Category: Tribunnews.com Internasional

Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (5/2/2025) malam waktu setempat yang melarang perempuan transgender berkompetisi dalam olahraga wanita.

Perintah eksekutif yang berjudul “No Men in Women’s Sports Executive Order” ini adalah perintah eksekutif keempat yang menargetkan komunitas transgender sejak Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari lalu.

“Kaum kiri radikal telah melancarkan kampanye besar-besaran untuk menghapus konsep seks biologis dan menggantinya dengan ideologi transgender militan,” kata Trump dari podium di Gedung Putih, dengan puluhan perempuan dan anak perempuan berdiri di belakangnya, seperti dikutip dari NBC News.

“Dengan perintah eksekutif ini, perang terhadap olahraga wanita berakhir,” tegas Trump.

Trump juga menyoroti beberapa contoh kasus yang ia gambarkan sebagai “laki-laki yang mengaku sebagai perempuan” dan “mencuri” kemenangan dari perempuan.

Salah satu yang disebut adalah petinju asal Aljazair, Imane Khelif, yang diklaim oleh Trump sebagai seseorang yang lahir sebagai laki-laki.

Identitas Khelif memicu kontroversi di Olimpiade Paris pada Agustus lalu.

Menurut pejabat Gedung Putih, sebelum penandatanganan, perintah eksekutif ini bertujuan melindungi hak atletik perempuan dengan dua langkah.

Langkah pertama:

Pemerintah akan mencabut panduan pemerintahan Joe Biden terkait “Judul IX,” yakni undang-undang hak sipil yang mencegah diskriminasi berbasis gender dalam program pendidikan yang menerima dana federal.

Panduan tersebut sebelumnya mengharuskan sekolah untuk mengizinkan siswa transgender bergabung dengan tim olahraga yang sesuai dengan identitas gender mereka.

Jika UU tersebut dicabut, maka perintah Trump akan melarang siswa yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir untuk berpartisipasi dalam olahraga wanita, serta melarang penggunaan fasilitas seperti toilet perempuan oleh mereka.

Departemen Pendidikan akan bertanggung jawab untuk menyelidiki potensi pelanggaran, dan pemerintah akan meminta dilakukan penyelidikan, kata pejabat.

Langkah kedua:

Pemerintah akan bekerja sama dengan badan pengelola olahraga, termasuk Komite Olimpiade Internasional, untuk memastikan pedoman ini diikuti di luar lingkungan pendidikan.

Kebijakan ini akan berdampak pada proses visa AS.

“Jika Anda datang ke negara ini dan mengaku sebagai perempuan, tetapi Anda adalah laki-laki yang datang untuk bersaing dengan perempuan, kami akan mengkajinya untuk mengetahui apakah itu penipuan,” jelas salah satu pejabat.

3 Perintah Eksekutif Trump Sebelumnya yang Menargetkan Transgender

Mengutip Axios, berikut adalah tiga perintah eksekutif sebelumnya yang menargetkan transgender:

1. Pengakuan Hanya Dua Jenis Kelamin

Pada 20 Januari, tepat di hari pertama masa jabatannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa pemerintah federal hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

Perintah ini juga menegaskan bahwa “jenis kelamin” bukan sinonim dari “identitas gender,” yang berarti hanya dua jenis kelamin ini yang akan diakui dalam dokumen resmi seperti paspor dan visa.

2. Pembatasan Dukungan Afirmasi Gender

Salah satu janji kampanye utama Trump adalah membatasi perawatan afirmasi gender bagi kaum muda.

Melalui perintah eksekutif pada 28 Januari, Trump melarang pendanaan federal untuk perawatan afirmasi gender bagi remaja di bawah usia 19 tahun.

Perintah ini juga menginstruksikan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk melakukan tinjauan literatur dalam 90 hari mengenai praktik terbaik untuk kesehatan anak-anak dengan disforia gender.

Selain itu, perintah ini menyerukan pencabutan dana federal dari sekolah kedokteran dan rumah sakit yang melakukan penelitian perawatan afirmasi gender.

3. Pembatasan Transgender di Militer

Juga pada 28 Januari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk merumuskan kebijakan baru yang menargetkan anggota transgender dalam militer.

Perintah ini belum menjadi larangan langsung terhadap tentara transgender, tetapi membuka jalan menuju larangan tersebut dengan mencabut kebijakan Biden yang mengizinkan orang trans untuk bertugas.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

06/02/2025 10:06
Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah.

Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

“Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

“Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka.

Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

OKI

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

CAIR

Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

“Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

Yordania

Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

Inggris

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara.

Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

“Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

Brazil

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

“Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

Australia

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

“Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

Irlandia

“Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

“Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

Jerman

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

“Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

Prancis

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

Spanyol

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

“Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

Mesir

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

Rusia

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

“Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

China

Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

Turki

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

Iran

Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

(Tribunnews.com / Namira)

06/02/2025 09:13
5 Populer Internasional: Penguasa Gaza setelah Perang – Zelensky Minta Dikirimi Senjata Nuklir – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dalam 24 jam terakhir.

Presiden Ukraina meminta Barat untuk dikirimi senjata nuklir untuk menghentikan invasi Rusia.

Sementara itu, 45.000 tentara Ukraina tewas sejak dimulainya perang pada 2022 lalu.

Di tengah gencatan senjata Gaza, muncul pertanyaan siapa yang nantinya akan memimpin wilayah tersebut.

Berikut berita selengkapnya.

1. Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.

Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.

Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.

Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. 45.000 Tentara Ukraina Tewas Lawan Rusia, Zelensky Siap Negosiasi Damai dengan Putin

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan setidaknya 45.100 tentara Ukraina yang tewas.

Dan total 390.000 tentara Ukraina terluka dalam perang.

Zelensky menambahkan bahwa hampir setengah dari tentara Ukraina yang terluka kemudian kembali berperang di garis depan perang.

Ukraina mengklaim Rusia telah menderita setidaknya 842.390 korban dalam perang, angka ini belum dikonfirmasi Moskow.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Kemarahan Elon Musk yang Memicu Keputusan Donald Trump Menutup USAID

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membubarkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang sudah 64 tahun berdiri.

Pembubaran ini dilakukan Donald Trump setelah Elon Musk selaku Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah di kabinet baru Trump tak diberi akses masuk ke sistem USAID.

Elon Musk mencurigai lembaga amal itu menjalankan praktik penyalahgunaan anggaran, termasuk jaringan penipuan yang mengalihkan dana ke pihak yang tidak berhak.

Hal ini membuat Elon Musk murka, hingga menyebutnya sebagai “organisasi kriminal”, tak sampai di situ buntut pembatasan akses 60 pejabat tinggi USAID diberi sanksi cuti administratif.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. Hamas Kecam Pernyataan Trump soal Gaza: Resep untuk Kekacauan di Timur Tengah

Seorang pejabat senior Hamas mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2/2025).

Bermula dari Trump yang mengatakan bahwa warga Palestina tidak ingin meninggalkan Gaza karena tidak memiliki alternatif.

Pernyataan Trump tersebut membuat seorang pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri geram.

Ia menyebut pernyataan Trump justru akan memicu ketegangan di Timur Tengah.

“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana,” kata Sami Abu Zuhri, dikutip dari Al-Arabiya.

BACA SELENGKAPNYA >>>

5. Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan

Selama hampir 16 bulan perang di Gaza, banyak politisi dan analis memperdebatkan proposal yang muncul soal siapa yang akan memerintah Jalur Gaza pasca-Perang.

Ulasan dari media Amerika Serikat (AS), The New York Times, Senin (3/2/2025) lantas menghadirkan empat analisis model pemerintahan Gaza pasca-perang tersebut.

Meski begitu, ulasan tersebut menyatakan, kalau “Belum ada arah yang jelas siapa yang akan memerintah Gaza selama pertempuran terus berlanjut.”

Pada fase saat ini, Gaza berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)

06/02/2025 07:52
Singgung soal Trauma, Qatar Sebut Terlalu Dini untuk Bahas Pengungsian Warga Palestina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Qatar, yang menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, sedang sibuk dengan tahap kedua kesepakatan tersebut.

Qatar pun mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian.

Pernyataan Qatar tersebut setelah usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar AS mengambil alih kendali Jalur Gaza, menjadi sorotan.

Qatar mengatakan, warga Palestina saat ini masih mengalami trauma soal pengungsian.

“Kami tahu bahwa ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian.”

“Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, kepada Fox News, Rabu (5/2/2025).

Penolakan Keras dari Presiden Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

“Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

“Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

“Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

“Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

“Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

“Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

Sebagai informasi, Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.

Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

Adapun perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

06/02/2025 06:43
Sikap Resmi Pemerintah Indonesia soal Rencana Donald Trump Mau Ambil Alih Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Secara resmi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, bersikap tegas atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengambil alih wilayah Gaza Palestina.

Termasuk rencana Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain.

Dalam pernyataan resminya, Rabu (5/2/2025), Indonesia menegaskan segala bentuk pemindahan paksa atau perubahan komposisi demografis di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima.

Indonesia juga menegaskan tindakan semacam itu hanya akan semakin menghambat tercapainya solusi damai yang adil bagi rakyat Palestina.

“Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI dikutip dari laman resminya.

“Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

Menanggapi rencana Trump yang menuai kecaman luas, Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan memastikan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Indonesia mendesak agar masyarakat internasional tidak tinggal diam terhadap ancaman yang dapat semakin memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.

“Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka,” lanjut pernyataan Kemlu RI.

Lebih lanjut, Indonesia menekankan penyebab utama konflik yang berkepanjangan di Palestina adalah pendudukan ilegal Israel yang terus berlangsung.

Oleh karena itu, solusi yang harus ditempuh bukanlah pemindahan paksa warga Palestina, melainkan mengakhiri pendudukan dan memastikan hak-hak dasar rakyat Palestina dihormati sepenuhnya.

“Indonesia kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan layak menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik: pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina,” tegas Kemenlu RI.

Selain Indonesia, berbagai negara dan organisasi internasional telah mengecam keras rencana Trump.

Hamas, pemerintah Palestina, serta banyak negara Arab menolak keras usulan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya terang-terangan untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.

Alasan Donald Trump

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih Gaza dan mengembangkan wilayah tersebut menjadi pusat ekonomi dan wisata, yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”

“AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami akan menangani itu juga. Kami akan memilikinya,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikutip dari Al Jazeera.

Trump juga menyebut Gaza dapat menjadi tempat tinggal bagi masyarakat dunia, termasuk warga Palestina yang tersisa setelah relokasi.

“Saya pikir Anda bisa menjadikannya tempat internasional yang luar biasa. Potensi di Jalur Gaza sangat luar biasa,” ujarnya.

Palestina Menolak

Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Riyad Mansour menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih Jalur Gaza.

Rencana itu disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump hari Selasa, (4/2/2025), di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di AS.

“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kita akan melakukan pekerjaan dengannya pula. Kita akan memilikinya,” kata Trump dikutip dari The Times of Israel.

Mansour menyebut jutaan warga Gaza tak akan rela tanah airnya dikuasai oleh AS.

“Tanah air kami tetaplah tanah air kami,” ujar Mansour.

“Dan saya pikir para pemimpin dan masyarakat harus menghormati keinginan rakyat Palestina.”

Seperti Mansour, Hamas menolak mentah-mentah gagasan Trump itu.

“Kami menolak pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa rakyat Gaza tak punya pilihan kecuali pergi, dan kami menganggap pernyataan Trump itu sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di Gaza,” kata Hamas dalam pernyataannya.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com/Al Jazeera

05/02/2025 21:03
Merespons Rencana Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Keras Upaya AS Ambil Alih Jalur Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

“Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

Kata Utusan Palestina untuk PBB

Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

“Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

“Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

“Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

“Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

“Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

Pada hari Selasa, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

Respons Hamas

Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

“Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).

Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.

Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.

“Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.

“Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.

Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

MASA DEPAN GAZA – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), menampilkan Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Dalam pengumuman yang mengejutkan, Trump mengatakan AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza. (Tangkapan layar YouTube White House)

Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

“Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

Diketahui, perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

05/02/2025 21:01
Trump: Warga Palestina Tidak Punya Alternatif Selain Pergi dari Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa warga Palestina harus pergi dari Jalur Gaza, Selasa (4/2/2025).

Trump menyebut bahwa warga Palestina di Jalur Gaza tidak memiliki alternatif selain pergi (dari Gaza).

Hal ini menggambarkan daerah kantong yang terkepung itu sebagai situs pembongkaran.

“Saya pikir jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan senang untuk (pergi). Mereka tidak punya alternatif sekarang,” kata Trump kepada wartawan.

Trump kembali menegaskan bahwa kondisi jalur Gaza saat ini porak poranda.

“Maksudku, itu mengerikan di sana. Siapa yang bisa hidup seperti itu?” ujarnya lagi, mengutip Al Mayadeen, Rabu (5/2/2025).

Trump lebih lanjut mengklaim bahwa Gaza merupakan lokasi yang tidak aman dan “tidak sehat.

“Apa itu Gaza? Praktis tidak ada bangunan yang berdiri.”

“Seluruh tempat dihancurkan. Ini bukan tempat di mana orang ingin tinggal,” lanjut Trump lagi.

Selain pernyataannya tentang Gaza, Trump juga menyatakan dukungan untuk gagasan Yordania dan Mesir menerima para warga Palestina dari Jalur Gaza.

“Kami terus menekan gagasan bahwa Yordania dan Mesir mengambil warga Palestina dari Gaza,” katanya.

“Ya, saya ingin melihat Jordan, saya ingin melihat Mesir mengambil beberapa (warga Palestina).”

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas serangan militer pendudukan Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Hal ini telah menyebabkan perpindahan massal dan kehancuran kemanusiaan.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)alu

05/02/2025 20:34
Kalah di Udara, Rusia Kewalahan Hadapi Batalyon Tak Berawak Ukraina, Persembunyian Hancur oleh Tank – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Batalyon Sistem Tak Berawak ke-413 Reid dari Angkatan Bersenjata Ukraina telah berhasil mendeteksi dan menghancurkan sistem rudal permukaan-ke-udara Rusia 9K33 Osa.

Sebuah video operasi dirilis pada 4 Februari oleh Pasukan Sistem Tak Berawak, yang memperlihatkan serangan akurat lainnya terhadap pertahanan udara Rusia.

Sistem Osa, yang dirancang untuk melindungi pasukan Rusia dari ancaman udara, malah menjadi sasaran, dikutip dari Defence Express, Rabu (5/2/2025).

Operator pesawat nirawak Ukraina melaksanakan serangan dengan akurasi yang tinggi, melanjutkan kampanye sistematis mereka terhadap aset pertahanan udara Rusia.

“Pasukan Sistem Tak Berawak melanjutkan tindakan [penghancuran sistem pertahanan udara] Angkatan Bersenjata Rusia secara sistematis, metodis, dan kejam,” komentar Pasukan Sistem Tak Berawak.

Keberhasilan terbaru ini menggarisbawahi meningkatnya efektivitas kemampuan perang pesawat tak berawak Ukraina dalam menetralkan sistem pertahanan udara Rusia dan menurunkan efektivitas mereka di medan perang.

Gempur Persembunyian

Sebuah tank Ukraina terekam dalam video menghancurkan sebuah bangunan tempat pasukan penyerang Rusia berlindung di sektor Toretsk di wilayah Donetsk, menurut kelompok pasukan operasional-strategis Khortytsya melalui Telegram, seperti diberitakan KyivPost.

Tanker dari Brigade Mekanik Terpisah ke-28, yang diberi nama sesuai Ksatria Kampanye Musim Dingin, mendukung unit-unit di dekatnya dengan tembakan penekan, sehingga menghabisi pasukan Rusia yang bersembunyi di sebuah bangunan, Khortytsya melaporkan.

“Para penjajah memutuskan untuk bersembunyi di dalam gedung, mungkin berharap gedung itu akan melindungi mereka. Mereka berencana untuk berlindung di luar dan kemudian melancarkan serangan,” kata laporan itu.

Bekerja sama dengan operator pesawat nirawak First Person View (FPV), awak tank melancarkan serangan balik.

Video menunjukkan pasukan penyerang Rusia menyerbu gedung, dengan pesawat nirawak menargetkan pintu masuk dan keluar.

Beberapa saat kemudian, tank T-64 Ukraina bergerak masuk dan melepaskan beberapa tembakan, menghancurkan bangunan itu hingga menjadi puing-puing.

Kyiv Post tidak dapat memverifikasi secara independen waktu dan lokasi pasti dari video tersebut.

“Dengan satu tembakan, mereka mengubah bangunan itu menjadi tumpukan puing – bersama dengan orang-orang di dalamnya. Tindakan ini berhasil menghentikan laju musuh di area tersebut,” demikian bunyi laporan tersebut.

Sementara itu, Dmitry Zaporozhets, juru bicara kelompok pasukan operasional-taktis Luhansk Ukraina, menyatakan dalam siaran telethon baru-baru ini, pasukan Rusia di sektor Toretsk sedang secara besar-besaran menambang titik-titik perlindungan potensial Ukraina dan daerah sekitarnya untuk memfasilitasi kemajuan mereka sendiri.

“Mereka [Rusia] terus-menerus maju dalam kelompok penyerang kecil,” kata Zaporozhets.

Pada akhir November 2024, sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan sebuah tank Ukraina menembaki gedung-gedung yang melindungi pasukan Rusia sebelum memasang tabir asap dan mundur.

Sementara itu, tank kedua, yang memberikan perlindungan, diserang oleh pesawat nirawak FPV Rusia.

Menurut laporan, rekaman tersebut direkam di Kurakhove, kota garis depan di wilayah Donetsk.

Tank-tank dari Brigade Lintas Udara ke-46 Ukraina terlibat pertempuran jarak dekat dengan pasukan Rusia di reruntuhan wilayah yang dihujani tembakan.

Kyiv Post tidak dapat memverifikasi rekaman tersebut secara independen.

Tank-tank Ukraina bergerak secara strategis – menembaki, maju, mengubah posisi, dan menembaki lagi – sebelum dengan cepat mundur di bawah naungan asap, seperti yang terlihat dalam video.

(Tribunnews.com/ Chrysnha)

05/02/2025 20:30
Zelensky: AS Keruk Miliaran Dolar dari Bisnis Senjata, Perang Rusia-Ukraina Jadi Momen Adu Teknologi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia di Ukraina telah mendatangkan keuntungan hingga miliaran dolar untuk industri militer Amerika Serikat (AS).

Hal ini karena AS merupakan salah satu negara yang memberikan bantuan militer ke Ukraina, yang sebagian besar berasal dari industri dalam negerinya.

“Sebagian dari uang yang dibicarakan orang-orang di AS sebenarnya digunakan untuk membiayai produksi di AS,” kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dalam wawancaranya dengan Piers Morgan di YouTube pada Selasa (4/2/2025).

Zelensky mengatakan karena perang di Ukraina, Amerika Serikat telah meningkatkan lapangan pekerjaan di semua pabrik militer dan pembayaran pajak dan perusahaan Amerika saat ini memiliki pesanan untuk produksi senjata.

“Perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata (untuk Kyiv) menerima uang ini… Perusahaan-perusahaan Amerika sekarang memiliki kontrak untuk senjata-senjata ini dengan harga tertinggi dalam 50 tahun terakhir karena ada permintaan yang sangat besar akibat serangan Rusia,” lanjutnya.

“Sebagian besar dana tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu, pabrik-pabrik tertentu, yang menghasilkan laba bagi orang-orang tertentu. Dana tersebut digunakan untuk membayar gaji warga negara AS yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut,” tambahnya.

Menurut Zelensky, kampanye untuk mendukung Ukraina juga telah membantu AS memperbarui persenjataannya, karena AS dalam banyak kasus memasok Kiev dengan senjata yang relatif usang yang diproduksi pada tahun 1970-an dan 1980-an.

“Ketika sebagian uang dialokasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi senjata Amerika Serikat, kami menerima senjata dari gudang Anda. Tentu saja, tidak semua senjata ini baru. Kami bersyukur atas hal itu. Tetapi kami memulihkan, memperbaiki, dan melakukan banyak hal. Kemudian, Amerika Serikat telah memodernisasi militernya dan kami diberi paket senjata baru,” kata Zelensky.

Dalam wawancara itu, Zelensky mengatakan Ukraina berterima kasih atas bantuan tersebut, meskipun sebelumnya ia mengkritik AS atas keterlambatan dan berkurangnya jumlah persenjataan yang dikirim.

Presiden Ukraina juga menekankan Amerika Serikat menerima pengalaman dalam perang darat modern berskala besar dari Ukraina.

“Kami telah membangun sistem peperangan elektronik untuk melawan pesawat tak berawak Rusia modern,” kata Zelensky kepada Piers Morgan dalam wawancara itu, dikutip dari Glavcom Ukraine.

“Kami sendiri telah mengembangkan sistem pesawat tanpa awak modern semacam itu untuk melawan teknologi Rusia, terhadap sistem energi mereka dan terhadap target militer mereka,” lanjutnya

“Pesawat tanpa awak semacam itu tidak ada dan belum pernah ada di tentara Amerika modern. Dan semua teknologi ini terbuka untuk Amerika Serikat. Yaitu memperbarui angkatan bersenjata, memperbarui persenjataan, tetapi juga modernisasi. Dan itu fakta,” katanya.

Zelensky mengatakan AS memiliki semua informasi tentang senjata AS yang berhasil digunakan dan yang tidak.

“AS menerima pengalaman perang darat modern berskala besar dari Ukraina. Orang Amerika dan Eropa – tetapi terutama orang Amerika – memiliki semua informasi… tentang senjata Amerika mana yang berhasil dan mana yang tidak,” kata Zelensky.

Zelensky mengatakan bantuan militer AS sempat datang terlambat dan menghambat proses kemajuan pasukan Ukraina untuk melawan Rusia.

Ia menekankan, meski Ukraina telah meningkatkan produksi senjata dalam negerinya hingga 40 persen, bantuan militer dari AS tetap penting bagi Ukraina.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

05/02/2025 20:22
Israel akan Lanjutkan Serangan di Tepi Barat bahkan selama Bulan Ramadan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Israel akan melanjutkan serangannya di Tepi Barat sebagai bagian dari apa yang disebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai operasi militer “Tembok Besi”.

Serangan tersebut akan berlanjut bahkan di bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba.

“Operasi Tembok Besi di Tepi Barat utara akan berlanjut selama bulan Ramadan,” kata Perusahaan Penyiaran Israel mengutip sumber keamanan senior Israel pada Rabu (5/2/2025).

“Yang mungkin menghentikan Operasi Tembok Besi adalah satu-satunya kebutuhan akan pasukan (Israel) di Gaza atau Lebanon,” lanjutnya.

Serangan Israel di Tepi Barat terjadi setelah pasukan Israel memasuki kamp pengungsi Palestina di Jenin sejak dua minggu lalu, segera setelah Israel-Hamas mulai mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata di Gaza pada 19 Januari 2025.

Pasukan Israel melakukan pembongkaran rumah-rumah warga Palestina dan memaksa ribuan dari mereka untuk mengungsi dari Jenin.

Baru-baru ini, tentara Israel mengumumkan perluasan operasi di Tepi Barat.

Tentara Israel juga mengatakan operasi di Jenin tidak memiliki kerangka waktu tertentu, dan menekankan mereka tidak akan pergi sampai menyelesaikan misinya untuk membongkar apa yang ia klaim sebagai infrastruktur kelompok perlawanan di Tepi Barat utara.

Sebelumnya, dua tentara Israel tewas dan enam lainnya terluka dalam insiden penembakan yang terjadi di dekat pos pemeriksaan Tayseer di Tepi Barat utara pada Selasa (4/2/2025), seperti diberitakan Al Arabiya.

Sementara itu, tersangka penembakan itu ditembak mati oleh tentara Israel.

Hal ini terjadi ketika tentara Israel terus mengirim bala bantuan militer ke kota Jenin.

Selain serangan tentara Israel, pemukim Israel juga menyerang desa Susiya di Tepi Barat.

Para pemukim melemparkan batu ke beberapa rumah, menghancurkan tangki air, dan merusak mobil, menurut laporan otoritas setempat di daerah Masafer Yatta, selatan Hebron, pada Senin (3/2/2025) malam.

Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan pada hari Senin, tentara Israel telah menewaskan 70 warga Palestina di berbagai bagian Tepi Barat yang diduduki sejak awal tahun 2025 ini, sehingga jumlah korban tewas sejak Oktober 2023 menjadi lebih dari 800.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

05/02/2025 19:46

Category: Tribunnews.com Internasional

Alasan Donald Trump

Palestina Menolak