Category: Tribunnews.com Internasional

Pesan Natal Paus Fransiskus: Seruan untuk Perdamaian di Ukraina dan Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Paus Fransiskus telah mendesak dunia untuk membungkam suara senjata dan mengatasi perpecahan dalam pesan Natalnya pada Rabu (25/12/2024).

Dalam pidatonya pada Hari Natal “Urbi et Orbi” (kepada kota dan dunia), menyerukan pembicaraan antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri perang.

“Semoga suara senjata dibungkam di Ukraina yang dilanda perang!” kata Paus Fransiskus, dikutip dari Al-Arabiya.

Menurut Paus Fransiskus, untuk menggelar negosiasi antara Ukraina dan Rusia dibutuhkan keberanian.

“Gestur dialog dan pertemuan, untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi,” katanya.

“Keberanian yang dibutuhkan untuk membuka pintu bagi negosiasi,” tambahnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya tak ingin terlibat dalam pembicaraan pedamaian tanpa pemulihan perbatasan Ukraina sebelum perang.

Akan tetapi belakangan ini, Zelensky mulai melunak dan menginginkan perundingan segera terjadi.

Paus Fransiskus juga menggunakan pesannya pada Hari Natal untuk membahas konflik di Timur Tengah.

Pada pidatonya, ia mengatakan bahwa situasi di Gaza saat ini ‘sangat serius’.

Oleh karena itu, ia menyerukan pembicaraan agar “pintu-pintu dialog dan perdamaian dibuka lebar-lebar”.

“Saya memikirkan masyarakat Kristen di Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, di mana situasi kemanusiaan sangat buruk,” katanya.

Ia berharap, perdamaian di Gaza segera terjadi agar tak ada lagi korban jiwa dan para sandera bisa dibebaskan.

“Semoga ada gencatan senjata, semoga para sandera dibebaskan dan bantuan diberikan kepada orang-orang yang kelelahan karena kelaparan dan perang,” tambahnya.

Konflik telah berlangsung selama hampir 15 bulan, sementara upaya gencatan senjata yang berulang kali dilakukan menemui jalan buntu.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa lebih dari 45.361 warga Palestina telah tewas

Sementara itu, Fransiskus membuka “pintu suci” Basilika Santo Petrus pada Malam Natal.

Ini menandai dimulainya tahun Yubelium perayaan Katolik yang diperkirakan akan menarik lebih dari 30 juta peziarah ke Roma.

Paus mengatakan tahun Yubelium seharusnya menjadi waktu bagi setiap individu, dan semua orang serta negara untuk menjadi peziarah harapan, untuk membungkam suara senjata dan mengatasi perpecahan, dikutip dari Yahoo News.

Fransiskus juga mengatakan bahwa sekaranglah saatnya untuk meruntuhkan semua tembok pemisah.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Paus Fransiskus

26/12/2024 09:19
Kecam Rusia yang Tetap Serang Ukraina di Hari Natal, Zelensky: Putin Tidak Manusiawi! – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perayaan Hari Natal yang akrab kaitannya dengan kedamaian dan ketenangan sepertinya tak menyurutkan langkah Rusia untuk terus membombardir Ukraina.

Hal ini terlihat dalam serangan teranyar Rusia di Hari Natal yang jatuh pada hari Rabu (25/12/2024).

Tak peduli dengan perayaan Natal, Rusia melakukan serangan ke sistem energi dan beberapa kota di Ukraina dengan menggunakan rudal jelajah dan balistik serta drone pada hari Rabu tersebut.

Akibat serangan tersebut, sebanyak setengah juta orang di wilayah Kharkiv kehilangan akses pemanas di tengah suhu musim dingin yang terus turun hingga beberapa derajat Celsius di atas nol.

Serangan Rusia tersebut, juga membuat pemadaman listrik sementara terjadi di ibu kota Kyiv dan daerah lainnya.

Dari angka korban jiwa, serangan tersebut, melukai setidaknya enam orang di kota Kharkiv di timur laut dan menewaskan satu orang di wilayah Dnipropetrovsk, menurut para gubernur setempat.

Tindakan “tidak manusiawi” yang dilakukan pada Hari Natal tersebut pun mendapat kecaman keras dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

“Hari ini, (Presiden Rusia Vladimir) Putin dengan sengaja memilih Hari Natal untuk menyerang. Apa ada orang yang bisa lebih tidak manusiawi? Lebih dari 70 rudal, termasuk rudal balistik, dan lebih dari seratus drone serangan,” kata Zelensky pada hari Rabu.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangan “besar-besaran” di Hari Natal.

Pihak Rusia juga mengakui bahwa tujuan utama serangan mereka di Hari Natal dilakukan guna menyabotase fasilitas energi kritis yang mendukung kerja “kompleks industri militer” Kyiv.

“Tujuan serangan ini tercapai. Semua fasilitas telah berhasil dihancurkan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Militer Ukraina mengatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menjatuhkan 59 rudal Rusia dan 54 drone semalam dan pada Rabu pagi.

AS dan Moldova Ikut Kecam Serangan Rusia di Hari Natal

Menanggapi serangan Rusia di Hari Natal tersebut, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden juga mengaku ikut geram.

Biden turut mengecam serangan yang disebutnya “keji” dan menyatakan telah meminta Departemen Pertahanan AS untuk mempercepat pengiriman bantuan militer baru kepada Kyiv.

“Serangan ini memutus akses rakyat Ukraina terhadap pemanas dan listrik selama musim dingin yang sangat mengancam keselamatan jaringan energinya.” ujar Biden, yang akan digantikan oleh Donald Trump bulan depan.

Sementara itu di Moldova, negara tetangga barat Ukraina, juga turut mengecam Rusia.

Hal ini terjadi karena rudal Rusia melanggar kedaulatan Moldova karena melintasi wilayah udaranya tanpa izin.

Selain itu, beberapa serpihan drone serangan Rusia ke Ukraina tersebut juga jatuh di wilayahnya dan mengancam keselamatan warga Moldova.

Presiden Moldova, Maia Sandu, mengatakan bahwa satu rudal Rusia melintasi wilayah udara negaranya selama serangan udara di Hari Natal tersebut.

“Saat negara-negara kita merayakan Natal, Kremlin memilih jalan kehancuran dengan meluncurkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina dan melanggar wilayah udara Moldova,” tulis Sandu di media sosial.

(Tribunnews.com/Bobby)

26/12/2024 08:34
Hamas: Israel Beri Syarat Baru yang Tunda Kesepakatan Gencatan Senjata – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gerakan perlawanan Islam, Hamas, mengatakan Israel menetapkan syarat baru yang menunda kesepakatan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.

“Israel menetapkan isu dan kondisi baru terkait penarikan diri, gencatan senjata, tahanan, dan pemulangan pengungsi, menekankan bahwa hal ini menyebabkan penundaan mencapai tujuan perjanjian yang telah tersedia,” kata Hamas dalam pernyataannya, Rabu (25/12/2024).

Hamas mengatakan negosiasi gencatan senjata tersebut sedang berlangsung di ibu kota Qatar, Doha, dengan ditengahi oleh Qatar dan Mesir.

Sementara itu, surat kabar Israel Hayom melaporkan kemajuan yang lambar dan rumit dalam negosiasi tersebut.

“Solusi sedang dibahas mengenai tuntutan Hamas agar Israel menarik diri dari poros Netzarim dan Philadelphia,” lapor Israel Hayom.

Sebelumnya surat kabar Haaretz melaporkan pendudukan Israel setuju untuk membebaskan 200 tahanan Palestina yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun Hamas dan Israel masih berbeda pendapat mengenai daftar tahanan yang akan dibebaskan.

Channel13 Israel sebelulmnya melaporkan Israel kemungkinan akan menolak untuk membebaskan Marwan Barghouti, salah satu anggota senior perlawanan yang berada di penjara Israel.

Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 45.361 jiwa dan 107.803 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Rabu (25/12/2024) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada tahun 1948.

Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 sandera Palestina pada akhir November 2023.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

26/12/2024 02:35
Israel Tantang Hizbullah Lanjutkan Perang, Bombardir Bekaa Pertama Kalinya Sejak Gencatan Senjata – Halaman all

Israel Tantang Hizbullah Lanjutkan Perang, Bombardir Bekaa Pertama Kalinya Sejak Gencatan Senjata

TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel terindikasi hendak melanjutkan perang melawan gerakan Hizbullah Lebanon dan mengakhiri gencatan senjata yang mulai berlaku November lalu.

Indikasi itu tampak saat Israel, untuk kesekian ratus kalinya sejak gencatan senjata, melancarkan serangan udara di wilayah Bekaa di Lebanon timur pada Rabu (25/12/2024).

Media Lebanon menginsyaratkan, pelanggaran gencatan senjata ini merupakan serangan terdalam pertama Israel ke teritorial Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata bulan lalu.

Serangan Israel menargetkan wilayah antara kota Talia dan Hizzine di distrik Baalbek, kantor berita Lebanon, NNA melaporkan.

Belum ada informasi tersedia mengenai cedera atau kerusakan yang ditimbulkan dari serangan Israel ini.

Pihak berwenang Lebanon telah melaporkan sekitar 300 pelanggaran Israel sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada 27 November untuk mengakhiri lebih dari 14 bulan pertempuran antara tentara Israel dan kelompok Hizbullah yang menyatakan mendukung perjuangan Palestina di Gaza.

Belakangan, Israel memang menarik mundur sejumlah besar pasukannya dari desa-desa di Lebanon Selatan, namun tetap mempertahankan keberadaan mereka di sejumlah titik.

Israel kemudian memanfaatkan pergolakan di Suriah untuk merebut Puncak Gunung Hermon, diduga untuk dijadikan sentral operasi militer demi menghadapi front utara, termasuk menghadapi Hizbullah.

Perdana Menteri Libanon Najib Mikati meminta komite pemantau gencatan senjata pada hari Selasa untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggarannya terhadap perjanjian tersebut.

Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan bahwa sejak serangan Israel ke Lebanon dimulai pada 8 Oktober 2023, setidaknya 4.063 orang telah tewas, termasuk wanita, anak-anak, dan pekerja kesehatan, sementara 16.663 lainnya terluka.

Belum Mau Pulangkan Pemukim Yahudi di Utara ke Rumah Mereka

Tudingan kalau Israel cuma basa-basi menjalankan gencatan senjata di Lebanon dalam perang melawan Hizbullah, makin kencang seiring aksi semaunya tentara pendudukan negara Zionis tersebut (IDF).

Belakangan, sejumlah indikasi menunjukkan kalau Israel memang berniat melanjutkan perang dengan Hizbullah, bahkan meski gencatan senjata baru berjalan beberapa hari dari 60 hari yang disepakati.

Satu di antaranya indikasi itu adalah Israel belum mau memulangkan para pemukim Yahudi wilayah Utara mereka ke rumah masing-masing.

“Tentara Israel mengatakan bahwa perintah untuk tidak memulangkan penduduk daerah terbuka di utara di Galilea Barat dan Galilea Atas masih berlaku,” kata laporan Khaberni, Sabtu (30/11/2024) lalu.

Tentara Israel (IDF) juga mengumumkan larangan kembalinya pengungsi Lebanon ke rumah-rumah mereka sendiri di berbagai daerah di Lebanon Selatan.

“Adapun pihak pemerintah Lebanon menyatakan kalau Israel beberapa kali melanggar gencatan senjata,” tulis laporan tersebut.

Sebagai rincian, Tentara Israel mengumumkan larangan kembalinya pengungsi Lebanon ke 10 kota di Lebanon selatan, yaitu: Shebaa, Al-Habbariyeh, Marjayoun, Arnoun, Yahmar, Al-Qantara, Shaqra, Baraashit, Bater, dan Al-Mansouri, hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Larangan pemulangan warga, menurut pengumuman tentara Israel, juga meluas ke sejumlah desa di Lebanon selatan, termasuk Khiam, Al-Adisa, Naqoura, dan kota-kota lainnya.

Tentara Israel mengatakan, “Telah memantau operasi mencurigakan yang merupakan ancaman bagi Israel oleh Hizbullah, yang dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata,”.

IDF menambahkan – dalam sebuah pernyataan – kalau mereka melihat dua militan yang tiba di infrastruktur militer di Lebanon selatan tempat rudal diluncurkan, dan menargetkan mereka dari udara.

Ini, klaim IDF, menjadi pembenaran kalau tentara-tentara Israel harus terus ditempatkan di Lebanon selatan untuk melindungi Israel dan pemukimnya, khususnya di Utara.

Situs web Israel, Walla mengutip sumber keamanan Israel yang mengatakan kalau pengurangan pasukan IDF di Lebanon selatan akan mempengaruhi kemampuan untuk menerapkan gencatan senjata.

Pasukan Israel (IDF) dari Divisi Lapis Baja melancarkan agresi militer di Lebanon Selatan. (khaberni/HO)

Serangan Israel

Dalam konteks yang sama, Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan pada Jumat (29/11/2024) kalau 4 tank Israel “menembus lingkungan barat kota perbatasan Khiam di Lebanon.”

Tentara Lebanon mengatakan pada hari Rabu dan Kamis, Israel beberapa kali melanggar perjanjian gencatan senjata, melalui pelanggaran udara dan pemboman wilayah Lebanon dengan berbagai senjata.

Pihak pemerintah Lebanon menambahkan kalau mereka menindaklanjuti pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata dengan berkoordinasi dengan otoritas terkait.

Tentara Lebanon sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah mulai menjalankan misinya di selatan, Bekaa, dan pinggiran selatan, bersamaan dengan memperkuat penempatannya di selatan Sungai Litani setelah mulai menerapkan perjanjian gencatan senjata.

Dalam sebuah pernyataan, Tentara Lebanon menjelaskan kalau tugasnya di wilayah ini termasuk memasang penghalang sementara, membuka jalan, dan meledakkan persenjataan yang tidak meledak.

Pihak militer Lebanon menambahkan, apa yang dilakukannya bertujuan untuk mengimbangi pergerakan para pengungsi, membantu mereka kembali ke desa dan kota, serta menjaga keamanan dan keselamatan mereka.

Layanan darurat Lebanon tiba saat kebakaran terjadi di lokasi serangan Israel yang menargetkan sebuah gedung di jalan Mar Elias, Beirut, pada 17 November 2024. (Photo by Ibrahim AMRO / AFP) (AFP/IBRAHIM AMRO)

Israel Targetkan Warga Sipil Lebanon

Di sisi lain, tentara Israel menembaki penduduk kota Khiam dekat perbatasan di Lebanon selatan saat pemakaman seorang penduduk kota tersebut, menurut laporan Kantor Berita Nasional Lebanon.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan kepada Agence France-Presse, sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang penembakan terhadap warga, bahwa “selama beberapa jam terakhir, pasukan militer Israel berupaya untuk mengusir orang-orang (terduga anggota Hizbullah) dari daerah Khiam di Lebanon selatan.”

Pada hari Kamis, komandan Komando Utara di Israel, Uri Gordin, melakukan tur di Lebanon selatan dan menilai situasi, didampingi oleh sejumlah komandan pasukan.

Menurut pernyataan militer, Gordin menekankan pentingnya kehadiran pasukan di lapangan dan menjaga kesiapan yang tinggi untuk mempertahankan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

Gordin sekali lagi menyebutkan kepada pasukannya pencapaian militer yang telah dicapai dalam kerangka operasi militer baru-baru ini di Lebanon, yang menurutnya menghasilkan serangan yang kuat terhadap berbagai sistem Hizbullah.

Dalam konteks terkait, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan kalau beberapa pejabat di lembaga keamanan Israel memperkirakan kemungkinan kembalinya pertempuran di Lebanon sebesar 50 persen, situasi riskan untuk sebuah gencatan senjata.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa kemungkinan ini adalah salah satu alasan mengapa pemerintah Israel tidak mengembalikan pemuim wilayah utara untuk kembali ke rumah mereka.

Belakangan, Israel memang menarik mundur sejumlah besar pasukannya dari desa-desa di Lebanon Selatan, namun tetap mempertahankan keberadaan mereka di sejumlah titik.

Israel kemudian memanfaatkan pergolakan di Suriah untuk merebut Puncak Gunung Hermon, diduga untuk dijadikan sentral operasi militer demi menghadapi front utara, termasuk menghadapi Hizbullah.

Tangkap layar lokasi pemukiman Avivim, Galilea, wilayah pendudukan Israel yang dihajar rentetan rudal Hizbullah dari Lebanon Selatan. (tangkap layar twitter)

Para Pemukim Israel Takut untuk Kembali ke Rumah

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menggarisbawahi bahwa Hizbullah tidak hampir dikalahkan oleh Israel di utara karena para pemukim Israel berteriak-teriak tentang kekalahan.

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth menggambarkan perjanjian gencatan senjata baru-baru ini dengan Lebanon sebagai “implementasi luas Resolusi 1701 di bawah kepemimpinan AS,” sembari mengakui tantangan yang dihadapi oleh pendudukan Israel selama perang.

Dalam sebuah laporan, surat kabar tersebut menyatakan bahwa para pengkritik perjanjian di Israel mengabaikan kenyataan mendasar, khususnya bahwa ” Hizbullah tidak dikalahkan , dan tidak juga hampir dikalahkan.”

Meskipun kelompok tersebut mengalami pukulan yang signifikan, mereka “terus bertempur” selama konflik tersebut, demikian yang dicatat dalam laporan tersebut.

Artikel tersebut menyoroti sentimen umum di kalangan orang Israel yang mempertanyakan mengapa superioritas militer pendudukan Israel tidak berhasil menciptakan status quo baru yang bebas dari ancaman atau memaksa Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah dan membangun zona penyangga keamanan.

“Siapa pun yang benar-benar memahami Lebanon tahu bahwa hasil tertentu tidak dapat dicapai melalui tank, roket, atau bahkan dengan menghancurkan infrastruktur,” tambah laporan itu.

Mantan kepala intelijen militer Israel, Tamir Hayman, menyuarakan rasa frustrasi ini, dengan mengakui bahwa militer Israel “gagal mencapai satu pun tujuannya dalam agresi terhadap Lebanon.”

Hayman mengakui bahwa tujuan pasukan pendudukan Israel untuk memastikan pemulangan cepat dan aman para pemukim utara tidak terwujud.

Hayman juga memuji para pejuang Hizbullah, dengan menyatakan bahwa “pertempuran berani mereka melawan militer Israel memperkuat prinsip bahwa persamaan ditentukan di medan perang saja.”

Gencatan senjata tersebut telah membuat banyak pemukim Israel, khususnya di pemukiman utara, merasa kecewa.

Ketika penduduk desa Lebanon bersuka cita kembali ke rumah mereka , beberapa pemukim Israel berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan melawan Hizbullah maupun mencapai tujuan perang.

Rasa frustrasi ini telah memicu seruan di dalam pendudukan Israel untuk menghentikan gencatan senjata dan melanjutkan permusuhan.

‘Para pemukim Israel takut dan frustrasi’

Hal ini menggemakan sentimen serupa yang dibuat oleh media Israel, di mana mereka mengatakan penduduk di Lebanon selatan kembali ke rumah mereka setelah penerapan perjanjian gencatan senjata antara Lebanon dan pendudukan Israel.

Sementara ketakutan dan frustrasi tersebar luas di kalangan pemukim Israel di pemukiman perbatasan utara.

Saluran 12 Israel melaporkan adanya “rasa tidak percaya yang mendalam” antara para pemukim utara dan pasukan pendudukan Israel, dengan menyatakan bahwa “tidak seorang pun yang membahas kenyataan di utara selama lebih dari setahun.”

Jaringan tersebut mengutip seorang penduduk Metula, sebuah pemukiman perbatasan utara, yang mengatakan, “Sebagai tetangga Lebanon , militer Israel harus berbuat lebih banyak untuk memulihkan rasa aman kami.”

Meskipun pemerintah menyerukan agar para pemukim kembali, banyak yang menyatakan keraguan, dengan Channel 12 menambahkan bahwa “tidak ada tempat untuk kembali.”

Penggusuran tersebut juga mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, karena keluarga berjuang untuk kembali menjalani rutinitas normal.

Penasihat strategis Eyalet Frisch mengkritik evakuasi massal sekitar 100.000 pemukim utara selama perang, menggambarkannya sebagai “kesalahan strategis” yang didorong oleh “histeria atas Hizbullah.”

Mantan juru bicara militer Israel Avi Benayahu menyuarakan pandangan ini, dengan menyatakan bahwa militer berada dalam keadaan panik setelah evakuasi dari utara.

‘1-0 untuk kemenangan Hizbullah’

Channel 14 memperingatkan bahwa jika pemerintah meneruskan pendekatannya saat ini, wilayah utara berisiko menjadi “batas perbatasan Lebanon” mirip dengan situasi genting yang dihadapi masyarakat di dekat Gaza.

Moshe Davidovich, kepala “Forum Pemukiman Garis Depan,” menyebut hari kesepakatan itu sebagai “hari yang menyedihkan bagi para pemukim utara dengan mengklaim bahwa kesepakatan itu gagal memberikan kepulangan yang aman.

Ia menolak kesepakatan itu sebagai “bukan kemenangan,” dan menggambarkannya sebagai “1-0 untuk Hizbullah.”

Mantan juru bicara militer Israel, Ronen Manelis, semakin membantah klaim pemerintah bahwa Hizbullah telah didorong mundur 15 kilometer dari perbatasan, dan menyebut pernyataan tersebut sebagai “omong kosong belaka.”

25/12/2024 21:51
Cerita Pengungsi di Gaza Menanam Sayur demi Bertahan Hidup, Manfaatkan Lahan Sempit di Antara Tenda – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pengepungan ketat Israel terhadap Jalur Gaza yang terkepung, menyebabkan sebagian orang terpaksa menanam tanaman di tempat mana pun yang dapat mereka temukan.

Satu di antara pengungsi yang terpaksa menanam tanaman demi bertahan hidup yakni Salah Muhaisen.

Ia mengungsi dari lingkungan Az-Zawayda di Kota Gaza, yang melakukan hal itu karena naiknya harga pangan.

Namun, menanam sayur-sayuran bukanlah hal yang mudah.

Muhaisen menjelaskan, ruang antar tenda terbatas karena hampir seluruh penduduk Gaza telah mengungsi secara paksa.

Selain itu, kualitas tanahnya buruk dan air di area tersebut asin, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi bibit tanaman.

“Kami mencoba menanam tanaman apa saja untuk menyediakan makan siang, yang menjadi beban bagi kami dalam situasi sulit,” ungkapnya kepada MEMO, Rabu (25/12/2024).

Pengungsi di Gaza lainnya, Haji Kamel Skeik, juga memanfaatkan lahan sempit di antara tenda-tenda untuk menanam sayuran seperti lobak Swiss, kacang-kacangan, peterseli, dan selada air.

Lahan yang ia gunakan dulunya merupakan area bermain untuk anak-anak di Gaza, namun genosida tidak menyisakan lahan seperti itu.

Pengepungan Israel di Gaza dan pengurangan jumlah truk makanan yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza telah menyebabkan harga satu kilogram tomat kini 30 hingga 60 kali lebih mahal daripada sebelum Oktober 2023.

Sementara, harga bawang 20 kali lebih mahal daripada 15 bulan lalu.

Lahan yang kini ditanami di kamp-kamp pengungsian sangat sempit, sehingga tidak banyak menyediakan kebutuhan bagi penduduk yang kini menderita kelaparan.

Namun, bagi sebagian keluarga, lahan tersebut menyediakan jalur kehidupan.

Hingga pengepungan dicabut, pertanian tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta penduduk Gaza.

Hal itu karena kurangnya air bersih, pupuk, bibit tanaman, atau ruang yang cukup untuk menanam buah dan sayur dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.

Situasi Kemanusiaan di Gaza Disebut Akan Memburuk

Kelompok bantuan Oxfam memperingatkan agar meningkatkan kewaspadaan atas memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah Palestina yang terkepung itu.

Sebab, hanya 12 truk yang mendistribusikan makanan dan air di Gaza utara dalam dua setengah bulan.

“Dari 34 truk makanan dan air yang diizinkan masuk ke wilayah Gaza Utara selama 2,5 bulan terakhir, penundaan yang disengaja dan penghalangan sistematis oleh militer Israel menyebabkan hanya dua belas truk yang berhasil mendistribusikan bantuan kepada warga sipil Palestina yang kelaparan,” kata Oxfam dalam sebuah pernyataan, Minggu (22/12/2024), dilansir Arab News.

“Untuk tiga tempat ini, setelah makanan dan air dikirim ke sekolah tempat orang-orang berlindung, tempat itu kemudian dibersihkan dan dibombardir dalam hitungan jam,” imbuh Oxfam.

Israel, yang telah mengontrol ketat bantuan yang memasuki wilayah yang diperintah Hamas sejak pecahnya perang, sering menyalahkan apa yang dikatakannya sebagai ketidakmampuan organisasi bantuan untuk menangani dan mendistribusikan bantuan dalam jumlah besar.

Oxfam menyatakan lembaganya dan kelompok bantuan internasional lainnya telah “terus-menerus dicegah mengirimkan bantuan yang menyelamatkan nyawa” di Gaza utara sejak 6 Oktober tahun ini, ketika Israel mengintensifkan pembomannya di wilayah tersebut.

“Ribuan orang diperkirakan masih terputus, tetapi karena akses kemanusiaan diblokir, mustahil untuk mengetahui jumlah pastinya,” kata Oxfam.

“Pada awal Desember, organisasi-organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Gaza menerima panggilan telepon dari orang-orang rentan yang terjebak di rumah-rumah dan tempat penampungan yang telah kehabisan makanan dan air,” terangnya.

Warga Palestina memeriksa kerusakan setelah serangan Israel di Kamp Pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah pada 7 Desember 2024, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas Palestina. (AFP/EYAD BABA)

Oxfam menyoroti satu contoh pengiriman bantuan pada bulan November yang diganggu oleh otoritas Israel.

“Sebuah konvoi yang terdiri dari 11 truk bulan lalu pada awalnya ditahan di titik penahanan oleh militer Israel di Jabalia, di mana sejumlah makanan diambil oleh warga sipil yang kelaparan,” katanya.

“Setelah lampu hijau untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan diterima, truk-truk itu kemudian dihentikan lebih jauh di sebuah pos pemeriksaan militer.”

“Tentara memaksa pengemudi untuk menurunkan bantuan di zona militer, yang tidak dapat diakses oleh warga sipil yang putus asa,” papar Oxfam.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dikutip dari Al Jazeera, setidaknya 27 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel di Gaza sejak fajar, termasuk satu orang di kamp pengungsi Bureij di tengah dan lima di kota Beit Hanoon di utara, menurut tim Al Jazeera di lapangan.

FEWS NET, pemantau krisis pangan buatan AS, mengatakan bencana kelaparan sedang terjadi di Gaza utara di tengah blokade Israel yang hampir total terhadap pasokan pangan.

Ia juga memperingatkan b kematian akibat kelaparan dapat melampaui tingkat bencana kelaparan bulan depan.

Umat Kristen di Gaza merayakan Natal yang muram, berdoa agar kematian dan kehancuran Israel segera berakhir, sementara di kota Betlehem, Tepi Barat yang diduduki – tempat kelahiran Yesus – banyak yang mempersembahkan doa mereka kepada para korban genosida Israel.

Israel menuntut warga sipil meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke selatan, termasuk ke “zona kemanusiaan” yang sudah penuh sesak di al-Mawasi, dekat Khan Younis, yang telah berulang kali diserang oleh tentara Israel.

Sejak saat itu, warga sipil yang terus-menerus dibombardir menggunakan bom mematikan telah ditolak haknya atas rumah, makanan, air, dukungan medis, dan perjalanan yang aman.

Badan-badan bantuan, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pengamat mengatakan Israel tampaknya menggunakan “Rencana Jenderal”, sebuah strategi yang disebut-sebut oleh seorang anggota pensiunan militer Israel yang menyarankan agar tentara secara paksa mengosongkan Gaza utara dari seluruh penduduknya dan menganggap siapa pun yang tersisa sebagai pejuang musuh.

Pada hari Kamis, kantor koordinasi bantuan PBB melaporkan bahwa otoritas Israel menolak permintaan PBB lainnya untuk mencapai daerah yang terkepung di provinsi Gaza Utara guna mengirimkan makanan dan air.

Pasukan Israel telah menyerang Rumah Sakit Kamal Adwan secara berkala , tanpa ada fasilitas medis yang beroperasi di daerah tersebut.

Pengepungan rumah sakit tersebut telah meningkat selama beberapa hari terakhir, dan koresponden kami Hani Mahmoud melaporkan bahwa rumah sakit tersebut telah “tidak beroperasi lagi karena semua serangan terus-menerus dan penggunaan alat peledak di fasilitasnya”.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 45.338 warga Palestina dan melukai 107.764 orang sejak 7 Oktober 2023.

Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu, dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

25/12/2024 21:40
Otoritas Baru Suriah Musnahkan Satu Juta Pil Captagon yang Ditemukan di Kafr Sousa Damaskus – Halaman all

Otoritas Baru Suriah Musnahkan Satu Juta Pil Captagon yang Ditemukan di Kafr Sousa Damaskus

TRIBUNNEWS.COM – Otoritas baru Suriah mengumumkan pemusnahan sejumlah besar obat-obatan, termasuk sekitar satu juta pil Captagon, yang diproduksi secara luas di bawah presiden terguling Bashar al-Assad, sumber keamanan mengatakan kepada AFP, Rabu (25/12/2024).

Sumber resmi Otoritas baru Suriah mengatakan, narkoba-narkoba itu ditemukan saat penyisiran di Kafr Sousa, Damaskus, Suriah.

“Pasukan keamanan pemerintah baru Suriah menemukan gudang narkoba saat menyisir ibu kota, Damaskus, khususnya di zona keamanan di Kafr Sousa.”

Sumber kedua mengonfirmasi penyitaan hampir atau lebih dari satu juta pil Captagon, yang langsung dimusnahkan.

Seorang fotografer AFP melaporkan bahwa petugas keamanan membakar sejumlah besar ganja, kotak-kotak obat penghilang rasa sakit Tramadol, dan sekitar lima puluh tas kecil berisi pil Captagon berwarna merah muda.

‘Tambang Emas’ Assad

Captagon disebut-sebut sebagai ‘tambang emas’ sekaligus satu di antara penyebab jatunya rezim Bashar al-Assad di Suriah.

Rezim Assad tumbang setelah pasukan oposisi bersenjata memimpin serangan selama sekitar 10 hari dan akhirnya merebut Ibu Kota Damaskus pada Minggu (8/12/2024) awal bulan ini.

Presiden Assad pun akhirnya melarikan diri ke Rusia.

Namun, bagaimana situasi ini bisa terjadi dengan cepat?

Mengutip ABC News, beberapa analis Suriah serta pemerintahan AS menyebut faktor kejatuhan Assad adalah karena para pendukung utamanya (Iran, Rusia, dan Hizbullah), dilemahkan atau disibukkan dalam pertempuran tersendiri dalam beberapa bulan terakhir.

Pengamat lain di Suriah juga merujuk pada faktor kunci lainnya, yakni pil putih kecil dengan ukiran dua bulan sabit di atasnya.

Pil kecil itu adalah obat sintetis dan amfetamin yang sangat populer di Timur Tengah, yang dikenal sebagai Captagon.

Para ahli mengatakan bahwa perdagangan narkoba yang berasal dari Suriah, yang merupakan pemasok Captagon terbesar di dunia, membantu mempercepat kejatuhan Assad karena negara-negara tetangga yang ingin meredam peredaran pil, meninggalkannya.

Captagon adalah merek dagang pil stimulan sintetis fenethylline atau fenetylline.

Captagon ditemukan di sebuah pabrik di Suriah (Channel 4 News)

Menurut Laporan Obat Dunia dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan tahun lalu, wilayah asal utama untuk pengiriman Captagon adalah Suriah dan Lebanon.

Laporan tersebut mengasumsikan bahwa semua penyitaan pil jenis amfetamin yang dilaporkan di subwilayah tersebut adalah Captagon.

Penyitaan obat-obatan itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2020, mencapai rekor tertinggi 86 ton pada tahun 2021.

Caroline Rose, yang mempelajari perdagangan Captagon di lembaga pemikir New Lines Institute yang berpusat di Washington, mengatakan kepada ABC News bahwa obat tersebut secara keliru dianggap tidak berbahaya.

Karenanya, Captagon tidak menimbulkan stigma seperti obat-obatan terlarang seperti kokain atau ekstasi.

Captagon juga bereda di negara-negara yang melarang alkohol karena haram.

“Pil itu membuat Anda merasa tak terkalahkan,” kata Rose.

“Obat itu mencegah rasa lapar dan membantu Anda terjaga hingga larut malam.”

“Obat ini digunakan oleh pengemudi taksi, mahasiswa, orang miskin yang sedang mengantre untuk mendapatkan roti, orang kaya yang ingin menurunkan berat badan.”

“Obat ini juga digunakan pejuang yang membuatnya terjaga hingga larut malam, memberinya energi dan membuatnya bertahan satu hari dengan satu MRE (makanan siap santap) sehari.”

Tokoh kunci dalam perdagangan Captagon adalah Suriah.

Dengan Captagon sebagai “tambang emas”-nya, Suriah dapat menghasilkan sekitar $10 miliar, dan sekitar $2,4 miliar setahun secara langsung untuk rezim Assad.

Temuan itu berdasarkan sebuah studi tahun 2023 yang dilakukan oleh Observatory of Political and Economic Networks, sebuah lembaga nirlaba yang melakukan penelitian tentang kejahatan terorganisasi dan korupsi di Suriah.

Satu orang yang sangat memperhatikan perdagangan Captagon dari Suriah dalam beberapa tahun terakhir adalah anggota Parlemen AS French Hill.

Hill termasuk satu dari puluhan anggota parlemen yang ikut mensponsori Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah Caesar bipartisan tahun 2019, yang mengusulkan untuk memberikan sanksi berat kepada Assad dan sekutu terdekatnya.

RUU tersebut akhirnya disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun 2020.

Hill kemudian memperkenalkan Captagon Act pada tahun 2021, yang menurutnya dirancang untuk membubarkan produksi dan perdagangan narkotika yang mematikan oleh rezim Assad.

“Menurut saya, rezim Assad yang beralih ke produksi narkotika sebagai sumber pendapatan utamanya merupakan tanda bahwa dunia yang memperlakukan Assad seperti orang buangan berhasil,” kata Hill kepada ABC News.

“Jelas setelah kejadian minggu lalu bahwa kebusukan dalam militer dan keuangan Assad sudah sangat parah.”

Menurut Rose, perdagangan Captagon yang sedang berkembang pesat merupakan “ekonomi zombi,” di mana sanksi keras yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Eropa kepada Suriah justru menguntungkan rezim Assad.

“Jika ada kasus yang sempurna untuk negara narkotika, saya rasa itu adalah Suriah, karena ada aparat keamanan dan politik negara yang membela produksi Captagon dan menyebarkan narasi publik bahwa tidak ada Captagon tetapi kemudian menggunakan saudara presiden, semua aparat keamanannya, dan Divisi Lapis Baja Keempat yang terlibat dalam perdagangan tersebut,” kata Rose.

Sementara itu, Turki dan Arab Saudi menjadi frustrasi dengan upaya mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Assad.

Perbatasan negara tersebut dibanjiri narkoba, menurut laporan terbaru oleh Carnegie Endowment.

Menurut Rose, dalam upaya negosiasi baru-baru ini untuk normalisasi, Assad mencoba menggunakan kekuasaan yang dimilikinya atas perdagangan Captagon sebagai pengaruh terhadap mereka, dan itu berujung menjadi bumerang.

Matthew Zweig, pakar sanksi di lembaga lobi Foundation for Defense of Democracies, menunjuk ke pertanyaan lain terkait Captagon yang mungkin juga berkontribusi pada kejatuhan Assad.

“Pertanyaannya adalah apakah Assad bisa mengendalikan perdagangan, atau apakah perdagangan yang mengendalikannya?” kata Zweig kepada ABC News.

Pada hari Minggu, beberapa jam setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham, atau HTS, merebut Damaskus dan mengambil alih kekuasaan, pemimpinnya Abu Mohammad al-Jolani berdiri di depan kerumunan pendukungnya di dalam Masjid Umayyah yang bersejarah di ibu kota.

Ia menyatakan: “Suriah telah menjadi penghasil Captagon terbesar di Bumi, dan hari ini, Suriah akan dimurnikan oleh kasih karunia Tuhan.”

25/12/2024 21:00
Perjuangan Muslim India Mengakses Layanan Kesehatan Mental – Halaman all

Sana (nama samaran) sudah mencoba untuk menemui sedikitnya 12 tenaga profesional kesehatan mental. Namun, ia mengatakan identitasnya sebagai seorang Muslim justru lebih banyak dipertanyakan.

Perempuan ini mulai mengenal psikoterapi dan konseling kesehatan mental saat kuliah. Ia butuh setidaknya lebih dari satu tahun untuk bisa “mengatasi stigma dan rasa malu yang muncul saat mengungkapkan bahwa ia membutuhkan dukungan.”

Selain menghadapi tantangan pribadi dalam mencari dukungan kesehatan mental, Sana juga kesulitan mengakses layanan kesehatan mental di India sebagai seorang Muslim.

Praktisi di bidang pembangunan berusia 32 tahun ini tidak menganggap dirinya orang yang begitu religius. Namun, karena identitas Muslimnya, dia sering menghadapi percakapan yang kurang ramah saat mencari bantuan psikologis.

“Saya seorang Muslim, tetapi saya tidak seperti stereotipe Muslim pada umumnya. Saya berpendidikan, bisa berbahasa Inggris dengan lancar, anak tunggal, dan pernah memiliki rambut berwarna cerah,” katanya. “Seringkali, hal-hal yang dikatakan kepada saya sangat menyinggung dan berakar pada prasangka terhadap Muslim,” tambahnya.

Sana mengenang pengalaman buruknya dengan seorang psikiater di salah satu rumah sakit terbaik di New Delhi, India, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). “Saat menjelaskan efek samping obat untuk perempuan hamil, psikiater itu berkata: ‘Saya hanya ingin memberitahukan ini kepada Anda karena kalian [Muslim] memiliki banyak anak,’” katanya.

“Saya mengambil resep obat tersebut dan tidak pernah kembali lagi,” kata Sana.

Kasus Sana bukanlah sebuah pengecualian. Bagi Muslim India yang ingin mengakses layanan kesehatan mental, tantangannya sangat banyak.

Kebutuhan kesehatan mental bagi umat Muslim ‘kurang terwakilkan’

Sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Bebaak Collective, sebuah gabungan kelompok perempuan otonom yang bekerja di berbagai negara bagian India, menemukan bahwa “kesehatan mental Muslim India sangat kurang terwakili dan hampir tidak terlihat dalam literatur kesehatan mental atau pembangunan di India.”

Menurut laporan Komite Tetap Parlemen untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga yang diterbitkan tahun lalu, India hanya memiliki sekitar 2.840 psikolog medis yang terakreditasi. Laporan tersebut tidak mencatat latar belakang sosial ekonomi dari para tenaga medis, yang berarti tidak ada data tentang berapa banyak dari psikolog ini yang beragama Islam.

Sementara sebuah studi menunjukkan, semakin banyak umat Muslim yang menghadapi masalah kesehatan mental.

Laporan yang diterbitkan selama pandemi coronavirus dari Journal of Health Sciences menyebutkan, “Muslim memiliki risiko kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan umat Hindu.” Laporan itu juga mengatakan, “Ada bukti penelitian yang menunjukkan hubungan positif yang kuat antara kesulitan sosial budaya dan tekanan psikologis.”

Selain itu, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2020 menyimpulkan, kaum Muslim dan Dalit, sebuah kelompok kasta terendah di India, yang secara historis terpinggirkan selama berabad-abad dalam sistem heieraki kasta yang diskriminatif, memiliki kesehatan mental yang lebih buruk dibandingkan dengan umat Hindu kasta atas.

Penelitian ini juga menemukan, kesenjangan ini tetap ada karena secara faktual kaum Dalit dan Muslim memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dan memiliki aset lebih sedikit.

Tantangan dalam mencari dukungan kesehatan mental

Pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, harus ada setidaknya tiga psikiater per 100.000 populasi. Namun, India memiliki tenaga profesional kesehatan mental yang jauh lebih rendah, hanya 0,3 psikiater untuk setiap 100.000 orang. Hal ini menyebabkan tantangan besar dalam mengakses layanan tersebut.

Menurut data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, dari 150 juta warga India yang membutuhkan layanan kesehatan mental pada tahun 2016, kurang dari 30 juta yang secara aktif mencari bantuan.

Biaya yang tinggi, stigma sosial, kurangnya kesadaran, dan krisis tenaga profesional yang berkualitas, membuat layanan kesehatan mental, hampir tidak dapat diakses oleh sebagian besar orang India.

Meskipun stigma terhadap “terapi kesehatan mental” ini telah menurun secara signifikan di kalangan komunitas terpelajar, krisis tenaga profesional yang berkualitas masih menjadi tantangan besar.

Bagi Muslim perkotaan yang mendapatkan akses ke pendidikan, hambatan ini bahkan menjadi jauh lebih besar. Banyak dari mereka harus mengatasi tekanan, karena terlebih dahulu diwajibkan untuk mencari bantuan dari kerangka pedoman agama. Bahkan, ketika mereka mencari layanan profesional sekuler, mereka sering kali kesulitan menemukan terapis yang memahami dan menghormati identitas sosial agama mereka.

“Konsep kesehatan mental ini tidak diakui secara terbuka di keluarga saya,” kata Faizan (nama samaran), berusia 29 tahun, yang telah melakukan konseling sejak 2015. “Itu baru diakui ketika ada kasus ekstrem,” katanya. “Jika tidak, pendekatannya adalah ‘berpasrah kepada Tuhan.’”

Zeba (nama samaran), berusia 26 tahun dan merupakan seorang jurnalis berbasis di New Delhi, menghadapi tantangan yang berbeda. Dia kesulitan menemukan terapis yang bisa memahami keyakinan agamanya dan memberikan dukungan yang dibutuhkan sesuai dengan itu.

“Saya sedang mengalami masalah di mana agama saya ikut berperan,” katanya. “Saya ingin seseorang yang bisa memahami hubungan saya dengan Tuhan dan membantu saya memahami apakah saya sedang dimanipulasi atas nama agama.”

“Saya merasa sangat bersalah, di mana saya berada dalam hubungan pra-nikah dengan seorang pria, sesuatu yang dilarang dalam Islam,” katanya. “Terapis itu tidak dapat memahami aspek agama dari masalah saya, jadi saya mulai mencari seorang terapis Muslim,” tambahnya.

Apakah agama relevan dengan kesehatan mental?

Dalam beberapa tahun terakhir, para ahli kesehatan mental semakin menjelajahi penggabungan sistem antara agama dan spiritual individu dalam layanan psikoterapi.

Pendekatan psikoterapi ini, yang disebut Terapi Perilaku Kognitif yang Terintegrasi dengan Agama, telah dikembangkan dalam lima agama mayoritas di dunia saat ini, yakni Kristen, Yudaisme, Islam, Buddha, dan Hindu.

Shaheena Parveen, seorang psikolog yang berbasis di Kashmir, dalam penelitiannya yang mengeksplorasi hubungan antara keagamaan dan kesehatan mental di kalangan pemuda Muslim, berpendapat, keagamaan memiliki peran positif di antara para responden permuda Muslim.

Pada tahun 2013, para ilmuwan kesehatan mental Muslim di Amerika Serikat (AS) juga mengembangkan Psikoterapi Tradisional Islam yang Terintegrasi, sebuah bentuk psikoterapi yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam tradisional dengan psikologi modern, yang telah disetujui oleh Asosiasi Psikologi AS.

“Jiwa kita bersifat psikososial. Itu berarti terbentuk melalui keluarga, agama, latar belakang sosial dan sebagainya,” kata Ayesha Hussain, seorang psikolog yang berbasis di New Delhi.

Dia mengatakan, terapis perlu memiliki pemahaman sosial budaya, tetapi memiliki terapis yang berasal dari agama yang sama itu tidak selalu bermanfaat. “Terkadang, karena takut dihakimi, klien mungkin ragu untuk berbagi sesuatu yang dianggap ‘tidak Islami’ dengan terapis Muslimnya,” katanya.

Pooja Priyamvada, seorang peneliti kesehatan mental yang juga berbasis di New Delhi, mengatakan hal itu berjalan dua arah. “Terkadang agama bisa memperpetuasi mitos dan kesalahpahaman tentang kesehatan mental dan penyakit,” kata Priyamvada, “dan terkadang keyakinan agama yang sama juga bisa membawa harapan.”

25/12/2024 20:58
Bethlehem di Masa Perang: Suasana Natal Dalam Keheningan – Halaman all

Hampir seluruh 5.000 kamar hotel di Bethlehem tahun ini kosong. Tidak ada wisatawan atau peziarah yang biasanya memenuhi kota kecil itu selama masa Natal. Hotel-hotel dan pertokoan sudah lama menderita kerugian hilangnya pelanggan.

Ramzi Sabella memiliki toko kecil di dekat Gereja Kelahiran Yesus – dan dia secara pribadi dapat mengingat hampir setiap turis yang datang ke tokonya tahun ini. “Beberapa minggu yang lalu ada seorang tamu dari Nigeria datang ke sini,” katanya.

Biasanya, peziarah dari seluruh dunia membeli charger ponsel dan tongkat selfie di tokonya, apalagi saat Natal. Tapi dua tahun belakangan situasinya sangat berbeda. “Saat ini, kadang-kadang hanya sedikit penduduk lokal yang datang – dan mereka biasanya membeli produk yang paling murah. Mereka juga tidak punya uang lagi,” kata Ramzi Sabella.

Sejak pecahnya perang di Jalur Gaza, perekonomian di Tepi Barat yang diduduki Israel praktis telah runtuh. Bethlehem terletak di Tepi Barat, yang dikelola oleh pihak Palestina dalam status otonomi. Pariwisata telah menjadi sumber pendapatan utama Bethlehem selama beberapa dekade. Namun menurut asosiasi hotel setempat, tingkat hunian telah turun drastis dari sekitar 80 persen sesaat sebelum perang, menjadi hanya tiga persen saat ini.

Suasana suram juga terasa di depan Gereja Kelahiran Yesus. Biasanya, musik Natal yang nyaring dari sini terdengar di seluruh kota tua Betlehem. Tapi tahun ini tidak ada lagu Natal, tidak ada pohon Natal, tidak ada dekorasi. Hanya terlihat beberapa jurnalis yang datang untuk membuat laporan situasi.

Penduduk meninggalkan Bethlehem

Ini adalah tahun kedua Natal yang dibayangi oleh perang. Menurut pihak berwenang setempat, hampir 500 keluarga telah beremigrasi dari Bethlehem dalam beberapa bulan terakhir – jumlah yang cukup besar mengingat populasi penduduknya hanya sekitar 30.000 orang. Warga yang masih bertahan di Bethlehem mengatakan, yang pergi lebih banyak lagi daripada angka-angka resmi.

Kesulitan ekonomi hanya satu alasan, mengapa Bethlehem tidak merayakan Natal tahun ini. Dengan ribuan orang tewas di Jalur Gaza karena perang, tidak ada orang di sini yang ingin merayakan Natal dengan kemeriahan. “Tahun ini kami berdoa dalam keheningan – dan kami ingin mengirimkan pesan ke seluruh dunia,” kata pendeta Issa Musleh dari Gereja Ortodoks Yunani. “Kami sangat mengutuk apa yang saat ini terjadi di Gaza.”

Lebih dari 700 warga Palestina telah terbunuh di Tepi Barat sejak perang dimulai, menurut PBB. Pada periode yang sama, 23 warga Israel tewas dalam kekerasan. “Saat ini, saat Natal, semua orang harus ingat bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem untuk menyerukan perdamaian,” kata Issa Musleh.

Menanti kehidupan damai

Namun, dalam kondisi saat ini, harapan perdamaian terasa sangat jauh, kata Nadeem yang bekerja sebagai pelayan restoran.

Penduduk Bethlehem telah lama membuktikan bahwa hidup berdampingan secara damai adalah mungkin, ujarnya. Tidak banyak orang di restorannya, yang terletak tidak jauh dari Gereja Kelahiran Yesus.

Dia sendiri seorang Muslim, tetapi kuliah di universitas Kristen. Sebelum perang, dia punya banyak teman Yahudi. Israael hanya berjarak beberapa kilometer dari sini. Sebenarnya kita semua menginginkan hal yang sama, hidup sederhana dalam damai,” kata Nadeem.

25/12/2024 20:57
Selain Hasto, Yasonna Laoly Juga Dicegah KPK ke Luar Negeri! – Halaman all

“Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia yaitu YHL dan HK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

Tessa mengatakan pencegahan ke Luar Negeri terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. KPK membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan.

“Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan,” katanya.

Sebelumnya KPK telah memeriksa Yasonna sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku (HM). KPK mendalami soal dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA).

“Yang bersangkutan dimintai keterangan dan pengetahuannya atas surat dari DPP PDIP, kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal permohonan fatwa MA terhadap penafsiran yang berbeda oleh KPU terkait pandangan atau tindak lanjut atas suara caleg yang meninggal dunia,” kata Tessa, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12).

Adapun Yasonna mengaku dicecar penyidik terkait permintaan fatwa yang diajukannya kepada Mahkamah Agung (MA).

“Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung Nomor 57. Kami minta fatwa karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal,” kata Yasonna di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Yasonna dicecar penyidik terkait Harun Masiku

Yasonna mengatakan permintaan fatwa ke MA terkait posisi pergantian caleg terpilih yang meninggal dunia. Dia menyebut ada perbedaan sudut pandang antara KPU dengan DPP PDIP. Dia menyebut pengajuan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP.

“Inti pokoknya sebagai Ketua DPP saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung karena waktu proses pencalegan itu ada tafsir yang berbeda setelah judicial review ada keputusan Mahkamah Agung Nomor 57 dan DPP mengirimkan surat tentang penetapan caleg, kemudian KPU menanggapi berbeda,” ujar Yasonna.

“Kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” sambungnya.

Selain terkait pengajuan fatwa ke MA tersebut, Yasonna juga dicecar mengenai kapasitasnya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM. Penyidik KPK mencecarnya terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron.

Yasonna mengatakan dua hal itu ditanyakan KPK sesuai dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundangan terkait pengajuan fatwa ke MA. Serta posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM terkait riwayat perlintasan Harun Masiku.

“Kedua, kapasitas saya sebagai seorang menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Penyidik sangat profesional menanyakan posisi saya sebagai Ketua DPP, posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku,” ujar Yasonna.

25/12/2024 20:57
Iran Cabut Larangan WhatsApp dan Google Play – Halaman all

Pemerintah Iran mencabut larangan terhadap platform pengiriman pesan WhatsApp milik Meta dan layanan pembelian aplikasi Google Play sebagai “langkah awal untuk mengurangi pembatasan internet”, demikian dilaporkan media pemerintah.

“Larangan WhatsApp dan Google Play dicabut dengan suara bulat dari anggota Dewan Tertinggi Dunia Maya,” kata kantor berita resmi IRNA. Dewan tersebut dipimpin oleh presiden dan anggotanya termasuk ketua parlemen, kepala kehakiman, dan beberapa menteri.

“Hari ini, kami mengambil langkah pertama untuk mencabut pembatasan internet dengan suara bulat dan konsensus,” kata Menteri Komunikasi Sattar Hashemi di platform X. Tidak jelas kapan keputusan itu akan mulai berlaku.

Pemblokiran mdia sosial itu telah memicu perdebatan di Iran, dengan para pengkritik pembatasan berpendapat bahwa kontrol itu merugikan negara. “Pembatasan tersebut tidak menghasilkan apa-apa selain kemarahan dan menamb

“Presiden Massoud Pezeshkian percaya pada pencabutan pembatasan dan tidak menganggap larangan tersebut adalah demi kepentingan masyarakat dan negara. Semua pakar juga percaya bahwa masalah ini tidak bermanfaat bagi keamanan negara,” kata Wakil Presiden Mohammad Javad Zarif.

Warga Iran terbiasa dengan blokir di internet

Namun ada juga sejumlahorang yang tidak setuju pemblokiran dicabut. Harian Shargh pada hari Selasa melaporkan, 136 dari 290 anggota parlemen mengirim surat kepada dewan yang mengatakan bahwa tindakan tersebut akan menjadi “hadiah bagi musuh (Iran)”.

Para anggota parlemen menyerukan agar akses ke platform daring yang dibatasi itu hanya diizinkan “jika mereka berkomitmen pada nilai-nilai masyarakat Islam dan mematuhi hukum” Iran.

Para pejabat Iran di masa lalu telah meminta perusahaan asing yang memiliki aplikasi internasional populer untuk mendirikan kantor perwakilan di Iran. Tetapi Meta, raksasa Amerika yang memiliki Facebook, Instagram, dan WhatsApp, mengatakan tidak berniat mendirikan kantor di republik Islam itu, yang masih berada di bawah sanksi AS.

Selama bertahun-tahun, warga Iran terbiasa menggunakan jaringan pribadi virtual, atau VPN, untuk menerobos pembatasan internet. Platform media sosial populer lainnya termasuk Facebook, X, dan YouTube tetap diblokir setelah dilarang pada tahun 2009. Telegram juga dilarang oleh perintah pengadilan pada bulan April 2018.

Diblokir setelah protes massal atas kematian Mahsa Amini

Instagram dan WhatsApp ditambahkan ke daftar aplikasi yang diblokir, menyusul protes nasional yang meletus setelah kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada bulan September 2022.

Mahsa Amini, perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun, ditangkap karena dugaan pelanggaran aturan berbusana ala Iran untuk wanita. Ratusan orang, termasuk puluhan personel keamanan, tewas dalam protes nasional yang berlangsung selama beberapa bulan berikutnya, dan ribuan demonstran ditangkap.

Presiden Massoud Pezeshkian, yang menjabat pada bulan Juli, telah berjanji selama kampanyenya untuk melonggarkan pembatasan internet yang sudah lama berlaku.

Iran telah memperkenalkan aplikasi domestik dalam beberapa tahun terakhir untuk menggantikan aplikasi asing yang populer. Untuk navigasi ada Neshan dan Balad, dan untuk pemesanan kendaraan, orang dapat menggunakan Snapp! atau Tapsi. Bale, Ita, Rubika, dan Soroush diperkenalkan sebagai aplikasi pengiriman pesan lokal yang juga dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon.

hp/as (afp, ap, Reuters)

25/12/2024 20:57