Category: Tribunnews.com Internasional

  • Dituduh Ukraina Bantu Pasukan Rusia, China Ogah Disamakan dengan AS yang Kirim Bantuan Militer – Halaman all

    Dituduh Ukraina Bantu Pasukan Rusia, China Ogah Disamakan dengan AS yang Kirim Bantuan Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – China ogah disamakan dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat setelah dituduh mengirim pasukan ke Rusia untuk berperang melawan Ukraina.

    Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim pihaknya telah menangkap dua warga negara China yang berperang untuk Rusia.

    “Militer kami menangkap dua warga negara Tiongkok yang sedang bertempur di tentara Rusia,” kata Zelensky melalui akun Telegramnya, Zelenskiy / Official, Selasa (8/4/2025).

    Menanggapi pernyataan Zelensky, Kementerian Luar Negeri China mendesak warganya untuk menghindari zona konflik dan menahan diri dari berpartisipasi dalam perang.

    “Pihak Tiongkok sedang memverifikasi informasi yang relevan dengan pihak Ukraina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian, dikutip dari AFP.

    “Pemerintah Tiongkok selalu meminta warganya untuk menjauh dari wilayah konflik bersenjata (dan) menghindari keterlibatan dalam konflik bersenjata dalam bentuk apa pun,” lanjutnya.

    Lin Jian menegaskan bahwa posisi China terkait krisis di Ukraina sudah sangat jelas dan tegas.

    Ukraina, kata Lin Jian, harus memandang dengan benar upaya dan peran konstruktif China dalam mendorong penyelesaian konflik.

    Beijing menegaskan bahwa mereka adalah pihak netral dalam konflik tersebut dan menyangkal mengirim bantuan mematikan ke kedua pihak.

    Bahkan, China enggan disamakan dengan AS dan sekutu Baratnya yang sering mengirimkan senjata mematikan kepada pihak-pihak yang berseteru.

    Zelensky Buat Tuduhan Baru

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa Kyiv memiliki rincian setidaknya 155 warga negara China yang dikerahkan ke garis depan oleh tentara Rusia.

    Zelensky menambahkan bahwa Beijing tahu Rusia sedang merekrut warganya untuk berperang di Ukraina.

    Klaim tersebut muncul beberapa jam setelah Beijing menolak gagasan bahwa warga negara China telah direkrut dalam jumlah besar untuk berperang dengan Rusia.

    “Masalah ‘China’ serius. Ada 155 orang dengan nama dan rincian paspor yang berperang melawan Ukraina di wilayah Ukraina,” kata Zelensky kepada wartawan di Kyiv, dikutip dari France24.

    Sebuah dokumen yang dibagikan oleh seorang pejabat senior Ukraina berisi dugaan nama dan rincian paspor dari 168 warga negara China yang menurut Kyiv telah direkrut oleh tentara Rusia, menurut intelijennya.

    Zelensky mengatakan ia yakin ada “lebih banyak lagi” dan informasi lebih lanjut sedang dikumpulkan.

    “Jelas bagaimana mereka merekrut orang-orang Rusia. Salah satu skemanya adalah melalui media sosial, khususnya TikTok dan jejaring sosial Tiongkok lainnya, tempat orang-orang Rusia mendistribusikan iklan,” kata Zelensky.

    Presiden Ukraina mengatakan Rusia berusaha “menyeret” China ke dalam perang di Ukraina, seraya mencatat bahwa Moskow telah memperluas konflik dengan merekrut pasukan Korea Utara untuk berperang di pihaknya.

    “Ini adalah kesalahan kedua Rusia. Yang pertama adalah Korea Utara. Mereka menyeret negara lain ke dalam perang.”

    “Saya yakin mereka sekarang menyeret China ke dalam perang ini,” kata Zelensky.

    Ia menambahkan bahwa Ukraina siap menukar dua tawanan perang China dengan tentara Ukraina yang ditangkap.

    (*)

  • Mayoritas Warga AS Ternyata ‘Benci’ Israel, Pew Research Center: Dukung Rakyat Gaza Palestina – Halaman all

    Mayoritas Warga AS Ternyata ‘Benci’ Israel, Pew Research Center: Dukung Rakyat Gaza Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mayoritas warga Amerika Serikat (AS) rupanya tidak mendukung atau berpandangan buruk pada Israel, terutama atas genosida di Gaza Palestina.

    Hal itu merupakan hasil dari jajak pendapat atau hasil survei terbaru Pew Research Center yang dipublikasikan pada hari Selasa (8/4/2025).

    Menurut badan survei tersebut, hal ini menandai peningkatan 11 poin sejak Maret 2022.

    Selain itu, dalam hasil survey, jumlah orang dewasa AS yang menyuarakan pandangan yang sangat tidak baik terhadap Israel meningkat sekitar dua kali lipat selama periode ini.

    Menurut jajak pendapat, mayoritas warga AS, sekitar 62 persen, memberikan dukungan pada Palestina dan menentang pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS.

    Lantas 49 persen sangat menentang.

    Dan 22 persen tidak yakin, sementara 15 persen mendukung.

    Bahkan di kalangan Republik, 44 persen menentang kontrol AS atas Gaza, dibandingkan dengan hanya 27 persen yang mendukung gagasan tersebut.

    “Selain itu, 38 persen warga AS tidak yakin Presiden (Donald Trump) akan meneruskan kebijakan ini,” bunyi hasil survey Pew lainnya.

    Partai Demokrat relatif bersatu dalam penentangan mereka, dengan 80 persen menentang tindakan tersebut (upaya AS ambil alih Gaza), termasuk 72 persen yang sangat menentangnya.

    Jajak pendapat itu juga menunjukkan bahwa 31 persen orang Amerika meyakini Trump terlalu bias terhadap Israel, dibandingkan dengan 29 persen yang meyakini dia berimbang, dan 37 persen yang tidak yakin.

    Sebagai perbandingan, Juli 2024 lalu, 21 persen warga Amerika meyakini mantan Presiden Joe Biden terlalu memihak pada Israel.

    20 persen meyakini ia terlalu memihak pada Palestina, 18 persen mengatakan ia mencapai keseimbangan yang tepat, dan 40 persen tidak yakin.

    Di semua partai, setidaknya sepertiga dari masing-masing koalisi tidak yakin tentang penanganan Trump terhadap hubungan ini. 

    Sementara sekitar setengah dari Partai Republik percaya Trump telah mencapai keseimbangan (terkait penindasan di Palestina oleh Israel) yang tepat (51 persen).

    Persentase yang sama dari Partai Demokrat (50 persen) percaya bahwa Trump terlalu memihak Israel.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Elon Musk Ngambek, Blak-Blakan Kritik Tarif Impor yang Diterapkan Presiden Trump – Halaman all

    Elon Musk Ngambek, Blak-Blakan Kritik Tarif Impor yang Diterapkan Presiden Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Elon Musk, miliarder kondang asal AS yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) melontarkan kritikan pedas ke Presiden Donald Trump pasca memberlakukan tarif impor ke beberapa negara.

    Dalam media sosial X, Musk secara blak-blakan menolak kebijakan tersebut.

    Ia menuding kebijakan baru yang diterapkan Trump hanya membawa dampak buruk bagi sejumlah industri, termasuk bisnis otomotif miliknya yakni Tesla.

    Ini lantaran banyak komponen Tesla yang harus diimpor dari China, sebagaimana dikutip dari BBC International.

    Tesla yang mengandalkan beberapa komponen dari luar negeri bisa merasakan dampaknya, karena harga bahan baku dan suku cadang menjadi lebih mahal.

    Pada gilirannya kebijakan ini meningkatkan biaya produksi. Dengan adanya tarif tinggi, Tesla dan produsen mobil lainnya mungkin kesulitan bersaing di pasar internasional.

    Membatasi ekspansi mereka ke pasar luar negeri, di mana mereka bergantung pada tarif yang lebih rendah untuk tetap kompetitif dalam harga.

    Tak hanya itu, tarif tinggi yang diberlakukan oleh Trump juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada keputusan investasi jangka panjang.

    Alasan ini yang membuat Elon Musk murka, hingga sepanjang akhir pekan lalu Musk mendorong kebijakan ‘zero-tariff’.

    “Saya berharap akan ada kesepakatan bahwa baik Eropa maupun Amerika Serikat harus bergerak secara ideal, menurut pandangan saya, menuju situasi tanpa tarif, yang secara efektif menciptakan zona perdagangan bebas antara Eropa dan Amerika Utara,” kata Musk.

    “Itulah yang saya harapkan terjadi. Selain itu, kebebasan yang lebih besar bagi orang untuk berpindah antara Eropa dan Amerika Utara jika mereka ingin bekerja di Eropa, jika mereka ingin bekerja di Amerika, menurut saya mereka seharusnya diizinkan melakukannya. Jadi, itu tentu saja merupakan saran saya kepada presiden,” tambahnya.

    Postingan tersebut adalah yang terbaru dalam serangkaian komentar anti-tarif dari Musk.

    Dia berpendapat, Amerika seharusnya membangun sistem “tarif nol” dengan Eropa.

    Lebih lanjut, selain mencuitkan kalimat kritikan, Musk juga membagikan klip video sindiran sarkas atas kebijakan Trump.

    Video yang ditonton lebih dari 6 juta kali itu menunjukkan ekonom konservatif Milton Friedman menjelaskan pentingnya kemudahan dalam impor dan ekspor global dalam menjaga sistem harga.

    Musk Ejek Penasihat Trump

    Tak hanya Trump, dalam beberapa hari terakhir, Musk pun secara terbuka mengecam sesama penasihat Trump, Peter Navarro, yang membantu merancang rencana tarif.

    Ia menyebutnya sebagai seseorang dengan “gelar Ivy League” yang “tidak membangun apa pun”.

    Musk secara langsung mempertanyakan “keahliannya dalam bidang manufaktur dan perdagangan”.

    “Navarro benar-benar orang bodoh. Apa yang dia katakan di sini terbukti salah,” kata Musk di media sosial.

    Hingga kini presiden Trump belum memberikan komentar apapun terkait cuitan Elon Musk.

    Sementara itu Navarro menyebut Trump sebagai “perakit mobil” yang mencoba “mempertahankan kepentingannya”.

    “Dia (Musk) bukan produsen mobil. Dia hanya perakit mobil. Tesla mendapatkan suku cadang mobil dari negara asing,” sindir Navarro, seperti dikutip The Asian Post dari Insider Business.

    “Anak laki-laki akan menjadi anak laki-laki dan kami akan membiarkan pertengkaran publik mereka berlanjut,” tutupnya.

    Elon Musk Rugi Bandar

    Terpisah, pasca presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor Kekayaan Elon Musk dilaporkan turun di bawah 300 miliar dolar AS.

    Penurunan ini adalah pertama kalinya yang dialami Musk sejak November 2024.

    Melansir dari Mint, penerapan tarif resiprokal Trump menjadi biang kerok anjloknya harta CEO Tesla tersebut.

    Ini lantaran kebijakan tarif Trump telah menyebabkan anjloknya pasar saham di Negeri Paman Sam dan seluruh dunia.

    Termasuk berdampak terhadap saham Tesla, yang merupakan sebagian besar sumber kekayaan Musk.

    Meski kekayaan bersihnya Musk menyusut turun 135 miliar dolar AS menjadi 298 miliar dolar AS, namun Musk tetap tercatat sebagai orang terkaya di dunia.

    Unggul tipis dengan harga orang terkaya kedua di dunia, yakni CEO Meta Mark Zuckerberg yang saat ini kekayaannya mencapai 144 miliar dolar AS.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

    Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH – Arab Saudi menunda pemberian visa menjelang musim Haji. 

    Pembekuan tersebut berlaku untuk visa kunjungan bisnis (entri tunggal dan ganda), visa e-turis, dan visa kunjungan keluarga. 

    Kebijakan penundaan itu berlaku mulai 13 April 2025.

    Berikut Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia yang terdampak kebijakan tersebut:

    Tribunnews.com menghimpun informasi dari Gulf News dan ARY News.

    Pihak berwenang Saudi mengatakan bahwa langkah-langkah baru ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan koordinasi selama haji.

    Basil Al-Sisi dari Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir mengatakan dalam wawancara yang disiarkan televisi bahwa larangan tersebut menargetkan negara-negara yang diidentifikasi berkontribusi terhadap krisis tahun lalu.

    Terkait hal ini, Arab Saudi telah memperbarui pedoman visa umrah. Visa akan dikeluarkan setiap tahun mulai tanggal 14 Dzulhijjah hingga 1 Syawal. 

    Jemaah dapat masuk antara tanggal 14 Dzulhijjah hingga 15 Syawal, dan harus meninggalkan tempat ibadah paling lambat tanggal 1 Dzulqaidah.

    Para pejabat menegaskan kembali bahwa semua peziarah harus memperoleh jenis visa yang sesuai untuk perjalanan keagamaan dan memperingatkan tindakan hukum terhadap pelanggar.

    Alasan Penundaaan Visa

    Pengendalian Kapasitas Jemaah Haji dan Keamanan

    Arab Saudi telah memberlakukan aturan yang lebih ketat untuk pelaksanaan ibadah haji guna menghindari kepadatan yang berpotensi membahayakan keselamatan para jemaah.

    Menghindari Penggunaan Visa Non-Haji untuk Keperluan Haji

    Menurut anggota Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir, Basil Al Sisi, langkah penangguhan visa ini diambil setelah ditemukan penggunaan visa non-haji oleh sejumlah pengunjung dari negara-negara tersebut untuk melakukan ibadah haji pada musim haji tahun lalu. Hal ini menyebabkan krisis dan mengganggu sistem.

    Pencegahan Pekerjaan Ilegal

    Alasan lainnya adalah untuk mengantisipasi penggunaan visa untuk pekerjaan ilegal. Sebelumnya, beberapa pelancong ditemukan menggunakan visa bisnis atau keluarga untuk melakukan pekerjaan ilegal yang melanggar peraturan dan memengaruhi pasar tenaga kerja di Arab Saudi.

    Daftar Negara

    Yaitu: 

    India

    Mesir

    Pakistan

    Yaman

    Tunisia

    Maroko

    Yordania

    Nigeria

    Aljazair

    Irak

    Sudan

    Bangladesh

    Libya

  • Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri – Halaman all

    Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri – Halaman all

    Tarif Trump Berisiko Sebabkan Inflasi dan Resesi Ekonomi AS Sendiri

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump , yang diumumkannya pada Rabu (9/4/2025) sebagai “Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi,” akan mengawali era baru dalam perdagangan global sekaligus meningkatkan kekhawatiran inflasi dan resesi bagi ekonomi AS .

    Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif timbal balik yang luas pada lebih dari 180 negara, mulai dari 10 persen hingga 50%, untuk mengakhiri praktik perdagangan, yang menurut pemerintahannya tidak adil.

    Pemerintahan Trump bermaksud menghasilkan hampir $700 miliar melalui tarif tambahan ini untuk membiayai pemotongan pajak bagi orang kaya.

    Tetapi para ekonom memperingatkan kalau hal ini akan mengakibatkan biaya impor yang lebih tinggi dan menaikkan harga bagi konsumen akhir sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Trump mengklaim AS “diperas” oleh semua negara, kawan atau lawan, dan bermaksud merevitalisasi produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan asing melalui tarif ini.

    Presiden AS lalu menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif pada sektor otomotif, baja, dan aluminium serta tarif pada Kanada, Meksiko, dan China karena dugaan perdagangan gelap fentanil dan masuknya migran tak berdokumen ke AS.

    Presiden AS juga menunjuk negara-negara yang memiliki defisit perdagangan luar negeri dengan AS, yang menunjukkan kalau mereka tidak cukup membeli produk buatan Amerika.

    Sebagai informasi, Impor AS mencapai $4,1 triliun, dan ekspor mencapai $3,2 triliun tahun lalu, menurut Departemen Perdagangan AS.

    Khusus untuk China, AS awalnya mematok tarif 34% sebelum menaikkannya menjadi 104 persen hanya dalam beberapa hari.

    Adapun Uni Eropa dipatok tarif impor sebesar 20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, Jepang 24%, India 26%, Korea Selatan 25%, Thailand 36%, Swiss 31%, Indonesia 32%, Malaysia 24%,
    Kamboja 49%, Afrika Selatan 30%, Bangladesh 30%, dan Israel 17?lam tarif timbal balik.

    Beberapa negara, seperti Turki, Inggris, Brasil, Australia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Mesir, dan Arab Saudi, masing-masing dikenakan tarif timbal balik sebesar 10%.

    Hal yang mengejutkan, beberapa negara yang paling terkena sanksi di dunia, yaitu Rusia, Kuba, Belarus, dan Republik Demokratik Korea, tidak dikenakan tarif timbal balik, sementara Kepulauan Heard dan McDonald yang tidak berpenghuni di Australia disertakan.

    PRESIDEN AS – Tangkapan layar YouTube White House pada Rabu (26/3/2025) yang menunjukkan Presiden Trump Singgah Bertemu Duta Besar AS pada Selasa (25/3/2025). Trump menanggapi sebuah artikel di The Atlantic yang mengungkapkan bahwa percakapan pejabat keamanan nasional AS tentang rencana menyerang Houthi Yaman bocor di sebuah grup chat. (Tangkapan layar YouTube White House)

    Dampak Tarif Trump Bagi AS

    Lab Anggaran di Yale memperkirakan kalau tarif Trump akan menyebabkan inflasi meningkat dan membebani biaya rata-rata $3.800 per rumah tangga di AS.

    Anderson Economic Group memperkirakan kalau tarif otomotif sebesar 25% yang diberlakukan Trump akan menambah biaya sebesar $2.500 hingga $5.000 untuk mobil-mobil Amerika berbiaya terendah dan hingga $20.000 untuk beberapa model impor.

    Perkiraan biaya tarif otomotif bagi konsumen akhir di AS adalah $30 miliar untuk tahun pertama.

    Sementara itu, inflasi AS terakhir tercatat sebesar 0,2% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan pada bulan Februari.

    Menurut Boston Fed, dampak tarif pada inflasi AS diperkirakan akan menyebabkan peningkatan 1,4 hingga 2,2 poin persentase, yang selanjutnya membatasi kemampuan Fed (Bank Federal AS) untuk memerangi inflasi.

    Kepercayaan konsumen di AS telah menurun sejak Trump menjabat pada 20 Januari, dengan indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan mencapai titik terendah sejak November 2022 di angka 57,9, sementara ekspektasi inflasi konsumen jangka pendek naik menjadi 4,9%, level tertinggi sejak waktu yang sama.

    Mengenai pertumbuhan ekonomi, Fitch Ratings memperkirakan bahwa AS akan tumbuh lebih lambat dari tingkat yang diproyeksikan sebesar 1,7% pada bulan Maret karena adanya tarif Trump, sementara Oxford Economics memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS sebesar 1,4% tahun ini.

    Departemen Perdagangan AS mengatakan ekonomi AS tumbuh 2,8% tahun lalu, menandai perbedaan mencolok dalam proyeksi pertumbuhan tahun ini sejak masa jabatan kedua Trump dimulai pada bulan Januari.

    Analisis lembaga pemikir Tax Foundation yang berkantor pusat di Washington menunjukkan bahwa tarif Trump diperkirakan menghasilkan $3,2 triliun selama dekade berikutnya tetapi mengakibatkan kerugian 0,8?lam produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

     

    (oln/anews/*)

  • Mayoritas Warga AS Ternyata ‘Benci’ Israel, Pew Research Center: Dukung Rakyat Gaza Palestina – Halaman all

    MUI Kritik Sikap Presiden Prabowo Soal Evakuasi Warga Gaza, Dianggap Dukung Rencana Israel dan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia.

    Padahal dukungan terhadap upaya evakuasi tersebut justru membantu Israel dan Amerika Serikat (AS) mencapai tujuannya yang sedari awal berencana mengosongkan Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Rabu (9/4/2025).

    Rencana pengosongan Gaza untuk tujuan relokasi ini semula diajukan oleh Presiden AS Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah. 

    Namun rencana ini ditentang banyak pihak karena upaya relokasi hanya dijadikan tipu muslihat untuk menutupi upaya Israel menguasai wilayah Gaza.

    Anwar Abbas memandang jika rencana relokasi diwujudkan, maka Israel justru lebih leluasa menduduki Gaza dan menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka kuasai.

    Bila ini terjadi, cepat atau lambat wilayah Gaza akan dicaplok masuk ke dalam negara Israel yang selama ini dicita-citakan zionis.

    Ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar belajar dari sejarah, dan cerdas menerapkan strategi melawan manuver Israel. Sebab hal serupa pernah terjadi pada kota Yerussalem yang dulunya dikuasai rakyat Palestina, tapi kini kota itu diduduki Israel dan dijadikan ibu kota negeri zionis.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” ucapnya.

    Anwar Abbas menegaskan, jika semangat kemanusiaan yang digaungkan Prabowo berkutat pada pengobatan dan perawatan rakyat Gaza yang terluka, maka hal itu harus dilakukan di Gaza, bukan tempat lain.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” ungkap Anwar Abbas.

    Prabowo Siap Tampung Rakyat Gaza di Indonesia

    Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menampung warga Gaza, Palestina yang menjadi korban luka-luka imbas agresi militer Israel. 

    Khususnya anak – anak yang menjadi yatim piatu, mereka yang alami trauma, ataupun warga Gaza yang memang berkeinginan dievakuasi ke Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara, Rabu (9/4/2025).

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” kata Prabowo. 

    Prabowo menyatakan sudah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI untuk mengkomunikasikan rencana ini dengan pihak Palestina dan negara lain guna membahas mekanisme evakuasi.

    Namun Prabowo menegaskan evakuasi ini hanya bersifat sementara. Warga Palestina yang sudah sehat dan di saat bersamaan kondisi Gaza lebih aman, maka mereka harus kembali ke daerah asalnya. 

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” jelas dia. 

    Ia menyatakan, peran aktif Indonesia bukan hanya sebatas bentuk solidaritas, tapi juga diwujudkan lewat komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” pungkasnya.

     

     

  • AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur – Halaman all

    AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur – Halaman all

    AS Mau Tarik Mundur 10.000 Tentara dari Pintu Rusia, Daya Cegah NATO Melemah di Eropa Timur
     
    TRIBUNNEWS.COM – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan perubahan signifikan dalam postur militernya dalam konteks peran mereka di aliansi negara-negara NATO.

    AS dilaporkan mempertimbangkan penarikan hingga 10.000 tentara dari Eropa Timur, menurut beberapa sumber yang mengetahui wacana tersebut.

    Eropa Timur merupakan pintu depan Rusia, negara yang diwaspadai negara-negara NATO merujuk aksi ekspansi pasukan Moskow di Ukraina.

    Perkembangan ini, yang dilaporkan oleh NBC News, Selasa (8/4/2025), terjadi hanya tiga tahun setelah pemerintahan Biden memperkuat wilayah tersebut dengan pasukan tambahan pada tahun 2022 untuk melawan invasi Rusia ke Ukraina.

    Para pejabat Eropa telah menyatakan kekhawatiran, memperingatkan kalau langkah tersebut dapat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani di tengah meningkatnya ketegangan.

    Seth Jones, wakil presiden senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional [CSIS], telah memperingatkan bahwa “pengurangan pasukan Amerika akan melemahkan pencegahan,” sebuah pernyataan yang menggarisbawahi risiko besar bagi NATO.

    AS Bukan Lagi Penyelamat NATO

    Potensi penarikan mundur pasukan AS ini menandakan perubahan yang dapat membentuk kembali lanskap operasional NATO dan prioritas strategis Amerika, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang logistik, teknologi, dan papan catur geopolitik yang lebih luas.

    Momen ini bermula pada Februari 2022, ketika invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina memicu respons cepat AS.

    Presiden AS saat itu, Joe Biden mengizinkan pengerahan sekitar 20.000 pasukan tambahan ke Eropa Timur, sehingga total kehadiran Amerika di benua itu menjadi sekitar 100.000.

    Pengerahan pasukan ini, yang terpusat di negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik, bertujuan untuk meyakinkan sekutu NATO dan mencegah agresi Rusia lebih lanjut.

    Apa saja rincian pasukan AS di Eropa?

    “Pasukan tersebut mencakup gabungan infanteri, unit lapis baja, dan aset penerbangan, yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan di sepanjang sisi timur NATO,” tulis ulasan situs militer BM.

    Kini, dengan Pentagon yang mempertimbangkan pengurangan hingga setengah dari lonjakan tahun 2022 itu, implikasi terhadap kesiapan militer dan kohesi aliansi menjadi semakin jelas.

    Dari sudut pandang logistik, penarikan 10.000 tentara dari Eropa Timur akan memerlukan pemisahan unit dan peralatan yang cermat.

    Meskipun rincian pastinya masih dirahasiakan, data publik memberikan beberapa petunjuk tentang jejak AS saat ini.

    Pada pertengahan tahun 2024, Komando Eropa Amerika Serikat [EUCOM] mengawasi sekitar 65.000 pasukan AS yang ditugaskan secara permanen, ditambah dengan pasukan rotasi yang meningkatkan jumlah total menjadi lebih dari 100.000 selama puncak penempatan pasukan terkait situasi Perang Ukraina. 

    Polandia menjadi tuan rumah sebagian besar pasukan AS ini, dengan Komando Depan Korps V di Poznań yang berfungsi sebagai pusat perencanaan operasional.

    Sementara itu, Rumania mendukung kehadiran bergilir unit Stryker —pasukan infantri AS yang sangat mobile yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja beroda Stryker, platform seberat 19 ton yang dipersenjatai dengan meriam 30 mm atau rudal anti-tank Javelin, yang mampu melaju hingga kecepatan 60 mil per jam.

    Unit-unit ini, yang dirancang untuk pengerahan cepat, telah menjadi kunci bagi strategi pencegahan NATO.

    “Penarikan pasukan AS dapat berarti pengurangan formasi unit infanteri tersebut, yang berpotensi mengurangi kemampuan Angkatan Darat untuk merespons krisis di wilayah tersebut dengan cepat,” ulas BM menjelaskan risiko yang dihadapi kalau AS benar-benar mengurangi jumlah pasukan mereka di Eropa.

    Pertahanan Eropa Bakal Melemah

    Konsekuensi jika AS menarik sebagian pasukannya ini bukan sekadar angka prajurit, tetap juga memengaruhi kekuatan persenjataan Eropa.

    “Kehadiran AS mencakup kemampuan penting seperti sistem pertahanan udara Patriot, yang dikerahkan di Polandia sejak 2022 untuk melawan ancaman rudal Rusia,” kata BM.

    Patriot, sistem persenjataan jarak jauh dan ketinggian tinggi, dapat melacak dan mencegat rudal balistik pada jarak lebih dari 100 mil, menawarkan perisai terhadap rudal Iskander yang ditempatkan Rusia di Kaliningrad, hanya 300 mil dari Warsawa. 

    “Menghapus sebagian saja dari aset ini dapat meninggalkan celah dalam payung pertahanan NATO, yang memaksa sekutu untuk memikirkan kembali penempatan mereka sendiri,” ulas BM.

    Demikian pula, Resimen Kavaleri ke-2 AS, yang bermarkas di Jerman tetapi sering bergiliran di Eropa Timur, mengerahkan infanteri berkuda Stryker.

    “Penarikannya yang potensial dapat mengurangi kehadiran pasukan darat yang telah menenangkan negara-negara seperti Lithuania, di mana kenangan pendudukan Soviet masih terasa kuat,” kata laporan itu.

    Drone MQ-9 Reaper AS saat terbang di udara. Drone dengan kemampuan pengintaian dan penyerangan ini diklaim kelompok Houthi Yaman sudah lima yang mereka tembak jatuh sejak operasi blokade Laut Merah dilaksanakan. (khaberni/HO)

    Lebih Andalkan Teknologi Ketimbang Pasukan Lapangan

    Selain pengerahkan pasukan di lapangan, Pentagon mengisyaratkan memberi pertimbangan ke NATO untuk kemungkinan pergeseran ke arah solusi yang digerakkan oleh teknologi. 

    Selama dekade terakhir, militer AS telah berinvestasi besar dalam sistem tanpa awak, pengawasan satelit, dan kemampuan serangan presisi untuk mengimbangi tenaga manusia tradisional.

    Drone MQ-9 Reaper, misalnya, telah menjadi andalan operasi Amerika di seluruh dunia.

    Dengan lebar sayap 66 kaki dan jangkauan 1.150 mil, Reaper dapat terbang hingga 24 jam, melepaskan rudal Hellfire atau melakukan penyisiran intelijen.

    Di Eropa Timur, platform semacam itu telah mendukung pemantauan NATO terhadap pergerakan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina.

    Inisiatif Replicator Pentagon, yang diluncurkan pada tahun 2023, bertujuan untuk mengerahkan ribuan pesawat nirawak berbiaya rendah pada tahun 2026, yang berpotensi memungkinkan AS untuk mempertahankan kewaspadaan situasional bahkan dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit.

    “Jika penarikan (pasukan manusia oleh AS) ini berlanjut, hal itu dapat mempercepat penyebaran sistem tersebut, yang mencerminkan tren yang lebih luas dalam menggantikan kehadiran manusia dengan mesin.

    Sistem Rudal Polandia yang di kota Rzeszow yang akan dipindah AS ke Ukraina, namun ditolak karena menjadi pengaman logistik militer untuk Ukraina (CZYTAJRZESZOW.PL – BEZPIECZEŃSTWO)

    Negara-Negara Eropa Tersentak

    Namun, sekutu Eropa mungkin tidak melihat pesawat nirawak dan satelit sebagai pengganti penuh bagi tentara lapangan.

    Wacana AS ini kemudian menyentak negara-negara Eropa untuk lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri.

    Polandia, yang telah muncul sebagai poros pertahanan timur NATO, telah memperkuat militernya sendiri dalam beberapa tahun terakhir.

    Angkatan Bersenjata Polandia kini beranggotakan lebih dari 200.000 personel aktif, didukung oleh anggaran pertahanan sebesar $14 miliar pada tahun 2025—sekitar 4 persen dari PDB, dua kali lipat dari pedoman NATO sebesar 2%.

    Persenjataan Polandia meliputi 250 tank Leopard 2, raksasa buatan Jerman yang beratnya 62 ton, dan dipersenjatai dengan meriam laras halus 120 mm, yang mampu menembus lapisan baja modern pada jarak hingga 3 mil.

    Rumania juga telah melangkah maju, menjadi tuan rumah bagi situs pertahanan rudal Aegis Ashore milik NATO sejak 2016, versi darat dari sistem pencegat SM-3 milik Angkatan Laut.

    Namun, negara-negara ini bergantung pada integrasi AS untuk memaksimalkan efektivitas mereka.

    “Penarikan pasukan AS dapat mendorong mereka untuk mempercepat latihan gabungan atau membeli perangkat keras tambahan, meskipun keterbatasan anggaran dan jadwal produksi dapat membatasi kelincahan mereka.\,” tulis ulasan BM

    Negara-negara Baltik—Estonia, Latvia, dan Lithuania—menghadapi kenyataan yang lebih pahit.

    Dengan jumlah penduduk gabungan hanya 6 juta jiwa, militer mereka kecil tetapi tangguh. Estonia, misalnya, memiliki K9 Thunder, howitzer gerak sendiri Korea Selatan dengan meriam 155 mm dan jangkauan 25 mil, yang diperoleh pada tahun 2024 untuk memperkuat pencegahannya terhadap pasukan Rusia yang berkekuatan 700.000 orang di Ukraina.

    Sebagai konteks, negara-negara ini telah menjadi tuan rumah bagi unit-unit rotasi AS seperti Brigade Lintas Udara ke-173, pasukan terjun payung yang dilatih untuk diterjunkan dengan cepat ke zona-zona yang diperebutkan.

    “Kehilangan pertahanan Amerika itu dapat mengungkap kerentanan, terutama mengingat kedekatan Rusia—perbatasannya dengan Lithuania terletak hanya 150 mil dari Vilnius. NATO telah berjanji untuk beradaptasi, tetapi pertanyaannya tetap apakah pasukan Eropa dapat mengisi kekosongan itu dengan cukup cepat?” ulasan BM menyoroti kerentanan pertahanan negara-negara NATO.

    Fokus AS Berubah

    Secara historis, kehadiran AS di Eropa mengalami pasang surut seiring dengan ancaman global.

    Selama Perang Dingin, Amerika menempatkan lebih dari 300.000 tentara di benua itu, mencapai puncaknya pada 400.000 pada tahun 1950-an sebagai benteng melawan Uni Soviet.

    Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 memicu penarikan pasukan, sehingga mengurangi total pasukan menjadi 62.000 pada tahun 2015.

    Aneksasi Rusia atas Krimea pada tahun 2014 membalikkan tren tersebut, yang mendorong pemerintahan Obama untuk meluncurkan Operasi Atlantic Resolve, serangkaian rotasi yang membawa tank Abrams dan  kendaraan tempur Bradley kembali ke Polandia dan negara-negara Baltik.

    M1A2 Abrams, tank raksasa seberat 68 ton dengan meriam 120 mm dan lapis baja komposit canggih, tetap menjadi simbol komitmen Amerika.

    Mesin turbin gasnya boros bahan bakar—hingga 2 galon per mil—tetapi menghasilkan dominasi medan perang yang tak tertandingi.

    “Lonjakan bantuan dari Biden pada tahun 2022 dibangun di atas fondasi itu, hanya untuk proposal saat ini yang menyarankan pengurangan sebagian,” kata laporan tersebut menyoroti pergeseran sikap AS ke NATO.

    Potensi ditarik mundurnya sebgaian pasukan AS dari Eropa ini tidak terjadi begitu saja.

    Hal ini bertepatan dengan reorientasi strategis ke Indo-Pasifik, di mana peningkatan kekuatan militer Tiongkok menimbulkan tantangan yang semakin besar.

    Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China memiliki 2 juta tentara aktif dan angkatan laut yang terdiri dari 370 kapal, termasuk kapal perusak Tipe 055, kapal seberat 12.000 ton yang dipersenjatai dengan 112 sel peluncur vertikal untuk rudal.

    Sebaliknya, militer Rusia, meskipun tangguh di Eropa, telah digempur oleh Ukraina, kehilangan lebih dari 600.000 korban sejak 2022, menurut perkiraan AS.

    Pentagon mungkin melihat ini sebagai momen untuk mengalihkan sumber daya—mungkin mengalihkan kapal induk seperti USS Gerald R. Ford, dengan 4.500 pelaut dan pesawat tempur F-35C, ke Laut Cina Selatan.

    Langkah tersebut akan sejalan dengan retorika bipartisan selama bertahun-tahun yang memprioritaskan Asia daripada Eropa, sebuah sikap yang digaungkan oleh pidato Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada bulan Februari 2025 di Brussels, di mana ia menyatakan bahwa “realitas strategis yang nyata” menuntut fokus untuk melawan Tiongkok.

    “Namun, dampak berantainya bisa melampaui Moskow dan Beijing. Jejak AS yang lebih kecil di Eropa Timur mungkin memberi isyarat kepada sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan bahwa komitmen Amerika dapat dinegosiasikan, terutama di bawah pemerintahan yang skeptis terhadap keterlibatan di luar negeri,” tulis BM mengulas efek perubahan sikap dan fokus AS ini.

    Hal itu juga dapat memberanikan aktor yang lebih kecil—Iran, misalnya, yang telah memasok Rusia dengan pesawat nirawak Shahed—atau mempersulit peran Turki di NATO, mengingat posisinya yang berada di antara Timur dan Barat.

    Pentagon bersikeras akan berkonsultasi dengan sekutu, tetapi para pemimpin Eropa sudah mulai kewalahan.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, berbicara kepada Financial Times pada bulan Februari 2025, menyebut kembalinya pemerintahan Trump sebagai “kejutan listrik” bagi Eropa, dan mendesak UE untuk memperkuat pertahanannya sendiri.

    Pesawat siluman F-35 (OFER ZIDON/FLASH90)

    Eropa Kehilangan Senjata-Senjata Ampuh

    Perangkat keras militer apa yang mungkin akan tetap ada atau disingkirkan seiring wacana AS menarik mundur pasukan dari Eropa? 

    F-35A Lightning II, pesawat tempur siluman dengan jangkauan 1.200 mil dan fusi sensor yang menghubungkannya dengan aset darat dan udara, telah menerbangkan misi pencegahan di atas Polandia sejak 2022.

    Dengan biaya $80 juta per unit, ini adalah aset yang sangat berharga—Su-57 Felon Rusia, pesaing terdekatnya, tertinggal dalam hal kemampuan siluman dan produksi, dengan jumlah yang beroperasi kurang dari 20 unit pada tahun 2025.

    Pengurangan rotasi F-35 dapat menyebabkan hilangnya keunggulan udara, meskipun AS mungkin mengimbanginya dengan pesawat pengebom B-21 Raider, platform siluman generasi berikutnya yang akan mulai beroperasi pada tahun 2027.

    Tank Bradley buatan AS yang dikirim ke Ukraina. /Foto: Militer AS (Via BI)

    Di darat, M2 Bradley, kendaraan tempur infanteri seberat 34 ton dengan senapan rantai 25 mm dan rudal TOW, telah berlatih bersama unit Polandia dan Rumania. Penarikannya akan melemahkan kekuatan lapis baja NATO, terutama terhadap tank T-90 Rusia, yang memiliki lapis baja reaktif dan senapan 125 mm.

    “Ke depannya, langkah Pentagon selanjutnya akan mengungkap kalkulasinya. Dalam 30 hingga 60 hari, kita mungkin akan melihat rotasi pasukan disesuaikan atau kontrak baru ditandatangani—mungkin untuk rudal hipersonik Raytheon, yang melaju dengan kecepatan Mach 5 dan dapat mencapai Moskow dari Polandia dalam hitungan menit,” kata ulasan BM.

    Respons NATO juga akan sama meyakinkannya.

    “Akankah Jerman, dengan Bundeswehr yang beranggotakan 183.000 orang, akhirnya memenuhi janjinya untuk membentuk dua divisi bagi aliansi tersebut? Akankah kenaikan anggaran pertahanan Uni Eropa sebesar €250 miliar, yang diusulkan pada Februari 2025 menurut Bruegel, terwujud? Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul saat AS mempertimbangkan perannya di kawasan yang telah mengandalkan kekuatannya selama delapan dekade,” ulas BM.

    “Pada akhirnya, potensi penarikan pasukan AS ini mencerminkan sebuah negara di persimpangan jalan. Ini bukan hanya tentang 10.000 tentara atau beberapa tank—ini tentang visi Amerika tentang posisi globalnya di era ancaman yang saling bersaing,” lanjut ulasan tersebut.

    Jika benar AS mengeksekusi penarikan pasukannya ini, penurunan logistik, perubahan teknologi, dan pembagian beban dengan sekutu, adalah faktor-faktor yang mengarah pada kalibrasi ulang kekuatan NATO, bukan kemunduran, meski negara-negara Eropa tidak dapat dipungkiri merasa was-was atas wacana AS ini. 

    “Kegelisahan di Warsawa, Bukares, dan Tallinn terasa nyata, sebuah pengingat bahwa pencegahan lebih banyak berkaitan dengan kehadiran daripada kemampuan.”

    “Untuk saat ini, pertimbangan Pentagon menawarkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban: Dapatkah teknologi benar-benar menggantikan pasukan di darat? Akankah Eropa bangkit menghadapi tantangan tersebut? Dan berapa harga yang mungkin harus dibayar jika keseimbangan berubah terlalu jauh dan terlalu cepat? Sejarah menunjukkan bahwa jawaban tersebut akan membentuk lebih dari sekadar nasib Eropa Timur,” tutup ulasan BM.

     

    (oln/bm/*)

     

  • Trump Sesumbar, Klaim Sejumlah Negara Mulai Menjilat AS agar Dapat Kortingan Tarif Dagang – Halaman all

    Trump Sesumbar, Klaim Sejumlah Negara Mulai Menjilat AS agar Dapat Kortingan Tarif Dagang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sesumbar, menyatakan bahwa sejumlah negara mulai mendekati dirinya demi mendapat kortingan tarif impor.

    Pernyataan tersebut  dilontarkan Trump dalam pidato di acara Partai Republik pada Selasa (8/4/2025) malam.

    “Negara-negara ini membujuk kita, menjilat saya,” kata Trump, seperti dikutip CNN International.

    “Mereka mengatakan ‘Tolong, Pak. Mari buat kesepakatan. Saya akan melakukan apapun. Saya akan melakukan apa saja, Pak’,” ucapnya, mencemooh para pemimpin negara yang membujuknya.

    Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Trump juga menyindir para kader Partai Republik yang mendesak agar Kongres AS ikut turun tangan terkait pemungutan tarif sejumlah negara.

    Trump menyebut bahwa Kongres tak akan mampu bernegosiasi layaknya dia.

    “Biar saya tegaskan, kalian tidak bisa bernegosiasi seperti yang saya lakukan,” kata Trump.

    Adapun tarif impor diterapkan lantaran negara-negara lain telah memperlakukan AS “dengan buruk” karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada impor AS yang ia sebut sebagai “kecurangan”.

    Sebagai balasannya, Presiden Trump mengenakan tarif kepada negara-negara lain.

    Agar terhindar dari kebijakan tersebut negara lain harus membayar sejumlah ‘uang’ demi mencabut tarif yang sangat tinggi.

    Trump menggambarkan uang itu digambarkan sebagai obat yang bisa menahan pertumpahan darah lebih lanjut di pasar keuangan global.

    “Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara,” kata Trump, dikutip dari Al Jazeera.

    “Kami tidak ingin melakukan itu.” imbuhnya.

    Gedung Putih menegaskan bahwa pintu untuk negosiasi perdagangan baru terbuka lebar, namun pihaknya tidak bisa menjamin rumus pasti untuk mendapatkan keringanan bea masuk.

    70 Negara Rayu AS

    Imbas kebijakan tarif diberlakukan, kini semua barang yang tidak dibuat di Amerika Serikat akan dikenakan pajak tambahan.

    Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan biaya barang yang akan dijual ke pasar AS.

    Apabila kenaikan biaya terus terjadi akibatnya, produsen di luar Amerika akan mengalami penurunan dalam volume ekspor mereka, menambah beban suatu negara di tengah ancaman resesi dan gejolak ekonomi pasar global.

    Kekhawatiran ini yang mendorong puluhan negara untuk berbondong-bondong mengajukan negosiasi tarif impor ke pejabat AS. 

    Setidaknya sudah ada 70 negara yang mulai merayu AS agar dapat mengajukan negosiasi tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

    Pernyataan itu diungkap  Menteri Keuangan Scott Bessent tepat setelah pemerintahan Trump mengumumkan kebijakan tarif impor mulai dari 10 persen ke 180 negara di seluruh dunia.

    Terbaru, Pemerintah Indonesia dilaporkan tengah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multisektoral yang saling menguntungkan dengan AS, pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Ribuan Warga Israel Berunjuk Rasa Menuntut Pengembalian Tawanan, Kecam Pemecatan Pimpinan Shin Bet – Halaman all

    Ribuan Warga Israel Berunjuk Rasa Menuntut Pengembalian Tawanan, Kecam Pemecatan Pimpinan Shin Bet – Halaman all

    Ribuan Warga Israel Berunjuk Rasa Menuntut Pengembalian Tawanan, Kecam Pemecatan Pimpinan Shin Bet

    TRIBUNNEWS.COM- Ribuan warga Israel berunjuk rasa di pusat kota Tel Aviv pada Senin malam, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengamankan pembebasan tawanan yang ditahan di Gaza dan memprotes keputusannya untuk memecat kepala Shin Bet Ronen Bar, Anadolu melaporkan.

    Teriakan para pengunjuk rasa terhadap Netanyahu mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi terhadap kepemimpinannya, menurut harian Yedioth Ahronoth .

    Protes itu diadakan pada malam menjelang sidang Mahkamah Agung yang dijadwalkan pada hari Selasa untuk meninjau petisi oposisi yang menentang pemecatan Bar.

    Ketegangan berkobar ketika seorang aktivis sayap kanan bentrok dengan demonstran, meneriakkan slogan-slogan anti-Bar sebelum polisi turun tangan.

    Ilana Gritsevsky, seorang sandera Israel yang dibebaskan yang suaminya Matan Tsengaoker masih berada di Gaza, berbicara kepada massa. “Israel harus mengusulkan inisiatif untuk membebaskan semua sandera sekaligus,” katanya. 

     

     

     

     

     

     

     

     

    “Saya di sini untuk berteriak kepada pemerintah: Bebaskan mereka semua sekarang.” Ia menuduh pemerintahan Netanyahu menelantarkan 59 tawanan selama 549 hari, dengan menyatakan bahwa nyawa mereka terancam oleh serangan udara Israel.

    Aksi unjuk rasa itu menyusul gagalnya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan AS. 

    Tahap pertama, yang berlaku mulai 19 Januari, berakhir pada 1 Maret, dengan gerakan perlawanan Palestina Hamas mematuhi ketentuan-ketentuannya. 

    Akan tetapi, Netanyahu mengingkari dimulainya tahap kedua, dan melanjutkan operasi militer Israel di Gaza pada 18 Maret untuk menenangkan sekutu koalisi sayap kanannya, demikian dilaporkan media Israel. Ia sangat ingin tetap berkuasa.

    Mayor Jenderal (Purn.) Noam Tibon yang telah pensiun, mantan komandan Korps Utara, memperingatkan bahwa menunjuk seorang kepala Shin Bet yang hanya setia kepada Netanyahu menimbulkan “bahaya serius bagi keamanan Israel.” 

    Ia menuduh pemerintah — yang dibentuk setelah serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober — secara sistematis melemahkan badan keamanan negara pendudukan tersebut.

    “Mereka membiarkan [Menteri Keamanan Nasional sayap kanan] Itamar Ben-Gvir melukai polisi. Mereka membubarkan militer dengan undang-undang penghindaran wajib militer yang tercela, dan sekarang mereka menargetkan Shin Bet,” kata Tibon, merujuk pada pengecualian kontroversial dari dinas militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks. “Netanyahu tidak layak untuk membuat keputusan keamanan.”

    Israel memperkirakan bahwa 59 tawanan masih berada di Gaza, termasuk 24 yang diyakini masih hidup, sementara lebih dari 9.500 warga Palestina mendekam di penjara-penjara Israel, menghadapi penyiksaan, kelaparan dan pengabaian medis, menurut laporan hak asasi manusia Palestina dan Israel.

    Lebih dari 50.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza dalam serangan brutal dan genosida Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya melawan warga Palestina di wilayah kantong tersebut.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • 1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza – Halaman all

    1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza – Halaman all

    1.700 Jutawan Israel Hengkang Meninggalkan Israel Akibat Perang Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Setidaknya 1.700 jutawan Israel meninggalkan Israel tahun lalu karena memburuknya kondisi ekonomi yang timbul akibat perang genosida negara pendudukan itu terhadap warga Palestina di Gaza, kata media lokal pada hari Selasa, Anadolu melaporkan.

    Angka yang dirilis oleh Henley & Partners, perusahaan Inggris terkemuka yang mengkhususkan diri dalam layanan migrasi, dan New World Wealth, perusahaan intelijen data yang berbasis di Afrika Selatan, menunjukkan bahwa ada 22.600 jutawan yang tinggal di Tel Aviv dan Herzliya di Israel tengah pada tahun 2024, turun dari 24.300 pada tahun 2023.

    “Ini berarti tidak kurang dari 1.700 jutawan meninggalkan Israel selama setahun terakhir,” kata Henley & Partners.

    Meskipun laporan itu tidak menyebutkan alasan kepergian mereka, laporan media Israel sebelumnya menunjukkan bahwa banyak warga Israel telah meninggalkan negara itu setelah dimulainya perang Israel di Gaza dan dampaknya terhadap ekonomi dan keamanan di negara pendudukan tersebut.

     

     

     

     

     

    Tahun lalu, lembaga pemeringkat kredit Amerika Fitch menurunkan peringkat Israel dari A+ menjadi A. Israel telah menderita kerugian besar akibat perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang menyebabkan krisis ekonomi dalam negeri.

    Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengeluhkan biaya perang beberapa bulan lalu dengan mengatakan, “Kita berada dalam perang terpanjang dan termahal dalam sejarah Israel.” 

    Smotrich menambahkan bahwa biaya operasi militer dapat berkisar antara 200 dan 250 miliar shekel ($54 dan $68 miliar). Namun, para ahli yakin angkanya lebih tinggi.

    Lebih dari 50.800 warga Palestina telah terbunuh di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

    Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. 

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah kantong tersebut.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR