Category: Tribunnews.com Internasional

  • Hamas Kembali ke Jalanan setelah Perang dengan Israel, Pakar: Mereka Masih Ada, Netanyahu Gagal – Halaman all

    Hamas Kembali ke Jalanan setelah Perang dengan Israel, Pakar: Mereka Masih Ada, Netanyahu Gagal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Puluhan pejuang Hamas memenuhi jalanan di Jalur Gaza ketika mereka menyerahkan tiga sandera Israel kepada Palang Merah pada Minggu (19/1/2025), sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

    Mereka terlihat mengenakan balaclava dengan ikat kepala hijau yang menjadi ciri khas kelompok itu, di alun-alun Kota Gaza yang penuh sesak.

    Keesokan harinya, Wakil Menteri Dalam Negeri Hamas untuk wilayah tersebut, Mahmud Abu Watfah, muncul dan berkeliling di Kota Gaza.

    Ia menyatakan bahwa warga Gaza merayakan momen kemenangan.

    Mengutip France24, ketika Hamas kembali turun ke jalan, pasukan Israel mulai menarik diri dari wilayah yang padat penduduk tersebut.

    Israel mundur dengan meninggalkan kehancuran, tetapi Hamas tampaknya masih bertahan, bertentangan dengan tujuan awal Israel untuk menghancurkan kelompok itu sepenuhnya.

    “Ketika Anda menetapkan pemusnahan total sebagai tujuan, tetapi masih ada satu orang yang bertahan, itu sudah bisa dianggap sebagai kegagalan,” kata Yossi Mekelberg, seorang pakar Timur Tengah di Chatham House.

    Hal ini menjadi masalah bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang berjanji untuk menghancurkan Hamas.

    Hamas saat menyerahkan sandera Israel (Screenshot YouTube Sky News)

    “Mereka (Hamas) berada di bawah serangan paling dahsyat yang pernah dialami oleh organisasi semacam itu, tetapi mereka masih ada dan terus merekrut,” ujar Mekelberg.

    Israel berhasil menghancurkan struktur Hamas dan membunuh banyak pemimpin utamanya, termasuk Ismail Haniyeh dan penggantinya, Yahya Sinwar.

    Namun, Mekelberg memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kondisi keseluruhan Hamas.

    Ia mengakui bahwa meskipun Hamas menderita kerugian besar, mereka tetap ada dengan segala simbol mereka, seperti ikat kepala dan topeng.

    Muhammad Shehada, dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan bahwa Israel secara khusus menargetkan pegawai negeri, polisi, dan menteri sebagai bagian dari upayanya untuk melemahkan kemampuan pemerintahan Hamas.

    “Kehadiran berkelanjutan dari para pejabat dan pasukan Hamas ini menjadi simbol perlawanan, menunjukkan bahwa mereka tetap beroperasi meskipun ada serangan besar-besaran,” katanya.

    Pada Senin (20/1/2025), Hamas menggambarkan diri mereka sebagai pemenang karena berhasil bertahan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyatakan:

    “Gaza, dengan rakyatnya yang hebat dan ketangguhannya, akan bangkit kembali untuk membangun apa yang telah dihancurkan oleh penjajah, dan akan terus berada di jalur perlawanan hingga pendudukan dikalahkan.”

    Gencatan senjata masih dalam tahap awal, dan banyak pertanyaan masih tersisa mengenai masa depan Jalur Gaza dan Hamas.

    Michael Horowitz, analis Timur Tengah dari konsultan keamanan Le Beck mengatakan, Hamas telah menunjukkan kekuatannya baik untuk menghadapi para pesaing di internal Palestina maupun untuk menunjukkan kepada Israel bahwa setiap putaran pertempuran tidak akan mengubah keadaan.

    Menurut Horowitz, Hamas tidak dikalahkan karena satu alasan utama: Israel tidak berusaha menggantikan Hamas sebagai entitas pemerintahan di Gaza.

    Netanyahu telah berulang kali menegaskan bahwa Otoritas Palestina (PA) yang berpusat di Ramallah tidak memiliki peran di Jalur Gaza.

    “Visi yang hanya berfokus pada keamanan ini membuat Israel terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang,” tambah Horowitz.

    Eva Koulouriotis, analis independen Timur Tengah, mengatakan bahwa Hamas mempertahankan popularitas yang luar biasa di Gaza.

    “Sementara itu, upaya untuk membangun dukungan bagi Otoritas Palestina dan menolak kekuasaan Hamas telah gagal,” ujarnya.

    Suasana Rafah, Gaza, setelah gencatan senjata (Screenshot YouTube Sky News)

    Kehancuran yang disebabkan oleh perang memang memicu kebencian terhadap Hamas di kalangan warga Gaza, kata Shehada, namun banyak yang merasa terbelah.

    “Orang-orang juga merasa bangga bahwa sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, mampu menentang kekuatan militer Israel,” ujarnya.

    Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas melaporkan lebih dari 47.100 orang tewas, mayoritas warga sipil.

    Horowitz mengatakan bahwa skala kehancuran tersebut adalah yang terburuk dalam beberapa pertempuran terakhir.

    Namun pada akhirnya, menurut Mekelberg, kampanye militer Israel tidak menangani akar penyebab konflik.

    Ia mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa gencatan senjata ini harus menjadi langkah pertama menuju penyelesaian politik jangka panjang antara Israel dan Palestina.

    “Hanya dengan cara itulah Israel dapat menciptakan jarak antara Hamas dan seluruh rakyat Palestina,” ujar Mekelberg.

    Hamas Berpatroli dan Mengawas Bantuan Kemanusiaan yang Memasuki Gaza

    Beberapa hari setelah gencatan senjata, Hamas yang berbulan-bulan sebelumnya tidak terlihat di jalanan karena serangan udara Israel, masih memenuhi jalan-jalan di Gaza.

    Mereka mengawasi pembersihan puing-puing, dan menjaga konvoi bantuan.

    Menurut laporan Reuters, pemerintahan Hamas di Gaza bergerak cepat untuk memulihkan keamanan, mencegah penjarahan, dan mulai memulihkan layanan dasar di beberapa bagian wilayah tersebut, yang sebagian besar telah berubah menjadi tanah kosong akibat serangan Israel.

    Reuters mewawancarai lebih dari belasan penduduk, pejabat, diplomat regional, dan pakar keamanan.

    Mereka semua menyatakan bahwa meskipun Israel bertekad untuk menghancurkan Hamas, kelompok tersebut tetap memegang kendali yang kuat di Gaza.

    Hamas tidak hanya mengendalikan pasukan keamanan di Gaza, tetapi juga mengelola kementerian dan lembaga pemerintahan, membayar gaji karyawan, serta berkoordinasi dengan LSM internasional, kata mereka.

    Pada hari Selasa (21/1/2025), polisi dan anggota bersenjata Hamas ditempatkan di berbagai lingkungan di seluruh Jalur Gaza.

    “Kami ingin mencegah segala bentuk kekosongan keamanan,” kata Ismail Al-Thawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza yang dikelola Hamas.

    Ia juga menambahkan bahwa sekitar 700 polisi ditugaskan untuk melindungi konvoi bantuan, dan tidak ada satu truk pun yang dijarah sejak hari Minggu (19/1/2025).

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Aplikasi Koin Jagat Mulai Ada di Bangkok, Kepolisian Thailand Beri Peringatan Keras – Halaman all

    Aplikasi Koin Jagat Mulai Ada di Bangkok, Kepolisian Thailand Beri Peringatan Keras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Geger dan viralnya aplikasi Jagat Coin atau Koin Jagat buatan Indonesia kini mulai merambah ke negara tetangga Thailand.

    Hal ini terjadi setelah viralnya aplikasi kontroversial tersebut yang kini mulai merambat hingga ke Bangkok, Thailand.

    Pasalnya, kontroversi aplikasi tersebut berujung kepada vandalisme sejumlah fasilitas publik di Indonesia, Kepolisian Thailand pun tak mau berdiam diri.

    Hal ini diutarakan oleh Kepolisian Thailand pada Rabu (23/1/2025) dalam rilisnya yang dibagikan ke media.

    Dikutip dari Bangkok Post, Kepolisian Thailand telah memperingatkan pengguna aplikasi tersebut bahwa mereka bisa ditangkap dengan tuduhan pelanggaran dan membahayakan keselamatan pribadi saat berburu Jagat coin.

    Peringatan ini dikeluarkan oleh Komisaris Biro Penyidikan Kejahatan Siber, Trairong Phiwpan.

    Ia mengatakan, pengguna Jagat Coin yang mencoba mencari koin fisik untuk hadiah uang tunai akan melanggar peraturan Thailand dengan memasuki properti orang lain secara ilegal. 

    Pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga 100.000 baht atau setara Rp 47,9 Juta.

    Trairong juga memperingatkan risiko bagi pengguna aplikasi Koin Jagat karena mereka secara tidak sadar membagikan data pribadi dan lokasi mereka, yang bisa diakses oleh para penjahat.

    Peringatan ini dikeluarkan setelah adanya keluhan bahwa beberapa pengguna aplikasi yang berburu Koin Jagat fisik menggunakan teknologi augmented reality tersebut telah melanggar properti pribadi dan meninggalkan tumpukan sampah di tempat umum.

    Keonaran itu terjadi setelah para pengguna Jagat Coin melakukan penggalian secara ilegal guna mencari koin yang bisa mereka gunakan untuk menebus hadiah uang tunai dari 500 hingga 200.000 baht.

    Peringatan keras serupa juga diserukan oleh Wakil Kepala Divisi Patroli dan Operasi Khusus (PSD), Wasuthep Jai-in.

    Wasuthep menyarankan agar orang berhenti menggunakan aplikasi berburu Koin Jagat tersebut. 

    Ia mengatakan hadiah dari aplikasi tersebut diduga berasal dari akun-akun kriminal dan penerimanya mungkin akan menghadapi penyelidikan terkait pencucian uang.

    Ia menyebutkan, aplikasi ini berasal dari Indonesia dan dioperasikan oleh 17 warga negara asing yang berbasis di Indonesia, Singapura, dan Vietnam.

    Koin Jagat mulai diluncurkan di Thailand pada 15 Januari lalu dengan koin fisik yang dilaporkan disembunyikan di Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, dan Phuket.

    Kepolisian Thailand juga mengatakan, mereka sedang mencari orang yang pertama kali menempatkan koin fisik tersebut, tambahnya.

    Komandan PSD, Brigjen Worawit Yanachinda, telah memerintahkan peningkatan patroli untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pemburu Jagat coin dan kemungkinan kejahatan terhadap mereka.

    Ia juga memperingatkan bahwa pemburu koin muda yang pergi ke lokasi yang direkomendasikan pada malam hari bisa saja diserang oleh para penjahat.

    Worawit mengatakan, pihaknya juga siap memberantas kampanye pencarian koin di Thailand yang awalnya direncanakan akan berlangsung selama 30 hari tersebut.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Tiongkok Klaim Trump Terlalu Intervensi ByteDance usai Minta 50 Persen Saham Diserahkan ke AS – Halaman all

    Tiongkok Klaim Trump Terlalu Intervensi ByteDance usai Minta 50 Persen Saham Diserahkan ke AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda larangan terhadap TikTok memberikan kabar baik bagi lebih dari 170 juta pengguna aplikasi ini di Amerika Serikat.

    Akan tetapi, langkah Trump justru mendapatkan respons yang kurang positif dari Tiongkok, tempat di mana perusahaan induk TikTok, ByteDance, berlokasi.

    Trump mengusulkan agar TikTok tidak ditutup di AS, ByteDance harus menyerahkan 50 persen sahamnya kepada perusahaan AS.

    Selain itu, Trump menekankan bahwa tarif pada barang-barang Tiongkok di AS mungkin akan bergantung pada persetujuan Beijing terhadap kesepakatan potensial terkait TikTok.

    Kementerian Luar Negeri Tiongkok segera merespons hal ini.

    Beijing menegaskan bahwa “operasi dan akuisisi perusahaan” harus diputuskan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Tiongkok.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menyatakan pada Selasa (21/1/2025) AS seharusnya menciptakan “lingkungan bisnis yang terbuka, adil, jujur, dan tidak diskriminatif” bagi perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia.

    Perintah Eksekutif Trump

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda pelaksanaan larangan hukum terhadap TikTok selama 75 hari.

    Perintah Eksekutif Trump ditanda tangani beberapa jam setelah pelantikannya pada Senin (20/1/2025).

    Langkah ini memberikan TikTok kesempatan untuk kembali online setelah sempat terhenti lebih dari 12 jam pada akhir pekan sebelumnya.

    Trump membuka peluang bagi perusahaan AS membeli 50 persen saham TikTok dan menjalankannya sebagai usaha patungan dengan ByteDance.

    Meskipun hal ini bisa meredakan ketegangan terkait masalah keamanan nasional, belum jelas apakah anggota parlemen AS atau TikTok akan menerima pengaturan ini.

    Dalam sebuah pernyataan di Ruang Oval, Trump menyebutkan bahwa jika kesepakatan dengan TikTok tidak tercapai, tarif hingga 100 persen bisa dikenakan pada barang-barang Tiongkok.

    “Kami akan mengenakan tarif pada Tiongkok jika mereka tidak menyetujui kesepakatan ini,” katanya.

    Reaksi Keras dari Tiongkok

    Usulan Trump tentang pengalihan 50 persen saham TikTok mendapat reaksi keras di Tiongkok.

    Di platform Weibo, banyak pengguna yang mengecam langkah ini sebagai bentuk “perampokan”.

    Salah satu komentar populer bahkan menyarankan, “Apple dan Tesla juga harus menyerahkan 50 persen saham mereka kepada perusahaan Tiongkok.”

    Beberapa pengguna juga mengkritik konsep kesepakatan ini.

    Sejumlah reaksi merujuk pada perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya seperti Nvidia, dan menilai pengaturan tersebut tidak adil.

    “China tidak akan membiarkan ByteDance bertekuk lutut,” tulis satu komentar.

    Komentar itu tampaknya menegaskan bahwa meskipun TikTok mengalihkan sebagian sahamnya, hal ini tetap dianggap merugikan pihak Tiongkok.

    TikTok, yang tidak beroperasi di Tiongkok, memiliki aplikasi saudara bernama Douyin yang sangat populer di negara tersebut.

    Media nasional Tiongkok, seperti Global Times, mengkritik campur tangan politik AS terhadap TikTok.

    Mereka menyatakan bahwa tindakan ini lebih merugikan masyarakat Amerika daripada Tiongkok.

    Mereka berpendapat bahwa banyak orang di AS yang bergantung pada TikTok untuk mencari nafkah.

    Pertemuan Xi Jinping dan Trump: Perdagangan dan TikTok

    Meski masa depan TikTok masih penuh ketidakpastian, baik AS maupun Tiongkok menunjukkan niat untuk berdialog.

    Dalam panggilan telepon dengan Trump pada Jumat (17/1/2025), Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan pentingnya “titik awal baru” dalam hubungan AS-Tiongkok.

    Xi bahkan mengutus Wakil Presiden Han Zheng untuk hadir di pelantikan Trump, menunjukkan tingkat diplomasi tinggi dari Beijing.

    Tantangan Hukum dari Tiongkok

    Beijing sebelumnya menyatakan bahwa mereka memiliki hak hukum untuk memblokir setiap transaksi yang melibatkan TikTok, mengingat penjualan atau divestasi ini dapat melibatkan “ekspor teknologi”, yang mengacu pada algoritma yang menjadi kunci sukses TikTok.

    Sementara itu, CEO Tesla, Elon Musk, yang merupakan sekutu Trump, turut memberikan komentar mengenai masa depan TikTok.

    Musk, yang menentang pelarangan TikTok, menyarankan agar kebijakan tersebut perlu diubah untuk menghindari ketidakseimbangan antara platform AS dan Tiongkok.

    Musk juga mengisyaratkan kemungkinan penjualan sebagian aplikasi TikTok kepada perusahaan seperti X milik Musk, yang tidak tersedia di Tiongkok karena pembatasan ketat dari pemerintah Beijing.

    “Saya telah lama menentang pelarangan TikTok, karena bertentangan dengan kebebasan berbicara,” tulis Musk.

    “Namun, ketidakseimbangan antara TikTok di AS dan X di Tiongkok perlu diubah.”

    Dengan situasi yang terus berkembang ini, masa depan TikTok dan hubungan antara AS dan Tiongkok masih penuh ketidakpastian.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Populer Internasional: Komandan IDF Mengundurkan Diri – Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi – Halaman all

    Populer Internasional: Komandan IDF Mengundurkan Diri – Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

    Komandan IDF mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas kegagalan serangan 7 Oktober 2023.

    Kini, meski Israel dan Hamas sepakat untuk gencatan senjata, kekerasan berpindah ke Jenin, Tepi Barat.

    Dunia pun seakan terbalik karena Israel malah mewajibkan Otoritas Palestina untuk membayar kompensasi ke pemukim Israel dari uang rakyat Palestina.

    Selengkapnya, berikut berita populer Internasional dalam 24 jam terakhir.

    1. Komandan IDF Herzi Halevi Mengundurkan Diri, Merasa Tanggung Jawab atas Kegagalan Serangan 7 Oktober

    Panglima Israel Herzi Halevi terlihat pada 13 Februari 2024 (IDF)

    Komandan Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF), Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (21/1/2025).

    Alasan pengunduran dirinya adalah kegagalan militer dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Anadolu Ajansi melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan resmi, Halevi mengungkapkan, ia akan mengundurkan diri pada 6 Maret 2025.

    Itu artinya sekitar 10 bulan lebih cepat dari masa jabatan standar yang biasanya dijalani oleh Kepala Staf IDF, yaitu tiga tahun.

    Halevi mengatakan, ia merasa bertanggung jawab atas kegagalan militer tersebut.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Medan Perang Baru Israel Setelah Gaza: Jenin dan Tepi Barat

    “Atas arahan Kabinet Keamanan, IDF, ISA, dan Kepolisian Israel hari ini telah memulai operasi militer untuk mengalahkan terorisme di Jenin.”

    Demikian sepenggal pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip dari JPost, Rabu (22/1/2025).

    Pernyataan Netanyahu itu muncul setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    Setelah 15 Bulan Israel Bombardir Gaza

    Militer Israel telah berperang di berbagai front selama lima belas bulan.

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi pemicu bagi kelompok-kelompok lain seperti Hizbullah untuk berperang melawan Israel. 

    Perang ini telah berkembang secara bertahap.

    Menurut media Israel Jerussalem Post, awalnya Tepi Barat tidak dianggap sebagai garis depan utama perang. 

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas

    Pejuang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS berjaga di Lapangan Al-Naeem, di Raqqa, Suriah, Senin, 7 Februari 2022. (Aawsat)

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyerahkan wilayah di timur laut Suriah saat serangan yang didukung Turki memanas.

    SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi ancaman dari pemerintah HTS di Damaskus dan SNA yang didukung Turki.

    Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi yang didukung AS telah menarik diri dari beberapa kota Arab di Suriah timur, sumber di daerah tersebut mengatakan kepada The National, sebagai tanggapan atas tekanan militer dari faksi penguasa baru Suriah di Damaskus dan militan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki di utara negara itu.

    Selama hari terakhir, militan dari SDF telah mundur dari empat kota mayoritas Arab di Sungai Efrat di provinsi Raqqa dan Deir Ezzor, kata seorang pejabat kelompok kepada The National .

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Dunia Terbalik, Israel Wajibkan PA Bayar Kompensasi ke Pemukim Israel dari Uang Rakyat Palestina

    Israel kembali mempertontonkan sikap dan aksi kolonialisme mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang mereka duduki.

    Berstatus sebagai pihak pendudukan, Israel justru mewajibkan pihak Palestina untuk membayar kompensasi ke warga Israel yang menjadi korban serangan warga Palestina.

    Sebagai catatan, Israel memilih diksi ‘teror dan terorisme’ terhadap aksi-aksi perlawanan yang dilakukan warga dan gerakan perlawanan Palestina.

    Aksi perlawanan Palestina ini diketahui muncul dari sikap dan aturan-aturan yang mereka nilai menindas di tanah mereka sendiri oleh pendudukan Israel dan para pemukim Yahudi mereka.

    Seperti istiah dunia terbalik, orang Palestina merasa diperas di tanah sendiri oleh Israel yang notabenenya adalah pihak pendudukan.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Shadow Unit: Pasukan Misterius Al-Qassam yang Dianggap ‘Cepat Hilang’, Tugas Jaga Tahanan Israel – Halaman all

    Shadow Unit: Pasukan Misterius Al-Qassam yang Dianggap ‘Cepat Hilang’, Tugas Jaga Tahanan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, sekali lagi menjadi sorotan setelah keterlibatannya dalam pertukaran tiga tahanan wanita Israel pada Minggu lalu.

    Operasi ini adalah bagian dari tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Yang menjadi sorotan yakni penampakan pasukan Al-Qassam yang dianggap misterius lantaran cepat menghilang usai selesainya pertukaran tahanan.

    Para pasukan ‘misterius’ tersebut disinyalir bernama Shadow Unit.

    Hal ini pun memicu perhatian di platform media sosial.

    Warganet pun menyoroti seragam hitam khas yang dikenakan oleh salah satu anggota unit Al-Qassam.

    Di mana sangat kontras dengan pakaian militer yang dikenakan oleh sisa pejuang Al-Qassam.

    Menurut laporan media dan komentar di media sosial, Shadow Unit dikenal karena tingginya pelatihan militer dan psikologis, dengan keterampilan yang luar biasa dalam diam dan mobilitas.

    Beberapa komentator mencatat bahwa unit tersebut bertanggung jawab untuk melindungi tahanan Israel di Gaza.

    Namun, banyak rincian seputar operasi unit tetap diselimuti kerahasiaan.

    Brigade Al-Qassam menjaga kerahasiaan penuh karena sifat sensitif dari tugas-tugasnya.

    Misteri ini telah mendorong banyak pertanyaan tentang bagaimana Shadow Unit Al-Qassam berhasil melindungi para tahanan dan sifat operasinya.

    Terdapat pertanyaan tentang pekerjaan Unit Bayangan tersebut:

    “Siapa yang dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk bagaimana mereka menjaga tahanan perempuan tetap aman dan dalam kondisi murni seperti itu” 

    “Bagaimana tentara Unit Bayangan mempertahankan penampilan militer mereka yang sempurna setelah pertukaran? Dan di mana mereka menyimpan mayat tahanan yang menjadi sasaran serangan udara Israel?” mengutip Al Mayadeen.

    “Bayangkan saat pertukaran tahanan, badan-badan intelijen dunia kagum pada Unit Bayangan (Shadow Unit), mencoba untuk mencari tahu bagaimana manusia normal dapat bertahan, menentang hukum alam, dan menjaga tahanan mereka tetap aman sepanjang pembantaian ini.”

    Pembantaian yang dimaksud yakni serangan pihak Israel yang menewaskan tawanan Israel sendiri.

    Blogger percaya bahwa keberhasilan Unit Bayangan dalam menyembunyikan para tahanan dan mengelola pertukaran tahanan mewakili kemenangan media dan taktis bagi Hamas.

    Dan hal itu dapat semakin meningkatkan posisinya dalam opini publik Palestina.

    Menurut beberapa pengikut, Shadow Unit akan terus menjadi topik yang menarik dan belajar di bidang intelijen dan operasi khusus karena sifat unik dari pekerjaannya dan kemampuannya untuk beroperasi dalam kondisi yang sangat menantang.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Netanyahu: Israel Tak Mau Otoritas Palestina Kelola Penyeberangan Rafah di Gaza Selatan – Halaman all

    Netanyahu: Israel Tak Mau Otoritas Palestina Kelola Penyeberangan Rafah di Gaza Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Otoritas Palestina (PA) tidak akan mengontrol penyeberangan Rafah di Jalur Gaza selatan.

    Kantor Netanyahu mengatakan, menurut perjanjian Israel-Hamas di Jalur Gaza, tentara Israel mengepung penyeberangan Rafah dan tidak mengizinkan siapa pun menyeberang tanpa persetujuannya.

    “Berdasarkan perjanjian tersebut, pasukan militer Israel mengepung persimpangan tersebut, dan tidak ada seorang pun yang boleh melewatinya tanpa pengawasan, pengawasan, dan persetujuan sebelumnya dari tentara Israel,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya, Rabu (22/1/2025).

    Pernyataan tersebut mengindikasikan pengelolaan teknis akan dilakukan oleh penduduk Gaza yang tidak berafiliasi dengan gerakan Hamas dan di bawah pengawasan Badan Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet).

    “Manajemen teknis di dalam penyeberangan dilakukan oleh warga Gaza yang bukan dari Hamas, dan mereka harus diperiksa oleh Dinas Keamanan Umum (Shin Bet),” lanjutnya.

    Sementara itu, peran Otoritas Palestina akan dibatasi hanya pada stempel paspor di penyeberangan Rafah.

    Kantor Netanyahu mengatakan hal ini sesuai dengan pengaturan internasional dan merupakan satu-satunya stempel yang memungkinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza untuk masuk atau diserap ke negara lain.

    “Pengaturan ini sudah benar untuk tahap pertama perjanjian (gencatan senjata) dan akan dievaluasi nanti,” kata kantor Netanyahu.

    Kantor Netanyahu mengatakan pasukan Uni Eropa akan mengawasi karyawan Palestina yang bertugas di penyeberangan Rafah.

    Baik Otoritas Palestina maupun Mesir tidak segera mengomentari pernyataan tersebut.

    Beberapa hari yang lalu, kepresidenan Palestina mengumumkan selesainya persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di Jalur Gaza.

    Sementara sebuah laporan Israel mengungkapkan PA telah mempresentasikan rencana untuk mengelola Jalur Gaza untuk sementara waktu bekerja sama dengan pihak-pihak Arab dan internasional.

    Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan kepresidenan Palestina menekankan perlunya gencatan senjata dan penarikan penuh Israel dari Gaza dan Negara Palestina memikul tanggung jawabnya di Jalur Gaza.

    “Negara Palestina memiliki yurisdiksi hukum dan politik atas Gaza, seperti wilayah pendudukan Palestina lainnya di Tepi Barat dan Yerusalem,” bunyi pernyataan Kepresidenan Palestina, seperti diberitakan Al Arabiya.

    “Pemerintah Palestina telah menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuhnya di Jalur Gaza,” tegasnya.

    Pernyataan kantor Netanyahu bermaksud agar militer Israel tetap berada di penyeberangan Rafah, yang bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata, di mana Israel harus menarik pasukannya secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.916 jiwa dan 110.760 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Senin (20/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim ada 101 tahanan yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 tahanan dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas dijadwalkan akan kembali melakukan pertukaran tahanan pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan Israel dengan 120 tahanan Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Sebentar Lagi Harus Angkat Kaki dari Lebanon, Israel Makin Sibuk Berburu Senjata Hizbullah – Halaman all

    Sebentar Lagi Harus Angkat Kaki dari Lebanon, Israel Makin Sibuk Berburu Senjata Hizbullah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menjelang penarikan mundur dari wilayah Lebanon, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan makin sibuk mencari dan membongkar infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan.

    Penarikan mundur itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi Israel dalam perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah.

    IDF berusaha menemukan senjata dan infrastruktur pertahanan Hizbullah yang belum diketahui pasukan Israel.

    Dikutip dari Maariv, seorang juru bicara IDF pada hari Rabu, (22/1/2024), menyebut ada banyak senjata yang ditemukan saat operasi di Gunung Dov oleh Brigade Gunung Israel.

    Wilayah itu berada di utara kawasan pertanian Sheeba yang kerap menjadi tempat Hizbullah melancarkan serangan.

    IDF disebut kesulitan melacak pergerakan Hizbullah karena wilayah itu memiliki medan yang menyulitkan. Di sana terdapat batu-batu besar, vegetasi lebat, dan terkadang kabut turun menghalangi pandangan.

    Menurut juru bicara itu, IDF mendapati peluncur senjata antitank, peluncur roket, senapan mesin, alat pembidik, dan rudal yang diarahkan ke Israel.Semua senjata itu disita IDF.

    IDF berupaya mencegah Hizbullah kembali bangkit dan menguat di Gunung Dov.

    Adapun gencatan senjata 60 hari antara Israel dan Hizbullah akan berakhir hari Senin pekan depan.

    IDF dilaporkan bersiap menarik personelnya. Namun, pejabat Israel belum resmi memberikan perintah penarikan.

    Pasukan Israel (IDF) dari Divisi Lapis Baja melancarkan agresi militer di Lebanon Selatan. (Khaberni)

    Gencatan senjata Israel-Hizbullah

    Israel dan Hizbullah telah menyepakati gencatan senjata selama 60 hari yang berlaku sejak tanggal 27 November 2024.

    Pejuang Hizbullah diharuskan mundur 40 km dari perbatasan Israel-Lebanon, sedangkan pasukan Israel harus mundur dari wilayah Lebanon.

    Dalam perjanjian itu, disepakati per 26 Januari nanti, satu-satunya kelompok bersenjata yang boleh berada di selatan Sungai Litani adalah tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB.

    Israel dan Hizbullah sudah berulang kali menuduh satu sama lain telah melanggar perjanjian gencatan senjata.

    “Jika Hizbullah tidak mundur dari Sungai Litani, tidak ada perjanjian,” kata Menteri Pertahanan Israel Katz dikutip dari CNN.

    “Israel berusaha mempertahankan perjanjian di Lebanon dan akan terus menegakkan sepenuhnya dan tanpa kompromi untuk memastikan kembalinya warga di utara Israel rumah mereka dengan aman.”

    Di sisi lain, Hizbullah mengklaim kesabaran mereka bisa habis karena pelanggaran yang dilakukan Israel.

    “Kesabaran kami mungkin habis dan ketika kami memutuskan bertindak, kalian akan segera melihatnya,” ujar Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem  dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami berkata bahwa kami memberikan kesempatan untuk mencegah pelanggaran oleh Israel, menerapkan perjanjian itu, dan bersikap sabar. Ini tidak berarti bahwa kami akan sabar selama 60 hari, tidak juga berarti kami akan sabar selama kurang dari 60 hari atau lebih.”

    Setelah gencatan senjata disepakati, Israel sudah banyak melancarkan operasi di Lebanon selatan, sedangkan Hizbullah menyerang wilayah yang diduduki Israel setelah menyinggung pelanggaran oleh Israel.

    Senjata Hizbullah terancam jatuh ke tangan tentara Lebanon

    Senjata, fasilitas militer, dan terowongan milik Hizbullah terancam jatuh ke tangan tentara Lebanon.

    Hal itu berkaitan dengan perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel.

    Utusan Khusus Amerika Serikat (AS), Amos Hochstein, mengatakan tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan.

    “Pengerahan tentara Lebanon ke Lebanon selatan akan dilakukan dan Israel akan mundur ke Garis Biru ketika masa gencatan senjata berakhir tanggal 27 Januari,” kata Hochstein saat rapat di Lebanon, dikutip dari Maariv yang mengutip Al Awsat beberapa waktu lalu.

    “Makna perjanjian ini ialah bahwa satu-satunya entitas yang memiliki senjata di Lebanon adalah negara dan akan melarang partai dan milisi di Lebanon memiliki senjata.”

    Hochstein menegaskan perjanjian itu akan berlaku di seluruh wilayah Lebanon tanpa terkecuali.

    Dia menyebut ambiguitas dalam tafsir klausul perjanjian yang hanya terbatas di area selatan Sungai Litani itu tidak cocok dan bertentangan dengan apa yang tertulis dalam perjanjian.

    Lalu, utusan AS itu menjelaskan, senjata, fasilitas militer, dan terowongan Hizbullah harus dimiliki oleh tentara Lebanon. Dia berujar aset-aset itu sebaiknya dihancurkan.

  • Bos Intel Israel Temui Jenderal Mesir, Perlintasan Rafah Disebut Bakal Dikontrol Otoritas Palestina – Halaman all

    Bos Intel Israel Temui Jenderal Mesir, Perlintasan Rafah Disebut Bakal Dikontrol Otoritas Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Dinas Intelijen Israel (Mossad) Dedi Barnea dan Kepala Dinas Keamanan Israel (Shin Bet) Ronen Bar pergi ke Kota Kairo, Mesir, guna membahas penerapan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Di sana Barnea dan Bar menggelar pembicaraan dengan Kepala Dinas Intelijen Mesir (GIS) Mayjen Hassan Mahmoud Rashad.

    Surat kabar Asharq Al Awsat mengklaim kedua belah pihak sudah sepakat mengenai nasib perlintasan Rafah yang berada di perbatasan Mesir dan Gaza.

    Perlintasan itu disebut akan dikontrol oleh Otoritas Palestina di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, belum diputuskan tanggal berapa perlintasan itu akan dibuka agar bantuan bisa masuk ke Gaza.

    Lalu, narasumber yang didapatkan media itu menyebut ada perbedaan pendapat dalam rapat antara pejabat Israel dan Mesir itu tentang Koridor Philadelphi. Meski demikian, disebutkan bahwa perbedaan itu perihal “teknis dan logistik dan akan terselesaikan”.

    Israel disebut mengusulkan penarikan sebagian pasukannya dari koridor itu. Di sisi lain, Mesir menolaknya dan bersikeras meminta penarikan mundur sepenuhnya, sama seperti sebelum perang.

    Kantor Perdana Menteri Israel membantah laporan mengenai perlintasan Rafah.

    “Laporan itu tidak benar meskipun Otoritas Palestina berupaya membuat kesan palsu bahwa pihaknya mengotrol perlintasa itu,” kata kantor tersebut.

    “Menurut perjanjian, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengelilingi perlintasan itu dan tidak ada yang bisa melewatinya tanpa pengawasan dan izin sebelumnya dari IDF dan Shin Bet.”

    Kantor itu berujar manajemen teknis tentang perlintasan itu dijalankan oleh pihak Gaza yang bukan anggota Hamas dan orang-orang yang mengatur pelayanan masyarakat di Gaza sejak perang meletus.

    “Pengawasannya atas kerja mereka dijalankan oleh pasukan internasional EUBAM (Misi Bantuan Eropa Eropa di Perlintasan Rafah).”

    “Satu-satunya keterlibatan praktis Otoritas Palestina adalah cap paspor, yang menurut perjanjian internasional menjadi satu-satunya yang memungkinkan warga Gazal pergi atau masuk negara lain.”

    Kata kantor itu, keputusan mengenai pengoperasian perlintasan Rafah akan segera dibuat.

    “Dari sudut pandang Israel, yang penting ialah bahwa IDF mengamankan perlintasan itu sehingga tidak ada yang bisa datang dan pergi tanpa pemeriksaan oleh Israel.”

    Media Israel Maariv menyebut pembicaraan Israel dengan Masir amatlah penting untuk menangani masalah keamanan dan pengawasan di perlintasan Rafah.

    Seorang narasumber keamanan Israel mengatakan langkah itu krusial dalam penerapan kesepakatan pembebasan sandera.

    Sementara itu, tempo hari Presiden Amerika Serikat (AS) mengaku ragu bahwa tiga tahap gencatan senjata di Gaza bisa diterapkan sepenuhnya.

    “Saya tidak yakin,” kata Trump.

    “Ini bukan perang kita, ini perang mereka. Saya sendiri tidak yakin, tetapi pihak lain sangat lemah.”

    Mengenai masa depan pemerintahan di Gaza, Trump hanya berkata, “Sudah kelas tidak mungkin membawa kembali orang-orang yang pernah ada di sana sebelumnya. Kebanyakan dari mereka sudah meninggal.”

     

     

  • Perang Berkobar di Jenin: 7 Tentara IDF Kena Ledakan, Israel Mau Tutup Tepi Barat Sepenuhnya – Halaman all

    Perang Berkobar di Jenin: 7 Tentara IDF Kena Ledakan, Israel Mau Tutup Tepi Barat Sepenuhnya – Halaman all

    Perang Berkobar di Jenin: 7 Tentara IDF Kena Ledakan, Israel Mau Tutup Tepi Barat Sepenuhnya

     

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan pendudukan Israel (IDF) melanjutkan agresi mereka terhadap kota Jenin di Tepi Barat untuk hari kedua penyerbuan, Rabu (22/1/2025).

    Agresi militer IDF bertajuk ‘Operasi Tembok Besi’ ini mendapat perlawanan sengit dari kelompok milisi perlawanan Palestina yang menimbulkan berkobarnya perang di Tepi Barat.

    Laporan media Ibrani pada  Selasa (21/1) malam mengungkapkan rincian ledakan yang menyasar pasukan IDF.

    “Ledakan alat peledak berat terjadi di daerah Talat al-Ghabz di sekitar kamp Jenin. Sekitar 7 tentara Israel terluka dalam ledakan tersebut, dan kondisi 4 orang yang terluka tergolong serius,” kata laporan itu dikutip Khaberni, Rabu.

    Laporan menambahkan, pasukan IDF korban luka ledakan dipindahkan dengan helikopter ke Rumah Sakit Rambam.

    Kendaraan militer pasukan Israel (IDF) dalam operasi penyerbuan besar-besaran di Kota Jenin, Tepi Barat, Rabu (21/1/2025).

    Mau Tutup Tepi Barat Sepenuhnya

    Terkait peperangan yang berkobar, narasumber yang dikutip Khaberni, mengatakan kalau ratusan warga Yerusalem menerima pesan telepon dari nomor Israel.

    Pesan itu meminta mereka meninggalkan lingkungan di wilayah utara Yerusalem di Tepi Barat yang diduduki.

    “Sumber tersebut melaporkan bahwa pesan tersebut meminta warga Yerusalem dan pemegang identitas Israel untuk meninggalkan Tepi Barat karena akan ditutup sepenuhnya,” kata laporan Khaberni.

    Sumber-sumber Palestina melaporkan, pasukan pendudukan Israel menangkap pemuda yang terluka, Ashraf Bahr, ayahnya, dan saudara laki-lakinya dari kamp Jenin.

    IDF juga menyita sebuah rumah dan mengubahnya menjadi titik konsentrasi di Khallet Al-Souha.

    Saat fajar pada hari Rabu, buldoser pendudukan mulai melibas jalan dan pintu masuk Rumah Sakit Pemerintah Jenin, dan menutup pintu masuknya dengan penghalang tanah.

    Mereka juga melibas infrastruktur sekitar Rumah Sakit Ibnu Sina, dan dengan sengaja menghancurkan jalan-jalan di kota dan sekitar kamp Jenin.

    “Sementara penembak jitu memasang posisi di atap rumah dan bangunan tempat tinggal yang menghadap ke kamp Jenin, sambil terus menutup pintu masuknya dan mencegah orang-orang untuk meninggalkan Jenin,” kata laporan itu.

    Putus Akses ke Rumah Sakit

    Direktur Rumah Sakit Jenin, Wissam Bakr, mengatakan, pasukan pendudukan Israel juga melibas jalan utama di depan pintu masuk Rumah Sakit Pemerintah Jenin.

    IDF juga menutup pintu masuknya dengan penghalang tanah, yang menyebabkan kesulitan untuk akses masuk dan keluar,

    Tim medis juga kesulitan untuk mencapai tujuan.

    “Bakr memperingatkan dampak penutupan transportasi pasien melalui ambulans, dan mencatat bahwa Palang Merah telah diberitahu tentang perkembangan terkini di lapangan,” kata laporan itu.

    Hingga dini hari, pasukan pendudukan mendorong lebih banyak bala bantuan militer ke kota Jenin dan pintu masuk kampnya.

    Pasukan pendudukan Israel menyerbu kota Jenin dan kampnya, pada hari Selasa, dalam agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, disertai dengan buldoser militer, bersamaan dengan drone pendudukan yang terbang di udara, dan jumlah korban tewas akibat agresi pada hari pertama mencapai 10 orang. , dan hampir 40 cedera.

    Kemarin, tentara pendudukan mengumumkan serangan terhadap kota Jenin dan kampnya, di tengah ancaman dari para menteri di pemerintahan pendudukan untuk meningkatkan situasi di Tepi Barat.

    Medan Perang Baru Israel Setelah Gaza

    “Atas arahan Kabinet Keamanan, IDF, ISA, dan Kepolisian Israel hari ini telah memulai operasi militer untuk mengalahkan terorisme di Jenin.”

    Demikian sepenggal pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip dari JPost, Rabu (22/1/2025).

    Pernyataan Netanyahu itu muncul setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    Setelah 15 Bulan Israel Bombardir Gaza

    Militer Israel telah berperang di berbagai front selama lima belas bulan.

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi pemicu bagi kelompok-kelompok lain seperti Hizbullah untuk berperang melawan Israel. 

    Perang ini telah berkembang secara bertahap.

    Menurut media Israel Jerussalem Post, awalnya Tepi Barat tidak dianggap sebagai garis depan utama perang. 

    Akan tetapi, wilayah utara Tepi Barat telah mengalami peningkatan ancaman terhadap Israel.

    Ancaman tersebut mencakup penggunaan alat peledak rakitan (IED) serta sejumlah besar senapan di tangan teroris.

    Israel melancarkan operasi baru di Tepi Barat pada tanggal 21 Januari 2025. 

    Operasi ini menyusul keputusan yang jelas untuk menggunakan gencatan senjata dan ketenangan relatif di wilayah Gaza dan Lebanon, untuk memulai tindakan keras di Tepi Barat utara.

    Kepemimpinan politik sangat peduli dengan pertempuran ini.

    Ini bukan sekadar operasi taktis biasa, seperti yang telah dilakukan Israel selama satu setengah tahun terakhir.

    Faktanya, Militer Israel/IDF telah melakukan operasi yang semakin gencar di Jenin dan daerah lain selama dua tahun terakhir.

    Ini dimulai dengan Operasi Home and Garden pada bulan Juli 2023 yang merupakan operasi terbesar di Tepi Barat dalam hampir dua dekade.

    IDF juga mulai menggunakan pesawat nirawak terhadap teroris di Tepi Barat dan serangan udara, sesuatu yang juga merupakan pertama kalinya sejak Intifada Kedua.

    Operasi Itu Bernama ‘Tembok Besi’

    Namun, operasi yang dijuluki Tembok Besi pada 21 Januari 2025 itu berbeda.

    Operasi ini mengikuti keputusan Israel untuk menambahkan keamanan di Tepi Barat sebagai salah satu tujuan perang di berbagai front.

    Hal ini juga terjadi setelah IDF memutuskan untuk memfokuskan sumber daya di Tepi Barat.

    Israel menambahkan Tepi Barat sebagai fokus setelah gencatan senjata di Gaza.

    Ini bisa dilihat sebagai keputusan politik untuk meredakan politikus nasional sayap kanan yang menentang kesepakatan penyanderaan Gaza.

    Namun, ini bukan sekadar politik.

    Tepi Barat adalah tempat yang penuh dengan bahan peledak.

    Pasukan Keamanan Otoritas Palestina telah mencoba mengatasi masalah ini tapi tidak tuntas.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada tanggal 21 Januari “atas arahan Kabinet Keamanan, IDF, ISA dan Kepolisian Israel hari ini telah memulai operasi militer yang luas dan signifikan untuk mengalahkan terorisme di Jenin – ‘Tembok Besi’.”

    Ia mengatakan hal ini terkait dengan tujuan baru untuk memperkuat keamanan di Tepi Barat.

    “Kami bertindak secara metodis dan penuh tekad melawan poros Iran di mana pun ia berada – di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, Yudea, dan Samaria – dan kami masih aktif.”

    Pada tanggal 20 Januari, Kepala Staf IDF Herzi Halevi mengatakan, “selain persiapan pertahanan yang ditingkatkan di Jalur Gaza, kita harus siap untuk operasi kontraterorisme yang signifikan di Yudea dan Samaria dalam beberapa hari mendatang untuk mencegah dan menangkap mereka sebelum mereka menyerang warga sipil kita.”

    IDF juga telah menyiapkan pasukan.

    Beberapa pasukan baru-baru ini telah dikerahkan kembali dari Gaza atau dari Israel utara.

    IDF baru-baru ini mengatakan bahwa pasukan Brigade Nahal, di bawah komando Divisi ke-162, sedang mempersiapkan misi berikutnya setelah berminggu-minggu beroperasi di daerah Beit Hanun di Jalur Gaza utara.

    Semua ini mengarah pada operasi penting di Tepi Barat utara. Namun, ini adalah operasi yang sulit untuk dipecahkan.

    Para pejuang perlawanan aktif di Jenin, Tulkarm, Qalqilya, Nablus dan banyak desa di Tepi Barat utara seperti di sekitar Tubas dan daerah yang menghadap Ghor al-Faria, sebuah lembah yang membentang dari Tepi Barat menuju lembah Sungai Yordan.

    Lokasi ancaman lainnya adalah kamp Fara kecil di dekat Tubas.

    Gambaran keseluruhan yang terlihat selama setahun terakhir adalah bahwa Jihad Islam Palestina dan kelompok-kelompok lain mulai membangun akar yang lebih besar.

    Dimana Tepi Barat dan Jenin?

    Jalur Gaza dan Tepi Barat sebenarnya dua wilayah Palestina yang dulunya merupakan bagian dari Palestina dan direbut oleh Israel selama perang enam hari pada tahun 1967. 

    Terdapat lebih dari 5 juta warga Palestina yang tinggal di kedua wilayah tersebut. 

    Jalur Gaza merupakan wilayah seluas 140 mil persegi yang terletak di sudut barat daya Israel, di sepanjang pantai Laut Tengah.

    Jalur ini juga berbatasan dengan Mesir di sebelah selatan. 

    Sementara Tepi Barat adalah wilayah lain yang sebenarnya disengketakan Israel dan Palestina tetapi wilayah ini jauh lebih luas daripada Jalur Gaza yakni 2.173 mil persegi.

    Tepi Barat membentang melintasi perbatasan timur Israel di sepanjang tepi barat Sungai Yordan dan sebagian besar Laut Mati. 

    Kota suci Yerusalem dianggap oleh hukum internasional sebagai bagian dari Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur diklaim sebagai ibu kota oleh Israel dan Palestina.

    Sementara Jenin adalah sebuah kota yang terletak di Tepi Barat dan juga terletak di Governorat Jenin.

    Kota ini merupakan kota pusat pertanian Palestina.

    Jenin juga merujuk kepada Kamp Pengungsi Jenin dan nama dari sebuah distrik di Tepi Barat.

    Walaupun kota ini berada di bawah kekuasaan Otoritas Nasional Palestina, Israel merebut kota ini tahun 2002.

     

     

    (oln/khbrn/*)

     

     

     

     

     
     

  • Al-Qassam dan Unit Bayangan: Strategi Tersembunyi di Gaza – Halaman all

    Al-Qassam dan Unit Bayangan: Strategi Tersembunyi di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sayap militer Hamas, Al-Qassam memiliki pasukan khusus yang disebut Shadow Unit (Unit Bayangan).

    Hal ini pun menarik perhatian publik setelah penampilan mereka yang misterius.

    Pasukan ini tampak cepat menghilang setelah selesainya pertukaran tahanan Israel.

    Diketahui pertukaran tahanan menjadi bagian dari perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Taktik ‘misterius’ ini memicu diskusi di berbagai platform media sosial.

    Warganet menyoroti seragam hitam khas yang dikenakan oleh anggota unit tersebut, yang kontras dengan pakaian militer pejuang lainnya.

    Menurut laporan media, Shadow Unit dikenal karena pelatihan militer dan psikologis yang tinggi, serta keterampilan luar biasa dalam hal mobilitas dan keheningan, mengutip Palestine Chronicle.

    Namun, banyak rincian terkait operasi unit ini tetap dirahasiakan.

    Tugas dan Operasi

    Unit Bayangan ini diduga bertanggung jawab untuk melindungi tahanan Israel di Gaza.

    Namun, sifat sensitif dari tugas mereka membuat Brigade Al-Qassam menjaga kerahasiaan penuh.

    Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana Shadow Unit berhasil menjaga keamanan dan kondisi para tahanan.

    Keberhasilan Shadow Unit dalam menyembunyikan para tahanan dan mengelola pertukaran dianggap sebagai kemenangan media dan taktis bagi Hamas.

    Dengan sifat unik dari pekerjaan dan kemampuan operasional dalam kondisi menantang, Shadow Unit diperkirakan akan terus menjadi topik yang menarik dalam bidang intelijen dan operasi khusus.

    Pemukim Ilegal Israel Ngamuk usai Gencatan Senjata Gaza

    Pemukim ilegal Israel, didampingi pasukan pendudukan Israel, menyerbu sejumlah kota Palestina di Tepi Barat Minggu malam (19/1/2025).

    Pemukim ilegal Israel mengamuk untuk mengekspresikan kemarahan atas kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Gencatan senjata Gaza secara luas dianggap sebagai kekalahan bagi entitas Israel.

    Para pemukim Israel menargetkan kendaraan Palestina dan memblokir jalan-jalan utama di daerah termasuk Turmus Ayya, ‘Atara, Ein Siniya, Ein Ayoub, Qalqilya, dan Jaba’.

    Di Sinjil, kantor berita WAFA melaporkan bahwa dua rumah warga Palestina dan empat kendaraan dibakar. 

    Rekaman media sosial memperlihatkan para pemukim melemparkan batu dan bom molotov selama serangan mereka ke arah warga Palestina.

    Serangan itu terjadi beberapa jam sebelum Israel membebaskan kelompok pertama tahanan Palestina, yakni sebanyak 69 wanita dan 21 anak-anak.

    Pembebasan itu dengan imbalan tiga tawanan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, mengutip Al Mayadeen.

    Kesepakatan itu bertujuan untuk mengakhiri perang Israel yang telah berlangsung selama 15 bulan di Gaza.

    Kelompok sayap kanan Israel mengecam gencatan senjata tersebut, menuntut agar serangan militer terhadap Gaza dilanjutkan. 

    Menjelang kesepakatan tersebut, Menteri Keamanan Israel, Israel Katz, memerintahkan pembebasan semua 16 pemukim yang berada dalam tahanan administratif karena keterlibatan mereka dalam serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. 

    Katz membenarkan keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan itu dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang jelas tentang penguatan dan dorongan pembangunan permukiman (ilegal) Israel.

    Bereaksi terhadap kekerasan pada Minggu, kelompok Yesh Din mengecam kurangnya akuntabilitas atas agresi pemukim, dengan menyatakan, 

    “Kekerasan pemukim terhadap warga Palestina yang tidak bersalah tanpa tanggapan,” 

    Hal itu mencerminkan pesan yang disampaikan oleh Katz dan rezim Tel Aviv “ketika mereka berusaha untuk ‘memperkuat dan mendorong’ pemukiman.”

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)