben James, dan Joey Mathijs Pelupessy.

    Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan bahwa naturalisasi tidak hanya dilakukan untuk pemain.

    Di hadapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ahmad Dhani mengusulkan agar naturalisasi dilakukan kepada pesepakbola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan WNI.

    Dirinya mengatakan yakni dengan proses perjodohan.

    “Bisa juga, misalnya, pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia.”

    “Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga,” ujarnya, seperti ditayangkan di akun YouTube Tribunnews.

    Ia menyarankan agar idenya tersebut dapat direalisasikan menjadi sebuah program yang anggarannya dari pemerintah.

    Dhani pun memperjelas, pemain naturalisasi berusia tua itu yang berusia di atas 40 tahun.

    Sontak para peserta rapat tertawa mendengar usulan Ahmad Dhani, termasuk juga Erick Thohir hingga Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat.

    Tak hanya itu, Once Mekel yang dudul di depan Ahmad Dhani juga turut tertawa.

    Ahmad Dhani pun menggarius bawahi bahwa pemikirannya memang out of the box.

    “Ini pemikirannya agak out of the box, Pak Erick, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak,” lanjut Dhani.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Universitas Indonesia Umumkan Nasib Pembatalan Disertasi Bahlil Lahadalia Hari Ini – Halaman all

    Universitas Indonesia Umumkan Nasib Pembatalan Disertasi Bahlil Lahadalia Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil rapat koordinasi empat Organ UI terkait rekomendasi pembatalan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia hari ini, Jumat (7/3/2025).

    Rekomendasi tersebut merupakan hasil Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) yang digelar Dewan Guru Besar UI beberapa waktu sebelumnya.

    Dalam undangan yang diterima Tribun, acara konferensi pers digelar di gedung kampus FKUI, Salemba, Jakarta Pusat.

    “Konferensi pers ini bertujuan untuk menyampaikan hasil rapat, serta tindak lanjut yang akan diambil oleh UI sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas akademik dan etika mahasiswa di kampus,” tulis undangan dengan nomor surat S-32/UN2.HIP/HMI.03/2025 yang ditandatangani Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI Arie Afriansyah.

    Arie mengatakan, penjelasan kepada publik lewat konferensi pers ini menjadi penting mengingat adanya dugaan pelanggaran etik yang melibatkan mahasiswa dari SKSG.

    “UI berkomitmen untuk menjaga proses akademik yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, isu disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG Universitas Indonesia, Bahlil dibatalkan, muncul setelah diduga risalah rapat pleno Dewan Guru Besar (DGB) UI, beredar luas di media sosial.

    Dalam risalah rapat pleno tertanggal 10 Januari 2025 yang beredar di media sosial, DGB UI merekomendasikan agar disertasi Bahlil dibatalkan karena ditemukan beberapa pelanggaran.

    Salah satunya adalah adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data.

    Menurut risalah yang beredar, data penelitian disertasi Bahlil didapatkan tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan.

    Gelar Doktor Sudah Ditangguhkan

    Setelah polemik disertasi Bahlil Lahadalia muncul dan menjadi sorotan publik, gelar Doktor Ketua Umum Golkar itu ditangguhkan.

    Penangguhan itu dilakukan pada November 2024, berdasarkan hasil rapat empat organ UI.

    Keputusan ditangguhkannya gelar Doktor milik Bahlil telah ditandatangani Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf.

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” demikian pernyataan UI dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (13/11/2024).

    UI juga meminta maaf atas diluluskannya Bahlil dalam program Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

    Pihak kampus juga bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola di program Doktor SKSG.

    “Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian,” jelas UI.

    Terkait penangguhan gelarnya itu, Bahlil mengaku tak tahu.

    Ia mengatakan bukan gelarnya yang ditangguhkan, melainkan ada revisi pada disertasinya.

    “Saya belum tahu isinya. Tapi, yang jelas kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat.”

    “Yang saya pahami bukan ditangguhkan (gelarnya), tapi memang wisuda saya harusnya di Desember. Saya kan dinyatakan lulus setelah yudisium. Dan yudisium saya kan di Desember,” jelas Bahlil setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    “Kalau kemarin disertasi saya, setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi.”

    “Jadi setelah perbaikan disertasi, baru dinyatakan selesai. Selebihnya nanti tanya di UI aja ya,” lanjut dia.

    Sebagai informasi, sidang disertasi Bahlil menjadi sorotan sebab disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia, diduga kuat plagiat.

    Hal ini diketahui saat seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

    Hasilnya, similarity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Adapun karya mahasiswa itu berjudul Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.

    Respons Bahlil

    Ditemui wartawan di Istana Kepresidenan sekitar 21.19 WIB, Senin (3/3/2025), Bahlil enggan berkomentar.

    Ia hanya melambaikan tangan ke arah media sembari berjalan menuju mobilnya.

    Setelahnya, sejumlah awak masih mengikutinya untuk menanyakan perkara yang sama.

    Akan tetapi, Bahlil tetap bungkam hingga dirinya naik ke dalam mobil dan meninggalkan area Kompleks Istana Kepresidenan.

  • Revisi UU Pemilu Harus Cepat Rampung agar Aturan Tidak Dipengaruhi Kepentingan Politik – Halaman all

    Revisi UU Pemilu Harus Cepat Rampung agar Aturan Tidak Dipengaruhi Kepentingan Politik – Halaman all

    Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan.

    Tayang: Jumat, 7 Maret 2025 02:49 WIB

    TRIBUNNEWS/IMANUEL NICOLAS MANAFE

    REVISI UU PEMILU – Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari seusai diwawancarai secara khusus di Studio Tribun Network, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024). Feri Amsari mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu didorong untuk segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan itu berada di depan mata. 

    Jika tidak, proses hingga isi dalam UU nantinya tidak murni dan bakal penuh dengan kepentingan politik. 

    “Kami percaya untuk persiapan pemilu, hampir 5 tahun lagi, diperlukan dari sekarang. Agar aturan main itu adil, mestinya diselesaikan sekarang, tidak mendekati tahun pemilu,” ujar Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari saat diwawancarai di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025). 

    Alumni Universitas Andalas ini juga menegaskan ihwal penyelesaian revisi UU Pemilu sejak dini dapat memastikan aturan main yang lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik menjelang pemilu.

    “Oleh karena itu, mestinya diselesaikan sekarang sebelum teman-teman politisi partai sudah terkonsolidasi. Jadi supaya pertarungan fair ya, saat mereka murni ya, tidak punya kepentingan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan intrik menjelang pemilu sering kali menimbulkan kontroversi dan berpotensi menguntungkan pihak tertentu. 

    Oleh karena itu, revisi UU Pemilu yang dilakukan jauh sebelum pemilu akan menciptakan kepastian hukum dan mencegah manipulasi aturan untuk kepentingan politik sesaat.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • DPR Bakal Serahkan Hasil Evaluasi Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke Pemerintah – Halaman all

    DPR Bakal Serahkan Hasil Evaluasi Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, mengungkapkan pihaknya bakal menyerahkan hasil evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 kepada pihak pemerintah.

    Ia menegaskan tidak ada wewenang DPR untuk mencopot atau mengambil tindakan tegas terhadap anggota DKPP.

    Adies menjelaskan bahwa DPR hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi berupa perbaikan dan masukan.

    “Saya engga tahu, tadi rekomendasi kan hanya perbaikan saja, nanti itu kita kembalikan ke DKPP ya, pembagiannya untuk mengevaluasi, apakah nanti akan menegur atau mencopot anggotanya itu, kita serahkan kembali kepada pemerintah. Wewenang kita di DPR hanya sebatas itu saja,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Adies mengatakan, meski DPR memberikan masukan dan kritikan, namun tidak ada langkah untuk pencopotan terhadap anggota DKPP.

    DPR hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Jadi tidak ada pencopotan segala macam. Kita hanya sebatas itu saja memberikan kritikan, masukan bahwa harus seperti ini loh sebenarnya DKPP,” ujar legislator Partai Golkar itu.

    Lantas, Adies menyinggung banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 yang lalu.

    Menurutnya PSU tersebut menunjukkan kelalaian dari penyelenggara pemilu, termasuk DKPP.

    “Seperti kita tahu, hasil Pilkada kemarin banyak sekali, kurang lebih ada hampir 150 PSU kalau tidak salah, ada satu kabupaten malah diulang semua. Ada yang didiskualifikasi, ada yang syarat-syaratnya didiskualifikasi. Ini kan membutuhkan satu ketegasan dari DKPP untuk memberikan pengawasan terhadap penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu,” katanya.

    Adies juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di DKPP.

    Dia berharap agar DKPP memiliki SDM yang lebih profesional, berintegritas, dan menguasai dengan baik teknik-teknik pemilihan umum serta pengawasan yang efektif.

    “Tadi kan kita tahu di situ bahwa diminta DKPP agar SDM itu lebih profesional, berintegritas, dan juga mumpuni. Artinya, menguasai lah semua terkait teknik-teknik pemilihan umum dalam pengawasan KPU dan Bawaslu,” pungkas Adies.

    Komisi II DPR RI menyampaikan hasil laporan evaluasi terhadap DKPP RI periode 2022-2027.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI F-Golkar Zulfikar Arse Sadikin dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis (6/3/2025).

    Pada rapat itu, Zulfikar menyampaikan hasil ada 10 poin terkait evaluasi pimpinan DKPP RI.

    “Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan pimpinam DKPP RI terkait evalusi kinerja pimpinam DKPP periode 2022-2027 secara tertutup pada Selasa 11 Februari 2025,” kata Zulfikar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

    Poin pertama, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki kondisi internal DKPP dalam hal kompetensi, integritas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat.

    Kedua, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal percepatan penyelesaian kasus, aduan, pelaporan terkait etik penyelenggara pemilu yang sudah menumpuk di DKPP di tahun 2024 dan 2025.

    “Berdasarkan data DKPP menunjukan bahwa jumlah pengaduan tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 sebanyak 881 aduan dengan rincian 790 aduan di tahun 2024 dan 91 aduan per 31 Januari 2025,” katanya.

    “Dari data tersebut, yang baru diputus di tahun 2024 adalah sebanyak 217 aduan. Sehingga masih banyak aduan yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan 2025,” imbuhnya.

    Ketiga, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk terus menjunjung tinggi independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga marwah etik penyelenggara pemilu.

    DKPP harus benar-benar independen dari pengaruh politik, kepentingan kelompok, atau pihak eksternal.

    DKPP harus membuat mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan netralitas anggota.

    Keempat, Komisi II DPR RI mendorong DKPP agar proses pengambilan keputusan DKPP terbuka dan dapat diakses publik. DKPP perlu meningkatkan publikasi putusan laporan kinerja dan proses persidangan secara terbuka, termasuk melalui platform digital.

    Kelima, Komisi II DPR RI mendorong agar aktivitas peneggakan kode etik dalam hal ini mendorong DKPP untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif menciptakan efek jera, memastikan konsistensi dalam penerapannya, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

    Keenam, Komisi II DPR RI mendorong setiap putusan DKPP dalam menangani persoalan etik penyelenggara pemilu benar-benar memiliki dampak dan hasil nyata bagi peneguhan integritas penyelenggaran pemilu.

    DKPP harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan kinerja.

    Ketujuh, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk melibatkan lembaga dan partisipasi lembaga dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja DKPP ke depan dengan membuat mekanisme partisipasi lembaga yang lebih inklusif seperti forum konsultasi atau form pengaduan online.

    Kedelapan, Komisi II DPR RI mendorong DKPP memperkuat sinergi dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu dan penegak hukum untuk memastikan penegakan etika yang lebih efektif.

    Kesembilan, Komisi II DPR RI mendorong DKPP pro aktif dalam mencegah pelanggaran etika sebelum terjadi dengan melakukan edukasi penyelenggara pemilu tentang kode etik, dan meningkatan pengawasan prefentif.

    Terakhir, Mendorong DKPP RI untuk memaksimalkan sitem penerimaan pengaduan melalui elektronik, call center dan email dari pada datang langsung ke kantor DKPP RI.

  • Ke Indonesia, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al Ausy Kunjungi Rumah Quran Lansia Annaba – Halaman all

    Ke Indonesia, Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Al Ausy Kunjungi Rumah Quran Lansia Annaba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG – Salah satu satu Imam Masjidil Haram Mekah, Syaikh Abdurrahman Al-Ausy melakukan lawatan Ramadhan ke Indonesia. 

    Salah satu daerah yang dia kunjungi adalah Provinsi Lampung.

    Dia sempat beraudiensi dan mengikuti acara berbuka bersama dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan jajarannya di rumah dinas Gubernur Mahan Agung, Selasa (4/3/2025). 

    Malam harinya, Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy juga menjadi Imam sholat Isya dan Tarawih di Masjid Ad-Dua’ Lampung pada 4 Maret 2025. Terlihat jamaah sangat antusias khusyu mengikuti sholat Isya dan Tarawih.

    Syeikh Al Ausiy walaupun bukan imam besar masjidil haram, namun ketenarannya di dunia tak kalah dengan Syeikh Sudais, karena chanel televisi masjid haram lebih banyak menayangkan qori Syeikh Al Ausiy.

    Seperti dalam video yang beredar, Menteri Agama Prof Nazaruddin Ummar menyebut Syeh Al Ausiy memiliki suara yang sangat merdu, sehingga banyak kalangan non muslim masuk Islam sebab mendengarkan suaranya yang merdu dan khas.

    “Syeikh Al Ausiy juga sering diutus oleh kerajaan Arab Saudi untuk dakwah quran keliling Eropa dan Asia,” kata Menag.

    Setelah dari Masjid Ad-Dua’ Syeikh Abdurrahman Al Ausiy, keesokan harinya (05 Maret 2025) juga menyempatkan mampir ke Yayasan Rumah Hijrah Annaba yang juga Kantor UMKM An-Naba (MADUQU2).

    Kedatangannya disambut langsung oleh Direktur UMKM An-Naba, Ustadz Muhammad Ilham beserta para guru ngaji yang tergabung di Rumah Quran Lansia Annaba.

    Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy mendoakan agar keberadaan rumah quran lansia Annaba dan UMKM An-Naba, menjadi salah satu tempat keumatan yang memberikan keberkahan dan kebaikan bagi pengelola dan masyarakat umum serta menggerakkan usaha UMKM An-Naba selalu dalam kondisi terbaik dalam berusaha memenuhi kebutuhan kaum muslimin.

    “Dengan ikhtiar dan usaha maksimal, juga doa yang terus kita lakukan, berbisnis juga harus dilandasi dengan ketaqwaan dan selalu ingat Allah dalam urusan perdagangan, agar keberkahan usaha dapa menjauhkan dari dari semua bahaya dan gangguan jahat lainnya,” katanya.

    Doa tersebut diucapkan dalam bahasa arab yang kemudian diterjemaahkan oleh Ustadz Puji Sartono (Anggota DPRD Lampung) yang ikut hadir dalam silaturahim ini.

    Ustadz Muhammad Ilham, selaku Direktur UMKM An-Naba mengaku bersyukur bisa menjadi khidmat dari Safari Ramadhan 1446 H Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy ke Propinsi Lampung.

    “Hadirnya beliau di Rumah Quran Lansia Annaba dan kantor UMKM An-Naba, semakin menambah keberkahan Ramadhan kali ini, dan menambah rasa percaya diri bagi kami dan pengelola Yayasan dan UMKM AN-Naba.”

     “Kami bersyukur atas kehadiran Syeikh Abdurrahman Al Ausiy, yang mendoakan agar Rumah Quran ini beserta UMKM-nya ini menjadi salah satu sarana kebaikan dengan terus membangun ekonomi keumatan dan selalu bisa menjadi sarana kemandirian eknomi ummat dan hidup mulia, berkah dengan memproduksi produk kesehatan berkualitas dan bermanfaat untuk ummat dan bangsa,” kata Ustadz Muhammad Ilham.

    Acara kunjungan Syeikh Al Ausiy ke Annaba, juga dihadiri anggota DPRD Provinsi Lampung, Ustad Puji Sartono yang sekaligus menjadi penerjemaah (mutarjim) Syeikh Al-Ausiy saat berbincang dengan Gubenur Lampung dan selama Syeikh Abdurrahman Al-Ausiy berkomunikasi dengang pihak-pihat terkait. (tribunnews/fin)

  • Mendikdasmen: Fakultas AI Pertama di Indonesia Bakal Mempercepat Digitalisasi Pendidikan – Halaman all

    Mendikdasmen: Fakultas AI Pertama di Indonesia Bakal Mempercepat Digitalisasi Pendidikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menilai pembentukan fakultas Artificial Intelligence (AI) bakal mempercepat digitalisasi pendidikan di Indonesia. 

    Dirinya mendukung langkah perguruan tinggi membuka fakultas AI. 

    “Dengan langkah ini, percepatan digitalisasi pendidikan dapat terwujud. Selamat atas berdirinya Fakultas AI UPH. Saya rasa ini Fakultas AI pertama di perguruan tinggi Indonesia,” kata Abdul Mu’ti melalui keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025). 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Mu’ti dalam peluncuran Fakultas AI oleh Universitas Pelita Harapan (UPH) di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta. 

    Sementara itu, Rektor UPH, Jonathan L Parapak menegaskan pendirian Fakultas AI ini guna menjawab perkembangan teknologi. Sekaligus mencetak lulusan yang berdampak bagi bangsa.

    “Hadirnya Faculty of AI merupakan wujud komitmen UPH dalam merespons perkembangan teknologi dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di era digital,” katanya. 

    Lebih lanjut, pakar AI, Moctar Riady mengatakan pendirian fakultas AI ini sangat tepat.

    Menurutnya, dalam 100 tahun ke depan pun masyarkat tak akan lepas dari AI.

    “Dan mungkin dalam 100 tahun ke depan, kita tidak akan bisa lepas darinya. Saya merasa pendidikan di Indonesia harus menaruh perhatian serius pada AI, karena ini akan menentukan daya saing bangsa di masa depan,” jelasnya.

    Fakultas AI UPH dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk unggul dalam segala aspek AI. Baik secara praktek maupun teori.

    Mahasiswa akan belajar dari materi yang ada di fakultas internasional. Yang terdiri dari para profesional dan peneliti AI dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara terkemuka lainnya.

    Melalui kemitraan yang strategis, mahasiswa akan berkolaborasi dengan para pakar industri dan memperoleh wawasan dari para dosen yang memiliki pengalaman di dunia nyata. 

    Program ini menekankan pembelajaran langsung, yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi AI yang memberikan dampak langsung terhadap bisnis.

    Kurikulum yang diajarkan menekankan pada dasar matematika yang kuat dan memberi mahasiswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka melalui proyek. 

    Serta mendorong mahasiswa memajukan teknologi melalui penelitian.