Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Suriah Mulai Diskusi Integrasi Faksi Bersenjata dan Intensifkan Penangkapan Loyalis Rezim Assad – Halaman all

    Suriah Mulai Diskusi Integrasi Faksi Bersenjata dan Intensifkan Penangkapan Loyalis Rezim Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan dalam pemerintahan sementara Suriah telah memulai diskusi dengan para pemimpin militer untuk mengintegrasikan faksi-faksi bersenjata ke dalam struktur kementerian.

    Pertemuan ini dilaksanakan pada Jumat, 3 Januari 2025, dan dilanjutkan pada Sabtu, 2 Januari 2025.

    Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, memimpin pertemuan tersebut bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata.

    Diskusi ini bertujuan untuk membahas struktur institusi militer baru dan calon perwira yang akan menjadi anggota Kepala Staf Gabungan.

    Menurut laporan koresponden Al Jazeera, Omar Al-Haj, pemerintah sementara Suriah belum menetapkan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan.

    “Kesepakatan telah dicapai antara faksi-faksi yang terlibat dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri setelah struktur institusi militer baru disepakati,” ungkap Al-Haj.

    Operasi Pembersihan Loyalis Rezim Assad

    Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer melanjutkan kampanye besar-besaran di kota Homs dan sekitarnya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

    Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di daerah lain, termasuk Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al Muhajirin.

    Walid Al-Attar, koresponden Al Jazeera, melaporkan bahwa setidaknya 28 anggota rezim yang terlibat dalam pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012 telah ditangkap di wilayah tersebut.

    Bentrokan sporadis dengan senapan mesin terjadi antara pasukan dan unsur-unsur rezim yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata.

    SANA melaporkan pada Sabtu, 1 April 2025, bahwa Departemen Keamanan Publik berhasil menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa selama kampanye penyisiran.

    Mereka juga menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya, serta Saher Al-Naddaf, seorang komandan lapangan yang terlibat dalam berbagai kejahatan terhadap rakyat Suriah.

    Sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman untuk anggota rezim yang digulingkan.

    Namun, penolakan beberapa di antaranya untuk menyerahkan senjata telah menyebabkan bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

    Dengan langkah-langkah ini, pemerintah sementara Suriah berupaya membangun kembali struktur militer yang kuat dan mengatasi sisa-sisa loyalis rezim yang masih ada.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Penyidik Korsel Minta Bantuan Penjabat Presiden Tangkap Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Penyidik Korsel Minta Bantuan Penjabat Presiden Tangkap Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penyidik Korea Selatan meminta bantuan dari Penjabat Presiden Choi Sang-mok untuk memfasilitasi penangkapan Yoon Suk Yeol.

    Permintaan ini muncul setelah Dinas Keamanan Presiden (PSS) mencegah jaksa untuk menangkap Yoon di kediamannya.

    Pada Jumat (3/1/2025), Dinas Keamanan bersama pasukan militer menghalangi upaya jaksa dalam menangkap Yoon Suk Yeol.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan PSS mundur dari kediaman Yoon agar surat perintah penangkapan dapat dilaksanakan.

    “PSS harus bekerja sama dengan surat perintah tersebut,” ungkap pihak CIO dalam pernyataan resmi mereka.

    Polisi juga meminta Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Chong-jun, dan Wakil Kepala Dinas, Kim Seong-hoon, untuk hadir dalam interogasi.

    Namun, keduanya menolak permintaan tersebut dengan alasan situasi keamanan yang berat untuk Yoon.

    Tuntutan dari Partai Oposisi

    Enam partai oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat menuntut agar Park Chong-jun dicopot dari jabatannya dan ditangkap atas tuduhan menghalangi tugas resmi.

    Mereka menuduh Park dan anggota PSS lainnya sebagai kaki tangan dalam upaya pemberontakan.

    “Penjabat Presiden Choi Sang-mok juga harus bertanggung jawab atas kebuntuan ini,” tegas mereka dalam konferensi pers di Majelis Nasional.

    Menanggapi situasi ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Penjabat Menteri Pertahanan Kim Seon-ho telah memberi tahu PSS bahwa tidak tepat untuk mengerahkan tentara guna menghalangi CIO.

    “Prajurit tidak boleh terlibat dalam konfrontasi fisik dengan polisi,” tambah kementerian dalam pernyataannya.

    Meskipun ada ketegangan yang meningkat, PSS membantah klaim bahwa prajurit dikerahkan untuk mencegah penangkapan Yoon.

    Situasi ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin meningkat di Korea Selatan, di mana penegakan hukum dan keamanan negara saling berhadapan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Penyidik Korsel Minta Bantuan Pj Presiden untuk Tangkap Yoon Suk Yeol, Dinas Keamanan Diminta Mundur – Halaman all

    Penyidik Korsel Minta Bantuan Pj Presiden untuk Tangkap Yoon Suk Yeol, Dinas Keamanan Diminta Mundur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penyidik Korea Selatan meminta bantuan kepada Penjabat (Pj) Presiden Korsel, Choi Sang-mok, membuka jalan untuk menangkap Yoon Suk Yeol.

    Dalam permintaan bantuan tersebut, para penyidik meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan Dinas Keamanan Presiden (PSS) mundur dari kediaman Yoon Suk Yeol.

    Dikutip dari Reuters, dinas keamanan, bersama dengan pasukan militer, pada Jumat (3/1/2025), mencegah jaksa menangkap Yoon Suk Yeol di kediamannya.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengatakan pihaknya telah kembali meminta Choi Sang-mok untuk memerintahkan dinas keamanan presiden agar bekerja sama dengan surat perintah tersebut.

    Polisi juga meminta Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Chong-jun, untuk hadir guna diinterogasi.

    Tak hanya Park Chong-jun, Wakil Kepala Dinas Keamanan Presiden, Kim Seong-hoon, juga diminta untuk datang.

    Namun, keduanya menolak permintaan polisi untuk hadir guna diperiksa pada Sabtu (4/1/2025).

    Dalam pesannya ke media, PSS mengatakan, baik Park Chong-jun maupun Kim Seong-hoon, tidak dapat meninggalkan posisi mereka “bahkan untuk sesaat”, dengan alasan beratnya situasi dalam menyediakan keamanan bagi Yoon.

    Dikutip dari Yonhap, PSS menambahkan mereka sedang berunding dengan polisi untuk menjadwal ulang sesi pemeriksaan.

    Sebelumnya, PSS sempat bersitegang dengan CIO yang berusaha untuk melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon.

    PSS sempat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap CIO atas tuduhan “masuk tanpa izin”.

    Enam partai oposisi, yang dipimpin oleh Partai Demokrat, menuntut hukuman bagi Park Chong-jun atas perannya dalam ketegangan tersebut.

    Dalam konferensi pers bersama di Majelis Nasional, pimpinan enam partai mengatakan Park harus segera dicopot dari jabatannya sebagai Kepala PSS dan ditangkap atas tuduhan menghalangi tugas resmi, menyembunyikan pelaku tindak pidana, dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Para pihak juga menuduh Park dan anggota PSS lainnya sebagai kaki tangan pemberontakan.

    Mereka menuduh penjabat Presiden Choi Sang-mok juga bertanggung jawab atas kebuntuan tersebut dan ia harus membuat PSS bekerja sama dengan CIO.

    Partai-partai oposisi meminta CIO untuk melaksanakan surat perintah penangkapan “segera”, dan menambahkan, “Tidak boleh ada kemunduran lagi.”

    Menanggapi perkembangan hari Jumat, Kementerian Pertahanan mengatakan pada Sabtu, Penjabat Menteri Pertahanan, Kim Seon-ho, telah memberi tahu PSS, “tidaklah tepat” untuk mengerahkan tentara guna mencegah CIO menahan Yoon.

    Para prajurit yang membentuk blokade bertugas untuk unit bawahan Komando Pertahanan Ibu Kota yang bertanggung jawab atas keamanan di sekitar kompleks kepresidenan.

    Menurut kementerian, Kim juga telah memberi tahu komandan unit bawahan bahwa prajuritnya tidak boleh terlibat dalam konfrontasi fisik dengan polisi.

    PSS membantah klaim prajurit unit tersebut didatangkan untuk acara tersebut.

    Meskipun unit tersebut milik komando pertahanan, PSS bertanggung jawab atas komando dan kendali di kompleks kepresidenan.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Partai Republik Berhasil Kuasai Kongres, Mike Johnson Terpilih Kembali Jadi Ketua DPR AS – Halaman all

    Partai Republik Berhasil Kuasai Kongres, Mike Johnson Terpilih Kembali Jadi Ketua DPR AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mike Johnson dari Partai Republik terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat pada pemungutan suara pertama yang berlangsung pada Jumat, 3 Januari 2025.

    Johnson berhasil meraih 218 suara, mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, yang memperoleh 215 suara.

    Sebelum menyerahkan palu kepada Johnson, Hakeem Jeffries mengajak semua pihak untuk bersatu.

    “Sudah saatnya kita bersatu bukan sebagai Demokrat atau Republik tetapi sebagai warga Amerika untuk menyelesaikan berbagai hal bagi rakyat,” ujar Jeffries.

    Setelah menerima palu, Mike Johnson meminta hening sejenak untuk menghormati para korban serangan Hari Tahun Baru di New Orleans.

    Dalam pidatonya, Johnson menyatakan, “Ini adalah momen penting dalam sejarah bangsa kita. Kongres yang baru akan mendengarkan suara rakyat.” Ia menambahkan bahwa terdapat gelombang tuntutan dari rakyat Amerika untuk mengutamakan kepentingan mereka.

    Dengan terpilihnya kembali sebagai Ketua DPR, Mike Johnson kini menghadapi tantangan dalam menjaga kesatuan Partai Republik di DPR, terutama terkait kebijakan anggaran dan pengeluaran pemerintah.

    Selain itu, ia juga perlu membangun hubungan yang baik dengan Partai Demokrat untuk menjembatani perbedaan dan memastikan undang-undang penting dapat disahkan.

    Sebelumnya, beberapa anggota Partai Republik sempat menentang pencalonan Johnson.

    Namun, setelah negosiasi intensif, mereka mengubah suara mereka sehingga Johnson mencapai mayoritas yang dibutuhkan.

    Dukungan dari Presiden terpilih Donald Trump juga berperan penting dalam keberhasilan pencalonan Johnson.

    Setelah pemilihan umum pada 5 November 2024, Partai Republik berhasil memenangkan 53 kursi di Senat, sementara Partai Demokrat memperoleh 47 kursi.

    Dengan terpilihnya kembali Mike Johnson, Partai Republik kini memegang kendali penuh atas kedua badan legislatif, DPR dan Senat, untuk pertama kalinya sejak 2019.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Israel Serang Fasilitas Kesehatan di Jalur Gaza, PBB Gelar Pertemuan Khusus – Halaman all

    Israel Serang Fasilitas Kesehatan di Jalur Gaza, PBB Gelar Pertemuan Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan untuk membahas serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Jalur Gaza.

    Pertemuan ini diadakan atas undangan Algeria, yang saat ini menjabat sebagai presiden Dewan Keamanan PBB.

    Dewan Keamanan PBB mendengarkan kesaksian dari berbagai narasumber, termasuk Komisaris Hak Asasi Manusia PBB dan perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Tepi Barat dan Gaza, serta Dr. Tania Haj Hassan, seorang dokter dari Masyarakat Bantuan Medis Palestina.

    Bencana Hak Asasi Manusia

    Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyatakan bahwa “bencana hak asasi manusia terus berlanjut di Gaza di hadapan mata dunia.” Ia menyoroti bahwa metode peperangan Israel telah menyebabkan kematian puluhan ribu orang serta pengungsian massal, yang menimbulkan kekhawatiran besar mengenai kepatuhan terhadap hukum internasional.

    Dalam laporannya, Turk merujuk pada pola serangan yang menargetkan rumah sakit, di mana serangan udara Israel diikuti oleh serangan darat, yang mengakibatkan penahanan pasien dan karyawan.

    “Sengaja melancarkan serangan terhadap rumah sakit merupakan kejahatan perang,” tambahnya.

    Kondisi Fasilitas Kesehatan

    Perwakilan WHO, Rick Pepperkorn, mengungkapkan bahwa sekitar 7 persen populasi Jalur Gaza telah terbunuh atau terluka sejak Oktober 2023.

    “Hanya 16 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi sebagian, dengan kapasitas tempat tidur yang jauh di bawah kebutuhan,” kata Pepperkorn.

    Ia juga mencatat bahwa lebih dari 12.000 pasien membutuhkan perawatan darurat dan harus dipindahkan ke luar Jalur Gaza.

    Namun, jika laju evakuasi medis tidak meningkat, diperkirakan akan memakan waktu 5-10 tahun untuk mengevakuasi mereka.

    WHO menghadapi banyak hambatan dalam menyediakan pasokan medis akibat serangan yang terus berlangsung.

    Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah kematian warga Palestina telah meningkat menjadi lebih dari 45.658 jiwa, dengan 108.583 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023.

    Di sisi lain, terdapat 1.147 kematian di wilayah Israel akibat konflik ini.

    Israel memulai serangan di Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebagai respons terhadap pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa.

    Saat ini, Israel mengeklaim ada 101 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza setelah pertukaran sandera yang terjadi pada akhir November 2023.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Menteri Pertahanan Suriah Mulai Diskusi untuk Gabungkan Faksi-faksi Bersenjata – Halaman all

    Menteri Pertahanan Suriah Mulai Diskusi untuk Gabungkan Faksi-faksi Bersenjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan di pemerintahan sementara Suriah mulai mengadakan diskusi dengan para pemimpin militer untuk memulai proses mengintegrasikan faksi-faksi ke dalam kementerian.

    Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata terlihat menggelar pertemuan pada Jumat (3/1/2025) dan hari ini, Sabtu (4/1/2025).

    “Diskusi tersebut berkaitan dengan pembahasan struktur institusi militer baru dan perwira yang dicalonkan untuk menjadi anggota Kepala Staf Gabungan,” lapor koresponden Al-Jazeera, Omar Al-Haj.

    Adapun pemerintah sementara Suriah belum menunjuk siapa yang akan menjadi Kepala Staf Gabungan.

    Kemungkinan akan diadakan pertemuan lainnya yang diselenggarakan secara berturut-turut.

    “Ada kesepakatan antara faksi-faksi yang ikut serta dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri segera setelah struktur institusi militer baru disepakati,” lanjut laporan itu.

    Menyusul pertemuan para pemimpin faksi militer dengan pemimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, Departemen Operasi Militer mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan semua faksi dan menggabungkannya di bawah payung Kementerian Pertahanan.

    Penguasa Suriah ‘Bersihkan’ Sisa Loyalis Rezim Assad

    Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara, bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer, terus melakukan kampanye besar-besaran di kota Homs dan pedesaannya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

    “Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah Homs, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di lingkungan lain, terutama Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al- Muhajirin,” kata koresponden Al Jazeera, Walid Al-Attar.

    Setidaknya 28 anggota rezim yang dituduh melakukan pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012, ditangkap di wilayah tersebut.

    “Bentrokan dengan senapan mesin terjadi dari waktu ke waktu antara pasukan dan unsur-unsur rezim presiden yang digulingkan yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata mereka,” kata sumber di Departemen Operasi Militer.

    Sementara itu, SANA menerbitkan foto-foto pada hari Sabtu (4/1/2025) yang menunjukkan Departemen Keamanan Publik menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa di Homs selama kampanye penyisiran.

    “Departemen Keamanan Publik, selama kampanyenya di Homs, berhasil menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya (di pedesaan Damaskus ), dan yang berpartisipasi dalam menonaktifkan kamera penjara sebelum Departemen Operasi Militer mengambil alih wilayah tersebut,” lapor SANA.

    Mereka juga menangkap Saher Al-Naddaf, salah satu komandan lapangan yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah, dan berpartisipasi dalam banyak pembantaian di seluruh wilayah Suriah.

    Dia adalah salah satu sisa milisi yang menolak menyerahkan senjata mereka dan terpaksa bersembunyi di antara warga sipil.

    Sejak penggulingan rezim presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman dengan anggota rezim yang digulingkan.

    Namun penolakan beberapa dari mereka untuk meletakkan senjata menyebabkan pecahnya bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Israel Kurangi Bantuan untuk Gaza, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Israel Kurangi Bantuan untuk Gaza, Apa Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel berencana untuk mengurangi pasokan bantuan kemanusiaan kepada warga Jalur Gaza yang sudah terpuruk akibat konflik berkepanjangan.

    Rencana ini akan mulai diberlakukan setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    Israel saat ini masih mendistribusikan bantuan sesuai kebijakan Presiden Joe Biden.

    Jika keputusan untuk mengurangi pasokan bantuan diambil, Israel akan berkoordinasi dengan pemerintahan baru, tetapi dengan pemahaman bahwa Hamas akan tetap berkuasa di Gaza.

    Israel sebelumnya juga mempertimbangkan untuk menggunakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) atau perusahaan swasta untuk mengambil alih distribusi makanan kepada warga Palestina.

    Menurut Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), hingga 30 Desember 2024, Israel telah memfasilitasi pengiriman 1.262.106 ton bantuan ke Jalur Gaza, menggunakan 63.416 truk dan 10.272 palet.

    Pembicaraan Gencatan Senjata

    Sementara itu, delegasi Israel tiba di Doha, Qatar pada Jumat (3/1/2025) untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Hamas.

    Hamas menegaskan keseriusannya untuk mencapai kesepakatan yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pemulangan para pengungsi.

    Meskipun negosiasi resmi menemui jalan buntu selama berbulan-bulan, sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CNN bahwa kesepakatan yang sedang dibahas mirip dengan proposal yang diajukan oleh Biden pada awal tahun 2024.

    Usulan tersebut mencakup tiga tahap, dengan tahap pertama berlangsung selama enam minggu yang meliputi penarikan pasukan Israel dari wilayah berpenduduk di Gaza dan pembebasan sejumlah sandera sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina.

    Namun, tantangan besar tetap ada.

    Pasukan Israel kemungkinan akan tetap berada di jalur tanah di perbatasan Gaza, yang dikenal sebagai koridor Philadelphia, saat fase pertama kesepakatan dimulai.

    Tuntutan Israel untuk mempertahankan kehadiran pasukan di koridor tersebut dan desakan Hamas untuk mundur menjadi alasan utama kegagalan perundingan sebelumnya.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang yang mewakili keluarga sandera mengapresiasi dimulainya kembali perundingan, namun mendesak agar proses ini tidak ditunda lebih lama lagi.

    “Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ke-100 sandera yang ditawan di terowongan Hamas di Gaza tidak punya waktu untuk menunda perundingan,” ujar forum tersebut.

    Dengan situasi yang semakin kompleks, nasib warga Gaza dan proses perdamaian tetap menjadi perhatian utama di tengah ketegangan yang terus berlanjut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hari ke-1046 Perang Rusia-Ukraina: 300 Drone Rusia Diluncurkan pada 3 Hari Pertama Tahun 2025 – Halaman all

    Hari ke-1046 Perang Rusia-Ukraina: 300 Drone Rusia Diluncurkan pada 3 Hari Pertama Tahun 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada hari ke-1046 perang Rusia-Ukraina, situasi di kawasan tersebut semakin memanas.

    Pada pukul 09:00 waktu setempat, Rusia melancarkan serangan ke wilayah Nikopol, menargetkan pemadam kebakaran.

    Meskipun jendela-jendela pecah, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

    Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia menggunakan drone jenis Shahed dan berbagai simulator drone untuk menyerang target di Ukraina pada malam hari.

    Dari serangan tersebut, pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 34 drone di berbagai wilayah, termasuk Poltava, Sumy, dan Kharkov.

    Setidaknya lima orang tewas dalam serangan terbaru, termasuk serangan rudal Rusia di Chernigiv.

    Gubernur daerah Vyacheslav Chaus melaporkan bahwa beberapa rumah mengalami kerusakan berat dan operasi pencarian serta penyelamatan sedang berlangsung.

    Peningkatan Serangan Udara

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa dalam tiga hari pertama tahun 2025, Rusia telah meluncurkan 300 drone dan hampir 20 rudal ke Ukraina.

    “Sebagian besar telah jatuh atau dicegat,” jelasnya.

    Selain itu, serangan terpisah pada hari Jumat menewaskan seorang pengemudi truk di dekat Kyiv dan seorang pensiunan di Zaporizhzhia.

    Dukungan dari AS

    Dalam perkembangan lain, Amerika Serikat berencana untuk mengumumkan tambahan bantuan keamanan untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang.

    Juru bicara Gedung Putih, John Kirby, menyatakan bahwa rincian bantuan tersebut akan disampaikan segera.

    Sebelumnya, AS telah mengumumkan bantuan militer sebesar 59 miliar dollar.

    Krisis Energi di Transnistria

    Wilayah Transnistria, yang memisahkan diri dari Moldova, mengalami pemadaman listrik bergilir akibat penghentian pasokan gas dari Rusia.

    Kementerian ekonomi Transnistria menyatakan bahwa pemadaman ini disebabkan oleh konsumsi listrik yang melebihi produksi.

    Kabar terbaru datang dari Sevastopol, di mana minyak dari dua kapal tanker Rusia terdeteksi.

    Kapal Volgoneft-212 dan Volgoneft-239 mengalami insiden di Selat Kerch, mengakibatkan tumpahan sekitar 2.400 ton bahan bakar minyak berat (mazut) ke perairan sekitar.

    Mikhail Razvozhayev, kepala kota yang dilantik Moskow, menyebut insiden ini sebagai bencana ekologis.

    “Ini adalah tumpahan minyak kecil yang mencapai Sevastopol,” ungkap Razvozhayev dalam sebuah video yang diunggah di Telegram.

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga mengkonfirmasi bahwa insiden ini merupakan bencana ekologis yang perlu ditangani segera.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gebrakan Baru Israel Rugikan Warga Gaza, Berencana Kurangi Pasokan Bantuan saat Trump Berkuasa – Halaman all

    Gebrakan Baru Israel Rugikan Warga Gaza, Berencana Kurangi Pasokan Bantuan saat Trump Berkuasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gebrakan terbaru Israel bakal membuat warga Gaza yang dilanda perang semakin terpuruk.

    Israel baru-baru ini berencana untuk mengurangi pasokan bantuan kepada warga Gaza.

    Pengurangan aliran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza ini bakal mulai diberlakukan ketika Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

    Hingga hari ini, Israel masih terus mendistribusikan bantuan sesuai keinginan Presiden Joe Biden.

    Namun, pihak Israel mengatakan kebijakan itu dapat berubah setelah Donald Trump dilantik.

    “Sangat diragukan apakah jumlah bantuan yang dibawa ke Gaza hari ini akan sama dengan jumlah yang akan masuk di bawah pemerintahan Trump,” kata sumber politik Israel, dikutip dari The Jerusalem Post.

    Sumber tersebut mengatakan, jika keputusan pengurangan pasokan bantuan itu diambil, maka nantinya Israel akan melakukan koordinasi dengan pemerintah baru.

    Akan tetapi dengan pemahaman, jika situasi di Gaza tidak berubah, Hamas akan tetap berkuasa.

    Israel sebelumnya mempertimbangkan untuk menggunakan IDF atau perusahaan swasta untuk mengambil alih pembagian makanan kepada warga Palestina guna mengambil alih kendali pasokan makanan Gaza dari Hamas.

    Menurut Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), hingga 30 Desember 2024, Israel telah memfasilitasi pengiriman 1.262.106 ton bantuan ke Jalur Gaza sejak dimulainya perang.

    COGAT adalah unit Kementerian Pertahanan yang mengawasi pelaksanaan kebijakan sipil pemerintah di Tepi Barat dan Gaza.

    Bantuan ini dibawa ke Gaza dengan 63.416 truk dan 10.272 palet, menurut COGAT.

    Pembicaraan Gencatan Senjata Kembali Digelar

    Delegasi Israel  tiba di Ibu Kota Qatar, Doha, pada Jumat (3/1/2025), untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Hamas.

    Hamas juga mengatakan negosiasi tidak langsung akan dilanjutkan di Doha, Qatar, pada hari Jumat, menekankan “keseriusannya” untuk mencapai kesepakatan.

    Hamas menegaskan keseriusannya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

    Menurut Hamas, putaran pembicaraan ini akan difokuskan pada kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata penuh, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pemulangan para pengungsi ke rumah mereka.

    Pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas terus berlanjut meskipun negosiasi resmi menemui jalan buntu selama berbulan-bulan karena pemerintahan Biden mendorong agar kesepakatan dicapai.

    Sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CNN pada bulan Desember, kesepakatan itu secara umum sama dengan proposal yang diajukan oleh Biden pada awal tahun 2024.

    Usulan tiga tahap yang diajukan Biden pada akhir bulan Mei 2024 menggabungkan pembebasan sandera yang ditawan di Gaza dengan “gencatan senjata penuh dan menyeluruh.”

    Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan meliputi “penarikan pasukan Israel dari semua wilayah berpenduduk di Gaza” dan “pembebasan sejumlah sandera, termasuk wanita, orang tua, dan yang terluka sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina,” kata presiden AS.

    “Yang berubah adalah pasukan Israel kemungkinan akan tinggal di Gaza untuk sementara waktu, ketika fase pertama kesepakatan dimulai,” kata sumber diplomatik tersebut, dikutip dari CNN.

    Nantinya, para pasukan Israel akan tinggal di jalur tanah di perbatasan Gaza-Mesir, yang disebut koridor Philadelphia, dan di area yang membelah jalur tersebut, yang dikenal sebagai koridor Netzarim.

    Tuntutan Israel agar pasukannya tetap berada di sepanjang koridor Philadelphia – dan desakan Hamas agar mereka mundur – merupakan alasan utama gagalnya perundingan pada bulan Agustus 2024.

    Beberapa bulan kemudian, pada bulan November 2024, Qatar mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan perannya sebagai mediator gencatan senjata karena kurangnya kemauan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

    Kedua pihak saling menyalahkan atas macetnya perundingan ketika Hamas mengatakan Israel telah menetapkan “masalah dan persyaratan baru” pada ketentuan kesepakatan dan Netanyahu menuduh Hamas “mengingkari kesepahaman”.

    Namun, sumber-sumber di dalam Hamas dan Israel telah menyuarakan optimisme yang hati-hati pada bulan Desember tentang prospek tercapainya kesepakatan.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yang mewakili keluarga sandera, memuji berita tentang dimulainya kembali perundingan, tetapi juga mendesak agar segera dilakukan.

    “Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini! Ke-100 sandera yang ditawan di terowongan Hamas di Gaza tidak punya waktu untuk menunda perundingan,” kata forum tersebut pada hari Kamis.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Biden Kirim Senjata ke Israel: Mengabaikan Kritik Internasional – Halaman all

    Biden Kirim Senjata ke Israel: Mengabaikan Kritik Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana untuk memberikan tambahan senjata senilai 8 miliar dollar AS kepada Israel.

    Langkah ini diambil meskipun Biden menghadapi kritik internasional terkait pengiriman senjata ke Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

    AS Terus Dukung Israel

    Meskipun adanya protes global yang menuntut embargo senjata terhadap Israel, kebijakan AS tetap konsisten dalam mendukung negara tersebut selama serangan terhadap Gaza.

    Pada Agustus 2024, AS juga telah menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai 20 miliar dollar AS kepada Israel.

    Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), AS menyuplai 69 persen dari impor senjata konvensional utama Israel antara tahun 2019 dan 2023.

    Selain itu, AS memberikan bantuan militer tahunan sebesar 38 miliar dollar AS berdasarkan perjanjian 10 tahun, yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan militer Israel atas negara-negara tetangga.

    Bantuan Militer dan Sistem Pertahanan

    Sebagian dari bantuan tersebut, sekitar 500 juta dollar AS per tahun, dialokasikan untuk program pertahanan rudal, termasuk sistem Iron Dome, Arrow, dan David’s Sling.

    Sistem-sistem ini sangat penting bagi Israel untuk mempertahankan diri dari serangan roket dan pesawat nirawak oleh kelompok bersenjata Palestina di Gaza, serta kelompok bersenjata lain yang didukung oleh Iran di wilayah Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.

    Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Presiden Biden menyatakan bahwa AS akan memberikan bantuan militer tambahan kepada Israel.

    SIPRI melaporkan bahwa AS dengan cepat mengirimkan ribuan bom berpemandu dan rudal ke Israel pada akhir tahun 2023, meskipun total volume impor senjata Israel dari AS pada tahun itu hampir sama dengan tahun sebelumnya.

    Depot Senjata AS di Israel

    Israel juga menjadi lokasi bagi depot senjata besar yang didirikan oleh AS pada tahun 1984, yang berfungsi untuk menyediakan persediaan bagi pasukan AS jika terjadi konflik regional, serta memberikan akses cepat bagi Israel terhadap senjata dalam keadaan darurat.

    Selain itu, Pentagon telah mengirimkan sekitar 300.000 peluru artileri 155mm dari War Reserve Stockpile Ammunition ke Ukraina setelah invasi Rusia, dan amunisi yang ditimbun di depot tersebut juga dilaporkan telah dipasok ke Israel sejak dimulainya perang Gaza.

    Dengan langkah ini, pemerintah AS menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung Israel meskipun kritik internasional terus berdatangan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).