Category: Tribunnews.com Internasional

  • Turki Gagalkan Pengiriman 1.3000 Pager Berisi Bom yang Menuju Lebanon, Disita di Bandara Istanbul – Halaman all

    Turki Gagalkan Pengiriman 1.3000 Pager Berisi Bom yang Menuju Lebanon, Disita di Bandara Istanbul – Halaman all

    Turki Gagalkan Pengiriman 1.3000 Pager Berisi Bom yang Menuju Lebanon

    TRIBUNNEWS.COM- Intelijen Turki telah menyita 1.300 pager berisi jebakan yang ditujukan ke Lebanon, identik dengan yang digunakan dalam serangan di negara itu pada  bulan September , surat kabar Sabah milik Turki melaporkan.

    Menurut laporan, beberapa hari setelah pengeboman pager oleh Mossad di Lebanon, 1.300 pager lainnya disita di bandara Istanbul dalam perjalanan ke Lebanon.

    Menurut laporan, Organisasi Intelijen Turki (MIT) menerima informasi tentang pengiriman pager dan mulai memeriksa bandara dan pelabuhan, menemukan bahwa pengiriman tersebut direncanakan pada tanggal 27 September.

    Laporan tersebut merupakan bagian dari pengiriman yang dibawa ke Lebanon melalui rute yang rumit, yang melibatkan perusahaan-perusahaan depan di beberapa negara, termasuk Bulgaria, Hungaria, Hong Kong, dan Taiwan, sebelum melewati Turki.

    Pihak berwenang memantau pengiriman tersebut dan mencegahnya mencapai tujuan akhir, sebagai bagian dari kerja sama keamanan regional untuk memerangi penyelundupan perangkat elektronik yang mencurigakan.

    Laporan menunjukkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengangkat masalah tersebut dalam percakapan dengan mantan Perdana Menteri Libanon Najib Mikati Desember lalu, memberitahukan kepadanya tentang penyitaan dan penghancuran pager.

    Kepala Mossad Israel, David Barnea, sebelumnya mengungkapkan bahwa radio 500 pager pertama telah dibawa ke Lebanon beberapa minggu sebelum 7 Oktober 2023.

    Pada tanggal 17 September, Israel meledakkan pager yang digunakan oleh anggota Hizbullah dan warga sipil. Keesokan harinya, Israel meledakkan radio ICOM, menewaskan total 37 orang dan melukai 2.931 orang lainnya.

    Barnea mengatakan operasi pager merupakan titik balik dalam perang dengan Lebanon.

     

     

    Turki menggagalkan serangan lain dengan pager di Lebanon tahun lalu, kata pejabat

    Badan intelijen Turki menggagalkan serangan jarak jauh menggunakan pager tahun lalu di Lebanon, beberapa hari setelah serangan serupa oleh Israel menewaskan puluhan orang dan melukai ribuan orang, termasuk anggota kelompok Hizbullah Lebanon, harian Turki dan pejabat mengatakan Selasa.

    Daily Sabah melaporkan bahwa 1.300 pager dan 710 pengisi daya yang dipasangi bahan peledak disita di dalam pengiriman kargo di Bandara Istanbul yang sedang dalam perjalanan ke Beirut dari Hong Kong.

    Seorang pejabat keamanan Turki, yang berbicara dengan syarat anonim sesuai dengan peraturan, mengonfirmasi laporan tersebut tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Di Beirut, juru bicara utama Hizbullah Youssef el-Zein mengatakan kepada The Associated Press Selasa bahwa beberapa hari setelah serangan pager 17 September di Lebanon dan Suriah, Hizbullah memberi tahu intelijen Turki bahwa pengiriman pager ada di Turki dan akan segera dikirim ke Lebanon.

    El-Zein mengatakan otoritas Turki menyita pager dan kemungkinan besar menghancurkannya. Ia tidak memiliki rincian lebih lanjut.

    Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.

    Israel memicu serangan 17 September ketika pager di seluruh Lebanon mulai berbunyi bip. Perangkat itu meledak bahkan jika seseorang yang membawanya gagal menekan tombol untuk membaca pesan terenkripsi yang masuk.

    Keesokan harinya, Israel mengaktifkan walkie-talkie, beberapa di antaranya meledak di pemakaman beberapa orang yang tewas dalam serangan pager.

    Serangan tersebut menandai eskalasi besar dalam perang Israel-Hizbullah yang dimulai setelah Hamas melancarkan serangannya ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Meskipun serangan Lebanon tersebut menyerang banyak anggota Hezbollah, warga sipil juga tewas atau terluka. Setidaknya 37 orang tewas, termasuk dua anak-anak, dan sekitar 3.000 orang terluka dalam ledakan dua hari tersebut.

    Daily Sabah mengatakan bahwa berdasarkan informasi bahwa pengiriman perangkat pager akan tiba di Istanbul untuk dikirim ke Lebanon dua hari setelah serangan, agen intelijen Turki melancarkan operasi.

    Surat kabar itu mengatakan bahwa pihak berwenang menemukan pengiriman yang tiba di Istanbul dari Hong Kong satu hari sebelum ledakan di Lebanon. Kargo tersebut berisi 61 kotak dan dijadwalkan berangkat dari Istanbul ke Beirut pada 27 September melalui Bandara Istanbul. Kargo tersebut digambarkan sebagai pengiriman alat pencacah makanan, kata Daily Sabah. Di dalamnya, pihak berwenang menemukan 1.300 pager merek Gold Apollo dan 710 pengisi daya desktop.

    Setelah serangan pager, Israel memperluas perang melawan Hizbullah dengan serangan yang menewaskan hampir 500 orang pada 23 September, memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Pada 27 September, serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut menewaskan Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah dan salah satu anggota pendirinya, dalam pukulan terbesar bagi kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Perang berakhir pada 27 November, ketika gencatan senjata yang ditengahi AS mulai berlaku.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR,  AP

     

  • Langgar Aturan Lisensi Ekspor, Inggris Diam-Diam Pasok Amunisi Perang Untuk Israel – Halaman all

    Langgar Aturan Lisensi Ekspor, Inggris Diam-Diam Pasok Amunisi Perang Untuk Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Laporan terbaru mengungkap bahwa Inggris diam-diam mengekspor peralatan militer ke Israel meski pemerintah telah menangguhkan sebagian lisensi ekspor pada September 2024.

    Isu ini diungkap oleh Gerakan Pemuda Palestina, Progressive International, dan Workers for a Free Palestine.

    Dalam laporannya resmi disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris terus mengekspor peralatan militer ke Israel meskipun pemerintah menghentikan kegiatannya.

    Melansir dari Al Jazeera, setidaknya ada lebih 8.630 amunisi telah dikirim ke Israel sejak penangguhan diberlakukan.

    Amunisi tersebut termasuk diantaranya ada bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang serupa.

    “Meskipun Menteri Luar Negeri David Lammy, Sekretaris Perdagangan Jonathan Reynolds MP, dan Menteri lainnya berulang kali mengakhiri pasokan langsung suku cadang jet tempur F-35,  namun bukti menunjukkan bahwa mereka terus mengirim langsung komponen jet ke Israel setelah September 2024,” ujar laporan Gerakan Pemuda Palestina.

    “Pemerintah dikelabui, pengiriman amunisi ini masih berlangsung hingga saat ini” tambahnya.

    Menlu Inggris Dituding Tipu Publik

    Merespon munculnya laporan ini sejumlah pejabat tinggi menyimpulkan bahwa Menteri Luar Negeri David Lammy telah “menyesatkan” Parlemen dan publik tentang ekspor senjata ke Israel.

    Adalah  Menteri Keuangan bayangan dari Partai Buruh John McDonnell, salah satu petinggi Inggris yang mengecam tindakan ini.

    Dalam keterangan resminya McDonnell mengatakan pemerintah harus melakukan banyak “penjelasan” dalam menanggapi laporan tersebut.

    “Jika Parlemen telah disesatkan oleh Menteri Luar Negeri atau menteri mana pun, itu adalah masalah pengunduran diri dan yang lebih penting lagi, hal itu berpotensi menimbulkan tuduhan keterlibatan dalam kejahatan perang. Pemerintah telah merahasiakan pasokan senjatanya ke Israel,” kata McDonnell.

    Kecaman serupa juga dilontarkan Mantan pemimpin Partai Buruh dan anggota parlemen independen, Jeremy Corbyn.

    Ia mendesak pemerintah untuk segera menanggapi seruan penyelidikan publik mengenai peran Inggris dalam serangan militer Israel.

    “Kapan pemerintah Inggris akan berterus terang tentang realitas kerja sama militer dengan Israel?,” kata Corbyn.

    “Publik berhak mengetahui skala penuh keterlibatan Inggris dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kami tidak akan ke mana-mana sampai kami membuktikan kebenarannya,” tambahnya.

    Inggris Tangguhkan Puluhan Lisensi Ekspor Senjata Israel

    Menurut data dari Campaign Against Arms Trade (CAAT), antara Mei 2015 dan Agustus 2022, Inggris mengeluarkan lisensi ekspor senjata senilai lebih dari 442 juta euro ke Israel.

    Lisensi tersebut mencakup berbagai kategori, termasuk teknologi militer, pesawat, helikopter, drone, granat, bom, misil, serta kendaraan lapis baja.

    Namun pada September tahun lalu pemerintah Inggris memutuskan untuk menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata negaranya ke Israel.

    Langkah penangguhan ini diambil karena ada kekhawatiran bahwa senjata-senjata tersebut bisa digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok pejuang Hamas di Jalur Gaza.

    “Keputusan pemerintah untuk menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Israel adalah langkah yang terlambat, tetapi tetap disambut baik karena akhirnya menanggapi bukti kejahatan perang Israel di Gaza,” kata Koordinator Riset untuk Campaign Against Arms Trade, Sam Perlo-Freeman.

    Penangguhan ini merupakan sinyal bahwa Inggris ingin menunjukkan perhatian terhadap hukum internasional, tetapi belum sepenuhnya menghentikan dukungan militernya ke Israel.

    Sejumlah analis menilai Israel adalah sekutu penting Inggris di Timur Tengah, oleh karenanya Inggris tidak bisa sepenuhnya menghentikan dukungannya ke Israel.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Hamas Bantah Klaim Donald Trump yang Menyebutkan Bahwa Mereka Menyita Bantuan Kemanusiaan di Gaza – Halaman all

    Hamas Bantah Klaim Donald Trump yang Menyebutkan Bahwa Mereka Menyita Bantuan Kemanusiaan di Gaza – Halaman all

    Hamas Bantah Klaim Donald Trump yang Menyebutkan Bahwa Mereka Menyita Bantuan Kemanusiaan di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM-  Hamas membantah tuduhan Presiden AS Donald Trump bahwa mereka menyita bantuan yang dikirim ke Jalur Gaza, dan menggambarkan pernyataan Trump sebagai “pengulangan aneh dari kebohongan” pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berupaya membenarkan kejahatan membuat warga Palestina kelaparan.

    Gerakan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menuduh Hamas mengendalikan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza tidak lain hanyalah gema aneh dari kebohongan yang diucapkan oleh pemerintah teroris Netanyahu, yang berusaha membenarkan kelaparan sistematis yang dilakukannya terhadap warga sipil yang tidak bersalah.”

    “Tuduhan-tuduhan ini jelas bertentangan dengan laporan PBB, kesaksian organisasi-organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Jalur Gaza, dan semua bukti lapangan, tetapi konsisten dengan kebijakan pendudukan, yang menggunakan kelaparan sebagai senjata, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan norma-norma kemanusiaan.”

    “Trump tidak cukup hanya meminta Netanyahu untuk mengirim makanan [ke Gaza]. Yang dibutuhkan adalah sikap bertanggung jawab yang menghormati hukum humaniter internasional, menuntut pembukaan segera penyeberangan, memastikan aliran bantuan dan pertolongan, dan menghentikan penggunaan makanan sebagai senjata pemerasan dan tekanan dalam pertempuran,” kata gerakan tersebut.

     

     

     

     

     

    Hamas mendesak “pemerintah AS untuk mengoreksi posisinya, berhenti memberikan perlindungan atas kejahatan genosida dan kebijakan kelaparan yang diadopsi oleh pendudukan di Jalur Gaza, dan menekan AS untuk mengakhiri agresi dan membuka penyeberangan, yang telah ditutup selama lebih dari dua bulan, untuk memungkinkan masuknya semua pasokan penting yang dapat menyelamatkan nyawa.”

    Pada hari Senin, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menuduh Hamas “menyita bantuan kemanusiaan yang tiba di Jalur Gaza,” dan menyatakan bahwa Hamas “menggunakan bantuan ini untuk mendanai kegiatan militernya,” menurut surat kabar Amerika Politico.

    “Jika Anda perhatikan, Hamas membuat hal itu mustahil. Mereka mengambil semua yang dibawa masuk,” katanya, “Namun kami akan membantu rakyat Gaza karena mereka diperlakukan sangat buruk oleh Hamas.”

    Trump, sekali lagi gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas penutupan semua penyeberangan ke daerah kantong itu dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

    Sejak 2 Maret, Israel telah menutup penuh jalur penyeberangan Gaza, melarang masuknya makanan, air, bantuan medis dan kemanusiaan, yang memperdalam krisis kemanusiaan di daerah kantong itu, menurut laporan pemerintah, hak asasi manusia dan internasional.

    2,3 juta warga Palestina di Gaza sepenuhnya bergantung pada bantuan setelah genosida Israel yang terus berlanjut membuat mereka miskin, menurut data Bank Dunia.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Bagaimana Pakistan akan Merespons Serangan Udara India? Berikut Ini Empat Pertanyaan Kunci – Halaman all

    Bagaimana Pakistan akan Merespons Serangan Udara India? Berikut Ini Empat Pertanyaan Kunci – Halaman all

    Bagaimana Pakistan akan Menanggapi Serangan Udara India? Berikut Ini Empat Pertanyaan Kunci

    TRIBUNNEWS.COM- Dalam operasi semalam, India mengatakan pihaknya meluncurkan serangan rudal dan serangan udara di sembilan lokasi di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan, menargetkan apa yang disebutnya posisi militan berdasarkan “intelijen yang kredibel”.

    Serangan tersebut, yang berlangsung hanya selama 25 menit antara pukul 01:05 dan 01:30 waktu India, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah, yang membuat penduduk terbangun karena ledakan yang menggelegar.

    Pakistan mengatakan hanya enam lokasi yang terkena serangan dan mengklaim telah menembak jatuh lima jet tempur India dan sebuah pesawat tak berawak – sebuah klaim yang belum dikonfirmasi oleh India.

    Islamabad mengatakan 26 orang tewas dan 46 orang terluka akibat serangan udara dan penembakan India di Garis Kontrol (LoC) – perbatasan de facto antara India dan Pakistan. 

    Sementara itu, militer India melaporkan bahwa 10 warga sipil tewas akibat penembakan Pakistan di sisi perbatasan de factonya.

    Eskalasi tajam ini terjadi setelah serangan militan mematikan bulan lalu terhadap wisatawan di Pahalgam di Kashmir yang dikelola India, yang mendorong ketegangan antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir itu ke tingkat yang berbahaya. 

    India mengatakan memiliki bukti yang jelas yang menghubungkan teroris yang bermarkas di Pakistan dan aktor eksternal dengan serangan itu – sebuah klaim yang dibantah tegas oleh Pakistan. Islamabad juga telah menunjukkan bahwa India belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung klaimnya.

     

     

     

    PETA PAKISTAN-INDIA. – Gambar merupakan tangkap layar dari nationsonline.org, Rabu (7/5/2025). Peta topografi menunjukkan wilayah Kashmir yang lebih luas dengan wilayah administrasi India dan Pakistan, negara-negara tetangga, perbatasan internasional, kota-kota besar, jalan raya utama, bandara utama, dan fitur geografis yang penting. (Tangkap layar nationsonline.org)

     

     

     

    Apakah serangan ini menandai eskalasi baru?

    Pada tahun 2016, setelah 19 tentara India tewas di Uri , India melancarkan “serangan bedah” melintasi LoC.

    Pada tahun 2019, pengeboman Pulwama , yang menewaskan 40 personel paramiliter India, memicu serangan udara jauh ke Balakot – tindakan pertama di Pakistan sejak 1971 – yang memicu serangan balasan dan pertempuran udara.

    Para ahli mengatakan pembalasan atas serangan Pahalgam menonjol karena cakupannya yang lebih luas, yang menargetkan infrastruktur tiga kelompok militan utama yang berbasis di Pakistan secara bersamaan.

    India mengatakan pihaknya menyerang sembilan target militan di seluruh Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, menghantam jauh ke pusat-pusat utama Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed , dan Hizbul Mujahideen .

    Di antara target terdekat adalah dua kamp di Sialkot, hanya 6-18 km dari perbatasan, menurut juru bicara India.

    India mengatakan, serangan terparah terjadi di markas besar Jaish-e-Mohammed di Bahawalpur, 100 km di dalam wilayah Pakistan. Sebuah kamp LeT di Muzaffarabad, 30 km dari LoC dan ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, dikaitkan dengan serangan baru-baru ini di Kashmir yang dikelola India, kata juru bicara tersebut.

    Pakistan mengatakan enam lokasi telah diserang, tetapi membantah tuduhan adanya kamp teror.

    “Yang mencolok kali ini adalah perluasan target India melampaui pola sebelumnya. Sebelumnya, serangan seperti Balakot difokuskan pada Kashmir yang dikelola Pakistan di seberang Garis Kontrol – perbatasan yang dimiliterisasi,” kata Srinath Raghavan, seorang sejarawan yang berbasis di Delhi, kepada BBC.

    “Kali ini, India telah menyerang Punjab Pakistan, melintasi Perbatasan Internasional, menargetkan infrastruktur, markas besar, dan lokasi yang diketahui di Bahawalpur dan Muridke yang terkait dengan Lashkar-e-Taiba. Mereka juga menyerang aset Jaish-e-Mohammed dan Hizbul Mujahideen. Ini menunjukkan respons yang lebih luas dan lebih luas secara geografis, yang menandakan bahwa banyak kelompok kini menjadi sasaran India – dan mengirimkan pesan yang lebih luas,” katanya.

    Perbatasan Internasional India-Pakistan adalah batas resmi yang diakui yang memisahkan kedua negara, membentang dari Gujarat hingga Jammu.

    Ajay Bisaria, mantan komisaris tinggi India untuk Pakistan, mengatakan kepada BBC bahwa apa yang dilakukan India adalah “respons Balakot plus yang dimaksudkan untuk membangun pencegahan, menargetkan pusat-pusat teroris yang diketahui, tetapi disertai dengan pesan de-eskalasi yang kuat”.

    “Serangan-serangan ini lebih tepat sasaran, lebih terarah, dan lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, [serangan-serangan ini] tidak dapat disangkal oleh Pakistan,” kata Tn. Bisaria.

    Sumber-sumber India mengatakan serangan itu ditujukan untuk “membangun kembali pencegahan”.

    “Pemerintah India menganggap pencegahan yang ditetapkan pada tahun 2019 sudah menipis dan perlu dibangun kembali,” kata Prof. Raghavan.

    “Hal ini tampaknya mencerminkan doktrin Israel bahwa pencegahan memerlukan serangan berkala dan berulang. Namun, jika kita berasumsi bahwa serangan balik saja akan mencegah terorisme, kita berisiko memberi Pakistan banyak insentif untuk membalas – dan hal itu dapat dengan cepat lepas kendali.”

     

    Akankah ini Berubah Menjadi Konflik yang Lebih Luas?

    Mayoritas pakar sepakat bahwa pembalasan dari Pakistan tidak dapat dihindari – dan diplomasi akan berperan.

    “Respons Pakistan pasti akan datang. Tantangannya adalah mengelola eskalasi tingkat berikutnya. Di sinilah diplomasi krisis akan menjadi penting,” kata Tn. Bisaria.

    “Pakistan akan mendapatkan saran untuk menahan diri. Namun kuncinya adalah diplomasi setelah tanggapan Pakistan untuk memastikan bahwa kedua negara tidak dengan cepat meningkatkan eskalasi.”

    Para pakar yang bermarkas di Pakistan seperti Ejaz Hussain, analis politik dan militer yang bermarkas di Lahore, mengatakan serangan bedah India yang menargetkan lokasi seperti Muridke dan Bahawalpur “sangat diantisipasi mengingat ketegangan yang terjadi”.

    Dr Hussain yakin serangan balasan mungkin terjadi.

    “Mengingat retorika media militer Pakistan dan tekad yang dinyatakan untuk menyelesaikan masalah, tindakan pembalasan, mungkin dalam bentuk serangan bedah melintasi perbatasan, tampaknya mungkin terjadi dalam beberapa hari mendatang,” katanya kepada BBC.

    Namun Dr. Hussain khawatir serangan bedah di kedua belah pihak dapat “meningkat menjadi perang konvensional yang terbatas”.

    Christopher Clary dari Universitas Albany di AS percaya, mengingat skala serangan India, “kerusakan yang terlihat di lokasi-lokasi utama”, dan korban yang dilaporkan, Pakistan kemungkinan besar akan membalas.

    “Melakukan hal sebaliknya pada dasarnya akan memberikan izin kepada India untuk menyerang Pakistan setiap kali Delhi merasa dirugikan dan akan bertentangan dengan komitmen militer Pakistan untuk membalas dengan ‘quid pro quo plus’,” kata Clary, yang mempelajari politik Asia Selatan, kepada BBC.

    “Mengingat target yang ditetapkan India berupa kelompok dan fasilitas yang terkait dengan terorisme dan militansi di India, saya pikir ada kemungkinan – tetapi masih jauh dari pasti – bahwa Pakistan akan membatasi diri pada serangan terhadap target militer India,” katanya.

    Meskipun ketegangan meningkat, beberapa ahli masih berharap terjadinya de-eskalasi.

    “Ada peluang yang cukup besar bahwa kita bisa lolos dari krisis ini hanya dengan satu putaran serangan balasan dan satu periode peningkatan tembakan di sepanjang Garis Kontrol,” kata Tn. Clary.

    Namun, risiko eskalasi lebih lanjut masih tinggi, menjadikan ini krisis India-Pakistan yang “paling berbahaya” sejak 2002 – dan bahkan lebih berbahaya daripada kebuntuan tahun 2016 dan 2019, tambahnya.

     

    Apakah Pembalasan Pakistan Kini Tak Terelakkan?

    Para ahli di Pakistan mencatat bahwa meskipun tidak ada histeria perang menjelang serangan India, situasi dapat berubah dengan cepat.

    “Kita memiliki masyarakat politik yang sangat terpecah belah, dengan pemimpin paling populer di negara ini yang berada di balik jeruji besi. Pemenjaraan Imran Khan memicu reaksi keras dari masyarakat yang anti-militer,” kata Umer Farooq, seorang analis yang berdomisili di Islamabad dan mantan koresponden Jane’s Defence Weekly.

    “Saat ini, masyarakat Pakistan jauh lebih enggan mendukung militer dibandingkan tahun 2016 atau 2019 – gelombang histeria perang yang biasa terjadi tidak terlihat jelas. Namun, jika opini publik bergeser di Punjab bagian tengah, tempat sentimen anti-India lebih menonjol, kita dapat melihat peningkatan tekanan sipil terhadap militer untuk mengambil tindakan. Dan militer akan kembali populer karena konflik ini.”

    Dr Hussain menyuarakan sentimen serupa.

    “Saya yakin kebuntuan saat ini dengan India memberikan kesempatan bagi militer Pakistan untuk mendapatkan kembali dukungan publik, khususnya dari kelas menengah perkotaan yang baru-baru ini mengkritiknya karena dianggap melakukan campur tangan politik,” katanya.

    “Postur pertahanan aktif militer sudah diperkuat melalui media arus utama dan sosial, dengan beberapa media mengklaim bahwa enam atau tujuh jet India ditembak jatuh.

    “Meskipun klaim-klaim ini memerlukan verifikasi independen, klaim-klaim ini berfungsi untuk memperkuat citra militer di antara segmen masyarakat yang secara konvensional mendukung narasi pertahanan nasional di masa ancaman eksternal.”

     

    Bisakah India dan Pakistan keluar dari jurang perpecahan?

    India sekali lagi berjalan di garis tipis antara eskalasi dan menahan diri.

    Tak lama setelah serangan di Pahalgam, India segera membalas dengan menutup perbatasan utama, menangguhkan perjanjian pembagian air, mengusir diplomat, dan menghentikan sebagian besar visa bagi warga negara Pakistan. 

    Pasukan di kedua belah pihak saling tembak-menembak dengan senjata ringan, dan India melarang semua pesawat Pakistan memasuki wilayah udaranya, mengikuti langkah Pakistan sebelumnya. 

    Sebagai tanggapan, Pakistan menangguhkan perjanjian damai tahun 1972 dan mengambil tindakan balasannya sendiri.

    Hal ini mencerminkan tindakan India setelah serangan Pulwama 2019, ketika negara itu dengan cepat mencabut status negara paling disukai Pakistan, mengenakan tarif tinggi, dan menangguhkan hubungan perdagangan dan transportasi utama.

    Krisis meningkat ketika India melancarkan serangan udara di Balakot, diikuti oleh serangan udara balasan Pakistan dan penangkapan pilot India Abhinandan Varthaman, yang semakin meningkatkan ketegangan. 

    Namun, saluran diplomatik akhirnya berhasil meredakan ketegangan, dengan Pakistan melepaskan pilot tersebut sebagai isyarat niat baik.

     

    SUMBER: BBC

  • PM Pakistan Beri Lampu Hijau ke Pasukan Militer untuk Tembak Jet, Balas Serangan India – Halaman all

    PM Pakistan Beri Lampu Hijau ke Pasukan Militer untuk Tembak Jet, Balas Serangan India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif memberikan izin kepada pasukan militernya untuk melakukan serangan balasan ke India.

    Izin ini diungkap Shehbaz setelah menggelar pertemuan darurat dengan Komite Keamanan Nasional Pakistan, Rabu (7/5/2025).

    Dalam keterangan resminya, ia mengatakan bahwa Komite Keamanan Nasional setuju memberikan wewenang kepada Angkatan Bersenjata Pakistan untuk melakukan tindakan yang sesuai sebagai respons terhadap agresi tersebut.

    “Angkatan Bersenjata Pakistan telah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang sesuai terkait ini,” kata Sharif, seperti dikutip The Times.

    Sharif berdalih tindakannya diambil sebagai respons atas “Operasi Sindoor” militer India hingga mengenai area sipil dan menyebabkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil.

    Meski prajurit angkatan udara India Vyomika Singh, mengklaim bahwa operasinya hanya menargetkan “sembilan kamp teroris” di Pakistan.

    Namun menurut otoritas Pakistan, serangan itu menewaskan delapan orang, termasuk anak-anak, dan melukai lebih dari 35 orang.

    Alasan ini yang kemudian membuat Pakistan murka, hingga PM Sharif memberikan izin membalas serangan India sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pasal ini menegaskan hak negara-negara anggota PBB untuk menggunakan kekuatan untuk membela diri jika diserang.

    Termasuk memungkinkan Pakistan untuk merespons agresi dengan cara yang dianggap tepat apabila diserang oleh India.

    “Penargetan warga sipil yang disengaja, termasuk wanita dan anak-anak yang tidak bersalah, oleh militer India merupakan kejahatan keji dan memalukan yang melanggar semua norma perilaku manusia dan ketentuan hukum internasional.” tegas Sharif.

    Pakistan Tembak Jatuh 5 Jet India

    Sebelumnya Sharif memberikan izin untuk melakukan serangan balasan, pada hari yang sama militer Pakistan mengklaim telah menembak jatuh sedikitnya lima pesawat militer India.

    Termasuk diantaranya tiga Rafale, satu Su-30MKI, dan satu MiG-29.

    Selain itu, Pakistan juga mengklaim telah menembak jatuh sebuah drone IAI Heron dan menghancurkan markas brigade India serta beberapa pos pemeriksaan di sepanjang Garis Kontrol (LoC) .

    Tindakan itu dilakukan setelah India melancarkan serangan udara besar-besaran yang disebut Operasi Sindoor dengan menargetkan sembilan lokasi di wilayah yang dikelola Pakistan.

    India berdalih serangan dilakukan sebagai balasan atas serangan teroris di Pahalgam, Kashmir, yang menewaskan 26 wisatawan pada 22 April 2025.

    Meski Pakistan menyangkal tidak terlibat dalam insiden berdarah itu, namun India bersikukuh menuduh kelompok militan yang didukung Pakistan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Pertikaian inilah yang kemudian memicu konflik, hingga menyebabkan aksi saling adu tembak antar kedua negara.

    Imbas insiden ini Militer Pakistan mengatakan sedikitnya dua orang tewas dan 12 lainnya terluka akibat serangan India.

    Sementara Islamabad melaporkan rudal menghantam sebuah masjid di kota Bahawalpur, Punjab, hingga menewaskan seorang anak dan melukai dua warga sipil.

     PBB Desak India-Pakistan Tahan Diri

    Merespons konflik yang terjadi di India dan Pakistan, Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran mendalam atas serangan rudal ini.

    Ia juga mendesak kedua belah pihak untuk segera menahan diri demi menghindari eskalasi yang lebih besar.

    “Sekjen PBB sangat prihatin dengan operasi militer India di sepanjang Garis Kontrol dan perbatasan internasional. Ia menyerukan pengekangan militer maksimum dari kedua negara,” kata juru bicaranya Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Anadolu.

    “Dunia tidak mampu menanggung konfrontasi militer antara India dan Pakistan,” tambahnya.

    Komentar serupa juga diungkapkan Presiden AS Donald Trump.

    Trump menyatakan rasa prihatin terkait serangan yang terjadi pada dini hari tersebut.

    “Ini memalukan. Baru mendengarnya. Saya kira orang-orang tahu sesuatu akan terjadi berdasarkan sedikit kejadian di masa lalu. Mereka telah bertempur untuk waktu yang lama. Mereka telah bertempur selama beberapa dekade. Saya harap ini berakhir dengan sangat cepat,” kata Trump.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • LIVE Streaming Konklaf Pemilihan Paus Baru Hari Ini, Begini Cara Nonton dan Jadwalnya – Halaman all

    LIVE Streaming Konklaf Pemilihan Paus Baru Hari Ini, Begini Cara Nonton dan Jadwalnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah pemakaman Paus Fransiskus, 133 kardinal dari seluruh dunia berkumpul di Vatikan untuk memilih pemimpin baru Gereja Katolik.

    Rabu (7/5/2025), mereka memulai konklaf dengan misa khusus di Basilika Santo Petrus, sebelum memasuki Kapel Sistina untuk proses pemungutan suara.

    Menurut BBC, semua non-kardinal diminta keluar sekitar pukul 17.30 waktu setempat.

    Ini menandai dimulainya konklaf rahasia hingga terpilih paus baru dengan mayoritas dua pertiga suara.

    Misa prakonklaf digelar pukul 10.00 waktu setempat dan dipimpin oleh dekan Dewan Kardinal, Kardinal Giovanni Battista Re.

    Ia juga memimpin misa pemakaman Paus Fransiskus beberapa hari sebelumnya.

    Dalam misa ini, para kardinal memohon petunjuk spiritual dalam memilih penerus tahta St Petrus.

    Setelah misa, para kardinal menuju Kapel Sistina, tempat pemungutan suara berlangsung secara tertutup.

    Konklaf akan terus berjalan hingga satu kandidat berhasil mengantongi suara dua pertiga dari seluruh kardinal pemilih.

    Tidak ada siaran langsung dari dalam Kapel Sistina karena prosesnya dirahasiakan.

    Masyarakat bisa mengikuti tanda-tanda hasil pemungutan suara lewat cerobong asap di atas kapel.

    Jika asap yang keluar berwarna hitam, artinya belum ada paus baru yang terpilih.

    Jika asap putih mengepul, itu pertanda seorang paus baru telah dipilih.

    Meskipun konklaf tidak disiarkan langsung, sejumlah media seperti USA Today, ABC News, dan Fox News menayangkan laporan harian dari Vatikan.

    CBS News juga akan menyiarkan liputan khusus setiap kali asap terlihat keluar dari Kapel Sistina.

    Selain itu, Vatican News menyediakan live streaming suasana Lapangan Santo Petrus yang bisa ditonton secara gratis.

    LINK NONTON LIVE STREAMING KONKLAF

    Proses pemungutan suara tidak disiarkan langsung.

    Akan tetapi beberapa media internasional tetap menyediakan liputan harian dan siaran langsung dari Lapangan Santo Petrus, termasuk:

    Kapan Paus Baru Akan Dipilih?

    Belum ada kepastian kapan paus baru akan terpilih.

    Proses konklaf bisa berlangsung cepat dalam beberapa hari.

    Tapi bisa juga memakan waktu lebih lama tergantung pada dinamika dan kesepakatan di dalam Kapel Sistina.

    Masyarakat bisa memantau perkembangan dengan mengamati cerobong asap Kapel Sistina, serta mengikuti laporan langsung dari berbagai media terpercaya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Intelijen Latvia: Rusia Pantau Militer NATO di Laut Baltik, Naikkan Jumlah Pasukan Hingga 1,5 Juta – Halaman all

    Intelijen Latvia: Rusia Pantau Militer NATO di Laut Baltik, Naikkan Jumlah Pasukan Hingga 1,5 Juta – Halaman all

    Badan Intelijen Latvia: Rusia Pantau NATO di Laut Baltik, Naikkan Jumlah Pasukan Hingga 1,5 Juta Personel

     

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia sedang meningkatkan pengawasannya terhadap aktivitas militer NATO di Laut Baltik dan sedang menjalani reformasi militer besar-besaran, kata Dinas Intelijen dan Keamanan Pertahanan (MIDD) Latvia.

    Lembaga itu dilaporkan bertugas melakukan asessment (penilaian) aktivitas militer Rusia di sekitar Latvia.

    Perlu dicatat, neara-negara NATO tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap manuver Rusia merujuk pada agresi militer pasukan Moskow ke Ukraina.

    Perang  Ukraina yang berlarut-larut dan telah memasuki tahun ketiga berpotensi melebar seiring makin banyaknya keterlibatan banyak negara baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari negara para anggota NATO.

    Asessment ancaman dan laporan aktivitas tahun lalu yang diterbitkan dinas tersebut menyatakan kalau Rusia sedang melakukan demonstrasi kekuatan dan aksi-aksi provokatif.

    Aksi provokasi itu, kata hasil asessment badan tersebut antara lain pelanggaran batas wilayah udara yang tidak sah, pendekatan agresif terhadap pesawat dan kapal negara anggota NATO.

    “Aksi-aksi Rusia ini meningkatkan ancaman insiden militer yang tidak disengaja,” kata badan tersebut dilansir media Latvia, lsm.

    Laporan menyatakan, provokasi oleh Rusia ini kemungkinan ditujukan untuk mengintimidasi dan menguji musuh potensial.

    “Pada saat yang sama, upaya untuk mendiskreditkan respons dan kemampuan pertahanan negara-negara di kawasan tersebut tidak dapat dikesampingkan,” menurut MIDD.

    PASUKAN RUSIA – Tangkap Layar Anadolu, Rabu (9/4/2025) yang menunjukkan konvoi lapis baja dan tank Pasukan Rusia di perbatasan. Esklasi konflik antara Rusia dan negara NATO berkembang ke arah konflik terbuka seiring berlarutnya Perang Ukraina. (Anadolu/Tangkap Layar)

    Moskow Tingkatkan Pasukan hingga 1,5 Juta Personel

    MIDD juga menunjukkan kalau Rusia tengah menjalani reformasi militer besar-besaran, yang direncanakan untuk meningkatkan jumlah angkatan bersenjatanya dari satu menjadi satu setengah juta tentara. 

    Perubahan paling signifikan direncanakan dalam arah strategis distik sayap barat Rusia.

    “Kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun, bahkan mungkin satu dekade, untuk mencapai tujuan penuh reformasi, tetapi diperkirakan jumlah angkatan bersenjata Rusia di perbatasan Latvia akan mulai meningkat seiring dengan menurunnya intensitas permusuhan di Ukraina,” kata dinas tersebut.

    Pada saat yang sama, dinas tersebut menekankan, Rusia tidak memiliki kemampuan militer untuk melakukan operasi darat lainnya di tingkat strategis dalam situasi saat ini.

    Badan intelijen Latvia itu mengungkapkan, sebagai bagian dari reformasi Angkatan Bersenjata Rusia pada tahun 2024, Distrik Militer Barat yang berdekatan dengan perbatasan Latvia direorganisasi untuk membentuk Distrik Militer Leningrad dan Moskow.

    “Ini adalah tanggapan resmi Rusia terhadap masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO,” jelas MIDD.

    Distrik Militer Leningrad yang baru dibentuk bertanggung jawab atas poros strategis barat laut, meliputi Negara Baltik dan Skandinavia.

    Sementara itu, Distrik Militer Moskow bertanggung jawab atas Eropa Tengah dan sebagian Ukraina dan kemungkinan akan bekerja sama erat dengan angkatan bersenjata Belarusia, kata laporan itu.

    Ilustrasi pasukan Rusia (Anton Holoborodko)

    Militer Rusia Bentuk Korps-Korps Baru

    MIDD juga mencatat, bersamaan dengan perang di Ukraina, Rusia setidaknya secara resmi telah mulai membentuk unit-unit baru dan mereformasi unit-unit yang ada sesuai dengan rencana yang dideklarasikannya untuk mereformasi angkatan bersenjatanya.

    Misalnya, korps tentara baru telah dibentuk di Karelia, sementara dua brigade senapan bermotor dari Angkatan Darat Umum ke-6 yang paling dekat dengan Latvia sedang diubah menjadi divisi.

    Brigade Infanteri Marinir Armada Baltik, yang ditempatkan di Eksklave Kaliningrad, akan direformasi sebagai sebuah divisi.

    Laporan intelijen Latvia itu menjelaskan kalau pembentukan atau perluasan unit baru belum menyiratkan peningkatan kekuatan nyata di dekat perbatasan Latvia, karena sebagian besar sumber daya militer Rusia masih dialihkan ke Ukraina.

    Tahun ini, Rusia dan Belarus berencana untuk mengadakan latihan strategis gabungan “Zapad-2025”, yang akan berlangsung terutama di wilayah Belarus, tetapi skala dan wilayah yang dicakup akan sangat bergantung pada situasi perang Rusia melawan Ukraina, kata dinas tersebut.

    “Laporan MIDD juga menjelaskan kalau dalam jangka menengah dan panjang, Rusia akan semakin sulit untuk kembali ke ekonomi masa damai – hal ini pada gilirannya menciptakan permintaan domestik untuk mempertahankan kebijakan luar negeri yang agresif dan terus mempersenjatai diri,” tulis simpulan ulasan lsm yang menyiratkan seruan bagi Latvia untuk meningkatkan kewaspadaan militernya atas ancaman Moskow ini.

     

     

     

    (oln/lsm/lv/*)

  • Transformasi Digital Sektor Kesehatan ASEAN Dimulai dari Kolaborasi Lintas Negara dan Generasi – Halaman all

    Transformasi Digital Sektor Kesehatan ASEAN Dimulai dari Kolaborasi Lintas Negara dan Generasi – Halaman all

    Transformasi Kesehatan Digital ASEAN Dimulai dari Kolaborasi Lintas Negara dan Generasi
     

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah kompleksitas tantangan kesehatan yang terus berkembang di Asia Tenggara—mulai dari ancaman penyakit menular, peningkatan penyakit tidak menular, hingga ketimpangan akses dan teknologi—generasi muda ASEAN kini mengambil peran strategis dalam merumuskan masa depan sistem kesehatan digital yang inklusif dan tangguh.

    Melalui program Global Future Fellows (GFF) 2025: Powering ASEAN’s Digital Health Future, Pijar Foundation mempertemukan para pemimpin muda dari berbagai negara dan latar belakang untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dan negara dalam sektor kesehatan digital.

    Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung penyusunan ASEAN Post-2025 Vision, khususnya pada pilar ketahanan kesehatan di kawasan.

    GFF 2025 akan berlangsung hingga Oktober dan mencakup pembelajaran langsung (learning journey) di tiga negara ASEAN, dimulai dari Indonesia pada 28–30 April 2025.

    Para peserta mengunjungi institusi strategis seperti Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Luar Negeri RI, ASEAN BioDiaspora Virtual Centre (ABVC), dan Asosiasi Telemedik Indonesia (ATENSI) untuk mendalami ekosistem dan kebijakan kesehatan digital Indonesia.

    Di Indonesia, peserta mempelajari transformasi sistem kesehatan nasional, termasuk inisiatif SATUSEHAT, penguatan layanan telemedisin, serta integrasi tata kelola data kesehatan. Interaksi ini memperkuat pemahaman akan pentingnya sistem yang responsif dan berbasis teknologi.

    Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Cazadira F Tamzil, menyebut program ini sebagai ruang kolaborasi yang krusial bagi ASEAN sebagai One Community.

    “GFF memberi ruang bagi suara pemimpin muda untuk turut membentuk arah kebijakan kesehatan digital ASEAN secara langsung,” ujarnya, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Dalam dialog bersama Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan, menekankan pentingnya pemahaman holistik dalam menyusun strategi digital regional.

    Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN menggarisbawahi potensi program ini untuk memperkuat pengembangan talenta digital di bidang kesehatan.

    Dari perspektif diplomasi kawasan, Yuliana Bahar, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN dari Kementerian Luar Negeri RI, menyampaikan kalau keberagaman latar belakang peserta GFF menjadi nilai tambah.

    “Mereka membawa perspektif yang kaya dan mampu berkontribusi dalam implementasi ASEAN Community Vision 2045 dan penyusunan ASEAN Health Development Agenda,” ujarnya.

    Sebagai edisi kelima, GFF 2025 tampil dengan pendekatan yang lebih strategis dan regional. Program ini mempertegas posisi generasi muda sebagai agen perubahan dalam mewujudkan sistem kesehatan digital ASEAN yang lebih adil, tangguh, dan terintegrasi.

  • AS dan Sekutunya Bahas Pengiriman Tambahan Sistem Patriot untuk Perkuat Pertahanan Udara Ukraina – Halaman all

    AS dan Sekutunya Bahas Pengiriman Tambahan Sistem Patriot untuk Perkuat Pertahanan Udara Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KYIV – Negara-negara Barat yang memberikan dukungan kepada Ukraina tengah melakukan diskusi mengenai kemungkinan pengiriman sistem udara pertahanan udara tambahan Patriot ke Kyiv.

    Informasi ini disampaikan Reuters, yang berkomunikasi dengan narasumber yang mengetahui langsung perihal pembicaraan tersebut. 

    Namun narasumber tersebut tidak ingin disebutkan namanya.

    Langkah ini dipandang krusial untuk memperkuat perisai udara Ukraina dalam menghadapi gempuran udara Rusia yang terus meningkat dan semakin beragam.

    Sistem pertahanan udara Patriot merupakan sistem rudal permukaan ke udara (SAM) canggih buatan Amerika Serikat, dirancang untuk mencegat beragam ancaman udara, seperti pesawat tempur, rudal balistik taktis, rudal jelajah, dan drone.  

    Sistem ini mengintegrasikan radar, teknologi komando dan kontrol terpadu, peluncur rudal, serta berbagai jenis pencegat yang bekerja secara sinergis.

    Sistem ini dibuat untuk mengidentifikasi dan melumpuhkan rudal balistik taktis, rudal jelajah, drone, pesawat canggih, dan ancaman udara lainnya.

    Menurut laporan Reuters, yang bersumber dari narasumber anonim, para sekutu Barat berupaya keras untuk mencapai kesepakatan mengenai pengiriman tambahan sistem Patriot ini sebelum KTT NATO yang dijadwalkan pada akhir Juni mendatang.

    Urgensi ini didorong oleh kebutuhan mendesak Ukraina akan lebih banyak sistem Patriot untuk melindungi infrastruktur kritikal dan wilayah sipil yang semakin sering menjadi target serangan udara Rusia.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, bahkan secara terbuka mengungkapkan kebutuhan negaranya akan sistem pertahanan udara yang lebih modern. 

    Presiden Zelenskiy mengatakan kepada CBS News bulan lalu bahwa pemerintahnya siap membeli 10 sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat guna menangkis serangan rudal balistik Rusia.

    Analisis militer Ukrainian Defence Express pada April tahun ini menunjukkan bahwa Ukraina hanya memiliki tujuh sistem Patriot yang aktif beroperasi.

    Sumber Reuters lebih lanjut menyebutkan bahwa Amerika Serikat dan Yunani termasuk di antara negara-negara yang berpotensi menjadi pemasok sistem Patriot tambahan untuk Ukraina.

    Dua sumber AS yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan bahwa upaya untuk menyediakan lebih banyak sistem Patriot ke Ukraina merupakan inisiatif yang telah disetujui di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump dari Partai Republik. 

    Hal ini mengindikasikan adanya dukungan bipartisan di AS terhadap penguatan pertahanan udara Ukraina.

    Namun, Yunani dengan tegas menepis keterlibatannya dalam rencana tersebut. 

    Seorang pejabat pemerintah Yunani mengatakan kepada Reuters, “Tidak ada pertanyaan untuk memasok Ukraina dengan sistem Patriot dari Yunani.”

    Pertahanan menjadi isu sensitif bagi Yunani mengingat perselisihan yang berkepanjangan dengan negara tetangganya yang juga merupakan sekutu NATO, Turki. 

    Meskipun sebelumnya Yunani telah memberikan sejumlah bantuan militer kepada Ukraina berupa roket, bahan peledak, kendaraan tempur infanteri, dan amunisi lainnya, namun mereka menegaskan kembali pada tahun lalu bahwa mereka tidak dapat menyediakan lagi sistem pertahanan udara Patriot tambahan ke Ukraina.

    Sementara itu, New York Times yang mengutip informasi dari para pejabat AS, mengabarkan bahwa Washington berencana mengirimkan sistem Patriot yang saat ini ditempatkan di Israel ke Ukraina setelah melalui proses perbaikan.

    Berita tersebut juga menyebutkan bahwa sekutu Barat sedang mempertimbangkan kemungkinan “logistik Jerman atau Yunani” untuk menyediakan satu sistem Patriot tambahan.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, juga mengungkapkan bahwa dirinya telah membahas isu sistem pertahanan udara dengan Donald Trump di sela-sela pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, dan menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “pertemuan terbaik” yang pernah mereka lakukan.(Grace Sanny Vania)

  • 7 Reaksi Pemimpin Dunia atas Konflik India dan Pakistan, Israel Dukung Hak New Delhi Membela Diri – Halaman all

    7 Reaksi Pemimpin Dunia atas Konflik India dan Pakistan, Israel Dukung Hak New Delhi Membela Diri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Konflik bersenjata kembali meletus antara India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir yang sudah lama berseteru.

    India meluncurkan Operasi Sindoor dengan menargetkan wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, yang dituduh sebagai basis kelompok teroris.

    Sebagai balasan, Pakistan menyerang posisi militer India dan mengklaim menembak jatuh sejumlah pesawat tempur.

    Sedikitnya 26 orang tewas di Pakistan dan 10 lainnya di Kashmir yang dikuasai India, menurut pejabat dari kedua pihak.

    Ketegangan ini memicu keprihatinan dari berbagai pemimpin dunia, yang menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai.

    Berikut ini tujuh reaksi para pemimpin dunia terhadap eskalasi konflik tersebut:

    1. Presiden AS Donald Trump: “Saya harap ini segera berakhir”

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyayangkan terjadinya konflik tersebut.

    “Sayang sekali. Baru saja mendengarnya,”

    “Saya kira orang-orang tahu sesuatu akan terjadi berdasarkan sedikit kejadian di masa lalu,” kata Trump seperti dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka sudah lama berjuang. Mereka sudah berjuang selama beberapa dekade,”

    “Saya harap ini segera berakhir.”

    2. Menlu AS Marco Rubio: Dukung Penyelesaian Damai

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan Washington memantau situasi secara ketat.

    “Saya memantau situasi antara India dan Pakistan dengan saksama,” tulisnya di X.

    “Saya sependapat dengan komentar @POTUS hari ini bahwa semoga ini segera berakhir dan akan terus melibatkan pemimpin India dan Pakistan menuju penyelesaian damai.”

    3. Sekjen PBB Antonio Guterres: Dunia Tak Bisa Menanggung Konfrontasi Ini

    Melalui juru bicaranya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas operasi militer India.

    “Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan operasi militer India di Garis Kontrol dan perbatasan internasional,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

    “Dunia tidak mampu menanggung konfrontasi militer antara India dan Pakistan.”

    4. Prancis: India Berhak Lindungi Diri, Tapi Tahan Diri Penting

    Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyerukan penahanan diri dari kedua pihak.

    “Kami memahami keinginan India untuk melindungi dirinya dari momok terorisme,” katanya di TF1.

    “Tetapi kami jelas meminta India dan Pakistan untuk menahan diri guna menghindari eskalasi dan, tentu saja, untuk melindungi warga sipil.”

    5. Jepang: Hindari Perang Skala Penuh

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengutuk keras aksi terorisme yang terjadi di Kashmir pada 22 April.

    Ia juga menyatakan kekhawatiran bahwa situasi ini dapat meningkat menjadi konflik militer besar.

    “Demi perdamaian dan stabilitas Asia Selatan, kami sangat mendesak India dan Pakistan untuk menahan diri dan menstabilkan situasi melalui dialog,” tegas Hayashi.

    6. UEA: Diplomasi Adalah Kunci Perdamaian

    Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, mengimbau kedua negara menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

    “Diplomasi dan dialog tetap menjadi cara paling efektif untuk menyelesaikan krisis secara damai,” bunyi pernyataan resmi pemerintah UEA.

    7. Israel: Dukung Hak India untuk Membela Diri

    Duta Besar Israel untuk India, Reuven Azar, menyatakan dukungan penuh terhadap tindakan India.

    “Israel mendukung hak India untuk membela diri,”

    “Teroris harus tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kejahatan keji mereka terhadap orang yang tidak bersalah,” tulisnya melalui akun X resminya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)