Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • 5 Tindakan Israel yang Bisa Menjadi Bukti Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    5 Tindakan Israel yang Bisa Menjadi Bukti Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nasib perjanjian gencatan senjata di Gaza menjadi tidak menentu setelah Hamas mengatakan Israel melanggar ketentuan perjanjian tersebut.

    Akibat pelanggaran itu, Hamas mengumumkan akan menunda pembebasan tawanan Israel.

    Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan akan melanjutkan perang jika tawanan tidak dibebaskan pada Sabtu (15/2/2025) mendatang.

    “Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang, gencatan senjata akan berakhir, dan IDF akan kembali bertempur sengit hingga Hamas akhirnya dikalahkan,” ujar Netanyahu dalam pidato video pada Selasa (11/2/2025).

    Presiden AS Donald Trump, yang dikenal sebagai pendukung Netanyahu, menambahkan bahwa Israel seharusnya membiarkan kekacauan terus terjadi jika tawanan tidak dibebaskan sesuai batas waktu.

    Juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, Abu Obeida, menegaskan bahwa kepemimpinan mereka memantau pelanggaran Israel yang dianggap tidak mematuhi perjanjian.

    Padahal, Hamas menegaskan bahwa mereka telah memenuhi semua kewajiban yang disepakati, tambah Obeida.

    Mengutip Middle East Eye, berikut 5 tindakan yang dilakukan Israel yang membuat Hamas menyimpulkan bahwa gencatan senjata telah dilanggar:

    1. Serangan Berlanjut ke Gaza

    Meskipun pertempuran secara resmi dihentikan, pasukan Israel tetap melancarkan serangan udara dan menembaki warga Palestina sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari 2025.

    Warga Palestina juga melaporkan sering mendengar pesawat nirawak Israel terbang di atas Gaza.

    Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, 92 orang telah tewas dan 822 orang terluka akibat tindakan militer Israel.

    Hamas juga menyatakan bahwa Israel menunda pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara, yang merupakan salah satu komitmen utama dalam perjanjian gencatan senjata.

    2. Menghalangi Bantuan Kemanusiaan

    Salah satu tuduhan utama Hamas adalah bahwa Israel menghalangi aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Berdasarkan perjanjian, Israel harus mengizinkan 600 truk bantuan masuk setiap hari.

    Namun, menurut pejabat kota Gaza, wilayah tersebut hanya menerima 100 hingga 150 truk setiap harinya, jauh di bawah jumlah yang dijanjikan.

    Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa dari 12.000 truk bantuan yang seharusnya dikirimkan, hanya 8.500 yang berhasil masuk.

    Israel juga diduga memblokir pengiriman 60.000 rumah mobil, 200.000 tenda, serta mesin berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing. 

    3. Kekurangan Bahan Bakar dan Perlengkapan Vital

    Kantor media pemerintah Gaza menuduh Israel menghalangi masuknya bahan bakar, generator, serta panel surya yang diperlukan untuk mengoperasikan rumah sakit dan layanan penting lainnya.

    Hanya 15 truk bahan bakar yang diizinkan masuk setiap hari, meskipun kesepakatan menyatakan harus ada 50 truk.

    4. Penundaan Pembebasan Tahanan

    Selama gelombang ketiga pertukaran tahanan, Israel menunda pembebasan tahanan Palestina selama lebih dari enam jam.

    Dalam beberapa kasus, tahanan dipindahkan ke Gaza tanpa persetujuan atau koordinasi yang jelas.

    Hamas juga menyatakan Israel kerap menunda merilis daftar nama tahanan yang akan dibebaskan.

    5. Pernyataan Trump yang Kontroversial

    Pernyataan Presiden Trump yang berencana mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan penduduk Palestina ke Mesir dan Yordania memicu kekhawatiran bahwa perjanjian gencatan senjata akan terancam.

    Pernyataan ini dipandang oleh banyak analis sebagai faktor yang memperumit situasi, terutama jika diikuti dengan upaya pendudukan baru di Gaza.

    Pejabat Israel menyambut baik usulan Trump, dengan Menteri Pertahanan Israel, Katz, menginstruksikan tentaranya untuk mempersiapkan “keberangkatan sukarela” warga Palestina.

    Namun, implementasi rencana ini dianggap akan menjadi pelanggaran terhadap fase gencatan senjata berikutnya, yang berfokus pada pemulangan warga Palestina dan rekonstruksi Gaza.

    Lebih dari 47.000 warga Palestina telah tewas akibat perang di Gaza, sementara infrastruktur sipil di wilayah tersebut juga rusak parah.

    Warga Palestina menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan tanah mereka, apa pun rencana yang ditawarkan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Siapa Pemasok Baja dan Aluminium Utama ke AS, Apakah Kena Imbas Tarif Impor Trump? – Halaman all

    Siapa Pemasok Baja dan Aluminium Utama ke AS, Apakah Kena Imbas Tarif Impor Trump? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif sebesar 25 persen pada semua impor baja dan aluminium.

    Selain itu, tarif timbal balik akan diterapkan pada negara-negara yang mengenakan bea masuk pada barang-barang AS.

    Pada Senin (10/2/2025), dalam sebuah upacara penandatanganan di Ruang Oval, Trump mengumumkan bahwa tarif pada baja dan aluminium asing akan dikenakan “tanpa pengecualian atau pembebasan”.

    Tarif ini akan mulai berlaku pada tanggal 12 Maret.

    Lalu, siapa saja pemasok baja dan aluminium utama Amerika?

    Pemasok Baja Utama ke AS

    Baja merupakan material penting yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi, manufaktur, transportasi, dan energi karena kekuatan, daya tahan, dan keserbagunaannya.

    Sekitar seperempat dari seluruh baja yang digunakan di Amerika Serikat diimpor.

    Kanada, Brasil, dan Meksiko merupakan tiga pemasok baja teratas bagi Amerika Serikat.

    Antara Maret 2024 dan Januari 2025, ketiga negara tersebut memasok sekitar setengah (49 persen) dari total impor baja untuk konsumsi domestik, menurut Administrasi Perdagangan Internasional.

    Selama periode tersebut, Kanada memasok 22 persen (5,47 juta ton) dari 25 juta ton baja yang diimpor ke AS.

    Brasil menyusul dengan 15 persen (3,74 juta ton), sementara Meksiko menyumbang 12 persen (2,9 juta ton).

    Negara-negara lainnya seperti Korea Selatan, Vietnam, Jepang, Jerman, Taiwan, Belanda, dan Cina bersama-sama menyumbang sekitar 30 persen dari total impor baja AS.

    Pemasok Aluminium Utama ke AS

    Kanada merupakan pemasok aluminium terbesar bagi Amerika Serikat.

    Antara Maret 2024 dan Januari 2025, Kanada menyediakan hampir 40 persen dari total impor aluminium AS, dengan total hampir 3 juta metrik ton, menurut Administrasi Perdagangan Internasional.

    Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Bahrain mengikuti Kanada dalam menempati lima besar pemasok aluminium ke AS.

    Aluminium, sebagai logam yang ringan, digunakan secara luas dalam industri otomotif dan kedirgantaraan.

    Aluminium juga sering digunakan dalam kemasan, terutama untuk makanan dan minuman, karena kemampuannya untuk mengawetkan isi dan dapat didaur ulang.

    Amerika Serikat lebih bergantung pada impor aluminium, dengan sekitar setengah dari seluruh aluminium yang digunakan di negara tersebut diimpor.

    Apa Itu Tarif dan Bagaimana Cara Kerjanya?

    Tarif adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa impor.

    Tarif ini dibayarkan oleh bisnis yang membawa barang-barang tersebut ke suatu negara.

    Dirancang untuk melindungi industri dalam negeri, tarif sering kali membuat produk asing menjadi lebih mahal, yang dapat mengurangi permintaan.

    Presiden Trump mengatakan dia akan menerapkan tarif pada berbagai barang impor untuk melindungi industri AS, mengurangi ketidakseimbangan perdagangan, dan mempromosikan manufaktur dalam negeri.

    Bagaimana Tarif Periode Pertama Trump Mempengaruhi Baja AS?

    Pada Maret 2018, Trump mengenakan tarif sebesar 25 persen pada baja dan 10 persen pada aluminium.

    Gagasan di balik pengenaan tarif ini adalah untuk mengurangi ketergantungan AS pada baja asing dan meningkatkan produksi dalam negeri.

    Pada awalnya, pasar merespons dengan lonjakan harga baja AS dan penurunan impor baja murah, yang meningkatkan laba bagi perusahaan domestik.

    Peningkatan produksi baja domestik menyebabkan pasokan yang berlebihan di pasar, yang menyebabkan harga baja turun lebih dari 40 persen pada akhir 2019.

    Hal ini terjadi sebagian besar karena tarif balasan dari mitra dagang AS dan penurunan konsumsi, khususnya di sektor pembuatan mobil dan konstruksi.

    Antara Mei 2018 dan Mei 2019, produksi baja mentah AS meningkat hampir 4 persen.

    Pabrik dan gudang menaikkan harga, yang menghasilkan laba besar bagi mereka, tetapi juga meningkatkan biaya konstruksi.

    “Industri beralih ke produsen dalam negeri, dan kita kemungkinan akan melihat tren yang sama,” kata Deborah Idowu, Spesialis Riset Logam di London Stock Exchange Group (LSEG).

    Bagaimana Tarif Ini Mempengaruhi Industri Baja dan Aluminium AS?

    Baja dan aluminium merupakan material penting dalam industri konstruksi dan otomotif.

    Keduanya juga digunakan dalam pembuatan mesin, barang-barang rumah tangga tahan lama, dan barang elektronik.

    Jika tarif diterapkan, dampaknya terhadap perdagangan logam bisa sangat besar, menurut laporan tim Riset Logam LSEG.

    Tarif berpotensi meningkatkan biaya bagi produsen dan mengganggu rantai pasokan yang sudah ada.

    Sementara produsen AS mungkin akan beralih ke produsen dalam negeri untuk memenuhi permintaan, mereka akan menghadapi harga yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan biaya untuk industri seperti pembuatan mobil dan perumahan.

    Kanada dan Meksiko bersama-sama menyediakan 90 persen dari sisa aluminium yang diimpor ke AS pada tahun lalu.

    “Tarif yang diusulkan berisiko memicu tindakan balasan dari mitra dagang utama dan mengganggu rantai pasokan aluminium Amerika Utara,” kata Saida Litosh, analis logam utama di LSEG.

    Bagaimana Tarif Ini Mungkin Berbeda dari Tarif Trump Tahun 2018?

    Ada satu perbedaan besar yang mungkin terjadi, kata Idowu.

    Setahun setelah penerapan tarif tahun 2018, Trump membebaskan mitra dagang utama Kanada dan Meksiko dari tarif tersebut.

    Namun, menurut Idowu, Trump telah mengindikasikan bahwa pengecualian mungkin lebih sulit untuk diperoleh kali ini.

    “Ada pula masalah eskalasi – apa yang akan dilakukan negara-negara yang terkena dampak sebagai tanggapan, apakah mereka akan menaikkan tarif balasan, dan jika ya, seberapa besar skalanya?” tambahnya.

    Ada juga perbedaan dalam skala tarif yang diusulkan Trump.

    Sementara tarif 2018 ditetapkan sebesar 10 persen, tarif yang diusulkan kali ini sebesar 25 persen, yang akan menaikkan biaya secara signifikan bagi produsen AS yang mengandalkan aluminium impor.

    Bagaimana Tarif Akan Mempengaruhi China?

    China mendominasi pasar baja global dan merupakan produsen terbesar di dunia, menguasai lebih dari separuh produksi baja global.

    Akibatnya, ekspor baja China yang lebih murah telah membanjiri pasar global.

    Meskipun bukan pengekspor besar ke AS, China kemungkinan akan terpengaruh karena pengolahan baja dan aluminium China yang diproses di negara lain, seperti Vietnam, yang kemudian diekspor ke AS.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Rusia Tolak Usulan Zelensky Tukar Wilayah Ukraina dengan Wilayah Kursk yang Dikuasai Kyiv – Halaman all

    Rusia Tolak Usulan Zelensky Tukar Wilayah Ukraina dengan Wilayah Kursk yang Dikuasai Kyiv – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menolak usulan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menukar wilayah Ukraina yang didudukinya dengan wilayah Kursk yang dikuasai pasukan Kyiv.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Rabu (12/2/2025) menyatakan kepada wartawan menerima usulan Zelensky adalah “mustahil”.

    “Rusia tidak pernah dan tidak akan pernah membahas topik pertukaran wilayahnya,” tegas Peskov, dikutip dari Al Jazeera.

    Ia menambahkan pasukan Ukraina yang menguasai wilayah di dalam Rusia akan “dihancurkan” atau diusir.

    Pada Agustus lalu, Ukraina melancarkan serangan kilat ke wilayah Kursk dan berhasil merebut sebagian wilayah tersebut.

    Pasukan Rusia hingga kini masih berjuang untuk mengusir pasukan Ukraina dari wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Rusia saat ini menguasai hampir 20 persen wilayah Ukraina atau lebih dari 112.000 kilometer persegi, Yahoo News UK melaporkan.

    Sementara Ukraina menguasai sekitar 450 kilometer persegi wilayah Kursk, menurut peta medan perang yang tersedia.

    Pengumuman dari Kremlin muncul setelah otoritas Ukraina mengungkapkan bahwa satu orang tewas dan sedikitnya empat lainnya terluka, termasuk seorang anak, akibat serangan yang merusak blok apartemen, gedung perkantoran, dan infrastruktur sipil di Kyiv.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah melaksanakan “serangan rudal kelompok” terhadap lokasi industri militer Ukraina yang memproduksi pesawat tak berawak dan semua target telah berhasil dihancurkan.

    Sebelumnya, Perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, merespons pernyataan Zelensky tentang kemungkinan pertukaran wilayah dengan Rusia untuk mengakhiri perang.

    “Di wilayah Kursk, neo-Nazi yang beroperasi di sana menunggu tanah tanpa pertukaran apa pun, luasnya sekitar satu meter kali dua meter dan kedalamannya satu setengah hingga dua meter,” katanya.

    “Zelensky membuat pernyataan seperti itu untuk menyembunyikan skala sebenarnya bencana bagi Angkatan Bersenjata Ukraina,” imbuhnya.

    Wakil Duma Negara Rusia dari Krimea, Leonid Ivlev, juga menanggapi pernyataan Zelensky dengan mengatakan bahwa tidak ada tawar-menawar yang akan terjadi.

    “Kepala rezim Kyiv harus menebus kekurangan pendidikannya dan membaca ulang novel karya penulis Soviet Ilya Ilf dan Yevgeny Petrov, ‘Dua Belas Kursi’,” ujarnya.

    Ia mengutip sebuah kalimat dalam novel tersebut, “Tawar-menawar tidak pantas di sini.”

    Vitaly Ganchev, Kepala pemerintahan Rusia di Kharkiv, Ukraina, menambahkan komentarnya.

    “Zelensky hanya akan menerima sebidang tanah dengan panjang dua meter dan kedalaman satu setengah meter, dan lokasi dalam pengertian ini kurang penting,” katanya.

    Ia juga menyatakan, “Semua keinginan yang disuarakan Zelensky tidak penting. Ini adalah mimpi…”

    Pada Agustus 2024, pasukan Ukraina berhasil menginvasi wilayah Kursk, Rusia, yang berbatasan langsung dengan Ukraina.

    Sementara itu, Rusia telah mengumumkan aneksasi lima wilayah Ukraina, termasuk Krimea pada tahun 2014 dan Donetsk, Kherson, Luhansk, serta Zaporizhia pada September 2022, meskipun belum sepenuhnya mengendalikan wilayah-wilayah tersebut.

    Pernyataan Zelensky

    Setelah serangan tersebut, Zelensky menulis di media sosial bahwa Putin “tidak mempersiapkan perdamaian – ia terus membunuh warga Ukraina dan menghancurkan kota-kota.”

    “Hanya langkah-langkah dan tekanan yang kuat terhadap Rusia yang dapat menghentikan teror ini,” tegas Zelensky.

    “Saat ini, kami membutuhkan persatuan dan dukungan dari semua mitra kami dalam perjuangan untuk mengakhiri perang ini secara adil.”

    Zelensky mengungkapkan niatnya untuk mengusulkan pertukaran wilayah kepada Rusia sebagai langkah awal untuk memulai perundingan perdamaian guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Presiden Ukraina berencana menukar sebagian wilayah Kursk di Rusia yang dikuasai pasukan Ukraina dengan wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lain,” kata Zelensky kepada The Guardian pada Selasa (11/2/2025).

    Namun, Zelensky menyatakan bahwa ia belum menentukan bagian mana dari wilayah Ukraina yang akan diminta sebagai imbalan.

    “Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Tapi semua wilayah kami penting, tidak ada prioritas,” tambahnya.

    Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina siap untuk bernegosiasi dengan Rusia, tetapi dengan posisi yang kuat.

    Ia menegaskan bahwa Ukraina akan menawarkan kontrak restorasi dan insentif investasi kepada perusahaan Amerika Serikat sebagai bagian dari tawaran untuk mempengaruhi Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya menunjukkan minat terhadap mineral langka di Ukraina.

    Selain itu, Zelensky mengkritik usulan jaminan keamanan hanya dari negara-negara Eropa, tanpa partisipasi AS.

    Menurutnya, jaminan keamanan yang hanya datang dari Eropa tidaklah cukup.

    “Ada suara-suara yang mengatakan bahwa Eropa dapat menawarkan jaminan keamanan tanpa Amerika, dan saya selalu mengatakan tidak,” tegas Zelensky.

    “Jaminan keamanan tanpa Amerika Serikat bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” lanjutnya.

    Zelensky dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance pada Jumat (14/2/2025) di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.

    Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Keith Kellogg, yang ditugaskan untuk menyusun proposal menghentikan pertempuran, juga akan mengunjungi Ukraina minggu depan.

    Trump, yang kembali menjabat dengan janji untuk mengakhiri perang di Ukraina, mungkin akan memanfaatkan miliaran dolar bantuan AS yang dikirimkan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden untuk memaksa Kyiv membuat konsesi teritorial.

    Penolakan Medvedev terhadap Usulan Ukraina

    Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, menanggapi usulan Ukraina untuk menukar wilayah dengan Rusia dengan mengatakan bahwa ide tersebut adalah “omong kosong”.

    Medvedev, yang pernah menjabat sebagai Presiden Rusia dari 2008 hingga 2012, menekankan bahwa Rusia telah menunjukkan kemampuannya untuk mencapai perdamaian melalui kekuatan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Donald Trump dan Vladimir Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon – Halaman all

    Donald Trump dan Vladimir Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon – Halaman all

    Donald Trump dan Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump mengungkapkan pada hari Rabu bahwa ia telah melakukan panggilan telepon yang “panjang dan sangat produktif” dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Yang mereka bahas berbagai topik termasuk perang yang sedang berlangsung di Ukraina , Timur Tengah, energi, dan kecerdasan buatan.

    “Saya baru saja melakukan panggilan telepon yang panjang dan sangat produktif dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia . Kami membahas Ukraina, Timur Tengah, Energi, Kecerdasan Buatan, kekuatan Dolar, dan berbagai topik lainnya,” tulis Trump dalam sebuah posting Truth Social.

    Ia menambahkan bahwa ia dan Putin telah sepakat agar tim mereka masing-masing segera memulai negosiasi mengenai perang Ukraina dan bagaimana menemukan resolusi damai.

    Presiden AS juga menyatakan bahwa ia akan menghubungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberi tahu dia tentang kemajuan yang dicapai dalam pembicaraan mereka. 

    “Kami akan mulai dengan menghubungi Presiden [Volodymyr] Zelenskyy, dari Ukraina, untuk memberi tahu dia tentang pembicaraan tersebut, sesuatu yang akan saya lakukan sekarang,” tulis Trump.

    Selain Ukraina, para pemimpin membahas kemungkinan kunjungan ke negara masing-masing di masa mendatang. 

    Trump menekankan komitmen mereka untuk membina kerja sama yang lebih erat dengan bekerja sama secara erat dan saling mengunjungi negara masing-masing.

    “Kita akan bertemu di Arab Saudi,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih, beberapa jam setelah ia mengumumkan percakapan telepon dengan pemimpin Rusia.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kemudian mengonfirmasi bahwa panggilan telepon antara Trump dan Putin telah berakhir setelah hampir satu setengah jam pembicaraan, yang mengindikasikan perang Ukraina menjadi inti panggilan tersebut, serta pertukaran warga negara Rusia dan AS, situasi di Timur Tengah, dan program nuklir Iran.

    Sementara Trump menganjurkan penghentian segera permusuhan dan penyelesaian damai di Ukraina, Putin menekankan perlunya mengatasi akar penyebab konflik.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas kerja sama ekonomi antara kedua negara. 

    Peskov menegaskan bahwa mereka juga berbicara tentang hubungan bilateral di bidang ekonomi, dan menggarisbawahi pentingnya dialog yang berkelanjutan.

    Putin juga mengundang Trump untuk mengunjungi Moskow, dengan Peskov menyatakan bahwa Presiden Rusia siap menyambut pejabat AS di Rusia.

    Trump juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Putin atas waktu dan usahanya selama panggilan telepon tersebut, khususnya mengakui pembebasan warga negara Amerika Marc Fogel, yang telah ditahan di Rusia.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin atas waktu dan usahanya sehubungan dengan panggilan ini, dan atas pembebasan Marc Fogel, seorang pria hebat yang saya sambut secara pribadi tadi malam di Gedung Putih, kemarin. Saya yakin upaya ini akan membuahkan hasil yang sukses, semoga segera!” tulis Trump.

    Ia menambahkan bahwa ia berharap diskusi tersebut akan menghasilkan penyelesaian konflik Ukraina yang sukses.

    Setelah menelepon Zelensky, Trump berkata, “Pembicaraannya berjalan sangat baik. Dia, seperti Presiden Putin, ingin menciptakan PERDAMAIAN.”

    “Saya telah melakukan percakapan yang bermakna dengan @POTUS. Kami… berbicara tentang peluang untuk mencapai perdamaian, membahas kesiapan kami untuk bekerja sama… dan kemampuan teknologi Ukraina… termasuk pesawat nirawak dan industri canggih lainnya,” tulis Zelensky di X.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Presiden Mesir dan Raja Yordania Tegaskan Bersatu Soal Gaza, Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina – Halaman all

    Presiden Mesir dan Raja Yordania Tegaskan Bersatu Soal Gaza, Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina – Halaman all

    Presiden Mesir dan Raja Yordania Tegaskan Bersatu Soal Gaza, Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina

    TRIBUNNEWS.COM-  Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II menekankan “posisi bersama” mereka dalam menolak pemindahan paksa warga Palestina.

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II pada hari Rabu menegaskan kembali penyelarasan posisi negara mereka di Gaza, sehari setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan raja Yordania di Washington.  

    “Kedua pemimpin menegaskan kesatuan posisi Mesir dan Yordania” mengenai pembangunan kembali Gaza, “tanpa mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka,” menurut pernyataan dari kepresidenan Mesir.  

    Pernyataan terpisah dari pengadilan kerajaan Yordania menggemakan sikap ini, menekankan “posisi bersama” mereka dalam menolak pemindahan paksa warga Palestina.  

    Kedua pernyataan tersebut juga menggarisbawahi kesediaan mereka untuk “bekerja sama” dengan Trump dalam mengejar “perdamaian yang adil dan abadi” di Timur Tengah.  

    Mesir dan Yordania telah menjadi garda terdepan dalam upaya diplomatik Arab yang intensif dalam menentang rencana Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke wilayah mereka.  

    Komentar Trump disertai dengan saran bahwa bantuan AS ke kedua negara “mungkin” dapat dihentikan jika mereka menolak menerima pengungsi Palestina.  

    Setelah pertemuannya dengan Trump di Washington pada hari Selasa, Raja Abdullah II menegaskan kembali bahwa Yordania tetap “teguh” dalam penentangannya terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

    “Ini adalah posisi Arab yang bersatu,” tulis Abdullah di media sosial.

    Mesir mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak negara-negara Arab akhir bulan ini, di mana mereka berencana untuk menyajikan “visi komprehensif” untuk rekonstruksi Gaza sambil memastikan bahwa warga Palestina tetap berada di tanah mereka.  

    Baik Mesir maupun Yordania, sekutu utama AS, sangat bergantung pada bantuan asing, dengan AS menempati peringkat di antara donor utama mereka.

    Sebelumnya pada hari Rabu, Hamas memuji Yordania dan Mesir atas sikap mereka terhadap pemindahan penduduk Gaza.

    Hamas “menghargai posisi saudara-saudara kami di Yordania dan Mesir dalam menolak penggusuran rakyat kami dan menegaskan bahwa ada rencana Arab untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya,” kata kelompok itu.  

    Pada hari Selasa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga memuji posisi Raja Abdullah II “dalam mendukung hak-hak nasional yang adil dan sah bagi rakyat kami.”  

    Abbas juga menyampaikan apresiasinya kepada Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya serta sekutunya atas penolakan mereka terhadap usulan Trump, menurut kantor berita resmi Palestina WAFA .  

    Dalam pernyataannya pada hari Rabu, Hamas lebih lanjut memuji penentangan Yordania terhadap rencana tersebut, dan menggambarkannya sebagai hal yang konsisten dengan “penolakan lama Amman terhadap pemindahan dan pemukiman kembali.”  

    Kelompok tersebut juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “apa yang disebut proyek ‘tanah air alternatif’,” dan memperingatkan bahwa inisiatif tersebut bertujuan untuk “menghapus identitas rakyat Palestina dan menghilangkan tujuan mulia mereka.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Ancaman AS Tak Mempan, Afrika Selatan Terus Seret Israel ke Pengadilan atas Kasus Genosida Gaza – Halaman all

    Ancaman AS Tak Mempan, Afrika Selatan Terus Seret Israel ke Pengadilan atas Kasus Genosida Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Afrika Selatan bersikeras menolak mencabut gugatan kasus dugaan genosida oleh Israel di Jalur Gaza.

    Meski Amerika Serikat (AS) sudah menyampaikan ancaman berupa penghentian bantuan, Afrika Selatan tetap kokoh dalam pendiriannya.

    Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola mengatakan “tidak ada kemungkinan” negaranya bakal mencabut gugatan yang diajukan di Mahkamah Internasional pada bulan Desember 2023 itu.

    “Teguh pada prinsip kami terkadang ada konsekuensinya, tetapi kami tetap tegas bahwa ini penting bagi dunia dan supremasi hukum,” kata Lamola kepada Financial Times, dikutip dari TRT World.

    Afrika Selatan menjadi negara pertama yang menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas kasus dugaan genosida di Gaza.

    Tekanan AS

    Pekan lalu Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan pengiriman bantuan ke Afrika Selatan.

    Langkah itu diambil sebagai balasan atas gugatan kasus genosida dan  undang-undang pertanahan yang menurut AS merampas tanah minoritas warga kulit putih di Afrika Selatan.

    AS juga menuding Afrika Selatan bekerja sama dengan Iran untuk mengembangkan rencana dagang, militer, dan nuklir dengan Iran.

    “AS tidak bisa mendukung pelanggaran hak oleh pemerintah Afrika Selatan di negaranya atau kebijakan luar negerinya yang mengganggu AS, yang memberikan ancaman keamanan nasional kepada negara kita, sekutu kita, rekan kita di Afrika, dan kepentingan kita,” demikian perintah itu.

    Sementara itu, Lamola membantah tudingan AS mengenai kerja sama nuklir dengan Iran.

    “Meski kami punya hubungan baik dengan Iran, kami tidak punya program nuklir apa pun dengan Iran, tidak punya pula perdagangan untuk dibicarakan,” ujar Lamola.

    Mengenai undang-undang bidang pertanahan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan undang-undang itu ditujukan untuk menangani ketidakadlian apartheid pada masa lalu.

    Ramaphosa lalu menganggap tudingan AS adalah kebohongan dan misinformasi. Dia menyebut Afrika Selatan hanya menerima dana pencegahan HIV/AIDS dari AS.

    Afrika Selatan menjadi pelopor dalam gugatan kasus genosida Israel. Negara itu menuding Israel telah melanggar Konvensi Genosida 1948.

    Setelah Afrika Selatan, beberapa negara lain yang turut menggugat Israel adalah Nikaragua, Kolombia, Kuba, Libya, Meksiko, Spanyol, Belize, dan Turki.

    Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan eks Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza.

    BBC melaporkan Trump membela Israel dengan cara menjatuhkan sanksi kepada para staf ICC.

    Puluhan negara, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis, kemudian bereaksi dengan cara mengungkapkan dukungannya kepada ICC. Menurut banyak negara itu, ICC adalah pilar penting dalam sistem pengadilan internasional.

    Adapun AS dan Israel tidak mengakui otoritas ICC yang punya kekuasaan untuk mengadili para individu atas kejahatan genosida, kemanusiaan, dan kejahatan perang.

    Saat ini ICC memiliki 125 anggota di seluruh dunia. ICC pekan lalu meminta para anggotanya untuk bersatu demi keadilan dan hak dasar umat manusia.

    ICC juga berjanji untuk terus menghadirkan keadilan dan harapan kepada jutaan korban kejabatan di seluruh dunia.

    (*)

  • Ancaman Besar Bos NATO kepada Putin: Kami Bisa Hancurkan Rusia, Jangan Menyerang – Halaman all

    Ancaman Besar Bos NATO kepada Putin: Kami Bisa Hancurkan Rusia, Jangan Menyerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte menyampaikan ancaman keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Rutte mengklaim NATO bisa menghancurkan Rusia jika negara terbesar di dunia itu nekat menyerang salah satu anggota NATO.

    Dalam beberapa tahun belakangan para pejabat Eropa memang sudah menuding Rusia punya rencana agresif terhadap NATO.

    Di lain pihak, Putin berulang kali membantah tudingan itu dan menyebutnya tidak masuk akal. Dia mengatakan tudingan itu adalah dalih NATO untuk meningkatkan anggaran militer.

    “Saat ini jika Putin menyerang NATO, balasannya akan menghancurkanleburkan. Dia akan kalah. Jadi, jangan biarkan dia mencobanya, dan dia paham. [Kekuatan] penangkisan dan pertahanan [NATO] sangat kuat,” kata Rutte dalam konferensi pers di Kota Brussels, Belgia, hari Rabu, (12/2/2025), dikutip dari Russia Today.

    Lalu, Rutte mengatakan NATO perlu menggelontorkan dana lebih banyak dalam hal pertahanan agar bisa membela diri untuk periode lima tahun ke depan.

    Dia mendesak anggota NATO untuk membuat sejumlah keputusan sulit tahun ini perihal anggaran pertahanan.

    Setiap anggota NATO diwajibkan menggelontorkan dana senilai 2 persen produk domestik bruto (PDB) untuk keperluan pertahanan. Namun, Rutte mengimbau agar dana itu ditingkatkan atau lebih dari 2 persen.

    Dia mengklaim negara-negara Barat sudah punya pabrikan senjata yang fantastis. Namun, produksi pabrikan itu belum mencukupi sehingga perlu segera ditangani.

    Barat menduga Rusia akan menyerang

    Muncul dugaan mengenai rencana serangan Rusia setelah ada laporan dari Dinas Intelijen Pertahanan Denmark hari Selasa kemarin.

    Menurut laporan itu, dalam waktu lima tahun berakhirnya perang di Ukraina, Rusia akan siap menggelar operasi militer besar di Eropa. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa anggaran pertahanan tetap pada level saat ini.

    “Rusia tampaknya akan lebih suka menggunakan kekuatan militer jika Rusia memandang NATO lemah secara militer atau terpecah belah secara politik,” demikian pernyataan dinas intelijen itu.

    “Ini terutama benar jika memperkirakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa atau tidak akan membantu negara-negara NATO dalam suatu perang.”

    Menurut laporan itu, Rusia tak akan punya cukup kemampuan untuk mengobarkan perang dengan banyak negara dalam waktu bersamaan.

    Dikutip dari Politico, Dinas Intelijen Denmark menyampaikan tiga skenario mengenai rencana perang Rusia jika konflik di Ukraina sudah rampung.

    Pertama, dalam waktu enam bulan, Rusia akan mengobarkan perang dengan negara-negara tetangganya.

    Kedua, dalam waktu dua tahun, Rusia bisa mengobarkan perang regional di kawasan Laut Baltik.

    Ketiga, dalam waktu lima tahun, Rusia bisa melancarkan serangan besar ke Eropa.

    Adapun bulan lalu Rutte meminta para anggota NATO untuk “bergeser ke paradigma masa perang” demi mencegah perang meletus.

    Dia juga menyindir anggota NATO yang enggan menggelontor dana lebih banyak untuk pertahanan.

    Kata dia, anggota yang enggan itu lebih baik “mengikuti kursus bahasa Rusia atau pindah ke Selandia Baru”.

    Akhir tahun kemarin Rutte menyarankan anggota NATO di Eropa untuk mengalihkan dana kesejahteraan masyarakat ke dana militer.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah mendesak para anggota NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanannya hingga 5 persen PDB atau lebih dari dua kali target.

    Trump menyebut AS bisa saja keluar dari NATO jika para anggota NATO tidak membayar dengan cara mereka.

    Tahun lalu dia pernah mengaku bakal “mendorong” Rusia untuk menyerang negara NATO mana pun yang tidak memenuhi kewajiban anggarannya.

    (*)

  • Donald Trump dan Vladimir Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon – Halaman all

    Donald Trump Telepon Putin soal Akhiri Perang, Rusia Ogah Tukar Wilayah dengan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia melakukan panggilan telepon selama hampir 90 menit dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (12/2/2025).

    Kedua presiden itu membahas usulan Donald Trump untuk menengahi negosiasi yang akan mengakhiri perang Rusia dan Ukraina, serta isu-isu Timur Tengah, energi, kecerdasan buatan, dan dolar.

    “Ia (Putin) ingin ini (perang Rusia-Ukraina) berakhir. Ia tidak ingin mengakhirinya dan kemudian kembali bertempur enam bulan kemudian,” kata Donald Trump kepada wartawan di Ruang Oval, Rabu.

    Donald Trump mengatakan baik Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan perdamaian.

    “Saya rasa kita sedang menuju perdamaian. Saya rasa Presiden Putin menginginkan perdamaian, Presiden Zelensky menginginkan perdamaian, dan saya menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang berhenti terbunuh,” imbuhnya, seperti diberitakan Reuters.

    Presiden AS mengatakan dia dan Putin sepakat untuk memulai negosiasi guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    “Kami sepakat untuk bekerja sama dengan sangat erat, termasuk saling mengunjungi negara masing-masing,” kata Donald Trump. 

    Dalam kesempatan itu, Donald Trump meramalkan gencatan senjata Rusia-Ukraina dapat terjadi dalam waktu dekat dan Ukraina perlu mengadakan pemilihan umum.

    Donald Trump juga mengatakan tidak praktis untuk memberikan Ukraina keanggotaan di NATO, yang menjadi titik kritis utama bagi Kyiv dalam setiap perundingan untuk mengakhiri perang dengan Rusia.

    Presiden AS mengatakan akan menelepon Zelensky dan memberitahu tentang percakapannya dengan Putin.

    “Kami akan mulai dengan menelepon Presiden Zelensky, dari Ukraina, untuk memberitahunya tentang percakapan tersebut,” ujarnya.

    Sementara itu, pemerintah Rusia di Kremlin juga mengonfirmasi panggilan telepon tersebut.

    “Trump berbicara mendukung penghentian permusuhan dengan cepat dan penyelesaian masalah secara damai selama panggilan telepon selama 1,5 jam,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tanpa memberikan rincian lebih lanjut pada Rabu.

    Kremlin mengatakan Putin setuju dengan Donald Trump untuk penyelesaian jangka panjang yang dapat dicapai melalui negosiasi damai.

    “Namun, Putin menyebutkan perlunya mengatasi akar penyebab konflik,” kata Kremlin, menggunakan istilah konflik untuk menyebut perang Rusia-Ukraina.

    Putin Tolak Usulan Zelensky soal Tukar Wilayah

    Pada hari yang sama, Kremlin mengeluarkan pernyataan yang menolak usulan Zelensky yang berencana menukar wilayah Rusia di Kursk yang diduduki Ukraina dengan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Ini tidak mungkin. Rusia tidak pernah membahas dan tidak akan pernah membahas masalah pertukaran wilayahnya,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti diberitakan RBC Rusia pada Rabu.

    Ia menekankan pasukan Ukraina akan diusir dari wilayah Rusia.

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan dalam wawancara dengan The Guardian, bahwa ia bermaksud mengusulkan pertukaran wilayah yang diduduki Rusia dan Ukraina.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lain. Saya tidak tahu (wilayah mana yang akan ditukar), kita lihat saja nanti. Tapi semua wilayah kita penting, tidak ada prioritas” kata Zelensky kepada The Guardian, Selasa (11/2/2025).

    Zelensky menganggap usulan tersebut adalah upaya untuk membangun posisi yang kuat bagi Ukraina sebelum berunding dengan Rusia.

    Ia juga berharap AS dan sekutunya di Eropa akan memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina jika Ukraina menyepakati untuk berdamai dengan Rusia.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Jadwal Masih Digodok, Israel Diklaim Akan Lancarkan Serangan Besar ke Iran Beberapa Bulan Lagi – Halaman all

    Jadwal Masih Digodok, Israel Diklaim Akan Lancarkan Serangan Besar ke Iran Beberapa Bulan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Laporan intelijen Amerika Serikat (AS) menyebutkan Israel akan melancarkan serangan besar ke fasilitas nuklir Iran tahun ini atau beberapa bulan lagi.

    Menurut laporan itu, menjelang lengsernya Presiden AS Joe Biden, Israel mulai mempertimbangkan menyerang Iran karena Iran mulai melemah. Keputusan rencana penyerangan itu dibuat Israel sekitar September 2024.

    Israel disebut mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump agar mendukung serangan tersebut.

    Menurut Israel, Trump akan lebih bersedia membantu Israel jika dibandingkan dengan pendahulunya itu.

    Negara Zionis itu juga khawatir terlambat menghentikan kemajuan program nuklir Iran.

    Narasumber yang didapatkan The Wall Street Journal dari militer AS, misi itu akan rumit.

    Oleh karena itu, Israel barangkali akan membutuhkan bantuan AS dan senjata canggih untuk menyerang fasilitas nuklir Iran yang punya pertahanan kuat.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum bersedia buka suara tentang rencana serangan. Militer Israel juga memilih bungkam.

    Meski demikian, para pejabat Israel sudah menyampaikan pesan bahwa mungkin akan ada serangan yang lebih besar terhadap Iran.

    Para pejabat Trump disebut sudah mempertimbangkan kemungkinan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Bahkan, mereka juga mempertimbangkan pasukan AS untuk ikut andil dalam serangan itu.

    Terlepas dari pertimbangan itu, Trump sudah mengaku lebih menyukai solusi diplomatik perihal program nuklir Iran.

    Menurut laporan intelijen, jadwal dan metode serangan Israel terhadap Iran akan bergantung pada sejumlah faktor.

    Faktor itu di antaranya perundingan antara AS-Israel dan nasib gencatan senjata di Gaza dan Lebanon.

    Pakar Israel mengatakan serangan Iran akan menargetkan beberapa area fasilitas nuklir Iran. Beberapa bagian fasilitas itu diamankan di dalam tanah.

    Serangan harus menyeluruh agar Iran tidak bisa membangun kembali fasilitas nuklirnya dengan cepat.

    Sementara itu, eks penasihat keamanan Netanyahu yang bernama Yaakov Amidror mengklaim Israel akan tertarik kepada perjanjian baru yang akan membuat Iran menghentikan program nuklirnya.

    “Jika perjanjian bagus tidak bisa dicapai, Israel akan terpaksa mengambil tindakan terhadap proyek nuklir Iran,” kata Amidror.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran lagi.

    Meski demikian, Aragchi mengatakan Iran sudah siap menghadapi berbagai skenario jika Israel nekat menyerang. Dia berujar serangan Israel bisa memicu “kobaran api yang lebih besar”.

    “Saya berharap Israel menahan diri agar tidak mengambil tindakan sembrono seperti itu karena tindakan itu bisa memicu perang berskala besar,” kata Araghci sekitar sebulan lalu dikutip dari The Times of Israel.

    Dia mengatakan Iran akan lebih suka menempuh jalur diplomasi. Iran juga akan berkonsultasi dengan para sekutunya, termasuk Tiongkok.

    Tahun lalu Israel sudah dua kali melancarkan serangan langsung terhadap Iran.

    Pada bulan April 2024 Israel menyerang sistem pertahanan di dekat fasilitas nuklir Iran. Lalu, pada bulan Oktober jet tempur Israel menyerang fasilitas militer dan sistem pertahanan yang melindungi kota-kota penting di Iran.

    Iran membantah berusaha membuat senjata nuklir. Namun, Israel berulang kali menuding Iran berusaha membuatnya. Senjata nuklir Iran akan menjadi ancaman besar bagi Israel.

    Saat ini hanya ada sedikit kemungkinan tercapainya perjanjian nuklir lantaran minggu lalu Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei menolak adanya perundingan.

    Sementara itu, Trump memberlakukan tekanan maksimal kepada Iran pada bulan-bulan pertamanya menjabat. Dia memilih perjanjian ketimbang serangan terhadap Iran.

    Trump turut berkata bahwa laporan apa pun mengenai rencana serangan AS dan Israel terhadap Iran adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan.

    (*)

  • Presiden Mesir dan Raja Yordania Tegaskan Bersatu Soal Gaza, Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina – Halaman all

    Menentang Trump, Mesir-Yordania Ajak Negara Arab Rekonstruksi Jalur Gaza Tanpa Usir Penduduknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi membahas upaya membangun kembali Jalur Gaza melalui panggilan telepon dengan Raja Yordania Abdullah II pada hari Rabu (12/2/2025). 

    Panggilan telepon tersebut dilakukan setelah Raja Abdullah II melakukan kunjungan ke Gedung Putih untuk menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kedua pemimpin menekankan keinginan mereka untuk melakukan koordinasi bersama pada semua isu regional, dengan cara yang melayani kepentingan rakyat Mesir dan Yordania serta mendukung kepentingan rakyat Arab,” kata juru bicara resmi kepresidenan Mesir, Mohamed El-Shenawy, Rabu (12/2/2025).

    Al-Shennawy menegaskan Presiden El-Sisi dan Raja Abdullah II menekankan pentingnya penerapan penuh perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, terus membebaskan tahanan, dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dalam rangka upaya mengakhiri penderitaan kemanusiaan di Jalur Gaza.

    “Kedua pemimpin menekankan pentingnya memulai proses rekonstruksi Jalur Gaza segera dan tidak menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka,” katanya.

    Mereka juga menekankan perlunya menghentikan praktik yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Selain itu, Mesir dan Yordania menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama erat dengan Presiden AS Donald Trump, dengan tujuan mencapai perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

    Juru bicara tersebut juga mengungkapkan harapan kedua negara untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.

    Dalam panggilan telepon tersebut, Presiden El-Sisi dan Raja Abdullah II membahas cara-cara untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara negara-negara Arab.

    Rencananya mereka akan mempersiapkan pertemuan puncak darurat Arab yang akan dihadiri oleh perwakilan dari Mesir, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Mesir pada 27 Februari 2025.

    Sebelumnya, Mesir dikabarkan akan mengusulkan untuk merekonstruksi Jalur Gaza selama lima tahun tanpa mengusir penduduknya seperti keinginan Donald Trump.

    “Usulan Mesir mengenai Gaza membayangkan rekonstruksi dimulai dari Rafah dan selatan dan berakhir di utara Jalur Gaza, dengan partisipasi negara-negara Arab, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata sumber Mesir kepada Al Arabiya, Rabu.

    Usulan tersebut akan mencakup pekerjaan dalam dua tahap untuk menyingkirkan puing-puing dan membangun kompleks perumahan.

    Rincian usulan Mesir diperkirakan akan diumumkan minggu depan.

    Donald Trump Ingin Usir Warga Gaza dan AS Menduduki Jalur Gaza

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan ingin menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka secara permanen ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

    “Saya pikir akan ada sebidang tanah di Yordania dan Mesir tepat warga Palestina dapat tinggal,” kata Donald Trump setelah bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Washington, Selasa (11/2/2025).

    “Saya yakin 99 persen bahwa kita akan mampu mencapai sesuatu dengan Mesir juga,” lanjutnya.

    Selain itu, Donald Trump menyatakan rencananya agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan mengungkapkan kemungkinan untuk membeli wilayah tersebut.

    “Kami akan mengelola Jalur Gaza dengan sangat baik dan kami tidak akan membelinya,” ujarnya pada hari Selasa.

    Pernyataan Donald Trump memicu kemarahan dari negara-negara Arab dan internasional.

    Sementara itu sekutu Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung rencana AS untuk mengusir penduduk Gaza dan menduduki Jalur Gaza.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel