Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Trump Berencana Hentikan Pendanaan, UNRWA Akui Situasi Keuangannya Sudah Memburuk: Sangat Buruk – Halaman all

    Trump Berencana Hentikan Pendanaan, UNRWA Akui Situasi Keuangannya Sudah Memburuk: Sangat Buruk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Badan bantuan Palestina PBB, UNRWA, mengatakan pihaknya memperkirakan situasi keuangannya akan memburuk, Selasa (4/2/2025).

    Prediksi terkait memburuknya keuangan UNRWA itu bahkan sebelum keputusan yang diantisipasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk terus menghentikan pendanaannya.

    Juru bicara UNRWA, Juliette Touma, mengatakan keuangan UNRWA sudah memburuk beberapa bulan terakhir.

    Menurutnya, situasi ini diperkirakan akan terus memburuk.

    “Jika dan ketika Perintah Eksekutif dikeluarkan, kami akan dapat mengomentarinya.”

    “Meski demikian, kesehatan keuangan UNRWA sangat, sangat buruk dan memburuk selama beberapa bulan terakhir dan diperkirakan akan terus memburuk,” katanya, Selasa, dikutip dari Al Arabiya.

    Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk UNRWA.

    Hal ini sebagaimana disampaikan seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025).

    Langkah ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, yang telah lama mengkritik UNRWA dan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya “terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel.”

    Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA, mempertanyakan nilainya.

    Trump mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi yang tidak ditentukan.

    Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

    Sementara, AS saat ini bukan anggota badan yang berpusat di Jenewa tersebut.

    Di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS terpilih kembali dan menjabat untuk periode 2022-2024.

    Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari 2025, Trump telah memerintahkan agar AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dan dari perjanjian iklim Paris – juga langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya.

    Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, pada hari Senin memuji langkah yang diharapkan oleh Trump.

    Ia menuduh Dewan Hak Asasi Manusia “secara agresif mempromosikan anti-Semitisme ekstrem.”

    “Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok lembaga kemanusiaan,” katanya.

    Sebelumnya, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan pada pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi target “kampanye disinformasi yang ganas” untuk “menggambarkan badan tersebut sebagai organisasi teroris.”

    Sebagai informasi, AS merupakan donor terbesar UNRWA – menyediakan $300 juta-$400 juta per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

    Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA setidaknya hingga Maret 2025.

    KEHANCURAN DI GAZA – Tangkap Layar YouTube New York Post yang diambil pada Kamis (30/1/2025) menunjukkan rekaman drone Kota Gaza pada Senin (9/10/2023), tampak dari udara seluruh masjid diratakan tersisa puing-puing. (Tangkap Layar YouTube New York Post)

    UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat.

    Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh pada bulan September oleh Israel – juga ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA.

    PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel, yang menurutnya belum diberikan.

    Larangan Israel mulai berlaku pada 30 Januari yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel.

    UNRWA mengatakan operasi di Gaza dan Tepi Barat juga akan terganggu.

    Diberitakan Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Donald Trump di Washington, DC.

    Saat berbicara kepada wartawan, Trump mengatakan ia “tidak memiliki jaminan” bahwa gencatan senjata di Gaza akan berhasil.

    Seorang pria bersenjata ditembak mati oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki setelah ia diduga melepaskan tembakan di sebuah pos pemeriksaan militer, menewaskan dua tentara dan melukai beberapa lainnya.

    Evakuasi medis dari Gaza telah ditunda setelah adanya penundaan dalam daftar pasien Israel yang disetujui untuk melakukan perjalanan.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.700 orang, menurut jumlah korban yang direvisi oleh Kantor Media Pemerintah Gaza, yang menyatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Militan M23 Umumkan Gencatan Senjata Sepihak di Kongo, Sebut demi Kemanusiaan – Halaman all

    Militan M23 Umumkan Gencatan Senjata Sepihak di Kongo, Sebut demi Kemanusiaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Aliansi Fleuve Congo (AFC), sebuah aliansi kelompok pemberontak termasuk kelompok M23 di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, mengumumkan gencatan senjata.

    Pengumuman ini muncul setelah berminggu-minggu pertempuran sengit dengan tentara nasional dan pasukan penjaga perdamaian.

    “Gencatan senjata dimulai pada hari ini, Selasa (4/2/2025), untuk memungkinkan akses kemanusiaan ke wilayah tersebut,” kata AFC, Senin (3/2/2025).

    “Kami mengutuk tindakan FARDC (Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo) yang terus menggunakan pesawat militer di Bandara Kavumu, tempat mereka memuat bom yang menewaskan rekan-rekan kami di wilayah yang telah dibebaskan,” lanjut AFC, seperti diberitakan France24.

    Keputusan sepihak itu muncul di tengah meningkatnya seruan untuk gencatan senjata segera saat pemberontak merebut sebagian besar wilayah di bagian timur Kongo, termasuk Goma, sebuah kota di perbatasan Rwanda dan ibu kota provinsi Kivu Utara.

    Sebelumnya pada Senin (3/2/2025), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan sedikitnya 900 mayat telah ditemukan di jalan-jalan, tidak termasuk yang sudah ada di kamar mayat hingga Jumat (31/1/2025) lalu, setelah pertempuran selama berhari-hari antara M23 dan tentara Kongo di Goma. 

    Selain itu, hampir 2.900 orang telah terluka dalam pertempuran tersebut.

    WHO juga memperingatkan risiko penyebaran mpox (cacar monyet), kolera, dan campak karena pengungsian penduduk yang tidak memiliki akses mudah ke perawatan medis.

    Serangan Kelompok Pemberontak Kongo

    Kongo telah dilanda kekerasan selama puluhan tahun dan puluhan kelompok bersenjata memerangi pemerintah setempat untuk memperebutkan mineral seperti emas dan berlian.

    Sejak awal tahun ini, kelompok pemberontak M23 telah melancarkan serangan terhadap pemerintah, menewaskan beberapa tentara penjaga perdamaian asing.

    Aktivitas kelompok militan tersebut semakin meningkat, terutama di wilayah sekitar Goma dalam beberapa minggu terakhir.

    Para militan dilaporkan berhasil menguasai wilayah lain dan maju menuju ibu kota provinsi lainnya, Bukavu, setelah merebut Goma minggu lalu.

    Namun mereka membantah berniat melakukan hal ini pada hari mereka mengumumkan gencatan senjata pada Senin kemarin dan berlaku mulai Selasa hari ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Derita Kerugian, Tentara Korut di Garis Depan Perang Rusia-Ukraina Ditarik Mundur – Halaman all

    Derita Kerugian, Tentara Korut di Garis Depan Perang Rusia-Ukraina Ditarik Mundur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Korea Utara menderita kerugian besar setelah mendukung invasi Rusia ke Ukraina.

    Pasukan Korea Utara itu telah menderita banyak korban, menurut sebuah laporan.

    Sekitar 10.000 tentara yang diyakini dikirim Korea Utara ke Rusia telah absen dari garis depan selama beberapa minggu.

    Laporan yang dirilis Yonhap mendukung klaim Ukraina dan media Amerika Serikat tentang penarikan pasukan Korea Utara.

    Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengatakan kepada kantor berita AFP, unit Korea Utara telah menghentikan operasi tempur di wilayah Kursk Rusia sejak pertengahan Januari 2025.

    “Salah satu penyebabnya kemungkinan karena banyaknya korban jiwa, namun rincian pastinya masih dipantau,” kata badan itu.

    Analisis militer Ukraina mengatakan pada Jumat (31/1/2025), mereka yakin tentara Korea Utara telah ditarik kembali setelah menderita kerugian besar.

    Ukraina sebelumnya melaporkan telah menangkap atau membunuh sejumlah unit Korea Utara di Kursk, tempat mereka melancarkan serangan mendadak lintas-perbatasan pada bulan Agustus.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menerbitkan rekaman interogasi terhadap apa yang ia katakan sebagai tahanan Korea Utara yang ditangkap.

    Pada pertengahan Januari, NIS memperkirakan sekitar 300 tentara Korea Utara tewas dan 2.700 tentara lainnya terluka dalam pertempuran di sekitar wilayah tersebut.

    Pengerahan pasukan Korea Utara ke Kursk, yang tidak diakui secara resmi oleh Pyongyang maupun Moskow, seharusnya memperkuat pasukan Rusia dan membantu mengusir pasukan Ukraina.

    Namun, hampir enam bulan kemudian, Ukraina masih menguasai sebagian besar wilayah tersebut.

    Seoul sebelumnya mengatakan, karena kerugian yang dialami pasukannya, Pyongyang sedang mempersiapkan pengerahan pasukan tambahan.

    Di sisi lain, Rusia telah kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 Februari.

    Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia sepanjang hari lalu.

    Dikutip dari The Kyiv Independent, Rusia juga kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tak berawak, 28 kapal dan perahu, dan satu kapal selam.

    AS Minta Imbalan

    Sementara itu, Ukraina dengan cemas menanti kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat.

    Trump khawatir Ukraina akan semakin tertinggal dalam perlombaan senjata jika ia memangkas dukungan militer terhadap Washington.

    Trump, yang telah menahan hampir semua bantuan luar negeri AS, pada Selasa malam mengisyaratkan ia menginginkan mineral tanah jarang sebagai imbalan untuk mempertahankan pasokan senjata dan dukungan lainnya.

    Dikutip dari Al Jazeera, Trump mengklaim Ukraina bersedia terlibat dalam pertukaran tersebut.

    Ia menginginkan “persamaan” dari Ukraina untuk dukungan “hampir $300 miliar”.

    Kremlin segera menanggapi laporan tersebut, dengan seorang juru bicara menyatakan bahwa kata-kata Trump menggambarkan AS tidak akan lagi memberikan dukungan tanpa syarat kepada Kyiv. (*)

  • Jadi Lone Wolf, Pejuang Palestina Sendirian Serbu Pasukan Israel di Tepi Barat, Hamas Kagum – Halaman all

    Jadi Lone Wolf, Pejuang Palestina Sendirian Serbu Pasukan Israel di Tepi Barat, Hamas Kagum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejuang Palestina dengan heroik menyerbu pos militer Israel di Kota Tuba, Tepi Barat, Selasa pagi, (4/2/2025).

    Akibat serangan itu ada delapan tentara Israel yang terluka. Dua di antaranya berada dalam kondisi kritis.

    Pejuang itu bisa dikatakan sebagai lone wolf atau orang yang beroperasi sendirian. Dia memasuki pos militer sekitar pukul 06.00 waktu setempat lalu menembaki pasukan Israel. Namun, dia kemudian tewas dibunuh.

    Channel 13 menyebut dia berhasil menguasai lantai atas menara pengawas Israel sembari terus menembaki tentara Israel. Kata IDF, pejuang itu tidak menyusup hingga puncak menara.

    Menurut penyelidikan militer Israel, pejuang itu berhasil masuk sampai di pos militer tanpa diketahui dan mengagetkan dua tentara. Dia menenteng senapan mesin M16, dua magasin, dan mengenakan rompi taktis.

    Disebutkan bahwa dia berusaha melarikan diri ketika tentara Israel membalasnya dengan tembakan. Dia tewas setelah seorang tentara melemparkan granat ke arahnya dan tentara lain menembakinya.

    “Pengumuman resmi dari Israel ialah bahwa delapan tentara Israel terluka, termasuk dua orang dalam kondisi kritis, sedangkan laman Israel mengumumkan dua tentara tewas dan enam lainnya terluka dalam operasi penembakan di pos pengecekan Tayasir di Tuba,” kata jurnalis Palestina bernama Raghad Tabasiya dikutip dari The Cradle.

    “Pejuang itu menyelundup ke dalam kompleks tersebut, tiba di asrama tentara, dan mulai menembak dari jarak dekat. Dia mempertahankan diri di menara militer, dan terjadilah baku tembak dengan tentara pendudukan.”

    The Times of Israel melaporkan dua tentara yang kritis itu kini sudah meninggal.

    Ketika peristiwa terjadi, Israel selama beberapa menit menerbangkan drone atau pesawat tanpa awak. Namun, Israel tidak menggunakannya karena takut malah melukai pasukannya sendiri.

    Hamas memuji serangan pejuang itu sebagai “operasi heroik”. Lalu, Hamas bersumpah bahwa Israel akan dihukum atas operasi brutalnya di Tepi Barat.

    Operasi Israel di Tepi Barat

    Israel mulai melancarkan operasi besar di Kota Jenin, Tepi Barat, dua minggu lalu. Operasi itu meluas hingga Kota Tulkarem dan Tuba serta desa-desa lain, termasuk Tamoun.

    Puluhan warga Palestina tewas karena operasi itu. Puluhan ribu lainnya mengungsi. Bahkan, sudah ada 3.000 orang di Jenin dan Tulkarem yang mengungsi dalam beberapa hari terakhir.

    Israel dilaporkan menghancurkan bangunan di Tepi Barat dalam skala besar. Wali Kota Jenin Mohammad Jarrar berkata situasi kota-kota di Tepi Barat kini mirip dengan Gaza.

    Sementara itu, media Israel Hayom melaporkan bahwa tentara Israel kini mengubah doktrin pertang di Tepi Barat.

    “Kini melakukan apa yang dilakukannya di Gaza dan Lebanon,” kata media itu.

    IDF menyebut sudah ada lebih 35 pejuang Palestina bersenjata yang tewas karena operasi militer. Lalu, ada 15 lainnya yang tewas karena serangan drone.

    Saat operasi dilakukan, IDF mengaku melakukan kesalahan karena membunuh beberapa warga sipil, termasuk seorang bayi.

    IDF mengatakan sudah ada 100 warga Palestina yang ditahan selama operasi militer. Tentara Israel juga menyita sekitar 40 senjata dan menjinakkan lebih dari 80 bom.

    Operasi Israel itu dijuluki sebagai Operasi Tembok Besi dan dimulai tanggal 21 Januari. Israel memperkirakan operasi itu masih akan berlangsung selama beberapa minggu lagi.

    Tepi Barat memanas setelah perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023. Sejak saat itu Israel telah menangkap sekitar 6.000 warga Palestina di seluruh Tepi Barat. Sekitar 2.000 di antaranya diklaim terafiliasi dengan Hamas.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina menyebut sudah ada lebih dari 900 warga Palestina di Tepi Barat yang tewas.

    (*)

  • ‘Jamu’ Israel, AS: Tak Ada Jaminan Gencatan Senjata dengan Hamas akan Bertahan di Gaza – Halaman all

    ‘Jamu’ Israel, AS: Tak Ada Jaminan Gencatan Senjata dengan Hamas akan Bertahan di Gaza – Halaman all

    ‘Jamu’ Israel, AS: Tak Ada Jaminan Gencatan Senjata dengan Hamas akan Bertahan di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS), pihak ketiga dalam konflik Israel-Hamas dalam Perang Gaza, kini berbalik arah dari sikap awalnya di peperangan tersebut.

    Jika sebelumnya AS, di bawah komando Presiden Terpilih, Donald Trump, lantang meminta Israel dan Hamas untuk melaksanakan gencatan senjata dengan kerangka pertukaran sandera-tahanan yang akhirnya terwujud pada 19 Januari 2025 dalam putaran pertama, Washington kini tidak memberi jaminan kalau gencatan senjata akan terus berlangsung.

    Sikap putar haluan AS ini terjadi saat Hamas menyatakan siap untuk kembali berunding dalam putaran dua perundingan pertukaran sandera-tahanan dengan Israel.

    Sebagai gambaran, putaran pertama pertukaran sandera-tahanan ini diklaim Hamas sebagai kemenangan rakyat Palestina.

    Sejumlah entitas Israel, termasuk para menteri dari sayap kanan ultranasionalis ekstremis yang belakangan mengundurkan diri dari koalisi kabinet, menilai pembebasan para tahanan Palestina ini adalah wujud nyata dari kekalahan militer Israel dalam agresi militernya di Gaza.

    Sesuai kesepakatan, pada gencatan tahap pertama selama 42 hari, Hamas akan membebaskan 33 sandera dan Israel melepaskan lebih dari 2.000 tahanan.

    Hingga pertukaran keempat tahap pertama pada Sabtu (1/2/2025),, sudah 17 sandera Israel dan 400 tahanan Palestina dibebaskan.

    Negosiasi gencatan senjata tahap kedua akan dimulai pada Selasa pekan depan untuk pembebasan 60 sandera yang masih tersisa. Perundingan termasuk penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza.

    Sejauh ini gencatan senjata Hamas-Israel yang mengakhiri pertempuran selama 15 bulan terakhir berjalan sesuai rencana meski terjadi sejumlah insiden yang membuat kedua pihak saling tuding melanggar kesepakatan.

    Terkait negosiasi tahap kedua, dua sumber senior Hamas mengonfirmasi kalau kelompok perlawanan Palestina itu itu siap memulai putaran kedua negosiasi dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Gaza.

    Seorang pejabat senior Hamas, yang berbicara dengan syarat anonim, dilansir RNTV, Selasa (4/2/2025) menyatakan, “Pembicaraan tahap kedua akan dimulai hari ini. Hamas memberi tahu para mediator selama pertemuan baru-baru ini di Kairo bahwa kami siap untuk memulai putaran negosiasi berikutnya.”

    Sumber Hamas lainnya menambahkan, “Kami menunggu mediator untuk memulai perundingan. Delegasi Hamas siap dan berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan.”

    PRESIDEN DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House pada Jumat (31/1/2025) yang menunjukkan Trump menandatangani perintah eksekutif baru di Gedung Putih pada Kamis (30/1/2025). (Tangkapan layar YouTube White House)

    Jamu Netanyahu, Trump Tak Jamin Gencatan Senjata Langgeng

    Namun, kesiapan Hamas ini disambut pesimisme AS yang awalnya getol menyerukan gencatan senjata dalam Perang Gaza Israel-Hamas.

    Presiden AS Donald Trump menyatakan pada Senin (3/2/2025) kalau “tidak ada jaminan” gencatan senjata di Gaza akan bertahan.

    Hal ini Trump nyatakan saat bersiap menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, AS untuk berdiskusi dengan fokus soal fase kedua gencatan senjata dengan Hamas, yang masih menunggu finalisasi.

    “Lebih dari dua minggu sejak gencatan senjata dimulai, dua pejabat Hamas mengonfirmasi bahwa kelompok itu siap membahas rincian tahap kedua, yang dapat memastikan penghentian Perang Gaza secara lebih permanen,” kata laporan RNTV. 

    Sebelum meninggalkan Israel ke AS, Netanyahu mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraannya dengan Trump akan membahas “kemenangan atas Hamas,” melawan pengaruh Iran, dan mengamankan pembebasan semua tawanan.

    “Pertemuan ini akan menandai keterlibatan pertama Trump dengan pemimpin negara lain sejak kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, sebuah langkah yang digambarkan Netanyahu sebagai bukti “kekuatan aliansi Israel-Amerika”,” kata laporan tersebut.

    Dengan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, pendudukan Israel kini telah mengalihkan agresinya ke Tepi Barat. Operasi tersebut telah mengakibatkan banyak korban.

    Trump, yang memainkan peran kunci dalam negosiasi gencatan senjata setelah 15 bulan agresi, mengakui bahwa meskipun kemajuan telah dicapai dengan ‘Israel’ dan negara-negara Timur Tengah lainnya, ia “tidak memiliki jaminan” bahwa perdamaian akan bertahan lama.

    Tahap kedua gencatan senjata diperkirakan akan melibatkan pembebasan lebih banyak tawanan dan dapat membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.

    Diskusi di Washington juga akan membahas normalisasi hubungan antara Pendudukan Israel dan Arab Saudi, yang dibekukan Riyadh pada awal agresi Gaza.

    NAIK TANK – Warga Gaza menaiki tank Merkava Israel saat milisi perlawanan Palestina menggelar Operasi Banjir Al Aqsa pada 7 Oktober 2023 ke wilayah pendudukan Israel. Operasi ini berdampak perang Gaza selama agresi militer Israel selama 15 bulan di Gaza.  (tangkap layar/khaberni)

    Tonton Film Dokumenter Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023

    Dalam pertemuan dengan Netanyahu tersebut, Donald Trump dijadwalkan akan menonton film dokumenter yang merinci peristiwa Operasi Banjir Al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 , menurut laporan dari berita Ynet.

    Rekaman tersebut, kompilasi berdurasi 47 menit yang dibuat oleh Pasukan Pendudukan Israel (IDF), diduga menunjukkan serangan oleh pejuang Hamas yang melintasi wilayah Palestina yang diduduki dan menawan 251 orang.

    “Video tersebut juga diduga menggambarkan “tindakan kekerasan yang mengejutkan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan serangan seksual,” dengan rekaman mentah dari kamera tubuh Hamas,” kata laporan RNTV mengutip pernyataan pihak AS.

    Sebagai informasi, scara khusus, sejak 7 Oktober 2023, tidak ada bukti yang diajukan untuk mendukung klaim kalau milisi Hamas melakukan penyerangan seksual dalam operasi tersebut.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang menonton film dokumenter tersebut minggu lalu saat berada di Israel, dilaporkan merasa sangat terganggu dan menyarankan agar Presiden Trump juga menonton rekaman tersebut.

    Untuk mengakomodasi jadwal presiden, video asli berdurasi 47 menit akan dipersingkat menjadi 20-30 menit.

     

    (oln/rntv/*)

  • NATO Diduga Berkomplot untuk Gulingkan Zelensky, Intel Rusia Bongkar Caranya – Halaman all

    NATO Diduga Berkomplot untuk Gulingkan Zelensky, Intel Rusia Bongkar Caranya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengklaim Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berencana menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Caranya ialah dengan mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan nama Zelensky menjelang pemilu Ukraina pada musim gugur nanti.

    SVR menyebut para pejabat Barat menganggap Zelensky sebagai penghalang besar dalam perundingan damai Ukraina-Rusia.

    Si mantan komedian itu tetap berkuasa sebagai Presiden Ukraina meski masa jabatannya sudah selesai pada bulan Mei 2024. Dia menolak turut takhta sembari menyinggung kebijakan darurat militer yang diberlakukan sejak perang meletus.

    Menurut SVR, para pemimpin Barat kini berusaha menghentikan perang dengan mendorong Rusia dan Ukraina duduk di meja perundingan. Namun, Zelensky menghalangi.

    “AS dan Belgia sepakat bahwa penghalang utama penerapan skenario itu ialah Zelensky, yang oleh Barat disebut tak lebih dari ‘unsur yang dapat dibuang,” ujar SVR dalam pernyataannya, dikutip dari Rusia Today.

    SVR juga mengklaim NATO sudah paham bawah masa Zelensky sudah berakhir. Untuk menyingkirkan Zelensky, NATO kini dilaporkan menyiapkan kampanye untuk menjelek-jelekkan Zelensky.

    SVR berujar pejabat Barat akan menerbitkan informasi yang mengaitkan Zelensky dengan kasus penggelapan dana lebih dari $1,5 miliar yang ditujukan untuk membeli peralatan militer.

    PRESIDEN UKRAINA – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 3 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (President.gov.ua)

    Ada laporan bahwa pemerintah Zelensky terlibat dalam skema untuk menyelewengkan gaji 130.000 tentara Ukraina yang meninggal, tetapi tetap terdaftar sebagai tentara aktif.

    Di samping itu, SVR mengklaim Zelensky terlibat dalam penjualan senjata kiriman Barat kepada kelompok bersenjata di Afrika secara ilegal.

    SVR menyebut kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS telah menciptakan ketidakpastian tentang kelanjutan bantuan Barat kepada Ukraina. Hal itu bisa mempercepat penggulingan Zelensky.

    Dinas intelijen itu tujuan NATO yang lebih penting ialah menjaga Ukraina agar tetap menjadi benteng anti-Rusia, terlepas dari situasi apa pun di medan tempur.

    Baik NATO maupun pejabat Ukraina belum buka suara tentang klaim yang disampaikan SVR itu.

    Sementara itu, dalam wawancara dengan Associated Press hari Minggu kemarin, Zelensky justru menuding Rusia berusaha mengelak dari pembicaraan perdamaian.

    Dia juga kembali meminta adanya jaminan keamanan dari Barat sebagai syarat perundingan. Menurutnya, masuknya Ukraina sebagai anggota NATO akan menjadi opsi “termurah” Barat untuk memastikan adanya jaminan itu.

    Di sisi lain, Rusia sudah berulang kali menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam perundingan damai.

    Namun, keinginan Rusia itu terhalangi karena Zelensky pada tahun 2022 mengumumkan larangan negosiasi dengan Rusia.

    Rusia menyatakan penghentian perang tanpa perjanjian perdamaian tidak bisa dilakukan. Lalu, masuknya Ukraina menjadi anggota NATO juga tidak bisa diterima.

    Lalu, Rusia menyampaikan syarat agar perundingan bisa dilakukan. Syarat itu ialah netralitas Ukraina, penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Rusia, dan perlindungan hukum bagi penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia.

    Zelensky tak tahu ke mana perginya bantuan AS

    Sementara itu, ketika diwawancarai Associated Press, Zelensky bingung dengan klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang jumlah bantuan AS untuk Ukraina.

    Trump mengklaim AS telah memberi Ukraina bantuan senilai $200 miliar atau Rp3.287 triliun. Namun, Zelensky mengatakan Ukraina hanya menerima $75 miliar atau Rp1.232 triliun.

    Zelensky mengaku tak tahu dari mana Trump bisa mendapat angka itu atau ke mana perginya bantuan dalam jumlah fantastis itu jika memang demikian adanya.

    Dia bersikeras mengatakan Ukraina tak pernah menerima bantuan AS sampai $200 miliar.

    “Ketika disebutkan bahwa Ukraina menerima $200 miliar untuk membantu tentaranya saat perang, itu tidak benar,” ujar Zelensky.

    “Saya tidak tahu ke mana perginya semua uang itu. Barangkali itu benar di atas kertas, dengan ratusan program berbeda, saya tak akan mendebat, dan kami sangat bersyukur atas segalanya. Namun, kenyataannya kami menerima sekitar $76 miliar. Itu bantuan yang sangat besar, tetapi tak mencapai $200 miliar.”

    Adapun sejak tahun 2022 Kongres AS telah mengizinkan bantuan sekitar $175 miliar untuk Ukraina. Sebagian besar bantuan itu dilaporkan “lari” ke industri AS dan berbagai aktivitas pemerintah AS yang terkait dengan perang Ukraina-Rusia.

    “Ada juga banyak program kemanusiaan lainnya yang tidak saya ketahui, kecuali hanya mengetahui keberadaannya. Mungkin pemerintahan Presiden AS akan mengaudit program-program ini dan menemukan miliaran lainnya, tetapi saya tidak tahu ke aman perginya dana itu,” ujarnya.

    (*)

  • Mantan PM Israel, Ehud Barak: ‘Kita Harus Membuka Jalan untuk Menggulingkan Benjamin Netanyahu’ – Halaman all

    Mantan PM Israel, Ehud Barak: ‘Kita Harus Membuka Jalan untuk Menggulingkan Benjamin Netanyahu’ – Halaman all

    Mantan PM Israel: Kita Harus Membuka Jalan untuk Menggulingkan Benjamin Netanyahu

    TRIBUNNEWS.COM-  Dalam opini baru yang diterbitkan oleh Haaretz , mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak berpendapat bahwa Presiden AS Donald Trump akan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Tujuannya untuk menyelesaikan perjanjian utama, khususnya mengenai tawanan dan Gaza sambil memanfaatkan kesepakatan Saudi.

    Ketidakpastian Donald Trump merupakan elemen kunci kekuasaannya, dan tampaknya kunjungan Netanyahu akan melibatkan gerakan simbolis, meskipun diskusi di balik pintu tertutup akan menentukan, seperti yang tertulis dalam opini Ehud Barak.

    Ia menekankan bahwa Netanyahu menghadapi tantangan politik dan domestik, terutama dengan perombakan peradilan, yang mempertaruhkan apa yang ia gambarkan sebagai “nilai-nilai demokrasi Israel.” 

    “Pertama, Trump akan memelintir tangan Netanyahu, tetapi tanggung jawab untuk menghentikan langkah menuju kediktatoran ada di tangan kita,” tulis mantan PM Israel itu dalam opininya.

    Dalam pandangan Barak, ketidakpastian Donald Trump merupakan elemen kunci kekuasaannya, dan tampaknya kunjungan Benjamin Netanyahu akan melibatkan gerakan simbolis, meskipun diskusi di balik pintu tertutup akan menentukan.

    Barak menyerukan pembangkangan sipil untuk mencegah ‘Israel’ bergeser ke arah otokratis
    Donald Trump diperkirakan akan menuntut Netanyahu untuk menyelesaikan kesepakatan tawanan yang dimulai bulan Mei lalu, yang sebelumnya ditolak Netanyahu, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban, menurut berita tersebut.

    Berbeda dengan sikap publik Netanyahu, ini mungkin kenyataan yang harus diterimanya, terutama dengan potensi kesepakatan dengan Arab Saudi, Barak menegaskan.

    Kepemimpinan Donald Trump , sebagaimana disebutkan dalam artikel itu, dapat menyebabkan Netanyahu mengubah pendiriannya dan mendukung kesepakatan tersebut, bahkan mungkin menyerukan pemilu lebih awal.

    Barak melanjutkan dengan mengatakan bahwa Netanyahu berada di bawah tekanan politik, khususnya terkait pengembalian tawanan, situasi di Gaza, dan masalah kebijakan dalam negeri.

    Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, pemerintahan Netanyahu dapat bertahan.

    Menurut Barak, yang mendesak persiapan untuk kemungkinan menggulingkan pemerintahan Netanyahu dan menolak perombakan peradilan. 

    Mantan Perdana Menteri Israel itu menyimpulkan dengan mengatakan bahwa “persiapan untuk pembangkangan sipil yang luas dan tanpa kekerasan harus dipercepat,

    dengan langkah-langkah yang diambil untuk mempercepat penggulingan pemerintahan ini, sebelum ia melemparkan kita semua ke dalam jurang otokratis mesianik yang gelap dan korup.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

     

  • IRFS Lahir, Faksi Baru Suriah Mulai Serang Pasukan Israel dan Recoki Geng Presiden – Halaman all

    IRFS Lahir, Faksi Baru Suriah Mulai Serang Pasukan Israel dan Recoki Geng Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Faksi baru di Suriah mulai melancarkan serangan terhadap Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Provinsi Quneitra.

    Faksi itu menyebut diri sebagai Front Perlawanan Israel di Suriah (IRFS) dan mengklaim berada di balik serangan yang dilancarkan akhir Januari lalu.

    IRFS tidak hanya mengumumkan serangan terhadap Israel, tetapi juga dimulainya operasi militer terhadap “geng Julani”. Julani yang dimaksud ialah Abu Muhammad Al Julani atau Ahmed al-Sharaa yang saat ini menjadi Presiden Suriah

    Dikutip dari The Cradle, IRFS mengklaim serangan yang dilancarkannya tanggal 31 Januari berhasil memukul mundur tentara israel.

    “Kami tidak akan mengizinkan Israel menduduki negeri kami, dan kami akan terus mencari kalian dan geng Julani dengan sergapan akurat dan serangan kejutan kami,” kata IRFS.

    Army Radio Israel juga melaporkan adanya serangan yang dilancarkan oleh sekelompok orang. Mereka menembaki tentara Israel di pedesaan Quneitra. Tidak ada laporan korban jiwa.

    Seorang jurnalis Israel bernama Doron Kadosh menyebut serangan itu sebagai “insiden yang tidak biasa”. Momen itu adalah pertama kalinya kelompok bersenjata mencapai area operasionel tentara Israel dalam dua bulan terakhir.

    “Kelompok yang menyebut diri sebagai Front Perlawanan Islam di Suriah mengaku bertanggung jawab atas penembakan terhadap pasukan kita, dan terlalu awal untuk mengetahui apakah ini adalah dimulainya perlawanan bersenjata yang terorganisir terhadap aktivitas IDF di Suriah,” kata Kadosh.

    Dilaporkan bahwa sebagian besar anggota IRFS berasal dari sekte Syiah minoritas di Suriah. IRFS dibentuk sebagai sebuah cabang Partai Nasional Sosialis Suriah (SSNP).

    SSNP pada tanggal 17 Desember mengeluarnya pernyataan resmi mengenai dibentuknya Front Pembebasan Selatan. Beberapa minggu kemudian nama front itu diubah menjadi Front Perlawanan Islam di Suriah”.

    Faksi itu disebut dibentuk demi melindungi rakyat Suriah dan mengusir Israel dari wilayah Suriah.

    Menurut SSNP, pembentukan IRFS adalah respons atas bungkamnya pemerintah baru Suriah perihal serangan Israel.

    Sejak Presiden Bashar al-Assad digulingkan oleh Hayat Tahrir al-Sham bulan Desember 2024, Israel mulai menyerang dan menduduki wilayah Israel. Otoritas yang berkuasa di Suriah memilih untuk tidak melawan.

    IDF kemudian membentuk enam pos militer di Provinsi Quneittra. Keenamnya berada di Hadar, Qurs al-Nafal, Al-Tulul al-Hamr, Al-Hamidiyah, Kodna, dan Al-Mantara Dam.

    Pada tanggal 28 Januari lalu Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan tentaranya akan menduduki Gunung Hermon dan area lain di Suriah selatan.

    “IDF akan tetap berada di puncak Hermon dan zona keamanan tanpa batas waktu untuk memastikan keamanan masyarakat di Dataran Tinggi Golan dan di utara, dan semua warga Israel,” ujar Katz.

    Pusat Kajian Alma menyebut SSNP telah terlibat dalam serangan terhadap Israel sejak pendudukan di Lebanon selatan tahun 1980-an.

    Alma mengatakan SSNP barangkali adalah upaya Iran untuk membentuk legitimasinya dalam menghadapi kekalahan strategis setelah Israel melancarkan aksi militer.

    SSNP adalah pendukung kuat rezim Assad di Suriah dan kelompok Hizbullah di Lebanon.

    SNNP pernah berkolaborasi dengan Hizbullah saat Perang Saudara Lebanon. Adapun dalam Perang Saudara Suriah, faksi itu bertempur di pihak Assad.

    (*)

     

  • Bahas Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza, Israel Akan Kirim Delegasi ke Doha Pekan Ini – Halaman all

    Bahas Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza, Israel Akan Kirim Delegasi ke Doha Pekan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel akan mengirim delegasi ke Doha, Qatar pada pekan ini.

    Pengiriman delegasi itu untuk membicarakan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Hal ini sebagaimana disampaikan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa (4/2/2025).

    “Israel sedang mempersiapkan keberangkatan delegasi tingkat kerja ke Doha pada akhir minggu ini untuk membahas rincian teknis terkait kelanjutan penerapan perjanjian tersebut,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan, Selasa, dilansir Arab News.

    Sementara itu, Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu pada hari Selasa.

    Trump bersikap waspada terhadap prospek jangka panjang gencatan senjata, meskipun ia mengaku berjasa menekan Hamas dan Israel agar menandatangani perjanjian penyanderaan dan gencatan senjata.

    “Saya tidak memiliki jaminan bahwa perdamaian akan terwujud,” kata Trump kepada wartawan, Senin (3/2/2025), dikutip dari AP News.

    Pembicaraan para pemimpin tersebut diperkirakan akan menyentuh pada kesepakatan normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi yang telah lama dinantikan dan kekhawatiran mengenai program nuklir Iran.

    Namun, penyelesaian tahap kedua dari kesepakatan penyanderaan akan menjadi agenda utama.

    Sebagai informasi, kedatangan Netanyahu di Washington untuk kunjungan pertama pemimpin asing dalam masa jabatan kedua Trump terjadi saat dukungan rakyat terhadap perdana menteri sedang menurun.

    Netanyahu tengah menjalani kesaksian selama berminggu-minggu dalam persidangan korupsi yang sedang berlangsung yang berpusat pada tuduhan bahwa ia bertukar bantuan dengan tokoh media dan rekan-rekannya yang kaya.

    Netanyahu telah mengecam tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia adalah korban dari ‘perburuan penyihir’.

    Terlihat bersama Trump, yang populer di Israel, dapat membantu mengalihkan perhatian publik dari persidangan dan meningkatkan posisi Netanyahu.

    Ini adalah perjalanan pertama Netanyahu ke luar Israel sejak Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuknya, mantan menteri pertahanannya, dan kepala militer Hamas yang terbunuh, dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang di Gaza.

    Di sisi lain, Hamas yang telah menegaskan kembali kendali atas Gaza sejak gencatan senjata dimulai bulan lalu, telah mengatakan tidak akan membebaskan sandera pada tahap kedua tanpa mengakhiri perang dan penarikan penuh pasukan Israel.

    Sementara itu, Netanyahu menegaskan bahwa Israel berkomitmen untuk meraih kemenangan atas Hamas dan memulangkan semua sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

    Netanyahu juga diharapkan menekan Trump untuk mengambil tindakan tegas terhadap Iran.

    Teheran telah menghadapi serangkaian kemunduran militer, termasuk pasukan Israel yang secara signifikan melemahkan Hamas di Gaza dan militan Hizbullah di Lebanon, serta operasi yang menghancurkan pertahanan udara Iran.

    Netanyahu percaya, momen ini telah menciptakan peluang untuk secara tegas mengatasi program nuklir Teheran.

    “Ini adalah salah satu pertemuan paling penting dan kritis antara presiden Amerika dan perdana menteri Israel,” kata Eytan Gilboa, pakar hubungan AS-Israel di Universitas Bar-Ilan di dekat kota Tel Aviv, Israel.

    “Yang dipertaruhkan di sini bukan hanya hubungan bilateral antara Israel dan Amerika Serikat, tetapi juga pembentukan kembali Timur Tengah,” katanya.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Presiden Palestina: Israel Lakukan Pembersihan Etnis di Tepi Barat – Halaman all

    Presiden Palestina: Israel Lakukan Pembersihan Etnis di Tepi Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam rencana Israel untuk mengusir warga negara dan melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat.

    Kepresidenan Palestina juga meminta pemerintah AS untuk campur tangan dan menghentikan serangan sekutunya, Israel, di Tepi Barat.

    “Kami mengecam ekspansi perang menyeluruh yang dilakukan otoritas pendudukan terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat untuk melaksanakan rencana mereka yang bertujuan menggusur warga negara dan pembersihan etnis,” kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, pada Senin (3/2/2025).

    Ia menghimbau pemerintah AS untuk mengambil keputusan sebelum terlambat, terutama karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini sedang mengunjungi Washington.

    Setelah Israel-Hamas mulai mengimplementasikan gencatan senjata mulai 19 Januari, pasukan Israel menyerbu Tepi Barat dengan dalih untuk menargetkan kelompok perlawanan di sana.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan militer tersebut sebagai operasi “Tembok Besi”.

    Israel memaksa keluarga-keluarga Palestina dari kota Tamoun, tenggara Tubas di Tepi Barat, untuk meninggalkan rumah mereka.

    “Pasukan pendudukan memaksa beberapa keluarga meninggalkan rumah mereka di pinggiran selatan kota, dan menyita kunci rumah mereka,” menurut pernyataan Wali Kota Tamoun, Najeh Bani Odeh, seperti diberitakan Kantor Berita dan Informasi Palestina (WAFA).

    Ia menambahkan tentara Israel memaksa warga meninggalkan rumah mereka selama 10 hari.

    Dia menjelaskan, kawasan yang menjadi target tentara Israel dan mengusir penduduknya dari rumah mereka adalah kawasan dataran tinggi, terletak di pinggiran selatan kota, dan juga menghadap ke kota dan kawasan Far’a.

    “Pasukan pendudukan Israel terus menyerbu kamp Al-Far’a dan sekitarnya selama berjam-jam, menyerbu rumah-rumah warga di dalam dan sekitar kamp, ​​di tengah pengerahan pasukan infanteri secara intensif,” tambahnya.

    Sementara itu, buldoser militer Israel sedang bekerja untuk menghancurkan bagian jalan utama menuju kamp dari sisi selatan, di tengah gencarnya penerbangan pesawat tanpa awak.

    Menurut hitungan kementerian yang dirilis pada hari Senin, serangan besar-besaran Israel telah menewaskan 38 orang di Jenin, 15 orang di Tubas, enam orang di Nablus, lima orang di Tulkarem, tiga orang di Hebron, dua orang di Betlehem dan satu orang di Yerusalem Timur yang diduduki.

    Pasukan Israel telah membunuh 70 orang, termasuk 10 anak-anak, di Tepi Barat yang diduduki sejak awal tahun.

    Pada hari Minggu (2/2/2025), pasukan Israel menghancurkan 23 bangunan di kamp pengungsi Jenin dan secara paksa memindahkan sekitar 15.000 warga Palestina dari kamp tersebut.

    Hingga hari ini, serangan Israel di Tepi Barat tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)