Category: Tribunnews.com Internasional

  • Israel Uji Coba Deportasi 100 Warga Gaza ke Indonesia, Berharap Mereka Tak Kembali ke Palestina – Halaman all

    Israel Uji Coba Deportasi 100 Warga Gaza ke Indonesia, Berharap Mereka Tak Kembali ke Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dikabarkan mulai melaksanakan rencananya untuk mendeportasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke luar negeri.

    Kelompok pertama yang terdiri dari 100 warga Palestina dari Jalur Gaza sedang bersiap untuk dideportasi ke Indonesia sebagai bagian dari uji coba program tersebut.

    Media Israel menyebut deportasi warga Gaza sebagai “emigrasi sukarela”.

    “Program percontohan tersebut akan dijalankan oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian, yang mengepalai kantor Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), sebuah badan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan,” lapor Times of Israel, Rabu (26/3/2025).

    “Warga Palestina sebagian besar akan dipekerjakan pada pekerjaan konstruksi,” lanjutnya.

    Sementara itu, Channel12 Israel mengatakan Israel berharap program tersebut berhasil dan mendorong warga Gaza untuk menetap di Indonesia.

    “Israel berharap uji coba tersebut berhasil dan dapat mendorong ribuan penduduk Jalur Gaza untuk sukarela pindah ke Indonesia untuk bekerja dan mempertimbangkan pemukiman permanen di sana,” lapor Channel12 Israel.

    “Namun, langkah tersebut memerlukan persetujuan Jakarta,” lanjutnya.

    Surat kabar tersebut mengatakan Departemen Imigrasi Israel dapat mengambil alih program deportasi warga Gaza jika uji coba tersebut berhasil.

    “Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia, jadi saluran komunikasi khusus dibuka antara kedua negara untuk mengembangkan program percontohan,” kata surat kabar tersebut.

    “Jika program percontohan ini berhasil, Departemen Imigrasi pemerintah (Israel) akan mengambil alih program tersebut,” menurut laporan tersebut.

    Rencana Bertahap, Israel-AS Mulai Usir Warga Gaza ke Negara Lain

    Pada awal Februari tahun ini, sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka ke luar negeri.

    Trump mengatakan ia ingin mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah mengambil alih wilayah tersebut.

    Dengan didukung AS, pemerintah Israel kemudian mulai mewujudkan rencana tersebut secara bertahap.

    Menteri Keuangan Israel sekaligus Zionis ekstremis, Bezalel Smotrich, mengonfirmasi upaya pemerintah Israel untuk mendeportasi warga Gaza ke negara lain.

    “Kami mencatat ada kemajuan dalam kontak dengan pemerintah AS untuk mengidentifikasi negara-negara yang mungkin menerima mereka,” kata Smotrich pada 9 Maret 2025, seperti diberitakan Al Hurra.

    Smotrich mengatakan Israel membutuhkan langkah-langkah diplomatik dan keamanan yang intensif untuk mendeportasi warga Gaza ke negara lain.

    Ia juga menegaskan pemerintah Israel sedang mempersiapkan pembentukan direktorat imigrasi skala besar di dalam Kementerian Pertahanan Israel.

    Seperti yang disebutkan sebelumnya, Israel membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mendeportasi warga Gaza ke luar negeri.

    “Jika kita dapat mendeportasi 10.000 orang sehari, 7 hari seminggu, diperlukan waktu sekitar 6 bulan, yang mencerminkan kompleksitas proses ini,” kata Smotrich.

    Dua minggu sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Katz, menjelaskan Israel berencana memfasilitasi pendeportasian warga Palestina dari Gaza melalui pelabuhan Ashdod dan Bandara Ramon.

    Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan pada 23 Maret 2025 bahwa mereka telah membentuk departemen khusus untuk mendeportasi warga Palestina dari Jalur Gaza, seperti diberitakan Asharq Aawsat.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Trump Melunak, Suntik Bantuan Rp123 Miliar untuk Selamatkan Radio Free Europe yang Dilanda Krisis – Halaman all

    Trump Melunak, Suntik Bantuan Rp123 Miliar untuk Selamatkan Radio Free Europe yang Dilanda Krisis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump sepakat menyuntikkan dana darurat kepada media penyiaran internasional, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

    Mengutip laporan CNN International, suntikan dana yang digelontorkan Trump ke RFE yakni mencapai 7,46 juta dolar atau setara Rp123 miliar.

    Bantuan tersebut rencananya akan dicairkan oleh Badan Media Global AS (USAGM), guna menutupi operasional periode antara 1 dan 14 Maret, sehari sebelum Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif membubarkan operasi USAGM.

    Trump sendiri diketahui telah memiliki niat untuk mengecilkan USAGM dan juga lembaga di bawahnya seperti RFE/RL.

    Penasehat Khusus Trump menilai pemangkasan anggaran dilakukan karena lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Badan Media Global AS dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.

    Dengan melakukan pemotongan dana, bertujuan untuk memastikan pajak rakyat tidak lagi digunakan untuk propaganda radikal.

    Namun imbas pemangkasan dana Donald Trump, media kondang AS RFA ikut terdampak, bahkan akibat pemangkasan anggaran yang dilakukan Trump, portal berita menyiarkan berita ini terancam  ditutup.

    Seorang pengacara Departemen Kehakiman AS yang mewakili USAGM, Abigail Stout, berpendapat bahwa lembaga tersebut berhak untuk menghentikan hibah tersebut jika RFE/RL melanggar ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Penyiaran Internasional.

    Namun sejumlah pekerja menganggap upaya efisiensi Trump mengancam sejumlah besar posisi karyawan di media itu, khawatir ancaman ini memicu gelombang PHK Hakim Distrik AS Royce C. Lamberth lantas mendesak Trump untuk menyuntikan bantuan seperti permintaan Radio Free Europe.

    Hal ini dilakukan untuk membantu penyiar tersebut tetap mengudara dan online untuk sementara waktu, setelah sebelumnya media ini terancam tutup akibat dilanda krisis keuangan,

    “Kami berharap pencairan dana dua minggu yang segera diberikan Kongres kepada RFE/RL akan membuat kami tetap bertahan sampai pengadilan memutuskan kasus yang lebih luas,” kata Presiden dan CEO RFE/RL Stephen Capus dalam sebuah pernyataan.

    Efisiensi Ala Trump Picu PHK Massal di Media VOA

    Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sempat merilis kebijakan pemangkasan pendanaan untuk US Agency for Global Media, yang menaungi Voice of America (VOA).

    Kari Lake, penasihat senior yang ditunjuk Trump, menjelaskan bahwa pemerintah Trump saat ini tengah menggelar  pemangkasan dana, menargetkan program pro demokrasi lainnya yang didanai pemerintah.

    Imbas kebijakan ini media kondang AS Voice of America (VOA) ikut terdampak, bahkan akibat pemangkasan anggaran yang dilakukan Trump, portal berita menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba melalui TV dan Radio Marti ini harus memberhentikan 1.3000 karyawan.

    Tak sampai disitu, para karyawan juga dilarang menggunakan fasilitas Agency for Global Media serta diminta mengembalikan perangkat kerja seperti ponsel dan laptop.

    Hal tersebut juga dibenarkan Direktur VOA Michael Abramowitz, ia mengungkap bahwa seluruh karyawan VOA, termasuk dirinya telah dirumahkan sementara akibat keputusan Trump.

    “Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” kata Direktur VOA, Michael Abramowitz, dalam pernyataan yang diunggah di akun Facebook pribadinya, dikutip dari Reuters.

    Ia mengakui bahwa VOA memang membutuhkan reformasi agar lebih baik. Namun, menurutnya, keputusan Trump memangkas anggaran justru menghambat misi VOA dalam menyampaikan berita dan program budaya kepada dunia.

  • Netanyahu: Israel Bisa Rebut Wilayah di Jalur Gaza jika Hamas Tak Bebaskan Sandera – Halaman all

    Netanyahu: Israel Bisa Rebut Wilayah di Jalur Gaza jika Hamas Tak Bebaskan Sandera – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengulangi ancamannya untuk merebut wilayah di Jalur Gaza jika Hamas gagal membebaskan sandera yang masih ditahannya. 

    “Semakin Hamas menolak membebaskan sandera kami, semakin kuat pula penindasan yang akan kami lakukan,” kata Netanyahu dalam sidang di parlemen (Knesset) pada Rabu (26/3/2025). 

    “Ini termasuk perebutan wilayah dan hal-hal lainnya,” ujarnya. 

    Netanyahu tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi Menteri Pertahanan Israel Katz menggemakan ancaman tersebut beberapa jam kemudian.

    Dalam sebuah video yang mendorong protes warga Gaza terhadap Hamas, Katz juga mengomentari demonstrasi di Gaza dengan berkata, “Hamas membahayakan nyawa Anda dan akan menyebabkan Anda kehilangan rumah dan semakin banyak wilayah.”

    Pernyataan Netanyahu disampaikan selama debat yang dikenal sebagai “Debat 40 Tanda Tangan,” yang merupakan versi Israel dari “Pertanyaan Perdana Menteri” versi Inggris.

    Debat tersebut mencakup serangkaian pidato singkat yang dihadiri perdana menteri, setelah itu perdana menteri dan pemimpin oposisi menyampaikan pidato penutup, seperti diberitakan The Jerusalem Post.

    Sebelumnya, Hamas memperingatkan Netanyahu, sandera mungkin akan kembali dalam peti mati jika Israel menggunakan kekerasan dan serangan udara yang terus berlanjut di Gaza.  

    Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka melakukan segala yang mungkin untuk menjaga agar sandera Israel tetap hidup, namun pemboman acak oleh Zionis (Israel) membahayakan nyawa mereka.

    “Setiap kali pendudukan mencoba mengambil tawanannya dengan paksa, mereka akhirnya membawa mereka kembali dalam peti mati,” katanya.

    Sebelumnya, Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza pada Selasa (18/3/2025), melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas pada 19 Januari lalu.

    Lebih dari 830 warga Gaza terbunuh sejak serangan tersebut dan melukai lebih dari 1.800 lainnya.

    Jika dihitung sejak Oktober 2023, serangan Israel menewaskan lebih dari 50.183 warga Gaza dan melukai lebih dari 113.828 lainnya, menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza, dikutip dari Anadolu Agency.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Hamas Peringatkan Israel: Sandera akan Pulang dalam Peti Mati jika Netanyahu Tuntut Bebaskan Paksa – Halaman all

    Hamas Peringatkan Israel: Sandera akan Pulang dalam Peti Mati jika Netanyahu Tuntut Bebaskan Paksa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok militan Palestina, Hamas memberikan peringatan Israel jika nekat mencoba menyelamatkan sandera secara paksa di luar perjanjian gencatan senjata.

    Menurut Hamas, saat ini pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga para sandera.

    “Kami melakukan segala yang mungkin untuk menjaga tawanan pendudukan tetap hidup,” kata Hamas pada hari Rabu (25/3/2025), dikutip dari Al-Arabiya.

    Akan tetapi, nyawa para sandera saat ini terancam karena Israel terus melancarkan serangan dengan menargetkan berbagai lokasi di Gaza.

    “Tetapi pemboman acak Zionis (Israel) membahayakan nyawa mereka,” jelas Hamas.

    Oleh karena itu, Hamas memperingatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk tidak nekat menyelamatkan para sandera dengan cara mereka sendiri.

    Jika hal tersebut dilakukan, kemungkinan sandera masih hidup sangatlah kecil.

    “Setiap kali pendudukan mencoba untuk menyelamatkan tawanannya dengan paksa, mereka akhirnya membawa mereka kembali dalam peti mati,” katanya.

    Selain itu, Hamas juga mengatakan bahwa upaya Netanyahu untuk menenangkan keluarga sandera hanyalah ‘omong kosong’.

    “Netanyahu berbohong kepada keluarga tawanan ketika ia mengklaim bahwa opsi militer mampu membawa mereka kembali hidup-hidup,” kata Hamas, dikutip dari Al Mayadeen.

    Israel Tak Henti Bombardir Gaza

    Israel kembali meluncurkan serangan di Gaza mulai minggu lalu.

    Sejak saat itu, Israel meluncurkan operasi darat di tengah ketidakpastian gencatan senjata.

    Selain operasi darat, Israel juga meluncurkan serangan udara di Rafah, bagian barat Gaza Selatan.

    Khan Younis juga menjadi target drone Israel.

    Ribuan warga sipil masih terjebak di Rafah, dengan permintaan mendesak muncul dari warga di lingkungan Saudi, Tal al-Sultan, dan daerah Hashashin. 

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 18 Maret 2025 telah mencapai 830 warga.

    Sementara 1.787 lainnya terluka akibat pemboman Israel.

    Dalam 24 jam terakhir, sekitar 39 orang dikabarkan tewas dan 124 orang terluka.

    Sementara sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 50.100 warga Palestina.

    Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

    Korban luka akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 113.700 orang.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Hamas dan Konflik Palestina vs Israel

  • Trump Tantrum Lukisannya di Gedung DPR Colorado Dinilai Jelek, Minta Dicopot – Halaman all

    Trump Tantrum Lukisannya di Gedung DPR Colorado Dinilai Jelek, Minta Dicopot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap lukisan dirinya yang dipajang di Gedung DPR Colorado.

    Dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Minggu (24/3/2025), Trump menilai potret tersebut dibuat buruk dan tidak mencerminkan dirinya dengan baik.

    “Tidak ada seorang pun yang suka dengan gambar atau lukisan buruk soal diri mereka sendiri, tetapi yang di Colorado, di gedung DPR negara bagian, yang dipasang Gubernur, bersama dengan semua Presiden lain, sengaja diputarbalikkan ke tingkat yang bahkan mungkin belum pernah saya lihat sebelumnya,” tulis Trump, dikutip dari CNN.

    Menanggapi keluhan Trump, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Republik, Paul Lundeen, meminta agar potret tersebut diturunkan dan diganti dengan lukisan yang lebih menggambarkan kemiripan Trump saat ini.

    Anggota Partai Republik bahkan mengumpulkan lebih dari US$10.000 untuk memesan lukisan baru yang akan menggantikan potret lama.

    Lukisan tersebut sebelumnya dipasang berdampingan dengan potret presiden-presiden AS lainnya di Gedung DPR Colorado.

    Anggota DPR dari Partai Demokrat menyatakan bahwa lukisan itu memang akan dicopot atas permintaan para pemimpin Partai Republik di badan legislatif.

    Komite eksekutif legislatif pun telah menandatangani surat perintah pencopotan potret Trump.

    Seniman Pembuat Lukisan Angkat Bicara

    Lukisan Trump dibuat oleh seniman Sarah Boardman, yang sempat mendapat kritik karena dianggap tidak sesuai dengan penampilan mantan presiden itu.

    Menanggapi kontroversi ini, Boardman menegaskan bahwa karyanya bersifat netral dan tidak bermaksud menyudutkan Trump.

    “Akan selalu ada perbedaan pendapat. Jadi, menyenangkan satu kelompok akan selalu menyulut kemarahan kelompok lain,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa lukisan itu dibuat secara apolitis dan bertujuan agar orang-orang bisa menarik kesimpulan sendiri.

    Antusiasme Publik Sebelum Lukisan Dicopot

    Setelah Trump mengumumkan pencopotan lukisan tersebut, banyak warga yang berbondong-bondong datang ke Gedung DPR Colorado untuk melihat dan mengabadikan potret itu sebelum diturunkan.

    “Sejujurnya, dia terlihat lebih gemuk, tetapi ini lebih baik dari apa yang bisa saya lakukan,” kata seorang pengunjung asal Wyoming, Aaron Howe.

    Lukisan-lukisan presiden di Gedung DPR Colorado sendiri bukan merupakan kewenangan gubernur, melainkan diatur oleh Komite Penasihat Pembangunan Colorado.

    Beberapa potret, seperti milik Presiden Jimmy Carter, disumbangkan ke koleksi gedung DPR, sementara lainnya dibiayai oleh partai politik atau melalui penggalangan dana.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • 5 Fakta Bocornya Rencana Amerika Serang Houthi Yaman, Grup Chat Berisi 18 Pejabat Senior AS – Halaman all

    5 Fakta Bocornya Rencana Amerika Serang Houthi Yaman, Grup Chat Berisi 18 Pejabat Senior AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang wartawan tanpa sengaja mengetahui rencana serangan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Houthi di Yaman.

    Ini terjadi setelah wartawan tersebut dimasukkan ke dalam grup chat yang berisi pejabat tinggi AS.

    Gedung Putih telah mengakui kesalahan tersebut dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut.

    Simak rangkuman fakta-fakta mengenai insiden ini:

    1. Wartawan Masuk Grup Chat Pejabat Tinggi AS

    Wartawan yang dimaksud adalah Jeffrey Goldberg, pemimpin redaksi The Atlantic.

    Dilansir dari Al Arabiya, insiden ini bermula ketika Goldberg secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat Signal.

    Grup chat tersebut berisi para pejabat tinggi AS, yang tergabung dalam tim keamanan nasional Presiden Donald Trump.

    Grup chat bernama “Houthi PC small group” ini digunakan untuk membahas koordinasi tindakan terkait Houthi.

    Goldberg menyebut bahwa ia dimasukkan ke grup pada 13 Maret oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz.

    Pada Senin (24/3/2025), Goldberg mempublikasikan sebuah artikel yang menampilkan screenshot percakapan para pejabat AS dalam grup tersebut.

    Percakapan itu berlangsung selama beberapa minggu dan membahas berbagai strategi militer.

    2. Isi Percakapan Grup Chat: Rencana Serangan Terungkap

    Dalam grup tersebut, terdapat 18 pejabat senior AS.

    Di antaranya termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Direktur CIA John Ratcliffe.

    Salah satu diskusi utama adalah operasi militer terhadap Houthi.

    Hegseth dikabarkan mendesak agar tindakan dilakukan segera.

    Pada 15 Maret, hari serangan udara dimulai, Goldberg menyebut bahwa Hegseth membagikan rincian operasional serangan, termasuk target, senjata yang digunakan, serta urutan serangan.

    Gedung Putih mengonfirmasi keaslian screenshot yang dipublikasikan Goldberg dan menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait kebocoran ini.

    3. Respons Gedung Putih dan Trump

    Presiden AS Donald Trump menanggapi kejadian ini dengan tetap mendukung tim keamanan nasionalnya.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Trump memiliki kepercayaan penuh pada Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan timnya.

    Gedung Putih juga menyatakan sedang menyelidiki bagaimana Goldberg bisa dimasukkan ke dalam grup chat tersebut.

    Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan bahwa pesan-pesan dalam grup chat menunjukkan koordinasi kebijakan yang matang dan operasi terhadap Houthi telah berhasil tanpa mengancam keamanan nasional AS.

    4. Menteri Pertahanan AS Membantah Kebocoran Strategi

    Menteri Pertahanan Pete Hegseth menolak tuduhan bahwa strategi perang telah bocor.

    Ia mengklaim bahwa tidak ada rencana perang yang dibagikan dalam grup chat tersebut, meskipun Gedung Putih sudah mengonfirmasi kebocoran informasi.

    Namun, Goldberg tetap berpegang pada laporannya.

    Ia menyebut bahwa informasi yang ia peroleh dari grup tersebut terbukti akurat berdasarkan kejadian di lapangan di Yaman.

    5. Kekhawatiran Keamanan dan Dampak Internasional

    Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan komunikasi di pemerintahan AS.

    Banyak pihak mempertanyakan bagaimana seorang wartawan bisa dimasukkan ke dalam grup chat yang membahas strategi militer rahasia.

    Selain itu, diskusi dalam grup chat juga menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan pejabat AS.

    Wakil Presiden JD Vance, misalnya, sempat menyatakan ketidaksukaannya terhadap keputusan AS yang dianggap “menyelamatkan Eropa lagi,” mengingat negara-negara Eropa lebih terdampak oleh serangan Houthi terhadap jalur perdagangan.

    Gedung Putih berjanji akan meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.

    Insiden ini juga bisa berdampak pada hubungan antara AS dan sekutunya, terutama dalam hal koordinasi militer dan keamanan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Ratusan Warga Palestina Gelar Demo, Desak Hamas Hentikan Perang di Gaza – Halaman all

    Ratusan Warga Palestina Gelar Demo, Desak Hamas Hentikan Perang di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEW.COM – Ratusan warga Palestina menggelar demo besar-besar, bergabung dalam protes di Gaza Utara, menuntut Hamas agar segera mengakhiri perang.

    Sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Hamas, ratusan warga yang berkumpul menyerukan diakhirinya perang dengan Israel, pada Selasa (25/3/2025) malam.

    “Keluar, keluar, keluar, Hamas keluar,” ujar teriakan massa yang terlihat di salah satu unggahan viral yang dipublikasikan di X, sebagaimana dilansir Reuters.

    Dalam unggahan lainnya terlihat, para pemuda berbaris melalui jalan-jalan di Beit Lahia, Gaza utara menuntut kelompok itu turun dari kekuasaan.

    Sementara sejumlah peserta aksi terlihat membawa spanduk bertuliskan “Hentikan perang” dan “Kami ingin hidup damai”. 

    Aksi protes di Gaza utara ini terjadi sehari setelah orang-orang bersenjata Jihad Islam meluncurkan roket ke Israel, yang memicu keputusan Israel untuk mengevakuasi sebagian besar Beit Lahia.

    Pasca insiden tersebut terjadi,  beberapa laporan menyebutkan bahwa seruan untuk bergabung dalam aksi demo mulai disebarluaskan melalui aplikasi perpesanan Telegram. 

    Mereka mengatakan warga Palestina untuk bergabung menyerukan aksi protes kepada Hamas agar kelompok tersebut segera menyerahkan kekuasaan dan mengakhiri perang dengan Israel.

    “Saya tidak tahu siapa yang mengorganisir protes ini,” ujar salah satu peserta kepada AFP. 

    “Saya ikut serta untuk menyampaikan pesan dari rakyat: cukup sudah dengan perang ini,” tambahnya.

    Selain di Beit Lahia, aksi serupa juga terjadi di kamp pengungsi Jabalia di bagian barat Kota Gaza. 

    Rekaman yang beredar menunjukkan puluhan orang membakar ban dan meneriakkan tuntutan untuk mengakhiri perang. 

    “Kami ingin makan,” seru mereka dalam aksi tersebut.

    Hamas sendiri hingga kini belum memberikan respon apapun terkait munculnya demonstrasi ini.

    Namun, protes anti-Hamas ini tercatat jadi yang terbesar sejak perang dimulai setelah serangan 7 Oktober.

    Fatah Minta Hamas Mundur

    Terpisah, sebelum aksi demo mencuat partai Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas telah lebih dulu mendesak Hamas untuk segera menyerahkan kekuasaan Jalur Gaza ke Israel.

    Adapun permintaan ini diajukan Fatah dengan dalih melindungi nyawa dan keberadaan warga Palestina yang mengungsi di Jalur Gaza.

    “Hamas harus mengundurkan diri dari pemerintahan dan mengakui sepenuhnya bahwa pertempuran di depan akan berujung pada berakhirnya keberadaan warga Palestina,” kata juru bicara Fatah Monther al-Hayek dalam pesan yang dikutip dari New Arab.

    Lewat cara ini Fatah menegaskan, bahwa penyerahan kekuasaan atas Gaza dapat mengurangi penderitaan warga Palestina yang selama ini telah tertekan akibat serangan Israel yang membabi buta,

    “Hamas harus menunjukkan belas kasihan terhadap Gaza, anak-anak, wanita dan pria,” kata juru bicara Fatah, Monther Al Hayek.

    Hamas Kuasai Gaza Sejak 2007

    Sebagai informasi, Hamas diketahui mulai mengambil alih kekuasaan di Gaza dari Otoritas Palestina yang didominasi Fatah pada 2007.

    Tepatnya saat konflik bersenjata terjadi pada Juni 2007, yang mengakibatkan Hamas mengambil alih Gaza dan mengusir pasukan Fatah dari wilayah tersebut.

    Sejak saat itu, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Gaza, sementara Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah tetap menguasai Tepi Barat.

    Pengambilalihan ini juga menyebabkan Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya.

    Perkembangan Hamas yang kian pesat sayangnya membuat Israel mulai khawatir apabila kelompok tersebut mengancam stabilitas Israel dan menggagalkan potensi perdamaian dengan Palestina.

    Alasan tersebut yang membuat Israel kerap melakukan serangan dengan menargetkan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai markas Hamas.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Rusia Upgrade Drone Shahed Iran Pakai Antena Buatan China: Kebal Senjata Jammers Ukraina – Halaman all

    Rusia Upgrade Drone Shahed Iran Pakai Antena Buatan China: Kebal Senjata Jammers Ukraina – Halaman all

    Rusia Upgrade Drone Shahed Iran Pakai Antena Buatan China, Kebal Senjata Jammers Ukraina

     

    TRIBUNNEWS.COM – Antena buatan China rupanya membuat drone Shahed Rusia buatan Iran kebal melawan senjata jammers Ukraina.

    Menurut laporan BI, mengutip sumber-sumber Ukraina, perangkat tersebut adalah Controlled Reception Pattern Antenae, atau CRPA.

    “CRPA merupakan sistem canggih yang melindungi terhadap gangguan sinyal atau spoofing – ketika sinyal GPS palsu dikirim ke drone untuk membuatnya tidak ada,” kata laporan itu dikutip Rabu (26/3/2025) menjelaskan cara kerja drone shahed Rusia bisa kebal persenjataan perang elektronik (jammers) Ukraina.

    Ukraina telah melaporkan sejak Januari bahwa antena China ditemukan di drone Shaheds.

    Vladyslav Vlasiuk, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, mengatakan pada saat itu bahwa perangkat itu kemungkinan awalnya dibuat untuk pertanian.

    Tetapi seorang spesialis teknologi radio populer di Ukraina, Sergey “Flash” Beskrestnov, mengatakan pada Jumat pekan lalu kalau drone Shahed ditemukan minggu lalu dengan perangkat anti-jamming China yang paling canggih.

    Dia memposting foto piring melingkar dengan 16 elemen, yang merupakan bagian dari antena yang menangani sinyal.

    Perangkat yang ditemukan pada bulan Januari, sebagai perbandingan, memiliki delapan elemen.

    Antena dengan lebih banyak elemen biasanya membantu drone melawan jammers bertenaga tinggi dan lebih banyak sinyal spoofing secara bersamaan.

    “Ini adalah contoh pertama yang tercatat dari penggunaannya,” tulis Beskrestnov.

    Ilustrasi drone Shahed di gudang militer (Defense.ua.com)

    Kolonel Yuriy Ihnat, juru bicara angkatan udara Ukraina, membahas perubahan teknologi selama siaran oleh saluran lokal ICTV pada Senin (24/3).

    “Jika sebelumnya ada delapan saluran, sekarang ada 16, yang berarti sistem peperangan elektronik kita harus menekan mereka,” katanya dalam bahasa Ukraina.

    Ihnat mengatakan Ukraina harus menanggapi dengan melonjaknya jumlah sistem peperangan elektronik yang dikerahkannya.

    “Semakin banyak antena yang dimiliki drone, semakin banyak sistem penekanan yang kita butuhkan. Itulah upaya serius dari kompleks industri militer kita yang menjadi fokus, bersama dengan bantuan dari mitra dan organisasi,” katanya.

    Drone Shahed yang dirancang Iran biasanya tidak diketahui menggabungkan antena anti-jamming China.

    Rusia memiliki antena militer 12 elemen, Kometa, yang juga menurut Ukraina ditemukan pada pesawat tak berawak Shahed pada bulan Februari.

    Munculnya perangkat China pada drone yang meledak Rusia dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana pangkalan industri militer Moskow berurusan dengan sanksi Barat yang telah berusaha untuk memotong pasokan suku cadang elektronik vital untuk pengembangan senjatanya.

    Ukraina mengatakan sanksi itu belum sepenuhnya menghalangi Rusia. Pada bulan November, Moskow mengerahkan drone umpan yang dilengkapi dengan komponen buatan Barat seperti transceiver.

    Sementara itu, Rusia telah berusaha meningkatkan produksi drone serangan jarak jauh yang dimodelkan setelah Shahed, yang sangat bergantung pada serangan terhadap infrastruktur dan pertahanan udara Ukraina.

    Salah satu versi dari perangkat ini adalah Geran-2, yang mirip dengan Shahed-136 bersayap.

    Pada bulan Juli, Bloomberg melaporkan bahwa para pejabat Eropa mengatakan perusahaan Rusia dan China bermitra bersama untuk mengembangkan drone lain.

     

    (oln/BI/*)

  • Rusia Gugat Shell Rp 26,52 Triliun Terkait Pasokan Gazprom yang Belum Dibayar – Halaman all

    Rusia Gugat Shell Rp 26,52 Triliun Terkait Pasokan Gazprom yang Belum Dibayar – Halaman all

    Rusia Gugat Shell Rp 26,52 Triliun Terkait Pasokan Gazprom yang Belum Dibayar

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia dilaporkan menggugat perusahaan minyak dan gas multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris, Shell sebesar 1,5 miliar euro ($1,6 miliar) atau setara Rp 26,52 triliun (nilai tukar 1 dolar = Rp 16.580).

    Gugatan ini dilayangkan Rusia atas dugaan pasokan gas yang belum dibayar kepada raksasa energi negara, Gazprom pada tahun 2022, kata perusahaan Inggris-Belanda itu dalam laporan tahunannya yang diterbitkan Selasa, (25/3/2025).

    Seperti diketahui, Shell mengumumkan pada awal 2022 kalau mereka memutuskan hubungan dengan Gazprom, menghentikan pembelian minyak mentah Rusia dan menarik diri dari pasar energi Rusia sebagai tanggapan atas invasi skala penuh ke Ukraina.

    Menurut laporan tahunan perusahaan, jaksa penuntut Rusia mengajukan gugatan di pengadilan Moskow pada 2 Oktober 2024 terhadap Shell dan tujuh entitasnya.

    Gugatan tersebut berupaya menyatakan keluarnya Shell dari proyek minyak dan gas Sakhalin-2 di Timur Jauh Rusia sebagai tindakan ilegal.

    Pada bulan Juli 2022, Presiden Vladimir Putin memerintahkan entitas Sakhalin-2 yang dioperasikan asing untuk diganti dengan perusahaan Rusia yang hanya mengizinkan investor asing yang disetujui pemerintah.

    Shell mengatakan jaksa Rusia menginginkan ganti rugi sebesar 1,5 miliar euro untuk Gazprom Export, termasuk 94 miliar euro ($1,1 miliar) dari rekening khusus yang menyimpan aset luar negeri yang tidak dapat diakses oleh perusahaan Barat tanpa pengabaian.

    Pemandangan menunjukkan kilang minyak Moskow milik produsen minyak Rusia Gazprom Neft di pinggiran tenggara Moskow pada 28 April 2022. (Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

    Shell berhasil mengajukan penundaan proses awal tahun ini, dengan sidang pengadilan berikutnya ditetapkan pada tanggal 14 April.

    Perusahaan itu mengatakan tidak jelas bagaimana kasus itu akan terungkap atau dampak finansial apa yang mungkin ditimbulkannya.

    “Saat ini, belum dapat diperkirakan secara akurat besaran dan waktu kewajiban atau pembayaran yang mungkin terjadi sehubungan dengan hal-hal di atas atau apakah ada pembayaran yang akan jatuh tempo,” kata Shell dalam laporan tahunannya.

    “Masih terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai hasil akhir, serta potensi dampaknya terhadap operasi, pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan Shell di masa mendatang,” tambahnya.

     

    (oln/TMT/*)

  • Perang dan Kebutuhan Biologis, Fenomena Para Tentara Rusia Berselingkuh di Garis Depan Ukraina – Halaman all

    Perang dan Kebutuhan Biologis, Fenomena Para Tentara Rusia Berselingkuh di Garis Depan Ukraina – Halaman all

    Perang dan Kebutuhan Biologis, Fenomena Tentara Rusia Berselingkuh di Garis Depan Ukraina

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia dan Ukraina menghadirkan sisi kelam lainnya dari cerita para personel militer yang terlibat.

    Seperti dalam banyak cerita soal perang, kebutuhan prajurit di medan pertempuran bukan melulu soal cara bertahan hidup, amunisi, dan persenjataan.

    Seks, kebutuhan biologis juga menjadi aspek krusial -kalau tak mau dibilang penting- agar moril pasukan tetap terjaga, terutama dalam perang menahun seperti konflik Rusia dan Ukraina ini.

    Satu di antara fenomena yang muncul atas hal ini adalah maraknya perselingkuhan para personel tentara Rusia di garis depan, di wilayah pendudukan mereka di Ukraina.

    Kontibutor berita, Angelina Trefilova, dalam ulasannya di TMT, menceritakan sejumlah pengakuan dari para istri tentara Rusia yang menyebut suami-suami mereka berselingkuh justru saat ditugaskan di garis depan.

    Angelina menulis fenomena ini dari perspektif Yevgenia, seorang blogger dari kota resor Laut Hitam Sochi.

    “Pria militer kini menjadi bendera merah bagi saya,” tulis Yevgenia di Instagram.

    Pada tahun 2022, suami Yevgenia saat itu pergi berperang di Ukraina.

    Setahun kemudian, ia mengetahui bahwa suaminya tidak setia.

    Dia mengetahui perselingkuhan suaminya itu secara tidak sengaja ketika si selingkuhan secara tidak sengaja menambahkannya ke obrolan Telegram rahasia.

    “Saat itu juga, dia menyadari bahwa nomor telepon wanita itu memiliki kode +949 — kode awalan panggilan untuk wilayah Donetsk yang diduduki (Rusia). Dengan menggunakan nomor tersebut, Yevgenia melacak profil media sosial wanita itu. Ketika dia melihat foto-foto wanita itu bersama suaminya, semua menjadi jelas,” tulis ulasan di TMT.

    Yevgenia segera menggunakan Instagram — yang dilarang di Rusia — untuk membagikan kisahnya.

    Videonya yang paling populer , di mana ia menceritakan bagaimana ia menemukan perselingkuhan suaminya, telah ditonton lebih dari 5 juta kali. 

    Menariknya, para wanita Rusia yang berstatus sebagai istri tentara yang bertugas digaris depan, secara cepat mengisi kolom komentar dengan pengalaman serupa mereka sendiri.

    “Suami saya bertemu dengan ‘cinta sejatinya’ di sana dan sudah menikah,” tulis salah satu istri tentara dengan emoji menangis dan tertawa.

    “Saya kira saya dan anak-anak saya hanya sekadar singgah,” tambahnya.

    Di blognya, Yevgenia sekarang menawarkan saran tentang cara mengenali suami yang selingkuh di garis depan.

    Dia juga menulis serangkaian narasi yang mengolok-olok perselingkuhan para prajurit Rusia.

    “Selain itu, dia juga berbagi wawasan tentang psikologi dan merayakan kenyataan kalau para istri yang menduga suami tentaranya berselingkuh, tidak perlu lagi menunggu suami pulang dari perang,” kata laporan tersebut.

    Yevgenia tidak sendirian. Rupanya, banyak wanita Rusia mengalami hal yang sama.

    “Mengajukan gugatan cerai hari ini. Istri-istri tentara, tetaplah kuat,” tulis seorang wanita lain, yang dikenal sebagai Andreevna, dalam unggahan TikTok yang viral.

    Video tersebut telah ditonton 81.000 kali dan blognya kini memiliki 51.000 pengikut.

    Banyak istri tentara Rusia ini yang beralih ke grup VKontakte dan saluran Telegram — seperti yang bernama Overheard at the Special Military Operation — untuk berbagi cerita dan meminta nasihat.

    Unggahan tentang perselingkuhan tentara juga muncul di platform populer Rusia untuk konseling psikologis.

    Setelah mengetahui perselingkuhan suami mereka, para wanita menghadapi pilihan yang sulit: memaafkan dan mencoba untuk bangkit, atau mengajukan gugatan cerai.

    Keputusan tersebut sering kali rumit karena adanya hal gono-gini berupa hipotek bersama, anak-anak, dan gaji tinggi personel militer, yang menjadi tumpuan banyak keluarga.

    “Dia sendiri yang mengakui [perselingkuhannya], mengatakan itu adalah kesalahan. Saya merasa terpojok: di satu sisi, saya ingin bercerai karena pengkhianatan ini telah menghancurkan saya sepenuhnya. Namun di sisi lain — ada apartemen [yang digadaikan]. Jika kami berpisah, saya harus mencari cara untuk mengatasinya sendiri,” tulis seorang istri anggota militer Rusia.

    “Saya menikah untuk kedua kalinya, dan saya ingin memberi tahu Anda — seorang istri adalah pewaris pertama,” kata Nastya, seorang blogger berusia 25 tahun dari Siberia.

    Dia membaca kartu tarot untuk memprediksi nasib tentara Rusia dan berbagi cerita tentang wanita yang meminta petunjuk kepadanya.

    Dia mengenakan biaya 2.000 rubel ($23) per pembacaan. 

    “Anda akan bercerai dan berakhir patah hati dan bangkrut,” ia memperingatkan para istri anggota militer Rusia.

    Sebagai informasi, jika seorang prajurit Rusia meninggal di garis depan, jandanya akan menerima santunan sebesar 5,2 juta rubel ($60.758).

    Istri prajurit Rusia yang hamil berhak atas tunjangan negara bulanan sebesar 39.000 rubel ($458) dan nantinya dapat menjamin penerimaan anak-anak mereka di universitas melalui kuota khusus negara .

    Para ibu dari para wanita muda yang berhubungan dengan tentara Rusia juga mencari nasihat lewat obrolan daring. 

    “Saya melihat sendiri bagaimana keluarga berantakan dan bagaimana para suami dalam ‘operasi militer khusus’ memulai hubungan di belakang istri mereka. Sekarang saya khawatir dengan putri saya,” tulis ibu dari seorang gadis berusia 18 tahun yang baru-baru ini mulai berpacaran dengan seorang tentara.

    Dalam komentar di bawah cerita tersebut, beberapa memberikan kata-kata dukungan, sementara yang lain meragukan sisi cerita para istri dan menyalahkan wanita Ukraina atas perselingkuhan suami mereka.

    “Para istri, beri tahu saya — bagaimana kalian bisa tahu tentang perselingkuhan suami kalian saat dia bertugas? Bagaimana itu bisa terjadi jika mereka terus-menerus diserang?” tanya seorang pengguna anonim di grup VKontakte Overheard at the Special Military Operation.

    Pekerja Seks di Wilayah Pendudukan

    Sebagai informasi, Tentara Rusia yang menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia berhak atas cuti selama 30 hingga 60 hari per tahun, tergantung pada senioritas dan kondisi penempatan mereka.

    “Namun, tidak semua dari mereka pulang ke rumah untuk bertemu keluarga mereka — sebagian tinggal di wilayah Ukraina yang diduduki untuk menghabiskan waktu dengan pekerja seks,” tulis liputan Angelina.

    Situs web berita independen Vyorstka menemukan kalau permintaan layanan seks tinggi di antara pasukan Rusia di Donetsk, Luhansk, dan wilayah Ukraina yang diduduki (Rusia) lainnya.

    Banyak tentara yang menemukan pekerja seks melalui Telegram, di mana grup seperti Dating in Donetsk dibanjiri tawaran dari germo dan pekerja seks. Upah rata-rata per jam adalah 15.000 rubel ($170).

    “Kami punya wanita, kunjungan pribadi (ke lokasi Anda) dan apartemen yang tersedia,” tulis seorang wanita di grup Kencan di Donetsk.

    Selain pekerjaan seks “tradisional”, obrolan Telegram ini juga menawarkan “layanan tambahan”, termasuk pijat erotis dan berciuman.

    TENTARA RUSIA – Foto ini diambil pada Sabtu (15/3/2025) dari Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan tentara Rusia berjalan di Kursk, Rusia barat, setelah mereka memukul mundur pasukan Ukraina yang menduduki wilayah tersebut sejak Agustus tahun 2024. (Telegram Kementerian Pertahanan Rusia/Ruslan Sergeev)

    Terapi Trauma Dampak Perang

    Tentara lazimnya menggunakan seks sebagai mekanisme penanggulangan, kata psikolog Galina Petrakova kepada TMT.

    “Dalam iklim toleransi yang meningkat terhadap kekerasan, yang tak pelak lagi didorong oleh perang, eksploitasi seksual atau layanan seks menjadi cara yang diterima dan tidak dikecam untuk mengatasi trauma,” kata Petrakova.

    “Kami membuat rencana, memimpikan masa depan, dan sekarang semuanya ternyata bohong,” kata wanita lain yang mengetahui perselingkuhan tunangannya sebelum pernikahan mereka. “Semua impian kami hancur karena perang sialan ini.”

    Istri tentara menggambarkan perselingkuhan sebagai titik balik hubungan mereka, tetapi dalam unggahan media sosial mereka, mereka jarang merenungkan perang itu sendiri.

    “Cara seseorang menafsirkan perselingkuhan bergantung pada pola kognitif mereka. Penilaian seperti ‘dia pahlawan, dia melindungiku’ atau ‘dia tidak berada di garis depan, jadi tidak seburuk itu’ membantu mengatur emosi dengan lebih efektif,” kata psikolog Petrakova. 

    “Yang lainnya, seperti ‘dia mengkhianatiku’ atau ‘dia tidak mencintaiku lagi,’ mengintensifkan emosi dan membuatnya lebih sulit untuk diproses,” katanya.

    Namun terkadang, emosi menang.

    Pada bulan September, seorang istri anggota militer dari kota Nizhnevartovsk di Siberia barat mengirimkan karangan bunga pemakaman kepada suaminya di garis depan setelah mengetahui perselingkuhannya. Bersama karangan bunga tersebut, ia menyertakan celengan yang bertuliskan kata-kata: “Seburuk apa pun dirimu, tetaplah seperti itu.”

    Tentara itu menuntut penyelidikan atas alasan istrinya, yang disebutnya “tidak stabil secara mental,” masih bekerja di bidang pendidikan.

    Ia kemudian mengirim video dirinya membuka “hadiah” dari istrinya itu ke polisi.

    Bagi sebagian orang, balas dendam dilakukan dengan memberikan karangan bunga pemakaman.

    Sementara yang lain melakukannya dengan cara mendapatkan uang dari pengalaman menyakitkan mereka.

    Yevgenia dari Sochi kini menjual konsultasi “Human Design” kepada wanita lain, menawarkan wawasan tentang tipe kepribadian, pola makan, dan “zona kerentanan” selama panggilan video selama satu jam. Ia mengenakan biaya 4.000 rubel ($46) per sesi.

    “Ia juga menyediakan pelatihan pengembangan blog dengan harga yang sama, serta analisis kepribadian berdasarkan foto seharga 1.990 rubel ($23),” tulis laporan tersebut.

     

    (oln/TMT/*)