Category: Tribunnews.com Internasional

  • Hancurnya Gaza, Lebanon, Suriah, Netanyahu: Itu Efek Domino dari Serangan Israel ke Sekutu Iran – Halaman all

    Hancurnya Gaza, Lebanon, Suriah, Netanyahu: Itu Efek Domino dari Serangan Israel ke Sekutu Iran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengklaim serangan Israel terhadap militan sekutu Iran telah memicu reaksi berantai yang akan mengubah wajah di kawasan Timur Tengah.

    Ia menyebut gerakan Hamas di Jalur Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan sejumlah militan di Suriah dan Irak adalah kelompok perlawanan yang didukung oleh Iran.

    Menurutnya, kekacauan di Timur Tengah saat ini adalah reaksi berantai dari serangan Israel terhadap mereka.

    “Peristiwa bersejarah yang kita saksikan hari ini adalah reaksi berantai,” kata Netanyahu dalam pidatonya yang ditujukan kepada rakyat Iran, Kamis (12/12/2024).

    Perdana Menteri Israel mengatakan ini semua diawali ketika Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, yang disusul dengan serangan dari Hizbullah Lebanon, dan sekutu militannya yang berada di Suriah hingga Irak terhadap Israel.

    Netanyahu sesumbar bahwa reaksi Israel dengan menyerang mereka telah memicu reaksi berantai di Timur Tengah.

    “Reaksi berurutan terhadap pemboman Hamas, penghapusan Hizbullah, dan penargetan (mantan Sekretaris Jenderal Hassan) Nasrallah, terhadap serangan yang kami kirimkan ke poros teror yang didirikan oleh rezim Iran,” katanya.

    Ia juga menyoroti runtuhnya kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang berhasil digulingkan oleh aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), pada 8 Desember 2024.

    Netanyahu menuduh Iran menghabiskan puluhan miliar dolar untuk mendukung Bashar al-Assad dan untuk mendukung Hamas di Jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon.

    Menurutnya, rezim Bashar al-Assad selama ini menyediakan jalur aman bagi Iran untuk memasok senjata ke Hizbullah di Lebanon, sebagai imbalan atas dukungan Iran untuk melawan oposisi Suriah.

    “Yang dilakukan Israel hanyalah mempertahankan negaranya, namun melalui hal tersebut kita membela peradaban dalam menghadapi kebrutalan,” lanjutnya.

    Netanyahu mencoba meyakinkan rakyat Iran bahwa mereka berada di bawah kekuasaan rezim Ali Khamenei yang mengancam kedamaian di kawasan itu.

    “Anda menderita di bawah kekuasaan rezim yang mengejek Anda dan mengancam kami. Akan tiba saatnya hal ini berubah. Akan datang suatu hari ketika Iran akan bebas,” kata Netanyahu.

    “Saya yakin kita akan mencapai masa depan ini bersama-sama lebih cepat dari yang diperkirakan sebagian orang. Saya tahu dan percaya bahwa kita akan mengubah Timur Tengah menjadi mercusuar kemakmuran, kemajuan dan perdamaian,” lanjutnya.

    Dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Iran kehilangan mata rantai utama dalam “poros perlawanan” yang dipimpinnya untuk melawan Israel.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Israel yang didukung Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza.

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 44.835 jiwa dan 106.356 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Kamis (12/12/2024) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada tahun 1948.

    Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 sandera Palestina pada akhir November 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1024: Mark Rutte Sebut Putin Ingin Hapus Ukraina dari Peta – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1024: Mark Rutte Sebut Putin Ingin Hapus Ukraina dari Peta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah sejumlah peristiwa yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina, yang telah memasuki hari ke-1024 pada Jumat (13/12/2024).

    Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengeluarkan peringatan serius tentang ambisi Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang berupaya menghapus Ukraina dari peta.

    Dalam pernyataannya kepada lembaga riset Carnegie Europe, Rutte menekankan bahwa ancaman ini tidak hanya terbatas pada Ukraina, tetapi juga dapat meluas ke negara-negara lain di Eropa.

    “Sudah waktunya untuk beralih ke pola pikir masa perang,” katanya, dikutip dari The Guardian.

    Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan Rusia menggunakan kawanan pesawat tanpa awak yang dapat menimbulkan dampak fatal di Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya.

    Peringatan ini disampaikan Rutte dalam pidato pelantikan sebagai Sekretaris Jenderal NATO, hanya dua bulan setelah ia menjabat sebagai pejabat sipil tertinggi di organisasi tersebut.

    Dengan situasi yang semakin memanas, Rutte meminta semua pihak untuk bersiap menghadapi potensi ancaman yang lebih besar dari Rusia.

    Simak peristiwa lainnya berikut ini.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1024:

    Paket Senjata Terbaru dari AS

    Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengumumkan paket bantuan senjata terbaru untuk Ukraina pada hari Kamis.

    Paket ini bernilai 500 juta dollar AS, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan resmi.

    Juru bicara Gedung Putih, John Kirby, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus memberikan dukungan tambahan kepada Ukraina hingga akhir masa pemerintahan Biden.

    “Kami berkomitmen untuk membantu Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia,” ujar Kirby.

    Sebagai bagian dari dukungan ini, Washington juga mengumumkan 10 hari yang lalu bahwa mereka akan mengirimkan bantuan senjata lainnya.

    Paket itu termasuk rudal, amunisi ranjau antipersonel, dan berbagai senjata lainnya, dengan total nilai mencapai 725 juta dollar AS.

    Pemerintahan Biden berusaha untuk memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Januari.

    Setelah itu, presiden terpilih Donald Trump akan mengambil alih kepemimpinan.

    Biden dan timnya berfokus pada upaya untuk memastikan Ukraina mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam waktu yang terbatas ini, sebagai bagian dari strategi untuk melawan agresi yang sedang berlangsung.

    Pertahanan Ukraina di Pokrovsk Terus Diuji

    Pertempuran di sekitar Kota Pokrovsk, Ukraina timur, semakin intensif.

    Hal ini disampaikan oleh komandan militer tertinggi Ukraina setelah serangan Rusia yang berlangsung selama berbulan-bulan.

    Analis memperkirakan bahwa pasukan Rusia kini hanya berjarak beberapa kilometer dari Pokrovsk.

    Staf Umum Ukraina melaporkan pada hari Kamis bahwa selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina berhasil menangkis hampir 40 upaya serangan dari Rusia untuk menyerbu pertahanan di sekitar Pokrovsk.

    Pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk telah mengalami tekanan yang signifikan sejak awal tahun ini akibat serangan Rusia yang terus-menerus.

    Pokrovsk merupakan salah satu benteng pertahanan utama Ukraina dan juga berfungsi sebagai pusat logistik penting di wilayah Donetsk.

    Keberadaan kota ini sangat strategis bagi pertahanan Ukraina dalam menghadapi agresi militer Rusia.

    Dengan situasi yang semakin memanas, fokus internasional kini tertuju pada kemampuan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan yang terus berlanjut.

    Ukraina Belum Siap Perundingan dengan Rusia

    Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Kamis (12/12/2024) malam oleh penyiar publik Suspilne, Yermak menyatakan bahwa Ukraina tidak memiliki dua elemen penting yang dibutuhkan untuk memulai dialog: senjata jaminan keamanan dan status internasional yang diinginkan.

    “Belum hari ini,” ujar Yermak ketika ditanya tentang kesiapan Ukraina untuk memulai perundingan.

    Pernyataan ini muncul di tengah pertimbangan terbuka Presiden Volodymyr Zelensky mengenai kemungkinan penyelesaian yang dinegosiasikan untuk konflik yang dimulai sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022.

    Meskipun ada diskusi tentang perundingan, Yermak menegaskan bahwa kondisi saat ini belum mendukung langkah tersebut.

    Dengan situasi yang masih tidak menentu, Ukraina tetap berfokus pada upaya untuk mendapatkan dukungan internasional dan memperkuat posisi pertahanannya sebelum melanjutkan dialog dengan Rusia.

    Kaja Kallas: Gunakan Dana Rusia untuk Mendukung Ukraina

    Miliaran dana negara Rusia yang saat ini dibekukan di Uni Eropa harus dialokasikan untuk membantu Ukraina.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Kaja Kallas, diplomat utama Uni Eropa yang juga merupakan perwakilan tinggi untuk urusan luar negeri dan keamanan.

    Kallas menegaskan bahwa Ukraina memiliki klaim yang sah untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat invasi Rusia.

    Kallas mengilustrasikan pentingnya aset yang dibekukan dengan pernyataan, “Lebih baik memiliki burung kecil di tangan Anda daripada burung besar di atap.”

    Ia menekankan bahwa saat ini Uni Eropa memiliki “burung kecil” tersebut, yaitu aset yang dibekukan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung Ukraina.

    Usulan Kallas muncul di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai cara mendanai Ukraina dalam jangka menengah serta membayar tagihan rekonstruksi yang sangat besar.

    Dengan situasi yang terus berkembang, penggunaan dana yang dibekukan dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung Ukraina dan menekan Rusia lebih lanjut.

    Kedepannya, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat segera dimanfaatkan demi kepentingan Ukraina dan stabilitas regional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Presiden Brasil Jalani 2 Operasi Pendarahan Otak, Dokter Ungkap Kondisinya – Halaman all

    Presiden Brasil Jalani 2 Operasi Pendarahan Otak, Dokter Ungkap Kondisinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva menjalani prosedur medis kedua pada Kamis (12/12/2024) pagi.

    Sebelum operasi ini, awal pekan kemarin Lula juga menjalani operasi pendarahan otak setelah jatuh dari tangga rumahnya, yang mengakibatkan trauma di bagian belakang kepala.

    Dikutip dari Reuters, VOA News, dan Al Jazeera, pada Selasa (10/12/2024), Lula, yang berusia 79 tahun, menjalani operasi selama dua jam untuk mengatasi pendarahan antara otak dan selaput meninges.

    Tim medis menyatakan operasi tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada komplikasi pasca-operasi.

    Dokter pribadi Lula, Roberto Kalil Filho, mengungkapkan prosedur ini adalah tindakan preventif dan tidak menunda pemulihan presiden.

    Dia kini dirawat di Rumah Sakit Sirio-Libanes di São Paulo, tempat tim medis memantau kondisinya.

    Lula diperkirakan dapat kembali bekerja pada awal pekan depan.

    “Kami berharap dia dapat keluar dari rumah sakit pada awal pekan depan,” kata Kalil.

    Dia menambahkan Lula akan kembali menjalankan tugasnya secara bertahap, meski ia akan membutuhkan waktu istirahat beberapa minggu untuk pemulihan penuh.

    Kondisi Pasca-Operasi

    Setelah prosedur kedua, dokter mengonfirmasi kondisi Lula stabil.

    “Semua prosedur berjalan dengan sukses dan presiden dalam kondisi stabil,” paparnya.

    “Presiden sudah bangun dan berbicara normal,” kata Kalil dalam konferensi pers pada Kamis (12/13/2024) pagi.

    Lula sudah bisa makan dan berada dalam keadaan sadar di ruang perawatan intensif (ICU).

    Pemeriksaan neurologis menunjukkan hasil yang normal, dan Lula telah diberitahu untuk menghindari aktivitas fisik atau mental yang berat untuk beberapa waktu.

    Pemilu Brazil 2026

    Kondisi kesehatan Lula telah memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pencalonannya dalam Pemilu Presiden 2026.

    Lula, yang kini menjabat masa jabatan ketiga yang tidak berturut-turut, akan berusia 81 tahun pada saat pemilu mendatang.

    Meskipun beberapa survei menunjukkan keraguan publik mengenai kemampuannya untuk mencalonkan diri lagi, Juru Bicara Kepresidenan, Paulo Pimenta, menegaskan pada Kamis, Lula akan tetap mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Pekerja.

    Survei terbaru dari Genial/Quaest menunjukkan meskipun mayoritas publik (52 persen) berpendapat bahwa Lula sebaiknya tidak mencalonkan diri lagi, angka dukungan terhadap pencalonannya meningkat menjadi 45 persen dari sebelumnya 40 persen.

    Dalam sebuah simulasi putaran kedua pemilu, Lula diperkirakan akan menang dengan lebih dari 50 persen suara, mengalahkan calon konservatif seperti mantan Presiden Jair Bolsonaro atau Gubernur Sao Paulo.

    Apabila Lula memutuskan untuk tidak mencalonkan diri pada 2026, hal ini bisa berdampak besar bagi Partai Pekerja dan politik kiri di Brazil, yang saat ini kehilangan sosok pemimpin yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan konservatif.

    Tanpa Lula, kelompok kiri akan menghadapi kesulitan untuk menemukan pewaris yang sebanding, mengingat kurangnya tokoh muda yang mampu menarik suara yang sama besar.

    Namun, juru bicara pemerintah tetap optimis dan menegaskan Lula akan terus menjadi figur penting dalam politik Brazil, meskipun menghadapi tantangan kesehatan dan usia.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • OPCW Desak Pemimpin Baru Suriah Buka Akses Penyelidikan Senjata Kimia Pasca Rezim Assad Runtuh  – Halaman all

    OPCW Desak Pemimpin Baru Suriah Buka Akses Penyelidikan Senjata Kimia Pasca Rezim Assad Runtuh  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala pengawas senjata kimia Internasional, Fernando Arias, meminta pemimpin baru Suriah untuk memberikan akses kepada penyelidik guna mencari tahu pelaku serangan yang menewaskan ribuan warga selama perang saudara.

    Dalam pertemuan khusus Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Arias mengatakan setelah Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, digulingkan, ia telah melihat adanya sinyal positif dari pemerintahan baru Suriah untuk membersihkan negara itu dari senjata kimia. 

    Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya pernyataan secara resmi dari pihak pemerintahan baru Suriah.

    Menurut Arias, sejak runtuhnya rezim Assad, politik Suriah telah bangkit.

    Ini ditandai dengan klarifikasi yang diberikan oleh pemerintahan baru Suriah kepada OPCW tentang luas dan cakupan program senjata kimia Suriah setelah 11 tahun inspeksi.

    Dengan kesempatan ini, Arias berharap dapat mengidentifikasi pelaku serangan senjata kimia selama belasan tahun perang di Suriah.

    “Para korban berhak agar para pelaku yang kami identifikasi diadili,” tegasnya, dikutip dari Al Jazeera.

    Dalam waktu dekat, Arias akan meminta akses kepada pemerintahan baru Suriah agar Tim Investigasi dan Identifikasi OPCW dapat melakukan penyelidikan senjata kimia.

    Menurut mekanisme gabungan PBB-OPCW, sejak 2015-2017, angkatan bersenjata Suriah telah menggunakan senjata kimia sebanyak sembilan kali.

    Sementara, pelaku serangan hingga saat ini masih banyak yang belum diidentifikasi.

    Sebagai informasi, pertemuan khusus dewan eksekutif OPCW ini diadakan di Den Haag pada Kamis (12/11/2024).

    Pertemuan 41 anggota Dewan eksekutif OPCW ini membahas langkah selanjtunya setelah rezim Assad runtuh.

    Sebelum pertemuan digelar, duta besar Amerika Serikat untuk OPCW, Nicole Shampaine mengatakan runtuhnya Assad ini menjadi kesempatan yang sangat besar dalam membersikan senjata kimia di Suriah.

    “Kami ingin menuntaskan pekerjaan ini, dan ini benar-benar kesempatan bagi pemimpin baru Suriah untuk bekerja sama dengan komunitas internasional, bekerja sama dengan OPCW untuk menuntaskan pekerjaan ini sekali dan untuk selamanya,” kata Shampaine.

    Awal Mula Suriah Bergabung dengan OPCW

    Pada 2013, Suriah memutuskan untuk bergabung dengan OPCW.

    Namun dalam bergabungnya Suriah dengan OPCW, terdapat suatu kesepakatan, yaitu kesepakatan AS-Rusia.

    Di mana 1.300 metrik ton senjata kimia dan prekursor dihancurkan oleh masyarakat internasional. 

    Namun, ternyata Suriah masih memiliki amunisi terlarang selama ini yang belum dimusnahkan.

    Amuninisi terlarang ini diduga digunakan selama perang saudara.

    Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh Suriah yang diperintah Al-Assad dan sekutu militernya Rusia pada saat itu.

    Penggulingan Assad

    Sebagai informasi, pasukan rezim Assad dan kelompok antirezim kembali bentrok pada 27 November 2024.

    Bentrokan antara 2 kelompok ini terjadi di daerah pedesaan sebelah barat Aleppo, kota besar di Suriah utara.

    Bentrokan ini terjadi selama 10 hari.

    Kelompok pemberontak melancarkan berbagai serangan hingga merebut kota-kota penting di Suriah.

    Puncaknya terjadi pada hari Minggu (8/12/2024) ketika pemberontak yang didukung oleh unit-unit militer yang membelot menyebabkan rezim Assad runtuh setelah perang saudara selama 14 tahun.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    “Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Suriah

  • Apa Itu Captagon, Stimulan Sintetis yang Jadi ‘Tambang Emas’ Rezim al-Assad di Suriah? – Halaman all

    Apa Itu Captagon, Stimulan Sintetis yang Jadi ‘Tambang Emas’ Rezim al-Assad di Suriah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rezim Bashar al-Assad di Suriah jatuh setelah pasukan bersenjata memimpin serangan selama sekitar 10 hari dan akhirnya merebut Ibu Kota Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Presiden Assad pun akhirnya melarikan diri ke Rusia.

    Namun, bagaimana situasi ini bisa terjadi dengan cepat?

    Mengutip ABC News, beberapa analis Suriah serta pemerintahan AS menyebut faktor kejatuhan Assad adalah karena para pendukung utamanya (Iran, Rusia, dan Hizbullah), dilemahkan atau disibukkan dalam pertempuran tersendiri dalam beberapa bulan terakhir.

    Pengamat lain di Suriah juga merujuk pada faktor kunci lainnya, yakni pil putih kecil dengan ukiran dua bulan sabit di atasnya.

    Pil kecil itu adalah obat sintetis dan amfetamin yang sangat populer di Timur Tengah, yang dikenal sebagai Captagon.

    Para ahli mengatakan bahwa perdagangan narkoba yang berasal dari Suriah, yang merupakan pemasok Captagon terbesar di dunia, membantu mempercepat kejatuhan Assad karena negara-negara tetangga yang ingin meredam peredaran pil, meninggalkannya.

    Captagon adalah merek dagang pil stimulan sintetis fenethylline atau fenetylline.

    Captagon ditemukan di sebuah pabrik di Suriah (Channel 4 News)

    Menurut Laporan Obat Dunia dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan tahun lalu, wilayah asal utama untuk pengiriman Captagon adalah Suriah dan Lebanon.

    Laporan tersebut mengasumsikan bahwa semua penyitaan pil jenis amfetamin yang dilaporkan di subwilayah tersebut adalah Captagon.

    Penyitaan obat-obatan itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2020, mencapai rekor tertinggi 86 ton pada tahun 2021.

    Caroline Rose, yang mempelajari perdagangan Captagon di lembaga pemikir New Lines Institute yang berpusat di Washington, mengatakan kepada ABC News bahwa obat tersebut secara keliru dianggap tidak berbahaya.

    Karenanya, Captagon tidak menimbulkan stigma seperti obat-obatan terlarang seperti kokain atau ekstasi.

    Captagon juga bereda di negara-negara yang melarang alkohol karena haram.

    “Pil itu membuat Anda merasa tak terkalahkan,” kata Rose.

    “Obat itu mencegah rasa lapar dan membantu Anda terjaga hingga larut malam.”

    “Obat ini digunakan oleh pengemudi taksi, mahasiswa, orang miskin yang sedang mengantre untuk mendapatkan roti, orang kaya yang ingin menurunkan berat badan.”

    “Obat ini juga digunakan pejuang yang membuatnya terjaga hingga larut malam, memberinya energi dan membuatnya bertahan satu hari dengan satu MRE (makanan siap santap) sehari.”

    Tokoh kunci dalam perdagangan Captagon adalah Suriah.

    Dengan Captagon sebagai “tambang emas”-nya, Suriah dapat menghasilkan sekitar $10 miliar, dan sekitar $2,4 miliar setahun secara langsung untuk rezim Assad.

    Temuan itu berdasarkan sebuah studi tahun 2023 yang dilakukan oleh Observatory of Political and Economic Networks, sebuah lembaga nirlaba yang melakukan penelitian tentang kejahatan terorganisasi dan korupsi di Suriah.

    Satu orang yang sangat memperhatikan perdagangan Captagon dari Suriah dalam beberapa tahun terakhir adalah anggota Parlemen AS French Hill.

    Hill termasuk satu dari puluhan anggota parlemen yang ikut mensponsori Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Caesar bipartisan tahun 2019, yang mengusulkan untuk memberikan sanksi berat kepada Assad dan sekutu terdekatnya.

    RUU tersebut akhirnya disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun 2020.

    Hill kemudian memperkenalkan Captagon Act pada tahun 2021, yang menurutnya dirancang untuk membubarkan produksi dan perdagangan narkotika yang mematikan oleh rezim Assad.

    “Menurut saya, rezim Assad yang beralih ke produksi narkotika sebagai sumber pendapatan utamanya merupakan tanda bahwa dunia yang memperlakukan Assad seperti orang buangan berhasil,” kata Hill kepada ABC News.

    “Jelas setelah kejadian minggu lalu bahwa kebusukan dalam militer dan keuangan Assad sudah sangat parah.”

    Menurut Rose, perdagangan Captagon yang sedang berkembang pesat merupakan “ekonomi zombi,” di mana sanksi keras yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Eropa kepada Suriah justru menguntungkan rezim Assad.

    “Jika ada kasus yang sempurna untuk negara narkotika, saya rasa itu adalah Suriah, karena ada aparat keamanan dan politik negara yang membela produksi Captagon dan menyebarkan narasi publik bahwa tidak ada Captagon tetapi kemudian menggunakan saudara presiden, semua aparat keamanannya, dan Divisi Lapis Baja Keempat yang terlibat dalam perdagangan tersebut,” kata Rose.

    Sementara itu, Turki dan Arab Saudi menjadi frustrasi dengan upaya mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Assad.

    Perbatasan negara tersebut dibanjiri narkoba, menurut laporan terbaru oleh Carnegie Endowment.

    Menurut Rose, dalam upaya negosiasi baru-baru ini untuk normalisasi, Assad mencoba menggunakan kekuasaan yang dimilikinya atas perdagangan Captagon sebagai pengaruh terhadap mereka, dan itu berujung menjadi bumerang.

    Matthew Zweig, pakar sanksi di lembaga lobi Foundation for Defense of Democracies, menunjuk ke pertanyaan lain terkait Captagon yang mungkin juga berkontribusi pada kejatuhan Assad.

    “Pertanyaannya adalah apakah Assad bisa mengendalikan perdagangan, atau apakah perdagangan yang mengendalikannya?” kata Zweig kepada ABC News.

    Pada hari Minggu, beberapa jam setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham, atau HTS, merebut Damaskus dan mengambil alih kekuasaan, pemimpinnya Abu Mohammad al-Jolani berdiri di depan kerumunan pendukungnya di dalam Masjid Umayyah yang bersejarah di ibu kota.

    Ia menyatakan: “Suriah telah menjadi penghasil Captagon terbesar di Bumi, dan hari ini, Suriah akan dimurnikan oleh kasih karunia Tuhan.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Profil Asma Al-Assad, Istri Bashar al-Assad yang Pernah Dijuluki Sekuntum Mawar di Padang Pasir – Halaman all

    Profil Asma Al-Assad, Istri Bashar al-Assad yang Pernah Dijuluki Sekuntum Mawar di Padang Pasir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Asma Al-Assad, mantan Ibu Negara Suriah, menjadi sorotan dunia setelah kejatuhan suaminya, Bashar al-Assad, yang terpaksa melarikan diri ke Rusia bersama dirinya dan tiga anak mereka.

    Dikenal dengan paras cantiknya dan gayanya yang elegan, Asma pernah dijuluki sebagai “Sekuntum Mawar di Padang Pasir” oleh majalah Vogue.

    Namun, setelah kekerasan yang terjadi di Suriah dan dukungannya terhadap suaminya dalam mempertahankan kekuasaan, citranya pun berubah drastis.

    Ia kini disebut dengan julukan “Lady Macbeth” atau “Ibu Negara Neraka.”

    Simak profil Asma Al-Assad berikut ini:

    Profil dan Sosok

    Asma Al-Assad lahir pada 11 Oktober 1975 di London, Inggris, dari pasangan Fawaz Al Akhras, seorang ahli jantung, dan Sahar Otri, seorang diplomat, CNBC melaporkan.

    Keluarganya berasal dari Suriah, tetapi Asma tumbuh besar di Inggris, yang memberinya kewarganegaraan Inggris.

    Ia mengenyam pendidikan di berbagai sekolah ternama di Inggris, termasuk Queen’s College.

    Asma kemudian melanjutkan studinya di King’s College London dengan gelar di bidang ilmu komputer dan sastra Prancis.

    Setelah lulus, Asma bekerja di dunia keuangan, pertama di Deutsche Bank dan kemudian di JP Morgan.

    Di sinilah ia bertemu Bashar al-Assad pada akhir 1990-an, yang saat itu memulai kariernya sebagai dokter mata di Inggris.

    Beberapa bulan setelah mereka bertemu, Bashar menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, sebagai Presiden Suriah.

    lihat foto
    Bashar al-Assad bersama istrinya, Asmaa.

    Ibu Negara Suriah

    Pada Desember 2000, Asma menikah dengan Bashar al-Assad dan segera menjadi Ibu Negara Suriah.

    Ia dijuluki sebagai simbol modernitas dan harapan baru bagi Suriah pada awal masa jabatannya.

    Asma dipuji karena kecerdasannya, gaya berpakaian yang elegan, dan upayanya untuk mempromosikan reformasi sosial dan pendidikan di negara tersebut.

    Ia bahkan sempat menjamu selebritas Hollywood seperti Brad Pitt dan Angelina Jolie dalam sebuah resepsi mewah di luar negeri.

    Majalah Vogue menulis profil Asma pada tahun 2011, menggambarkannya sebagai “Mawar di Padang Pasir”.

    Julukan itu, pada waktu itu, mencerminkan citranya yang memadukan modernitas Barat dengan tradisi Timur Tengah.

    Namun, citra positif tersebut berubah seiring dengan pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun yang sama.

    lihat foto
    Presiden Suriah Bashar Assad dan istrinya Asma Assad terlihat saat berkunjung ke Institut Hubungan Luar Negeri Negara Moskow pada 25 Januari 2005.

    Kontroversi dan Peran dalam Perang Saudara

    Ketika protes besar-besaran meletus di Suriah pada 2011, menuntut perubahan rezim, Asma tetap diam dan jarang berbicara di depan publik.

    Ketika akhirnya mengirim email kepada The Times, Asma hanya menyatakan bahwa dirinya mendukung suaminya sebagai presiden yang sah.

    Ketidakpeduliannya terhadap penderitaan rakyat Suriah membuatnya mendapat kecaman luas.

    Sebagai Ibu Negara, ia mempertahankan gaya hidup mewah di tengah krisis kemanusiaan yang melanda negara tersebut.

    Asma diduga terlibat dalam memperkaya diri sendiri melalui Syria Trust for Development, badan amal yang didirikannya.

    Akibatnya, ia menjadi sasaran sanksi internasional.

    Pada tahun 2020, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Asma, orang tuanya, dan saudara-saudara lelakinya, dengan tuduhan bahwa Asma adalah salah satu “pemburu keuntungan perang” di Suriah.

    Kehilangan Kewarganegaraan Inggris
    lihat foto
    Asma Al Assad

    Pada Mei 2024, Presiden Bashar al-Assad mengumumkan bahwa Asma menderita leukemia, yang merupakan penyakit kedua setelah sebelumnya ia sembuh dari kanker payudara pada 2019.

    Namun, meskipun menghadapi penyakit serius, citranya tetap tercoreng karena dukungannya terhadap kebijakan brutal suaminya.

    Selain itu, Asma kini menghadapi kehilangan status kewarganegaraan Inggris.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengonfirmasi bahwa Asma tidak lagi diterima di negara tersebut.

    Asetnya di Inggris juga telah dibekukan sejak 2012, mengikuti sanksi Eropa yang diterapkan terhadap keluarga Assad.

    Lady Macbeth

    Ketika perang saudara Suriah berlanjut dan Bashar al-Assad semakin terpojok, citra Asma yang dulunya penuh pujian kini berubah menjadi bahan cibiran.

    Media Inggris menggambarkan Asma dengan julukan “Lady Macbeth”.

    Julukan ini merujuk pada karakter dalam drama William Shakespeare yang ambisius dan kejam, serta rela mendukung tindakan brutal demi mempertahankan kekuasaan.

    Julukan tersebut mencerminkan peran Asma sebagai sosok yang terus mendukung suaminya meskipun kekejaman yang dilakukan pemerintahannya menyebabkan kematian lebih dari setengah juta orang dan membuat jutaan warga Suriah mengungsi.

    Asma bahkan pernah bercanda dalam sebuah email bocor pada 2012, menyebut dirinya sebagai “diktator yang sebenarnya”.

    Kelakar itu dipandang semakin menegaskan perannya dalam mempertahankan rezim yang penuh kekerasan.

    Biodata Asma Al-Assad

    Nama Lengkap: Asma Al-Assad (née Al-Akhras)

    Tanggal Lahir: 11 Oktober 1975

    Tempat Lahir: Acton, London Barat, Inggris

    Usia: 49 tahun

    Kewarganegaraan: Inggris (lahir di Inggris, orang tua berasal dari Suriah)

    Agama: Islam (Sunni)

    Nama Ayah: Fawaz Al-Akhras (Ahli jantung)

    Nama Ibu: Sahar Otri (Diplomat)

    Status Perkawinan: Menikah dengan Bashar al-Assad (Presiden Suriah)

    Anak-anak: 3 anak (Hafez, Zein, Karim)

    Pendidikan: Sekolah: Queen’s College London, Inggris

    Perguruan Tinggi: King’s College London, Inggris

    Gelar: Ilmu Komputer dan Sastra Prancis

    Karier: Profesi: Mantan Ibu Negara Suriah, Bankir Investasi

    Pekerjaan Sebelumnya:Deutsche Bank, JP Morgan

    Peran Sosial: Pendiri Syria Trust for Development (sebuah badan amal)

    Prestasi dan Julukan: Dijuluki “Sekuntum Mawar di Padang Pasir” oleh Vogue pada 2011

    Disebut sebagai “Lady Macbeth” dan “Ibu Negara Neraka” oleh media internasional seiring dengan dukungannya terhadap kebijakan keras suaminya.

    Kontroversi: Dikenal karena dukungannya terhadap suaminya, Bashar al-Assad, dalam menanggapi protes anti-rezim pada 2011 yang menyebabkan perang saudara.

    Terkena sanksi internasional pada 2020 karena keterlibatannya dalam kekejaman yang dilakukan oleh rezim Assad.

    Kesehatan: Pada 2019, sembuh dari kanker payudara.

    Pada Mei 2024, diumumkan bahwa Asma menderita leukemia.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Terus Hajar Suriah, Modus Baru Israel Menggambar Ulang Peta Timur Tengah Sesuai Seleranya Sendiri – Halaman all

    Terus Hajar Suriah, Modus Baru Israel Menggambar Ulang Peta Timur Tengah Sesuai Seleranya Sendiri – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Ada modus baru Israel di balik serangan militernya yang masif terhadap Suriah. Israel ingin menggambar ulang peta Timur Tengah sesuai rancangannya sendiri.

    Menyusul serangan barunya terhadap Suriah, para pemimpin Israel dan sebagian besar medianya menggembar-gemborkan terciptanya Timur Tengah baru. 

    Sejak kaburnya mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad ke Moskow pada hari Minggu lalu, Israel telah melancarkan ratusan serangan terhadap Suriah yang menjadi negara tetangganya langsung itu.

    Israel mengklaim hal ini perlu mereka lakukan untuk kepentingan menjaga pertahanannya.

    Namun sejarah membuktikan, Israel sudah menyerang Suriah setidaknya sejak Januari 2013 dan tidak ada sanksi internasional terhadap perbuatannya itu.

    Termasuk pula, ketika Israel mengebom konvoi senjata Suriah dan menewaskan dua orang.

    Sejak saat itu, Israel terus-menerus menyerang Suriah, biasanya mengklaim bahwa mereka menargetkan posisi musuh-musuhnya seperti Hizbullah dan Iran.

    Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah melancarkan lebih dari 480 serangan udara ke Suriah.

    Pada saat yang sama, Israel telah memindahkan pasukan daratnya ke zona demiliterisasi yang terletak di wilayah Suriah di sepanjang perbatasan dengan Israel di Dataran Tinggi Golan.

    Tank tentara Israel bermanuver di dekat Garis Alpha yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel dari Suriah,di kota Majdal Shams, Rabu, 11 Desember 2024. (AP Photo/Matias Delacroix)

    Untuk diketahui sebagian Dataran Tinggi Golan sudah diduduki Israel secara ilegal.

    Israel berkilah menyatakan ingin menciptakan “zona pertahanan steril” dan menyatakan perjanjian tahun 1974 yang menetapkan zona penyangga “runtuh”.

    Serangan ini juga menghantam 15 kapal yang berlabuh di Pelabuhan Mediterania Bayda dan Latakia pada hari Senin, sekitar 600 km jaraknya di utara Dataran Tinggi Golan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada wartawan pada hari Senin lalu bahwa runtuhnya rezim Suriah adalah akibat langsung dari pukulan telak terhadap kelompok Islam di Suriah. yang telah Israel serang, yakni Hamas, Hizbullah dan Iran.

    Serangan terhadap Suriah, menurut Mairav ​​Zonszein, analis senior di Crisis Group, adalah “campuran antara oportunisme dan strategi”.

    Bahwa Israel harus berusaha untuk menetralisir potensi ancaman terhadap perbatasannya ketika negara tersebut tidak memiliki pertahanan, adalah hal yang “tidak perlu dipikirkan”, namun rencana jangka panjangnya mungkin kurang pasti.

    “Saya pikir apa yang kita lihat dalam kenyataannya adalah strategi yang telah dikembangkan Israel sejak 7 Oktober: mengidentifikasi ancaman atau peluang, mengerahkan pasukan, dan kemudian mencari solusinya.”

    Namun ilmuwan politik Ori Goldberg tidak yakin ada strategi yang berperan dalam hal ini.

    “Ini adalah doktrin keamanan baru kami. Kami melakukan apa pun yang kami inginkan, kapan pun kami mau, dan kami tidak berkomitmen,” katanya dari Tel Aviv.

    “Orang-orang berbicara tentang Israel Raya dan tentang bagaimana Israel mengirimkan sulur-sulurnya ke negara-negara tetangga. Saya tidak melihatnya, ”katanya.

    “Saya pikir ini sebagian besar disebabkan oleh kekacauan, dan kecenderungan [Israel] yang baru – atau bukan baru – untuk melakukan kehancuran.”

    Israel Abaikan Kecaman Dunia

    Israel telah membunuh sedikitnya 48.833 orang selama 14 bulan terakhir. Mereka telah menyerang Iran, sekutunya Hizbullah di Lebanon, lalu menginvasi Lebanon, dan kini menyerang Suriah.

    Sementara menyerang daerah kantong Gaza yang terkepung, sebuah serangan ditemukan sebagai genosida oleh beberapa negara dan organisasi serta badan internasional.

    Tidak peduli dengan jatuhnya korban jiwa, pembicaraan Netanyahu tentang “mengubah wajah Timur Tengah” telah mendapat gaung di sebagian besar media Israel.

    Hari Rabu kemarin, sebuah artikel opini di The Jerusalem Post dengan berani menyatakan, pada tahun lalu, Israel telah melakukan lebih banyak hal untuk stabilitas di Timur Tengah dibandingkan dengan beberapa dekade yang dilakukan badan-badan PBB dan diplomat Barat yang tidak efektif.

    Berbagai negara telah mengkritik serangan Israel terhadap Suriah yang baru dibebaskan, termasuk Mesir, Perancis, Iran, Irak, Qatar, Rusia dan Arab Saudi.

    Gambar ini menunjukkan pasukan militer Israel mengemudi di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pejuang pemberontak Islam menggulingkan presiden Bashar al-Assad , Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Sabtu lalu, Liga Arab yang beranggotakan 22 negara mengeluarkan pernyataan yang menuduh Israel berusaha “mengeksploitasi tantangan internal Suriah”.

    PBB, yang mandatnya untuk mengawasi zona penyangga antara Suriah dan Israel berlangsung hingga akhir tahun ini, mengecam pelanggaran hukum internasional ini.

    “Protes PBB sama sekali tidak berarti apa-apa,” kata Golberg, seraya menyatakan bahwa bentrokan berulang kali antara Israel dengan berbagai organisasi internasional adalah bagian dari suasana hati yang menyeluruh di negara tersebut.

    “Kami ingin tetap berpegang pada Manusia,” katanya. “Kami ingin menunjukkan kepada ICJ dan ICC bahwa kami tidak peduli. Bahwa kami akan melakukan apa yang kami inginkan.”

    Seorang tentara menutup gerbang ketika pasukan militer Israel melintasi pagar ke dan dari zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pemberontak Islam pejuang presiden terguling Bashar al-Assad, Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai a “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Pada hari Rabu, kolumnis The Times of Israel Jeffrey Levine menggambarkan 13 bulan terakhir ini sebagai langkah menuju “Timur Tengah Baru yang Damai dan Sejahtera”.

    Dalam visi Levine, setelah pergeseran tektonik sekitar setahun terakhir, Suriah akan bebas dari manuver geopolitik rezim al-Assad, Iran akan bebas dari “rezim teokratisnya”, dan suku Kurdi akan bebas membentuk negara mereka sendiri, serta warga Palestina akan bebas mendirikan “tanah air” baru di Yordania.

    “Saya tidak berpikir sebagian besar warga Israel membayangkan mereka akan menjadi populer di wilayah ini setelah ini,” kata analis politik Israel Nimrod Flashenberg, meskipun pemulihan hubungan mungkin bisa dilakukan dengan minoritas Kurdi dan Druze di Suriah.

    “Tetapi saya pikir mereka berharap akan terciptanya Timur Tengah di mana akan ada lebih sedikit rezim yang memusuhi Israel,” katanya.

    Sumber: Aljazeera

     

     

  • Hancurnya Gaza, Lebanon, Suriah, Netanyahu: Itu Efek Domino dari Serangan Israel ke Sekutu Iran – Halaman all

    Israel Tetap Duduki Zona Penyangga Dataran Tinggi Golan di Suriah, Sebut Itu Aksi Bela Diri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel menyatakan akan tetap menduduki zona penyangga di Dataran Tinggi Golan di Suriah, setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan oleh oposisi bersenjata pada 8 Desember lalu.

    “Penempatan ini merupakan tindakan sementara hingga pasukan yang berkomitmen pada perjanjian 1974 terbentuk dan keamanan di perbatasan kita terjamin,” bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (12/12/2024).

    Israel mengklaim keputusan itu adalah tindakan untuk membela diri dari kemungkinan serangan oposisi bersenjata lain di Suriah yang dicurigai akan menduduki zona tersebut.

    “Runtuhnya rezim Suriah telah menciptakan kekosongan di perbatasan Israel dan di zona penyangga yang ditetapkan berdasarkan perjanjian pelepasan diri tahun 1974,” lanjutnya.

    Israel mengatakan mereka akan mencegah kemungkinan serangan dari oposisi Suriah, seperti Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 di perbatasan Gaza.

    “Israel tidak akan membiarkan kelompok-kelompok Jihadis mengisi kekosongan tersebut dan mengancam akan melakukan serangan seperti yang terjadi pada 7 Oktober (2023) terhadap permukiman Israel di Dataran Tinggi Golan,” tambahnya.

    Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein menekankan bahwa Israel harus mengambil alih kendali di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan untuk melindungi negaranya.

    “Hal itu diperlukan untuk alasan pertahanan karena adanya ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok jihad yang beroperasi di dekat perbatasan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein di X.

    “Israel akan terus bertindak untuk membela diri dan menjamin keamanan warganya sebagaimana diperlukan,” lanjutnya.

    Pernyataan terbaru Israel muncul setelah Prancis, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara Arab menuntut Israel untuk menarik pasukannya dari zona penyangga, seperti diberitakan TASS.

    Kementerian luar negeri Prancis menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian pelepasan tahun 1974 yang menetapkan zona penyangga yang dipatroli oleh PBB di Dataran Tinggi Golan.

    “Prancis meminta Israel untuk menarik diri dari zona tersebut dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Suriah,” kata juru bicara kementerian luar negeri Prancis pada hari Rabu (11/12/2024).

    Pada akhir pekan lalu, Netanyahu menyatakan perjanjian itu batal demi hukum.

    Perdana Menteri Israel itu lalu memerintahkan pasukan Israel untuk merebut zona penyangga serta titik-titik strategis di luarnya, seperti diberitakan Barrons.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Arab Saudi Disebut Pendukung Terkuat Rakyat Suriah, Beri Pesan Dukungan dan Tolak Agresi Israel – Halaman all

    Arab Saudi Disebut Pendukung Terkuat Rakyat Suriah, Beri Pesan Dukungan dan Tolak Agresi Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Arab Saudi adalah satu dari beberapa negara Arab yang menunjukkan “dukungan terkuat” bagi rakyat Suriah setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

    Hal ini sebagaimana disampaikan perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Qusay Al-Dahhak.

    “Dukungan terkuat datang dari negara-negara Arab, terutama dari Arab Saudi,” ujarnya dalam wawancara dengan AlHadath pada Selasa (10/12/2024).

    “Kami menerima banyak pesan dukungan yang menegaskan kembali dukungan mereka terhadap rakyat Suriah dan penolakan terhadap segala bentuk agresi Israel terhadap tanah dan rakyatnya,” jelasnya.

    Dikutip dari Arab News, Bashar al-Assad melarikan diri dari Suriah setelah serangan kilat yang dipelopori kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan sekutunya, yang mengakhiri secara spektakuler lebih dari lima dekade kekuasaan klannya.

    Warga Suriah di seluruh negeri dan dunia bersorak dalam perayaan, setelah mengalami era yang menyesakkan, di mana siapa pun yang dicurigai melakukan perbedaan pendapat dapat dijebloskan ke penjara atau dibunuh.

    Dengan penggulingan Assad yang menjerumuskan Suriah ke dalam ketidakpastian, para pemimpin barunya telah berupaya meyakinkan anggota kelompok minoritas agama di negara itu bahwa mereka tidak akan menindas mereka.

    “Penggantian bendera Suriah di markas besar PBB memiliki protokol yang melibatkan pemerintah dan mengharuskan pemerintah Suriah untuk secara resmi menerapkan bendera baru tersebut agar dapat dikibarkan di gedung tersebut,” ungkap Al-Dahhak.

    “Melalui berbagai kedutaan, perwakilan Suriah bekerja keras untuk membela kepentingan Suriah dan mematuhi semua perintah pejabat yang datang dari Damaskus,” jelasnya.

    “Perdana Menteri Mohammad Al-Bashir memerintahkan kedutaan besar dan diplomat Suriah untuk melindungi kepentingan Suriah.”

    “Di PBB, kami menyebarkan pesan Suriah yang saat ini tengah mengalami perubahan historis sementara rezim baru sedang diberlakukan,” terang Qusay Al-Dahhak.

    Negara-negara Arab Sambut Baik Keputusan di Suriah

    Beberapa negara Arab menyambut baik keputusan di Suriah yang menyebabkan penggulingan rezim Bashar al-Assad dan menyerukan tindakan yang bertujuan untuk memastikan stabilitas, pembangunan, dan mencegah situasi terjerumus ke dalam kekacauan.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya “memantau perkembangan pesat di negara sahabat Suriah dan menyatakan kepuasannya dengan langkah-langkah positif yang diambil untuk memastikan keselamatan rakyat Suriah, mencegah pertumpahan darah, dan menjaga lembaga-lembaga negara serta sumber daya Suriah.”

    Dilansir Anadolu Agency, Arab Saudi mengimbau masyarakat internasional “untuk mendukung rakyat Suriah dan bekerja sama dengan mereka dalam segala hal yang melayani Suriah dan memenuhi aspirasi rakyatnya, sambil tidak mencampuri urusan dalam negerinya.”

    Di Qatar, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Doha “memantau dengan saksama perkembangan di Suriah” dan menggarisbawahi “perlunya menjaga lembaga-lembaga nasional dan persatuan negara untuk mencegah negara terjerumus ke dalam kekacauan.”

    Qatar menegaskan kembali pendiriannya untuk mengakhiri krisis Suriah sesuai dengan legitimasi internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254, dengan cara yang “melayani kepentingan rakyat Suriah dan menjaga persatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan negara mereka.”

    Kementerian Luar Negeri Bahrain juga mengeluarkan pernyataan, yang mencatat bahwa Manama mengikuti dengan saksama perkembangan pesat di Suriah, “menekankan komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, kedaulatan, dan integritas teritorial Suriah.”

    Bahrain menyerukan kepada “semua pihak dan komponen penduduk Suriah untuk memprioritaskan kepentingan tertinggi bangsa dan kesejahteraan warga negaranya sambil memastikan pelestarian lembaga-lembaga publik dan perlindungan infrastruktur vital dan ekonomi.”

    Lalu, Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa Kairo “mengikuti dengan penuh minat perubahan yang terjadi di Suriah” dan menegaskan kembali dukungannya terhadap kedaulatan Suriah, integritas teritorial, dan persatuan rakyatnya.

    Mesir menyerukan “semua pihak di Suriah, apa pun orientasinya, untuk menjaga sumber daya negara dan lembaga nasional, memprioritaskan kepentingan nasional, menyatukan tujuan dan prioritas, serta memulai proses politik komprehensif untuk membangun fase baru konsensus dan perdamaian internal, memulihkan posisi regional dan internasional Suriah.”

    Di Yordania, Raja Abdullah II mengatakan negaranya “mendukung rakyat Suriah dan menghormati keinginan dan pilihan mereka,” menurut pernyataan dari Pengadilan Kerajaan.

    Raja Abdullah menekankan dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional “perlunya menjaga keamanan Suriah dan keselamatan serta pencapaian warga negaranya dan bekerja segera untuk memastikan stabilitas dan menghindari konflik yang dapat menyebabkan kekacauan.”

    Ia menambahkan bahwa “Yordania selalu mendukung saudara-saudarinya di Suriah sejak awal krisis, menyambut para pengungsi Suriah selama dekade terakhir dan menyediakan mereka pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan lainnya, layanan yang sama yang diberikan kepada warga Yordania.”

    Gambar ini menunjukkan pasukan militer Israel mengemudi di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. (AFP/JALAA MAREY)

    Sementara itu, Dewan Pimpinan Presiden di Yaman mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah atas jatuhnya Bashar al-Assad.

    Yaman menegaskan kembali posisinya, mendukung integritas wilayah Suriah, menghormati kemerdekaannya dan keinginan rakyat Suriah untuk kebebasan, perubahan, perdamaian, keamanan dan stabilitas.

    Di Irak, juru bicara pemerintah Basim al-Awadi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Irak “mengikuti perkembangan di Suriah dan terus melakukan kontak internasional dengan negara-negara persaudaraan dan sahabat untuk mendorong upaya menuju stabilitas, keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan kehidupan dan harta benda rakyat Suriah.”

    Irak menekankan pentingnya tidak mencampuri urusan dalam negeri Suriah atau mendukung satu pihak di atas pihak lain, karena campur tangan seperti itu hanya akan menyebabkan lebih banyak konflik dan perpecahan.

    Aljazair dalam sebuah pernyataan menyatakan dukungannya terhadap rakyat Suriah, menekankan hubungan yang kuat antara rakyat Aljazair dan Suriah berdasarkan sejarah dan solidaritas bersama.

    Kemudian, Presiden Palestina mengatakan “Palestina dan rakyatnya berdiri bersama rakyat Suriah, menghormati keinginan dan pilihan politik mereka, menjamin keamanan, stabilitas, dan pelestarian pencapaian mereka,” menurut kantor berita resmi Palestina WAFA.

    Hal ini menekankan pentingnya “semua partai politik mengutamakan kepentingan rakyat Suriah, memastikan pemulihan peran penting Suriah di kawasan dan dunia, yang melayani kepentingan rakyat Palestina dan tujuan mulia mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan.”

    Diberitakan Al Jazeera, Angkatan udara Israel terus menggempur Suriah, menyerang pelabuhan dan gudang rudal di Latakia dan Tartous, sementara pasukan darat mereka bergerak lebih dalam ke Dataran Tinggi Golan Suriah, yang secara efektif memperluas pendudukan mereka.

    Kelompok hak asasi manusia membunyikan peringatan atas memburuknya kondisi di timur laut, tempat pertempuran antara pasukan yang didukung Turki dan pasukan Kurdi telah menyebabkan lebih dari 100.000 orang mengungsi.

    Pejuang Suriah membakar makam Hafez al-Assad, ayah Presiden terguling Bashar, di kota Qardaha di Latakia utara.

    Ahmed al-Sharaa, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham, berjanji untuk menutup penjara terkenal rezim al-Assad dan mengamankan lokasi potensial senjata kimia dengan bantuan mitra internasional.

    Perdana Menteri sementara Suriah Mohammed al-Bashir mengatakan salah satu tujuan pertamanya adalah “memulangkan jutaan pengungsi Suriah yang berada di luar negeri” dan berjanji untuk memulihkan dan menjalankan lembaga-lembaga negara.

    Pemerintahan Penyelamatan Suriah yang dipimpin HTS telah menyampaikan rasa terima kasih kepada Mesir, Irak, Arab Saudi, UEA, Yordania, Bahrain, Oman dan Italia karena melanjutkan pekerjaan misi diplomatik mereka di Damaskus.

    Arus pengungsi Suriah yang pulang dari Turki terus berlanjut, dengan seorang koresponden Al Jazeera memperkirakan hingga 700 orang setiap hari menyeberang dari Cilvegozu ke Bab al-Hawa menuju Idlib.

    Puluhan ribu orang diperkirakan akan menghadiri pemakaman aktivis terkemuka Mazen al-Hamada, yang dijadwalkan akan diadakan hari ini di Damaskus.

    Pemerintahan baru Suriah telah mengundang warganya untuk mendaftar bergabung dengan akademi kepolisian yang berlokasi di Idlib atau Aleppo.

    Mohammad Bagher Ghaliba, juru bicara parlemen Iran, telah mengakui bahwa jatuhnya al-Assad di Suriah telah “mengganggu momentum” “poros perlawanan” yang didukung Iran.

    Komite Penyelamatan Internasional memperingatkan bahwa “situasi di dalam Suriah masih sangat buruk” setelah beberapa negara Eropa menangguhkan permohonan suaka ribuan warga Suriah.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah terlibat dalam semua keputusan atau inisiatif yang bertujuan mencapai gencatan senjata pada seluruh tahap agresi ini.

    Hamas, Kamis, menyambut baik pengesahan resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung oleh 158 negara, yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan memungkinkan warga sipil di wilayah tersebut untuk segera mengakses layanan penting dan bantuan kemanusiaan, sambil menolak segala upaya untuk membuat penduduk Palestina kelaparan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah terlibat dengan semua keputusan atau inisiatif yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di seluruh tahap agresi ini.

    Gerakan tersebut menunjukkan bahwa “penjahat perang Netanyahu dan menteri-menteri fasisnya” telah secara terang-terangan mengabaikan semua upaya dan resolusi, melanjutkan perang genosida terhadap warga sipil yang tidak bersalah dengan dukungan penuh dan perlindungan dari pemerintah AS.

    Hamas mendesak masyarakat internasional, termasuk negara-negara Arab dan Islam serta negara-negara berpengaruh, untuk menekan pemerintah pendudukan agar melaksanakan resolusi ini, “yang mencerminkan hati nurani global yang menuntut diakhirinya genosida biadab di Gaza.”

    Ia juga menyerukan langkah-langkah untuk membawa penjahat perang Israel pendudukan ke Mahkamah Kriminal Internasional, menegakkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan.

    Majelis Umum PBB pada hari Rabu mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan mendukung Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang ingin dihapuskan oleh “Israel”.

    “Israel” dan AS memberikan suara menentang resolusi tersebut. Meskipun resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum, resolusi UNGA tidak, meskipun mewakili opini global.

    Resolusi tersebut mendesak “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” dan juga menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.”

    Meskipun tidak mengikat, resolusi tersebut lebih lanjut menuntut “akses segera” ke bantuan kemanusiaan yang luas bagi penduduk Gaza, khususnya di wilayah utara yang diblokade ketat.

    SUMBER: AL MAYADEEN