Category: Tribunnews.com Internasional

  • Video Salwan Momika Pria yang Bakar Alquran di Swedia Ditembak, Tewas saat Live di TikTok – Halaman all

    Video Salwan Momika Pria yang Bakar Alquran di Swedia Ditembak, Tewas saat Live di TikTok – Halaman all

    Pria pembakar Al-Quran di Swedia, Salwan Momika dilaporkan tewas ditembak pada Rabu (29/1/2025). Salwan ditembak saat sedang live di akun Tiktok.

    Tayang: Sabtu, 1 Februari 2025 18:58 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Pria pembakar Alquran di Swedia, Salwan Momika dilaporkan tewas ditembak pada Rabu (29/1/2025) di sebuah apartemen Södertälje, Stockholm.

    Salwan ditembak saat sedang live di akun TikTok miliknya.

    Bahkan, saat Momika sudah terkapar, siaran live TikTok-nya juga masih berjalan.

    Namun, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa Salwan Momika meninggal dunia pada Kamis (30/1/2025) pagi seusai mendapatkan perawatan.

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Termasuk Malaysia, 9 Negara Bentuk ‘The Hague Group’ untuk Dukung Berdirinya Negara Palestina – Halaman all

    Termasuk Malaysia, 9 Negara Bentuk ‘The Hague Group’ untuk Dukung Berdirinya Negara Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sembilan negara meluncurkan aliansi yang disebut The Hague Group untuk mendukung diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina.

    Mereka juga mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina merdeka.

    Pengumuman pembentukan The Hague Group dilakukan dalam sebuah konferensi yang diadakan di Den Haag, Belanda, pada Jumat (31/1/2025).

    Sembilan negara tersebut adalah Afrika Selatan, Malaysia, Kolombia, Bolivia, Kuba, Honduras, Namibia, Senegal, dan Belize.

    “The Hague Group akan didasarkan pada prinsip-prinsip dan tujuan yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak yang tidak dapat dicabut, yang terpenting di antaranya adalah hak masyarakat untuk penentuan nasib sendiri,” kata sembilan negara tersebut dalam pernyataan bersama pada Jumat (31/1/2025), yang disalinannya dikutip oleh Anadolu Agency.

    “Kami menyampaikan dukacita yang mendalam atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, masyarakat, dan warisan budaya, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan seluruh wilayah Palestina yang diduduki,” lanjutnya.

    Selain itu, mereka menolak untuk berdiam diri menyaksikan kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina.

    “Kami menolak untuk berdiam diri saja dalam menghadapi kejahatan internasional ini,” katanya.

    Dalam pernyataan mereka, perwakilan negara-negara pendiri The Hague Group mengumumkan serangkaian komitmen, terutama mencegah transfer senjata dan peralatan militer ke Israel.

    Mereka akan memblokir transfer senjata dalam kasus-kasus yang terbukti berisiko bahwa senjata-senjata tersebut akan digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional atau hak asasi manusia, atau melakukan kejahatan genosida.

    “Kami juga berjanji untuk mencegah berlabuhnya kapal yang membawa bahan bakar atau peralatan militer di pelabuhan mereka jika ada risiko yang jelas bahwa pengiriman tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi militer Israel yang melanggar hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki,” kata mereka.

    Mereka menekankan kepatuhan negara mereka terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/ES-10/24 yang dikeluarkan pada 18 September 2024, yang mengakui ilegalitas pendudukan Israel dan menyerukan Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina yang diduduki dalam jangka waktu maksimal 12 bulan.

    “Kami menegaskan dukungan terhadap permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Statuta Roma, khususnya terkait dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2024, serta tindakan sementara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun yang sama,” lanjutnya.

    Surat perintah penangkapan tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang menyatakan mereka melakukan kejahatan perang terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 19 Januari 2025.

    The Hague Group akan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendukung hak rakyat Palestina, serta menyerukan kepada semua negara untuk mengambil langkah konkret untuk mendukung hal tersebut.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • 3 Sandera Israel Bebas, Keith Siegel Jadi yang Terakhir Diserahkan ke ICRC Hari Ini di Gaza – Halaman all

    3 Sandera Israel Bebas, Keith Siegel Jadi yang Terakhir Diserahkan ke ICRC Hari Ini di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Keith Siegel menjadi sandera Israel ketiga yang dibebaskan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) di Jalur Gaza pada hari ini, Sabtu (1/2/2025).

    Brigade Al-Qassam sebelumnya membebaskan dua sandera Israel Yarden Bibas dan Ofer Calderon pada hari ini di tempat yang terpisah dengan Keith Siegal.

    Kedua sandera tersebut dibebaskan di Khan Yunis dan diserahkan kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebelum dibawa ke Israel.

    Sementara Keith Siegel, yang memiliki kewarganegaraan Israel-Amerika, dibebaskan di pelabuhan Kota Gaza dan diserahkan kepada anggota ICRC.

    Keith Siegal terlihat mengenakan topi hitam dan berjalan bersama anggota Brigade Al-Qassam ke atas panggung yang dihiasi dengan slogan “Zionisme tidak akan menang” dan gambar-gambar pemimpin militer Hamas yang terbunuh dalam serangan Israel.

    Ia melambaikan tangan sebentar kepada warga Palestina yang menyaksikan pembebasannya.

    Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan ICRC telah memberi tahu mereka bahwa Keith Siegel telah diserahkan kepada anggota ICRC.

    “ICRC kini membawa Keith Siegel kepada pasukan IDF dan Shin Bet di Jalur Gaza untuk kemudian dikawal keluar dari sana,” kata IDF dalam pernyataannya di Telegram.

    Keith Siegel adalah warga negara Israel-AS yang berasal dari Carolina Utara, ditawan bersama istrinya Aviva dari Kibbutz Kfar Aza selama Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Aviva dibebaskan selama gencatan senjata sebelumnya pada November 2023.

    Tahun ini, Israel-Hamas menyetujui perjanjian gencatan senjata dan berlaku mulai pada 19 Januari lalu, yang akan dibagi menjadi tiga tahap.

    Hari tersebut sekaligus menjadi hari pertukaran tahanan pertama yang membebaskan tiga wanita Israel dengan imbalan 90 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    Pertukaran kedua terjadi pada 25 Januari 2025, membebaskan 4 tentara wanita Israel dengan imbalan 200 tahanan Palestina.

    Kemudian pertukaran ketiga terjadi pada 30 Januari 2025, membebaskan tiga sandera Israel dengan imbalan 110 tahanan Palestina.

    Pertukaran pada hari ini, 1 Februari 2025, merupakan yang ketiga, membebaskan tiga sandera Israel dengan imbalan 183 tahanan Palestina.

    SANDERA ISRAEL DIBEBASKAN – Foto tangkapan layar ini diambil pada Sabtu (1/2/2025) dari siaran langsung di channel YouTube The Times pada hari yang sama, menunjukkan sandera Israel, Keith Siegel, mengenakan topi ketika berjalan dengan didampingi anggota Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Tangkapan Layar YouTube The Times and The Sunday Times)

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • 2 Sandera Israel Dibebaskan Hamas Hari Ini, 1 Sandera Segera Menyusul – Halaman all

    2 Sandera Israel Dibebaskan Hamas Hari Ini, 1 Sandera Segera Menyusul – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), menyerahkan dua sandera Israel dan bersiap untuk menyerahkan sandera ketiga di Jalur Gaza pada hari ini, Sabtu (1/2/2025).

    Sebagai balasannya, Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina.

    Hamas sebelumnya mengumumkan pada Jumat (31/1/2025), mereka akan membebaskan tiga sandera Israel yaitu Yarden Bibas, Ofer Calderon dan Keith Siegel pada Sabtu hari ini.

    Pertukaran ini merupakan pertukaran tahanan keempat sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza yang dimulai pada 19 Januari lalu.

    Sementara itu, penyeberangan Rafah diperkirakan akan dibuka kembali hari ini.

    “Unit Bayangan Brigade Al-Qassam menyerahkan tahanan Yarden Bibas dan Ofer Calderon ke Palang Merah Internasional di Khan Yunis,” lapor Al Jazeera, Sabtu.

    Media Israel Channel 12 Israel mengatakan Unit Bayangan tersebut mengangkut dua sandera Israel dengan kendaraan militer yang direbut perlawanan dari Jalur Gaza.

    Dalam penyerahan dua sandera itu, Brigade Al-Qassam mengerahkan anggotanya untuk mengamankan wilayah sekitar di Khan Yunis dan pelabuhan Kota Gaza.

    “Kendaraan Palang Merah Internasional (ICRC) mengangkut kedua tahanan yang dibebaskan ke titik tentara Israel terdekat di sekitar poros Netzari,” kata koresponden Al Jazeera.

    “Ratusan pejuang Brigade Al-Qassam dan warga Palestina berkumpul di pelabuhan Gaza dalam persiapan untuk penyerahan tahanan Keith Siegel, yang memegang kewarganegaraan ganda Amerika-Israel,” kata koresponden tersebut.

    Sandera ketiga akan dibebaskan setelah dua sandera sebelumnya diserahkan kepada ICRC sebelum dibawa ke Israel.

    Koresponden tersebut mencatat sandera yang sakit ini, Keith Siegel, seharusnya dibebaskan lebih awal, tetapi Israel menghalangi itu.

    Dalam proses serah terima dua sandera tersebut, dipamerkan foto para pemimpin Brigade Al-Qassam yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan pendudukan Israel di Jalur Gaza, termasuk panglima tertinggi, Mohammad Deif, dan anggota dewan militer.

    Sejumlah pejuang perlawanan tampak membawa senjata yang mereka rampas dari pasukan Israel selama pertempuran, dan yang lainnya membawa senapan Ghoul yang dikembangkan oleh Brigade Al-Qassam.

    Hamas-Israel telah mulai mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza mulai 19 Januari 2025.

    Tahap pertama akan berlangsung selama 42 hari dan akan membebaskan 33 sandera Israel dengan imbalan pembebasan ratusan warga Palestina dari penjara Israel.

    Berikut ini daftar pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas yang masih berlangsung:

    19 Januari 2025: Hamas membebaskan tiga sandera Israel, sementara Israel membebaskan 90 tahanan Palestina.
    25 Januari 2025: Empat tentara wanita Israel ditukar dengan 200 tahanan Palestina.
    30 Januari 2025: Tiga sandera Israel dan lima warga Thailand dibebaskan dengan imbalan 110 tahanan Palestina.
    1 Februari 2025: Tiga sandera Israel dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina.

    Sementara itu, sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 47.417 orang tewas dan 111.571 lainnya terluka menurut data hingga tanggal 30 Januari 2025, dikutip dari Anadolu.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Sosok Erbil Yehud, Tawanan Israel yang Digenggam Erat oleh Pasukan Hamas saat Akan Dibebaskan – Halaman all

    Sosok Erbil Yehud, Tawanan Israel yang Digenggam Erat oleh Pasukan Hamas saat Akan Dibebaskan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah sosok Erbil Yehud, tawanan Israel yang dibebaskan oleh pasukan Hamas, dalam pertukaran tahanan sebagai bagian dari gencatan senjata Israel-Palestina.

    Diketahui Arbel Yehud ditangkap oleh Hamas selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Dirinya ditangkap dari rumahnya di Nir Oz, sebuah desa di Israel selatan dekat perbatasan daerah kantong Palestina.

    Yehud, yang saat itu berusia 28 tahun saat diculik.

    Tak hanya Yehud, pasangannya, Ariel Cunio, juga diculik oleh Hamas.

    Mengutip The New York Times, Yehud memiliki akar yang dalam di komunitas Nir Oz sebagai anggota generasi ketiga yang mendiami wilayah tersebut.

    Hal itu menurut Hostages and Missing Families Forum, sebuah organisasi akar rumput yang mengadvokasi pembebasan para sandera.

    Dia pernah bekerja di sistem pendidikan masyarakat.

    Lantas dirinya pernah menjadi pemandu di GrooveTech, pusat pembelajaran inovatif di Israel selatan yang berfokus pada eksplorasi ruang angkasa dan teknologi.

    Diketahui saat diculik oleh Hamas 2023 lalu, Yehud dan pasangannya Cunio baru saja kembali dari tur di Amerika Selatan.

    Minta Digenggam Oleh Pasukan Hamas

    Erbil Yehud menyita perhatian saat momen akan dibebaskan oleh pasukan Palestina, di Gaza.

    Hal itu terlihat dalam unggahan story Instagram Hatem H Rawagh seorang jurnalis asal Palestina, @hatem.h.rawagh, Kamis (30/1/2025).

    Dalam unggahannya, tampak tentara wanita Israel bernama Erbil Yehud dalam proses dibebaskan dan pertukaran tawanan.

    Awalnya, Erbil Yehud berada di dalam mobil, bersiap keluar dari kendaraan tersebut.

    Beberapa pejuang Palestina, termasuk Pasukan Al-Qassam tampak mengerumuni mobil, memberikan pengamanan ketat.

    Lantas, saat akan keluar, wanita Israel itu menyodorkan tangannya kepada pasukan Al-Qassam, bak meminta untuk digandeng.

    Beberapa saat kemudian, pasukan Al-Qassam menggenggam tangan Erbil Yehud, dan menuntun wanita itu keluar dari mobil.

    Selama proses itu, pasukan pembebasan Palestina berjaga-jaga di sekitaran memberikan pengamanan.

    “The palestinian resistance releases the Israeli prisoner Erbil Yehud, south of the Gaza strip (Perlawanan Palestina membebaskan tahanan Israel Erbil Yehud, di selatan Jalur Gaza),” tulis Hatem H Rawagh dalam unggahannya.

    Erbil Yehud Bertemu Gadi Mozes

    Diberitakan sebelumnya, Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam menerbitkan gambar yang menunjukkan tahanan Israel Erbil Yehud dan tahanan Gadi Mozes sebelum mereka diserahkan ke pihak Israel.

    Video tersebut memperlihatkan momen Yehud dan Moses saling bertemu dan berpelukan hangat sambil dikawal para pejuang brigade.

    Kedua tahanan tersebut dijadwalkan akan dibebaskan saat pertukaran tahanan gelombang ketiga antara kelompok perlawanan dan Israel.

    Sejumlah besar pejuang perlawanan telah dikerahkan di wilayah Jalur Gaza untuk menyaksikan penyerahan tahanan baru, sementara ribuan pengungsi yang kembali berkumpul di Razan Square di pusat kamp Jabalia untuk menghadiri penyerahan beberapa tahanan.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Transformasi Angkatan Laut Turki & Ambisi Kekuatan Maritim di Perairan Mediterania hingga Laut Hitam – Halaman all

    Transformasi Angkatan Laut Turki & Ambisi Kekuatan Maritim di Perairan Mediterania hingga Laut Hitam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah meningkatkan ambisi maritimnya secara signifikan di Laut Mediterania.

    Tujuannya adalah untuk menegaskan pengaruh dan melindungi kepentingannya di kawasan tersebut.

    Latihan Mavi Vatan 2025, yang berlangsung dari 7 hingga 16 Januari 2025, menjadi salah satu contoh nyata dari aspirasi strategis maritim Ankara.

    Keberadaan sumber daya energi dan jalur perdagangan yang strategis telah mendorong Turki untuk bersaing langsung dengan pemain regional lainnya.

    Angkatan Laut Turki kini menjadi instrumen kunci dalam manuver geopolitik negara tersebut.

    TCG Anadolu: Simbol Ambisi Maritim

    Dalam konteks pemilihan presiden Mei 2023, kapal TCG Anadolu yang disebut oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sebagai kapal induk drone UCAV pertama di dunia, melakukan tur di pelabuhan-pelabuhan Turki.

    Kapal ini tidak hanya merayakan peluncurannya tetapi juga menjadi simbol kampanye Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

    Kemal Kilicdaroglu, pemimpin partai oposisi, mengkritik penggunaan TCG Anadolu dalam kampanye politik. “Militer harus tetap di luar politik,” kata Kilicdaroglu.

    Transformasi Angkatan Laut Turki

    Erman Çete, jurnalis Turki dan salah satu penulis buku perang Suriah, menulis, peluncuran TCG Anadolu menandakan transformasi yang lebih luas, di mana Turki muncul sebagai kekuatan maritim yang serius.

    Ia merujuk pada pernyataan Erdogan, tingkat lokalisasi kapal ini mencapai 70 persen, dan ini menjadi salah satu pilar kebijakan baru Turki di dalam dan luar negeri.

    Pengembangan Kapal Perang

    Angkatan Laut Turki saat ini sedang membangun 31 kapal perang, termasuk kapal induk, penghancur berpeluru kendali, frigat multirole, dan kapal selam serang.

    TCG Anadolu, yang dirancang sebagai kapal serbu amfibi multipurpose, kini sedang dioptimalkan untuk sistem pesawat tempur tanpa awak (UCAV).

    Doktrin Maritim: Mavi Vatan

    Pengembangan Angkatan Laut Turki tidak hanya terbatas pada TCG Anadolu.

    Turki juga membangun berbagai jenis kapal lainnya, termasuk Korvet Kelas ADA dan Kapal Patroli HISAR.

    Semua ini berlandaskan doktrin Mavi Vatan, yang bertujuan untuk memperluas kontrol maritim Turki di kawasan Mediterania Timur, Aegean, dan Laut Hitam.

    Meskipun Erdogan dan AKP menggunakan perkembangan ini untuk kepentingan politik domestik, kritik menyatakan bahwa pembangunan angkatan laut yang kuat adalah proses jangka panjang.

    Retired Rear Admiral Ali Deniz Kutluk menyatakan bahwa setiap proyek pengembangan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan strategis yang lebih besar.

    Dengan doktrin Mavi Vatan, Turki berusaha mengeklaim dan mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas.

    Meskipun ada tantangan dari negara-negara tetangga seperti Yunani dan Siprus, ambisi Turki untuk menguasai jalur transit laut ke Eropa tetap menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negerinya.

    Ekspansi angkatan laut Turki yang agresif telah menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan Yunani, Mesir, dan Israel, yang semuanya memiliki klaim yang tumpang tindih di Mediterania Timur. Yunani, khususnya, telah bereaksi keras terhadap doktrin “Tanah Air Biru”, karena takut akan pelanggaran batas wilayah perairannya.

    “Oleh karena itu, perluasan angkatan laut Turki tidak hanya tentang pertahanan tetapi juga tentang persaingan kekuatan regional. Penempatan pasukan angkatan laut Turki yang tegas di perairan yang disengketakan ini telah meningkatkan ketegangan diplomatik dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konfrontasi militer,” ujarnya dikutip dari Cradle.

    Meskipun ada ketegangan dengan sekutu barat atas berbagai masalah seperti sistem rudal S-400 Rusia dan sengketa energi, Turki tetap menjadi anggota NATO yang penting. 

    Ia menambahkan, latihan angkatan laut baru-baru ini dengan AS, seperti latihan gabungan Agustus 2024 di Mediterania Timur, menandakan bahwa Ankara terus mempertahankan hubungan militer yang kuat dengan Washington.

    Latihan tersebut dipahami sebagai latihan harmonisasi antarkapal antara Turki, yang memiliki angkatan laut kapal serbu amfibi di Mediterania Timur, dan AS, dengan tujuan untuk ‘mencegah agresi dan memastikan stabilitas’ di kawasan tersebut.

    Kapal perang amfibi AS USS Wasp muncul di media Turki berkat pengumumannya di akun media sosial kapal perang tersebut. “Latihan harmonisasi” antara Wasp dan TCG Anadolu di Mediterania Timur didampingi oleh kapal pendarat AS USS Oakhill dan fregat Turki TCG Gokova.

    Wasp telah berada di Mediterania sejak akhir Juni. Kapal ini merupakan salah satu dari dua kapal serbu amfibi AS yang dikirim ke wilayah tersebut untuk melawan serangan Iran atau Hizbullah terhadap Israel di tengah kampanye militer negara pendudukan tersebut di Gaza, tempat lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas.

    Ambisi regional

    Meskipun belum dapat menyaingi kekuatan angkatan laut global seperti AS atau Tiongkok, Turki kini memiliki angkatan laut terkuat di Asia Barat dan menempati peringkat di antara 10 kekuatan angkatan laut teratas di seluruh dunia.

    Mantan komandan AL Turki Sevim mencatat bahwa meskipun kekuatan angkatan laut Turki telah berkembang pesat, negara ini masih dalam fase transisi, menjadi ‘kekuatan berukuran sedang’ di tingkat global dan ‘kekuatan berskala besar’ di tingkat regional.

    Ia menyarankan bahwa peran Turki di masa depan akan bergantung pada bagaimana negara ini mengintegrasikan kemajuan angkatan laut ini ke dalam strategi geopolitik yang lebih luas. 

  • Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

  • Stigmatisasi di Dunia Medis, Mungkinkah bisa Berakhir? – Halaman all

    Stigmatisasi di Dunia Medis, Mungkinkah bisa Berakhir? – Halaman all

    “Memangnya kamu sudah menikah?” Pertanyaan yang terlihat sederhana namun sensitif itu masih saja diterima Baila, 28, yang membutuhkan pil KB untuk menjaga keseimbangan hormonnya. Padahal, rekam medis Baila jelas dan kebutuhan mengonsumsi pil KB merupakan resep dari dokter yang menangani kondisi kesehatannya.

    “Saya jawab bahwa saya belum menikah, dan kalaupun pil KB tersebut saya konsumsi bukan karena arahan dokter tapi atas kemauan saya sendiri juga itu adalah hak saya. Kewajiban saya hanyalah jujur soal rekam medis, saya tidak butuh di-judge, saya bahkan tidak perlu menyampaikan kenapa saya mengonsumsi pil KB tersebut,” tegas Baila.

    Studi Iranian Red Crescent Medical Journal yang dipublikasikan dalam National Library of Medicine menekankan, ketakutan akan stigma yang terkait dengan layanan kesehatan reproduksi selalu menjadi salah satu alasan mengapa kaum muda dan individu yang belum menikah menghindari penggunaan layanan tersebut.

    Stigma ini menimbulkan tekanan mental, ketakutan, dan depresi yang besar pada pasien dan menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan.

    Stigma terhadap perempuan dalam penggunaan kontrasepsi adalah salah satu tantangan dalam dunia medis. Padahal, kebutuhan akan pengobatan hormonal tidak selalu terkait dengan kehidupan seksual atau status perkawinan seseorang. Akibat stigma ini, banyak perempuan yang merasa tidak nyaman atau enggan mengakses layanan medis yang seharusnya menjadi hak mereka.

    Melawan stigma dalam dunia medis

    Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memberikan fasilitas cek kesehatan gratis bagi seluruh warga negara di hari ulang tahun mereka. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat dan memperluas akses layanan kesehatan bagi semua kalangan.

    Namun, di balik inisiatif positif ini, masih ada tantangan besar yang menghambat akses layanan kesehatan yang setara. Stigmatisasi dan diskriminasi dari tenaga medis terhadap pasien, terutama mereka yang berasal dari kelompok marjinal, termasuk pekerja seks, komunitas LGBTQ+, serta masyarakat miskin. Mereka tidak jarang harus menghadapi stigma negatif atau bahkan diskriminasi saat ingin mengakses layanan kesehatan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Dokter Sandra Suryadana menyaksikan langsung bagaimana stigma dalam dunia medis dapat berdampak buruk terhadap pasien. Selama lebih dari 10 tahun berkarir sebagai dokter klinis, ia kerap melihat pasien dari kelompok marjinal mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik secara verbal maupun nonverbal, baik dari rekan-rekan sejawat, maupun tenaga medis lainnya seperti perawat hingga tenaga administratif.

    “Beragam, mulai dari orang dengan disabilitas, perempuan korban KDRT, perempuan remaja yang hamil sebelum menikah atau mereka yang berusaha mengakses KB meski belum menikah,” ungkap dr. Sandra kepada DW Indonesia.

    “Pasien yang penampilannya agak berbeda, teman-teman trans atau pekerja seks komersial, belum masuk ke ruang praktik dari resepsionis sudah mendapat stigma. Diejek, ditertawakan. Apalagi kalau mereka duduk di poli HIV langsung semua enggak ada yang mau duduk di dekat mereka,” ujarnya.

    Pengalaman-pengalaman ini membuat dr. Sandra merasa terpanggil untuk bertindak. Ia kemudian mendirikan gerakan sosial Dokter Tanpa Stigma, sebuah inisiatif yang bertujuan membuka ruang diskusi dan mengedukasi tidak hanya tenaga medis tapi juga masyarakat, tentang pentingnya layanan kesehatan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

    “Di 2022 baru saya jadikan komunitas, saat ini kita sudah ada 140 tenaga medis, tidak hanya dokter saja, tapi ada perawat, bidan, psikolog jadi beragam, yang penting visi kita satu yakni berusaha melawan stigma dan diskriminasi di dunia kesehatan.”

    Penyandang disabilitas masih sering dapat stigma

    Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam semua aspek sistem kesehatan yang berkontribusi pada ketidakadilan layanan kesehatan. Mulai dari fasilitas dan informasi kesehatan yang sulit diakses, kurangnya informasi atau pengumpulan data tentang disabilitas, hingga praktik diskriminatif di kalangan petugas kesehatan.

    Margo, seorang disabilitas daksa, tak jarang mengalami stigma dalam layanan medis. Kondisi rumah yang kerap sepi mengharuskannya untuk mandiri.

    Meski menggunakan kursi roda, Margo mampu mengendarai mobil sendiri, bahkan merawat sang ibu yang juga menggunakan kursi roda saat perlu memeriksa kesehatan ke rumah sakit.

    “Jadi ketika seorang (yang duduk di) kursi roda harus mengantar yang sakit di kursi roda juga, banyak pertanyaan “memang enggak ada keluarganya yang lain Bu yang nganterin?” Saya kan anaknya, masa enggak boleh nganterin? Selama saya bisa, kenapa enggak?” ungkap Margo.

    Cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan memahami kebutuhan mereka dengan tepat, menjadi salah satu pesan Margo kepada tenaga medis.

    “Enggak semua yang duduk di kursi roda itu pasti sakit, jadi dipahami terlebih dahulu kebutuhan apa dan bagaimana cara berinteraksi dengan kami. Selain perbaikan aksesibilitas seperti infrastruktur yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas, sikap petugas medis juga penting sih untuk diperbaiki.”

    Akhiri stigmatisati di dunia medis

    Pasal 34 (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Selain itu ada pula pasal 28 (1) UU No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berbunyi “penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.”

    Semua ini mencerminkan bahwa kesehatan adalah hak setiap individu, tanpa terkecuali.

    Kasus stigmatisasi dalam dunia medis menunjukkan masih adanya kesenjangan besar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah memang telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses kesehatan, namun upaya ini harus dibarengi dengan perubahan budaya dalam sistem medis itu sendiri.

    Agar inisiatif seperti program cek kesehatan gratis benar-benar berdampak luas, dunia medis di Indonesia harus berbenah, memastikan bahwa setiap pasien, tanpa memandang latar belakangnya, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi.

    “Menyedihkan melihat tindakan diskriminatif dan stigmatisasi dilakukan orang-orang yang sekolah, belajar, dapat pendidikan, yang seharusnya paham layanan kesehatan itu menjadi hak dari semua orang secara sama, karena tugas kita sebagai tenaga medis adalah merawat, bukan menghakimi,” ujar dokter Sandra sambil berharap ada perbaikan lewat inisiatif yang ia dirikan.

    Editor: Arti Ekawati

  • Akan Berbicara di World Leaders Summit, Megawati Tiba di Roma Italia Didampingi Puan & Rizki Pratama – Halaman all

    Akan Berbicara di World Leaders Summit, Megawati Tiba di Roma Italia Didampingi Puan & Rizki Pratama – Halaman all

    Megawati Soekarnoputri tiba di Roma, Italia untuk berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Senin (3/2/2025) waktu setempat. 

    Tayang: Sabtu, 1 Februari 2025 07:17 WIB

    Dokumentasi PDIP untuk Tribun

    MEGAWATI DI ITALIA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bersama putranya M Rizki Pratama dan putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani tiba di Roma, Italia, Jumat (31/1/2025) malam waktu setempat. Megawati diagendakan menghadiri dan berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights yang turut dihadiri Paus Fransiskus di Vatikan. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tiba di Roma, Italia, Jumat (31/1/2025) malam waktu setempat.

    Megawati turut didampingi putranya M Rizki Pratama dan putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Megawati rencananya akan menghadiri dan berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Senin (3/2/2025) waktu setempat. 

    Dalam forum ini, Paus Fransiskus juga akan turut hadir.

    Saat mendarat di Bandara Ciampino Roma, Megawati dan rombongan disambut Duta Besar RI untuk Takhta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono, Wakil Dubes RI untuk Italia, Tika Wihanasari, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina serta Direktur Bidang Luar Negeri PDIP Hanjaya.

    Terlihat juga ikut dalam rombongan Ketua DPP PDIP Bintang Puspayoga dan Guru Besar Fakultas Hubungan Internasional Universitas St.Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie. 

    Megawati juga sempat mengungkapkan pengalaman 13 jam penerbangan dari Jakarta menuju Roma.

    “Penerbangan tadi menyenangkan. Tidak ada turbulensi,” jawab Megawati.

    Megawati yang menggunakan jaket dan syal berwarna hitam pun mengajak rombongan berbincang santai di sebuah ruangan. 

    Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah mengatakan, selama di Italia, Megawati dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Imbas Kecelakaan American Airlines, FAA Kini Larang Helikopter Terbang Dekat Bandara Ronald Reagan – Halaman all

    Imbas Kecelakaan American Airlines, FAA Kini Larang Helikopter Terbang Dekat Bandara Ronald Reagan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sikap tegas diambil oleh badan Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) terkait penerbangan helikopter di sekitar Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington pada hari Jumat (31/1/2025).

    Pihak berwenang AS kini membatasi izin penerbangan helikopter di sekitar bandara Ibukota AS tersebut setelah terjadinya tabrakan udara antara pesawat penumpang American Airlines dan helikopter Black Hawk yang menewaskan 67 orang.

    Sementara itu, pejabat setempat mengatakan bahwa 41 mayat korban telah berhasil dievakuasi pada hari Jumat.

    Dikutip dari Reuters, tim penyelamat di lokasi kejadian juga terus bekerja untuk menarik puing-puing dari kecelakaan udara paling mematikan di Amerika dalam dua dekade terakhir tersebut dari Sungai Potomac.

    Kebijakan FAA terkait pembatasan penerbangan helikopter ini sendiri diambil guna mengurangi risiko terjadinya tabrakan lainnya.

    Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Transportasi AS, Sean Duffy.

    Duffy mengatakan keputusan tersebut akan segera membantu mengamankan ruang udara di sekitar Bandara Reagan, memastikan keselamatan lalu lintas pesawat dan helikopter.

    FAA juga akan melarang helikopter terbang di beberapa bagian rute di dekat bandara dan hanya memperbolehkan helikopter polisi, medis, pertahanan udara, serta transportasi udara presiden di area antara bandara dan jembatan-jembatan terdekat.

    Pembatasan ini akan berlangsung setidaknya hingga Dewan Keamanan Transportasi Nasional (NTSB) mengeluarkan laporan awal mengenai tabrakan fatal tersebut, yang biasanya memerlukan waktu 30 hari.

    “Setelah itu, pembatasan akan ditinjau kembali,” kata Duffy.

    Sementara itu, CEO American Airlines, Robert Isom, memuji keputusan untuk membatasi penerbangan helikopter dari FAA tersebut.

    Isom mengatakan bahwa maskapai akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat sistem penerbangan yang lebih aman, termasuk dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan personel.

    Jenazah Korban Terus Ditemukan

    Sementara itu terkait pencarian jenazah korban tewas dari kecelakaan nahas tersebut, Kepala Pemadam Kebakaran Washington, D.C., John Donnelly, mengatakan kepada wartawan bahwa 28 mayat yang telah ditemukan sejauh ini telah teridentifikasi.

    “Kami berharap dapat menemukan semua mayat,” katanya.

    “Itulah sebabnya tim kami masih bekerja.” ungkap Donnelly.

    Ia juga mengatakan bahwa pemindahan badan pesawat yang tenggelam diharapkan dapat meningkatkan akses ke lebih banyak mayat.

    Sementara itu, Terry Liercke, wakil presiden Bandara Reagan, mengatakan dua dari tiga landasan pacu bandara tersebut diperkirakan akan tetap ditutup selama seminggu.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pesawat American Airlines mengalamai kecelakaan maut saat mereka sedang mencoba untuk mendarat di Bandara Nasional Ronald Reagan.

    Adapun kecelakaan nahas tersebut terjadi setelah pesawat tersebut bertabrakan dengan helikopter Black Hawk militer dan jatuh ke Sungai Potomac pada Rabu malam (29/1/2025). 

    Setelah berhasil menemukan kotak hitam pesawat, penyelam berencana untuk menyelamatkan bangkai pesawat dan helikopter tersebut serta mencari komponen tambahan pada hari Jumat, kata departemen pemadam kebakaran Washington.

    (Tribunnews.com/Bobby)