TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya dan Lebanon akan bekerja sama mengenai Suriah.
Kerja sama itu dilakukan setelah penggulingan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad awal bulan ini.
“Era baru kini telah dimulai di Suriah. Kami sepakat bahwa kami harus bertindak bersama sebagai dua tetangga penting Suriah,” ungkap Erdogan dalam konferensi pers, bersama Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati, Rabu (18/12/2024), dilansir The Guardian.
“Stabilitas Suriah berarti stabilitas kawasan,” jelas Erdogan.
Ia menambahkan, pembangunan kembali Suriah di perbatasan akan menjadi prioritas mereka, karena kepemimpinan sementara Suriah berupaya membangun kembali infrastruktur setelah 14 tahun konflik dan sanksi yang melumpuhkan.
Erdogan berharap Uni Eropa akan mendukung pemulangan warga Suriah yang meninggalkan negara itu selama perang saudara.
Diketahui, jutaan warga Suriah melarikan diri ke Turki untuk mencari perlindungan, dengan mayoritas tinggal di Istanbul, Gaziantep atau Sanliurfa.
Lebanon juga merupakan rumah bagi sejumlah besar pengungsi Suriah.
“Ini adalah periode kritis di mana kita perlu bertindak dengan persatuan, solidaritas, dan rekonsiliasi bersama,” tambah Erdogan.
Pemerintahan yang ‘Inklusif’ Diperlukan di Suriah
Pada Selasa (17/12/2024), Erdogan mengatakan bahwa pemerintahan yang inklusif diperlukan di Suriah.
Erdogan juga meminta Uni Eropa untuk mendukung pemulangan warga Suriah yang melarikan diri selama perang saudara selama 13 tahun di negara itu.
“Kami telah melihat bahwa kami sepakat tentang pembentukan pemerintahan yang inklusif di Suriah,” kata Erdogan pada konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Ankara, dikutip dari Arab News.
Negara-negara Barat secara bertahap membuka saluran bagi otoritas baru di Damaskus yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), meskipun mereka terus menunjuknya sebagai kelompok teroris.
Erdogan mengatakan tidak ada tempat bagi organisasi teroris di wilayah tersebut, merujuk secara khusus pada kelompok militan Daesh dan Kurdi.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan sebelumnya telah menyoroti pentingnya proses transisi yang inklusif di Suriah.
PBB: Satu Juta Warga Suriah Mungkin Kembali
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mereka memperkirakan sekitar satu juta orang akan kembali ke Suriah pada paruh pertama tahun 2025, setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.
Assad melarikan diri dari Suriah, saat pasukannya meninggalkan tank dan peralatan lainnya dalam menghadapi serangan kilat yang dipelopori oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), yang mengakhiri lima dekade pemerintahan represif oleh keluarga Assad.
Pemerintahan tersebut ditandai dengan pemenjaraan dan pembunuhan massal terhadap para tersangka pembangkang, dan hampir 14 tahun perang saudara yang menyebabkan lebih dari 500.000 orang meninggal dan memaksa setengah dari populasi tersebut meninggalkan rumah mereka.
Penggulingan Assad memicu perayaan di seluruh Suriah dan sekitarnya, dan telah mendorong banyak orang untuk mulai kembali ke negara mereka yang dilanda perang.
“Kami telah meramalkan bahwa kami berharap dapat melihat sekitar satu juta warga Suriah kembali antara Januari dan Juni tahun depan,” kata Rema Jamous Imseis, direktur Timur Tengah dan Afrika Utara untuk badan pengungsi PBB UNHCR, seperti diberitakan Arab News.
Ia mengatakan perkembangan terkini telah membawa “sejumlah besar harapan bahwa krisis pengungsian terbesar yang kita alami di planet Bumi akhirnya akan terselesaikan.”
Namun, ia menekankan bahwa “kita juga harus mengakui bahwa perubahan rezim tidak berarti bahwa krisis kemanusiaan yang sudah ada di sana telah berakhir.”
Menunjuk pada “tantangan besar,” ia meminta negara-negara yang telah menampung jutaan pengungsi Suriah untuk menahan diri dari memulangkan mereka dengan tergesa-gesa.
“Tidak seorang pun boleh dipulangkan secara paksa ke Suriah dan hak warga Suriah untuk mempertahankan akses ke suaka harus dipertahankan,” papar Imseis.
Pejuang pemberontak Suriah merayakan di Menara Jam di jantung kota Homs pada 8 Desember 2024, setelah pasukan pemberontak memasuki kota ketiga Suriah. (AFP/AAREF WATAD)
Hampir segera setelah jatuhnya Assad, sejumlah negara Eropa mengatakan mereka akan membekukan permintaan suaka yang tertunda dari warga Suriah.
Sementara, partai-partai sayap kanan telah mendesak deportasi pengungsi kembali ke Suriah.
“Apa yang kami katakan kepada pemerintah yang telah menangguhkan proses suaka adalah harap terus hormati hak untuk mengakses wilayah, untuk mengajukan klaim suaka,” kata Jamous Imseis.
“Orang-orang tidak bisa begitu saja, setelah 14 tahun mengungsi, mengemasi tas dalam semalam dan kembali ke negara yang telah hancur karena konflik.”
“Beri kami dan para pengungsi Suriah waktu untuk menilai apakah aman untuk kembali. Masih terlalu dini untuk melihat seberapa aman nantinya,” terang Jamous Imseis.
Pada saat yang sama ketika banyak orang kembali ke Suriah, Jamous Imseis menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah menjadi pengungsi baru di Suriah dalam tiga minggu terakhir.
“Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak,” ungkapnya.
Ia pun menyoroti bahwa ada juga kebutuhan untuk mengevaluasi ulang siapa yang berisiko di Suriah yang telah berubah secara radikal.
“Profil risiko yang ada sebelum 8 Desember mungkin tidak lagi memerlukan tingkat perlindungan yang sama, atau tidak memiliki ancaman atau ketakutan yang sama terhadap pelanggaran hak-hak mereka, sedangkan sekarang dengan perubahan rezim ini, kita memiliki kelompok rentan lain yang muncul dalam proses tersebut,” imbuh dia.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita lain terkait Konflik Suriah
