Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Perlawanan Palestina Peringatkan Israel agar Tidak Melanggar Gencatan Senjata – Halaman all

    Perlawanan Palestina Peringatkan Israel agar Tidak Melanggar Gencatan Senjata – Halaman all

    Perlawanan Palestina Peringatkan Israel agar Tidak Melanggar Gencatan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM- Para pengamat memperingatkan bahwa rapuhnya gencatan senjata dapat membahayakan keberlangsungannya dan memperburuk krisis kemanusiaan.

    Sumber tingkat tinggi dalam Perlawanan Palestina memberi tahu Al Mayadeen pada hari Selasa bahwa pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza terus berlanjut, terutama melalui “kehadiran pesawat pengintai tak berawak di langit Gaza.”

    Sumber tersebut menambahkan bahwa para mediator “memperingatkan Israel bahwa pelanggaran yang terus berlanjut ini membahayakan kesepakatan.” 

    Ia juga mencatat bahwa “perlawanan Palestina telah memperingatkan pihak Israel agar tidak terus melakukan tindakan seperti itu, dan menegaskan kesiapannya untuk menghadapi pelanggaran ini dengan cara yang tepat.”

    Pelanggaran Gencatan Senjata

    Pada hari Senin, seorang sumber dari pimpinan perlawanan mengungkapkan kepada Al Mayadeen bahwa “beberapa pelanggaran perjanjian oleh Israel telah terjadi, termasuk aktivitas pesawat tanpa awak dan penembakan terhadap warga sipil.” 

    Sumber tersebut menekankan bahwa “pelanggaran ini, terutama penembakan terhadap warga sipil, mengancam perjanjian tersebut.” 

    Pelanggaran ini berakibat fatal, dengan laporan yang muncul hanya sehari setelah gencatan senjata mulai berlaku. Menurut Pertahanan Sipil di Gaza, 122 martir dibawa ke rumah sakit dalam waktu 24 jam setelah gencatan senjata diumumkan, termasuk 62 jenazah yang ditemukan dari bawah reruntuhan.

    Pertahanan Sipil juga mengungkapkan bahwa, sejak agresi dimulai, lebih dari 38.000 mayat telah ditemukan, dengan sekitar 2.400 martir hancur tanpa meninggalkan jejak.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza telah melaporkan 341 korban luka dalam kurun waktu 24 jam yang sama, yang menyoroti rapuhnya gencatan senjata.

    Sumber Perlawanan mengonfirmasi kepada Al Mayadeen bahwa “mediator Qatar dan Mesir secara aktif  memantau situasi dan bekerja sama dengan Hamas, Amerika, dan Israel untuk memastikan penerapan perjanjian.” 

    Meskipun terjadi pelanggaran terus-menerus, ratusan truk yang membawa makanan dan pasokan medis telah memasuki Gaza melalui perbatasan Rafah sebagai bagian dari “protokol kemanusiaan” yang difasilitasi oleh Qatar.

    Gencatan Senjata yang Rapuh

    Perjanjian gencatan senjata antara perlawanan Palestina dan pendudukan Israel mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025. 

    Namun, perjanjian tersebut dengan cepat dilanggar oleh pendudukan, yang mengakibatkan jatuhnya korban, termasuk korban tewas dan luka-luka. 

    Pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri dan tentara, secara terbuka menyatakan ketidakpatuhan mereka terhadap perjanjian tersebut.

    Hari-hari awal gencatan senjata “berjalan lancar dalam hal pertukaran tahanan dan pengiriman bantuan,” menurut pimpinan perlawanan. 

    Sebagai bagian dari pertukaran yang sedang berlangsung, “empat wanita Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan sebagai ganti 120 tahanan Palestina.” Namun, pendudukan terus melanjutkan aktivitas pesawat nirawak dan baku tembak, yang mengancam stabilitas perjanjian.

    Meskipun ada tantangan, ketentuan gencatan senjata mengharuskan masuknya 600 truk bantuan setiap hari dan pengiriman 200.000 tenda dan 60.000 karavan untuk kebutuhan tempat tinggal yang mendesak di Gaza. 

    Para pengamat memperingatkan bahwa kerapuhan gencatan senjata dapat membahayakan keberlangsungannya dan memperburuk krisis kemanusiaan.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Iran Dilaporkan Uji Coba Robot Tempur, Kembangkan Model Baru – Halaman all

    Iran Dilaporkan Uji Coba Robot Tempur, Kembangkan Model Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Iran sedang menguji robot tempur dan mengembangkan model baru, menurut pejabat militer tinggi.

    Wakil Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Nozar Nemati, mengatakan kepada Tehran Times bahwa pasukannya mulai menggunakan perangkat tersebut dalam latihan perang dua bulan lalu.

    Menurut Newsweek, pengerahan robot tempur oleh Iran menandakan ambisi negara tersebut untuk bersaing secara militer dengan negara-negara lain.

    Ketegangan Iran dengan AS dan Israel terus meningkat setelah mantan Presiden Donald Trump berjanji untuk kembali menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran, serta ancaman kemungkinan serangan Israel terhadap situs nuklir Iran.

    Menurut laporan Tehran Times, beberapa robot tempur digunakan dalam latihan ofensif yang dilakukan Iran di timur laut negara itu dua bulan lalu.

    Latihan tersebut melibatkan unit artileri lapis baja, tim serangan udara, operator pesawat nirawak, unit perang elektronik, dan kelompok rudal, menurut Nemati.

    Namun, Nemati tidak merinci lebih lanjut tentang jenis robot tempur yang sedang diuji.

    Berbicara tentang upaya Iran dalam memajukan teknologi untuk keperluan tempur, baik ofensif maupun defensif, Nemati menambahkan:

    “Kami juga sedang merancang dan menerapkan koneksi antara pasukan khusus dan robot untuk peperangan masa depan, sambil menggunakan berbagai pesawat nirawak penyerang dan sistem terpadu untuk melawan pesawat nirawak musuh.”

    “Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami untuk mengembangkan teknologi mutakhir dalam Angkatan Darat,” tambahnya.

    Latihan perang ini melibatkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Angkatan Darat (Artesh), dan Penjaga Pantai, yang mensimulasikan operasi kontraterorisme.

    Militer berlatih untuk mencegah serangan bunker di dekat fasilitas nuklir Iran di wilayah tengah dan utara, tambah Tehran Times.

    Menurut laporan Iran Press, robot tempur Iran termasuk kendaraan darat tak berawak (UGV) dan kendaraan udara tak berawak (UAV).

    Teheran telah mengembangkan Heidar-1, sebuah UGV untuk pengintaian dan tembakan presisi.

    Teheran juga telah mengembangkan pesawat nirawak Shahed-136, UAV “kamikaze” yang telah digunakan dalam serangan Rusia terhadap Ukraina.

    Selain itu, Iran juga sedang mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam sistem rudalnya untuk meningkatkan akurasi serangan mereka, dengan tujuan meminimalkan korban sipil, menurut Iran International.

    Pada tanggal 18 Januari, di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Teluk Persia, Iran juga membuka pangkalan angkatan laut bawah tanah baru.

    Pangkalan ini dirancang untuk menampung armada kapal yang mampu meluncurkan rudal jarak jauh.

    Angkatan bersenjata Teheran juga telah menerima 1.000 pesawat nirawak buatan dalam negeri yang memiliki kemampuan anti-benteng dan teknologi siluman canggih dengan jangkauan 1.200 mil.

    Hingga kini, belum jelas konflik apa yang sebenarnya dipersiapkan Iran dengan latihan-latihan ini.

    Perlombaan Teknologi Tempur Modern

    Dilansir Newsweek, Iran berusaha mengikuti tren global menuju robotika di bidang militer.

    Dalam perang Rusia dengan Ukraina, unit tempur Ukraina yang dikenal sebagai Medoid mengerahkan anjing robot yang dikembangkan oleh perusahaan manajemen risiko Inggris dan produsen pesawat nirawak Brit Alliance.

    Ukraina juga akan segera menggunakan pesawat tempur droid baru dengan sistem robotik dan senapan mesin terpasang.

    Rusia, di sisi lain, telah berinvestasi besar dalam robot tempur.

    Rusia memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memodernisasi teknologi militernya bersama China, mengembangkan UGV seperti Uran-9, tank robot, Platform-M, sistem roket serang, serta Soratnik, tank drone seberat tujuh ton.

    China juga sedang mengembangkan teknologi militer otonomnya sendiri, seperti “robot pembunuh,” yang diperkirakan akan siap tempur dalam dua tahun ke depan.

    AS juga telah berinvestasi dalam sektor ini melalui Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

    Proyek-proyeknya termasuk Legged Squad Support System (LS3) untuk tentara, dan program Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (RACER) untuk meningkatkan kemampuan UGV, menurut siaran pers dari DARPA.

    Israel juga merupakan salah satu produsen utama sistem udara tak berawak (UAS), yang dirancang untuk pengumpulan intelijen, pemantauan perbatasan, serta pelaksanaan misi, menurut Israel Aerospace Industries.

    Negara lain yang berinvestasi dalam robotika tempur antara lain Inggris, Korea Selatan, India, Prancis, dan Jerman, menurut berbagai laporan.

    (Tribunnews.com/Tiara Shelavie)

  • Usai Dilantik, Trump Umumkan Setop Seluruh Bantuan Luar Negeri Selama 90 Hari  – Halaman all

    Usai Dilantik, Trump Umumkan Setop Seluruh Bantuan Luar Negeri Selama 90 Hari  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada hari pertama menjabat, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri Amerika Serikat selama 90 hari.

    Penangguhan ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi peninjauan menyeluruh terhadap program-program tersebut.

    Ini guna memastikan bahwa mereka sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Trump.

    Meskipun tidak diketahui secara langsung berapa banyak bantuan luar negeri yang akan mempengaruhi, karena pendanaan untuk banyak program telah disetujui oleh Kongres dan harus dibelanjakan jika belum dilakukan, perintah ini mengirimkan pesan tegas tentang kebijakan luar negeri Amerika. 

    Salah satu bagian dari perintah tersebut menyatakan bahwa bantuan industri asing dan birokrasi tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. 

    Lebih lanjut, perintah itu juga menyebutkan bahwa bantuan luar negeri tersebut dapat mengganggu perdamaian dunia dengan mempromosikan ide-ide yang bertentangan dengan hubungan yang harmonis dan stabil antarnegara.

    Trump dengan tegas mengatakan bahwa bantuan tidak akan diberikan apabila tidak sejalan dengan kebijakan AS.

    “Tidak ada lagi bantuan luar negeri Amerika Serikat yang boleh disalurkan dengan cara yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat,” tegas Trump, dikutip dari AP News.

    Pernyataan ini mencerminkan sikap keras Trump terhadap pengelolaan dana bantuan luar negeri dan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri yang baru saja dilantik, Marco Rubio mengatakan dalam sidang konfirmasinya di depan senat bahwa ia juga memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip Trump.

    “Setiap dolar yang kita belanjakan, setiap program yang kita danai, dan setiap kebijakan yang kita jalankan harus dibenarkan dengan jawaban atas tiga pertanyaan sederhana: Apakah ini membuat Amerika lebih aman? Apakah ini membuat Amerika lebih kuat? Apakah ini membuat Amerika lebih sejahtera?,” katanya.

    Perintah eksekutif ini juga memberikan mandat kepada Rubio atau orang yang ditunjuknya untuk membuat keputusan terkait bantuan luar negeri, dengan berkonsultasi dengan Kantor Manajemen dan Anggaran. 

    Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) adalah dua lembaga utama yang selama ini mengawasi penyaluran bantuan asing.

    Trump, yang selama masa jabatannya dikenal kritis terhadap pengeluaran untuk bantuan luar negeri, menyatakan bahwa meskipun dana untuk bantuan luar negeri hanya berjumlah sekitar 1 persen dari anggaran federal, kebijakan tersebut perlu diperhatikan dengan lebih seksama.

    Hal ini terutama terkait dengan bantuan yang lebih besar seperti miliaran dolar yang diberikan untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. 

    Trump sebelumnya juga mengancam untuk memotong dana yang dikirim ke Ukraina jika tidak sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Amerika.

    Sebagai informasi, Trump telah dilantik sebagai presiden AS pada Senin (20/1/2025).

    Setelah sumpahnya, Trump memberikan pidato pertamanya sebagai presiden, yang dikenal sebagai Pidato Pelantikannya.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump Pimpin Amerika Serikat

  • Usai Dilantik, Trump Umumkan Setop Seluruh Bantuan Luar Negeri Selama 90 Hari  – Halaman all

    Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).

    Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.

    Di antara perintah Joe Biden yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.

    Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.

    Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.

    Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya “deep state” atau “negara dalam bayangan” yang berusaha menggagalkan agendanya.

    Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.

    Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.

    Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (Instagram @whitehouse @potus)

    Tenaga Kerja Federal

    – Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.

    – Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.

    – Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.

    – Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.

    – Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.

    – Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.

    Imigrasi dan Perbatasan

    – Melarang suaka bagi orang-orang yang baru tiba di perbatasan selatan.

    – Berupaya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang dijamin oleh Amandemen Ke-14, bagi anak-anak yang orang tuanya adalah imigran tanpa dokumen.

    Presiden tidak dapat mengubah Konstitusi sendiri, jadi belum jelas bagaimana Trump berencana menahan manfaat kewarganegaraan bagi sekelompok orang yang lahir di Amerika Serikat.

    Setiap tindakan pasti akan digugat di pengadilan.

    – Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi sampai saat masuknya pengungsi lebih lanjut ke Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan negara.

    – Menyatakan penyeberangan migran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional.

    Status ini memungkinkan Trump untuk secara sepihak membuka pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres.

    – Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan orang yang mencari suaka menunggu di Meksiko sementara hakim imigrasi mempertimbangkan kasus mereka.

    – Mempertimbangkan untuk menetapkan kartel sebagai “organisasi teroris asing.”

    Inisiatif Gender dan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

    – Menghentikan program DEI di seluruh pemerintah federal.

    – Mengakui hanya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

    – Menghapus perlindungan bagi orang transgender di penjara federal.

    Tarif dan Perdagangan

    – Memerintahkan badan-badan federal untuk memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik mata uang yang tidak adil, serta memeriksa aliran migran dan obat-obatan dari Kanada, Tiongkok, dan Meksiko ke Amerika Serikat.

    – Menilai kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020, serta Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang juga ditandatangani Trump pada tahun 2020 untuk menggantikan NAFTA.

    – Memerintahkan pemerintah untuk menilai kelayakan pembentukan Layanan Pendapatan Eksternal untuk memungut tarif dan bea.

    – Melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap basis industri dan manufaktur AS untuk menilai apakah diperlukan tarif lebih lanjut terkait keamanan nasional.

    Energi dan Lingkungan

    – Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah pakta yang menyatukan hampir semua negara untuk melawan perubahan iklim.

    – Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, yang pertama dalam sejarah AS, yang dapat membuka kewenangan baru untuk menangguhkan aturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan.

    – Berusaha untuk membatalkan larangan pengeboran lepas pantai oleh Biden di perairan federal seluas 625 juta hektare.

    – Memulai pencabutan peraturan era Biden tentang polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang telah mendorong produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.

    – Menghapus peraturan efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.

    – Membuka wilayah terpencil Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas.

    – Mengulang kembali peninjauan terminal ekspor baru untuk gas alam cair, yang telah ditunda oleh pemerintahan Biden.

    – Menghentikan penyewaan perairan federal untuk ladang angin lepas pantai.

    – Menghapus program keadilan lingkungan di seluruh pemerintahan, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari polusi berlebihan.

    – Meninjau semua peraturan federal yang dikenakan “beban yang tidak semestinya” pada pengembangan atau penggunaan berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air, dan biofuel.

    Larangan TikTok

    Trump berkonsultasi dengan badan federal mengenai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok, dan berupaya mencapai resolusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.

    Trump memerintahkan jaksa agungnya untuk tidak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari untuk memberi waktu bagi pemerintahannya menentukan tindakan yang tepat.

    Lainnya

    – Mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia.

    – Mengganti nama Gunung Denali dan Teluk Meksiko.

    – Memastikan negara-negara bagian yang melaksanakan hukuman mati memiliki persediaan obat suntik mematikan yang cukup.

    – Mengibarkan bendera Amerika pada tiang penuh setiap Senin dan pada Hari Pelantikan mendatang.

    – Menerapkan Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin Elon Musk.

    – Mencabut izin keamanan bagi 51 penanda tangan surat yang menyatakan bahwa isi laptop Hunter Biden bisa jadi merupakan disinformasi Rusia.

    (Tribunnews.com/Tiara Shelavie)

  • 2 Kandidat Pengganti Herzi Halevi, Eyal Zamir si Favorit Netanyahu dan Wakil Kepala IDF Amir Baram – Halaman all

    2 Kandidat Pengganti Herzi Halevi, Eyal Zamir si Favorit Netanyahu dan Wakil Kepala IDF Amir Baram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Posisi Kepala Staf IDF (Angkatan Pertahanan Israel) yang bakal segera kosong setelah pengunduran diri Letnan Jenderal Herzi Halevi, kini menjadi sorotan.

    Ada dua kandidat utama yang diperkirakan akan menggantikannya.

    Kedua kandidat tersebut adalah Eyal Zamir, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan.

    Kandidat kuat kedua yaitu Mayor Jenderal Amir Baram, Wakil Kepala Staf IDF.

    Dikutip dari Jerusalem Post, berikut ini profil mereka.

    Eyal Zamir: Favorit Netanyahu

    Eyal Zamir merupakan mantan Wakil Kepala Staf IDF.

    Eyal Zamir dianggap sebagai kandidat utama yang paling disukai oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Meskipun saat pemilihan terakhir, Yair Lapid menjabat sebagai Perdana Menteri dan Benny Gantz sebagai Menteri Pertahanan, Zamir saat itu adalah kandidat favorit Netanyahu untuk posisi Kepala Staf IDF.

    Dalam pemilihan terakhir, ia menduduki posisi kedua, menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Halevi.

    Zamir dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dalam dunia militer dan memiliki hubungan baik dengan Netanyahu.

    Keterlibatannya dalam berbagai operasi militer serta pengalamannya di Kementerian Pertahanan memperkuat posisinya sebagai calon yang layak untuk mengisi posisi tersebut.

    Eyal Zamir, mantan Wakil Kepala Staf IDF, dianggap sebagai kandidat utama yang paling disukai oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Mayor Jenderal Amir Baram: Kandidat Kedua yang Kuat

    Selain Zamir, Mayor Jenderal Amir Baram, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf IDF, juga diperkirakan sebagai salah satu kandidat pengganti Halevi.

    Berbeda dengan Zamir, Baram memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Halevi dan lebih dekat dengan pendahulu Halevi, Aviv Kohavi.

    Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih berbeda, namun tetap kuat, di kalangan beberapa anggota IDF.

    Baram dikenal karena pendekatannya yang tegas dan berani dalam menghadapi tantangan militer, serta pengalamannya yang panjang di IDF.

    Meskipun ia tidak memiliki kedekatan langsung dengan Netanyahu, Baram tetap dianggap sebagai kandidat yang layak dan kompeten.

    Proses Seleksi Cepat

    Menteri Pertahanan Israel, Yoav Katz, telah menyampaikan bahwa proses seleksi untuk posisi Kepala Staf IDF akan segera dimulai.

    Biasanya, pemilihan Kepala Staf membutuhkan waktu yang cukup lama.

    Katz diperkirakan akan memilih pengganti Halevi lebih cepat, dengan kemungkinan keputusan dibuat dalam waktu beberapa hari ke depan.

    Katz berkomitmen untuk memulai proses wawancara dan seleksi kandidat segera.

    Ada kemungkinan besar dia memilih Eyal Zamir sebagai Kepala Staf IDF yang baru.

    Pemilihan yang cepat ini mencerminkan urgensi situasi keamanan Israel pasca pengunduran diri Halevi.

    Komandan Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF), Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (21/1/2025), Al Monitor melaporkan.

    Alasan pengunduran dirinya adalah kegagalan militer dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Dalam sebuah pernyataan resmi, Halevi mengungkapkan bahwa ia akan mengundurkan diri pada 6 Maret 2025.

    Itu artinya sekitar 10 bulan lebih cepat dari masa jabatan standar yang biasanya dijalani oleh Kepala Staf IDF, yaitu tiga tahun, Anadolu Ajansi melaporkan.

    Halevi mengatakan bahwa ia merasa bertanggung jawab atas kegagalan militer tersebut.

    Dia pun sudah memberi tahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz mengenai niatnya tersebut.

    “Saya akan mengundurkan diri sesuai dengan janji saya pada Oktober 2023 untuk bertanggung jawab atas kegagalan 7 Oktober,” ungkap Halevi dalam pidatonya.

    Dikutip dari Jerusalem Post, Halevi menambahkan walaupun kegagalan 7 Oktober menjadi momen penting, IDF telah berhasil menekan situasi di Tepi Barat, yang memungkinkan militer untuk memfokuskan sebagian besar upayanya pada dua front utama: Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.

    Halevi menegaskan bahwa tujuan perang Israel masih terbuka.

    Tujuan tersebut meliputi mengakhiri kendali politik Hamas atas Gaza dan memulangkan 94 sandera yang masih tertahan.

    Keputusan Halevi untuk mengundurkan diri juga memunculkan spekulasi tentang masa depan sejumlah pejabat tinggi IDF lainnya.

    Salah satunya adalah Juru Bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, yang memiliki hubungan dekat dengan Halevi.

    Hagari telah mengindikasikan bahwa ia siap untuk tetap menjabat jika diminta oleh Kepala Staf IDF yang baru.

    Sementara itu, sejumlah pejabat intelijen senior, termasuk Direktur Shin Bet, Ronen Bar, serta Kepala Angkatan Udara Tomer Bar dan Kepala Angkatan Laut David Saar Salama, diperkirakan akan menghadapi perubahan posisi setelah pengunduran diri Halevi.

    Meskipun demikian, David Barnea, Direktur Mossad, diperkirakan tidak akan mengundurkan diri dalam waktu dekat karena hubungan baiknya dengan Netanyahu dan peran Mossad yang tidak terkait langsung dengan kejadian 7 Oktober.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas – Halaman all

    SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas – Halaman all

    SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas

    TRIBUNNEWS.COM- Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyerahkan wilayah di timur laut Suriah saat serangan yang didukung Turki memanas.

    SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi ancaman dari pemerintah HTS di Damaskus dan SNA yang didukung Turki.

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi yang didukung AS telah menarik diri dari beberapa kota Arab di Suriah timur, sumber di daerah tersebut mengatakan kepada The National, sebagai tanggapan atas tekanan militer dari faksi penguasa baru Suriah di Damaskus dan militan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki di utara negara itu.

    Selama hari terakhir, militan dari SDF telah mundur dari empat kota mayoritas Arab di Sungai Efrat di provinsi Raqqa dan Deir Ezzor, kata seorang pejabat kelompok kepada The National .

    Militan dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda yang sekarang menguasai Damaskus, menggantikan SDF di empat kota Arab: Maadan, Thiban, Basira, dan Zir, kata pejabat tersebut.

    Penarikan pasukan diperintahkan untuk lebih mempertahankan wilayah mayoritas Kurdi di timur, termasuk Hasakah dan Qamishli, serta di sekitar Bendungan Tishreen yang strategis di utara tempat SDF memerangi SNA yang didukung Turki.

    “Situasi di lapangan berubah setiap menit. Turki semakin agresif, jadi SDF fokus menjaga wilayah Kurdi dan mencegah terobosan di Tishreen,” tambah pejabat itu.

    Grup Telegram yang terkait dengan HTS mengatakan para pejuangnya telah memasuki keempat kota tersebut, dan menunjukkan video mereka setelah direbut.

    Pertempuran antara SDF dan SNA di Suriah utara meningkat ketika HTS melancarkan serangan kilat dari Kegubernuran Idlib untuk menggulingkan pemerintahan presiden Bashar al-Assad di Damaskus pada bulan Desember.

    SDF dibentuk oleh militer AS pada tahun 2015 untuk membantu merebut wilayah strategis dari ISIS di Suriah timur, termasuk wilayah suku Arab tempat sebagian besar cadangan minyak dan gas negara itu berada. AS secara diam-diam mendukung ISIS saat mengambil alih sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak pada tahun 2014.

    SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi beberapa pemberontakan oleh pasukan suku Arab yang didukung oleh pemerintah Assad dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada hari Senin, militan HTS yang mewakili pemerintahan baru di Damaskus tampak siap untuk bergabung dalam konflik di pihak SNA. Syria TV  melaporkan bahwa konvoi militan HTS telah tiba di garis depan dekat daerah Bendungan Tishreen.

    Di tengah pertempuran, tiga set negosiasi sedang berlangsung: antara AS, SDF, dan HTS, antara Turki dan HTS, dan antara SDF dan HTS,  menurut Reuters , yang  mengutip sumber dari semua pihak.

    Dalam upaya untuk membawa wilayah timur laut Suriah di bawah kendali negara, pejabat HTS menuntut agar SDF, yang dipandang sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), meletakkan senjata mereka dan bergabung dengan tentara Suriah baru secara individu.

    Komandan SDF Mazloum Abdi menyatakan bahwa kelompoknya hanya bersedia berintegrasi ke dalam Kementerian Pertahanan sebagai “blok militer” tanpa bubar.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Brigade Al-Quds Akan Patuhi Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza – Halaman all

    Brigade Al-Quds Akan Patuhi Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara militer Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ), Abu Hamzah, mengatakan kelompok perlawanan akan mematuhi perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Brigade Al-Quds adalah salah satu kelompok perlawanan yang bekerja sama dengan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam melaksanakan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.

    “Kami berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata selama musuh berkomitmen terhadapnya,” kata Abu Hamzah, Selasa (21/1/2025).

    Abu Hamzah mengatakan kelompok perlawanan Palestina akan melepaskan beberapa tahanan Israel yang memenuhi syarat pada beberapa hari mendatang.

    Dalam pidatonya, ia berterima kasih kepada Qatar dan Mesir yang menjadi mediator dalam perundingan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

    Juru bicara Brigade Al-Quds itu juga memuji peran kelompok perlawanan di Lebanon, Irak, Iran, dan Yaman dalam menargetkan Israel sebagai dukungan untuk rakyat Palestina.

    Brigade Al-Quds: Israel Tak Bisa Lenyapkan Perlawanan

    Abu Hamzah menegaskan, Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan dari orang-orang beriman di Palestina, Lebanon, Irak, Iran dan Yaman atas nama Muslim.

    Menurutnya, serangan Israel di Jalur Gaza bukan reaksi atas operasi tersebut, melainkan mereka telah berencana untuk melakukannya.

    “Perang musuh (Israel) terhadap rakyat Palestina bukanlah reaksi terhadap operasi tersebut, melainkan mencerminkan niatnya yang telah direncanakan untuk berperang dan melakukan pemusnahan terhadap orang-orang yang tidak bersenjata,” kata Abu Hamzah, Selasa (21/1/2025).

    Ia mengatakan perlawanan memulai perjuangannya dengan mengandalkan Tuhan dengan segala yang mereka miliki.

    “Semua orang melihat bagaimana kami menghadapi tank musuh secara langsung dalam sebuah adegan yang menegaskan hak kami atas tanah tersebut,” katanya.

    “Dengan tank pertama memasuki Jalur Gaza, kami berada di lapangan dan pejuang kami keluar dari terowongan dan bertempur untuk menghadapi mereka dengan kendaraan tempur,” lanjutnya.

    Juru bicara Brigade Al-Quds itu mengatakan mereka terus melanjutkan operasi terhadap pasukan Israel hingga jam-jam terakhir sebelum gencatan senjata.

    “Musuh menunggu kami mengibarkan bendera putih dan tidak menemukan apa pun selain bendera hitam, bendera kematian mereka di Gaza,” katanya.

    Ia juga mencemooh tentara Israel yang menyerang tempat ibadah dengan rudal dari sekutunya, Amerika Serikat.

    “Tentara macam apa ini yang mendorong ribuan tentara ke kota kecil dan menyerang rumah, masjid, gereja, dan universitas dengan rudal Amerika?!” katanya.

    Abu Hamzah menegaskan Israel tidak dapat mencapai tujuannya di Jalur Gaza untuk melenyapkan kelompok perlawanan seperti apa yang selalu ditekankan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Sebelumnya pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas dijadwalkan akan kembali melakukan pertukaran tahanan pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan Israel dengan 120 tahanan Palestina.

    Hamas mengatakan akan berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata jika Israel juga berkomitmen untuk mematuhinya.

    Pada Senin (20/1/2025), Israel melanggar perjanjian dengan menembak mati tiga warga Palestina dan melukai 10 lainnya di Rafah, Jalur Gaza selatan.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.916 jiwa dan 110.760 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (20/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza – Halaman all

    Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza – Halaman all

    Langka, Hamas Menyatakan Bersedia Memulai Dialog dengan AS, Siap Lindungi Utusan Trump di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas menyatakan gerakan tersebut siap memulai dialog dengan Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku per Minggu (19/1/2025), khaberni melaporkan Selasa (21/1/2025).

    “Langkah langka yang dilakukan Hamas, yang selalu mengecam Washington atas dukungannya yang besar terhadap Israel, terjadi sebagai bagian dari upaya gerakan tersebut untuk memperluas hubungan internasional dan meningkatkan citranya di panggung global,” tulis laporan Khaberni.

    Pernyataan dilontarkan pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzouk (74 tahun) yang mengatakan hal tersebut dalam wawancara telepon pada Minggu dengan surat kabar AS, The New York Times.

    “Kami siap untuk berdialog dengan Amerika dan mencapai pemahaman tentang segala hal,” katanya.

    Dia menambahkan, Hamas siap menerima utusan dari pemerintahan Presiden baru AS, Donald Trump di Jalur Gaza, dan bahkan akan memberinya perlindungan jika diperlukan.

    Abu Marzouk menekankan kalau  dialog semacam itu dapat membantu Washington memahami perasaan dan aspirasi rakyat Palestina.

    Dengan begitu, pemahanan yang didapat bisa mengarah pada posisi AS yang lebih seimbang dan mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya satu pihak, Israel.

    NBC News melaporkan pada hari Sabtu bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza untuk membantu melestarikan perjanjian gencatan senjata, menurut seorang pejabat di tim transisi Trump yang mengetahui proses gencatan senjata.

    Menurut surat kabar AS tersebut, tidak jelas apakah Abu Marzouk berbicara atas nama semua pemimpin senior Hamas, termasuk Muhammad al-Sinwar dan Izz al-Din al-Haddad, yang merupakan komandan militer senior Hamas di Jalur Gaza.

    Kehancuran total di Gaza Utara akibat bombardemen buta Israel yang menghantam para pengungsi. Tentara Israel disebut melakukan genosida dan pembersihan etnis di Gaza Utara untuk kemudian berencana mencaplok dan membangunnya menjadi pemukiman warga Yahudi Israel. (khaberni/HO)

    Menanti Respons AS Atas Ajakan ‘Damai’ Hamas

    Abu Marzouk disebutkan juga memuji presiden AS saat ini, Donald Trump dengan menggambarkannya sebagai “presiden yang serius,”.

    Hal itu karena peran Trump sangat menentukan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. 

    Dia berkata, “Jika bukan karena Presiden Trump dan desakannya untuk mengakhiri perang dan mengirimkan perwakilan yang tegas, kesepakatan tidak akan tercapai,” merujuk pada posisi Witkopf.

    Hamas kemungkinan perlu membuat beberapa konsesi jika ingin menjamin aliran bantuan internasional yang diperlukan untuk membangun kembali Gaza.

    Gerakan ini telah menunjukkan kesediaan untuk meninggalkan pemerintahan sipil di Jalur Gaza, namun menolak untuk membongkar sayap militernya, menurut laporan surat kabar tersebut.

    Meskipun perjanjian tersebut menetapkan “penghentian permanen operasi militer dan permusuhan,” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengisyaratkan kalau tentara Israel akan melanjutkan serangannya di Jalur Gaza setelah pembebasan beberapa tahanan Israel yang ditahan oleh Hamas.

    Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Hamas sebagai “organisasi teroris” sejak tahun 1997, klasifikasi yang juga dimiliki oleh negara-negara Barat lainnya.

    Namun, Hamas telah melakukan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungannya dengan pemerintah Barat, termasuk mengeluarkan dokumen politik pada tahun 2017 yang mencakup posisi yang lebih moderat dibandingkan dengan piagam pendiriannya.

    Meskipun dokumen tersebut mengindikasikan kemungkinan menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 sebagai “formula konsensus nasional”, dokumen tersebut menolak untuk mengakui Israel.

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

  • Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas – Halaman all

    Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas – Halaman all

    Trump Jadi Presiden, Israel Mulai Penyerbuan Besar-besaran di Tepi Barat, Pemukim Yahudi Beringas
     

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) pada Selasa (21/1/2025) mengumumkan kalau mereka telah memulai apa yang disebutnya sebagai operasi kontraterorisme di Jenin, sebuah kota Palestina di Tepi Barat utara.

    Israel menilai, Jenin telah menjadi sarang militansi kelompok perlawanan Palestina.

    The New York Times melansir, IDF tidak memberikan perincian lebih lanjut, tetapi penyerbuan baru militer secara besar-besaran itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat. 

    Otoritas Palestina, yang biasanya menyerahkan keamanan di wilayah itu kepada Israel, telah melakukan tindakan keras yang tidak biasa terhadap kelompok perlawanan di wilayah yang diduduki Israel itu.

    Pada Senin (20/1) malam, ekstremis Yahudi secara beringas menyerbu beberapa desa Palestina di Tepi Barat, hanya beberapa jam setelah Presiden Baru Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden terhadap puluhan warga Israel dan kelompok pemukim Yahudi sayap kanan yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.

    Pembatalan sanksi ke pemukim ilegal Yahudi Israel tersebut merupakan salah satu dari daftar panjang perintah eksekutif yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump segera setelah pelantikannya. 

    Pejabat Palestina mengecam keras tindakan tersebut, dengan mengatakan kalau hal itu kemungkinan akan mendorong kekerasan dan perlawanan lebih lanjut dan luas.

    Artinya, perlawanan akan muncul dan perang akan terjadi antara kelompok milisi Palestina dan militer Israel dibantu para pemukim Yahudi ekstremis.

    Wajah kehancuran Jalur Gaza pun membayangi Tepi Barat dalam situasi eskalasi kekerasan seperti ini.

    Anggota garis keras dari pemerintah sayap kanan Israel dan para pemimpin gerakan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah meminta pencabutan sanksi oleh AS, yang diberlakukan oleh Presiden Biden saat itu berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatanganinya hampir setahun yang lalu.

    Beberapa pemimpin pemukim telah membina hubungan dekat dengan rekan-rekan Trump selama bertahun-tahun, termasuk Mike Huckabee , pilihan Trump sebagai duta besar berikutnya untuk Yerusalem.

    Pembatalan sanksi tersebut bertepatan dengan malam kedua berturut-turut terjadinya kekerasan di Tepi Barat saat para pemukim Yahudi ekstremis memprotes gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada hari Minggu dan mengawali masa tenang setelah 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023, disebut Hamas sebagai akumulasi perlawanan atas penindasan Israel selama bertahun-tahun kepada warga Palestina. 

    Para penyerang membakar kendaraan dan properti, menurut pejabat Palestina dan militer Israel.

    Serangan pemukim Israel ke warga Palestina dan propertinya di kota Al-Funduq dan Jinsafut dekat Qalqilya di wilayah utara Tepi Barat yang diduduki. (khaberni/tangkap layar)

    Anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan para pendukung mereka menentang gencatan senjata, yang tahap pertama menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan pertukaran mingguan dari total 33 sandera yang ditawan di Gaza dengan ratusan tahanan Palestina.

    Rincian tahap kedua kesepakatan tersebut belum dinegosiasikan, tetapi kesepakatan itu menyerukan gencatan senjata sementara menjadi permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Kekerasan di Tepi Barat meningkat tajam setelah serangan 7 Oktober. Meningkatnya kekuatan militan di kota-kota Tepi Barat seperti Jenin dan Tulkarm telah memicu serangkaian serangan mematikan Israel dan serangan pesawat tak berawak , yang telah menghancurkan lingkungan Palestina.

    Pasukan Israel telah merebut beberapa permukiman selama berhari-hari, mencari tersangka militan sementara buldoser menggerus jalan untuk mencari bahan peledak.

    Militer Israel mengatakan tentaranya terpaksa melakukan penggerebekan mematikan untuk menumpas militan.

    Legalitas PA Memudar

    Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

    Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

    Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

    “Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

    Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

    Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

    Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

    Militer Israel (IDF) belakangan bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

    Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

    Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

    Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

    Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

    Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

    Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

    Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

    Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

    Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

    Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

    Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

    Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan. Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

    Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

    Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

    Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

    Para ahli PBB telah menyerukan  embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

    Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

    Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

    Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

    Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

    Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

    Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

    “Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

    Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

    Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

    The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

    Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

    Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

    “Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti  Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

    Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

    Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

    Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

    New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

    Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

    “Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

    Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

    Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

     

    (oln/tnytms/khbrn/*)

     

  • Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

    Militer Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di ‘Operasi Tembok Besi’ Jenin di Tepi Barat – Halaman all

    Israel Kerahkan Helikopter Apache-Lapis Baja di Operasi Tembok Besi Jenin: Basmi Proksi Iran

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Israel (IDF) dilaporkan melakukan invasi militer berkekuatan besar di Kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki, Selasa (21/1/2025).

    Dalam laporan Al-Jazeera, IDF mengatakan sedang melakukan operasi militer penting di kota Tepi Barat tersebut.

    Operasi di Jenin tersebut bahkan telah diberi nama, “Operasi Tembok Besi”, menurut memo dari kantor perdana menteri Israel.

    IDF mengatakan ingin menindak dan memberantas milisi perlawanan bersenjata Palestina di kota tersebut.

    Sebagai catatan, operasi-operasi militer semacam ini adalah sesuatu yang telah IDF coba lakukan selama beberapa tahun dengan mengabaikan kewenangan Otoritas Palestina di Tepi Barat.

    Al Jazeera melaporkan, jumlah korban tewas akibat operasi militer IDF di Jenin ini telah meningkat.

    “Kami baru saja menerima informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina tentang korban dari serangan tentara Israel di Jenin. Jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya tujuh orang, dengan sekitar 35 orang lainnya terluka,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa.

    Pasukan keamanan Palestina berjaga di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. – Baku tembak meletus di Jenin di utara Tepi Barat yang diduduki pada tanggal 5 Desember antara militan dan pasukan keamanan Palestina menyusul pencurian kendaraan milik Otoritas Palestina, menurut wartawan AFP di kota tersebut. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

    Kerahkan Apache dan Lapis Baja

    Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kalau responden pertamanya merawat tujuh orang yang terluka oleh tembakan langsung pasukan Israel.

    Lembaga medis tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menghalangi akses mereka ke daerah tersebut.

    Sementara itu, Kamal Abu al-Rub, gubernur Jenin mengatakan serangan tentara Israel adalah “invasi kamp (pengungsi)”.

    “Itu terjadi dengan cepat, helikopter Apache di langit dan kendaraan militer Israel di mana-mana,” katanya kepada AFP.

    Smotrich: Operasi Jenin Bakal Intensif 

    Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Serangan militer, yang telah menewaskan tujuh warga Palestina, “akan menjadi operasi yang intens dan berkelanjutan”, kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.

    Ia mengatakan operasi itu akan menargetkan “elemen teroris dan pendukung mereka” untuk melindungi “pemukim” dan “permukiman” Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

    Netanyahu: Operasi Jenin untuk Basmi Proksi Iran

    Dalam sebuah unggahan di X, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militer di Jenin adalah “langkah lain menuju tercapainya … keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Ia juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tindakan Israel untuk membasmi “proksi Iran”.

    “Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas jangkauannya – baik di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, atau Yudea dan Samaria – dan upaya kami akan terus berlanjut,” kata Netanyahu, menggunakan nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk ke Tepi Barat yang diduduki.

    Alihkan Perang Gaza ke Tepi Barat

    Al Jazeera melaporkan, sebelum operasi militer IDF ini, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi mengatakan kalau militer Israel harus bersiap untuk operasi penting di seluruh Tepi Barat.

    “Jadi, sementara gencatan senjata diserukan di Gaza, inilah yang menjadi fokus dalam ranah keamanan Israel,” tulis laporan koresponden Al Jazeera menjelaskan kalau aroma perang Gaza telah berpindah ke Tepi Barat.

    Pengerahan pasukan militer besar-besaran ke Tepi Barat telah digembar-gemborkan oleh menteri pertahanan Israel, Israel Katz dalam beberapa waktu belakangan.

    Katz mengatakan kalau akan ada kehadiran tentara IDF yang signifikan di seluruh Tepi Barat dan mereka akan melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya.

    “Ini agak sulit dipercaya karena telah terjadi pengepungan di Tepi Barat yang diduduki selama perang di Gaza berlangsung,” tulis laporan AL Jazeera.

    Pasukan Israel Mendadak Blokade Gerbang Hebron, Tanda-Tanda Perang Gaza Pindah ke Tepi Barat

    Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan melakukan sejumlah manuver militer di wilayah Palestina, termasuk di Hebron, Tepi Barat.

    Manuver militer IDF ini sudah dilakukan menjelang pelaksanaan gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung mulai Minggu (19/1/2025),

    Militer Israel (IDF) mengklaim, langkah-langkah militer ini dilakukan di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai antisipasi pembebasan tahanan Palestina yang merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Di Gaza, Israel mengonsentrasikan pasukannya di seluruh perbatasan Jalur Gaza dengan pemukiman Yahudi Israel.

    Adapun di Tepi Barat, sumber-sumber Palestina mengatakan pasukan pendudukan Israel tiba-tiba menutup sebagian besar pintu masuk Hebron di selatan Tepi Barat dengan semen berbentuk kubus, Sabtu (18/1/2025).

    Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat.

    Kecemasan Israel di Tepi Barat

    Manuver ini dikhawatirkan menjadi indikasi kalau Israel berniat memindahkan perang dari Jalur Gaza ke Tepi Barat dengan pola pengepungan dan blokade yang mirip-mirip.

    Indikasi itu tergambar dari apa yang dilaporkan oleh Channel 13 Israel.

    “Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan pada pertemuan dengan pihak pemerintah kalau kesepakatan pertukaran sandera dapat berdampak negatif terhadap situasi keamanan di Tepi Barat,” kata laporan tersebut dikutip dari Khaberni, Sabtu.

    Dia melanjutkan: Dewan mini mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendukung keamanan di Tepi Barat, khususnya permukiman.

    Sejalan dengan genosida di Jalur Gaza, tentara pendudukan Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan para pemukim meningkatkan serangan mereka di sana, yang mengakibatkan 859 warga Palestina meninggal, sekitar 6.700 orang terluka, dan penangkapan 14.300 lainnya, menurut data resmi Palestina.

    Israel juga dilaporkan berniat mengintensifkan kembali operasi militer di Tepi Barat untuk kembali menangkapi warga-warga Palestina.

    Hal ini dilakukan sebagai ‘kompensasi’ atas pembebasan tahanan Palestina dalam kesepakatan pertukaran tahanan.

    Dengan kata lain, Israel tak mau ‘stok’ tahanan Palestina di penjara mereka berkurang drastis sebagai dampak kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Untuk itu, IDF bahkan berniat mengambil kendali keamanan yang selama ini dimiliki oleh Otoritas Palestina (PA).

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Legalitas PA Memudar 

    Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth juga melaporkan kalau pihak-pihak keamanan pendudukan Israel khawatir kalau kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas akan memperburuk situasi di Tepi Barat.

    Seperti diketahui, kesepatakan gencatan senjata di Jalur Gaza berisi sejumlah poin yang satu di antaranya adalah pembebasan banyak tahanan Palestina yang ada di penjara Israel.

    Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa masalah terbesar terletak pada penguatan posisi Hamas dengan mengorbankan Otoritas Palestina.

    “Meski mendapat serangan, Hamas menunjukkan ketabahan yang besar,” tulis ulasan Khaberni, mengutip laporan tersebut, Jumat (17/1/2025).

    Di Tepi Barat, entitas Palestina yang menjadi pihak otoritas pemerintahan adalah Otoritas Palestina (PA).

    Namun, legitimasi PA memudar seiring aksi repsresif mereka yang kian menjadi ke warga Palestina di Tepi Barat.

    Di sisi lain, Hamas, justru kian mendapat tempat karena pada kenyataannya jalan perjuangan mereka dianggap mampu menekan Israel, termasuk bisa membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Meski belakangan dilaporkan terjadi ‘Gencatan Senjata’ antara PA dan milisi perlawanan Palestina di Tepi Barat, khususnya di Jenin, konstalasi ini yang membuat Israel gerah dan mengancam PA akan mengambil alih kendali keamanan di Tepi Barat.

    Militer Israel (IDF) bahkan sudah melakukan pengeboman di Jenin, Tepi Barat, untuk pertama kalinya sejak PA mendapat kewenangan hukum sebagai pengendali Tepi Barat.

    Tentara Israel menyerbu kota Jenin di Tepi Barat dan mengerahkan alat berat untuk merusak infrastruktur jalan di kota ini dengan cara menggali jalan di kota tersebut, 5 Juli 2024. (Nedal Eshtayah/Anadolu Agency)

    Berniat Ubah Tepi Barat Menjadi Gaza

    Editorial media Israel berbahasa ibrani, Haaretz, Rabu (8/1/2025) lalu mengulas niat rezim Israel saat ini untuk mengubah wilayah Tepi Barat, Palestina, yang mereka duduki, menjadi puing-puing seperti Jalur Gaza.

    Niat itu satu di antaranya dilontarkan langsung Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich.

    Smotrich pada Senin kemarin mengatakan kalau Tepi Barat yang diduduki “harus terlihat seperti Jabalia di Gaza,”.

    Ancaman Smotrich itu mengacu pada kerusakan luas yang disebabkan Israel di daerah kantong yang terkepung yang diserang oleh tentara Israel yang didukung Amerika Serikat selama 15 bulan.

    Komentar yang menghasut itu muncul setelah tiga pemukim Israel tewas dan delapan lainnya terluka dalam operasi penembakan di dekat pemukiman ilegal Kedumim di Tepi Barat.

    Setidaknya dua warga Palestina menembaki mobil dan bus di luar pemukiman sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, menurut laporan.

    Smotrich, yang terkenal karena komentar genosida terhadap warga Palestina, mengatakan, “Funduq, Nablus, dan Jenin pasti terlihat seperti Jabalia,” mengacu pada wilayah Gaza utara.

    Pemandangan umum menunjukkan bangunan yang hancur di Gaza Utara, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat perbatasan Israel-Gaza, 11 November 2024. (tangkap layar/REUTERS/Amir Cohen)

    Jabalia mengalami kerusakan besar-besaran selama genosida dengan Israel menganggap semua yang ada di wilayah itu sebagai target, termasuk rumah sakit.

    Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 45.800 warga Palestina telah tewas, sekitar 11.000 orang hilang dan diyakini tertimbun reruntuhan.

    Di Tepi Barat, serangan Israel menewaskan 835 warga Palestina dan melukai 6.450 lainnya.

    Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ), dalam putusannya yang bersejarah, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, adalah melanggar hukum, beserta dengan rezim permukiman, aneksasi, dan penggunaan sumber daya alam yang terkait.

    Mahkamah tersebut menambahkan bahwa undang-undang dan tindakan Israel melanggar larangan internasional tentang segregasi rasial dan apartheid.

    Resolusi ini juga mengamanatkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya, membongkar permukimannya, memberikan ganti rugi penuh kepada korban Palestina, dan memfasilitasi pemulangan masyarakat terlantar.

    Para ahli PBB telah menyerukan  embargo senjata , diakhirinya semua kegiatan komersial lainnya yang dapat merugikan Palestina, dan sanksi yang ditargetkan, termasuk pembekuan aset, terhadap individu dan entitas Israel yang terlibat dalam pendudukan ilegal, segregasi rasial, dan kebijakan apartheid.

    Seorang orang tua warga Palestina memegang bendera Palestina saat berjalan di jalanan Jenin, Tepi Barat yang hancur karena agresi militer Israel di kota tersebut selama 10 hari berturut-turut. (rntv/tangkap layar)

    Netanyahu Setujui Operasi Ofensif dan Defensif Baru di Tepi Barat

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia menyetujui serangkaian operasi militer tambahan di Tepi Barat.

    Menurut kantor Netanyahu, operasi ini mencakup “tindakan ofensif dan defensif tambahan” di Tepi Barat, serta menangkap para pelaku operasi terhadap Israel dan membawa mereka ke pengadilan.

    Keputusan tersebut menyusul pertemuan Netanyahu pada 6 Januari dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Herzi Halevi.

    Otoritas Palestina (PA) tengah melancarkan operasi besar-besaran terhadap pejuang perlawanan di kamp pengungsi Jenin atas nama Israel

    Sebelumnya hari ini, Netanyahu berjanji akan melenyapkan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tiga pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Senin pagi.

    “Kami akan menemui para pembunuh, menyelesaikan masalah dengan mereka dan dengan mereka yang membantu mereka, dan tidak seorang pun akan lolos dari kami,” kata Netanyahu.

    Israel meningkatkan ukuran dan jumlah operasi militernya terhadap kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 45.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

    Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

    The Guardian mencatat bahwa ini adalah “operasi terbesar yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang didukung Barat tersebut dalam 30 tahun sejak dibentuk.”

    Setelah kunjungan baru-baru ini ke Jenin, The Guardian mengamati bahwa “Israel berharap dapat mendelegasikan pemberantasan aktivitas militan kepada otoritas yang berpusat di Ramallah, dan PA berusaha membuktikan bahwa mereka akan mampu menangani pemerintahan di Jalur Gaza ketika perang di sana berakhir.”

    Namun, penduduk kamp marah terhadap pasukan keamanan PA karena kolaborasi mereka dengan Israel melawan pejuang perlawanan lokal.

    “Sebagian besar pemuda ini merupakan bagian dari milisi ad hoc kecil yang hanya berafiliasi secara longgar dengan faksi tradisional Palestina, seperti  Fatah dan saingannya Hamas,” tambah surat kabar Inggris tersebut.

    Mariam, seorang warga kamp berusia 23 tahun, menyatakan, “Ini pada dasarnya adalah perang saudara, warga Palestina membunuh warga Palestina.”

    Warga semakin marah setelah seorang penembak jitu dari pasukan keamanan PA menembak dan membunuh mahasiswa jurnalisme berusia 22 tahun Shatha al-Sabbagh pada hari Sabtu.

    Di tengah kekerasan di Jenin, pemukim Yahudi Israel berharap bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mengizinkan mereka untuk secara resmi mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

    New York Times (NYT) melaporkan pada hari Senin bahwa “Beberapa pilihan staf Presiden terpilih Donald J. Trump telah meningkatkan harapan di antara para pemukim bahwa [aneksasi] dapat terjadi.”

    Anggota staf Trump, termasuk Menteri Pertahanan baru Pete Hegseth dan Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, telah mengunjungi permukiman Tepi Barat dan menyatakan dukungan kuat mereka terhadap permukiman tersebut dan Israel.

    “Tim Trump ada di sini, mereka melihat kenyataan, dan bagi saya, itu melegakan,” kata Israel Ganz, kepala dewan yang mengatur pemukiman Shiloh.

    Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Yahudi Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional dan harus dibongkar.

    Pasukan Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman ilegal bagi warga Yahudi Israel di tanah Palestina yang dicuri sejak saat itu.

     

    (oln/aja/khbrn/rntv*)