Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Iran Luncurkan Kapal Peluncur Rudal Berkecepatan Tinggi Bisa Melesat dengan Kecepatan 215 KM Per Jam – Halaman all

    Iran Luncurkan Kapal Peluncur Rudal Berkecepatan Tinggi Bisa Melesat dengan Kecepatan 215 KM Per Jam – Halaman all

    Iran Luncurkan Kapal Peluncur Rudal Berkecepatan Tinggi, Melesat dengan Kecepatan 215 KM Per Jam

    TRIBUNNEWS.COM- Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah berhasil mengembangkan kapal peluncur rudal yang mampu mencapai kecepatan hingga 116 knot, atau sekitar 215 kilometer per jam di darat, menurut Laksamana Muda Alireza Tangsiri.

    “Kami telah membangun kapal peluncur rudal yang memiliki kecepatan 116 knot, yang setara dengan kecepatan di darat sebesar 215 kilometer per jam. Kapal ini telah menyelesaikan semua uji teknis dan khusus,” katanya, seperti dilaporkan News.Az , mengutip media Iran .

    “Di Angkatan Laut IRGC, kami memproduksi kapal, rudal, drone, dan sistem bawah permukaan kami sendiri.”

    Menyoroti komitmen IRGC terhadap keamanan regional, ia menambahkan, “Kami bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk memastikan keamanan Teluk Persia.”

    Merenungkan masa lalu, sang komandan mencatat, bahwa sebelum Revolusi Islam, Iran bahkan tidak dapat membangun kapal penangkap ikan kecil, dan perusahaan-perusahaan Amerika membangunnya untuk Iran. “Hari ini, kami telah mengembangkan kapal kelas Shahid Soleimani dengan menggunakan teknologi paling canggih. Kapal ini mampu berlayar hingga 5.000 mil laut tanpa henti di lautan terbuka.”

    Hari Nasional Teluk Persia

    Dalam komentar di sebuah acara yang diadakan di kota pelabuhan selatan Iran, Bandar Abbas, dalam rangka memperingati Hari Nasional Teluk Persia, Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Alireza Tangsiri menyoroti kemajuan yang telah dicapai pasukannya dalam memproduksi senjata dalam negeri.

    Ia mengatakan Angkatan Laut IRGC telah memproduksi kapal serbu peluncur rudal dengan kecepatan hingga 116 knot (215 km/jam).

    Komandan mencatat bahwa kapal cepat baru tersebut telah lulus semua uji teknis dan khusus, Tasnim melaporkan.

    Dalam sambutannya di bulan Februari, Panglima IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami menyoroti kehadiran Iran yang tak terbatas di lautan, dan mengatakan nasib pertempuran laut ditentukan oleh akurasi, kecepatan, kedalaman navigasi, dan jangkauan senjata.

    Strategi IRGC memerlukan produksi senjata dan peralatan yang mematuhi doktrin dan kriteria angkatan lautnya, tambah Salami.

    Ia menyatakan bahwa rudal angkatan laut IRGC melampaui jangkauan nominalnya, karena ditembakkan dari kapal cepat peluncur rudal yang dapat melaju dengan kecepatan 110 knot.

    Kecepatan Kapal 215 KM Per jam

    Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Laksamana Muda Alireza Tangsiri pada hari Rabu mengumumkan keberhasilan pengembangan kapal peluncur rudal yang mampu mencapai kecepatan 116 knot—setara dengan sekitar 215 kilometer per jam di darat. Ia menyatakan bahwa kapal tersebut telah lulus semua uji teknis dan khusus.

    “Kami telah membangun kapal peluncur rudal yang memiliki kecepatan 116 knot, yang setara dengan kecepatan di darat sebesar 215 kilometer per jam. Kapal ini telah menyelesaikan semua uji teknis dan khusus,” katanya.

    “Di Angkatan Laut IRGC, kami memproduksi kapal, rudal, drone, dan sistem bawah permukaan kami sendiri.”

    Menyoroti komitmen IRGC terhadap keamanan regional, ia menambahkan, “Kami bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk memastikan keamanan Teluk Persia.”

    Merenungkan masa lalu, sang komandan mencatat, bahwa sebelum Revolusi Islam, Iran bahkan tidak dapat membangun kapal penangkap ikan kecil, dan perusahaan-perusahaan Amerika membangunnya untuk Iran. “Hari ini, kami telah mengembangkan kapal kelas Shahid Soleimani dengan menggunakan teknologi paling canggih. Kapal ini mampu berlayar hingga 5.000 mil laut tanpa henti di lautan terbuka.”

    SUMBER: AZ, TABNAK, MEHR NEWS

  • Kisah Haru Paramedis Gaza: Selamat Dari Pembantaian, Dibebaskan Setelah 37 Hari Dalam Penjara Israel – Halaman all

    Kisah Haru Paramedis Gaza: Selamat Dari Pembantaian, Dibebaskan Setelah 37 Hari Dalam Penjara Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, GAZA – Sepuluh tahanan Palestina dibebaskan dan dikembalikan pihak Israel ke Jalur Gaza.

    Assaad al-Nassasra termasuk dalam rombongan sepuluh orang yang dibebaskan itu.

    Ia merupakan seorang paramedis Palestina yang selamat dari serangan Israel terhadap tim medis di Gaza. 

    Al-Nassasra akhirnya menghirup udara bebas setelah 37 hari mendekam dalam tahanan Israel. 

    Konfirmasi pembebasan ini disampaikan langsung oleh the Palestine Red Crescent Society (PRCS), organisasi kemanusiaan yang aktif memberikan layanan kesehatan di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Seperti dikutip dari laporan Al-Jazeera pada (29/4/2025), momen haru saat ia bertemu kembali dengan rekan-rekannya terekam dalam unggahan media sosial PRCS. 

    Dalam video tersebut, al-Nassasra terlihat mengenakan jaket merah kebanggaan PRCS dan memeluk erat rekan-rekannya setelah melewati masa sulit di tahanan.

    Penangkapan al-Nassasra terjadi setelah serangan brutal militer Israel pada 23 Maret yang menyasar petugas medis di wilayah Rafah, Gaza Selatan.

    Serangan tersebut merenggut nyawa 15 tenaga medis dan memicu kecaman keras dari komunitas internasional, mereka juga menuntut adanya penyelidikan independen. 

    “Dia ditangkap saat menjalankan tugas kemanusiaannya selama pembantaian tim medis di wilayah Tel Al-Sultan di Kegubernuran Rafah,” kata PRCS, dikutip dari Al-Jazeera. 

    Sebelumnya, PRCS melaporkan bahwa pasukan Israel secara sengaja menembaki petugas medis yang sedang berupaya mengevakuasi korban luka akibat serangan Israel sebelumnya. 

    Tragisnya, PRCS kehilangan kontak dengan timnya, dan pasukan Israel menghalangi akses ke wilayah Tel Al-Sultan di Kegubernuran Rafah. 

    Seminggu kemudian, ketika pejabat PBB dan Palestina berhasil mendatangi area tersebut, mereka menemukan kuburan massal dan ambulans yang hancur. 

    Delapan pekerja PRCS, enam anggota tim Pertahanan Sipil Palestina, dan seorang staf PBB tewas dalam tragedi tersebut.

    “Pembantaian tim kami ini adalah tragedi tidak hanya bagi kami di PRCS Palestina, tetapi juga bagi kerja kemanusiaan universal,’’ tegas PRCS.

    Militer Israel, di tengah kecaman global, mengumumkan penyelidikan atas insiden tersebut. 

    Namun, pekan lalu mereka menyatakan bahwa dari hasil penyelidikan internal mengidentifikasi adanya “kesalahan profesional’’.

    Mereka bersikeras tidak melanggar kode etik militer, dan hanya seorang tentara yang dikenai sanksi pemberhentian. 

    PRCS dengan tegas menolak pernyataan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen dan imparsial oleh badan PBB.

    Sebagai informasi, Al-Nassasra, seorang ayah berusia 47 tahun, adalah salah satu dari dua orang yang selamat dari serangan Israel terhadap Paramedis Palestina. 

    Korban selamat lainnya, Munther Abed, mengatakan bahwa saat itu ia menyaksikan langsung penangkapan al-Nassasra, ia melihatnya diikat dan dibawa pergi. 

    Putra al-Nassasra, Mohamed, mengungkapkan bahwa ayahnya terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada malam serangan, memberitahukan bahwa ia sedang menuju markas PRCS untuk berbuka puasa Ramadan bersama rekan-rekannya. 

    Kekhawatiran keluarga memuncak ketika panggilan telepon mereka keesokan harinya tidak dijawab, dan PRCS mengonfirmasi bahwa mereka juga kehilangan kontak dengan al-Nassasra dan petugas darurat lainnya.

    Mohamed mengenang bahwa ayahnya selalu mengingatkan keluarga bahwa ia mungkin tak akan kembali. 

    Namun keluarga berusaha untuk tidak memikirkan hal itu karena al-Nassasra terus bekerja selama 18 bulan dalam perang Israel-Palestina.

    Rekan Al-Nassasra, Ibrahim Abu al-Kass, menambahkan bahwa Al-Nassasra dikenal selalu membawa permen untuk dibagikan kepada anak-anak, menyuruh mereka untuk bermain di tempat yang aman.

    Israel telah melakukan penangkapan yang intensif selama perang. 

    Menurut Palestinian prisoner support network Addameer, setidaknya 9.900 warga Palestina, termasuk 400 anak-anak, saat ini mendekam di penjara-penjara Israel.

    Lebih dari 3.400 di antaranya ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan di bawah kebijakan “penahanan administratif” yang dapat diperpanjang tanpa batas waktu.

    Al-Nassasra akhirnya dibebaskan ke Gaza melalui pos pemeriksaan Kissufim bersama dengan sepuluh tahanan lainnya. 

    Setibanya, mereka segera dilarikan ke rumah sakit di Deir el-Balah, Gaza tengah, untuk menjalani pemeriksaan medis. 

    Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera melaporkan dari kota tersebut bahwa para tahanan yang dibebaskan mengaku mengalami penyiksaan “dengan cara yang mengerikan” dan berada dalam kondisi fisik dan psikologis yang sangat memprihatinkan.

    Serangan terhadap petugas pertolongan pertama, pekerja kemanusiaan, dan jurnalis oleh pasukan Israel selama pemboman Gaza telah menjadi perhatian serius. 

    Lebih dari 52.300 warga Palestina telah kehilangan nyawa sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober 2023, sementara setidaknya 117.905 lainnya mengalami luka-luka, menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza. (Tribunnews.com/ Grace Sanny Vania)

  • Demi Gencatan Senjata, Hamas Diklaim Siap Serahkan Roket, Pembangunan Terowongan Gaza Disetop – Halaman all

    Demi Gencatan Senjata, Hamas Diklaim Siap Serahkan Roket, Pembangunan Terowongan Gaza Disetop – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media Israel i24 News mengklaim Hamas sudah menyerahkan usul baru gencatan senjata di Jalur Gaza kepada Mesir.

    Menurut narasumber Arab yang didapatkan media itu, Hamas bersedia menyerahkan senjata-senjata beratnya, termasuk roket.

    Di samping itu, Hamas akan berhenti menggali terowongan, melatih dan merekrut pejuang, dan mengembangkan senjata perang dan sejenisnya.

    Narasumber itu mengatakan Hamas bakal menyimpan senjatanya di gudang dengan pengawasan Mesir. Kata dia, informasi itu berdasarkan pernyataan narasumber di lingkaran Hamas.

    “Meski demikian, organisasi itu menolak untuk menyimpan apa yang disebutnya ‘senjata pribadi’, termasuk senjata sniper, bom, dan roket jarak dekat,” ujar narasumber itu.

    Hamas menganggap senjata-senjata itu sebagai senjata pertahanan, berbeda dengan senjata serang.

    “Hamas sudah meminta Mesir untuk menyodorkan usul ini kepada Israel,” kata dia.

    TEROWONGAN HAMAS – Gambar yang dirilis oleh IDF pada 20 Januari 2024 menunjukkan bagian dalam terowongan Hamas di Khan Yunis, Gaza selatan. (IDF)

    Sementara itu, belum ada konfirmasi dari Hamas mengenai kebenaran klaim di atas.

    Beberapa hari lalu Hamas mengaku siap menyepakati perjanjian gencatan jangka panjang guna mengakhiri perang Gaza. Namun, Hamas mengatakan tidak akan menyerahkan senjatanya.

    Dikutip dari The Cradle, Taher al-Nono yang menjadi penasihat media Hamas menyebut pihaknya terbuka untuk berunding tentang gencatan jangka panjang selama lima hingga tujuh tahun dan pembebasan sandera di Gaza.

    Syarat yang diminta Hamas ialah perang diakhiri, pembangunan kembali Gaza, dan pembebasan ribuan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

    “Kami terbuka akan usul serius untuk mengakhiri perang,” ujar Nono.

    “Senjata organisasi perlawanan ini tidak bisa dinegosiasikan dan akan tetap berada di tangan kami sepanjang pendudukan Israel terus berlanjut.”

    Mesir disebut akan sodorkan usul

    Sebelumnya, Mesir dilaporkan tengah menyiapkan usul baru gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Menurut narasumber yang didapatkan media Arab Saudi Asharq, usul baru akan memenuhi permintaan Israel dan Hamas secara “berimbang”. 

    Tujuan usul itu ialah mewujudkan gencatan jangka panjang yang mungkin mencapai lima hingga tujuh tahun.

    Nantinya akan ada perjanjian yang menyertakan jaminan dari pihak regional dan internasional guna memastikan Israel dan Hamas memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam gencatan itu.

    Usul itu disiapkan oleh Mesir yang berkoordinasi dengan Qatar dan AS. Ketiga negara itu kini menjadi juru penengah.

    “Segera setelah rancangan perjanjiaan tercapai, situasi di lapangan akan dipulihkan dan semua operasi militer akan dihentikan,” kata narasumber Asharq dikutip dari The Jerusalem Post.

    “Bantuan kemanusiaan dan pemulihan akan mulai disalurkan menurut protokol internasional.”

    Israel kembali tolak perang diakhiri

    Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menolak penghentian Gaza.

    Netanyahu bersikeras mengatakan Israel tak akan pernah setuju perang diakhiri meski hal itu bisa membuat semua sandera bisa dipulangkan. Menurut dia, hal itu akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.

    Namun, sejumlah tokoh oposisi di Israel telah mendesak Netanyahu agar memprioritaskan pembebasan sandera ketimbang operasi militer yang bertujuan menggulingkan Hamas.

    Pada bulan Januari kemarin, Netanyahu sepakat untuk melakukan gencatan senjata bertahap dengan Hamas.

    Gencatan itu mengakhiri perang untuk sementara. Sebanyak 33 sandera dibebaskan selama periode tahap pertama gencatan selama enam minggu.

    Kedua belah pihak seharusnya memulai perundingan guna membahas syarat-syarat tahap kedua gencatan. Jika tahap kedua terwujud, perang di Gaza bisa diakhiri permanen.

    Akan tetapi, perundingan menemui kebuntuan. Israel kemudian menyerang Gaza lagi per bulan Maret kemarin.

    Israel lebih memilih untuk mengusulkan gencatan lainnya yang juga bersifat sementara. Dalam gencatan ini, sandera lainnya akan dibebaskan. Namun, Hamas menolak usul itu.

  • 100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    100 Hari Trump Pimpin AS, Berikut Daftar 10 Kebijakan Kontroversial yang Dinilai Bawa ‘Malapetaka’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pada peringatan 100 hari memimpin Amerika Serikat (AS) pada masa jabatan kedua, Donald Trump diketahui telah menerapkan sejumlah kebijakan kontroversi yang memicu kritik tajam.

    Menurut News Nation, setidaknya sudah ada  142 perintah eksekutif yang ditandatangani selama Trump menjabat sejak 20 Januari hingga 30 April. 

    Adapun perintah eksekutif ini mencakup berbagai kebijakan signifikan di bidang imigrasi, energi, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

    Serta kebijakan-kebijakan lain terkait dengan program “Make America Great Again” yang digaung-gaungkan sejak kampanye pilpres tahun lalu. 

    Dengan total tersebut, menjadikan Trump sebagai satu-satunya Presiden AS yang merilis kebijakan terbanyak dalam 100 hari pertama masa jabatan.

    Meski kebijakan Trump dinilai dapat melindungi industri Amerika dari persaingan asing, tapi kebijakan yang diterapkan Trump memicu kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan.

    Termasuk Senator Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi yang menilai, Trump telah mengkhianati janji kampanyenya untuk mendukung kelas pekerja dan keluarga berpendapatan rendah.

    Selain itu, gubernur-gubernur Demokrat seperti Tim Walz dari Minnesota dan J.B. Pritzker dari Illinois menggambarkan masa jabatan kedua Trump sebagai “malapetaka” dan “kegagalan besar”.

    Daftar 10 Kebijakan Kontroversial Trump 

    Berikut 10 kebijakan kontroversial Donald Trump yang paling terkenal selama 100 hari pertama masa kepresidenannya yang kedua pada tahun 2025:

    PHK Massal dan Pemangkasan dana federal 

    Kebijakan yang paling di 100 hari pemerintahan Trump yakni dibentuknya Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin bos Tesla, Elon Musk.

    Diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Selain pemotongan dana, lembaga-lembaga di AS juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. 

    Menurut data CNN International, setidaknya 121 ribu karyawan telah dipecat dari sejumlah lembaga federal selama 100 hari kepemimpinan Trump

    Tak hanya itu sebanyak 10 ribu karyawan USAID juga ikut dipecat. Bahkan, badan bantuan kemanusiaan itu nyaris bubar.

    Kebijakan Tarif Perdagangan

    Mengutip dari News Nation Now, kebijakan kontroversial selanjutnya yang paling menonjol yakni kebijakan perdagangan “America First”.

    Dimana dalam kebijakan ini Trump memberlakukan tarif besar-besaran pada negara-negara lain.

    Trump berdalih kebijakannya dapat melindungi dan memperkaya industri Amerika. 

    Namun pada akhirnya memicu ketegangan perdagangan dan ketidakstabilan pasar.

    Lantaran kebijakan itu membangkitkan kemarahan banyak negara, membalaskan kenaikan tarif yang luar biasa untuk barang-barang impor asal AS yang kemudian membuat bisnis di dalam negeri terguncang keras.

    Pembubaran Departemen Pendidikan dan Restrukturisasi Pemerintahan

    Melalui “Project 2025,” Trump berencana membubarkan Departemen Pendidikan dan melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap lembaga-lembaga federal, menggantinya dengan loyalis politik. 

    Langkah ini memicu kekhawatiran tentang politisasi birokrasi dan pengurangan kualitas layanan publik. 

    Terbaru, Trump membekukan dana federal sebesar 2,3 miliar untuk Universitas Harvard.

    Buntut upaya pemerintah AS untuk menindak tegas para pengunjuk rasa mahasiswa dan menekan universitas untuk membatalkan program-program keragaman, kesetaraan dan inklusi.

    Pengetatan Kebijakan Imigrasi dan Pengungsi

    Trump memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap imigran dan pengungsi, termasuk pembatasan visa dan peningkatan waktu penahanan bagi anak-anak imigran. 

    Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. 

    Kebijakan Energi dan Kemunduran Iklim

    Trump mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Kebijakannya berfokus pada perluasan pengeboran minyak dalam negeri, mencabut peraturan iklim era Biden.

    Termasuk mandat kendaraan listrik, menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan perjanjian iklim internasional lainnya.

    Pembalikan Kebijakan Sosial

    Trump turut menghapus inisiatif Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), tindakan afirmatif, dan teori ras kritis dalam pemerintah federal, dan secara resmi mendefinisikan gender secara ketat sebagai laki-laki atau perempuan dalam pedoman federal.

    Kebijakan Menyangkut Departemen Kehakiman dan Pengampunan

    Dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya di tahun 2025, Donald Trump menunjukkan pendekatan yang agresif terhadap lembaga-lembaga hukum.

    Termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) dan penggunaan hak pengampunan presiden (presidential pardon), yang memicu kontroversi luas.

    Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki musuh-musuh politik.

    Serta mengampuni atau meringankan hukuman bagi semua terdakwa yang didakwa sehubungan dengan serangan 6 Januari, termasuk mereka yang dihukum atas tindakan kekerasan dan konspirasi penghasutan.

    Campur tangan dalam bidang peradilan yang terbaru adalah penangkapan seorang hakim atas tuduhan melindungi seorang imigran. Penangkapan ini dianggap sebagai gangguan terhadap sistem peradilan AS oleh eksekutif.

    Kebijakan Luar Negeri dan Postur Militer

    Trump menekankan militer yang berfokus pada memenangkan perang dengan tegas, mengusulkan penggantian nama simbolis dari penanda geografis (misalnya, Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika), dan mengancam tindakan agresif seperti merebut Greenland atau Terusan Panama.

    Kebijakan Terkait Penggunaan Hukum Bersejarah

    Lebih lanjut, Trump turut menggunakan Undang-Undang Musuh Asing yang telah berusia 200 tahun untuk penegakan imigrasi, menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi AS, memulihkan hukuman mati federal, dan menunda pelarangan TikTok di AS.

    Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan di atas sangat kontroversial, dengan banyak orang Amerika yang tidak setuju dengan tarif dan pemotongan pemerintah, dan para ahli hukum mempertanyakan konstitusionalitas beberapa perintah eksekutif.

    Dengan diberlakukan kebijakan ini, 100 hari pertama masa jabatan kedua Trump digambarkan sebagai salah satu yang paling tidak stabil dalam sejarah Amerika karena sifat agendanya yang cepat dan luas.

    Pemberian Pengampunan Politik

    Terakhir dalam 100 hari pertama masa jabatan keduanya pada tahun 2025, Presiden Donald Trump meluncurkan serangkaian kebijakan besar yang secara signifikan.

    Termasuk mengubah struktur dan fungsi tenaga kerja federal serta layanan sipil di Amerika Serikat.

    Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping dan efisien.

    Namun menuai kritik karena dianggap mengancam independensi birokrasi dan merusak prinsip meritokrasi.​

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel – Halaman all

    Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel – Halaman all

    Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Arab Saudi mengecam keras tindakan Israel di Gaza dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Selasa – mengecam “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” di Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

    “Kurang dari setahun yang lalu, pengadilan mendengar bahwa kebijakan dan praktik Israel di wilayah yang diduduki, termasuk praktik permukimannya, pendudukannya yang berkelanjutan, dan aneksasinya terhadap sebagian wilayah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang harus segera diakhiri,” kata Mohamed Saud Alnasser, perwakilan Arab Saudi di ICJ.

    Untuk pembaruan terkini tentang konflik Israel-Palestina, kunjungi halaman khusus kami.

    “Sayangnya, tetapi dapat diduga, Israel memilih untuk mengabaikan putusan pengadilan, yang menunjukkan bahwa mereka menganggap diri mereka berada di atas hukum,” katanya.

    ICJ sedang mendengarkan pernyataan dari sejumlah negara dan organisasi saat mempersiapkan pendapat penasihat tentang tanggung jawab kemanusiaan Israel terhadap Palestina, lebih dari 50 hari setelah blokade total bantuan ke Gaza yang dilanda perang.

    Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat secara hukum, tetapi pengadilan percaya bahwa pendapat tersebut “memiliki bobot hukum dan otoritas moral yang besar.”

    ‘Tidak ada yang membenarkan kebiadaban seperti itu’

    Alnasser mengkritik Israel karena mencegah upaya kemanusiaan internasional yang penting di daerah kantong Palestina yang terkepung, tempat lebih dari separuh penduduknya berisiko tinggi mengalami kelaparan.

    “Kewajiban Israel untuk mengizinkan PBB, organisasi internasional lain, dan negara ketiga untuk melakukan aktivitas di wilayah Palestina yang diduduki – termasuk menyediakan bantuan tersebut – benar-benar dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati bagi banyak orang,” katanya.

    “Tidak ada yang membenarkan kebiadaban seperti itu,” katanya, merujuk secara khusus pada situasi di Jalur Gaza.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pembersihan etnis di Jalur Gaza

    Perwakilan Saudi mengatakan blokade bantuan Israel dan pemboman terus-menerus terhadap “penduduk sipil” adalah sarana untuk “melaksanakan pembersihan etnis di Jalur Gaza, menggusur atau membunuh penduduk Palestina untuk memberi ruang bagi Israel untuk menetap dan mencaplok wilayah tersebut.”

    Dia menambahkan: “Perilaku mengerikan Israel, yang menumpuk ilegalitas di atas ilegalitas, terdokumentasi dengan baik – penerapannya yang paling kejam adalah kondisi pengepungan yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.”

    Israel tidak berpartisipasi dalam sidang selama seminggu yang dijadwalkan oleh ICJ tetapi segera membalas pada hari Senin, menolak sidang tersebut sebagai “penganiayaan dan delegitimasi sistematis” terhadap negara tersebut.

    SUMBER: AL ARABIYA

  • Paramedis Gaza yang Selamat dari Serangan Israel Kini Dibebaskan, Langsung Peluk Rekan-rekannya – Halaman all

    Paramedis Gaza yang Selamat dari Serangan Israel Kini Dibebaskan, Langsung Peluk Rekan-rekannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang paramedis Palestina yang selamat dari serangan mematikan Israel terhadap sekelompok responden pertama di Gaza selatan bulan lalu telah dibebaskan dari penahanan Israel, kata Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS).

    Assaad al-Nassasra, seorang pengemudi ambulans, termasuk di antara sedikitnya 10 tahanan Palestina yang dibebaskan ke Jalur Gaza pada Selasa (29/4/2025), kata PRCS.

    PRCS membagikan rekaman di media sosial yang menunjukkan al-Nassasra yang tampak emosional.

    Pria itu mengenakan jaket PRCS merah cerah, memeluk rekan-rekannya setelah 37 hari di tahanan Israel.

    Keberadaan al-Nassasra tidak diketahui secara pasti setelah militer Israel menembaki petugas tanggap pertama Palestina di wilayah Rafah, Gaza selatan, pada 23 Maret 2025.

    Serangan itu menewaskan 15 petugas kesehatan dan memicu kemarahan luas serta seruan untuk penyelidikan independen.

    “Dia ditangkap saat menjalankan tugas kemanusiaannya selama pembantaian tim medis di wilayah Tel Al-Sultan, Provinsi Rafah,” kata PRCS.

    PRCS melaporkan bulan lalu bahwa pasukan Israel menembaki petugas medis, yang sedang mengendarai ambulans untuk membantu warga Palestina yang terluka di lokasi serangan Israel sebelumnya.

    Badan tersebut mengatakan pihaknya kehilangan kontak dengan timnya dan pasukan Israel memblokir akses ke lokasi insiden.

    Ketika pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palestina dapat mencapai daerah itu seminggu kemudian, mereka menemukan kuburan massal tempat ambulans dan mayat-mayat dikubur dengan buldoser.

    Delapan pekerja PRCS tewas bersama dengan enam anggota tim Pertahanan Sipil Palestina dan satu pegawai PBB, kata PRCS.

    “Pembantaian tim kami ini merupakan tragedi bukan hanya bagi kami di Bulan Sabit Merah Palestina, tetapi juga bagi kerja kemanusiaan dan kemanusiaan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan pada tanggal 30 Maret.

    Sebuah video yang diambil dari ponsel salah satu petugas medis yang terbunuh menunjukkan saat-saat terakhir mereka.

    Mereka mengenakan seragam yang sangat reflektif dan berada di dalam kendaraan penyelamat yang dapat dikenali dengan jelas sebelum mereka ditembak oleh pasukan Israel.

    Di tengah kecaman internasional, militer Israel mengumumkan akan menyelidiki apa yang terjadi.

    Minggu lalu, militer menyatakan bahwa penyelidikannya telah mengidentifikasi serangkaian “kegagalan profesional”.

    Militer menyatakan kode etiknya tidak dilanggar dan seorang prajurit dipecat.

    PRCS mengecam temuan militer Israel dan menyerukan penyelidikan independen dan imparsial oleh badan PBB.

    Al-Nassasra (47) adalah salah satu dari dua orang yang selamat dari serangan itu.

    Korban selamat lainnya, Munther Abed, mengatakan saat itu bahwa ia melihat al-Nassasra ditangkap, diikat, dan dibawa pergi.

    Ayah enam anak ini terakhir kali berbicara dengan keluarganya pada malam serangan Israel ketika ia menghilang.

    Ia memberi tahu mereka dirinya sedang dalam perjalanan ke markas PRCS untuk berbuka puasa Ramadan bersama rekan-rekannya, menurut putranya, Mohamed.

    Ketika keluarganya mencoba menghubunginya sekitar fajar keesokan harinya, dia tidak menjawab.

    Mereka mengetahui dari PRCS bahwa tidak seorang pun yang dapat menghubunginya atau pekerja darurat lainnya.

    Al-Nassasra selalu memperingatkan keluarganya bahwa setiap kali ia pergi menjalankan misi, ia mungkin tidak akan kembali, kata putranya.

    Keluarganya berusaha untuk tidak memikirkan hal itu karena al-Nassasra terus melanjutkan tugasnya selama perang Israel di Gaza yang berlangsung selama 18 bulan.

    Rekannya Ibrahim Abu al-Kass juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa al-Nassasra selalu membawa permen untuk ditawarkan kepada anak-anak guna mendorong mereka bermain di tempat yang aman, bukan di tengah jalan.

    Israel telah melakukan kampanye penangkapan yang intensif selama perang.

    Menurut jaringan pendukung tahanan Palestina Addameer, sedikitnya 9.900 warga Palestina saat ini ditahan di fasilitas penahanan Israel, termasuk 400 anak-anak.

    Lebih dari 3.400 orang ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan berdasarkan apa yang dikenal sebagai “penahanan administratif”, yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu enam bulan tanpa batas waktu.

    Al-Nassasra dilepaskan ke Gaza melalui pos pemeriksaan Kissufim bersama dengan 10 tahanan lainnya sebelum mereka dikirim ke rumah sakit di Deir el-Balah, Gaza tengah untuk pemeriksaan medis.

    Melaporkan dari kota tersebut, Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera mengatakan para tahanan yang dibebaskan melaporkan disiksa dengan “cara yang mengerikan” dan berada dalam kondisi fisik dan psikologis yang buruk.

    Pasukan Israel secara rutin menargetkan responden pertama, pekerja kemanusiaan, dan jurnalis selama pemboman Gaza.

    Lebih dari 52.300 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, sementara sedikitnya 117.905 orang terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 24 Hingga 36 Jam ke Depan – Halaman all

    Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 24 Hingga 36 Jam ke Depan – Halaman all

    Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 36 Jam

    TRIBUNNEWS.COM- Pakistan mengatakan akan ‘menanggapi dengan tegas’ setiap tindakan militer karena ketegangan dengan India meningkat setelah serangan Kashmir.

    Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan mengatakan Islamabad memiliki “informasi intelijen yang kredibel” bahwa India bermaksud melancarkan serangan militer dalam 24 hingga 36 jam ke depan, karena ketegangan antara kedua negara meningkat menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India.

    Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Rabu pagi, Attaullah Tarar menuduh India menggunakan serangan minggu lalu di Pahalgam , yang menewaskan 26 wisatawan, “sebagai dalih palsu” untuk berpotensi menyerang Pakistan.

    Menteri tersebut tidak memberikan informasi konkret untuk mendukung klaimnya, dan pemerintah India tidak segera mengomentari tuduhan tersebut secara terbuka.

    “Setiap tindakan agresi akan ditanggapi dengan respons yang tegas. India akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi serius di kawasan tersebut,” kata Tarar dalam unggahannya di X.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif juga mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Senin bahwa serangan militer oleh India “akan segera terjadi”.

    Islamabad berada dalam kondisi siaga tinggi tetapi hanya akan menggunakan senjata nuklirnya jika “ada ancaman langsung terhadap keberadaan kami”, kata Asif.

    Kementerian Luar Negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar dari kantor berita Reuters mengenai pernyataan terbaru Tarar.

    Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah India mengatakan ada elemen Pakistan yang terkait dengan serangan pada 22 April di resor pegunungan Pahalgam.

    Itu adalah serangan paling mematikan terhadap turis di Kashmir yang dikelola India dalam lebih dari dua dekade, dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk mengejar para penyerang.

    Sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama Front Perlawanan (TRF), yang diyakini sebagai cabang Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Namun Islamabad membantah terlibat dalam apa yang terjadi dan menyerukan penyelidikan yang netral.

    Setelah serangan itu, kedua negara tetangga itu melancarkan serangkaian tindakan diplomatik terhadap satu sama lain, termasuk pencabutan visa dan penutupan wilayah udara Pakistan untuk maskapai penerbangan India.

    India juga menangguhkan partisipasinya dalam Perjanjian Perairan Indus , yang mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak-anak sungainya antara kedua negara.

    Tindakan tersebut memicu protes di Pakistan, dan pemerintah Pakistan mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan tindakan hukum atas keputusan New Delhi.

    Baku tembak juga terjadi di sepanjang Garis Kontrol (LoC), perbatasan de facto sepanjang 740 km (460 mil) yang memisahkan wilayah Kashmir yang dikuasai India dan Pakistan, sehingga memicu seruan internasional untuk meredakan ketegangan.

    Pada hari Selasa, Amerika Serikat mendesak kedua negara untuk bekerja sama menuju “solusi yang bertanggung jawab”.

    “Kami menghubungi kedua belah pihak, dan memberi tahu … mereka untuk tidak memperburuk situasi,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada wartawan, mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

    Juru bicara itu menambahkan bahwa Rubio akan berbicara kepada menteri luar negeri India dan Pakistan pada hari Selasa atau Rabu dan mendorong menteri luar negeri lainnya untuk melakukan hal yang sama.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengatakan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres berbicara dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan “menekankan perlunya menghindari konfrontasi yang dapat mengakibatkan konsekuensi tragis”.

     

    Berikut Isi Pesan dari Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar:
     
    “Pakistan mempunyai informasi intelijen yang kredibel bahwa India bermaksud melakukan tindakan militer terhadap Pakistan dalam 24-36 jam ke depan dengan dalih tuduhan tidak berdasar dan dibuat-buat tentang keterlibatan dalam insiden Pahalgam.

    Peran sombong yang diambil India sebagai Hakim, Juri, dan Algojo di wilayah tersebut adalah tindakan yang gegabah dan ditolak dengan keras.

    Pakistan sendiri telah menjadi korban terorisme dan benar-benar memahami rasa sakit dari momok ini.

    Kami selalu mengutuknya dalam segala bentuk dan manifestasinya di mana pun di dunia.

    Sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan dengan terbuka menawarkan penyelidikan yang kredibel, transparan, dan independen oleh komisi ahli yang netral untuk memastikan kebenaran.

    Sayangnya, alih-alih menempuh jalan yang masuk akal, India tampaknya telah memutuskan untuk menapaki jalan yang berbahaya, yaitu irasionalitas dan konfrontasi, yang akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi seluruh wilayah dan sekitarnya.

    Penghindaran penyelidikan yang kredibel itu sendiri merupakan bukti yang cukup untuk mengungkap motif sebenarnya India.

    Secara sadar membuat keputusan strategis yang disandera oleh sentimen publik, yang sengaja dibuat-buat untuk mengamankan tujuan politik, merupakan hal yang sangat disayangkan dan menyedihkan.

    Pakistan menegaskan kembali bahwa setiap tindakan militer yang dilakukan India akan ditanggapi dengan pasti dan tegas.

    Masyarakat internasional harus tetap menyadari kenyataan bahwa beban eskalasi dan konsekuensi selanjutnya sepenuhnya berada di tangan India.

    Bangsa itu menegaskan kembali tekadnya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Pakistan dengan segala cara”.

     

    Menteri Informasi Pakistan: Info dari intelijen yang kredibel

    Mengutip “informasi intelijen yang kredibel”, Pakistan mengatakan India berencana melakukan aksi militer terhadap Islamabad dalam 24-36 jam ke depan. 

    Pakistan juga memperingatkan New Delhi tentang konsekuensi “bencana” di seluruh wilayah dan sekitarnya jika tindakan tersebut benar-benar dilakukan.

    Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengatakan pasukan India tengah mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan atas dasar “tuduhan tak berdasar dan dibuat-buat” mengenai keterlibatan negara itu dalam serangan teror Pahalgam, yang menewaskan 26 orang.

    Tarar mengatakan India berperan sebagai “hakim, juri, dan algojo”, sebuah peran yang ditolaknya. “Sebagai negara yang bertanggung jawab, Pakistan dengan tulus menawarkan penyelidikan yang kredibel, transparan, dan independen oleh komisi ahli yang netral untuk memastikan kebenaran,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad sendiri telah menjadi korban terorisme.

    Menegaskan tekad Pakistan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya, mendesak masyarakat internasional untuk “tetap menyadari kenyataan bahwa beban eskalasi dan konsekuensi berikutnya sepenuhnya berada di tangan India”.

    Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kepada petinggi pertahanan bahwa angkatan bersenjata memiliki “kebebasan operasional penuh” untuk memutuskan cara, target, dan waktu respons India terhadap serangan teror Pahalgam, sumber pemerintah mengatakan kepada PTI . 

    Sebelumnya, ia mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum” para teroris di balik serangan mematikan di padang rumput Baisaran yang indah di Jammu dan Kashmir dan mengejar para pembunuhnya hingga “ujung bumi”.

    Ketegangan di perbatasan meningkat setelah serangkaian tindakan yang diambil oleh India sebagai tanggapan atas serangan teror Pahalgam. India mengusir atase militer Pakistan, menangguhkan Perjanjian Air Indus tahun 1960, mencabut semua visa yang dikeluarkan untuk warga negara Pakistan mulai 27 April dan segera menutup pos transit darat Attari.

    Pelanggaran gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol berlanjut untuk hari keenam berturut-turut pada hari Selasa.

    SUMBER: AL JAZEERA, NDTV

  • Menteri Pakistan Memperingatkan Kemungkinan Serangan Militer India dalam 24 Hingga 36 Jam ke Depan – Halaman all

    Memanas, Pakistan Klaim Pasukannya Siap Perang, Ancam Luncurkan Nuklir untuk Lawan India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat tinggi pertahanan Pakistan mengklaim bahwa pasukan di negaranya telah siap berperang melawan India.

    Pernyataan ini diungkap Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif, setelah India mengancam bakal menggelar serangan besar-besaran buntut tewasnya 26 turis India di wilayah Kashmir.

    “Kami telah memperkuat pasukan kami karena ini adalah sesuatu yang mendesak sekarang. Jadi, dalam situasi itu, beberapa keputusan strategis harus diambil, jadi keputusan itu telah diambil.” kata Asif mengutip dari Reuters, Rabu (30/4/2025).

    “Pakistan 100 persen siap menghadapi situasi pertempuran apa pun jika kedaulatan negara terancam atau perang dipaksakan padanya,” imbuh Asif.

    Asif juga menekankan retorika India meningkat dan militer Pakistan telah memberi pengarahan kepada pemerintah tentang kemungkinan serangan India.

    Walau begitu, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasannya berpikir serangan akan segera terjadi.

    Selain menyiapkan pasukan perang, Pakistan mengklaim bahwa pihaknya tengah ancang-ancang meluncurkan serangan rudal nuklir ke wilayah India.

    Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu, Menteri Perkeretaapian Pakistan Hanif Abbasi turut mengingatkan bahwa negaranya memiliki banyak rudal dan 130 hulu ledak nuklir yang sewaktu-waktu dapat membumihanguskan India.

    “Tidak seorang pun tahu di mana kami telah menempatkan senjata nuklir kami di seluruh negeri. Saya katakan lagi, rudal balistik ini, semuanya ditujukan kepada Anda,” ancam Abbasi, yang dilansir NDTV.

    Awal Mula Konflik Pakistan-India

    Sebagai informasi sejak merdeka dari Inggris tepatnya pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang tiga kali.

    Terakhir kali kedua pihak hampir terlibat perang besar-besaran pada tahun 2019, ketika seorang pengebom bunuh diri menewaskan 40 anggota pasukan keamanan India.

    Namun konflik ini kembali pecah usai sebuah serangan mematikan menewaskan 26 orang turis asing di wilayah Kashmir, perbatasan kedua negara.

    India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan, Kashmir Resistance, bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Sementara Pakistan membantah keterlibatannya dan menyerukan penyelidikan independen.

    Buntut konflik ini India mulai memamerkan sejumlah kapal perang mereka yang menembakkan rudal Brahmos anti-kapal perang.

    “Kapal perang Angkatan Laut India sukses menembakkan (rudal) anti kapal beberapa kali untuk menegaskan kembali dan menunjukkan kesiapan platform, sistem, dan para kru untuk melakukan serangan jarak jauh yang akurat,” demikian cuitan Angkatan AL India di akun X, @indiannavy.

    “Angkatan Laut India siap bertempur, kredibel, dan siap menghadapi masa-masa ke depan dalam menjaga maritim negara ini. Kapan saja, di mana saja, dan apapun caranya,” lanjut akun tersebut.

    Tak hanya itu New Delhi juga turut menangguhkan secara sepihak Perjanjian Indus Waters Treaty (Perjanjian Perairan Indus) yang menjadi kunci pembagian air.

    Bahkan turut menutup perbatasan Wagah, menghentikan upacara tradisional, dan memerintahkan anak-anak Pakistan yang berada di India untuk kembali tanpa ibu mereka

    Langkah-langkah ini menunjukkan peningkatan ketegangan yang mengingatkan pada perpecahan tahun 1947, menyoroti kompleksitas dan sensitivitas konflik Kashmir, yang melibatkan faktor sejarah, politik, dan keamanan yang mendalam

    AS-China Minta India-Pakistan Tahan Diri

    Merespons sinyal perang yang akan terjadi di Asia buntut pertikaian India dan Pakistan, China menyerukan kedua negara itu untuk menahan diri.

    “Cina berharap kedua pihak dapat menahan diri, saling bertemu di tengah, menangani perbedaan melalui dialog dan konsultasi, serta bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun.

    Senada dengan China, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan India dan Pakistan, untuk mendorong perdamaian kedua negara.

    “Kami telah berhubungan dengan pemerintah India dan Pakistan di berbagai level. Amerika Serikat mendorong semua pihak untuk bekerja sama menuju penyelesaian yang bertanggung jawab,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS dikutip dari Reuters.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Menang Telak, PM Carney Tantang Trump: Kanada Bukan Negara Bagian ke-51! – Halaman all

    Menang Telak, PM Carney Tantang Trump: Kanada Bukan Negara Bagian ke-51! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney menyatakan kemenangannya dalam pemilu federal.

    Sebagai PM baru Kanada, Carney menegaskan negaranya tidak akan pernah tunduk pada ancaman dari Presiden AS, Donald Trump.

    “Kita bukan negara bagian ke-51,” tegas Carney saat menyampaikan pidato kemenangan Selasa pagi, dilansir CNN dan CBC.

    Ia menyebut kampanyenya didorong oleh semangat melawan tekanan tarif tinggi dan provokasi Trump yang terus-menerus terhadap Kanada.

    “Seperti yang telah saya peringatkan selama berbulan-bulan, Amerika menginginkan tanah, sumber daya, air, dan negara kita,” ujar Carney.

    “Namun ini bukan ancaman kosong. Presiden Trump berusaha menghancurkan kita agar bisa memiliki kita. Itu tidak akan pernah terjadi,” lanjutnya.

    Carney adalah mantan gubernur Bank Sentral Inggris dan Kanada.

    Ia mengantarkan Partai Liberal meraih masa jabatan keempat berturut-turut meski hanya membentuk pemerintahan minoritas.

    Menurut proyeksi CBC, partainya meraih 169 kursi, hanya kurang tiga dari mayoritas mutlak yang dibutuhkan untuk memerintah sendiri.

    Kemenangan Carney juga menjadi kekalahan besar bagi oposisi Partai Konservatif.

    Pemimpinnya, Pierre Poilievre, mengakui kekalahan bahkan kehilangan kursinya di Carleton yang telah ia duduki selama lebih dari 20 tahun.

    Sebelum Trump kembali ke Gedung Putih, Partai Poilievre sempat unggul lebih dari 20 poin dalam jajak pendapat.

    Kebijakan tarif Trump dan ancaman terhadap kedaulatan Kanada mengubah pemilu menjadi semacam referendum publik melawan presiden AS.

    Carney mengingatkan bahwa tarif tinggi Trump, termasuk 25 persen pada baja, aluminium, dan sektor otomotif Kanada, mendorong negeri itu ke ambang resesi.

    Ia pun berjanji membangun kembali ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.

    “Kami akan bangun rumah baru, pabrik baru, dan sumber energi baru — baik yang bersih maupun konvensional,” ujarnya.

    Dalam pernyataan resmi, kantor PM menyebut bahwa Trump telah menelepon Carney untuk mengucapkan selamat.

    Keduanya sepakat untuk bertemu langsung dalam waktu dekat dan membahas masa depan hubungan ekonomi dan keamanan kedua negara.

    “Ketika saya duduk bersama Presiden Trump, itu akan atas nama dua negara yang merdeka dan berdaulat,” Carney menegaskan.

    Carney juga mempererat hubungan dengan sekutu lain seperti Uni Eropa, Inggris, dan Australia.

    Langkah luar biasanya adalah memilih Eropa, bukan AS, sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai perdana menteri.

    “Saya memahami cara kerja dunia,” kata Carney kepada podcaster Nate Erskine-Smith.

    “Saya mencoba menerapkan itu demi kepentingan Kanada.”

    Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat Baru Jagmeet Singh mengundurkan diri setelah partainya gagal mempertahankan cukup kursi.

    Sebelum lengser, Singh menyampaikan pesan dukungan kepada Carney.

    “Ia punya tugas penting: melindungi Kanada dan kedaulatannya dari ancaman Donald Trump,” ujarnya.

    Para pengamat menilai Carney muncul sebagai pemimpin yang tepat untuk menavigasi badai hubungan dengan AS di bawah Trump.

    “Dalam krisis, penting untuk bersatu dan bertindak dengan kekuatan. Dan itulah yang akan kami lakukan,” ujar Carney.

    Dikutip dari CNN dan BBC, Mark Carney adalah seorang tokoh yang memiliki pengalaman luar biasa dalam dunia keuangan global.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Carney dikenal sebagai seorang bankir.

    Ia juga seorang advokat perubahan iklim.

    Pria ini lahir di Fort Smith, Northwest Territories, Kanada.

    Carney dibesarkan di Edmonton, Alberta, dalam keluarga yang sangat mendukung pendidikan.

    Ayahnya adalah seorang kepala sekolah menengah, dan ibunya seorang guru.

    Pendidikan dan Karier Awal

    Carney menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang akademik sejak muda.

    Ia meraih beasiswa untuk belajar di Universitas Harvard.

    Carney memperoleh gelar ekonomi dari Harvard.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford.

    Di Oxford, Carney meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi pada tahun 1995.

    Pengalamannya di dunia pendidikan membuka jalan bagi kariernya di sektor keuangan internasional.

    Setelah lulus, Carney menghabiskan 13 tahun bekerja untuk Goldman Sachs, sebuah perusahaan investasi global.

    Ia bekerja di berbagai kantor Goldman Sachs di kota-kota besar seperti London, New York, Tokyo, dan Toronto, yang memberikan pengalaman global yang luas dalam dunia finansial.

    Mark Carney lahir pada 16 Maret 1965 di Fort Smith, Northwest Territories.

    Carney saat ini berusia 59 tahun.

    Ia tumbuh di Edmonton, Alberta, dan sejak muda sudah menunjukkan ketertarikannya pada olahraga, terutama hoki es, yang merupakan olahraga khas Kanada.

    Ia menikah dengan Diana Carney dan memiliki beberapa anak.

    Dengan pengalaman di sektor keuangan dan pengalamannya dalam mengelola krisis global, Carney siap memimpin Kanada menuju masa depan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

    Sebagai Perdana Menteri, ia bertujuan untuk memanfaatkan latar belakang dan pengalamannya dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh negara ini.

    Meskipun telah lama menjadi figur global di dunia keuangan, Carney baru terjun ke dunia politik Kanada setelah pengunduran diri Perdana Menteri Justin Trudeau pada Januari 2025.

    Dengan latar belakangnya yang kuat di sektor keuangan dan pengalamannya dalam menghadapi krisis ekonomi global, Carney terpilih untuk memimpin Partai Liberal Kanada dalam pemilihan federal yang akan datang.

    Keputusannya untuk terlibat langsung dalam politik Kanada, meskipun tanpa pengalaman langsung sebagai politisi, menjadi langkah yang menarik perhatian banyak pihak.

    Sebagai Perdana Menteri, Carney berfokus pada pemulihan ekonomi Kanada setelah dampak dari pandemi COVID-19 dan konfrontasi ekonomi dengan Amerika Serikat, terutama terkait perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Presiden Donald Trump.

    Carney dikenal dengan kemampuannya untuk mengelola krisis dan memberikan solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan ekonomi.

    Nama: Mark Carney

    Tanggal Lahir: 16 Maret 1965

    Tempat Lahir: Fort Smith, Northwest Territories, Kanada

    Pendidikan: Universitas Harvard (Ekonomi), Universitas Oxford (Doktor Ekonomi)

    Karier: Gubernur Bank Kanada (2007-2013), Gubernur Bank of England (2013-2020), Perdana Menteri Kanada (2025 – sekarang)

    Keluarga:
    Istri: Diana Carney
    Anak: Beberapa anak (nama tidak disebutkan)

    Keahlian: Ekonomi, Manajemen Krisis, Keuangan Global, Perubahan Iklim

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Belanja Militer Global Tembus Rekor 2,72 T Dolar pada 2024, Lonjakan Tertinggi sejak Perang Dingin – Halaman all

    Belanja Militer Global Tembus Rekor 2,72 T Dolar pada 2024, Lonjakan Tertinggi sejak Perang Dingin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengeluaran atau belanja militer global mencapai rekor tertinggi sebesar 2,72 triliun dolar pada 2024.

    Jumlah ini meningkat 9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Belanja militer 2024 tercatat sebagai kenaikan tahunan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin.

    Data ini dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan terbarunya pada April 2025.

    Dikatakan, kenaikan pengeluaran militer terjadi di semua wilayah dunia, mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata.

    Lebih dari 100 negara meningkatkan anggaran pertahanan mereka, seringkali dengan mengorbankan prioritas pemerintah lainnya. 

    Di Eropa, pengeluaran militer meningkat sebesar 17 persen, melampaui tingkat tertinggi selama era Perang Dingin.

    Peningkatan belanja militer terutama dipicu oleh konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, dikutip dari huffingtonpost.

    Di Timur Tengah, Israel mencatat peningkatan pengeluaran militer sebesar 65 persen, tertinggi sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967. 

    Negara-Negara dengan Pengeluaran Tertinggi

    Amerika Serikat (AS) tetap menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar pada 2024, mencapai 997 miliar dolar.

    Jumlah ini meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Angka ini mewakili 37 persen dari total pengeluaran militer global dan 66 persen dari pengeluaran NATO. 

    China berada di posisi kedua dengan pengeluaran sebesar 314 miliar dolar.

    Diikuti oleh Rusia dengan 149 miliar dolar, yang mengalami lonjakan 38 persen dan mencerminkan 7,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. 

    Jerman naik ke peringkat keempat dengan pengeluaran sebesar 88,5 miliar dolar, meningkat 28 persen dari tahun sebelumnya.

    Ini adalah posisi tertinggi Jerman sejak reunifikasi, meskipun masih sedikit di bawah target NATO sebesar 2 persen dari PDB, dikutip dari welt.de.

    Ukraina mencatat pengeluaran militer sebesar 64,7 miliar dolar, yang setara dengan 34 persen dari PDB-nya, menjadikannya negara dengan beban militer tertinggi pada 2024.

    Dampak Sosial dan Ekonomi

    SIPRI memperingatkan bahwa peningkatan fokus pada keamanan militer dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang.

    Kenaikan pengeluaran ini sering kali mengorbankan investasi di sektor-sektor penting lainnya seperti kesehatan dan pendidikan, Reuters melaporkan.

    Trends in World Military Expenditure 2024 mencatat bahwa rata-rata pengeluaran militer sebagai persentase dari pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 7,1 persen pada tahun 2024.

    Pengeluaran militer per kapita juga mencapai 334 dolar, tertinggi sejak tahun 1990.

    Dengan banyak negara berkomitmen untuk terus meningkatkan pengeluaran militer mereka, tren ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang.

    SIPRI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran militer untuk mencegah pemborosan dan korupsi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)