Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Pasca Gencatan Senjata di Lebanon, Kebutuhan Perawatan Trauma dan Rehabilitasi Meningkat  – Halaman all

    Pasca Gencatan Senjata di Lebanon, Kebutuhan Perawatan Trauma dan Rehabilitasi Meningkat  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gencatan senjata dan penghentian permusuhan mulai berlaku pada tanggal 27 November lalu. Sehingga memberikan bantuan sementara bagi jutaan warga sipil yang terjebak dalam konflik di Lebanon. 

    Namun, penderitaan Lebanon tidak berakhir di tengah kebutuhan kesehatan yang sangat besar yang belum terpenuhi. 

    Berbatasan dengan Suriah dan Israel, sistem kesehatan Lebanon yang terbebani akibat dampak krisis ekonomi, kebuntuan politik, krisis pengungsi, dan sekarang perang.

    Negara ini menampung 1,5 juta pengungsi Suriah.

    Tidak pelak, berbagai peristiwa di Suriah berdampak pada Lebanon dan operasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. 

    Warga negara Suriah memasuki Lebanon pada saat yang sama ketika para pengungsi Suriah kembali ke Suriah dari Lebanon.

    “Sistem kesehatan yang sudah hancur mampu bertahan menghadapi badai terbaru ini, tetapi kini semakin melemah. Tantangannya rumit dan memerlukan dukungan khusus dan berkelanjutan,” kata Perwakilan WHO untuk Lebanon, Dr. Abdinasir Abubakar dilansir dari website resmi WHO, Jumat (20/12/2024).

    Hingga hari ini, lebih dari 1 juta orang yang mengungsi akibat permusuhan telah kembali ke Lebanon selatan di mana infrastruktur fisik dan kesehatan hancur berantakan. 

    Beberapa fasilitas kesehatan masih tutup dan sebagian besar rumah sakit beroperasi di bawah kapasitas karena kendala keuangan dan kekurangan staf. Ini tantangan yang sudah lama ada di Lebanon.

    Lebih dari 530 pekerja kesehatan dan pasien telah terbunuh atau terluka dalam serangan terhadap layanan kesehatan.

    Di sisi lain, sistem air dan sanitasi telah terganggu parah, sehingga memperparah risiko wabah penyakit. 

    Hampir 7 persen bangunan hancur di dua provinsi selatan yang paling parah terkena dampak, ribuan orang masih mengungsi dan tidak akan dapat kembali ke rumah dalam waktu dekat. 

    Mereka yang telah kembali menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh sisa-sisa perang yang meledak, serta risiko kesehatan yang lebih besar secara keseluruhan. 

    Meningkatnya kebutuhan akan perawatan trauma khusus

    Sejak 8 Oktober 2023, lebih dari 4.000 orang tewas dan 17.000 lainnya terluka di Lebanon saja. 

    Sejak gencatan senjata diberlakukan dan wilayah yang terdampak konflik menjadi lebih mudah diakses.

    Jumlah korban tewas terus meningkat karena lebih banyak mayat ditemukan di 16.000 bangunan yang hancur sebagian atau seluruhnya , menyisakan sekitar 8 juta ton puing.

    “Kehancuran fisiknya mirip dengan apa yang Anda lihat setelah gempa bumi – dan itu mengakibatkan cedera kompleks, luka terbuka, dan patah tulang. Dan karena perawatan yang diberikan selama perang sering kali tidak optimal, para korban luka akhirnya membutuhkan banyak operasi untuk mencegah komplikasi dan kecacatan,” kata Dr. Ahmad Alchaikh Hassan, Petugas Teknis Trauma WHO.

    Satu dari empat orang dengan cedera yang mengubah hidup akan memerlukan rehabilitasi jangka panjang dan, dalam beberapa kasus, teknologi bantuan dan prostetik. 

    Dukungan khusus akan diperlukan karena kapasitas teknis di Lebanon tidak dapat mengatasi meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan layanan dan komoditas ini.

    “Lebanon membutuhkan ahli bedah rekonstruksi untuk merawat mereka yang terluka parah, dokter mata untuk merawat ribuan orang yang terluka dalam serangan pager, ahli fisioterapi untuk mulai merehabilitasi orang yang diamputasi, dan ahli prostetik untuk membantu pengguna alat bantu,” kata Perwakilan WHO Dr. Abubakar.

     

     

  • Kontroversi Pernyataan Jubir Pemerintahan Suriah: soal Hijab Wanita Kristen dan Sekte Lain   – Halaman all

    Kontroversi Pernyataan Jubir Pemerintahan Suriah: soal Hijab Wanita Kristen dan Sekte Lain   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang juru bicara otoritas transisi baru Suriah telah menimbulkan kemarahan luas setelah pernyataan kontroversial tentang peran dan dugaan “sifat” perempuan dalam wawancara sebuah program TV.

    “Seorang wanita merupakan elemen penting dan terhormat dalam masyarakat, tetapi tugasnya harus sesuai dengan peran yang dapat dijalankannya,” buka Obeida Arnaout , juru bicara otoritas politik baru Suriah kepada stasiun televisi Lebanon Al-Jadeed.

    “Misalnya, jika kita katakan seorang wanita bertanggung jawab atas kementerian pertahanan, apakah ini sesuai dengan keberadaannya dan sifat psikologis serta biologisnya? Tidak diragukan lagi bahwa ini tidak sesuai, ” ucapnya. 

    “Bisakah dia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada peran ini seperti seorang pria? Menurut saya, dia tidak bisa.”

    Arnaout menambahkan bahwa perempuan akan diizinkan untuk mengambil “peran apa pun yang dapat mereka lakukan”, dan mengatakan bahwa peran yang diizinkan akan “ditentukan oleh komite konstitusional”.

    Ia juga mengatakan, wanita Kristen dan wanita dari sekte lainnya tidak akan dipaksa mengenakan jilbab, setelah pemimpin HTS Ahmad Al-Sharaa memicu kontroversi dengan meminta seorang wanita non-hijabi untuk mengenakan jilbab di hadapannya.

    Ketika ditanya apakah perempuan akan dibolehkan menjabat sebagai hakim, Arnaout mengelak.

    “Terkait apakah seorang perempuan dapat menduduki jabatan peradilan, ini bisa menjadi bidang studi dan penelitian bagi para spesialis. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal seperti ini sejauh menyangkut perempuan,” katanya.

    Adapun sejak memimpin serangan pemberontak yang menggulingkan diktator lama Suriah Bashar al-Assad, kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham telah berupaya memberikan jaminan bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan dan kaum minoritas di Suriah yang baru.

    Dalam wawancara dengan BBC pada hari Rabu, Al-Sharaa mengatakan bahwa pendidikan bagi perempuan akan terus berlanjut dan Suriah tidak akan diperintah seperti Afghanistan yang diperintah Taliban.

    Namun, komentar seksis Aranaout disambut dengan rasa khawatir dan marah oleh para wanita Suriah, sembari memicu ejekan di media sosial.

    Rafif Jouejati, Wakil Presiden Ahrar, Partai Liberal Suriah , mengatakan kepada The New Arab bahwa komentar Arnaout menunjukkan “ketidaktahuannya yang mendalam mengenai peran yang dimainkan perempuan Suriah setiap hari dalam semua aspek kehidupan”.

    “Wanita Suriah tidak berjuang dalam revolusi kami demi kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan selama lebih dari 13 tahun agar dia mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan semangat dan tujuan revolusi.”

    Ia mengimbau Arnaout untuk segera menarik kembali dan meminta maaf atas komentarnya, sembari mengatakan HTS harus bertemu dengan organisasi-organisasi perempuan, sehingga Arnaout dan pejabat lainnya “dapat lebih terdidik mengenai kemampuan perempuan untuk memimpin di ruang publik, di kementerian, termasuk ya – pertahanan.

    Iran Selesai

    Pemimpin baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, telah menyatakan bahwa kemenangan oposisi telah “menghambat  proyek regional Iran  selama 40 tahun” sambil berjanji bahwa Suriah tidak akan lagi berfungsi sebagai platform untuk mengganggu stabilitas negara-negara Arab.

    Pengaruh Iran di seluruh kawasan telah dikurangi secara besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir, menyusul serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, yang melawan, menyingkirkan pimpinan tertinggi kedua kelompok, menyerang pangkalan Iran di Suriah, dan juga menyerang Iran. 

    Berbicara dari Istana Kepresidenan di Damaskus, Al-Sharaa mengatakan kepada surat kabar berbahasa Arab  Asharq Al-Awsat  bahwa Suriah sebelumnya telah menjadi “platform bagi Iran untuk mengendalikan ibu kota utama Arab, menyebarkan perang, dan mengacaukan Teluk dengan obat-obatan seperti Captagon.”

    “Dengan menyingkirkan milisi Iran dan menutup Suriah dari pengaruh Iran, kami telah melayani kepentingan kawasan—mencapai apa yang tidak dapat dicapai melalui diplomasi dan tekanan eksternal, dengan kerugian minimal,” kata Al-Sharaa dalam wawancara paling rinci sejak memangku jabatan pemimpin.

    Pemimpin Suriah mengkritik upaya-upaya sebelumnya untuk merehabilitasi rezim Assad.

    Termasuk upayanya untuk kembali ke Liga Arab, dan mengungkapkan bahwa ketika pejabat Yordania mengonfrontasi pemerintah sebelumnya mengenai ekspor Captagon, “responsnya adalah bahwa hal itu tidak akan berhenti kecuali sanksi-sanksi dicabut.”

    Ke depannya, Al-Sharaa menyatakan minatnya yang khusus pada model pembangunan Arab Saudi.

    “Kami mengagumi pembangunan di negara-negara Teluk, khususnya rencana dan visi berani Arab Saudi, dan kami bercita-cita untuk mencapai kemajuan serupa bagi Suriah.”

    Pemimpin tersebut menanggapi kekhawatiran tentang kediamannya saat ini di Istana Rakyat, bekas pusat kekuasaan Assad, dengan berkata sambil tertawa.

    “Sejujurnya, saya sama sekali tidak merasa nyaman. Namun, ini adalah tempat yang seharusnya terbuka untuk rakyat, tempat yang dapat mereka kunjungi dan tempat anak-anak dapat bermain di halaman ini.”

    Mengenai kebijakan dalam negeri, Al-Sharaa mengumumkan rencana pembentukan kementerian khusus untuk menyelidiki nasib orang hilang, dan mengakui skala kekejaman di bawah rezim sebelumnya.

    Hal ini terjadi setelah Channel 4 melaporkan bahwa sedikitnya 150.000 orang dikuburkan di kuburan massal di sekitar Damaskus, sementara Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia memperkirakan jumlah total korban tewas sejak 2011 mencapai 618.000.

    “Kami memerangi kelompok brutal yang melakukan berbagai kejahatan termasuk penangkapan, penghilangan paksa, pembunuhan, pengungsian, kelaparan, serangan kimia, dan penyiksaan sistematis,” katanya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Niat Erdogan Habisi ISIL dan Pejuang Kurdi di Suriah, Termasuk Militan yang Dibela AS – Halaman all

    Niat Erdogan Habisi ISIL dan Pejuang Kurdi di Suriah, Termasuk Militan yang Dibela AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Jumat (19/12/2024), sudah waktunya untuk menghancurkan kelompok teroris yang menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan hidup Suriah.

    Kelompok yang dimaksud adalah kelompok militan Negara Islam Irak dan Syam (ISIL) dan pejuang Kurdi, Agence France-Presse melaporkan.

    “Daesh, PKK dan afiliasinya — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus diberantas,” katanya kepada wartawan saat kembali dari pertemuan puncak di Kairo, menggunakan akronim bahasa Arab untuk ISIL.

    “Sudah saatnya menetralisir organisasi teroris yang ada di Suriah.”

    Turki memandang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), kelompok Kurdi yang dikatakan terkait dengan militan terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah berperang selama puluhan tahun di tanah Turki.

    Namun pasukan yang didukung AS memimpin pertempuran melawan militan ISIS di Suriah pada tahun 2019, dan SDF dipandang oleh Amerika Serikat sebagai pasukan yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ISIS di wilayah tersebut.

    Erdoğan mengatakan pemerintahnya mengambil “tindakan pencegahan” terhadap kelompok-kelompok yang menimbulkan ancaman bagi Turki.

    “Tidak mungkin bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” katanya, sambil berharap para pemimpin baru Suriah tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan mereka.

    “Kami tidak yakin ada kekuatan yang akan terus bekerja sama dengan organisasi teroris di masa mendatang,” katanya.

    “Pimpinan organisasi teroris seperti ISIS dan PKK-YPG … akan dihancurkan dalam waktu sesingkat mungkin,” ia memperingatkan.

    Erdoğan juga mengatakan diplomat utamanya Hakan Fidan akan segera mengunjungi Damaskus, mengikuti jejak kepala mata-mata İbrahim Kalın yang pergi ke ibu kota Suriah hanya empat hari setelah jatuhnya Assad dan bertemu dengan pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Eks Orang Nomor 2 Iran

    Mantan Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan masa depan Suriah kini rumit dan tak menentu setelah rezim Bashar al-Assad diambrukkan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham.

    Eks orang nomor dua di Iran itu mengklaim HTS memiliki kesamaan dengan Al-Qaeda dan Daesh (ISIS), dua kelompok yang secara luas dianggap sebagai teroris.

    Di samping itu, dia berujar “tampilan demokratis” HTS saat ini hanya sementara. Oleh karena itu, dia memprediksi Suriah nantinya akan menghadapi masa-masa sulit.

    Rouhani mengklaim Suriah bisa saja kembali menjadi markas Daesh dan Al-Qaeda. Hal itu juga bisa mengancam Lebanon dan Irak.

    “Apa yang terjadi di Suriah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya dan bukan sekadar hasil dua atau tiga minggu perencanaan,” kata Rouhani saat rapat hari Rabu, (18/12/2024), dikutip dari IRNA.

    “Kenyataannya ialah bahwa perang Suriah melawan Daesh dan teroris lainnya tetap tidak terselesaikan karena kengototan Turki untuk menghentikan operasi di Kota Idlib, tempat para teroris berkumpul.”

    Presiden Hassan Rouhani berbicara kepada media setelah memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di ibukota Teheran. Iran, Jumat (21/02/2020) (AFP)

    Dia mengatakan belakang ini Rusia terpaksa mengabaikan atau meninggalkan Suriah karena memfokuskan perang di Ukraina.

    “Turki, Amerika Serikat, Israel, dan Qatar memanfaatkan situiasi ini dan beberapa negara Arab bergabung dengan mereka, memunculkan situasi baru di Suriah.”

    Selain itu, dia juga memperingatkan ancaman dari musuh besar Iran, yakni Israel.

    Rouhani mengutip penyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebutkan bahwa perimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis.

    Menurut dia, pernyataan Netanyahu itu menunjukkan bahwa Israel ingin menyeret Iran ke dalam perang, tetapi gagal karena adanya kebijaksanaan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatolah Ali Khamenei.

    Dia kemudian menyinggung pentingnya memperbarui strategi-strategi Iran.

    “Strategi yang kuat tidaklah mencukupi, strategi itu harus dikembangkan ketika diperlukan.”

    Hubungan HTS dengan Al-Qaeda

    Dikutip dari BBC, HTS berawal dari organisasi bernama Jabhat al-Nusra yang dibentuk tahun 2011. Kelompok itu terafiliasi langsung dengan Al-Qaeda.

    HTS dianggap sebagai salah satu kelompok oposisi terkuat yang melawan Presiden Bashar al-Assad.

    Kelompok itu dimasukkan dalam daftar kelompok teroris oleh PBB, AS, Turki, dan negara lain.

    Akan tetapi, pemimpin HTS yang dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda.

    Dia membubarkan Jabhat al-Nusra kemudian membentuk organisasi baru bernama Hayat Tahrir al-Sham. Faksi-faksi lain bergabung dengan HTS setahun berselang.

    Pada saat itu mencul keraguan apakah HTS benar-benar sudah terputus dari Al-Qaeda. Akan tetapi, pesan-pesan yang disampaikan HTS menandakan bahwa kelompok itu menolak kekerasan ataupun balas dendam.

    Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Jolani (Daily News Egypt)

    Iran: AS dan Israel dalang di balik tumbangnya Assad

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuding AS dan Israel berada di balik runtuhnya pemerintahan Assad.

    Dia juga mengklaim intelijen Iran sudah memberi tahun pemerintahan Assad mengenai potensi adanya serangan selama tiga bulan.

    Intel Iran memprediksi para pemuda Suriah pada akhirnya akan merebut Suriah dari tangan Assad.

    “Tak ada keraguan bahwa apa yang terjadi di Suriah adalah hasil rencana Amerika dan Zionis. Ya, pemerintahan tetangga di Iran jelas berperan dalam hal ini, dan masih berperan, semua melihatnya, tetapi konspirator utama, dalang, dan pusat komando berada di rezim Amerika dan Zionis,” kata Khamenei hari Rabu dikutip dari The Guardian.

    Dia bahkan mengklaim memiliki bukti keterlibatan AS dan Israel.

    The Guardian menyebut “pemerintahan tetangga” yang disebut Khamanei barangkali merujuk kepada Turki. Turki memainkan peran penting dalam mendukung pasukan oposisi di Suriah.

    “Biarkan semua orang tahu bahwa situasi ini tidak akan tetap seperti ini. Kenyataan bahwa beberapa orang di Damaskus merayakannya, menari, dan mengganggu rumah warga lainnya saat rezim Zionis mengebom Suriah, memasuki wilayahnya dengan tank dan artileri, tidak bisa diterima.

    Khamenei mengatakan para pemuda Suriah pasti nantinya bisa mengatasi situasi tersebut.

    (Tribunnews/ Chrysnha, Febri)

  • Pencarian Pesawat MH370 yang Hilang di 2014 Dilanjutkan, Malaysia Terapkan Sistem ‘No Find, No Fee’ – Halaman all

    Pencarian Pesawat MH370 yang Hilang di 2014 Dilanjutkan, Malaysia Terapkan Sistem ‘No Find, No Fee’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa pihaknya kembali melanjutkan pencarian hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 yang lenyap misterius pada tahun 2014 lalu.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, penerbangan MH370 dengan rute perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada 8 Maret 2014 lalu menghilang tak sampai tujuan.

    Pesawat berjenis Boeing 777 yang mengangkut 227 penumpang dan 12 awak tersebut diduga mengalami kecelakaan dalam perjalannya menuju ke China.

    Data satelit menunjukkan pesawat itu hilang dari radar tak lama setelah lepas landas.

    Pesawat tersebut diduga menyimpang dari jalur penerbangannya menuju Samudra Hindia Selatan, tempat di mana diyakini MH370 jatuh.

    Kini, lebih dari 10 tahun setelah kejadian, Pemerintah Malaysia pun kembali melanjutkan pencarian pesawat yang hilang tersebut.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke pada hari Jumat ini (20/12/2024)

    “Tanggung jawab, kewajiban, dan komitmen kami adalah kepada keluarga korban,” kata Anthony seperti yang dikutip dari Reuters.

    “Kami berharap kali ini akan ada hasil positif, bahwa puing-puing pesawat akan ditemukan dan memberikan kejelasan bagi keluarga-keluarga tersebut.” sambungnya.

    Di pencarian yang akan kembali dilangsungkan ini, pemerintah Malaysia akan menggandeng kerjasama dengan perusahaan robotika kelautan yang berbasis di Texas, Amerika Serikat (AS), Ocean Infinity .

    Namun demikian, kerjasama ini dilakukan dengan sistem yang cukup unik yakni sistem “no find, no fee”.

    Melalui sistem ini, kedua belah pihak menyetujui bahwa tidak akan ada imbalan atau penggantian dana bagi para pencari pesawat yang hilang tersebut bila mereka tak menemukan puing-puing atau bangkai dari pesawat MH370 di dasar laut.

    Adapun pesawat tersebut diyakini jatuh di Samudra Hindia Selatan lebih dari 10 tahun lalu, kata Menteri Perhubungan Anthony Loke pada hari Jumat.

    Loke mengatakan para menteri di Kabinet Pemerintahan Malaysia juga telah memberikan persetujuan atas kerjasama dengan Ocean Infinity melalui sistem “no find, no fee” tersebut.

    Pihak Ocean Infitiny sendiri juga telah “menyempitkan” operasi pencarian dasar laut mereka di area baru seluas 15.000 kilometer persegi di kawasan Samudra Hindia Selatan pada tahun depan.

    “Area pencarian baru yang diusulkan oleh Ocean Infinityini diidentifikasi berdasarkan informasi dan analisis data terbaru yang dilakukan oleh para ahli dan peneliti. Proposal perusahaan ini kredibel,” kata Loke dalam pernyataannya.

    Dalam kesepakatan baru ini, Ocean Infinity akan menerima $70 juta atau Rp 1,12 Triliun jika ditemukan puing-puing MH370 dengan kredibilitas yang signifikan, kata Loke.

    Dia menambahkan kementeriannya akan menyelesaikan negosiasi dengan Ocean Infinity pada awal 2025.

    Berdasarkan informasi dari Ocean Infinity, mereka merekomendasikan pencarian dimulai pada periode antara Januari-April yang dinilai memiliki iklim cuaca terbaik ujar Anthony Loke.

    Pemerintah Malaysia kembali melanjutkan pencarian Malaysia Airlines Penerbangan MH370 yang telah hilang sejak 10 tahun lalu, tepatnya pada 8 Maret 2014. (HO)

    Ocean Infinity sendiri bukanlah nama yang asing dalam kasus ini mengingat mereka sebelumnya melakukan pencarian MH370 secara pribadi pada tahun 2018.

    CEO Ocean Infinity, Oliver Punkett, sebelumnya pada tahun ini mengatakan bahwa perusahaan telah meningkatkan teknologinya sejak 2018. 

    Dia juga mengatakan bahwa perusahaan bekerja sama dengan banyak ahli untuk menganalisis data dan mempersempit area pencarian ke lokasi yang paling memungkinkan.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Ketegangan Suriah: PBB Cabut Bendera Israel, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    Ketegangan Suriah: PBB Cabut Bendera Israel, Apa Selanjutnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Bendera Israel yang terpasang di zona penyangga Dataran Tinggi Golan, Suriah, telah dicabut oleh pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 17 Desember 2024.

    Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF) terus melaksanakan mandatnya untuk mengamati dan melaporkan situasi di wilayah tersebut.

    “Kehadiran Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di zona penyangga berdampak serius terhadap UNDOF. Hal ini membuat operasi kami menjadi lebih kompleks,” ungkap Dujarric.

    Ia menambahkan bahwa UNDOF biasanya melakukan sekitar 55 hingga 60 tugas operasional dan logistik per hari, namun saat ini dibatasi hanya tiga hingga lima pergerakan logistik penting.

    Pengaruh IDF dan Protes dari UNDOF

    Dujarric menekankan pentingnya mengizinkan pasukan penjaga perdamaian untuk melaksanakan tugas mereka tanpa halangan.

    Menurut UNDOF, IDF telah memasuki wilayah zona penyangga dan mengerahkan pasukan di lokasi-lokasi penting, termasuk Gunung Hermon.

    Bendera Israel yang terpasang di tiga posisi dalam area pemisahan juga telah diturunkan setelah adanya protes dari pejabat UNDOF.

    “Misi kami menegaskan kembali tuntutan bagi semua pihak untuk mematuhi perjanjian pelepasan tahun 1974 dan mempertahankan gencatan senjata yang berlaku,” tambah Dujarric.

    Komitmen Israel di Puncak Gunung Hermon

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di zona penyangga perbatasan Suriah, khususnya di puncak Gunung Hermon.

    Menteri Pertahanan Israel, Katz, juga memerintahkan militer untuk segera memposisikan diri di puncak Gunung Hermon dan membangun benteng pertahanan.

    “Puncak Hermon adalah mata negara Israel untuk mengidentifikasi musuh-musuh kami,” ujar Katz.

    Seruan untuk Menghentikan Serangan

    Di sisi lain, pemimpin Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), Mohammed al-Julani, meminta Israel untuk menghentikan serangan udara dan menarik diri dari wilayah Suriah.

    Tumbangnya Rezim al-Assad

    Situasi di Suriah semakin kompleks setelah tumbangnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada 7 Desember 2024, ketika ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi.

    Setelah puluhan tahun berkuasa, al-Assad beserta keluarganya melarikan diri dari Suriah.

    Kejadian ini menandai akhir dari kekuasaan rezim al-Assad yang dimulai sejak 1963.

    Dengan pencabutan bendera Israel dan ketegangan yang meningkat, situasi di zona penyangga Suriah tetap menjadi perhatian internasional, terutama terkait dengan operasi UNDOF dan keamanan regional.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Roket Al-Qassam Hancurkan Pusat Komando IDF di Netzarim – Halaman all

    Roket Al-Qassam Hancurkan Pusat Komando IDF di Netzarim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Kelompok perlawanan Palestina, khususnya Brigade Al-Qassam, terus melancarkan serangan terhadap Israel di tengah konflik yang berkepanjangan.

    Pada Rabu, 18 Desember 2024, Al-Qassam berhasil menghancurkan pusat komando Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Netzarim dengan menggunakan roket 107 mm.

    Serangan Terhadap IDF

    Selain menghancurkan pusat komando, Brigade Al-Qassam juga berhasil menembak jatuh seorang tentara IDF di daerah al-Tawam, yang terletak di wilayah paling utara Gaza.

    Dalam serangan terpisah di sebelah barat Jabalia, Al-Qassam menargetkan pasukan Israel yang berada di sebuah rumah menggunakan muatan TBG.

    Sementara itu, sayap militer Gerakan Jihad Islam, Brigade Al-Quds, juga melancarkan operasi serupa.

    Mereka menembaki tentara IDF dan kendaraan militer yang menyusup ke kamp pengungsi Jabalia dengan rentetan mortir 60 mm.

    Dalam misi ini, Al-Quds berhasil menangkap pesawat pengintai Israel yang sedang beroperasi di Rafah, Gaza selatan.

    Korban di Pihak Israel

    Sebelumnya, pada Selasa, 17 Desember 2024, militer Israel mengonfirmasi kematian dua prajuritnya di Gaza selatan.

    Investigasi menunjukkan bahwa kedua prajurit tersebut berada di dalam sebuah gedung di Rafah yang runtuh saat mereka berada di dalamnya.

    Sejak konflik dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 13.500 tentara Israel dilaporkan terluka, dengan 1.500 di antaranya mengalami luka parah.

    Otoritas Penyiaran Israel memperkirakan jumlah tentara Israel yang mengalami disabilitas bisa meningkat hingga 100.000 orang pada tahun 2030, dengan 60 persen di antaranya diprediksi mengalami gangguan mental.

    Jumlah Korban di Gaza

    Di sisi lain, situasi di Gaza semakin memprihatinkan.

    IDF dilaporkan telah membunuh lebih dari 45.907 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023, dengan lebih dari 107.244 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Pada Rabu, militer Israel melakukan penembakan artileri hebat di dekat Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara, yang menyebabkan unit perawatan intensif terbakar.

    Direktur RS Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safiya, menyatakan bahwa mereka terkejut dengan masuknya kendaraan militer dan buldoser ke sekitar rumah sakit.

    “Kami berhasil secara ajaib mengevakuasi pasien yang menggunakan ventilator dari ICU sebelum kebakaran terjadi,” ungkap Abu Safiya, menambahkan bahwa rumah sakit tersebut adalah satu-satunya unit perawatan intensif di Gaza utara.

    Ia juga menggambarkan situasi sebagai sangat dahsyat dan berbahaya, dengan staf rumah sakit berjuang memadamkan api menggunakan peralatan dasar akibat kekurangan air yang parah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pertama Kali Pasca Penggulingan Assad, Kantor HAM PBB Akan Kirim Tim ke Suriah  – Halaman all

    Pertama Kali Pasca Penggulingan Assad, Kantor HAM PBB Akan Kirim Tim ke Suriah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk pertama kali sejak runtuhnya rezim Assad, akan mengirimkan timnya ke Suriah minggu depan.

    Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara PBB, Thameen Al-Kheetan dalam jumpa pers pada hari Jumat (20/12/2024).

    “Kantor hak asasi manusia PBB akan mengirim tim kecil petugas hak asasi manusia ke Suriah minggu depan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad, kata Thameen al-Kheetan, dikutip dari Al-Arabiya.

    Al-Kheetan mengatakan tim kecil petugas HAM ini akan bertugas mengawasi masa transisi pemerintahan di Suriah.

    Terutama akan mendukung isu-isu hak asasi manusia di Suriah.

    “Penting bagi kami untuk mulai membangun kehadiran,” katanya.

    Sebelumnya, tim HAM PBB tidak diberi akses untuk berada di Suriah.

    “Di bawah pemerintahan Assad, tim hak asasi manusia PBB tidak diizinkan berada di Suriah selama bertahun-tahun,” kata al-Kheetan.

    Sehingga tim HAM PBB hanya bisa memantau pelanggaran yang terjadi di Suriah dari jarak yang jauh.

    Selain tim HAM PBB, Badan investigasi PBB juga diharapkan dapat berangkat ke Suriah untuk mengamankan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat di masa pemerintahan Assad.

    Amnesty Internasional Tuntut Pelanggar HAM di Suriah Diadili

    Sebelumnya, organisasi Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional telah mendesak agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Suriah diadili.

    Menurut Amnesty Internasional, jatuhnya Assad menjadi kesempatan bersejarah untuk mengakhiri pelanggaran yang terjadi di Suriah selama bertahun-tahun.

    Hal tersebut diungkapkan oleh kepala kelompok hak asasi manusia yang berpusat di London, Agnes Callamard pada hari Minggu (8/12/2024).

    “Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus diselidiki, dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatannya,” kata Agnes Callamard, dikutip dari The New Arab.

    Callamard meminta agar semua pelanggar HAM diberi hukuman yang seberat-beratnya.

    “Segala tuntutan hukum harus dilakukan melalui pengadilan yang adil dan tanpa kemungkinan hukuman mati,” tegasnya.

    Namun Callamard memperingatkan bahwa pembalasan bukanlah hal yang terpenting dalam memberi hukuman kepada para pelanggar HAM.

    “Langkah yang paling penting adalah keadilan, bukan pembalasan,” imbuh Callamard.

    Callamard kemudian menuduh Assad dan ayahnya Hafez dalam pemerintahannya di Suriah bertujuan untuk membuat warga menjadi korban ‘kejahatan perang’ dan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’.

    Sekretaris Jenderal Amnesty juga meminta semua pihak untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh kedua pemimpin Suriah ini dari jaman dahulu hingga saat ini.

    Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas dan menjadi bukti penting atas korban dari kejahatan mereka.

    “Informasi tersebut dapat memberikan bukti penting tentang nasib orang-orang yang hilang dan dapat digunakan dalam penuntutan dan persidangan di masa mendatang atas kejahatan berdasarkan hukum internasional,” tambah Callamard.

    Dengan terkumpulnya semua bukti ini, akan sangat membantu keluarga korban.

    “Bagi keluarga dari puluhan ribu orang yang hilang secara paksa di Suriah, pembebasan tahanan dari banyak penjara di seluruh negeri, meningkatkan prospek bahwa mereka akhirnya dapat mengetahui nasib orang-orang terkasih mereka yang hilang,” kata Callamard.

    Ia meminta kepada komunitas Internasional untuk mendukung korban Assad dalam mendapatkan keadilan.

    Menurut pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berpusat di Inggris, sekitar 60.000 orang telah terbunuh karena penyiksaan atau karena kondisi yang mengerikan di pusat-pusat penahanan al-Assad.

    Bashar Al-Assad juga diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

    Namun Assad berulang kali membantah tuduhan tersebut.

    Seperti diketahui, Assad telah berkuasa dengan ayahnya di Suriah sejak tahun 1971.

    Selama masa pemerintahannya, Bashar Al-Assad diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

    Tidak hanya itu, perang saudara Suriah yang berlangsung hampir 14 tahun menewaskan telah menewaskan 500.0000 warga.

    Banyak tempat yang ditemukan dengan terdapat puluhan mayat yang diduga korban pemerintahan Assad.

    Seperti, kuburan massal hingga gudang obat-obatan.

    Sementara Al-Assad telah  digulingkan oleh kelompok oposisi dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus pada Minggu.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Peskov.

    Peskov mengatakan Assad telah diberi suaka di Rusia, dan mengatakan keputusan itu dibuat oleh Presiden Vladimir Putin. 

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Suriah

  • Kota di Jepang ini akan mempermalukan pelanggar aturan soal sampah, apa alasannya? – Halaman all

    Kota di Jepang ini akan mempermalukan pelanggar aturan soal sampah, apa alasannya? – Halaman all

    Jepang dikenal sebagai negara dengan kebijakan soal sampah yang paling ketat di dunia. Proses pemilahan sampah di negara itu terbilang rumit.

    Namun, kota Fukushima bakal menerapkan kebijakan yang lebih ketat dengan mengumumkan nama pelanggar aturan soal sampah di situs pemerintah kota.

    Mulai Maret 2025, petugas kebersihan di Fukushima akan memeriksa kantong-kantong sampah yang dinilai melanggar aturan—seperti sampah yang belum disortir dengan benar, atau ukuran sampah yang melebihi batas—dan dalam beberapa kasus mengungkap pemiliknya secara publik.

    Tahun lalu, Fukushima melaporkan lebih dari 9.000 kasus sampah yang tidak sesuai peraturan.

    Menurut media setempat, Fukushima diyakini sebagai kota pertama di Jepang yang berencana untuk mengungkap nama individu dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan soal sampah.

    Kebanyakan kota-kota lain di Jepang umumnya masih sebatas mengungkap pelanggar dari kalangan pelaku usaha, bukan individu.

    Kebijakan baru ini disahkan pada Selasa, (17/12), di tengah upaya Jepang untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah.

    Teguran dan ungkap nama di situs pemerintah

    Sebelum aturan baru ini disahkan, para petugas pengumpul sampah biasanya menempelkan stiker pada kantong sampah penanda bahwa terjadi pelanggaran.

    Pemilik kantong sampah yang ditandai dengan stiker harus memilah ulang sampah yang mereka hendak buang sesuai dengan ketentuan.

    Sementara peraturan yang baru disahkan memungkinkan para petugas untuk menelusuri identitas para pelanggar yang membiarkan sampah mereka tidak dipilah dengan benar selama sepekan.

    Penelusuran ini dilakukan dengan mengorek kantong sampah guna menemukan dokumen—seperti surat—yang bisa menunjukkan identitas pemilik kantong sampah.

    Saat identitas pelanggar teridentifikasi, para petugas kemudian bisa memberikan teguran secara bertahap.

    Pertama teguran lisan, teguran tertulis, dan yang terakhir pengungkapan nama mereka di situs pemerintah kota.

    Pihak berwenang Fukushima mengeklaim bahwa inspeksi sampah ini akan dilakukan secara tertutup guna mengantisipasi isu pelanggaran privasi.

    Wali kota Fukushima, Hiroshi Kohata, mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengurangan limbah dan metode pembuangan yang tepat.

    “Tidak ada yang ilegal dalam mempublikasikan penghasil limbah jahat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti arahan dan anjuran kota,” kata pihak berwenang di kota itu, seperti dikutip Mainichi.

    Aturan soal sampah berbeda di masing-masing wilayah

    Pembuangan sampah merupakan hal yang dianggap sangat serius di Jepang.

    Sejak tahun 1990-an, pemerintah Jepang mematok target nasional untuk tidak menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir.

    Kala itu mereka juga berambisi mengurangi sampah dan mempromosikan daur ulang.

    Masing-masing pemerintah daerah menyelaraskan target nasional tersebut dengan cara mereka berbeda.

    Di Fukushima, kantong sampah harus diletakkan di tempat pengumpulan setiap pagi pukul 08.30.

    Namun, warga dilarang mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan.

    Berbagai jenis sampah dipilah berdasarkan jenisnya—mudah terbakar, tidak mudah terbakar, dan dapat didaur ulang.

    Masing-masing jenis sampah dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

    Warga yang ingin membuang sampah barang-barang dengan ukuran melebihi ketentuan—seperti peralatan rumah tangga dan mebel—wajib membuat jadwal khusus untuk membuang sampah-sampah tersebut.

    Salah satu yang paling ambisius adalah Kota Kamikatsu.

    Warga di kota itu merasa bangga karena mereka memilah sampah menurut 45 kategori.

    Sementara itu, pemerintah Prefektur Kagoshima mewajibkan penduduk menulis nama di kantong sampah mereka.

  • Militer Korea Selatan Jadi Sorotan Setelah Skandal Darurat Militer – Halaman all

    Militer Korea Selatan Jadi Sorotan Setelah Skandal Darurat Militer – Halaman all

    Perwira tertinggi di militer Korea Selatan, Laksamana Kim Myung Soo mengunjungi Zona Demiliterisasi hari Selasa lalu (17/12), dengan tujuan untuk memastikan kesiapan pasukan Korea Selatan menghadapi potensi ancaman dari Korea Utara.

    Kunjungan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa meskipun terjadi kekacauan dalam politik, angkatan bersenjata negara tidak rapuh dan tetap siaga.

    Beberapa komandan militer tertinggi Korea Selatan memang telah diberhentikan dari jabatannya, atau menjadi subjek penyelidikan sehubungan dengan darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu – yang hanya berlaku selama enam jam.

    Pada hari Senin (16/12), mantan kepala Komando Perang Khusus Kwak Jong-geun, dan mantan kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo ditangkap atas tuduhan mengerahkan personel militer ke parlemen.

    Mantan kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung dituduh mendalangi penerapan darurat militer, dan panglima militer Park An-su telah diberhentikan dari jabatannya.

    Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Yoon Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min menghadapi penyelidikan.

    Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol memang sempat “memicu kekhawatiran mengenai kesiapan militer terhadap ancaman Korea Utara,” menurut sebuah artikel oleh Kantor Berita Yonhap.

    Pergantian kepemimpinan militer AS di Korea Selatan

    Situasinya semakin rumit karena panglima pasukan AS di Korea Selatan juga mengalami pergantian, dengan Jenderal Paul LaCamera dijadwalkan digantikan minggu depan oleh Jenderal Xavier Brunson.

    Tetapi Kementerian Pertahanan menegaskan “tidak ada kekurangan” dalam postur operasional dan kesiapan senjata yang berbeda.

    Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi anggota senior di Institut Nasional untuk Studi Pencegahan, mendukung keyakinan bahwa meskipun beberapa perwira paling senior di militer telah dipecat, lembaga tersebut tetap berfungsi.

    “Melalui kontak pribadi dan hubungan saya dengan angkatan bersenjata Korea, saya tahu bahwa pada tingkat taktis, mereka tahu betul apa misi mereka dan mereka fokus pada tugas mereka,” katanya kepada DW.

    “Apa yang terjadi sangat disayangkan, tapi posisi pandangan saya adalah, politisi telah menyeret militer ke dalam situasi ini dan saya bersyukur tentara tidak ada di dalamnya dan ini berakhir dengan cepat,” ujarnya.

    “Tragedinya adalah, para perwira senior yang seharusnya melindungi anggota militer lainnya dari pengaruh para politisi, gagal melakukan hal tersebut dan nampaknya beberapa dari mereka berpartisipasi dalam perencanaan penerapan darurat militer,” kata Chun In-bum menambahkan.

    “Tetapi jajaran di bawah semuanya telah meningkatkan dan mengisi kesenjangan, menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dan berfungsi,” tambahnya. “Dan walaupun saya tidak mengatakan saya tidak punya kekhawatiran, saya ingin menekankan, semua orang di militer sepenuhnya fokus dalam melakukan pekerjaan mereka.”

    “Supremasi hukum telah diikuti dan tetap kuat”

    Chun In-bum juga mengatakan, ia tidak terkejut dengan sikap Korea Utara yang relatif diam terhadap krisis politik di Selatan.

    “Korut tahu bahwa kita sedang mengalami pertikaian politik di dalam negeri, namun mereka juga menyadari, jika mereka mencoba melakukan sesuatu maka hal itu hanya akan menyatukan warga Korea Selatan melawan ancaman eksternal ini,” katanya.

    Park Jung-won, seorang profesor hukum di Universitas Dankook, setuju bahwa negara tersebut tampaknya telah berhasil mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer dan bahwa fundamental republik telah kokoh dalam menghadapi tantangan yang serius.

    “Prinsip-prinsip penghormatan terhadap hukum telah diikuti, dan kita harus memujinya karena prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya. “Dalam kediktatoran di masa lalu, militer memegang kendali, namun hal tersebut tidak lagi terjadi.”

    “Tentu saja, ini masih merupakan situasi yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, namun negara ini sedang menjalani proses dan saya tidak khawatir situasi keamanan akan memburuk karena hal ini,” ujarnya. “Hal ini mungkin menjadi berita utama selama beberapa hari, namun supremasi hukum tetap kuat.”

    Diadaptasi dari laporan DW bahasa Inggris

  • Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup” – Halaman all

    Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup” – Halaman all

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) yang dipimpin oleh Partai Republik telah menolak rencana baru Donald Trump terkait pendanaan operasi federal dan berupaya mencegah penutupan pemerintah.

    Rencana itu ditolak pada Kamis (19/12) waktu setempat. Sebanyak 38 anggota fraksi Partai Republik menentang paket tersebut, meskipun ada tekanan kepada mereka untuk menyetujui rencana itu.

    Paket ini, dianggap bakal meningkatkan pengeluaran dan untuk sebuah rencana, dapat dipastikan akan menambah utang hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Setidaknya, DPR Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Kongres memiliki waktu hingga Jumat (20/12) waktu setempat untuk membuat rencana lain, supaya disetujui oleh Partai Republik dan Demokrat.

    Penutupan pemerintahan akan dimulai pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat.

    Trump dan Elon Musk tolak rencana sebelumnya

    Sebuah rencana pengeluaran bipartisan sebelumnya telah ditolak oleh Trump dan sekutu utamanya, Elon Musk, pada Rabu (18/12).

    Oleh karena itu menjelang tenggat waktu penutupan pemerintahan, Partai Republik harus berupaya membuat rencana pengganti.

    Pada Kamis (19/12), Donald Trump mendukung rencana pengganti yang akan menangguhkan pagu utang, atau jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh pemerintah federal untuk membiayai pengeluaran negara, selama dua tahun.

    Trump puji “keberhasilan” rencana baru

    Donald Trump sebelumnya juga meminta Kongres untuk mencegah penutupan dengan mengatakan bahwa ada “keberhasilan” dalam penyusunan rencana baru untuk pendanaan pemerintah.

    “SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah mencapai Kesepakatan yang sangat baik untuk Rakyat Amerika,” cuit Trump lewat akun media sosialnya.

    Saat ini, DPR AS dikuasai oleh Partai Republik dengan selisih 219-211 kursi.

    Tekanan dari Elon Musk dan Trump

    Para pimpinan Republik dan Demokrat telah mencapai kesepakatan terkait undang-undang sementara, yang dikenal sebagai “resolusi berkelanjutan”, untuk menjaga supaya pemerintah tetap didanai hingga pertengahan Maret 2025.

    Hanya saja, Elon Musk menyerang RUU tersebut lewat cuitan di platform media sosial miliknya, X. Dia memperkuat kritik soal berbagai ketentuan mahal yang ada dalam RUU tersebut.

    Belakangan, Donald Trump sendiri juga menyerang kesepakatan tersebut dan mengancam diadakannya pemilihan kembali anggota Partai Republik yang dianggap mendukung Trump. Dia juga menuntut agar RUU tersebut meningkatkan atau bahkan menghapus aturan batas utang negara.

    Apa isi kesepakatan itu?

    Saat ini, Partai Republik tengah bergegas untuk menyusun paket rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan keinginan Trump. Paket baru tersebut akan mendanai operasi pemerintah selama tiga bulan, menyediakan dana sebesar $100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk bantuan bencana dan $10 miliar (sekitar Rp162 triliun) untuk bantuan pertanian, untuk memperpanjang program bantuan pertanian dan makanan yang akan berakhir tahun 2024.

    RUU tersebut menghapus elemen-elemen dalam paket kebijakan awal yang ditentang oleh Elon Musk dan para pengkritik lain. Mereka menyerang soal kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru terkait tunjangan manajer farmasi.

    Bagian yang paling mengejutkan dari paket ini adalah penangguhan pagu utang hingga Januari 2027, yang dianggap bakal menambah utang federal hingga triliunan dolar. Saat ini, utang federal AS sudah membengkak hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    mh/rs (Reuters, AP, AFP)