Category: Tribunnews.com Internasional

  • Hamas Siap Negosiasi dengan Israel soal Tahap Kedua Perjanjian Gencatan Senjata – Halaman all

    Hamas Siap Negosiasi dengan Israel soal Tahap Kedua Perjanjian Gencatan Senjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) siap memulai perundingan mengenai rincian tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza.

    “Hamas telah memberi tahu para mediator, selama komunikasi dan pertemuan yang sedang berlangsung dengan para mediator Mesir minggu lalu di Kairo, bahwa kami siap memulai negosiasi tahap kedua,” kata seorang pejabat Hamas yang tidak mau disebutkan namanya karena sensitivitas pembicaraan tersebut, kepada AFP, Senin (3/2/2025).

    “Kami menghimbau para mediator untuk memastikan bahwa pendudukan mematuhi perjanjian dan tidak terhenti,” imbuh mereka.

    Pejabat kedua mengatakan Hamas menunggu mediator untuk memulai putaran berikutnya, seperti diberitakan Al Arabiya.

    Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang tahap pertama mulai berlaku pada tanggal 19 Januari, pembicaraan tidak langsung untuk menyelesaikan rincian tahap kedua akan dimulai pada hari Senin kemarin.

    Tahap pertama yang berlangsung selama 42 hari berfokus pada pembebasan 33 sandera Israel dengan imbalan sekitar 1.900 tahanan, sebagian besar warga Palestina, yang ditahan di penjara Israel.

    Tahap kedua diperkirakan mencakup pembebasan sandera yang tersisa dan mencakup diskusi mengenai cara mengakhiri perang secara permanen.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan memulai diskusi tentang tahap kedua dengan utusan Presiden AS Donald Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff, pada hari Senin.

    Pada Senin, Perdana Menteri Israel telah berada di Washington, dan akan bertemu dengan Donald Trump pada hari Selasa.

    Sejauh ini, pelaksanaan perjanjian gencatan senjata tahap pertama telah membebaskan sejumlah sandera Israel dan warga Palestina dengan daftar sebagai berikut:

    19 Januari 2025: Hamas membebaskan tiga sandera Israel, sementara Israel membebaskan 90 tahanan Palestina.
    25 Januari 2025: Empat tentara wanita Israel ditukar dengan 200 tahanan Palestina.
    30 Januari 2025: Tiga sandera Israel dan lima warga Thailand dibebaskan dengan imbalan 110 tahanan Palestina.
    1 Februari 2025: Tiga sandera Israel dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina.

    Sementara itu, penyeberangan Rafah telah dibuka pada 1 Februari 2025 dan Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sekelompok 50 pasien, ditemani oleh 61 pengasuh, menyeberang dari Rafah untuk mencapai Mesir pada hari yang sama.

    Kementerian Kesehatan Gaza juga mencatat jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi 47.518 orang dan 111.612 lainnya terluka sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 hingga 3 Februari 2025, dikutip dari Anadolu.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Roma Jadi Saksi Global dalam Perjuangan Perlindungan Anak di Wilayah Konflik – Halaman all

    Roma Jadi Saksi Global dalam Perjuangan Perlindungan Anak di Wilayah Konflik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ROMA – Aliansi 5P Kids Unbroken Alliance diumumkan pada 29 Januari 2025 di Roma, Italia, dalam pertemuan internasional tentang hak anak. 

    Aliansi ini dibentuk untuk memberikan bantuan medis, psikologis, hingga rehabilitasi berkelanjutan bagi korban perang.

    Aliansi Unbroken Kids didirikan oleh tiga lembaga kemanusiaan, yaitu Unbroken Foundation, National Confederation of Misericordie of Italy, dan 5P Global Movement.

    Pagelaran internasional ini dihadiri sejumlah tokoh dunia, seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Luar Negeri Gambia Mamadou Tangara, serta Menteri Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial Italia Maria Belucci.

    Seperti dilansir Tribunnews.com dari vaticannews.va, salah satu media di Vatikan , aliansi ini pertama kali diumumkan pada 29 Januari 2025 di Roma, dalam First International Summit on Children’s Rights. 

    Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi dampak fisik dan psikologis yang dialami anak-anak akibat perang.

    Aliansi ini dibentuk melalui kerja sama antara National Confederation of the Misericordie of Italy, Unbroken Foundation, dan 5P Europe Foundation. 

    Kolaborasi ini menunjukkan kekuatan kerja sama antarorganisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan medis, dukungan psikologis, serta rehabilitasi berkelanjutan bagi korban perang.

    Pada Minggu, 2 Februari, Basilica San Salvatore in Lauro di Roma menjadi tuan rumah pertemuan resmi para perwakilan organisasi yang menandatangani perjanjian kerja sama. 

    Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh internasional yang menunjukkan solidaritas mereka terhadap misi ini.

    Namun, yang paling penting dalam pertemuan ini adalah kehadiran mereka yang telah mengalami langsung dampak perang. 

    Anak-anak korban perang, tim medis, serta pekerja kemanusiaan turut memberikan kesaksian mereka, mengingatkan dunia akan urgensi aksi kemanusiaan yang terkoordinasi.

    Beberapa negara menjadi prioritas utama dalam aliansi ini, termasuk Ukraina dan Palestina.

    Di Ukraina, Unbroken Foundation telah berupaya membangun kembali infrastruktur kesehatan yang rusak akibat perang. 

    Salah satu proyek utama yang sedang direncanakan adalah pembangunan rumah sakit anak di Lviv melalui proyek Unbroken Kids.

    Di Palestina, perang yang terus berlangsung telah menghancurkan kehidupan warga sipil. 

    Sebagai respons, 70 ton bantuan kemanusiaan telah dikirim ke Gaza melalui jalur kemanusiaan. 

    Selain itu, akan dibuka tiga klinik medis baru di Ramallah, Nazareth, dan Gaza untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.

    Dalam banyak kasus, wanita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak. 

    Oleh karena itu, aliansi ini juga mengirimkan klinik keliling yang dilengkapi peralatan medis untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi mereka yang membutuhkan.

    Salah satu pendiri 5P Global Movement, Arsjad Rasjid, menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi masa depan anak-anak, terutama di wilayah konflik.

    “Kehadiran kami di sini ingin menyampaikan pesan yang kuat bahwa tanggung jawab terhadap anak-anak ada di tangan kita semua,” kata dia dalam keterangannya pada Senin (3/2/2025).

    Pernyataan Arsjad sejalan dengan pesan dari Megawati Soekarnoputri yang menegaskan bahwa semua pihak memiliki kewajiban untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.

    “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesempatan untuk tumbuh,” ujarnya

    Melalui inisiatif seperti 5P Unbroken Kids Center di Palestina dan Ukraina, serta peluncuran 5P Kids Unbroken Alliance, Arsjad ingin membangun jaringan global agar anak-anak di wilayah konflik tidak terlupakan.

    Arsjad juga menyoroti dampak nyata dari upaya ini dengan membagikan kisah inspiratif, seperti Romchyk, seorang bocah yang selamat dari serangan rudal.

    “Anak-anak ini adalah simbol dari semangat ‘Unbroken’. Mereka adalah alasan utama mengapa kita terus berjuang untuk hak dan masa depan mereka,” kata dia.

    Dengan semakin luasnya jangkauan 5P Global Movement melalui 5P Kids Unbroken Alliance, Arsjad mengajak para pemimpin, organisasi, dan individu di seluruh dunia untuk bergabung dalam misi ini.

    “Ini baru permulaan. Bersama, kita akan memastikan bahwa janji masa depan yang lebih cerah dapat terwujud untuk setiap anak, di mana pun mereka berada,” ujarnya.

  • Ahmed al-Sharaa: Pemilu Suriah Bisa Memakan Waktu hingga Lima Tahun – Halaman all

    Ahmed al-Sharaa: Pemilu Suriah Bisa Memakan Waktu hingga Lima Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa menyatakan, penyelenggaraan pemilu di negara tersebut bisa memakan waktu hingga lima tahun.

    Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara pra-rekaman yang ditayangkan di sebuah saluran televisi swasta Suriah pada Senin (3/2/2025).

    “Perkiraan saya, masa waktunya kira-kira antara empat dan lima tahun hingga pemilu,” ujar al-Sharaa, dikutip dari Al-Arabiya.

    Pernyataan ini sejalan dengan komentarnya sebelumnya pada akhir Desember kepada Al Arabiya, di mana ia memperkirakan bahwa proses pemilu dapat berlangsung selama empat tahun.

    Alasan utama di balik estimasi waktu tersebut adalah perlunya membangun kembali infrastruktur yang diperlukan untuk proses pemungutan suara.

    “Infrastruktur untuk mengumpulkan suara perlu dibangun kembali, dan ini membutuhkan waktu,” tambahnya.

    Dalam upayanya untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis, al-Sharaa menjanjikan pembentukan ‘undang-undang yang mengatur partai politik’.

    Tidak hanya itu, ia juga menegaskan Suriah akan menjadi “sebuah republik dengan parlemen dan pemerintahan eksekutif.”

    Hal ini menandakan rencana besar pemerintah sementara untuk menciptakan sistem politik yang lebih terbuka dan terstruktur di masa depan.

    Selain itu, al-Sharaa juga mengungkapkan bahwa Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang dipimpin oleh kelompok Kurdi, telah menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas negara pusat.

    Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai rincian kesepakatan ini.

    Sebagai informasi, Al-Sharaa telah ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah oleh komandan militer pada Rabu (29/1/2025).

    Penunjukan Al-Sharaa disambut baik oleh pemain regional utama Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Turki.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa menggelar pidato pertamanya pada hari Kamis (30/1/2025).

    Dalam pidatonya, Al-Sharaa menjelaskan langkah pertama dalam proses transisi ini adalah pembentukan dua komite utama. 

    Komite pertama bertugas untuk memilih parlemen yang lebih kecil yang akan menjalankan fungsi legislatif sementara selama periode transisi.

    Komite kedua, yang tidak kalah penting, akan mempersiapkan konferensi dialog nasional, yang diharapkan menjadi platform untuk diskusi mendalam tentang masa depan politik Suriah.

    Kemudian ia menekankan bahwa selama kepemimpinannya, ia akan berjanji menerapkan pemerintahan transisi yang komprehensif.

    Al-Sharaa juga menjelaskan bahwa setelah pembentukan komite-komite tersebut, langkah selanjutnya adalah penyusunan deklarasi konstitusional yang akan menjadi dasar hukum bagi seluruh proses transisi. 

    Al-Sharaa telah menjadi penguasa de facto Suriah sejak memimpin penggulingan presiden Bashar Al-Assad pada Desember.

    Setelah al-Assad terguling, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan al-Sharaa menjadi partai yang memerintah secara de facto.

    (Tribunnews.com/Farrah)

     

  • Turki Berencana Bangun 2 Pangkalan Militer di Suriah, Bagaimana Nasib Rusia? – Halaman all

    Turki Berencana Bangun 2 Pangkalan Militer di Suriah, Bagaimana Nasib Rusia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Turki berencana membangun dua pangkalan militer baru di Suriah yang akan digunakan untuk melatih angkatan bersenjata baru negara tersebut.

    Laporan ini bersumber dari informasi yang dikutip oleh surat kabar Türkiye Newspaper pada 3 Februari 2025 dari beberapa sumber Arab yang tidak disebutkan namanya.

    “Turki akan melatih anggota militer di dua pangkalan yang akan dibangun di Suriah,” menurut laporan tersebut.

    “Turki dan Suriah akan menandatangani perjanjian pertahanan bersama.”

    Laporan itu juga menambahkan, “Berdasarkan perjanjian yang diharapkan segera ditandatangani, Turki akan membantu Suriah jika negara tersebut menghadapi ancaman mendadak.”

    Militer Turki akan melatih tentara Suriah, termasuk pilot, dengan tujuan membangun angkatan udara untuk Suriah.

    Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Turki akan menempatkan 50 pesawat tempur F-16 di dua pangkalan baru tersebut hingga Angkatan Udara Suriah terbentuk sepenuhnya.

    “Langkah ini bertujuan untuk mencegah serangan apapun terhadap kedaulatan Suriah.”

    Selain itu, pihak berwenang Suriah juga dilaporkan meminta agar Turki mengerahkan pesawat nirawak, radar, dan sistem perang elektronik di sepanjang perbatasan Suriah dengan Israel.

    Mengutip The Cradle, setelah Ahmad al-Sharaa dilantik sebagai Presiden Suriah, diumumkan bahwa semua faksi bersenjata, termasuk kelompok ekstremis Hayat Tahrir al-Sham (HTS), akan dibubarkan dan digabungkan ke dalam institusi negara, termasuk militer.

    Banyak pejuang asing datang ke Suriah pasca-2011 untuk melawan pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad.

    Mereka berasal dari Uighur Tiongkok, Albania, Turki, dan Yordania.

    Setelah Assad digulingkan, banyak dari mereka yang diberi posisi tinggi di militer baru Suriah, meskipun sebelumnya mereka adalah anggota ISIS atau faksi yang berhubungan dengan Al-Qaeda.

    Laporan ini muncul sehari sebelum Al-Sharaa (yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), mantan pemimpin Al-Qaeda dan ISIS, dijadwalkan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Turki setelah perjalanannya ke Arab Saudi, di mana ia bertemu dengan Putra Mahkota Saudi, Mohamed bin Salman (MBS).

    Sharaa diperkirakan akan bertemu dengan pejabat dan pemimpin Turki untuk membahas sejumlah isu, termasuk pemulihan ekonomi dan keamanan.

    “Kami yakin hubungan antara Turki dan Suriah, yang telah kembali terbangun setelah pembebasan Suriah, akan semakin kuat dan berkembang dengan kunjungan Ahmad al-Sharaa dan delegasinya,” ujar Fahrettin Altun, Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki.

    Turki telah lama mendukung HTS dan berperan dalam operasi militer yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Assad pada 8 Desember 2024.

    Militer Turki telah berada di Suriah sejak 2016, terutama untuk memerangi pasukan Kurdi yang didukung AS.

    Bagaimana dengan Rusia?

    Selama pemerintahan Bashar al-Assad, Rusia memiliki dua pangkalan militer di Suriah, yakni Pangkalan Udara Khmeimim dan pangkalan angkatan laut di Tartus.

    PANGKALAN MILITER RUSIA – Kapal angkatan laut Rusia terlihat di Tartus pada tanggal 5 Desember (atas). Kapal-kapal tersebut hilang dalam gambar tanggal 10 Desember. (Maxar Technologies)

    Namun, situasi berubah setelah Assad digulingkan oleh kelompok yang dipimpin oleh Sharaa.

    Assad melarikan diri ke sekutunya, Rusia.

    Setelah itu, Rusia dilaporkan telah memindahkan peralatan militernya dari kedua pangkalan tersebut, meski tidak jelas apakah pemindahan itu hanya sementara atau permanen.

    Pada akhir Januari lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan ada “pembicaraan terbuka” terkait isu pangkalan militer ini, menurut Reuters.

    Kedua pihak masih melakukan kontak untuk mencapai kesepakatan lebih lanjut.

    Diplomat Rusia kemudian dikirim ke Damaskus untuk merundingkan masalah tersebut.

    Menurut laporan The New York Times pada 2 Februari 2025, delegasi diplomat Rusia tiba pada Selasa (28/1/2025) untuk menghadiri pertemuan di Damaskus.

    Namun pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan.

    Pertemuan ini mencerminkan tawar-menawar geopolitik yang telah berlangsung pasca-perang saudara Suriah — dengan potensi membentuk kembali Timur Tengah, tulis The New York Times.

    Kekuatan-kekuatan dunia bersaing memperebutkan pengaruh, sementara pemimpin muda Suriah berupaya memperoleh legitimasi, keamanan, dan bantuan melalui pendekatan realpolitik yang pragmatis.

    “Saya rasa suasana umum di Damaskus saat ini adalah, ‘Kami orang Suriah tidak perlu bertengkar dengan siapa pun, termasuk mantan musuh kami,’” kata Charles Lister, peneliti senior di Middle East Institute di Washington.

    “Jadi, de-eskalasi dan pragmatisme adalah kuncinya.”

    Namun, Rusia diminta untuk membuat konsesi.

    Al-Sharaa menekankan bahwa setiap hubungan baru dengan Rusia harus menyelesaikan kesalahan masa lalu terlebih dahulu.

    Dia meminta kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh Rusia dan menuntut agar Assad serta rekan-rekannya diserahkan untuk diadili, menurut dua pejabat yang mengetahui pertemuan tersebut.

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, kemungkinan besar tidak akan setuju.

    Ketika ditanya mengenai ekstradisi Assad sehari setelah pertemuan para diplomat tersebut, juru bicara Putin menolak berkomentar.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1077: Trump Incar Logam Tanah Jarang dari Kyiv Sebagai Imbalan Bantuan – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1077: Trump Incar Logam Tanah Jarang dari Kyiv Sebagai Imbalan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1052.

    Presiden AS, Donald Trump ingin Ukraina memberikan jaminan logam tanah jarang sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan AS.

    Namun hal tersebut dikecam oleh Kanselir Jerman, Olaf Scholz.

    Sementara itu,  pengiriman senjata AS ke Ukraina sempat terhenti.

    Di medan perang, Ukraina kelabakan dengan pasukan Rusia yang telah mengubah taktik serangan.

    Selengkapnya, berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1077 dikutip dari TheGuardian:

    Donald Trump minta jaminan

    Presiden Donald Trump menyatakan keinginannya untuk merundingkan perjanjian dengan Ukraina di mana Kyiv menjamin pasokan logam tanah jarang sebagai imbalan atas bantuan dari Amerika Serikat.

    Logam tanah jarang merupakan elemen utama dalam berbagai perangkat elektronik. 

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah mengusulkan gagasan serupa pada Oktober lalu sebagai bagian dari rencananya untuk mengakhiri perang dengan Rusia.

    “Kami memberi tahu Ukraina bahwa mereka memiliki tanah jarang yang sangat berharga,” kata Trump pada hari Senin (3/2/2025).

    “Kami ingin melakukan kesepakatan dengan Ukraina di mana mereka akan mengamankan apa yang kami berikan kepada mereka dengan tanah jarang mereka dan hal-hal lainnya,” tambahnya.

    Trump juga menambahkan bahwa ia menginginkan “pemerataan” dari Ukraina untuk dukungan Washington yang hampir mencapai 300 miliar USD.

    Kanselir Jerman tak setujui permintaan Trump

    Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengkritik usulan tersebut dengan mengatakan bahwa permintaan Trump bersifat egois.

    “Itu akan sangat egois, sangat mementingkan diri sendiri,” jelas Scholz.

    Menurut Scholz, sumber daya tersebut lebih baik digunakan untuk rekonstruksi Ukraina pascaperang.

    Pernyataannya ini disampaikan setelah pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels.

    AS sempat menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina secara sementara

    Pengiriman senjata AS ke Ukraina sempat terhenti sebelum akhirnya dilanjutkan kembali pada akhir pekan.

    Reuters melaporkan bahwa penghentian sementara ini terjadi seiring dengan perdebatan internal di pemerintahan Trump mengenai kebijakan terhadap Kyiv. 

    Penundaan ini berpotensi menghambat kemampuan Ukraina dalam mempertahankan diri dan menempatkannya pada posisi negosiasi yang lebih lemah dalam perundingan damai.

    Tantangan berat yang dihadapi pasukan Ukraina di medan perang

    Di medan perang, pasukan Ukraina menghadapi tantangan berat di Pokrovsk, sebuah titik strategis di wilayah Donetsk. 

    Di mana pasukan Rusia dilaporkan telah mengubah taktik dengan melakukan serangan dari sisi-sisi pasukan Ukraina untuk mengepung kota tersebut.

    Situasi semakin sulit bagi Kyiv karena kabut tebal yang menghalangi penggunaan pesawat pengintai tanpa awak, serta kekurangan cadangan infanteri yang diperlukan untuk mempertahankan garis pertahanan.

    Analisis dari Institut Studi Perang (ISW) yang berbasis di AS menunjukkan bahwa pasukan Rusia telah maju sejauh 430 kilometer persegi ke wilayah Ukraina sepanjang Januari.

    Kemajuan ini lebih lambat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

    Di mana saat itu, Rusia mencatat rekor pergerakan sebesar 725 kilometer persegi pada November dan 476 kilometer persegi pada Desember.

    Di sisi lain, militer Ukraina menghadapi masalah dalam rekrutmen wajib militer.

    Insiden kekerasan terhadap perwira wajib militer, termasuk penembakan fatal dan ledakan di dua kantor wajib militer dalam tiga hari terakhir, meningkatkan ketegangan terkait program wajib militer nasional. 

    Jenderal Oleksandr Syrskyi mengecam tindakan kekerasan ini dan menekankan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak personel untuk mempertahankan garis depan.

    Pasukan Ukraina banyak yang terbunuh

    PBB melaporkan bahwa pasukan Rusia telah mengeksekusi lebih banyak tentara Ukraina yang ditangkap dalam beberapa bulan terakhir. 

    Sejak akhir Agustus tahun lalu, terdapat 79 eksekusi yang didokumentasikan dalam 24 insiden terpisah, menurut misi pemantauan PBB di Ukraina.

    Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) kunjungi Kyiv

    Rafael Grossi, mengunjungi Kyiv untuk memeriksa gardu induk utama yang sangat penting bagi keselamatan tenaga nuklir Ukraina.

    Dengan lebih dari setengah listrik Ukraina berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir, serangan rudal dan pesawat nirawak Rusia terhadap gardu induk menjadi ancaman serius bagi stabilitas operasionalnya.

    (Tribunnews.com/Farrah Putri)

    Artikel Lain Terkait Perang Rusia vs Ukraina

  • Mengenal USAID, Lembaga yang Akan Dibubarkan Donald Trump dan Elon Musk – Halaman all

    Mengenal USAID, Lembaga yang Akan Dibubarkan Donald Trump dan Elon Musk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Keputusan kontroversial kembali diambil oleh pemerintahan Donald Trump setelah mereka memutuskan untuk membubarkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang sudah berdiri selama 64 tahun pada Senin (3/2/2025) waktu setempat.

    Penutupan USAID oleh Donald Trump sendiri merupakan hasil dari rekomendasi Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang ditugaskan untuk memangkas pengeluaran dana federal di pemerintahan

    Lembaga yang dipimpin oleh Elon Musk tersebut menilai USAID kerap melakukan pemborosan dana di era pemerntahan sebelumnya dengan terus memberikan bantuan ke luar negeri di saat kondisi perekonomian masyarakat AS saat ini dinilai lebih memprihatinkan

    Penilaian DOGE tersebut sejalan dengan janji kampanye “America First” dari Trump yang menekankan kepentingan dalam negeri AS di atas bantuan luar negeri.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, Trump kerap mengkritik alokasi dana untuk program global, termasuk USAID, sebagai pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, imigrasi, atau kesehatan di AS.

    Guna mengetahui lebih lanjut kenapa pembubaran USAID ini menjadi hal yang begitu kontroversial, ada baiknya kita mengenal lebih jauh sejarah dan seluk-beluk lembaga bantuan milik Pemerintah AS tersebut.

    Sejarah USAID bermula dari masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy yang mendirikan lembaga tersebut pada puncak Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 

    Ia menginginkan cara yang lebih efisien untuk menangkal pengaruh Soviet di luar negeri melalui bantuan asing dan menganggap Departemen Luar Negeri terlalu birokratis dalam melakukannya.

    Pembentukan USAID kemudian disahkan Kongres melalui Foreign Assistance Act, dan Kennedy mendirikannya sebagai lembaga independen pada tahun 1961.

    USAID bertahan bahkan setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991.

    Saat ini, pendukung USAID berargumen bahwa bantuan AS di berbagai negara bertujuan untuk menangkal pengaruh Rusia dan China.

    China memiliki program bantuan asingnya sendiri, yaitu Belt and Road Initiative, yang beroperasi di banyak negara yang juga menjadi mitra AS.

    Para kritikus berpendapat bahwa program-program ini boros dan mempromosikan agenda liberal.

    Apa yang Terjadi dengan USAID saat ini?

    Pada hari pertama menjabat, 20 Januari, Trump menerapkan pembekuan bantuan asing selama 90 hari.

    Empat hari kemudian, Peter Marocco yang menjadi salah satu penasihat politik dari masa jabatan pertama Trump menyusun interpretasi yang lebih ketat dari perintah pembekuan tersebut

    Hal ini mengakibatkan ribuan program USAID di seluruh dunia dihentikan dan memaksa pemutusan hubungan kerja serta cuti sementara.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio kemudian berusaha mempertahankan program-program darurat penyelamatan jiwa selama pembekuan ini.

    Namun, kebingungan tentang program mana yang dikecualikan dari perintah penghentian kerja pemerintahan Trump membuat terbekunya pekerjaan bantuan dan pembangunan secara global.

    Puluhan pejabat senior diberhentikan sementara, ribuan kontraktor dipecat, dan karyawan diperintahkan untuk tidak memasuki markas besar USAID di Washington.

    Situs web USAID dan akunnya di platform X juga telah ditutup.

    Ini adalah bagian dari tindakan keras pemerintahan Trump yang memengaruhi seluruh pemerintah federal dan program-programnya. 

    Rubio mengatakan bahwa tujuan pemerintahan ini adalah meninjau program demi program untuk menentukan proyek mana yang membuat “Amerika yang lebih aman, kuat, atau sejahtera.”

    Keputusan untuk menghentikan program yang didanai AS selama masa tinjauan 90 hari berarti AS “mendapat lebih banyak kerja sama” dari penerima bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan, kata Rubio.

    Berapa uang yang Dikeluarkan AS untuk USAID selama ini?

    PRESIDEN DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Minggu (2/2/2025) menunjukkan Presiden AS mendatangani perintah eksekutif pada Kamis (30/1/2025). (Tangkapan layar YouTube White House)

     

    Secara total, AS menghabiskan sekitar $40 miliar untuk bantuan asing pada tahun fiskal 2023, menurut laporan yang diterbitkan bulan lalu oleh Congressional Research Service yang bersifat nonpartisan.

    AS adalah penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia, meskipun beberapa negara lain menghabiskan porsi anggaran yang lebih besar untuk bantuan asing.

    Secara keseluruhan, bantuan asing hanya mencakup kurang dari 1 persen dari anggaran AS.

    Negara Mana yang Paling Terdampak oleh Pembubaran USAID?

    Terkait pembubaran USAID, negara-negara yang berada di Afrika Sub-Sahara mungkin akan menjadi pihak yang paling menderita dibandingkan wilayah lainnya.

    AS selama ini telah memberikan lebih dari $6,5 miliar dalam bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut tahun lalu.

    Selain negara-negara Afrika, dampak pembekuan operasional USAID beberapa waktu juga berimbas di sejumlah wilayah di Amerika Latin.

    Di Meksiko, sebuah tempat penampungan migran yang ramai di selatan Meksiko kehilangan para dokternya karena ketiadaan dana dan fasilitas  yang mendorong operasional mereka. 

    Program untuk memberikan dukungan kesehatan mental kepada pemuda LGBTQ+ yang melarikan diri dari juga Venezuela dibubarkan.

    Di Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, dan Guatemala, kantor “Safe Mobility Offices” yang merupakan tempat bagi migran untuk dapat mengajukan permohonan masuk ke AS secara legal juga telah ditutup.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Perlawanan di Tepi Barat Gunakan Sejumlah Peledak Rakitan Melawan Agresi Israel di Jenin dan Nablus – Halaman all

    Perlawanan di Tepi Barat Gunakan Sejumlah Peledak Rakitan Melawan Agresi Israel di Jenin dan Nablus – Halaman all

    Perlawanan di Tepi Barat Gunakan Sejumlah Peledak Rakitan Melawan Agresi Israel di Jenin dan Nablus

    TRIBUNNEWS.COM- Perlawanan Palestina di Tepi Barat terus mempertahankan kota dan rakyatnya melawan agresi Israel.

    Brigade Silat al-Harithiya Jenin, yang beroperasi di bawah Brigade al-Quds, mengumumkan konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di berbagai sumbu tempur di Silat al-Harithiya, di mana para pejuangnya menghujani pasukan infanteri dan kendaraan militer Israel dengan peluru yang mengenai sasaran secara langsung. 

    Para pejuang Perlawanan juga berhasil meledakkan alat peledak rakitan (IED) Sijjil di dalam kendaraan militer yang sedang dalam perjalanan untuk mendukung pasukan Israel lainnya yang mengepung sebuah rumah, dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. 

    Mereka juga menanam beberapa ranjau Sijjil dan KJ37 ​​di rute yang mengarah ke pintu masuk kota, yang dilalui oleh kendaraan Israel.

    Brigade Syuhada al-Aqsa, pada bagiannya, menargetkan IOF dengan rentetan tembakan selama serangan mereka di kota Nablus di Tepi Barat.  

    Brigade tersebut juga mengumumkan bahwa para pejuang mereka menyergap sebuah unit infanteri pendudukan Israel di dalam kamp Fara’a pada hari Minggu, dan berhasil meledakkan alat peledak berkekuatan tinggi, menargetkan unit tersebut sambil melepaskan rentetan tembakan ke arah mereka.

    Hal ini terjadi di tengah serangkaian penggerebekan dan serangan yang dilakukan oleh IOF terhadap sejumlah kota dan kamp di Tepi Barat, termasuk penyerbuan wilayah barat Nablus dari pos pemeriksaan Deir Sharaf, wilayah sekitar Kamp al-Ain di sebelah barat Nablus, dan desa Kafr Malik di timur laut Ramallah.

    Agresi terhadap Tuba terus berlanjut

    Sementara itu, pasukan pendudukan Israel melanjutkan agresi militer dan pengepungan terhadap kamp Fara’a dan kota Tammoun, selatan Tubas, untuk hari kedua berturut-turut.  

    Sejak awal penyerbuan, pasukan pendudukan telah menghancurkan jalan dan infrastruktur menuju kamp Fara’a, menutup semua pintu masuknya dengan gundukan tanah, menyerbu rumah-rumah di sekitar kamp, ​​memaksa penduduk untuk mengungsi, dan mengubah tempat tersebut menjadi pos-pos militer.

    Pasukan pendudukan juga menyerbu rumah-rumah di pinggiran kota Tammoun, memaksa penduduk untuk mengungsi dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan kembali selama 10 hari. 

    Selain itu, buldoser Israel menghancurkan jaringan pipa air yang menghubungkan Tamoun ke desa Atouf dan memblokir jalan antara kedua daerah tersebut dengan gundukan tanah.  

    Sementara itu, Kamal Bani Odeh, direktur Masyarakat Tahanan di Tubas, melaporkan bahwa pasukan pendudukan menahan 10 warga Palestina dari kamp Tammoun dan Fara’a.

    Ledakan dahsyat guncang Kamp Pengungsi Jenin

    Pasukan Israel telah menghancurkan 100 bangunan di Jenin , menurut laporan dari media Israel pada hari Minggu. 

    Penghancuran skala besar tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di Tepi Barat yang diduduki, yang telah mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur dan pengungsian massal.

    Laporan-laporan Israel menggambarkan kampanye pembongkaran di Jenin sebagai “yang pertama dari jenisnya”, dengan mencatat bahwa operasi itu dilakukan di bawah arahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Israel Katz.

    Media Palestina melaporkan Pasukan Pendudukan Israel (IDF) meledakkan beberapa bangunan di kamp pengungsi Jenin pada hari Minggu. 

    Menurut sumber-sumber lokal, sekitar 20 bangunan di bagian timur kamp tersebut dipasangi bahan peledak dan diledakkan secara bersamaan, dengan ledakan keras yang terdengar di seluruh kota dan daerah sekitarnya.

     

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Perlawanan di Tepi Barat Gunakan Sejumlah Peledak Rakitan Melawan Agresi Israel di Jenin dan Nablus – Halaman all

    Operasi Militer IDF di Tepi Barat Cuma Kedok, Israel Mau Caplok Seluruh Wilayah Palestina – Halaman all

    Operasi Militer IDF di Tepi Barat Cuma Kedok, Israel Mau Caplok Seluruh Wilayah Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan pendudukan Israel (IDF) dilaporkan melanjutkan agresi militer mereka terhadap provinsi Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat.

    Operasi militer IDF tersebut bahkan meluas pada Minggu (2/2/2025) hingga mencapai provinsi Tubas di Tepi Barat utara.

    IDF mengklaim, agresi besar-besaran ini untuk menumpas gerakan perlawanan Palestina yang terus tumbuh dan membesar.

    Namun, sejumlah indikator di lapangan menunjukkan kalau Israel tidak sekadar mau memberangus perlawanan, namun juga secara penuh menganeksasi alias mencaplok seluruh Tepi Barat. 

    Menurut banyak kesaksian dari penduduk Palestina di daerah ini, operasi militer IDF yang sedang berlangsung ini adalah yang terbesar dan paling kriminal dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Palestina tersebut. 

    “Seorang penduduk kamp Jenin, yang hidup pada masa invasi “Tembok Pertahanan” pada 2002 lalu, membenarkan bahwa pendudukan saat ini lebih parah penduduk dan telah menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada kamp Jenin dan fasilitas kota,” tulis laporan Khaberni, dikutip Senin (3/2/2025).

    Sebagai informasi, agresi militer Israel kali ini di Tepi Barat dinamakan “Operasi Tembok Besi”.

    Tentara pendudukan Israel memulai agresinya terhadap kota Jenin pertama 13 hari yang lalu.

    Agresi IDF tersebut kemudian meluas ke kota Tulkarem dan kamp-kampnya 7 hari lalu.

    “Minggu pagi, agresi tersebut mencapai provinsi Tubas, di mana pasukan pendudukan Israel menyerbu Kamp Far’a dan kota Tamoun,” kata laporan Khaberni. 

    Segera setelah penyerbuan, tentara pendudukan mengusir banyak keluarga dari rumah mereka di Al-Far’ah dan Tamoun dan mengubahnya menjadi barak militer.

    Agresi Militer Cuma Kedok, Israel Luaskan Wilayah Pendudukan

    Terkait agresi dan tujuan pendudukan Israel dalam operasi militer ini, analis dan pakar urusan Israel, Suleiman Basharat, mengatakan kepada Quds News Network kalau indikator operasi militer pendudukan di Tepi Barat utara yang diduduki mengkonfirmasi perluasan geografisnya wilayah pendudukan secara bertahap.

    “Pihak Israel tidak menyembunyikan (membantah) hal ini baik di tingkat militer maupun dalam tataran politik. Ini dikonfirmasi setelah perluasan operasi militer itu dari Jenin ke Tulkarem dan kemudian Tubas dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Satu di antara indikator itu juga diungkapkan Relawan kemanusiaan dalam organisasi Doctors Without Borders (Dokter Lintas Batas).

    Mereka mengungkapkan, pada Senin (3/2/2025) kalau tentara pendudukan Israel menggusur 20.000 warga Palestina di Jenin, dan 6.000 warga di Tulkarm.

    Organisasi itu mengatakan kalau ada sekitar 150 hingga 180 rumah rusak di kedua kota tersebut akibat agresi Israel yang terus berlanjut.

    Adapun Basharat menekankan kalau waktu dan lingkungan operasi menunjukkan bahwa pendudukan memiliki tujuan politik yang ditutupi dengan kedok keamanan militer.

    “Hal ini sesuai dengan visi politik Israel yang bertujuan untuk mencaplok Tepi Barat sepenuhnya, terutama karena pemerintah pendudukan melihat bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana aneksasi dan mengendalikan lahan seluas-luasnya, dan kembali membentuk geografi dan demografi, serta menggambar ulang lanskapnya,” kata dia.

    AGRESI – Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) saat agresi militer di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat. (khaberni/tangkap layar)

    Proyek AS-Israel

    Ia menambahkan, satu di antara tujuan operasi militer IDF ini adalah untuk menghapus sistem politik Palestina dan mengubah keberadaan Palestina di Tepi Barat menjadi “pusat-pusat populasi terisolasi yang dikelilingi oleh penghalang, pos pemeriksaan militer, dan permukiman tanpa perwakilan politik Palestina.”

    Ia menjelaskan, dimulainya operasi agresif oleh IDF segera setelah berakhirnya perang genosida di Jalur Gaza mencerminkan adanya proyek politik Israel-Amerika Serikat.

    AS memang berkontribusi dalam mencapai gencatan senjata di Gaza dan melaksanakan kesepakatan pertukaran tahanan yang dianggap banyak entitas Israel sebagai sebuah kesalahan.

    Pertukaran sandera dan tahanan dalam konteks gencatan senjata ini dianggap Hamas jua sebagai klaim kemenangan perlawanan Palestina atas agresi militer Israel di Gaza.

    Namun, sebagai gantinya dari ‘kekalahan’ Israel di Jalur Gaza tersebut, AS dia nilai memberikan keleluasaan bagi pendudukan Israel untuk menguasai Tepi Barat.

    Basharat menegaskan, operasi militer dan intensifikasi agresi terhadap kamp-kamp Palestina bersamaan dengan penghentian kerja Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) oleh Israel.

    “Ini mencerminkan tujuan Israel untuk menghilangkan pihak-pihak yang lantang menyuarakan masalah pengungsi Palestina dan memberi lebih banyak tekanan pada mereka,” kata dia.

    Ia menekankan bahwa aturan militer Israel kini resmi berlaku di Tepi Barat, melalui pos-pos pemeriksaan dan pemisahan provinsi-provinsi Palestina.

    Israel juga mengendalikan semua aspek kehidupan dan menghancurkan infrastruktur, dalam rangka menggambar ulang peta populasi dan distribusi geografis. di Tepi Barat dan menghapus identitas yang dimiliki oleh provinsi-provinsi tersebut.

    Terkait serangan para pemukim Yahudi Israel yang menyertai agresi militer IDF, Basharat mengatakan bahwa tidak mungkin memisahkan praktik kekerasan oleh para pemukim dan tentara IDF. 

    “Sumber dari praktik-praktik ini adalah bersifat kelembagaan yang menjadi dasar pendudukan Israel, sementara peran antara tentara pendudukan Israel dan milisi pemukim diintegrasikan untuk mencapai tujuan aneksasi dan kontrol atas Tepi Barat,” katanya.

    PENGEBOMAN JENIN – Asap hitam membumbung setelah pesawat pendudukan Israel mengebom sejumlah bangunan di Jenin, Tepi Barat, Minggu (2/2/2025). Israel dilaporkan memperluas agresi militer mereka di Tepi Barat yang mengindikasikan perluasan daerah aneksasi dari wilayah Palestina.

    Unjuk Kekuatan Seusai Kalah di Gaza

    Di sisi lain, peneliti dan penulis, Sari Arabi mengatakan kalau IDF berusaha menampilkan kekuatannya di Tepi Barat setelah cenderung tidak berhasil menuntaskan target dalam perang Gaza.

    “Negara pendudukan berusaha menunjukkan dirinya sebagai negara yang kuat dan proaktif secara militer di hadapan dunia, di hadapan pemerintahan Amerika, dan di hadapan pemukim, dengan menjadikan agresi di Tepi Barat utara sebagai bagian integral dari perang pemusnahan di Jalur Gaza, dengan menunjukkan kekuatannya,” kata dia dilansir Khaberni.

    Dia menunjukkan, ada kesepahaman dalam koalisi pemerintah Israel mengenai penghentian perang pemusnahan di Jalur Gaza, yang dipenuhi dengan operasi skala besar di Tepi Barat.

    “Terkait kesepemahaman itu, Dinas Keamanan Umum Israel “Shabak” menyetujui perlunya meluncurkan operasi militer di Tepi Barat utara, dan Kepala Staf IDF menyetujuinya, dengan cara yang mencerminkan koordinasi antara tingkat keamanan dan militer pendudukan,” kata analis tersebut.

    Terkait dimensi operasi, Arabi mengatakan ada beberapa tujuan dimensi politik, militer, dan keamanan, antara lain memperketat kontrol militer di Tepi Barat, mencapai aneksasi, menyita lahan seluas-luasnya untuk perluasan pemukiman, serta mengakhiri dan membubarkan perlawanan di wilayah Tepi Barat.

    Pencaplokan yang Butuh Restu AS

    Dalam wawancara lain, analis politik Mohammed Al-Qiq mengatakan bahwa apa yang terjadi di Tepi Barat adalah proses aneksasi resmi yang memerlukan persetujuan resmi dari pemerintah AS setelah pertemuan antara Perdana Menteri pendudukan Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.

    “Jika persetujuan ini tercapai, agresi pendudukan akan meluas. Agresi ini meluas hingga mencakup seluruh wilayah Tepi Barat, termasuk kota Yerusalem yang diduduki,” kata dia.

    Al-Qiq menjelaskan kalau tentara pendudukan Israel berusaha untuk mengembalikan citra setelah kekalahan telak yang dideritanya di Jalur Gaza di tangan perlawanan Palestina.

    Kejahatan yang Sedang Berlangsung

    Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan tewasnya Walid Muhammad Ali Lahlouh, 73 tahun, pada Minggu, oleh peluru pasukan pendudukan di kamp Jenin.

    Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan dalam pernyataan singkat bahwa krunya mengangkut seorang martir dari pintu masuk kamp Jenin, dan ia dipindahkan ke rumah sakit.

    Hal ini bertepatan dengan berlanjutnya agresi Israel terhadap kota dan kamp Jenin sejak 21 Januari yang mengakibatkan tewasnya 25 warga Palestina, puluhan orang luka-luka, selain itu juga mengakibatkan kerusakan besar-besaran pada jalan, infrastruktur dan rumah, serta ratusan orang mengungsi. keluarga.

    Kampanye pembunuhan yang dilancarkan tentara Israel di Tepi Barat meningkat.

    Sebanyak 7 warga Palestina tewas dalam hitungan jam di Jenin dan Tulkarm, sementara pejuang perlawanan bentrok dengan pasukan penyerang di beberapa garis depan.

    Pada Sabtu, pesawat tak berawak pendudukan melancarkan dua serangan terhadap kota Jenin, sebelah utara Tepi Barat, yang mengakibatkan tewasnya 4 warga Palestina.

    Serangan pertama menargetkan sebuah sepeda motor, menewaskan seorang warga Palestina, dan serangan lainnya menewaskan sekelompok pemuda di wilayah timur kota, menewaskan 3 warga Palestina – termasuk seorang anak – dan seorang perawat, serta melukai beberapa orang lainnya.

     

    (oln/khbrn/*)

     

  • Menhan Israel Ancam Zakaria Zubeidi: Satu Kesalahan, Anda akan Kumpul Lagi dengan Teman Lama – Halaman all

    Menhan Israel Ancam Zakaria Zubeidi: Satu Kesalahan, Anda akan Kumpul Lagi dengan Teman Lama – Halaman all

    Menhan Israel Ancam Zakaria Zubeidi: Satu Kesalahan, Anda akan Kumpul Lagi dengan Teman Lama

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan (Menhan) Pendudukan Israel, Israel Katz, mengomentari pembebasan tahanan Zakaria Zubeidi, dengan menulis di X, Minggu (2/2/2025):

    “Zakaria Zubeidi, Anda dibebaskan berdasarkan kesepakatan pembebasan sandera Israel.”

    Ia lalu memperingatkan, “Satu kesalahan, dan Anda akan bertemu kembali dengan teman-teman lama.”

    Israel Katz jelas menjadi satu di antara banyak orang Israel yang cemas atas pembebasan Zakaria Zubeidi hingga harus memberikan ancaman langsung terhadap yang bersangkutan.

    Meski mendekam di penjara Israel, perjuangan Zubeidi nyatanya mengilhami banyak warga Palestina di Tepi Barat, khususnya Jenin, untuk melawan pendudukan Israel. 

    “Di Ramallah, Tepi Barat, kerumunan besar berkumpul untuk merayakan kembalinya Zubeidi, bergabung dalam kegembiraan yang meluas menyusul pembebasan 110 tahanan pada tahap ketiga kesepakatan pertukaran,” tulis laporan RNTV, dikutip Selasa (3/2/2025).

    Saat tiba, kata-kata pertama Zubeidi adalah: “Semoga Tuhan mengasihani para martir kami, menyembuhkan yang terluka di Gaza, dan mengembalikan penduduknya dengan selamat ke rumah mereka. Semoga Dia mengasihani kamp Jenin dan penduduknya.”

    Ia melanjutkan, “Apa yang Anda saksikan hari ini adalah sebuah pernyataan kepercayaan publik terhadap perlawanan. Terima kasih kepada semua orang yang mendukung rakyat Palestina dalam krisis ini.”

     Zubeidi mengakhiri dengan pesan yang menantang: “Naga itu milik daratan, dan pemburu harus pergi.”

    Saatnya Pendudukan Israel Diakhiri

    Zakaria Al-Zubaidi, mengatakan bahwa sudah saatnya pendudukan Israel di Tepi Barat diakhiri agar warga Palestina dapat memiliki negara mereka sendiri.

    Al-Zubaidi adalah seorang komandan Brigade Syuhada Al-Aqsa, yang merupakan sayap militer dari gerakan Fatah.

    Mengutip The New Arab, Al-Zubaidi dipandang sebagai ikon perjuangan Palestina, yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya keluar masuk penjara Israel.

    Al-Zubaidi juga menyerukan agar semua tahanan Palestina yang tersisa segera dibebaskan.

    Al-Zubaidi termasuk di antara 110 tahanan yang dibebaskan pada Kamis (30/1/2025) sebagai pertukaran dengan dua tahanan Israel dan lima tahanan Thailand yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    Gencatan senjata mulai berlaku di Gaza sejak 19 Januari setelah 15 bulan serangan Israel yang menewaskan lebih dari 47.000 orang.

    Berbicara kepada wartawan dan pendukung yang datang untuk menyambutnya di kota Al-Bireh, Tepi Barat yang diduduki, pada Jumat (31/1/2025), Al-Zubaidi mengatakan bahwa ia dipenjara demi rakyat Palestina.

    Namun, ia menegaskan bahwa kebebasannya tidak lengkap jika Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya.

    Setelah banyak pengorbanan, sudah saatnya mendirikan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, tambahnya.

    “Jika tidak ada persatuan nasional, kita tidak akan pernah memperoleh kebebasan,” kata anggota Fatah tersebut.

    Fatah, yang memimpin Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat, merupakan pesaing lama Hamas yang menguasai Gaza.

    Kondisi Menyedihkan di Penjara Israel

    Al-Zubaidi, yang kehilangan ibu, saudara laki-laki, dan putranya dalam serangan Israel, adalah salah satu dari lima tahanan Palestina yang berhasil melarikan diri dari penjara Gilboa pada September 2021.

    Namun, mereka ditangkap kembali beberapa hari kemudian.

    Ketika ditanya oleh situs saudara The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, tentang pengalamannya di penjara, Al-Zubaidi tidak banyak bercerita.

    Ia hanya mengatakan bahwa kondisi di sana sangat buruk, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    “Pendudukan Israel membalas dendam kepada seluruh rakyat Palestina,” katanya.

    “Kami memohon kepada Tuhan agar bermurah hati kepada rakyat kami di Jalur Gaza, mengembalikan mereka dengan selamat ke rumah mereka, dan agar mengasihani kamp Jenin serta Tepi Barat, karena seluruh rakyat Palestina sedang diserang.”

    Israel telah melakukan operasi militer brutal di kamp Jenin sejak bulan lalu, yang telah menewaskan dan melukai puluhan warga Palestina.

    Kamp Jenin, tempat Al-Zubaidi dilahirkan, telah lama menjadi sasaran serangan tentara Israel.

    Meskipun tidak banyak berbicara tentang pengalamannya sendiri, Al-Zubaidi berbicara secara umum tentang kondisi tahanan Palestina.

    Ia menyatakan bahwa para tahanan menjadi sasaran perlakuan brutal oleh penjaga penjara.

    “Situasinya sangat, sangat buruk, dan kami berharap semua pihak yang peduli dengan isu-isu kebebasan dan kemanusiaan akan memperhatikan tahanan kami, karena situasinya sangat sulit dalam segala aspek,” katanya.

    “Jatah makanan yang sedikit, kondisi sel yang buruk, tidak ada akses membaca, tidak ada komunikasi, tidak ada televisi, dan tidak ada berita.”

    “Mereka benar-benar diisolasi dari dunia luar.”

    Pesan untuk Komunitas Internasional

    Al-Zubaidi kemudian menyampaikan pesan kepada masyarakat internasional.

    “Dunia yang memberi pendudukan ini hak atas tanah saya harus memberi saya kebebasan.”

    “Hidup saya tanpa kebebasan tidak ada artinya, dan mereka yang merampas kebebasan saya serta anak-anak saya harus mengembalikannya,” katanya, terutama menyebut Inggris, Prancis, dan AS sebagai sekutu Israel.

    “Mereka harus memikirkan kesalahan mereka, dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap saya dan anak-anak saya.”

    Meskipun secara terbuka mendukung solusi dua negara, ketiga negara tersebut memberikan dukungan kepada Israel, baik secara diplomatik maupun melalui bantuan militer, khususnya AS.

    Pemerintah garis keras Israel saat ini sepenuhnya menolak status negara Palestina.

    Israel terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dua wilayah yang diharapkan banyak warga Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka, serta Jalur Gaza yang telah hancur akibat perang.

    Arab Saudi, yang selama bertahun-tahun didesak oleh AS untuk ikut serta dalam kesepakatan normalisasi dengan Israel, menyatakan hanya akan menyetujui kesepakatan tersebut setelah Palestina diberikan status kenegaraan.

     

    (oln/rntv/tribunnews/*)

  • Mengapa Cina Tindak Tegas Para Penjahat Dunia Maya di Asia Tenggara? – Halaman all

    Mengapa Cina Tindak Tegas Para Penjahat Dunia Maya di Asia Tenggara? – Halaman all

    Pada awal Januari 2025, seorang aktor Cina yang tidak terlalu dikenal terseret dalam kontroversi internasional seputar warga negara Cina yang diperdagangkan dan dieksploitasi di negara-negara Asia lainnya.

    Wang Xing yang berusia 31 tahun, yang juga menggunakan nama samaran Xingxing, pergi ke Thailand untuk casting pekerjaan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan hiburan besar.

    Sesampainya di sana, dia diduga bertemu dengan orang-orang bersenjata yang memaksanya masuk ke dalam mobil dan membawanya menyeberangi perbatasan Thailand menuju Myanmar.

    Para penculiknya menggunduli kepalanya dan dilaporkan mulai melatihnya untuk menipu orang-orang Cina saat bekerja di sebuah pusat panggilan.

    Wang mengaku melihat banyak orang dengan kepala gundul di tempat tersebut, termasuk sekitar 50 warga negara Cina lainnya yang mengalami nasib serupa.

    Pacar Wang berupaya meminta bantuan lewat media sosial setelah kehilangan kontak dengan sang aktor pada tanggal 3 Januari 2025. Permohonannya untuk meminta bantuan disambut oleh para selebritas ternama di Cina, dan Wang berhasil diselamatkan serta dikembalikan ke Thailand empat hari setelah penculikannya. Ia pun muncul di media Thailand bersama polisi setempat.

    Di depan kamera, Wang menyayangkan masalah keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Thailand, dan berterima kasih kepada polisi serta mengatakan bahwa negara itu “cukup aman.”

    “Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin kembali ke Thailand,” katanya.

    Sementara itu, nasib para tawanan Cina lainnya di pusat panggilan masih belum jelas.

    Myanmar: Sebagian besar penipu yang dideportasi berasal dari Cina

    Myanmar berada dalam cengkeraman perang saudara dan telah menjadi sarang bagi pusat-pusat penipuan yang dioperasikan oleh geng-geng kriminal Cina.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah bekerja sama dengan militer Myanmar dan pemberontak anti-junta untuk menindak sindikat kejahatan.

    “Namun, pelanggaran hukum secara umum di beberapa wilayahMyanmar membuat tindakan keras seperti itu menjadi sulit,” kata Ian Chong, seorang ilmuwan politik di Singapura, kepada DW.

    “Geng-geng hanya pindah ke daerah-daerah di mana Cina dan proksinya sulit untuk menjangkau,” tambahnya.

    Pemerintah militer Myanmar telah mendeportasi 55.711 orang asing yang terlibat dalam kegiatan penipuan sejak Oktober 2023. Menurut media pemerintah Myanmar, sebagian besar dari mereka – lebih dari 53.000 orang – adalah warga Cina.

    Tidak ada jalan keluar bagi korban perdagangan orang

    Pusat panggilan di Myanmar hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Musim panas lalu, sebuah laporan dari United States Institute of Peace (USIP) mengungkapkan bahwa ratusan ribu orang telah dibujuk untuk bekerja bagi para penipu di seluruh dunia, dengan total miliaran dolar hasil tipuan. Banyak geng perdagangan manusia yang beroperasi di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina.

    Jenis-jenis penipuannya termasuk skema tidak sah yang berkisar pada perjudian online, mata uang kripto, dan investasi keuangan.

    Dalam banyak kasus, mereka yang memikat orang ke dalam penipuan adalah korban itu sendiri. Mereka sering kali ditarik oleh peluang bisnis palsu dan kemudian dipaksa menjadi pekerja ilegal.

    Mereka cenderung ditahan di daerah pedesaan yang sepi, dan para penculik akan menghukum mereka secara fisik jika mereka mencoba melarikan diri.

    Tekanan Beijing terhadap Bangkok

    Thailand yang berbatasan dengan beberapa negara lain, menjadi negara transit pilihan bagi geng-geng perdagangan manusia.

    Beijing telah menekan para pejabat Thailand untuk turun tangan dan membantu menangani masalah ini, menurut Chong.

    “Kecuali (Cina) ingin secara langsung campur tangan dalam yurisdiksi asing, tidak banyak yang bisa dilakukan negara,” katanya.

    Thailand membantu membebaskan sekitar 900 warga negara Cina yang terjebak dalam operasi penipuan di Myanmar tahun lalu, tetapi laporan mengatakan sekitar 1.200 warga negara Cina masih hilang di Myanmar.

    Film blockbuster Cina sebagai peringatan terhadap para penipu

    Untuk mencegah warganya terpikat ke dalam kamp-kamp ini, Cina telah berulang kali mencoba memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Asia Tenggara.

    “Ada satu titik di tahun 2022 di mana sebuah narasi mulai muncul bahwa pergi ke Thailand dapat mengakibatkan Anda diperdagangkan ke Myanmar dan kehilangan ginjal Anda,” kata Jason Tower, Direktur Negara Myanmar di USIP.

    “Belakangan, Anda mulai melihat bahwa polisi akan menelepon orang-orang ketika mereka memesan tiket untuk menanyakan apa yang mereka lakukan di Asia Tenggara,” tambahnya.

    Apakah Beijing mendorong para penipu di luar Cina?

    Penipuan melalui telepon bukanlah hal yang baru di Beijing. Pada bulan Desember 2022, undang-undang khusus terhadap telekomunikasi dan undang-undang penipuan online mulai berlaku di Cina, yang telah berkutat dengan masalah ini selama bertahun-tahun.

    Namun di luar perbatasan, geng-geng Cina telah diberi lebih banyak ruang untuk beroperasi. Beijing mulai mengambil tindakan baru-baru ini, kata Zachary Abuza, seorang profesor yang berfokus pada masalah politik dan keamanan Asia Tenggara di National War College di Washington.

    “Cina tidak hanya menutup mata terhadap mereka, tetapi tampaknya secara aktif mendorong pengembangan zona-zona ekonomi khusus ini di seluruh Asia Tenggara, di mana penipuan, perjudian, perdagangan narkoba, manusia dan satwa liar, serta pencucian uang tumbuh secara eksponensial,” kata Abuza kepada DW.

    “Hal itu benar-benar berubah selama dan setelah pandemi, ketika orang Cina sendiri menjadi sasaran. Sekarang Cina berada di era pertumbuhan yang jauh lebih lambat, warganya mencari skema untuk menjadi kaya dan menjadi mangsa. Dengan legitimasi yang dipertaruhkan, (Partai Komunis Cina) telah menindak tegas,” tambahnya.

    Cina ‘mencari jalan masuk’ untuk penegakan hukumnya di luar negeri

    Pada bulan November 2024, terungkap bahwa Cina dan Myanmar setuju untuk membuat kontraktor militer swasta Cina beroperasi di negara tersebut demi melindungi aset-asetnya sendiri.

    Dan karena hilangnya Wang telah memfokuskan kembali perhatian publik pada masalah ini, Cina dan Thailand sepakat untuk mendirikan pusat anti-penipuan, dengan pihak berwenang Cina yang mengoperasikannya di Mae Sot, dekat perbatasan Myanmar.

    Abuza melihat perkembangan ini sebagai bagian dari rencana Beijing untuk ekspansi keamanan.

    “Cina telah mendorong kerja sama penegakan hukum, tetapi pada dasarnya mereka benar-benar mencari jalan masuk, sehingga mereka dapat memiliki kehadiran penegakan hukum secara fisik di wilayah tersebut,” katanya.

    “Meskipun mereka mungkin bekerja pada beberapa operasi anti-terorisme, tanggung jawab utama mereka adalah untuk mengejar kepentingan keamanan Cina yang lebih mendesak,” tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.