Category: Tribunnews.com Internasional

IDF Kalang Kabut, Ratusan Pilot Israel Bergabung dalam Protes Menentang Perang Gaza – Halaman all

IDF Kalang Kabut, Ratusan Pilot Israel Bergabung dalam Protes Menentang Perang Gaza

TRIBUNNEWS.COM – Saluran 12 Israel, Kamis (17/4/2025) melaporkan kalau lebih dari 300 pilot dari perusahaan penerbangan sipil Israel telah bergabung dalam petisi protes yang menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza.

Demonstrasi para pilot Israel ini terjadi di tengah kekhawatiran dalam militer Israel (IDF) kalau jumlah personel mereka yang ikut menandatangani petisi ini, juga bertambah.

Pesan para pilot Israel tersebut, menurut Channel 12, menyatakan bahwa “setiap hari yang berlalu tanpa gencatan senjata membahayakan nyawa mereka yang diculik.”

Media tersebut melaporkan kalau jumlah penanda tangan petisi yang menyerukan pemerintah Israel untuk menghentikan perang di Gaza dan mengedapankan pengembalian sandera secara hidup, melebihi 120.000 orang.

Petisi ini mengecam cara-cara militer lewat pengeboman dan operasi darat ke Gaza yang mereka nilai hanya akan ikut menewaskan sandera Israel yang masih hidup di tangan gerakan perlawanan Palestina.

Ratusan ribu penanda tangan petisi tersebut termasuk sekitar 10.000 tentara cadangan (IDF reservist), mantan perwira militer IDF, dan polisi, plus 37 mantan sandera Israel di Jalur Gaza.

PASUKAN CADANGAN – Foto tangkap layar Khaberni, Jumat (18/4/2025) yang menunjukkan prajurit pasukan cadangan Israel (IDF) yang ikut serta dalam agresi militer di Jalur Gaza. Belakangan, jumlah personel IDF yang ikut menandatangani petisi penghentian perang Gaza semakin bertambah.

IDF Kalang Kabut

Sementara itu, media Israel juga melaporkan kalau militer Israel kalang kabut atas semakin banyaknya gelombang personel yang ikut dalam gelombang penandatanganan petisi.

IDF saat ini dilaporkan sudah berbicara tentang tindakan yang akan diambil terhadap personel militer yang ikut menandatangani petisi tersebut.

Otoritas Penyiaran Israel mengutip pernyataan IDF, mengatakan, militer menuntut para pengunjuk rasa untuk menarik tanda tangan mereka.

“Otoritas militer belum mengambil keputusan akhir terkait personel yang ikut tanda tangan di petisi tersebut,” kata laporan itu.

Haaretz melaporkan bahwa meningkatnya jumlah prajurit cadangan yang menandatangani petisi ini menimbulkan kekhawatiran dalam ketentaraan Israel.

Situasi ini memang serba salah bagi IDF. Memecat personel yang menandatangai petisi, berarti sama juga mengurangi jumlah anggota yang sudah mengalami krisis.

Sebagai catatan, banyak personel IDF berasal dari satuan prajurit cadangan atau reservist. Mereka direkrut dari kalangan sipil dalam kerangka wajib militer.

Memecat mereka, berarti menyia-nyiakan sumber daya manusia yang jumlahnya sudah kurang sebelumnya.

Surat kabar tersebut melaporkan kalau IDF memutuskan untuk mengganti prajurit cadangan di zona pertempuran dengan prajurit reguler menyusul meningkatnya protes.

Israel melanjutkan perang pemusnahannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, setelah mengingkari perjanjian gencatan senjata dan memblokir masuknya bantuan kemanusiaan.

Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, lebih dari 51.000 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 116.000 orang terluka, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

DEMONSTRASI – Warga Israel berunjuk rasa di Lapangan Habima, Kota Tel Aviv, Sabtu, (29/3/2025). Mereka menuntut pembebasan sandera. (Rony Shapiro/Pro-Democracy Protest Movement)

Gelombang Protes Juga Melanda AU Israel

Sebelumnya, Komandan Angkatan Udara Israel pada Rabu pekan lalu juga mengancam akan mengusir sekitar 970 personel — termasuk pilot, perwira dan prajurit — jika mereka tidak menarik tanda tangan mereka dari surat yang menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza, media lokal melaporkan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa “sekitar 970 awak pesawat, beberapa di antaranya bertugas sebagai cadangan aktif, menandatangani surat yang menentang perang tetapi tidak menyerukan penolakan untuk bertugas.”

Dalam beberapa hari terakhir, para pemimpin senior Angkatan Udara melakukan panggilan telepon pribadi kepada para anggota cadangan yang mendukung pesan tersebut, mendesak mereka untuk menarik kembali dukungan mereka, kata media tersebut.

Para komandan memberi tahu para anggota cadangan bahwa mereka akan dipecat jika menolak mematuhinya, menurut Haaretz.

Setelah adanya ancaman tersebut, hanya 25 penandatangan yang menarik nama mereka, sementara delapan lainnya meminta untuk menambahkan tanda tangan mereka.

Para penandatangan surat tersebut, termasuk perwira senior Angkatan Udara dan pilot, berpendapat bahwa “pertempuran di Gaza melayani kepentingan politik, bukan kepentingan keamanan.”

Anggota oposisi Israel telah lama berpendapat kalau perang di Gaza dimaksudkan untuk memungkinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menjabat dan tidak ada hubungannya dengan keamanan Israel.

Ratusan orang berdemo menuntut pemerintah Israel membebaskan keluarga dan kerabat mereka yang disandera Hamas di Gaza. Aksi demo ini digelar di Hostage Square di Tel Aviv untuk merayakan ulang tahun sandera Tamir Nimrodi, yang ditahan oleh teroris Hamas di Gaza. 15 November 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Netanyahu Pengkhianat Kotor

Beberapa hari sebelumnya, Panglima Angkatan Udara Mayjen Tomer Bar bertemu dengan beberapa pelopor petisi tersebut.

Selama pertemuan tersebut, perwira cadangan mengkritik tajam keputusan Bar untuk mengancam semua penandatangan dengan pemecatan, menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar hukum dan etika yang melanggar hak para prajurit cadangan untuk mengekspresikan pandangan politik, menurut Haaretz.

Bar membalas bahwa masalahnya bukan pada hukuman, dengan mengatakan, “Mereka yang menandatangani teks yang mengklaim dimulainya kembali perang terutama bersifat politis dan merugikan prospek pembebasan sandera tidak dapat memenuhi tugas cadangan mereka.”

Ia menganggap penandatanganan surat itu selama masa perang “tidak sah,” menurut media tersebut.

Bar juga memperkirakan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera akan segera ditandatangani.

Militer Israel diketahui sudah memberhentikan dua orang cadangan pada tanggal 19 Maret, satu dari intelijen dan satu lagi dari Angkatan Udara, karena menolak bergabung dalam perang Gaza setelah pertempuran kembali terjadi.

Salah seorang menyebut menteri pemerintah dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai “pengkhianat kotor,” tulis surat kabar itu.

Seruan Demonstrasi

Dalam konteks ini, media Israel melaporkan kalau kelompok Israel yang menentang perang menyerukan demonstrasi malam ini untuk menuntut pengembalian tahanan yang ditahan di Gaza.

Ayah seorang tahanan yang ditahan oleh kelompok perlawanan di Gaza mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Radio Angkatan Darat Israel kalau ada kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan pernyataan tegas yang mengatakan “Kalau ini (perang Gaza) sudah cukup.”

Otoritas Penyiaran Israel juga melaporkan, mengutip ayah seorang mantan tahanan di Gaza, kalau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan putrinya kemarin, tetapi putrinya tidak mendengar hal baru apa pun darinya selain pengulangan pernyataan yang telah dibuatnya selama berbulan-bulan.

Otoritas Penyiaran Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri memerintahkan upaya lanjutan untuk membebaskan tahanan yang ditahan di Gaza.

Tentara Israel memperbarui serangan mematikan di Gaza pada tanggal 18 Maret dan sejak itu telah menewaskan hampir 1.500 korban, melukai 3.700 lainnya, dan menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan di daerah kantong tersebut yang ditandatangani pada bulan Januari.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji minggu lalu untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza sementara upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari daerah kantong itu.

Lebih dari 50.800 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

(oln/khbrn/anadolu/*)

18/04/2025 21:28
Hamas Tak Mau Setengah-setengah Hadapi Israel, Berharap AS Tak Beri Janji Palsu – Halaman all

Hamas Tak Mau Setengah-setengah dengan Israel, Berharap AS Tak Beri Janji Palsu

TRIBUNNEWS.COM – Kelompok perlawanan Palestina Hamas, Kamis (17/4/2025) mengatakan pihaknya siap untuk segera memulai kembali negosiasi dengan Israel.

Kali ini, Hamas menyatakan tidak mau setengah-setengah dalam pembicaraan negosiasi gencatan senjata yang sebelumnya sudah dilanggar oleh Israel.

Hamas menyatakan, pihaknya menginginkan kesepakatan “komprehensif”, bersedia membebaskan semua sandera Israel dengan imbalan gencatan senjata penuh dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza .

“Perjanjian parsial mengenai Gaza hanya berfungsi sebagai kedok politik bagi agenda (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu untuk melanjutkan perang, genosida, dan kelaparan,” kata Khalil Al-Hayya , kepala Hamas di Gaza dan kepala negosiator kelompok tersebut, dalam pidato yang disiarkan di televisi pada platform digital resminya.

Ia menegaskan kesiapan Hamas untuk perjanjian skala penuh.

“Kami siap untuk segera terlibat dalam negosiasi paket komprehensif untuk pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan sejumlah tahanan kami yang ditahan oleh pendudukan, penghentian perang sepenuhnya, penarikan penuh dari Jalur Gaza, dimulainya rekonstruksi, dan pencabutan blokade,” katanya.

AGRESI MILITER – Pasukan Israel (IDF) dalam agresi militer ke Jalur Gaza. IDF membombardir Gaza sejak melanggar gencatan senjata untuk menekan Hamas melepaskan sandera tanpa menghendaki mundur dari wilayah kantung Palestina tersebut. (Anews/Tangkap Layar)

AS Janjikan Perang Berhenti Sepenuhnya

Al-Hayya menyambut baik pernyataan Adam Boehler, utusan khusus AS untuk urusan penyanderaan, yang pada Kamis sebelumnya menyatakan dukungannya untuk mengakhiri masalah penyanderaan dan perang sebagai satu paket.

AS berjanji, perang akan berhenti sepenuhnya jika Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa.

Ini mengindikasikan kalau AS akan menekan Israel untuk berhenti perang jika Hamas menyetujui, sebuah janji yang menurut sejumlah pengamat geopolitik sebagai sebuah harapan sekaligus bencana jika tak ditepati.

Boehler mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera: “Saya dapat memberi tahu Anda bahwa pertempuran akan segera berakhir, segera jika para sandera dibebaskan.”

Al-Hayya juga menyerukan intervensi internasional segera untuk mengakhiri blokade Israel terhadap Gaza, dan memperingatkan kalau “lebih dari dua juta orang di Gaza sedang mengalami genosida karena kelaparan.”

Ia mencatat, Hamas telah menerima usulan mediator pada akhir bulan puasa Ramadan pada tanggal 29 Maret, tetapi Netanyahu kemudian menolaknya dan menanggapi dengan apa yang Al-Hayya gambarkan sebagai “syarat-syarat yang tidak masuk akal yang tidak akan mengarah pada gencatan senjata atau penarikan pasukan dari Gaza.”

Lebih dari 51.000 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

(oln/anews/*)

18/04/2025 20:53
Jenazah Bergelimpangan dalam Serangan Terbaru AS di Hodeidah Yaman, Israel Cegat Rudal Houthi – Halaman all

Jenazah Bergelimpangan dalam Serangan AS di Yaman, Israel Cegat Rudal Houthi

TRIBUNNNEWS.COM – Serangan udara AS yang menargetkan pelabuhan minyak Ras Isa di provinsi Hodeidah Yaman Kamis malam dilaporkan menewaskan sedikitnya 58 orang, termasuk lima pekerja kesehatan, saluran TV Al-Masirah milik kelompok Houthi melaporkan Jumat (18/4/2025).

TV Al-Masirah melaporkan kalau 126 orang lainnya terluka dalam serangan udara AS tersebut.

Laporan juga menyatakan kalau angka tersebut masih awal karena operasi penyelamatan masih terus berlanjut di lokasi tersebut.

Laporan TV Al-Masirah mengatakan, “Musuh, Amerika melancarkan empat serangan udara di wilayah Ras Isa,” tanpa menyebutkan target pasti atau akibat dari serangan tersebut.

Saluran TV Al Masirah yang berafiliasi dengan Houthi menyiarkan rekaman akibat serangan udara AS tersebut, yang memperlihatkan jenazah-jenazah korban bom bergelimpangan di lokasi.

DIBOM AMERIKA – Tangkapan layar dari video yang dirilis oleh TV al-Masirah yang dikelola Houthi menunjukkan api dan asap mengepul dari pelabuhan bahan bakar Ras Isa setelah serangan udara AS, di provinsi pelabuhan Hodeidah, Yaman, 18 April 2025.

AS Sebut Serangan Targetkan Tangki Bahan Bakar

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan dalam sebuah pernyataan kalau mereka telah menghancurkan pelabuhan bahan bakar yang menyuplai kegiatan kelompok yang mereka labeli sebagai organisasi teroris tersebut.

“Hari ini, pasukan AS mengambil tindakan untuk menghilangkan sumber bahan bakar bagi Houthi yang didukung Iran dan merampas pendapatan ilegal yang telah mendanai upaya Houthi untuk meneror seluruh wilayah selama lebih dari 10 tahun,” tulis pernyataan CENTCOM di platform X.

Operasi tersebut, kata AS, bertujuan untuk melemahkan kekuatan ekonomi Houthi dan bukan untuk merugikan rakyat Yaman.

“Kelompok Houthi yang didukung Iran menggunakan bahan bakar untuk mendukung operasi militer mereka, sebagai senjata kendali, dan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggelapan keuntungan impor. Bahan bakar ini harus dipasok secara sah kepada rakyat Yaman,” katanya.

Tim pertahanan sipil dan penyelamatan terus berupaya memadamkan api di pelabuhan dan menyelamatkan yang terluka setelah serangan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bulan lalu bahwa ia telah memerintahkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” terhadap kelompok Houthi dan kemudian mengancam akan “memusnahkan mereka sepenuhnya.”

Kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal yang melewati Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden sejak November 2023 sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza, tempat lebih dari 51.000 orang tewas dalam serangan brutal Israel selama lebih dari 18 bulan.

Kelompok tersebut menghentikan serangan ketika gencatan senjata di Gaza diumumkan pada bulan Januari antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas tetapi melanjutkannya setelah Israel memperbarui serangan udara di daerah kantong itu bulan lalu.

Adapun Houthi sebelumnya mengumumkan kalau sembilan serangan udara AS menargetkan Kegubernuran Al Bayda di Yaman tengah dan Kegubernuran Sana’a di utara.

Serangan udara ini merupakan bagian dari serangkaian serangan harian intensif yang dilancarkan oleh pesawat AS terhadap wilayah kekuasaan Houthi selama lebih dari sebulan.

RUDAL HOUTHI YAMAN – Foto ini diambil dari Telegram Houthi pada Kamis (20/3/2025), memperlihatkan dua rudal hipersonik Palestine 2 diluncurkan ke dua target militer musuh Zionis di Jaffa yang diduduki pada 19 Desember 2024. Pada Selasa (19/3/2025), Houthi kembali meluncurkan rudal balistik Palestine 2 ke Jaffa. (Telegram Houthi)

Israel Cegat Rudal dari Yaman

Serangan AS ini tampaknya langsung dibalas Houthi dengan meluncurkan rudal mereka ke wilayah pendudukan Israel.

Tentara Israel (IDF) pada Jumat (18/4/2025) pagi mengumumkan kalau mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman setelah sirene serangan udara diaktifkan di sebagian besar wilayah Israel tengah.

Serangan balasan Houthi langsung ke Israel ini kembali menjadi bukti lemahnya efektivitas bombardemen AS ke Yaman dalam melemahkan kelompok tersebut.

Sebagai catatan, operasi pengeboman militer AS di Yaman telah menghabiskan biaya hampir 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,5 triliun dalam waktu kurang dari tiga minggu, menurut narasumber yang diwawancarai CNN.

Narasumber itu mengatakan, bombardemen AS ke Yaman tersebut hanya menyebabkan ‘dampak terbatas’ pada kemampuan Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) yang dipimpin kelompok Ansarallah (Houthi).

Diluncurkan pada 15 Maret, serangan-serangan AS ke Yaman tersebut mengandalkan amunisi presisi mahal seperti rudal Tomahawk, JASSM, JSOW, pesawat pengebom B-2 dari Diego Garcia, dan sejumlah kapal induk serta jet tempur tambahan.

Meski demikian, YAF terus mampu meluncurkan rudal balistik dan jelajah serta pesawat nirawak, termasuk menjatuhkan sedikitnya 17 pesawat nirawak canggih MQ-9 AS – yang masing-masing seharga 30 juta dolar AS.

Pejabat Pentagon mengakui, meskipun beberapa lokasi militer dan kepemimpinan Yaman menjadi sasaran pengeboman, negara tersebut masih memiliki persediaan senjata yang signifikan dan bunker yang dibentengi.

Satu sumber mencatat kemampuan Yaman yang berkelanjutan untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan menghindari kerusakan.

“Mereka (militer AS0 telah merebut beberapa lokasi, tetapi itu tidak memengaruhi kemampuan Houthi untuk terus menembaki kapal-kapal di Laut Merah atau menembak jatuh pesawat nirawak AS,” kata salah satu sumber yang diberi pengarahan tentang operasi tersebut.

“Sementara itu, kami sedang mempersiapkan diri—amunisi, bahan bakar, dan waktu pengerahan.”

Angkatan bersenjata Yaman mulai menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah pada November 2023 sebagai respons atas genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

AS dan Inggris kemudian melancarkan operasi militer terhadap Yaman atas nama Israel.

Biaya Operasi Militer Membengkak, Amunisi Menipis

Biaya operasi yang tinggi telah menimbulkan kekhawatiran di Kongres AS.

Pentagon mungkin akan segera meminta dana tambahan untuk melanjutkan operasi tersebut.

Perubahan dalam otorisasi serangan—beralih dari model era Biden yang mengharuskan persetujuan Gedung Putih—telah memberi para komandan lebih banyak fleksibilitas, yang menggemakan kebijakan dari masa jabatan pertama Donald Trump.

Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz merujuk pada pembunuhan seorang operator pesawat nirawak senior Yaman, yang menunjukkan pendekatan serangan yang lebih luas.

Sementara itu, para pejabat di Komando Indo-Pasifik AS telah menyatakan kekhawatirannya atas menipisnya amunisi jarak jauh seperti JASSM, yang mereka anggap penting untuk potensi konflik di Pasifik, termasuk melawan Tiongkok.

Seorang pejabat pertahanan menepis kekhawatiran ini, dan menekankan kesiapan dan ketepatan sasaran yang berkelanjutan.

Operasi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga serangan Yaman terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah berhenti.

LEPAS LANDAS – Tangkap Layar Khaberni, Minggu (23/3/2025) yang menunjukkan jet tempur Amerika Serikat (AS) lepas landas dari Kapal Induk USS Harry S Truman yang berada di Laut Merah. AS dibantu Inggris, melancarkan serangan udara besar-besaran ke Yaman dengan dalih menghancurkan infrastruktur Houthi yang memblokade Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina atas agresi Israel. (khaberni/tangkap layar)

(oln/khbrn/anews/*)

18/04/2025 19:09
Trump Mengancam, AS akan Tinggalkan Perundingan Rusia-Ukraina jika Hasilnya Buntu – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghentikan upayanya untuk menengahi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina jika dia tidak melihat kemajuan dalam beberapa hari mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang mengatakan Trump tidak akan menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk menyelesaikan perundingan itu.

“Kami tidak akan melanjutkan pekerjaan ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi, kami perlu memutuskan dengan sangat cepat, dan saya berbicara tentang beberapa hari, apakah ini layak dilakukan dalam beberapa minggu ke depan,” kata Menteri Departemen Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan pejabat Uni Eropa dan Ukraina di Paris pada hari Kamis (17/4/2025).

“Jika ya, kami akan menjalankan bisnis. Jika tidak, kami memiliki prioritas lain yang perlu kami fokuskan,” kata Rubio, seperti diberitakan Reuters.

Ia menekankan Trump masih berminat mencapai kesepakatan, tetapi bersedia mundur jika ia tidak melihat sinyal yang jelas tentang kemungkinan tercapainya kesepakatan.

Dalam kunjungannya ke Paris, Marco Rubio berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan Moskow siap untuk terus bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika dengan tujuan menghilangkan akar penyebab krisis Ukraina secara andal.

Pada gilirannya, Departemen Luar Negeri AS melaporkan Rubio membiasakan Lavrov dengan prinsip-prinsip dasar kemungkinan kesepakatan mengenai Ukraina, yang juga diperlihatkan kepada Ukraina dan para pemimpin Eropa di Paris.

“Trump dan Amerika Serikat ingin perang berakhir dan kini telah menyampaikan kepada semua pihak sebuah proyek untuk perdamaian yang kuat dan berjangka panjang,” kata departemen tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menambahkan Prancis menerima inisiatif tersebut dengan antusiasme, yang menunjukkan kemungkinan tercapainya perdamaian jika semua pihak berupaya keras untuk mencapainya.

Sementara itu, Kremlin diberitahu bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina berjalan alot.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, melaporkan jika Rusia dan AS masih berbicara tentang perdamaian, maka ibu kota Eropa telah berubah menjadi negara yang agresif dalam perang dan diduga bersikeras untuk melanjutkannya.

Menurutnya, ada juga perlawanan terhadap penyelesaian di Kyiv.

“Masalah ini berkembang cukup sulit,” kata Peskov mengakui.

Sehari sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia tengah menunggu tanggapan dari Presiden Rusia Vladimir Putin terkait usulan gencatan senjata di Ukraina paling lambat tanggal 20 April.

“Kami ingin pembunuhan dihentikan,” tegasnya, seperti diberitakan The Moscow Times.

AS siap menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia jika Putin tidak menyetujui gencatan senjata pada akhir April, menurut laporan Axios mengutip sumber pejabat AS.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

18/04/2025 16:34
2 Tahun Tanpa Serangan Teror, Ancaman Baru Berkembang Senyap – Halaman all

Indonesia boleh berbangga karena selama dua tahun berturut-turut tak mencatatkan satu pun serangan teror. Namun, aparat keamanan terus memperingatkan ancaman terorisme yang berkembang mengikuti zaman.

Demikian diungkapkan dalam seminar Global Terrorism Index 2025 berjudul Findings and Lessons Learned for Indonesia oleh lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada awal April di Jakarta.

Radikalisasi daring, bisa menyusup lewat media sosial hingga gim online, serta konten berbau konflik. Ini menjadi ancaman bagi generasi muda dan tantangan baru bagi orang tua, karena dilakukan secara senyap.

Menebar radikalisasi lewat daring

Dalam kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa meski tidak ada serangan, ancaman tetap nyata.

Mereka menggarisbawahi bahwa terorisme modern bukan hanya soal bom dan senjata, tapi juga penyalahgunaan teknologi digital. Karena itu, membangun literasi jadi upaya penting melindungi seseorang dari ancaman radikalisasi di dunia maya.

“Kalau kita lihat secara keseluruhan dari GTI (Global Terrorism Index) 2025, Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara menunjukkan kemajuan. Tapi yang harus kita waspadai adalah: the tools are out there. Internet itu powerful, dan mereka pasti manfaatkan,” ujar Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, dalam seminar tersebut.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Menurut Andhika, saat ini ruang digital menjadi salah satu kanal ancaman baru penyebaran ideologi radikalis hingga ekstremis, terutama kepada generasi muda dan berpotensi melahirkan aktor tunggal atau lone wolf actors.

“Jika melihat tren dan pola dari paparan Global Terrorism Index 2025, ancaman terorisme itu masih nyata dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di negara-negara barat misalnya, belakangan yang berhasil melakukan aksi teror adalah lone actors, dengan usia yang cenderung muda dan spektrum ideologi yang luas. Mereka lebih sulit untuk dimonitor,” tuturnya.

Risiko serangan oleh pelaku perorangan

Kekhawatiran radikalisasi daring diperkuat pendapat Steve Killelea, pendiri Institute for Economics and Peace (IEP), lembaga yang menyusun Global Terrorism Index (GTI). Lone wolf actors telah menjadi tren terorisme global, tak hanya di barat tapi juga Indonesia. Sekitar 92 persen kematian akibat serangan teror disebabkan oleh aktor tunggal tersebut.

Ia mengakui bahwa media sosial, khususnya grup percakapan tertutup, dan bahkan gim online, telah menjadi ruang rekrutmen baru yang sulit diawasi secara langsung dan kerap dimanfaatkan teroris.

“Kami melihat platform digital mendorong terjadinya radikalisasi dan dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti media sosial dan gim online yang digunakan sebagai ruang interaksi awal antara ekstremis dengan target potensial,” ujar Killelea pada kesempatan yang sama.

“Ini menjadi tantangan global yang serius, di mana proses radikalisasi yang dulu membutuhkan waktu hingga 16 bulan, tahun 2025 ini hanya butuh beberapa minggu,” lanjutnya.

Masyarakat, pertahanan pertama lawan potensi teror

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyoroti meningkatnya potensi serangan tunggal atau lone wolf actors, terutama yang dipicu radikalisasi daring oleh kemarahan spontan terhadap tayangan-tayangan konflik kemanusiaan, seperti yang terjadi di Timur Tengah.

Kepada DW, Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana menyatakan: “Kalau punya niat tapi tidak ada kesempatan, belum tentu jadi kejahatan. Tapi ketika ada kesempatan kemudian melihat tayangan yang sangat tidak manusiawi, bisa timbul kemarahan. Ditambah provokasi dan hoaks, konflik yang kawin dengan ideologi berpotensi menjadi teror dan lone wolf actors.”

Oleh karenanya, ia meminta peran aktif masyarakat untuk bisa melakukan asesmen, khususnya oleh orang tua dan komunitas.

“Radikalisasi biasanya membuat seseorang nyeleneh, berbeda dari komunitasnya. Bagi generasi muda, orang tua berperan penuh memberi kontrol kepada anak-anaknya, kemudian komunitas-komunitas lokal. Pagar pertahanan pertama ya masyarakat sendiri. Penegakan hukum adalah pilihan terakhir,” ujarnya.

Global Terrorism Index 2025

Meski secara faktual Indonesia tidak mencatat serangan teror sejak 2023, laporan GTI 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-30, turun dua tingkat dari tahun sebelumnya dan masuk kategori ancaman menengah.

Padahal, 2024 menjadi tahun penting bagi upaya penanganan terorisme di Indonesia dengan bubarnya kelompok Jemaah Islamiyah, salah satu jaringan teroris terbesar di kawasan.

Penurunan terjadi karena laporan tahun ini memasukkan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua ke dalam indikator penilaian. Meski begitu, BNPT tetap melihat skor ini sebagai indikasi keberhasilan penanganan terorisme. Mereka menekankan bahwa era digital menuntut pendekatan baru, di mana pencegahan menjadi senjata utama.

Editor: Arti Ekawati

18/04/2025 16:09
Tuduh Ukraina Langgar Gencatan Senjata Energi, Rusia: Perjanjian Damai Tak Realistis Saat Ini – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Duta Besar Rusia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Vassily Nebenzia, mengatakan gencatan senjata dalam perang di Ukraina tidak realistis saat ini.

Vassily Nebenzia menjelaskan kegagalan gencatan senjata terbatas pada infrastruktur energi menunjukkan gencatan senjata yang lebih luas tidak mungkin dilakukan saat ini.

“Kami telah berupaya melakukan gencatan senjata terbatas pada infrastruktur energi, yang tidak dipatuhi oleh pihak Ukraina,” kata Vassily Nebenzia di New York, Kamis (17/4/2025).

“Jadi, dalam situasi seperti ini, berbicara tentang gencatan senjata sama sekali tidak realistis pada tahap ini,” lanjutnya.

Ia mengatakan Rusia tidak berada dalam posisi untuk membahas gencatan senjata secara keseluruhan dan terperinci.

“Kami tidak dalam posisi untuk membahas gencatan senjata secara komprehensif,” tambahnya, seperti diberitakan RBC.

Rusia menuduh Ukraina melakukan lebih dari 80 pelanggaran perjanjian gencatan senjata terbatas 30 hari yang ditujukan untuk menghentikan serangan timbal balik terhadap infrastruktur energi.

Gencatan senjata, yang memasuki hari terakhirnya pada hari Kamis (17/4/2025), dideklarasikan secara sepihak oleh Rusia pada tanggal 18 Maret, menyusul panggilan telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump.

Dalam panggilan telepon itu, Trump mengusulkan agar Rusia dan Ukraina menghentikan serangan terhadap infrasturktur energi selama 30 hari.

Putin mendukung gagasan Trump dan memerintahkan tentara Rusia untuk menghentikan serangan semacam itu.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga berjanji untuk mematuhi usulan Trump, seperti diberitakan The Moscow Times.

Namun setelah kesepakatan tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia berulang kali menyatakan Ukraina terus menyerang fasilitas energi Rusia.

Kremlin menuduh Ukraina tidak mematuhi perjanjian tersebut dan berjanji untuk menyampaikan hal itu kepada AS.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

18/04/2025 15:46
AS: Perusahaan China Beri Citra Satelit ke Houthi untuk Permudah Serang Kapal di Laut Merah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuduh perusahaan satelit China, Chang Kuang, menyediakan citra satelit kepada kelompok Ansar Allah (Houthi) untuk menargetkan kapal perang AS dan kapal internasional di Laut Merah.

Pejabat AS mengatakan perusahaan satelit yang terkait dengan militer China tersebut menyediakan citra satelit kepada Houthi untuk menargetkan kapal perang AS dan kapal internasional di Laut Merah, menurut laporan Financial Times.

“Kami dapat mengonfirmasi laporan bahwa Chang Guang Satellite Technology Company Limited secara langsung mendukung serangan Houthi yang didukung Iran terhadap kepentingan AS,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam jumpa pers rutin pada hari Kamis (17/4/2025).

Pejabat itu menambahkan, China mengabaikan kekhawatiran tersebut.

“China secara konsisten berupaya … untuk membingkai dirinya sebagai pembawa perdamaian global … namun, jelas bahwa Beijing dan perusahaan-perusahaan yang berbasis di China memberikan dukungan ekonomi dan teknis utama kepada rezim seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran beserta proksi-proksinya,” lanjutnya.

Bruce mengatakan bantuan firma tersebut kepada Houthi terus berlanjut meskipun Amerika Serikat telah terlibat dengan China mengenai masalah tersebut.

“Fakta bahwa mereka terus melakukan ini tidak dapat diterima,” ujarnya.

Juru bicara kedutaan besar China di Washington, Liu Pengyu, mengatakan ia tidak mengetahui situasi tersebut, jadi tidak berkomentar.

Sementara itu, perusahaan tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar, seperti diberitakan Reuters.

Kekhawatiran terhadap perusahaan China itu muncul di tengah meningkatnya perang dagang antara AS dan China setelah Presiden AS, Donald Trump, memberlakukan tarif baru yang besar terhadap impor dari China.

Kapal-kapal tersebut dilarang berlayar menuju pelabuhan Israel melalui kawasan tersebut, sehingga harus memutar melewati benua Afrika yang berisiko meningkatkan biaya perjalanan.

Operasi Militer Houthi di Laut Merah

Sebelumnya, pada Oktober 2023, Houthi mulai menyerang kapal-kapal di Laut Merah yang memiliki hubungan dengan Israel dan sekutunya.

Houthi mengatakan operasi militer tersebut untuk mendukung rakyat Palestina di Jalur Gaza yang sedang menghadapi serangan Israel, menyusul Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) pada 7 Oktober 2023.

Sementara itu, sekutu Israel, AS dan sejumlah pendukungnya melakukan serangan udara terhadap basis Houthi di Yaman utara dengan mengatakan hal itu demi menekan Houthi agar menghentikan serangannya terhadap kapal-kapal yang diblokir untuk melewati Laut Merah.

Serangan Houthi terhadap kapal-kapal tersebut sempat berhenti ketika Hamas dan Israel mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata mulai 19 Januari lalu.

Namun, Houthi memulai kembali serangannya terhadap Israel pada 14 Maret 2025 karena Israel mengabaikan ultimatum Houthi untuk membuka kembali jalur pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

18/04/2025 14:59
Netanyahu Dukung AS, Israel Tak akan Biarkan Iran Memperoleh Senjata Nuklir – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir.

Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya sekutunya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk merundingkan kesepakatan nuklir dengan Iran.

“Seperti yang telah dinyatakan berkali-kali oleh Perdana Menteri: Israel tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir,” kata pernyataan dari kantor Netanyahu, Kamis (17/4/2025).

Pernyataan Netanyahu menyusul laporan bahwa Presiden Trump telah memblokir rencana Israel untuk menyerang situs nuklir Iran.

Israel dan pemerintah negara-negara Barat telah lama menuduh Iran mengejar kemampuan senjata nuklir, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Teheran.

Bahkan sebelum serangan Israel di Jalur Gaza setelah Operasi Banjir Al-Aqsa pada Oktober 2023, Netanyahu berulang kali menuduh Iran mendukung Hamas dan kelompok bersenjata lain untuk menyerang Israel.

“Perdana Menteri telah memimpin tindakan terbuka dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran melawan program nuklir Iran, yang tanpanya Iran saat ini tidak akan memiliki persenjataan nuklir,” kata pernyataan itu.

“Tindakan ini menunda program nuklir Iran hampir satu dekade,” lanjutnya, seperti diberitakan Al Arabiya.

Kantor Netanyahu merilis pernyataan itu ketika beberapa pihak menepis ancaman Iran dan menyebutnya sebagai ‘pemutarbalikan fakta politik’ serta menyebut perdana menteri ‘paranoid’.

Sementara itu, Donald Trump berupaya mengambil jalan diplomasi daripada tindakan militer yang dipromosikan Netanyahu sejak beberapa dekade itu.

Pada bulan Maret, Trump mengirim surat kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang mendesak dilakukannya perundingan antara AS dan Iran.

Menindaklanjuti usulan Trump, perwakilan AS dan Iran menggelar pertemuan di Oman pada hari Sabtu, 12 April 2025 di Muscat.

Pembicaraan berikutnya akan diadakan di Roma pada hari Sabtu, 19 April 2025.

Sementara itu, Trump mengancam Iran dengan tindakan militer jika Iran gagal menyepakati perjanjian nuklir dengan AS hingga tenggat waktu yang diberikan olehnya, tanpa menyebut kapan tenggat waktu tersebut.

Pada hari Kamis (17/4/2025), Trump mengatakan dia tidak terburu-buru untuk memberikan lampu hijau untuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, seperti diberitakan The New York Times.

Ketika ditanya tentang laporan bahwa ia telah “menolak” rencana Israel untuk menyerang situs nuklir Republik Islam bulan depan, Trump berkata, “Saya tidak akan mengatakan ‘menolak.’”

Sementara itu, Netanyahu dalam pertemuannya dengan Trump pada 7 April lalu, mengatakan ia mendukung tindakan militer terhadap Iran jika kedua pihak gagal menyepakati perjanjian tersebut.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

18/04/2025 14:07
Jelang Perundingan Nuklir AS-Iran, Menhan Saudi Temui Khamenei dan Pezeshkian di Teheran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, melakukan kunjungan bersejarah ke Teheran pada Kamis (17/4/2025).

Dalam kunjungan ini, Pangeran Khalid bertemu Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Kunjungan ini, hanya beberapa hari sebelum dimulainya putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir Iran.

Dalam pertemuan tersebut, Pangeran Khalid menyampaikan, surat pribadi dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz kepada Khamenei.

Ia juga membawa salam dari Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Saudi, Mohammed bin Salman, disertai harapan untuk kemajuan dan kemakmuran bagi pemerintah serta rakyat Iran.

Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas potensi konflik di kawasan Timur Tengah.

Hal ini seiring dengan pernyataan keras Presiden AS Donald Trump yang berulang kali mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran jika negosiasi nuklir gagal.

Kunjungan Bersejarah

Kunjungan Pangeran Khalid menandai momen penting dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Ini adalah kunjungan pertama menteri pertahanan Saudi ke Iran sejak mendiang Pangeran Sultan berkunjung pada Mei 1999.

Terlebih lagi, ini merupakan pertama kalinya Ayatollah Khamenei menerima pejabat Saudi sejak kunjungan Menteri Luar Negeri Pangeran Saud Al-Faisal pada 2006.

Menurut kantor berita Iran, IRNA, Khamenei menyambut baik upaya mempererat hubungan antara kedua negara.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini akan menjadi awal hubungan yang menguntungkan kedua pihak.

“Kami percaya bahwa hubungan antara Republik Islam Iran dan Arab Saudi akan bermanfaat bagi kedua negara, dan kedua negara dapat saling melengkapi,” ujar Khamenei, dikutip dari Saudi Gazette.

Ia menekankan, pentingnya kerja sama regional tanpa ketergantungan pada pihak luar.

“Jauh lebih baik bagi saudara-saudara di kawasan untuk bekerja sama dan saling membantu daripada bergantung pada yang lain,” tambahnya.

Isu Kawasan dan Keamanan

Pertemuan tersebut, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Iran lainnya, termasuk Kepala Staf Umum Saudi Jenderal Fayyad Al-Ruwaili, Penasihat di Istana Kerajaan Khalid Hadrawi, dan Direktur Jenderal Kantor Menteri Pertahanan Hisham bin Abdulaziz bin Saif.

Di pihak Iran, pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayjen Mohammad Bagheri, Direktur Kantor Pemimpin Tertinggi Mohammad Mohammadi Golpayegani, Menteri Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Brigjen Aziz Nasirzadeh, dan sejumlah pejabat senior.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu bilateral dan regional.

Selain itu, Pangeran Khalid juga bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Ali Akbar Ahmadian, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayjen Mohammad Bagheri.

Pezeshkian menekankan, Iran dan Arab Saudi memiliki kapasitas bersama yang besar untuk menyelesaikan masalah kawasan tanpa perlu intervensi asing.

“Iran dan Arab Saudi dapat menyelesaikan banyak masalah di kawasan itu dengan mengandalkan kapasitas bersama mereka dan tanpa perlu campur tangan asing,” kata Pezeshkian.

Kunjungan Pangeran Khalid dilakukan menjelang pertemuan penting antara delegasi Iran dan AS di Roma yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu (19/4/2025).

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump, keluar dari perjanjian nuklir penting (JCPOA) pada 2018.

Arab Saudi menyambut baik proses diplomatik tersebut dan melihat perundingan sebagai jalan untuk meredakan ketegangan serta mendukung stabilitas kawasan.

Analis politik Iran, Hamidreza Gholamzadeh, mengatakan bahwa tujuan utama kunjungan Menteri Pertahanan Saudi kemungkinan adalah untuk menyampaikan kekhawatiran Riyadh terhadap potensi serangan militer ke Iran, sekaligus menunjukkan keinginan memperkuat hubungan bilateral, dikutip dari Al Jazeera.

Sementara itu, hubungan antara Iran dan Arab Saudi menunjukkan tanda-tanda membaik sejak kesepakatan penting yang ditandatangani di Beijing pada 2023.

Perjanjian yang dimediasi oleh China tersebut, mengakhiri periode panjang permusuhan terbuka antara dua kekuatan utama di Timur Tengah yang sebelumnya turut memperburuk konflik di kawasan seperti Yaman dan Suriah.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Arab Saudi dan Iran vs Amerika Memanas

18/04/2025 12:36
Trump: AS dan China Sedang Negosiasi Tarif, Kesepakatan Mungkin Terjadi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berunding dengan China tentang kesepakatan tarif.

“Ya, kami sedang berbicara dengan China,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, dikutip dari Yahoo News.

Trump kemudian mengklaim bahwa China telah menghubungi AS untuk membicarakan ini.

“Saya katakan mereka telah menghubungi beberapa kali,” jelasnya.

Menurutnya, pembicaraan ini akan menghasilkan kesepakatan yang positif.

“Saya kira kita akan mencapai kesepakatan yang sangat bagus dengan China,” tambahnya.

Presiden AS ini mengaku bahwa sejak tarif dagang ke China meningkat 145 persen, AS dan China terus berunding.

Meski begitu, Trump tidak menyebutkan secara rinci apa saja isi pembicaraan keduanya.

“Saya tidak pernah mengatakan apakah hal itu terjadi atau tidak. Itu tidak pantas,” tegasnya.

Ketika ditanya oleh wartawan apakah Xi telah menghubunginya, Trump tidak membantahnya.

“Anda mungkin berpikir sudah cukup jelas bahwa dia telah menghubunginya, tetapi kita akan segera membicarakannya,” terangnya.

Tidak sampai di situ, Trump juga mengatakan bahwa pihaknya yakin kenaikan tarif dagang antara kedua pihak ini akan segera berakhir.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini dapat membuat kehilangan pembeli.

“Saya tidak ingin tarifnya naik karena pada titik tertentu akan membuat orang tidak lagi membeli,” kata Trump, dikutip dari Reuters.

Trump kemudian menjelaskan adanya kemungkinan menurunkan tarif.

“Jadi, saya mungkin tidak ingin menaikkan harga lebih tinggi atau bahkan tidak ingin naik ke level tersebut. Saya mungkin ingin menurunkan harga ke level yang lebih rendah karena Anda tahu Anda ingin orang membeli dan, pada titik tertentu, orang tidak akan membeli,” jelasnya.

Komentar Trump ini memperlihatkan bahwa dirinya tidak ingin kembali menaikkan tarif kepada puluhan negara setelah mereka beraksi keras terhadap keputusan Trump pada tanggal 2 April 2025.

Namun tampaknya, pernyataan Trump soal negosiasi ini belum mendapat penjelasan dari China.

China tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berunding.

Hal tersebut sesuai dengan agenda presiden China, Xi Jinping pada minggu ini.

Di mana Xi Jinping menghabiskan minggu ini dengan tur keliling Asia Tenggara.

Presiden China, Xi Jinping memulai lawatannya ke Asia Tenggara pada Senin (14/4/2025).

Ia memulai dengan mengunjungi Vietnam sebagai tujuan pertama dalam rangkaian kunjungan ke tiga negara, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

Kunjungan ini menjadi upaya Beijing memperkuat hubungan ekonomi regional di tengah meningkatnya tensi dagang dengan Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump.

Sementara perang dagang terus berlanjut antara AS dan China.

Halaman situs web Gedung Putih menyatakan bahwa beberapa barang China menghadapi tarif 245 persen di AS, dikutip dari ABC Australia.

Beijing telah mengenakan tarif sebesar 125 persen pada impor AS.

Hal ini berawal dari awal bulan ini di mana Trump mengenakan tarif baru sebesar 34 pesen terhadap China.

Sehingga total tarif impor China sebesar 54 persen.

Tak terima dengan keputusan Trump, China kemudian memberikan tarif balasan.

Hingga hal tersebut membuat perang dagang terus berlanjut sampai saat ini.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait China dan Trump Terapkan Tarif Timbal Balik

18/04/2025 11:13

Category: Tribunnews.com Internasional

Menebar radikalisasi lewat daring

Risiko serangan oleh pelaku perorangan

Masyarakat, pertahanan pertama lawan potensi teror

Global Terrorism Index 2025