Category: Tribunnews.com Internasional

  • Tiongkok Manfaatkan Teknologi AI Deepseek dalam Program Bantuan Gempa Myanmar – Halaman all

    Tiongkok Manfaatkan Teknologi AI Deepseek dalam Program Bantuan Gempa Myanmar – Halaman all

    TRIBUNNEWS,COM – Pemerintah Tiongkok memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) DeepSeek dalam melakukan program bantuan terhadap korban terdampak dua gempa bumi dahsyat di Myanmar pada Rabu (3/4/2025).

    Seperti yang diketahui sebelumnya, dua gempa berkekuatan magnitudo 7,7 dan 6,4 mengguncang Myanmar dan Thailand pekan lalu dengan episentrum di wilayah Sagaing, yang disebut sebagai daerah paling parah terdampak.

    Menurut tim informasi Dewan Administrasi Negara Myanmar, jumlah korban tewas di Myanmar telah mencapai 2.886 orang, dengan 4.639 luka-luka dan 373 masih hilang.

    Karena skala bencana yang begitu besar tersebut, tak ayal banyak bantuan dari dunia internasional yang terus berdatangan ke Myanmar.

    Satu di antaranya adalah sekutu dari Junta Militer Myanmar saat ini yakni Tiongkok.

    Guna memerlancar bantuan operasional dari Tiongkok, negeri tirai bambu tersebut pun menggunakan kemampuan Deepseek untuk menjembatani perbedaan bahaasa yang ada.

    Dikutip dari Anadolu Anjansi, Deepseek sendiri digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk keperluan penerjemahan guna membantu mengatasi kendala bahasa antar kelompok bantuan internasional.  

    Pemerintah Tiongkok sendiri mengakui hambatan bahasa menjadi tantangan besar bagi tim bantuan asing dan regu penyelamat. 

    Hal ini disampaikan oleh pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar yang mengakui begitu terbantu dengan keberadaan Deepseek.

    Mereka juga menyatakan telah memanfaatkan sistem terjemahan Tiongkok-Myanmar-Inggris yang dikembangkan di platform DeepSeek untuk mendukung upaya penanganan bencana gempa 

    Sistem terjemahan tersebut dibuat hanya dalam tujuh jam oleh tim layanan bahasa yang dibentuk oleh Sekretariat Korps Layanan Bahasa Nasional Tiongkok dan Universitas Bahasa dan Budaya Beijing.

    Korps Layanan Bahasa Nasional Tiongkok merupakan aliansi layanan publik yang bertujuan menyediakan dukungan komunikasi saat darurat publik dan tugas kritis lainnya, membantu mengatasi hambatan interaksi antarbahasa .

    Selain mengirimkan bantuan, Tiongkok juga mengerahkan hampir 30 tim penyelamat beranggotakan lebih dari 500 orang ke Myanmar.

    Bantuan Internasional Terus Mengalir ke Myanmar

    Selain Tiongkok, Negara-negara lainnya juga telah mengucurkan jutaan dolar AS dalam bantuan untuk membantu Myanmar dan organisasi kemanusiaan menghadapi tugas berat penanganan pascagempa, sambil mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan spesialis serta mendirikan rumah sakit lapangan.

    India dan Tiongkok, dua tetangga Myanmar yang bersaing memperebutkan pengaruh di sana, tercatat paling cepat dan dermawan dalam memberikan bantuan.

    Negara lain seperti Turki, Vietnam, Singapura, Malaysia, hingga Indonesia juga telah mengirimkan tim.

    Pemerintah AS juga berkomitmen memberikan bantuan darurat senilai $2 juta dan mengirim tim tiga orang untuk menilai cara terbaik merespons situasi, meski anggaran bantuan luar negeri AS telah mengalami pemotongan drastis.

    Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan, gempa susulan yang terus berlanjut memperumit upaya respons kemanusiaan. Di Kota Mandalay, banyak warga benar-benar terputus dari pasokan listrik dan air bersih.

    “Masyarakat yang terdampak masih memerlukan bantuan medis darurat, obat-obatan, air minum aman, makanan, dan barang kritis lainnya,” kata Dujarric. “Tenda dan tempat berlindung sementara, serta fasilitas sanitasi, diperlukan untuk mencegah wabah penyakit”.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Dampak Pengumuman Tarif Trump Terhadap Pasar Saham Global – Halaman all

    Dampak Pengumuman Tarif Trump Terhadap Pasar Saham Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengumuman tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebabkan penurunan tajam di pasar saham global.

    Indeks Nikkei 225 Jepang turun 4 persen, KOSPI Korea Selatan dan ASX 200 Australia masing-masing turun lebih dari 2,3 persen dan 1,6 persen.

    Saham-saham besar AS seperti Apple, Nike, dan Tesla turun sekitar 7 persen, dikutip dari Al Jazeera Kamis (3/4/2025).

    Pejabat Federal Reserve, Adriana Kugler, memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memperpanjang inflasi lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

    Tarif yang lebih tinggi pada barang-barang setengah jadi seperti baja dan aluminium dapat mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi.

    Kugler menyebut memerlukan waktu lebih lama untuk dirasakan dampaknya.

    Oxford Economics: Tarif AS Berisiko Picu Krisis Ekonomi Global

    Oxford Economics memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memicu krisis ekonomi global yang lebih dalam.

    Dalam analisis mereka, tarif ini dapat mencapai tingkat yang belum terlihat sejak tahun 1930-an.

    Meskipun tarif dapat dinegosiasikan lebih rendah dalam beberapa hari mendatang, mereka menganggap asumsi sebelumnya terlalu optimis.

    Rincian Tarif untuk Beberapa Mitra Dagang AS

    Trump mengenakan tarif minimum 10 persen untuk hampir semua mitra dagang AS, tetapi tarif tersebut bervariasi untuk beberapa negara:

    1. Kamboja: +49 persen

    2. Vietnam: +46 persen

    3. Sri Lanka: +44 persen

    4. Bangladesh: +37 persen

    5. Thailand: +36 persen

    6. Tiongkok: +34 persen

    7. Taiwan: +32 persen

    8. Indonesia: +32 persen

    9. Swiss: +31 persen

    10. Afrika Selatan: +30 persen

    11. Pakistan: +29 persen

    12. India: +26 persen

    13. Korea Selatan: +25 persen

    14. Jepang: +24 persen

    15. Malaysia: +24 persen

    16. Uni Eropa: +20 persen

    17. Israel: +17 persen

    18. Filipina: +17 persen

    19. Singapura: +10 persen

    20. Inggris: +10 persen

    21. Turki: +10 persen

    22. Brasil: +10 persen

    23. Chili: +10 persen

    24. Australia: +10 persen

    25. Kolombia: +10 persen

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Para Pemimpin Dunia Bereaksi Terhadap Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Para Pemimpin Dunia Bereaksi Terhadap Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan baru yang mengenakan tarif dasar 10 persen pada semua impor ke AS.

    Selain itu, tarif yang lebih tinggi juga diterapkan pada beberapa mitra dagang utama negara tersebut.

    Kebijakan ini memicu respons keras dari berbagai pemimpin dunia.

    Trump tidak mengenakan tarif baru sebesar 10 persen untuk barang-barang yang berasal dari Kanada dan Meksiko, Reuters melaporkan.

    Tarif sebelumnya yang mencapai 25 persen tetap berlaku terkait masalah kontrol perbatasan dan perdagangan fentanil, menurut Gedung Putih.

    Berikut adalah reaksi dari beberapa pejabat dunia terhadap kebijakan tarif ini:

    “Trump telah mempertahankan sejumlah elemen penting dalam hubungan kami dengan AS, namun tarif fentanil, baja, dan aluminium masih berlaku,” kata Perdana Menteri Kanada, Mark Carney.

    “Kami akan melawan tarif ini dengan tindakan balasan, melindungi pekerja kami, dan membangun ekonomi terkuat di G7,” tegas Carney.

    Kementerian Luar Negeri Brasil

    “Pemerintah Brasil menyesalkan keputusan AS untuk mengenakan tarif tambahan 10 persen pada ekspor Brasil,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil.

    “Kami akan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melibatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk membela kepentingan nasional.” imbuh kementerian.

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    “Tarif ini tidak memiliki dasar logika dan bertentangan dengan dasar kemitraan antara kedua negara. Ini bukan tindakan seorang teman, dan keputusan ini akan menambah ketidakpastian serta meningkatkan biaya bagi rumah tangga Amerika,” ungkap Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    Presiden Korea Selatan sementara, Han Duck-Soo

    “Dalam menghadapi kenyataan perang dagang global, pemerintah harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Presiden Korea Selatan sementara, Han Duck-Soo.

    Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay

    “Kepentingan Selandia Baru akan lebih terlayani dalam dunia perdagangan yang lancar,” kata Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay.

    “Kami akan berbicara dengan pemerintah AS untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan memahami dampaknya terhadap eksportir kami,” terangnya.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez

    “Spanyol akan melindungi perusahaan dan pekerjanya serta tetap berkomitmen pada dunia perdagangan yang terbuka,” ungkap Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez.

    Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson

    “Kami tidak ingin hambatan perdagangan semakin besar,” tutur Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson.

    “Kami ingin menemukan jalan untuk kembali bekerja sama dengan AS agar masyarakat kami dapat menikmati kehidupan yang lebih baik,” imbuhnya.

    Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter

    “Langkah selanjutnya akan segera diputuskan oleh Dewan Federal,” ungkap Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter.

    “Kepatuhan terhadap hukum internasional dan perdagangan bebas tetap menjadi nilai inti kami,” lanjutnya.

    Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin

    “Keputusan AS untuk mengenakan tarif 20 persen pada impor dari Uni Eropa sangat disayangkan,” kata Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin.

    “Tarif ini tidak menguntungkan siapa pun, dan prioritas kami adalah melindungi lapangan pekerjaan dan ekonomi Irlandia,” ungkapnya.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni

    “Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencapai kesepakatan dengan AS, guna menghindari perang dagang yang dapat melemahkan Barat,” jelas Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.

    Presiden EPP, Manfred Weber

    Partai Terbesar di Parlemen Eropa juga berkomentar.

    “Bagi sahabat-sahabat kami di AS, hari ini bukan hari pembebasan, melainkan hari kemarahan,” ungkap Presiden EPP, Manfred Weber.

    “Tarif Trump tidak melindungi perdagangan yang adil, tetapi justru menyerangnya, merugikan kedua belah pihak,” jelasnya.

    “Eropa siap membela kepentingannya dan terbuka untuk perundingan yang adil,” bebernya.

    Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia

    “Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi industri nasional dan eksportir kami,” ungkap Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia.

    Rincian Tarif untuk Beberapa Mitra Dagang AS

    Trump mengenakan tarif minimum 10 persen untuk hampir semua mitra dagang AS, tetapi tarif tersebut bervariasi untuk beberapa negara:

    1. Kamboja: +49 persen

    2. Vietnam: +46 persen

    3. Sri Lanka: +44 persen

    4. Bangladesh: +37 persen

    5. Thailand: +36 persen

    6. Tiongkok: +34 persen

    7. Taiwan: +32 persen

    8. Indonesia: +32 persen

    9. Swiss: +31 persen

    10. Afrika Selatan: +30 persen

    11. Pakistan: +29 persen

    12. India: +26 persen

    13. Korea Selatan: +25 persen

    14. Jepang: +24 persen

    15. Malaysia: +24 persen

    16. Uni Eropa: +20 persen

    17. Israel: +17 persen

    18. Filipina: +17 persen

    19. Singapura: +10 persen

    20. Inggris: +10 persen

    21. Turki: +10 persen

    22. Brasil: +10 persen

    23. Chili: +10 persen

    24. Australia: +10 persen

    25. Kolombia: +10 persen

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.135: Kota Kelahiran Zelensky di Bombardir Rudal Balistik – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.135: Kota Kelahiran Zelensky di Bombardir Rudal Balistik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.135 pada Kamis (3/4/2025).

    Kota kelahiran Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky diserang rudal balistik Rusia.

    Serangan tersebut menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai 14 lainnya di Kryvyi Rig

    Pasukan Rusia meluncurkan serangan menggunakan 17 pesawat nirawak Shahed selama satu jam di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Rabu malam.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.135:

    Kota Kelahiran Zelensky Diserang Rudal Balistik Rusia, 4 Tewas dan 14 Terluka

    Serangan rudal balistik Rusia menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai 14 lainnya di Kryvyi Rig, kota kelahiran Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Kepala administrasi militer Kryvyi Rig, Oleksandr Vikul, mengonfirmasi bahwa Rusia menyerang infrastruktur sipil di kota tersebut, The Guardian melaporkan.

    Serangan itu memicu kebakaran besar, yang menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas-fasilitas vital.

    Operasi penyelamatan pun segera dilancarkan untuk membantu korban dan mengendalikan api.

    Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025), serangan Rusia juga menewaskan seorang pria berusia 45 tahun di Zaporizhzhia.

    Serangan itu menghancurkan mobil-mobil yang diparkir di luar sebuah rumah di wilayah tersebut.

    Kepala administrasi militer Zaporizhzhia, Ivan Federov, melaporkan kejadian itu sebagai bagian dari rangkaian serangan yang menargetkan infrastruktur sipil.

    Serangan Pesawat Nirawak Rusia Hantam Kharkiv

    Pasukan Rusia meluncurkan serangan menggunakan 17 pesawat nirawak Shahed selama satu jam di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Rabu (2/4/2025) malam.

    Serangan ini memicu kebakaran hebat di berbagai bagian kota.

    Gubernur Kharkiv, Oleh Syniehubov, melaporkan bahwa lima orang terluka dalam serangan yang terjadi di distrik yang sama sebelumnya pada hari itu.

    Selain Kharkiv, serangan pesawat nirawak juga menghantam kota Derhachi, yang terletak di barat laut Kharkiv, menyebabkan satu orang terluka.

    Kebakaran juga terjadi di Cherkaska Lozova, sebuah daerah di luar Kharkiv, akibat serangan tersebut.

    NATO Janjikan €20 Miliar Dukungan Militer untuk Ukraina

    Sekutu NATO telah berkomitmen untuk memberikan lebih dari €20 miliar dalam bentuk dukungan militer untuk Ukraina pada tiga bulan pertama tahun ini.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, pada hari Rabu (2/4/2025).

    Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota aliansi ini dijadwalkan akan bertemu di Brussels pada hari Kamis dan Jumat untuk membahas langkah-langkah dukungan lebih lanjut bagi Ukraina.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga dijadwalkan tiba di Brussels pada Kamis (3/4/2025) untuk perundingan selama dua hari.

    Rubio akan didampingi oleh Matt Whitaker, duta besar AS yang baru dikukuhkan untuk NATO.

    Skandal Pengadaan Militer Ukraina

    Pihak berwenang Ukraina pada Rabu (2/4/2025) menuduh lima orang tersangka terlibat dalam skandal pengadaan militer yang memicu reformasi antikorupsi cepat di tengah perang.

    Kelima tersangka, termasuk mantan kepala departemen di Kementerian Pertahanan Ukraina, dituduh menaikkan harga makanan yang dipesan untuk pasukan dan menggelapkan jutaan dolar antara Agustus dan Desember 2022.

    Mereka telah diberikan “pemberitahuan kecurigaan,” yang dapat berujung pada dakwaan resmi terkait penggelapan, dugaan penggelapan, dan pencucian uang.

    Penyelidikan mengungkapkan bahwa dana yang digelapkan kemungkinan besar digunakan untuk membeli properti di luar negeri, termasuk hotel di Kroasia.

    Skandal ini memicu sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan militer, yang semakin penting dalam kondisi darurat perang yang dihadapi Ukraina.

    9 Anak Kembali ke Ukraina dari Wilayah Pendudukan Rusia, 2 Lainnya dari Rusia

    Sebanyak 11 anak Ukraina telah dikembalikan dari wilayah yang diduduki Rusia dan Rusia sendiri, menurut laporan dari Komisaris Verkhovna Rada untuk Hak Asasi Manusia, Dmytro Lubinets, pada 2 April.

    Sembilan di antaranya dibebaskan dari wilayah yang diduduki sementara, sementara dua lainnya dipulangkan dari Rusia.

    Anak-anak yang kembali memiliki rentang usia antara 2 hingga 17 tahun, Suspilne melaporkan.

    Selama masa pendudukan, keluarga mereka hidup di bawah tekanan rezim Rusia karena posisi mereka yang pro-Ukraina.

    Mereka pun menjadi sasaran penganiayaan, intimidasi, dan perampasan hak dasar.

    Situasi ini menimbulkan risiko besar bagi keselamatan anak-anak mereka.

    Di antara anak-anak yang kembali, terdapat seorang wanita hamil bersama seorang anak kecil, Suspilne melaporkan.

    Selama masa pendudukan, mereka tidak diberikan perawatan medis karena tidak memiliki dokumen Rusia.

    Namun, setelah kembali ke wilayah yang dikuasai Ukraina, wanita tersebut menerima perawatan medis yang diperlukan dan melahirkan seorang bayi perempuan hanya beberapa hari setelah kepulangannya.

    Selain itu, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang ayahnya ditahan oleh Rusia juga berhasil dikembalikan ke Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • DPR Dukung Bantuan untuk Korban Gempa di Myanmar: Wujud Tanggung Jawab Kemanusiaan  – Halaman all

    DPR Dukung Bantuan untuk Korban Gempa di Myanmar: Wujud Tanggung Jawab Kemanusiaan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri, mendukung langkah pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Myanmar.

    Menurut Abidin, langkah itu menunjukkan solidaritas dan kepedulian Indonesia terhadap bencana internasional.

    “Kami di Komisi VIII DPR mendukung sepenuhnya pengiriman bantuan ini, sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan kita. Bencana alam tidak mengenal batas negara, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu sesama,” kata Abidin kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Bantuan yang dikirim mencakup berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan, obat-obatan, serta perlengkapan darurat lainnya. 

    Abidin berharap, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat Myanmar yang terdampak bencana.

    “Kami juga mendorong agar proses pengiriman bantuan ini dilakukan dengan cepat dan efisien, serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

    Abidin menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam proses penyaluran bantuan, agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan efektif.

    Pemerintah diketahui berencana untuk mengirimkan bantuan bagi korban gempa 7,7 magnitudo di Myanmar pada hari ini.

    Menteri Luar Negeri, Sugiono mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap persiapan sebelum pengiriman bantuan dilakukan.

    “Ya jadi kita merespons apa yang disampaikan oleh Myanmar pasca-kejadian gempa kemarin, ini sedang kita proses persiapannya,” kata Sugiono, seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Sejak 31 Maret lalu, kata dia, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim bantuan ke lokasi gempa.

    “Rencananya besok bantuan yang jadi mulai dari tanggal 31 sudah ada tim yang kita kirimkan. Jadi besok secara resmi kita akan kirimkan bantuan,” ujarnya.

    KORBAN GEMPA MYANMAR – Pemerintah Indonesia memberikan bantuan logistik untuk para korban gempa di Myanmar yang menewaskan ribuan orang saat apel kesiapan tim kemanusiaam di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2025). Adapunya sebanyak 12 ton logistik dikirimkan dari Indonesia. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda). (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

  • Jilat Ludah Sendiri, Junta Myanmar Umumkan Gencatan Senjata Sementara akibat Gempa – Halaman all

    Jilat Ludah Sendiri, Junta Myanmar Umumkan Gencatan Senjata Sementara akibat Gempa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bak menjilat ludah sendiri, Junta militer Myanmar pada Rabu malam (3/4/2025) mengumumkan gencatan senjata selama tiga minggu terhadap kelompok pemberontak.

    Hal ini dilakukan menyusul gempa bumi dahsyat yang telah menewaskan hampir 2.900 jiwa yang terjadi pada 28 Maret 2025 lalu.

    Keputusan junta ini seakan mengingkari ucapannya sendiri yang sebelumnya menolak usulan gencatan senjata dari kelompok pemberontak untuk memungkinkan operasi penyelamatan. 

    Seperti yang diketahui sebelumnya, usulan gencatan senjata sudah disampaikan terlebih dahulu kepada pihak Junta oleh kelompok emerintah bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta 2021.

    Seperti yang dikutip dari Anadolu Ajansi, pada usulan yang disampaikan pada Minggu (30/3/2025) tersebut, NUG mengumumkan tawaran gencatan senjata selama dua minggu kepada Junta Myanmar. 

    Proposal serupa juga diajukan oleh kelompok pemberontak lainnya seperti Arakan Army, Myanmar National Democratic Alliance Army, dan Ta’ang National Liberation Army   

    Namun demikian, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemimpin Junta Myanmar, Min Aung Hlaing.

    Hlaing menuduh mereka memanfaatkan jeda untuk konsolidasi dan pelatihan militer. 

    “Beberapa kelompok bersenjata etnis mungkin tidak aktif berperang saat ini, tetapi mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan bersiap menyerang. Karena ini adalah bentuk agresi, militer akan terus melakukan operasi pertahanan yang diperlukan,” ujarnya dalam acara penggalangan dana di Naypyidaw, Selasa (2/4/2025).

    Penolakan keras Hlaing tersebut pun mendadak berubah 180 derajat pada hari Rabu menyusul pernyataannya yang akhirnya menyetujui gencatan senjata.

    Pada pernyataan yang disampaikan pada Rabu, pihak Junta Myanmar meminta adanya gencatan senjata hingga 22 April mendatang guna memfasilitasi operasi bantuan pascabencana.

    Dalam pernyataannya, pihak Junta Militer Myanmar juga mengancam akan “mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan” jika gencatan senjata dilanggar. 

    Dikutip dari Anadolu Ajansi, perubahan sikap Hlaing secara drastis ini diduga terjadi akibat tekanan sekutu mereka yakni China.

    Banyak pihak yang berspekulasi bahwa Beijing menekan Hlaing untuk segera melakukan gencatan senjata menyusul blunder yang dilakukan oleh serangan udara junta terhadap kelompok pemberontak.

    Alih-alih melumpuhkan pihak pemberontak, serangan Junta Myanmar tersebut diduga mengenai konvoi bantuan Palang Merah China pada Selasa malam.

    Selain itu, pengumuman gencatan senjata ini diduga terjadi lantaran agenda Min Aung Hlaing yang akan melawat ke Bangkok untuk menghadiri KTT ASEAN. 

    Sementara itu, media lokal melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa dilaporkan mencapai 2.719 orang, dengan 400 orang masih hilang dan lebih dari 4.000 luka-luka.

    (Tribunnews.com/Bobby)
    .

  • AS-China Waspadai Kerusuhan, Kosel Kerahkan 14.000 Polisi Amankan Putusan Pemakzulan Yoon Suk Yeol – Halaman all

    AS-China Waspadai Kerusuhan, Kosel Kerahkan 14.000 Polisi Amankan Putusan Pemakzulan Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan (Korsel) mengerahkan 14.000 personel untuk mengamankan proses pembacaan putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang dijadwalkan pada Jumat (4/4/2025).

    Sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa polisi berada dalam status “Gapho”.

    Gapho sendiri artinya tingkat siaga tertinggi dalam kepolisian Korsel.

    Seluruh pasukan yang tersedia telah ditempatkan dalam keadaan darurat untuk memastikan situasi tetap terkendali.

    Selain itu, polisi Korsel telah menyiapkan langkah tegas untuk mengatasi potensi gangguan dari demonstrasi.

    Mereka akan segera menangkap siapa saja yang berusaha masuk ke Kompleks Mahkamah Konstitusi saat putusan dibacakan.

    Keamanan juga akan diperketat di sekitar hakim Mahkamah Konstitusi.

    Jika Presiden Yoon memutuskan hadir di pengadilan, polisi akan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perjalanan dari kediamannya menuju Mahkamah Konstitusi.

    Polisi juga berencana memisahkan pengunjuk rasa yang mendukung dan menentang pemakzulan Yoon sepanjang jalan.

    Perwakilan hukum Yoon mengungkapkan bahwa keputusan apakah Yoon akan hadir di pengadilan belum ditentukan.

    Namun, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk memutuskan status pemakzulan Yoon pada Jumat pukul 11.00 waktu setempat.

    Pemakzulan Yoon bermula dari keputusan Majelis Nasional pada Desember 2024.

    Waktu itu keputusan menyatakan Yoon bersalah atas penetapan status darurat militer dan tindakan menghalangi akses parlemen ke gedung Majelis Nasional.

    Tindakan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan negara oleh DPR, yang kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.

    Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memakzulkan Yoon, Korsel harus menggelar pemilihan presiden dalam waktu 60 hari, Korea Times melaporkan.

    Namun, jika pemakzulan dibatalkan, Yoon dapat kembali menjabat sebagai presiden.

    Jelang putusan tersebut, sejumlah kedutaan besar negara sahabat di Seoul telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menghindari kerumunan atau demonstrasi di sekitar Mahkamah Konstitusi, 

    AS-China Waspada

    Kedutaan Besar AS, Jepang, China, dan Rusia semuanya mengimbau warganya untuk waspada dan menjaga keselamatan mereka selama situasi yang berpotensi tegang ini.

    Kedutaan AS di Korsel mengingatkan warganya untuk menghindari area demonstrasi dan tetap berhati-hati di sekitar kerumunan, protes, atau rapat umum.

    “Hindari area di mana demonstrasi sedang berlangsung, dan berhati-hatilah di sekitar kerumunan, perkumpulan, protes, atau rapat umum,” tulis Kedubes AS di Korsel lewat akun X-nya, dikutip dari Yonhap News Agency.

    Imbauan serupa juga datang dari Kedutaan Jepang yang memperingatkan agar warganya mewaspadai situasi di sekitar putusan.

    Kedutaan China memperingatkan adanya potensi insiden ekstrem dan meminta warganya menjauhi demonstrasi.

    Krisis yang melibatkan Presiden Yoon dimulai pada Desember 2024 setelah ia mengumumkan status darurat militer yang menghambat aktivitas politik dan parlemen, yang kemudian memicu ketegangan konstitusional.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi titik balik dalam situasi politik yang terus berkembang di Korsel.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Tim K9 Polri yang Tergabung dalam Tim INASAR 1 Temukan Korban dalam Operasi Kemanusiaan di Myanmar – Halaman all

    Tim K9 Polri yang Tergabung dalam Tim INASAR 1 Temukan Korban dalam Operasi Kemanusiaan di Myanmar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, NAYPYIDAW- Tim K9 INASAR 1 yang tergabung dalam Operasi Kemanusiaan Myanmar 2025 berhasil menemukan satu korban dalam pencarian yang dilakukan pada Selasa (2/4/2025). 

    Operasi pencarian yang dilaksanakan di dua lokasi perumahan warga di Naypyidaw ini melibatkan empat personel Polri dan dua anjing pelacak K9.

    Kegiatan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu setempat, saat tim K9 mempersiapkan diri dan mengikuti apel sebelum berangkat menuju lokasi pencarian. Lokasi pertama yang mereka tuju adalah Site I, di mana anjing pelacak K9 Walet berhasil menemukan satu titik sumber bau yang diduga berasal dari korban.

    “Setelah K9 Walet menemukan titik bau di Site I, kami segera melakukan eksekusi dan berhasil menemukan satu korban perempuan yang sudah meninggal dunia,” jelas Iptu Erasmus, K9 Officer yang tergabung dalam tim tersebut. 

    Setelah berhasil mengeksekusi pencarian di Site I, tim K9 melanjutkan pencarian ke lokasi kedua, Site II, sekitar pukul 14.00 waktu Myanmar.

    Di sini, K9 Walet kembali menunjukkan hasil yang positif dengan menemukan titik bau yang diduga berasal dari korban lain.

    “Kami langsung menginformasikan temuan ini kepada tim penyelamat INASAR untuk segera melakukan evakuasi di lokasi tersebut,” tambah Iptu Erasmus.

    Tim K9 INASAR 1 terdiri dari empat personel Polri yang terdiri dari Iptu Erasmus sebagai K9 Officer, Aipda M. Sahid dan Bripka Hasan Musa sebagai handler K-9, serta Aipda Triyo Arbi yang bertugas sebagai veterinarian K-9.

    Dua anjing pelacak yang turut serta dalam pencarian ini, K9 Gizi dan K9 Walet, keduanya dalam kondisi sehat dan siap melanjutkan pencarian.

    Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara sahabat, serta bukti nyata dari peran serta Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional.

    Tim K9 INASAR 1 akan terus melanjutkan pencarian untuk memberikan pertolongan kepada korban yang masih terjebak dan memastikan bantuan yang maksimal dapat diberikan.

  • Ukraina-Rusia Kompak Mengeluh ke AS soal Serangan di Fasilitas Energi Masing-masing, Singgung Sanksi – Halaman all

    Ukraina-Rusia Kompak Mengeluh ke AS soal Serangan di Fasilitas Energi Masing-masing, Singgung Sanksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina dan Rusia mengeluh kepada Amerika Serikat (AS) tentang serangan terhadap lokasi energi masing-masing pada Selasa (1/4/2025).

    Kyiv meminta Washington untuk memperkuat sanksi terhadap Moskow karena “melanggar” perjanjian yang dibuat di Arab Saudi.

    Masing-masing pihak menuduh pihak lain melanggar kesepakatan yang seharusnya digunakan untuk menghentikan penembakan di lokasi energi, meskipun kesepakatan formal belum dibuat dan komitmen apa yang telah dilakukan masing-masing pihak masih belum jelas.

    Setelah pertemuan terpisah dengan pejabat AS, Gedung Putih mengatakan bahwa Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah guna melaksanakan kesepakatan untuk melarang serangan terhadap fasilitas energi Rusia dan Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Menteri Pertahanannya, Rustem Umerov, telah berhubungan dengan pejabat AS.

    “Kami telah menyampaikan semua informasi yang diperlukan tentang pelanggaran Rusia di sektor energi,” kata Zelensky dalam pidato malam hariannya, Selasa, dilansir The Moscow Times.

    Sebelumnya, Zelensky meminta Washington untuk memperkuat sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan.

    “Saya yakin kita telah sampai pada titik peningkatan dampak sanksi, karena saya yakin Rusia melanggar apa yang telah mereka janjikan kepada Amerika.”

    “Setidaknya apa yang telah dikatakan Amerika kepada kita, dan secara terbuka,” kata Zelensky dalam sebuah konferensi pers di Kyiv.

    “Dan kami sangat berharap bahwa Presiden (Donald) Trump memiliki semua alat yang tepat untuk meningkatkan tekanan sanksi pada pihak Rusia,” jelasnya.

    Zelensky mengatakan Ukraina tetap “siap” untuk gencatan senjata tanpa syarat dengan Rusia.

    Sementara itu, di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya membahas tuduhan “pelanggaran” Ukraina dalam pertemuan tertutup pejabat tinggi keamanan pada hari Selasa.

    Moskow juga mengatakan telah menyampaikan keluhannya kepada Washington.

    Kremlin: Tidak Ada Rencana Pertemuan Putin-Trump

    Kremlin pada hari Rabu mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memiliki rencana untuk mengunjungi Arab Saudi, tempat Donald Trump akan berkunjung dalam beberapa minggu mendatang.

    Hal ini sekaligus menepis spekulasi bahwa keduanya akan bertemu di sana selama kunjungan Presiden AS.

    Trump dan Putin telah mengadakan dua panggilan telepon sejak Februari tetapi belum bertemu langsung, sementara pejabat mereka telah mengadakan pembicaraan di Riyadh.

    Pada Senin (31/3/2025), Trump mengatakan bahwa ia dapat mengunjungi Arab Saudi paling cepat bulan depan.

    “Ini murni rencana kepala negara AS, sama sekali tidak terkait dengan Putin,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam jumpa pers harian dengan wartawan, dikutip dari Al Arabiya.

    “Putin, sejauh ini, tidak punya rencana seperti itu,” imbuhnya, seraya mengatakan bahwa tidak ada tanggal atau tempat pasti untuk “kemungkinan pertemuan” antara Putin dan Trump.

    Trump Menyalahkan Putin dan Zelensky

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky pada Minggu (30/3/2025).

    Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina saat ia berjuang untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

    Meskipun Trump menegaskan kepada wartawan bahwa “kami membuat banyak kemajuan,” ia mengakui bahwa “ada kebencian yang luar biasa” antara kedua pria tersebut, sebuah indikasi baru bahwa negosiasi mungkin tidak menghasilkan kesimpulan cepat seperti yang ia janjikan selama kampanye.

    ZELENSKY KUNJUNGI KHARKIV – Foto ini diambil pada Minggu (23/3/2025) dari publikasi resmi Kantor Presiden Ukraina, memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kiri) berjabat tangan dengan prajurit Ukraina saat ia mengunjungi komando Ukraina di Kharkiv pada Sabtu (22/3/2025). (Kantor Presiden Ukraina)

    Diberitakan AP News, Trump tengah berupaya mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Bulan lalu, Washington mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kyiv dan Moskow di Arab Saudi, mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan di Laut Hitam.

    Tetapi Moskow dan Kyiv sejak itu saling menuduh satu sama lain melakukan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur energi.

    Trump mulai menyuarakan kritiknya dalam wawancara dini hari dengan NBC News saat ia berada di Mar-a-Lago, klub pribadinya di Florida.

    Ia mengatakan “marah, kesal” karena Putin mempertanyakan kredibilitas Zelensky.

    Pemimpin Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan pemerintahan eksternal.

    Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yang sudah menghadapi sanksi keuangan berat, dan menggunakan tarif untuk melemahkan ekspor minyaknya.

    Presiden dari Partai Republik itu jarang mengkritik Putin, dan sebelumnya ia sendiri pernah menyerang kredibilitas Zelensky.

    Misalnya, Trump telah menyatakan bahwa Ukraina menyebabkan perang yang dimulai dengan invasi Rusia tiga tahun lalu, dan ia bersikeras bahwa Zelensky harus menyelenggarakan pemilu meskipun menurut konstitusi Ukraina hal itu ilegal untuk dilakukan selama darurat militer.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • AS Gunakan AI untuk Deportasi Mahasiswa Asing Pro Palestina dan Pro Hamas, Abed Ayoub: Berlebihan – Halaman all

    AS Gunakan AI untuk Deportasi Mahasiswa Asing Pro Palestina dan Pro Hamas, Abed Ayoub: Berlebihan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan mahasiswa telah menerima email yang menyatakan bahwa visa F1, M1, dan J1 mereka telah dibatalkan dan mereka harus mendeportasi diri mereka sendiri.

    Hal ini terjadi saat pemerintahan Trump menindak tegas aktivisme pro-Palestina dan aktivitas anti-Semit di kampus-kampus universitas.

    Pemerintah AS menggunakan teknologi AI untuk mengidentifikasi dan mendeportasi mahasiswa asing yang “tampaknya mendukung” Hamas dan kelompok lainnya.

    Program untuk memata-matai mahasiswa internasional dengan teknologi AI tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, kata pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada Axios.

    Lebih dari 300 mahasiswa internasional di AS telah dicabut visanya dalam waktu tiga minggu sejak inisiatif Departemen Luar Negeri tersebut.

    Times of India mengatakan bahwa mahasiswa internasional menerima email yang menyatakan bahwa visa mereka telah dibatalkan, dan meminta mereka untuk mendeportasi diri menggunakan Aplikasi Rumah CBP.

    “Pada suatu saat, saya harap kita kehabisan karena kita telah menyingkirkan mereka semua,” kata Rubio pada tanggal 27 Maret.

    “Namun, kita mencari orang-orang gila yang merusak segalanya setiap hari.”

    Ia menambahkan, “Ngomong-ngomong, saya mendorong setiap negara untuk melakukan itu, karena menurut saya sangat gila mengundang mahasiswa ke negara Anda yang datang ke kampus Anda dan mengacaukannya”, menurut laporan New York Times.

    Secara total, menurut Laporan Pintu Terbuka 2024, AS menampung rekor 1,1 juta mahasiswa internasional pada tahun akademik 2023-24, dengan lebih dari 330.000 dari India.

    Visa F1 diperuntukkan bagi mahasiswa akademis, M1 untuk mahasiswa kejuruan, dan J1 untuk pengunjung pertukaran ke AS.

    Akun media sosial sedang dipindai untuk mencari bukti dugaan simpati yang diungkapkan setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 , Axios melaporkan.

    Seorang pengacara imigrasi mengatakan kepada The Times of India bahwa email tersebut tidak hanya dikirimkan kepada mahasiswa internasional yang berpartisipasi secara fisik dalam protes kampus tetapi juga mereka yang mungkin saja membagikan atau menyukai unggahan yang dianggap “anti-nasional”.

    Pengiriman email deportasi mandiri kepada mahasiswa internasional meningkat setelah adanya arahan internal pada tanggal 25 Maret oleh Rubio, yang mengarahkan peninjauan wajib atas akun media sosial mahasiswa asing di AS dan juga pelamar, kata pengacara imigrasi kepada TOI.

    Pindai Media Sosial

    TRUMP BATALKAN VISA – Momen Donald Trump menandatangai sejumlah perintah eksekutif baru pada hari Senin (27/1/2025). Pada hari Rabu (30/1/2025) Trump mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan visa studi bagi staf akademisi atau mahasiswa asing yang terlibat dalam unjuk rasa Pro-Palestina (Tangkap Layar Youtube/ Straight Arrow News)

    Sebagai bagian dari upaya ini, peninjauan dengan bantuan AI telah dan sedang dilakukan pada ribuan akun media sosial pemegang visa pelajar, yang secara signifikan memperketat pengawasan pemerintah terhadap warga negara asing.

    Hal ini terjadi karena di AS, berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan tahun 1952, Menteri Luar Negeri memiliki wewenang untuk mencabut visa orang asing yang dianggap sebagai ancaman.

    Jika ditemukan “informasi yang merendahkan”, Unit Pencegahan Penipuan akan mengambil tangkapan layar apabila pelamar mengubah kehadiran daring mereka. Bahkan tanpa konten yang bermasalah, catatan tempat peninjauan dilakukan harus dinyatakan dalam catatan, tambah laporan TOI.

    Pihak berwenang juga memeriksa basis data internal untuk mengidentifikasi pemegang visa yang ditangkap tetapi tetap berada di AS di bawah pemerintahan Biden sebelumnya.

    Dalam pemberitahuan pencabutan visa, Departemen Luar Negeri AS memberi tahu mahasiswa bahwa, tanpa status imigrasi yang sah, mahasiswa tersebut mungkin akan ditahan, atau harus membayar denda atau tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan visa. Paspor AS mereka harus diserahkan ke kedutaan AS untuk pembatalan visa secara fisik.

    Namun, kebijakan saat ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya mengenai pencabutan visa bagi pelajar, di mana pelajar F-1 dan J-1 memegang visa hingga “Duration of Status” (D/S), yang sering tercantum pada Catatan Kedatangan/Keberangkatan I-94, yang berarti mereka dapat tinggal di AS selama memiliki status visa terkini dan dokumen terkait. Di bawah pemerintahan Trump, pelajar mengalami pencabutan visa dan pengusiran langsung dari AS.

    Sejak Oktober 2023, pejabat federal telah memindai profil 100.000 individu dalam Sistem Pertukaran Pelajar Pengunjung untuk menentukan apakah ada visa yang dicabut karena partisipasi dalam protes, penangguhan, atau penangkapan.

    Setelah diberitahu tentang penangguhan atau penangkapan, petugas konsuler memutuskan pencabutan visa.

    “Kami benar-benar tidak menemukan pencabutan visa sama sekali selama pemerintahan Biden,” kata seorang pejabat kepada Axios, yang menyebutnya sebagai “sikap menutup mata terhadap penegakan hukum”.

    Marco Rubio telah mendorong pencabutan visa tersebut hanya delapan hari setelah serangan 7 Oktober, dengan menyatakan, “Kami melihat orang-orang berbaris di universitas-universitas kami dan di jalan-jalan negara kami…menyerukan Intifada, merayakan apa yang telah dilakukan Hamas… Orang-orang itu harus pergi.”

    Donald Trump menyuarakan sikap ini pada tanggal 30 Januari: “Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami memberi peringatan. Kami akan menemukan Anda, dan kami akan mendeportasi Anda.”

    Perintah eksekutif yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari juga merujuk pada warga negara asing yang “mengancam keamanan nasional dan menganut ideologi kebencian.”

    Di tengah tindakan keras ini, beberapa organisasi mahasiswa di AS mulai merasa khawatir.

    “Hal ini seharusnya membuat semua warga Amerika waspada. Ini adalah masalah Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara, dan pemerintah akan bertindak berlebihan,” kata Abed Ayoub, kepala Komite Antidiskriminasi Amerika-Arab.

    “Orang Amerika tidak akan menyukai ini. Mereka akan menganggapnya sebagai pengorbanan hak kebebasan berbicara demi negara asing.”