Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Gelombang Protes di Turki Memasuki Hari Ketujuh, Lebih dari 1.400 Demonstran Ditangkap – Halaman all

    Gelombang Protes di Turki Memasuki Hari Ketujuh, Lebih dari 1.400 Demonstran Ditangkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ribuan warga Turki melanjutkan aksi protesnya pada malam ketujuh pada hari Selasa (25/3/2025).

    Aksi protes ini meletus mulai minggu lalu ketika Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu ditangkap.

    Imamoglu ditangkap atas tuduhan korupsi.

    Namun sayangnya, aksi protes ini tidak berjalan dengan baik.

    Pihak berwenang membalas dengan tindakan keras yang membuat khawatir kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Sekitar 1.400 demonstran ditangkap, dikutip dari BBC.

    Dari jumlah tersebut di antaranya, mahasiswa, jurnalis, fotografer hingga pengacara.

    Salah satu jurnalis foto untuk kantor berita Prancis AFP yaitu Yasin Akgül juga termasuk.

    Akgül ditangkap dan dituduh terlibat ‘dalam demonstrasi dan pawai ilegal’.

    Atas penangkapan tersebut, CEO AFP, Fabrice Fries meminta presiden Turki untuk membebaskan fotografernya.

    “Penahanannya tidak dapat diterima. Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk campur tangan secepat mungkin guna membebaskan jurnalis kami,” katanya, dikutip dari Al-Arabiya.

    Tidak hanya itu, tuduhan terhadap Akgül juga dibantah oleh Fries.

    “Yasin Akgül tidak ikut dalam protes tersebut. Sebagai seorang jurnalis, ia meliput salah satu dari sekian banyak demonstrasi yang telah diselenggarakan di negara tersebut sejak Rabu, 19 Maret,” kata Fries.

    Menurut Fries, Akgul telah mengambil banyak foto untuk kebutuhan dokumentasi berita.

    “Ia telah mengambil tepat 187 foto sejak dimulainya protes, masing-masing foto menjadi saksi atas pekerjaannya sebagai jurnalis,” tambahnya.

    Kelompok kebebasan media Reporters Without Borders (RSF) mengecam penangkapan tersebut sebagai ‘skandal’.

    Menurut Reporters Without Borders , outlet media dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah telah lama menghadapi penyensoran di Turki.

    “Pemerintah mengendalikan sekitar 90 persen media nasional di Turki,” kata Reporters Without Borders.

    Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya mengatakan bahwa sebanyak 1.418 pengunjuk rasa telah ditahan sejak Rabu, minggu lalu.

    “Saat ini ada 979 tersangka yang ditahan, 478 orang akan diadili hari ini,” kata Yerlikaya dalam sebuah unggahan di media sosial, dikutip dari CNN.

    Penangkapan Wali Kota Istanbul

    Polisi Turki menangkap wali kota Istanbul, Ekrem Imamogl atas tuduhan korupsi dan mendukung teror pada hari Rabu (20/3/2025).

    Dalam penyelidikan terpisah, jaksa juga menuduhnya membantu Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, dengan diduga membentuk aliansi dengan kelompok Kurdi untuk pemilihan kota Istanbul, dikutip dari Euro News.

    Imamoglu adalah saingan politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Penahanannya terjadi beberapa hari sebelum ia dinobatkan sebagai kandidat partai oposisi utama CHP dalam pemilihan presiden 2028.

    Pada hari Minggu,  Imamoglu ditahan sementara di Penjara Marmara, di dekat distrik Silivri, Istanbul.

    Fokus penahanan ini bukan mengacu pada tuduhan ‘teror’, namun sebagai bagian dari penyelidikan korupsi.

    Sementara itu, kementerian dalam negeri Turki membuat sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Imamoglu juga telah diskors dari jabatannya sebagai wali kota.

    Setelah pengadilan resmi memutuskan penahanan dirinya, wali kota Istanbul membuat pernyataan.

    Menurutnya, penangkapan ini memiliki motif lain, bukan aturan dari pengadilan.

    “Ini bukan prosedur peradilan, ini eksekusi (politik) tanpa pengadilan,” tulisnya di X.

    Dengan tegas ia mengatakan tidak akan tunduk dan menyerah.

    “Kita akan, bergandengan tangan, mencabut pukulan ini, noda hitam pada demokrasi kita… Saya berdiri tegak, saya tidak akan menyerah,” kata wali kota Istanbul dalam sebuah posting di X.

    Keputusan pengadilan untuk menahan sementara wali kota Istanbul, memicu gelombang protes.

    Terutama sesaat setelah keputusan tersebut, otoritas Istanbul bergerak menutup akses jalan dan jembatan menuju Balai Kota.

    Para demonstran kembali melancarkan aksi protes.

    Awalnya aksi protes hanya di Istanbul, kini telah menyebar  ke setidaknya 55 dari 81 provinsi di Turki.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Turki Bergejolak

  • Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia! – Halaman all

    Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia! – Halaman all

    Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia!

    TRIBUNNEWS.COM – Media Channel 12 Israel, Rabu (26/3/2025) mengungkapkan kalau “sebuah proyek percontohan, sedang dilaksanakan untuk secara sukarela mengirim warga Palestina untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi.”

    Media tersebut menjelaskan, proyek percontohan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, sejak Israel secara resmi membentuk sebuah direktorat yang mengurus kepindahan ‘sukarela’ warga Gaza dari Palestina ke negara ketiga.

    Direktorat Israel itu merupakan tindaklanjut atas usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga.

    Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Laporan itu mencatat kalau “Koordinator Operasi di Wilayah tersebut bertanggung jawab atas proyek percontohan ini”.

    “Dan jika berhasil, proyek ini akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Yisrael Katz di Kementerian Pertahanan, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa imigrasi sukarela ini berhasil dan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah bekerja di sektor konstruksi di Indonesia,” tulis laporan tersebut dilansir Khaberni, Rabu.

    Berdasarkan hukum internasional, siapa pun yang meninggalkan Jalur Gaza untuk bekerja akan diizinkan kembali.

    “Tetapi gagasan umumnya adalah untuk mendorong imigrasi dan tempat tinggal jangka panjang di sana. Ini (tinggal dan menetap) bergantung pada pemerintah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” tulis ulasan Khaberni.

    Laporan menambahkan, proyek percontohan tersebut didahului dengan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

    “Perlu dibangun saluran komunikasi antara kedua negara,” kata laporan itu.

    Belum ada tanggapan resmi baik dari Pemerintah Israel maupun Pemerintah Indonesia atas kabar pelaksanaan proyek percontohan pemindahan sukarela warga Gaza ke Indonesia ini.

    Sebagai informasi, Israel membentuk Direktorat Pengurusan Pemindahan Sukarela Warga Gaza untuk menangani upaya evakuasi sukarela penduduk Gaza ke luar negeri dan membantu menciptakan peluang kerja guna mendorong emigrasi dari Jalur Gaza. 

    “Dengan berjalannya proyek percontohan, Menteri Pertahanan Israel harus memutuskan dalam beberapa hari mendatang siapa yang akan mengepalai direktorat tersebut,” tambah laporan tersebut. 

    Sejumlah laporan media Israel menyebut, tampaknya kandidat yang baru-baru ini diajukan untuk posisi tersebut adalah Brigadir Jenderal (Purn.) Ofer Winter.

    PENGUNGSI GAZA – Tangkap layar Khaberni, Rabu (26/3/2025) menunjukkan pengungsi warga Gaza yang berpindah mencari lokasi aman dari serangan Israel. Pemerintah Israel menindaklanjuti usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga dengan membentuk Direktorat Urusan Pemindahan Sukarela warga Palestina yang ingin ke luar dari Gaza. Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

    Proyek Menjijikkan

    Sebelum laporan proyek uji coba pemindahan warga Gaza ke Indonesia ini, telah juga muncul sejumlah laporan kalau negara-negara di Afrika juga menjadi opsi lokasi tujuan pemindahan.

    Profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai “garis merah yang tidak boleh dilampaui.”

    Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Qarmout menyatakan pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikanusulan yang “menjijikkan” dan tidak boleh terlibat dalam skenario tersebut, terutama jika melibatkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang masih berjuang melawan warisan kolonial.

    “Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka (pemerintah Israel) harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” ujar Qarmout.

    Menurut laporan, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan pembicaraan diam-diam dengan beberapa negara Afrika Timur, termasuk Somaliland, mengenai kemungkinan penerimaan warga Palestina yang dipindahkan.

    Sebagai imbalannya, berbagai insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – diperkirakan akan ditawarkan kepada pemerintah tersebut.

    Seorang pejabat AS yang terlibat dalam upaya ini mengonfirmasi kepada Associated Press AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai bidang-bidang tertentu yang bisa mereka bantu, dengan imbalan pengakuan internasional untuk wilayah yang memisahkan diri tersebut.

    Namun, pejabat Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, Menteri Luar Negeri Somaliland, membantah bahwa pihaknya telah menerima atau membahas usulan tersebut.

    “Saya belum menerima usulan seperti itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait Palestina,” katanya kepada Reuters.

    Qarmout menilai usulan pemindahan paksa ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan mendesak masyarakat internasional untuk menentangnya.

    Ia menegaskan bahwa negara-negara seperti Sudan dan Somalia, yang masih menghadapi tantangan besar akibat warisan kolonial, seharusnya tidak dilibatkan dalam rencana ini.

    AS-Israel Lirik Afrika untuk Pindahkan Warga Gaza

    Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk mendiskusikan kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina dari Gaza.

    Laporan ini muncul dari Associated Press pada Jumat (14/3/2025), yang mengutip sumber dari pejabat AS dan Israel.

    Namun, Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland menyatakan ketidaktahuan mengenai usulan itu.

    Pejabat Sudan secara tegas menolak tawaran untuk menampung warga Gaza.

    Sementara itu, Somalia dan Somaliland mengaku tidak menerima informasi terkait tawaran tersebut.

    Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan penolakan dari negara-negara yang diharapkan dapat menampung pengungsi.

    Langkah AS dan Israel ini berlawanan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (13/2/2025), Trump menegaskan, “Tidak ada yang akan diusir dari Gaza.”

    Pernyataan ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia, Michel Martin.

    Rencana Kontroversial AS

    Pada Februari 2025, Trump mengusulkan rencana yang kontroversial untuk mengambil alih Gaza, merelokasi penduduk Palestina, dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

    Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Yordania dan Mesir tidak akan menolak permintaannya untuk menyambut pengungsi Gaza.

    Baik Yordania maupun Mesir menolak usulan tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah sepakat bahwa Gaza harus dibangun kembali tanpa mengusir warga Palestina.

    Mesir bahkan mengusulkan rencana rekonstruksi senilai $53 miliar untuk Gaza, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan penting, tanpa melibatkan Hamas dalam kepemimpinan masa depan.

    Israel dan AS menolak rencana Mesir karena dianggap tidak menawarkan solusi yang jelas untuk mengeluarkan Hamas dari kekuasaan dan tidak mengatasi masalah keamanan serta pemerintahan jangka panjang.

    Dengan situasi yang terus berkembang, langkah AS dan Israel untuk mencari tempat penampungan di Afrika menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

    Pasukan Israel menangkap delapan warga Palestina dalam serangkaian penggerebekan yang terjadi di berbagai kota di Tepi Barat, menurut laporan terbaru dari kantor berita Wafa.

    Lima pemuda dari keluarga Al-Zalbani ditangkap selama penyerbuan di kota Anata, timur laut Yerusalem.

    Sebelumnya pada malam itu, seorang pemuda terluka setelah ditembak di perut dengan peluru tajam dalam bentrokan dengan tentara Israel di kota yang sama.

    Selain itu, pasukan Israel menangkap tiga warga Palestina dari kota Silwad, timur Ramallah, menurut sumber keamanan setempat.

    Pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Anabta dan Bal’a, timur Tulkarem, serta kota Yerikho.

    Serangkaian penangkapan dan penggerebekan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.

     

    (oln/khbrn/tribunnews/*)

     
     

  • 3 Hal tentang Skandal Signal: Jurnalis Tak Sengaja Masuk ke Grup Chat Pejabat Pemerintahan Trump – Halaman all

    3 Hal tentang Skandal Signal: Jurnalis Tak Sengaja Masuk ke Grup Chat Pejabat Pemerintahan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis secara tidak sengaja ditambahkan ke dalam grup obrolan aplikasi perpesanan Signal yang berisi pejabat tinggi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam grup tersebut, mereka membahas rencana serangan militer rahasia terhadap target Houthi di Yaman.

    Trump sebelumnya telah meluncurkan kampanye serangan militer skala besar terhadap Houthi awal bulan ini dan memperingatkan Iran, pendukung utama kelompok tersebut, untuk segera menghentikan dukungannya.

    Serangan udara dilaksanakan hanya dua jam setelah jurnalis tersebut menerima informasi rahasia ini.

    Mengutip SBS News, berikut tiga hal yang perlu diketahui mengenai skandal ini:

    1. Kronologi

    Pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, mengatakan bahwa ia secara tidak sengaja ditambahkan ke grup obrolan Signal bernama “Houthi PC Small Group” pada 13 Maret 2025.

    Goldberg mengklaim grup tersebut berisi pejabat tinggi pemerintahan Trump yang tengah mendiskusikan serangan militer yang akan segera terjadi.

    Obrolan tersebut tampaknya melibatkan 18 tokoh senior, termasuk:

    Wakil Presiden AS JD Vance,
    Menteri Pertahanan Pete Hegseth,
    Menteri Luar Negeri Marco Rubio,
    Direktur CIA John Ratcliffe,
    Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard,
    Menteri Keuangan Scott Bessent,
    Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles,
    Seorang perwira intelijen aktif yang tidak disebutkan namanya,
    Serta pejabat senior Dewan Keamanan Nasional lainnya.

    Dalam artikelnya di The Atlantic berjudul “The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans”, Goldberg membagikan pengalamannya dalam grup tersebut, lengkap dengan tangkapan layar percakapan.

    Menurutnya, pesan-pesan dalam grup berisi rincian rahasia mengenai target serangan, senjata yang akan dikerahkan AS, serta strategi operasi.

    Ia juga mengungkap bahwa penasihat keamanan nasional Michael Waltz menugaskan wakilnya, Alex Wong, untuk membentuk “tim macan” guna mengoordinasikan serangan ini.

    Awalnya, Goldberg meragukan keaslian grup tersebut.

    Namun, setelah membaca isi obrolan, ia menyadari bahwa serangan udara benar-benar diluncurkan hanya dua jam setelah informasi tersebut dibagikan.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengonfirmasi bahwa grup tersebut tampaknya asli.

    Di bawah hukum AS, menyalahgunakan atau salah menangani informasi rahasia dapat dianggap sebagai kejahatan.

    Selain itu, penggunaan Signal—yang memungkinkan pesan terhapus otomatis—memunculkan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pencatatan federal.

    2. Isi Obrolan

    Percakapan dalam grup tidak hanya membahas strategi militer, tetapi juga berisi perdebatan internal mengenai serangan tersebut.

    Dalam sebuah pesan, akun yang diklaim sebagai Vance mengekspresikan kekhawatiran terkait alasan dan waktu serangan:

    “Hanya 3 persen perdagangan AS melewati Terusan Suez, sementara 40 persen perdagangan Eropa bergantung padanya. Ada risiko besar bahwa publik tidak memahami ini atau mengapa kita perlu bertindak. Alasan utama untuk melakukan ini, seperti yang dikatakan POTUS, adalah untuk mengirim pesan.”

    Di pesan lain, akun Vance mempertanyakan konsistensi strategi Trump:

    “Saya tidak yakin presiden menyadari betapa kontradiktifnya hal ini dengan pesan kebijakannya terhadap Eropa. Ada argumen kuat untuk menunda serangan selama sebulan, memberi waktu untuk menyampaikan alasan di balik tindakan ini, dan melihat bagaimana dampaknya terhadap ekonomi.”

    Obrolan juga mengungkap sikap skeptis terhadap peran AS dalam membantu sekutu Eropa.

    Akun yang diidentifikasi sebagai Vance menulis:

    “@PeteHegseth, kalau menurutmu kita harus melakukannya, ayo.”

    “Saya benci menyelamatkan Eropa lagi.”

    “Mari kita pastikan pesan kita di sini tepat.”

    Hegseth membalas:

    “VP: Saya sepenuhnya setuju dengan kebencianmu terhadap Eropa yang tidak bertanggung jawab. Itu MENYEDIHKAN.”

    Goldberg menilai penggunaan Signal untuk membahas strategi keamanan nasional sebagai tindakan yang “sangat sembrono.”

    3. Reaksi

    Skandal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai bagaimana pemerintahan Trump menangani informasi rahasia serta potensi pelanggaran Undang-Undang Spionase AS.

    Politisi dari Partai Demokrat langsung bereaksi keras dan menyerukan investigasi.

    Mantan kandidat presiden Hillary Clinton menulis di X (Twitter):

    “Anda pasti bercanda,” tulisnya disertai emoji mata serta tangkapan layar artikel The Atlantic.

    Sebagai catatan, penggunaan server pribadi Clinton untuk email rahasia saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pernah menjadi isu besar dalam Pilpres 2016.

    Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer menyebut insiden ini sebagai salah satu kebocoran intelijen militer paling mencengangkan dalam waktu yang sangat lama.

    Ia berjanji akan meminta pemimpin mayoritas Senat, John Thune, untuk melakukan penyelidikan.

    Senator Elizabeth Warren menulis di X:

    “Menggunakan Signal untuk membahas strategi keamanan nasional yang sangat sensitif jelas ilegal dan berbahaya di luar dugaan.”

    Senator Chris Coons juga menambahkan:

    “Setiap pejabat dalam rantai pesan ini kini telah melakukan kejahatan—meskipun tidak disengaja—yang biasanya berujung hukuman penjara.”

    Saat ditanya oleh wartawan mengenai insiden ini, Trump menanggapi singkat:

    “Saya tidak tahu apa pun tentang itu. Saya bukan penggemar berat The Atlantic.”

    Namun, seorang pejabat Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa Trump telah diberi pengarahan, dan penyelidikan internal sedang berlangsung.

    Meski mendapat kritik keras, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes membela percakapan dalam grup tersebut.

    “Diskusi itu adalah contoh koordinasi kebijakan yang mendalam dan bijaksana antara pejabat senior.”

    “Keberhasilan operasi terhadap Houthi menunjukkan bahwa tidak ada ancaman terhadap anggota militer atau keamanan nasional kita.”

    Hughes juga membantah bahwa rencana perang dibagikan melalui pesan teks.

    Namun, dalam wawancara dengan CNN, Goldberg menanggapi pernyataan itu dengan tegas:

    “Tidak, itu bohong. Dia mengirim rencana perang lewat pesan teks.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Dituding Oposisi jadi Boneka Thaksin, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Lolos dari Penggulingan – Halaman all

    Dituding Oposisi jadi Boneka Thaksin, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Lolos dari Penggulingan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, berhasil lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pada Rabu (26/3/2025).

    Oposisi menuding pemerintahannya berada di bawah kendali sang ayah, mantan PM Thaksin Shinawatra, yang kini kembali aktif dalam dunia politik Thailand.

    Dikutip dari Reuters, oposisi utama, Partai Rakyat, mengkritik kepemimpinan Paetongtarn yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh Thaksin.

    Mereka menilai kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan keluarga Shinawatra dibanding rakyat Thailand.

    “Kita memiliki pemimpin di luar sistem yang mengarahkan kebijakan pemerintahan tanpa pertanggungjawaban apa pun,” ujar Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat.

    Selain itu, Paetongtarn juga dituding melakukan penggelapan pajak serta gagal menangani berbagai masalah nasional, seperti krisis ekonomi, polusi udara, meningkatnya kriminalitas, dan kasus korupsi yang merajalela.

    Paetongtarn Bantah Tuduhan Oposisi

    Meski diterpa kritik, Paetongtarn menegaskan bahwa pemerintahannya tetap solid.

    Ia membantah tuduhan sebagai boneka politik Thaksin dan menolak anggapan bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi sebagai pemimpin negara.

    Dalam sidang mosi tidak percaya, ia mendapatkan 319 suara dukungan dan 161 suara menentang. Setelahnya, ia mengunggah ucapan terima kasih di media sosial.

    “Setiap suara, baik yang mendukung maupun yang menentang, adalah kekuatan yang akan mendorong saya dan Kabinet untuk terus bekerja dengan tekun bagi rakyat,” tulisnya di akun pribadinya.

    Pengaruh Thaksin di Politik Thailand

    Thaksin Shinawatra merupakan sosok yang kontroversial di Thailand. Setelah digulingkan dalam kudeta militer pada 2006, ia mengasingkan diri selama 15 tahun.

    Namun, pada 2023, ia kembali ke Thailand setelah Partai Pheu Thai yang ia dirikan kembali berkuasa.

    Setelah sempat menjalani tahanan rumah selama enam bulan, Thaksin dibebaskan bersamaan dengan naiknya Paetongtarn sebagai Perdana Menteri.

    Kini, ia juga mendapat posisi sebagai dewan penasihat di Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia, Danantara, bersama tokoh dunia lainnya, seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • HRF: Nepal Harus Tangkap Tentara Israel yang Berlibur atas Kejahatan Perang di Gaza – Halaman all

    HRF: Nepal Harus Tangkap Tentara Israel yang Berlibur atas Kejahatan Perang di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Yayasan Hind Rajab (HRF) telah mengirimkan surat permintaan resmi terhadap otoritas Nepal.

    Dalam surat tersebut, HRF meminta Nepal untuk menangkap seorang tentara Israel, Letnan Amit Nechmya yang sedang berlibur di negara tersebut.

    Menurut HRF, Nechmya secara sengaja berlibur di Nepal untuk menghindari penangkapan atas keterlibatannya dalam kejahatan perang di Gaza.

    “Letnan Amit Nechmya, seorang komandan peleton di Peleton Latak dari Batalyon Rotem Brigade Givati ​​(435) saat ini sedang berlibur di Nepal dalam upaya yang jelas untuk menghindari keadilan,” kata HRF dalam sebuah pernyataan pada Senin (24/3/2025), dikutip dari Palestine Chronicle.

    HRF mencatat, Nechmya telah melakukan berbagai pelanggaran  berat berdasarkan hukum Internasional dan HRF telah mengajukan kasus ini pada bulan Januari saat ia berlibur di Buenos Aires.

    Salah satu pelanggaran berat yang dilakukan Nechmya adalah menghilangkan bukti kejahatan perang yang dilakukannya di Gaza.

    “Sejak itu, bukti baru telah muncul yang mengonfirmasi upaya Nechmya untuk menghancurkan bukti penting keterlibatannya dalam kejahatan perang yang dilakukan di Gaza, yang selanjutnya menggarisbawahi urgensi penangkapannya,” jelas HRF.

    Oleh karena itu, HRF meminta Nepal untuk menangkap Nechmya dan mengekstradisi tentara Israel ini ke Argentina.

    Hal tersebut lantaran kasusnya berjalan dan masih terbuka di negara tersebut.

    Daftar Pelanggaran Nechmya yang Dicatat HRF

    Nechmya Sengaja Menggunakan Warga Palestina sebagai perisai

    Hal ini terungkap dalam dokumentasi video saat ia melancarkan serangan di Jabalia dan Rafah.

    Saat itu, ia mendesak seorang warga untuk menjadi perisai manusia dengan ditutup matanya.

    Penjarahan dan Rusak Properti

    Pelanggaran kedua yang dilakukan Nechmya adalah dengan sengaja menjarah rumah-rumah warga di Rafah dan Kota Gaza.

    Tidak hanya itu, banyak properti yang sengaja dirusak oleh Nechmya.

    Nechma sengaja mengusir paksa warga Palestina di Khan Younis.

    Hal ini terungkap oleh rekaman audio yang menunjukkan Nechmya sengaja meminta tentara-tentara Israel untuk membongkar paksa rumah warga dan mengusir mereka dari rumahnya.

    Menurut HRF, tindakan keji yang dilakukan Nechmya ini telah melanggar beberapa ketentuan Statuta Roma.

    Nechmya melanggar Pasal 8(2)(b)(xxiii): Penggunaan perisai manusia; Pasal 8(2)(a)(ii): Perlakuan tidak manusiawi; dan Pasal 7(1)(d) dan 7(1)(h): Pemindahan paksa dan penganiayaan.

    Oleh karena itu, agar mencegah Nechmya melarikan diri lagi, HRF meminta Nepal untuk segera menangkapnya tanpa penundaan.

    Ini bukan pertama kalinya HRF menyerukan penangkapan terhadap tentara Israel.

    Sebelumnya HRF telah mengajukan pengaduan 1.000 tentara Israel ke Pengadilan Kriminal internasional (ICC) pada Oktober tahun lalu.

    Di mana 1.000 tentara Israel tersebut dilaporkan lantaran keterlibatan kejahatan perang di Gaza.

    Serangan Israel di Gaza

    Israel telah kembali melanjutkan serangannya di Gaza sejak 18 Maret 2025.

    Serangan ini terjadi ketika gencatan senjata pertama di ambang ketidakjelasan.

    Serangan Israel sejak saat itu menewaskan 800 orang dan lebih dari 1.600 orang lainnya terluka.

    Sementara sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 50.100 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

    Korban luka akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 113.700 orang.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Pilot Lupa Bawa Paspor, Pesawat dari LA ke Shanghai Terpaksa Putar Balik, Delay hingga 3 Jam – Halaman all

    Pilot Lupa Bawa Paspor, Pesawat dari LA ke Shanghai Terpaksa Putar Balik, Delay hingga 3 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah penerbangan United Airlines dari Los Angeles menuju Shanghai, Tiongkok, terpaksa berbalik arah karena pilot lupa membawa paspornya.

    Mengutip Los Angeles Times, pesawat tersebut lepas landas pada Sabtu (22/3/2025) pukul 13.47 waktu setempat untuk penerbangan yang dijadwalkan berlangsung selama 14 jam.

    Namun, tak lama setelah mengudara, pesawat dialihkan ke San Francisco karena pilot tidak membawa paspor.

    Pesawat mendarat di San Francisco pada pukul 17.05, menyebabkan keterlambatan lebih dari tiga jam sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Tiongkok.

    Juru bicara United Airlines menyatakan, maskapai tersebut segera mengatur kru baru untuk menerbangkan penumpang.

    Kru pengganti yang terdiri dari 13 orang ditugaskan, dan pesawat akhirnya lepas landas kembali pada pukul 20.28, sebelum mendarat di Shanghai pada pukul 00.48 dini hari waktu setempat, Senin.

    Para penumpang menerima kupon makan serta kompensasi atas keterlambatan ini, menurut pernyataan juru bicara maskapai.

    Seorang pengguna Reddit yang mengaku sebagai penumpang dalam penerbangan tersebut, mengatakan bahwa ia menerima kupon makan senilai $15.

    Menurutnya, kru pesawat hanya menginformasikan bahwa penerbangan dialihkan karena “masalah tak terduga yang berkaitan dengan kru.”

    United Airlines tidak memberikan tanggapan mengenai apa yang akan terjadi jika pilot tetap mendarat di Tiongkok tanpa paspor, atau apakah ada prosedur tambahan untuk memverifikasi dokumen kru sebelum keberangkatan.

    “Insiden Memalukan”

    “Ini cukup memalukan bagi United,” kata Shukor Yusof, pendiri Endau Analytics, sebuah firma penasihat industri penerbangan yang berbasis di Singapura, dalam wawancara dengan CNN.

    Ia menambahkan, kesalahan ini tidak dapat diterima untuk maskapai global seperti United dan mencerminkan kurangnya disiplin.

    United merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia, yang setiap tahunnya menerbangkan 140 juta penumpang ke lebih dari 300 tujuan di enam benua, menurut situs web resminya.

    Shukor juga menyoroti bahwa kelalaian seperti ini, dapat merugikan maskapai secara finansial, mengingat biaya tambahan yang ditimbulkan, seperti bahan bakar jet yang harus dibuang sebelum pengalihan penerbangan serta kompensasi bagi penumpang yang terdampak.

    Meski dalam beberapa bulan terakhir sejumlah kecelakaan pesawat yang melibatkan maskapai penerbangan AS telah menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan, Shukor menilai, insiden terbaru dengan United lebih merupakan masalah protokol dibandingkan isu keamanan.

    Sementara itu, United Airlines juga menghadapi beberapa kontroversi lain.

    Minggu lalu, seorang penumpang Yahudi Ortodoks mengajukan gugatan terhadap maskapai tersebut, menuduh seorang pilot United secara paksa mengeluarkannya dari toilet saat ia mengalami sembelit, yang menyebabkan dirinya terekspos di depan penumpang lain selama penerbangan dari Tulum, Meksiko, ke Houston.

    Di sisi lain, seorang ibu di New Jersey mengecam United setelah maskapai itu meminta agar ia melepaskan selang pernapasan putranya yang memiliki kondisi medis kompleks sebelum pesawat lepas landas.

    Video TikTok sang ibu yang merekam insiden tersebut telah ditonton lebih dari 1,3 juta kali.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Donald Trump Sebut Lukisannya di Gedung DPR Colorado Jelek, Siapa Senimannya? – Halaman all

    Donald Trump Sebut Lukisannya di Gedung DPR Colorado Jelek, Siapa Senimannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang seniman asal Colorado, AS, tiba-tiba mendapat perhatian setelah Presiden Donald Trump mengkritik karyanya.

    Melalui media sosialnya, Truth Social, Trump mengomentari lukisan dirinya yang telah tergantung di gedung DPR negara bagian Colorado selama lima tahun.

    Trump menyebut lukisan tersebut sangat buruk.

    “Tidak ada seorang pun yang menyukai gambar atau lukisan diri mereka yang buruk, tetapi yang di Colorado, di State Capitol, yang dipajang oleh Gubernur bersama dengan semua Presiden lainnya, sengaja didistorsi ke tingkat yang mungkin belum pernah saya lihat sebelumnya,” tulis Trump pada Senin (24/3/2025).

    “Seniman itu juga melukis Presiden Obama, dan dia tampak luar biasa, tetapi lukisan saya benar-benar yang terburuk.”

    “Dia pasti telah kehilangan bakatnya seiring bertambahnya usia.”

    “Bagaimanapun, saya lebih suka tidak memiliki gambar sama sekali daripada memiliki yang ini.”

    Sehari kemudian, Majelis Umum Colorado, yang dikendalikan oleh Partai Demokrat, menyingkirkan lukisan tersebut dari Galeri Presiden di rotunda gedung DPR.

    LUKISAN TERBURUK – Postingan Donald Trump di media sosial yang menyatakan ketidaksukaannya terhadap lukisan dirinya. Siapa seniman di balik lukisan tersebut? (Tangkap layar Truth Social Donald Trump)

    Siapa Seniman di Balik Lukisan Trump?

    Mengutip The New York Times, pelukisnya adalah Sarah Boardman, seorang wanita kelahiran Inggris yang kini berusia 63 tahun.

    Menurut situs webnya, Boardman mulai belajar melukis sekitar tahun 1985 di Jerman di bawah bimbingan seorang pelukis ulung.

    Ia menghabiskan lebih dari empat tahun mempelajari serta mempraktikkan teknik yang digunakan oleh para Old Masters, istilah yang merujuk pada seniman terkemuka yang berkarya antara tahun 1300 dan 1800.

    Sebelum menekuni seni lukis, Boardman bekerja di industri perjalanan dan bisnis penerbangan.

    Sebagian besar karyanya menggabungkan realisme dengan elemen seni lukis klasik.

    Ia sering melukis orang-orang dalam pose anggun atau kontemplatif, pejabat publik dan militer, serta berbagai jenis anjing.

    Di situs webnya, Boardman menyatakan bahwa ia tertarik pada “kedalaman” yang ditemukan dalam subjeknya dan selalu berupaya menangkap kepribadian, karakter, serta jiwa dari setiap orang yang dilukisnya.

    Apa Kata Boardman Tentang Lukisan Trump?

    Hingga kini, Boardman belum memberikan tanggapan atas kritik Trump.

    Namun, dalam wawancara dengan The Times Recorder pada 2018 dan 2019, ia menegaskan bahwa perasaannya terhadap Trump tidak memengaruhi karyanya.

    “Perasaan pribadi terhadap subjek apa pun tidak relevan dan sebaiknya tidak dibawa ke dalam studio. Saya dilatih untuk ‘meninggalkan emosi itu di luar’,” katanya.

    Boardman juga mengungkapkan bahwa pujian terbesar yang ia terima saat itu adalah terkait ekspresi netral Trump dalam lukisan tersebut, yang dianggap dapat menarik bagi semua orang.

    “Potret bukanlah pernyataan politik, tetapi representasi manusia,” ujarnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Polisi Israel Bebaskan Hamdan Ballal, Sutradara Palestina Film No Other Land Pemenang Piala Oscar – Halaman all

    Polisi Israel Bebaskan Hamdan Ballal, Sutradara Palestina Film No Other Land Pemenang Piala Oscar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Israel membebaskan Hamdan Ballal, sutradara Palestina film No Other Land yang memenangkan Piala Oscar.

    Pihak berwenang menahan Hamdan Ballal semalam atas dugaan pelemparan batu dan perusakan properti.

    Ballal membantah tuduhan tersebut.

    Dia menyatakan hanya menjaga rumahnya saat terjadi serangan oleh pemukim Israel di Tepi Barat.

    Dilansir dari The New York Times pada Rabu (26/3/2025), Ballal mengaku dipukul oleh seorang pria saat menjaga rumahnya.

    Tentara Israel yang berada di lokasi tidak menghentikan serangan tersebut.

    Mereka malah menangkap Hamdan dan menahannya semalaman.

    Ballal mengaku ditutup matanya, diejek, dan diperlakukan tidak manusiawi selama penahanan.

    Menurut saksi mata, penangkapan terjadi saat sekelompok pemukim Israel, beberapa di antaranya bertopeng, menyerang Desa Susya, tempat tinggal Ballal.

    Tentara Israel menangkap tiga warga Palestina, termasuk Ballal, sementara seorang pemukim Israel yang juga ditahan kemudian dibebaskan untuk menjalani perawatan medis.

    Insiden ini menyoroti meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mencatat lebih dari 1.000 insiden serangan pemukim sepanjang 2024.

    Kelompok hak asasi manusia menilai pemerintah Israel jarang menindak pelaku kekerasan, meskipun ada beberapa tuntutan hukum tingkat tinggi.

    Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut bahwa konfrontasi terjadi akibat pelemparan batu oleh warga Palestina terhadap kendaraan Israel.

    Namun, pekerja hak asasi dari kelompok B’Tselem yang berada di lokasi mengatakan kalau bentrokan dimulai setelah warga Palestina mencoba mengusir para penggembala Israel dari tanah yang mereka klaim.

    Video yang diperoleh The New York Times menunjukkan sekelompok pemukim bertopeng menyerang tiga aktivis yang datang membantu warga Palestina.

    Para aktivis dipukul dan mobil mereka dirusak dengan batu.

    Ballal dan saksi lainnya menyebut tentara Israel tidak berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan tersebut, tetapi justru membubarkan warga Palestina.

    Ballal adalah salah satu dari empat sutradara film dokumenter “No Other Land,” yang memenangkan Academy Award bulan ini.

    Film ini mendokumentasikan pembongkaran rumah warga Tepi Barat oleh pasukan Israel yang mengklaim daerah tersebut sebagai zona pelatihan militer.

    Penduduk Palestina di Tepi Barat selatan, termasuk dari desa Ballal, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Israel pada akhir 2023, menuntut perlindungan dari serangan pemukim.

    Pengadilan memutuskan bahwa pemerintah Israel, termasuk militernya, harus melindungi warga Palestina dari serangan di masa mendatang.

    Hamdan Ballal Al-Huraini lahir pada tahun 1989 di Desa Susiya, Tepi Barat.

    Sebelum terjun ke dunia perfilman, ia aktif sebagai petani, fotografer, dan advokat hak asasi manusia.

    Ballal merupakan anggota inisiatif Humans of Masafer Yatta, yang mendokumentasikan kisah-kisah warga Palestina di bawah pendudukan Israel.

    Karier perfilmannya dimulai dengan proyek dokumenter No Other Land, yang ia sutradarai bersama Basel Adra, Yuval Abraham, dan Rachel Szor.

    Film ini diproduksi antara tahun 2019 hingga 2023 dan menggambarkan perjuangan komunitas Palestina di Masafer Yatta menghadapi pemindahan paksa.

    Film ini pertama kali ditayangkan di Festival Film Internasional Berlin ke-74 (Berlinale) tahun 2024 dan memenangkan penghargaan Berlinale Documentary Award serta Panorama Audience Award untuk film dokumenter terbaik.

    Selain itu, No Other Land juga meraih penghargaan Best Documentary dalam British Academy Film Awards ke-78 dan Best Director dari International Documentary Association tahun 2024.

    Biodata Hamdan Ballal

    – Nama: Hamdan Ballal Al-Huraini

    – Tempat, Tanggal Lahir: Susiya, Tepi Barat, 1989

    – Profesi: Sutradara, fotografer, aktivis hak asasi manusia, petani

    – Karya Terkenal: No Other Land (2024)

    – Penghargaan: Berlinale Documentary Award, Panorama Audience Award, Best Documentary (BAFTA ke-78)

    – Aktivisme: Anggota Humans of Masafer Yatta, relawan B’Tselem

    – Peristiwa Terkini: Hilang setelah diserang pemukim Israel di desa Susya, 24 Maret 2025

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Houthi Kembali Beraksi, Luncurkan Drone ke Tel Aviv dan Kapal Induk AS Harry S. Truman – Halaman all

    Houthi Kembali Beraksi, Luncurkan Drone ke Tel Aviv dan Kapal Induk AS Harry S. Truman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Ansar Allah (Houthi) di Yaman mengumumkan penargetan Tel Aviv dengan pesawat tak berawak dan serangan terhadap kapal induk Amerika Serikat (AS) di Laut Merah.

    Juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengumumkan penargetan tersebut setelah meluncurkan operasi tersebut dalam sebuah pernyataan Rabu (26/3/2025) pagi.

    “Pasukan rudal, angkatan udara, dan angkatan laut telah melakukan operasi militer gabungan dalam beberapa jam terakhir yang menargetkan kapal-kapal angkatan laut musuh di Laut Merah, yang dipimpin oleh kapal induk AS Harry S. Truman, yang menjadi tempat dimulainya agresi terhadap Yaman,” kata Yahya Saree, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Yahya Saree menambahkan Houthi sebelumnya telah menargetkan target militer Israel di wilayah Jaffa (Tel Aviv) yang diduduki dengan pesawat tanpa awak, dan operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya.

    Juru bicara tersebut mengindikasikan Houthi akan melanjutkan operasinya terhadap Israel sampai agresi Israel di Gaza berhenti.

    Ia juga menegaskan Houthi akan terus melawan agresi AS terhadap Yaman.

    Sebelumnya, Houthi mengumumkan pesawat AS telah melancarkan sedikitnya 10 serangan udara terhadap distrik Al-Salem dan Sahar di Saada, Yaman utara.

    Departemen Pertahanan AS (Pentagon) belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai pelaksanaan serangan di Yaman.

    Sejak 15 Maret 2025, AS telah melancarkan serangan udara intensif terhadap Houthi, yang dilaporkan telah menanggapi serangan AS dengan menargetkan kapal induk AS di Laut Merah beberapa kali.

    Sebelumnya, Houthi menyatakan solidaritas untuk rakyat Gaza dan mulai menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah sejak 19 November 2023.

    Sekutu Israel, AS, membentuk Koalisi Laut Merah bersama Inggris dan negara-negara pendukungnya untuk bersama-sama menargetkan Houthi di Yaman.

    Serangan Houthi berhenti dengan berlakunya perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza pada 19 Januari 2025.

    Pada 14 Maret 2025, Houthi melanjutkan operasi militernya terhadap Israel karena Israel mengabaikan ultimatum mereka untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan di Rafah.

    Houthi berjanji untuk mengintensifkannya selama Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza sejak 18 Maret lalu dan melanggar perjanjian gencatan senjata, seperti diberitakan Khaberni.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • MEE: Yordania Usulkan 3.000 Pejuang Hamas ‘Dibuang’ ke Luar Gaza – Halaman all

    MEE: Yordania Usulkan 3.000 Pejuang Hamas ‘Dibuang’ ke Luar Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Yordania diklaim menyodorkan usul pengasingan atau pembuangan 3.000 anggota Hamas dan sayap militernya ke luar Jalur Gaza.

    Pengasingan dikatakan sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang kini berkobar lagi di tanah Palestina itu.

    Klaim itu disampaikan oleh Middle East Eye atau MEE dalam artikelnya yang terbit pada Minggu (23/3/2025).

    Middle East Eye adalah sebuah media yang bermarkas di Kota London, Inggris, dan diduga punya kaitan dengan pemerintah Qatar.

    Media itu mengaku mendapatkan narasumber dari Amerika Serikat (AS) dan Palestina yang diberi tahu mengenai usul Yordania.

    Dalam usul itu, ada pula permintaan agar senjata Hamas dan faksi perlawanan lainnya di Gaza dilucuti.

    Jika hal itu dilakukan, kekuasaan Hamas di Gaza akan berakhir dan digantikan oleh Otoritas Palestina (PA).

    Menlu Yordania disebut membantah

    Husna Radio melaporkan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi telah membantah klaim rencana pengasingan anggota Hamas.

    Menurut radio itu, Safadi menyatakan Yordania tidak mengubah sikapnya dalam persoalan Palestina. Yordania juga menolak pengusiran warga Palestina dari Gaza maupun Tepi Barat.

    Kemenlu Yordania memilih bungkam ketika dimintai konfirmasi oleh Middle East Eye mengenai pernyataan Safadi.

    Yordania dan Mesir dilaporkan sudah ditekan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar bersedia menerima warga Palestina dari Gaza.

    Namun, bulan lalu narasumber Middle East Eye mengklaim Yordania siap berperang jika warga Palestina dipindahkan paksa dari Gaza. Yordania menginginkan solusi damai.

    Mesir juga sodorkan usul baru

    Seperti Yordania, Mesir dikabarkan menyodorkan usul baru guna mengakhiri serangan-serangan teranyar Israel di Gaza.

    Seorang narasumber Associated Press menyebut jika usul itu disepakati, perang di Gaza bisa dihentikan atau diberi jeda selama beberapa minggu.

    “Hamas akan membebaskan lima sandera yang masih hidup, termasuk seorang yang berkewarganegaraan Amerika-Israel, sebagai ganti atas Israel yang mengizinkan bantuan masuk ke Jalur Gaza dan jeda pertempuran beberapa minggu,” kata narasumber itu.

    Usul itu juga menyertakan syarat pembebasan ratusan warga Palestina yang dibui di penjara-penjara Israel.

    Sementara itu, Reuters mengabarkan Mesir juga telah mengusulkan jadwal pembebasan semua sandera sebagai ganti atas penarikan penuh tentara Israel dengan jaminan dari AS.

    Dalam usul itu, akan ada pembebasan lima sandera per minggu dengan syarat Israel mulai menerapkan tahap kedua gencatan senjata. Seorang pejabat Hamas dilaporkan menyambut positif usul Mesir itu.

    Steve Witkoff, utusan AS untuk Timur Tengah, juga menyodorkan sebuah usul. Dia disebut meminta pembebasan sekitar lima sandera Israel dan sembilan jenazah sandera. Sebagai imbalannya, akan ada perpanjangan gencatan selama beberapa minggu dan bantuan kemanusiaan kembali mengalir.

    Tidak diketahui dengan pasti apakah usul Witkoff itu menyertakan pembebasan warga Palestina yang ditahan Israel.

    Media asal Lebanon, Al Akhbar, mengklaim Mesir sudah sepakat untuk menerima 500.000 warga Palestina dari Gaza. Namun, klaim itu dibantah Mesir.

    (*)