Wakil Presiden Ghana, Jane Naana Opoku-Agyemang, dan Presiden Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, berhasil menduduki jabatan tinggi di negaranya. Hal ini menunjukkan adanya arus perubahan, di mana posisi politik penting di Afrika kini lebih banyak diduduki oleh perempuan.
Arus perubahan ini pun terlihat di negara Afrika sub-Sahara lainnya: Perdana Menteri(PM) Togo, Victoire Tomegah Dogbe, PM Namibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila, PM Uganda, Robinah Nabbanja, dan PM Republik Demokratik Kongo, Judith Suminwa.
Presiden dan perdana menteri Namibia adalah perempuan. Penting diingat, sebelumnya lima jabatan kementerian yang umum dipegang oleh anggota kabinet perempuan adalah kementerian perempuan dan kesetaraan gender, kementerian urusan keluarga dan anak-anak, kementerian inklusi sosial dan pembangunan, kementerian perlindungan sosial dan jaminan sosial, serta kementerian urusan masyarakat adat dan minoritas.
Rwanda memimpin gerakan
Menurut UN Women Division (red. Entitas Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan), hanya enam negara di dunia yang setidaknya memiliki 50% kedudukan perempuan di parlemen, dengan Rwanda memimpin secara global dengan 60%. Negara-negara lain yang masuk dalam daftar ini adalah Kuba, Nikaragua, Andorra, Meksiko, Selandia Baru, dan Uni Emirat Arab.
Kemajuan Rwanda ini didukung dengan langkah-langkah khusus. Dimulai dengan konstitusi tahun 2003 yang menetapkan kuota 30% untuk perempuan dalam posisi terpilih. Partai-partai politik turut menerapkan kuota sukarela kandidat perempuan dari partai mereka.
‘Cukup gila’ untuk ikut kontestasi politik
Namun, masih ada hambatan serius. Di banyak negara, perempuan menghadapi diskriminasi, patriarki, dan misogini.
Analis politik Kenya, Nerima Wako-Ojiwa, mengatakan kepada DW bahwa di negaranya, besarnya modal finansial yang diperlukan untuk menjalankan kampanye pemilu serta stigma sosial yang melekat untuk menjadi politisi karir, membuat banyak perempuan enggan mencalonkan diri untuk jabatan politik.
“Kami melihat, banyak pria yang terjun ke dunia politik adalah pengusaha yang menjalankan bisnis mereka sendiri dan meminta teman-teman mereka untuk mendukung kampanye mereka,” ujar Wako-Ojiwa.
Ia menambahkan bahwa perempuan harus menghadapi penolakan dari keluarga, dan banyak yang mengalami pelecehan secara online dan fisik.
“Kesannya, untuk muncul di dunia politik, Anda harus menjadi perempuan dengan tipe tertentu, ‘cukup gila’, dan mental setangguh baja untuk dapat bersaing (untuk mendapatkan kekuasaan),” jelas Wako-Ojiwa kepada DW.
“Perempuan tidak dipercaya untuk menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan negara. Jadi salah satu tantangan adalah menghadapi orang-orang dengan perspektif tidak ada perempuan di posisi yang lebih tinggi,” ujar Rose Reuben, direktur eksekutif Asosiasi Perempuan Media Tanzania kepada DW.
Gambaran beragam untuk representasi perempuan dalam politik
Laporan Kesenjangan Gender Global 2023 yang dirilis World Economic Forum menunjukkan bahwa Rwanda, bersama dengan negara-negara Afrika sub-Sahara lainnya seperti Namibia dan Afrika Selatan, telah menutup lebih dari 70% kesenjangan gender secara keseluruhan. Hal ini menempatkan mereka di depan wilayah-wilayah seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara.
Sementara itu, Republik Demokratik Kongo, Mali, dan Chad merupakan negara dengan kinerja terendah, dengan skor di bawah 62%.
Terlepas dari beberapa pencapaian di Afrika, UN Women Division menginformasikan bahwa, dengan kecepatan perubahan yang terjadi saat ini, “kesetaraan gender di posisi kekuasaan tertinggi masih belum dapat tercapai bahkan hingga 130 tahun kedepan” dan masih banyak yang harus dilakukan untuk melibatkan perempuan dalam pemerintahan.
Sebuah pertarungan di Tanzania
Presiden Samia Suluhu Hassan berharap dapat kembali memimpin Tanzania sebagai kandidat dari Partai Chama Cha Mapinduzi (CCM) pada pemilihan umum bulan Oktober mendatang. Kali ini, dua perempuan akan saling bersaing. Dorothy Semu akan mewakili partai Alliance for Change and Transparency (ACT) Wazalendo.
Reuben melihat ini sebagai sebuah tonggak sejarah.
“Perempuan akan bersaing untuk posisi ini, meski kebanyakan berasal dari partai oposisi. Ini adalah pertama kalinya CCM memiliki seorang perempuan yang menduduki posisi presiden, jadi ini adalah sebuah tonggak sejarah,” katanya kepada DW.
Pemimpin berusia 65 tahun itu menjadi presiden setelah kematian John Magufuli pada tahun 2021. Masa jabatan Suluhu dimulai dengan optimisme, berjanji untuk membalikkan banyak kebijakan kontroversial Magufuli.
Namun, ia menuai kritik selama pemilihan lokal tahun lalu karena seringnya terjadi penangkapan, penculikan, dan pembunuhan terhadap politisi oposisi.
Menurut Reuben, CCM telah mengevaluasi dan memantau kepemimpinan Samia Suluhu Hassan, dan percaya bahwa ia adalah peluang terbaik CCM untuk mempertahankan kursi kepresidenan.
Tantangan-tantangan dalam sistem pemilu Ghana
Di Afrika Barat, sistem pemilu Ghana yang berpusat pada kandidat telah dikritik sebagai sistem yang “tidak ramah perempuan”. Ghana akhirnya mengeluarkan RUU Kesetaraan Gender yang disahkan pada tahun 2024, sebelum pemilihan umum bulan Desember lalu, undang-undang ini kemudian meningkatkan representasi politik perempuan menjadi 30% pada tahun 2030. Rancangan undang-undang tersebut dibuat selama hampir 30 tahun.
Banyak analis dan aktivis percaya bahwa undang-undang ini sudah lama tertunda, karena keterlibatan perempuan yang masih sedikit di lembaga-lembaga negara.
Mavis Zupork Dome, seorang analis riset di Pusat Pengembangan Demokrasi Ghana, mengatakan kepada DW bahwa UU tersebut memberikan dukungan hukum untuk mendorong partisipasi perempuan dalam ruang politik, kehidupan politik, pengambilan keputusan dan pemerintahan.
Presiden Ghana, John Dramani Mahama telah menunjuk 42 menteri, dengan hanya tujuh di antaranya adalah perempuan. Hal ini yang memicu ragam reaksi. Namun, terpilihnya wakil presiden wanita pertama di negara ini, Jane Naana Opoku-Agyemang, membawa harapan akan perubahan di masa depan.
Dome percaya bahwa ini adalah tonggak sejarah besar bagi Ghana karena menandakan beberapa kemajuan yang dibuat dan turut membuka pintu bagi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi di ruang politik.
Terutama karena selama bertahun-tahun, Dome mencatat, Ghana hanya membuat sedikit kemajuan dalam hal partisipasi perempuan dalam pemerintahan, representasi pemilu, dan parlemen.
Terlepas dari survei Afrobarometer baru-baru ini yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang Ghana percaya bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk dipilih dalam jabatan politik, dan perempuan harus mendapatkan kesetaraan hak.
Untuk mendorong perempuan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, Dome mengatakan bahwa partai-partai politik harus memiliki niat untuk menjadikan perempuan sebagai kandidat partai dan juga harus memiliki keinginan politik untuk memberikan ruang bagi perempuan.
Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris.
