Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Di Balik Obrolan Trump-Putin, Kala Eropa Tersedak Kenyataan Kalau AS Kini Bukan Lagi Penyelamat – Halaman all

    Di Balik Obrolan Trump-Putin, Kala Eropa Tersedak Kenyataan Kalau AS Kini Bukan Lagi Penyelamat – Halaman all

    Makna Obrolan Trump-Putin, Kala Eropa Tersedak Kenyataan Kalau AS Kini Bukan Lagi Guardian Angel

    TRIBUNNEWS.COM – Panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Rabu (12/2/2025) dinilai punya makna mendalam terkait realias baru hubungan AS dengan para sekutu mereka di Eropa, khususnya terkait aliansi keamanan.

    Sebagai catatan, obrolan Trump-Putin berisi rencana mereka untuk mengakhiri perang di Ukraina dan sepakat untuk bertukar kunjungan.

    Reporter senior CNN, Stephen Collinson, menganalisis, panggilan telepon antar-presiden tersebut sebagi satu di antara dua kejutan geopolitik yang akan mengubah hubungan transatlantik, merujuk pada aliansi pertahanan negara-negara Eropa, NATO.

    Satu kejutan lainnya adalah, juga pada Rabu, kepergian Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth ke Brussels dan meminta sekutu Eropa untuk “mengambil alih kepemilikan keamanan konvensional di benua itu.”

    Collinson menggarisbawahi, dua kejutan ini menggambarkan kalau AS, di bawah kendali Trump, kini punya kebijakan luar negeri dan keamanan yang cenderung tidak lagi ramah bagi para sekutunya, khususnya mereka yang tidak menghasilkan keuntungan materialistis bagi negara Paman Sam.

    “Titik balik ini menyoroti jargon ‘America First’ Trump dan kecenderungannya untuk melihat setiap isu atau aliansi sebagai proposisi nilai dolar dan sen,” kata ulasan tersebut, dikutip Kamis.

    Artinya, meminjam istilah ‘matre’ untuk menunjukkan hal yang mengutamakan sisi matrialistis, AS kini akan lebih menimbang untung-rugi dalam jalinannya terhadap negara-negara sekutunya. 

    Selain berubah ‘matre’ demi AS, sikap Trump ini juga dinilai sebagai gambaran betapa sang presiden AS tak lagi mematuhi saran-saran yang berlandaskan pada pakem lama kebijakan luar negeri Barat.

    Kebijakan luar negeri yang lazimnya dijalankan AS lazimnya bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, keamanan, dan kemakmuran ekonomi baik untuk AS maupun bagi negara-negara sekutunya. 

    Collinson menyebut pakem ini dengan istilah ‘mitologi’ yang sudah tidak dipakai lagi oleh Trump karena dianggap andil dalam kegagalan pada masa jabatan pertamanya di kursi presiden AS, empat tahun lalu.

    Dengan kata lain, Trump kini berfokus pada keuntungan materi dan strategis AS semata, dan untuk itu, kepentingan para sekutu tidak lagi menjadi hal utama. 

    Ilustrasi tank M1 Abram buatan AS yang disumbangkan ke Ukraina (Kementerian Pertahanan Ukraina)

    Bukan Lagi Guardian Angel

    Collinson juga menyoroti sikap AS terhadap aliansi pertahanan Eropa, NATO.
     
    “Meskipun Hegseth tetap berkomitmen membantu NATO, sesuatu yang mendasar telah berubah,” kata sang jurnalis.

    Ulasannya menyinggung soal peran besar Amerika memenangkan dua perang dunia yang dimulai di Eropa dan kemudian menjamin kebebasan benua itu dalam menghadapi ancaman Soviet.

    Namun, kata Collinson, makan siang tidak lagi gratis, dan AS meminta jatah lebih dalam porsi bagiannya.

    “Trump mengatakan di jalur kampanye bahwa ia mungkin tidak akan membela anggota aliansi yang belum cukup berinvestasi dalam pertahanan. Dengan demikian, ia menghidupkan kembali poin abadi yang dikemukakan dengan sangat fasih oleh Winston Churchill pada tahun 1940 tentang kapan “Dunia Baru, dengan segala kekuatan dan kekuasaannya” akan melangkah “untuk menyelamatkan dan membebaskan yang lama”,” kata ulasan Collinson menggambarkan paradigma baru AS terhadap hubungannya dengan negara-negara Eropa.

    Sebenarnya, tanda-tanda pemerintahan Trump ‘akan lebih matre’ dan lebih menuntut ke sekutu-sekutu AS di Eropa, sudah terlihat lebih mana.

    Namun, aksi dan pernyataan terang-terangan dari kubu Trump seperti membuat Eropa tersedak kenyataan kalau AS bukan lagi ‘Guardian Angel’ yang murah hati memberi perlindungan secara murah atau bahkan gratis.

    Terlebih, AS merasa dikerjai karena banyak negara-negara di Eropa banyak yang lebih mementingkan anggaran keperluan sosial ketimbang pertahanan.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan kepada Parlemen Eropa bulan lalu bahwa orang-orang Eropa harus menyediakan lebih banyak uang untuk militer mereka.

    “Jika Anda tidak melakukannya, ambil kursus bahasa Rusia atau pergilah ke Selandia Baru,” katanya.

    Wujud kegerahan AS atas sikap negara-negara Eropa soal anggaran pertahanan ditegaskan Hegseth.

    Ia memformalkan permintaan Trump agar anggota aliansi membelanjakan 5 persen dari PDB untuk pertahanan dan mengatakan AS akan memprioritaskan konfliknya yang semakin meningkat dengan Tiongkok dan keamanan perbatasannya daripada Eropa. 

    “Amerika Serikat tidak akan lagi menoleransi hubungan yang tidak seimbang yang mendorong ketergantungan,” kata kepala Pentagon yang baru tersebut.

    Collinson menyebut, pendekatan baru yang keras AS ini tidak seperti fantasi Trump untuk menggusur warga Palestina di Gaza untuk membangun “Riviera Timur Tengah.” 

    “Ini adalah respons rasional terhadap realitas politik yang berubah.  Generasi Terhebat yang berjuang dalam Perang Dunia II dan menghasilkan presiden yang memahami bahaya kekosongan kekuasaan di Eropa telah tiada. Setiap orang Amerika yang memiliki ingatan dewasa tentang Perang Dingin melawan Uni Soviet setidaknya berusia pertengahan 50-an,” kata dia dalam ulasannya untuk menjelaskan kalau perimbangan kekuatan dunia sudah berubah. 

    Realitasnya adalah, pesaing terkuat Amerika Serikat, China, ada di Asia, bukan Eropa. 

    “Jadi, wajar bagi Trump untuk bertanya mengapa benua itu masih belum mengambil alih pertahanan dirinya sendiri 80 tahun setelah kekalahan Nazi,” kata ulasan tersebut mencermati cara pandang Trump yang memandang NATO terlalu bergantung ke AS.

    “Presiden Amerika dan pemimpin Eropa (dalam beberapa dekade belakanan) berturut-turut telah gagal memikirkan kembali NATO untuk abad ke-21. Jika melihat ke belakang, aliansi transatlantik itu membuat dirinya sangat rentan terhadap presiden Amerika yang paling transaksional dan nasionalis (Trump) sejak abad ke-19,” sambung ulasan tersebut.

    Tulisan itu dimaksudkan untuk menohok NATO yang cenderung mengandalkan AS untuk maju bertempur, sedangkan mereka ‘asyik’ memikirkan negara masing-masing.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengusulkan dalam sebuah wawancara baru-baru ini di “The Megyn Kelly Show” di Sirius XM bahwa AS seharusnya tidak menjadi “ujung tombak” keamanan Eropa, tetapi justru sebagai “back stopper”, beking di belakang.

    Rubio menegur negara-negara besar Eropa. “Ketika Anda bertanya kepada mereka, mengapa Anda tidak bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk keamanan nasional, argumen mereka adalah karena itu akan mengharuskan kita melakukan pemotongan pada program kesejahteraan, tunjangan pengangguran, agar bisa pensiun pada usia 59 tahun dan semua hal lainnya,” kata Rubio. 

    “Itu pilihan yang mereka buat. Tapi kita mensubsidi itu?”

    Perlakuan Trump terhadap sekutu seperti Kanada dan Meksiko, serta seruannya agar Denmark menyerahkan Greenland, menunjukkan rasa jijiknya terhadap kebijakan luar negeri multilateral AS di masa lalu. 

    Ia selalu memuji Putin dan Presiden China Xi Jinping atas kecerdasan dan kekuatan mereka. Jelas ia menganggap mereka satu-satunya lawan bicara yang layak bagi pemimpin tangguh dari negara adidaya lainnya, Amerika Serikat.

    “Agenda Trump bukan tentang keamanan Eropa: ia berpendapat bahwa AS tidak perlu membayar keamanan Eropa,” kata Nicholas Dungan, pendiri dan CEO CogitoPraxis, konsultan strategis di Den Haag.

    “Ini bukan era baru hubungan transatlantik, melainkan era baru hubungan negara-negara besar global yang menggantikan struktur kelembagaan tatanan internasional liberal yang disengaja.”

    PRESIDEN ZELENSKY – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 5 Februari 2025 menunjukkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina nyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. (President.gov.ua)

    Kabar Buruk Bagi Ukraina

    Ujian pertama realitas baru AS-Eropa ini akan datang melalui Ukraina.

    Trump mengatakan kalau negosiasi untuk mengakhiri perang Ukraina akan dimulai “segera” setelah panggilan teleponnya dengan Putin.

    Perlu dicatat, Putin adalah sosok yang telah dikucilkan oleh Barat sejak invasi militer Rusia ke Ukraina, sebuah negara demokrasi berdaulat, tiga tahun lalu.

    Obrolan Trump-Putin ini tidak menyertakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sebuah tanda yang mengkhawatirkan bagi pemerintah di Kyiv. 

    Selama ini, Zelensky berada di pusat (prioritas) semua hal yang dilakukan pemerintahan Joe Biden dalam perang tersebut. 

    “Trump memang menelepon Zelensky pada hari Rabu, tetapi presiden Amerika tersebut sudah memicu kekhawatiran bahwa dia akan menyusun resolusi yang menguntungkan Rusia,” kata ulasan tersebut. 

    Ketika ditanya oleh seorang reporter apakah Ukraina akan menjadi mitra yang setara dalam perundingan damai, Trump menjawab: “Itu pertanyaan yang menarik,” dan tampak berpikir dengan hati-hati, sebelum menjawab, “Saya katakan itu bukan perang yang baik untuk dilakukan,”.

    Ucapan Trump ini tampaknya menunjukkan kalau dia mempercayai pernyataan Putin kalau konflik tersebut adalah ‘kesalahan sebuah negara yang secara brutal diserbu oleh negara tetangga yang otoriter.’

    Pernyataan Hegseth juga terus terang menyudutkan posisi Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia.

    “Ia memaparkan titik awal AS untuk negosiasi tersebut: Ukraina tidak dapat kembali ke perbatasannya sebelum tahun 2014 sebelum invasi Krimea, Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO, dan pasukan AS tidak akan berperan dalam pasukan keamanan apa pun untuk menjamin perdamaian pada akhirnya,” kata laporan tersebut. 

    Pasukan penjaga perdamaian apa pun harus terdiri dari pasukan Eropa dan non-Eropa dan tidak akan tercakup dalam klausul pertahanan bersama NATO — yang berarti AS tidak bisa campur tangan menyelamatkan aliansi ini jika terjadi bentrokan dengan pasukan Moskow.

    Sebagai catatan, mantan Presiden Joe Biden juga enggan membahas kemungkinan Ukraina mendapatkan keanggotaan NATO, karena khawatir akan terjadi bentrokan dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir yang dapat berubah menjadi Perang Dunia III. 

    “Dan desakan Trump bahwa pasukan penjaga perdamaian Eropa tidak akan mengenakan seragam NATO akan dilihat sebagai langkah yang sama bijaksananya oleh banyak pengamat untuk menghindari menyeret AS ke dalam konflik dengan Rusia,” papar ulasan tersebut

    Namun, Rabu juga merupakan hari terbaik bagi Putin sejak invasi, karena hari itu menyapu bersih banyak ‘mimpi’ yang diperjuangkan Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. 

    Hegseth berpendapat bahwa ia hanya mengutarakan kenyataan yang ada di lapangan.

    “Dan ia ada benarnya. Tidak seorang pun di AS atau Eropa berpikir waktu dapat diputar kembali ke tahun 2014. Dan Ukraina tidak dapat merebut kembali wilayahnya di medan perang meskipun mendapat bantuan miliaran dolar dari Barat,” papar ulasan tersebut.

    “Namun, dengan menyingkirkan isu-isu tersebut dari meja perundingan, Trump, yang seharusnya menjadi pembuat kesepakatan tertinggi, telah merampas kesempatan Ukraina untuk mendapatkan konsesi dari teman lamanya, Putin,” kata ulasan tersebut. 

    “Seperti yang terjadi saat ini, Trump tampaknya tidak keberatan Rusia mempertahankan hasil rampasan invasi yang tidak beralasan itu,” lanjut tulisan tersebut.

    Sikap AS terhadap negosiasi yang cenderung menguntungkan Rusia ini dinilai bukan hal yang mengejutkan.

    “Sebab, seperti Rusia, Amerika sekarang memiliki presiden yang percaya bahwa negara-negara besar berhak melakukan ekspansionisme di wilayah pengaruh regional mereka. Namun, memberi Rusia penyelesaian yang menguntungkan akan menjadi preseden yang buruk,” kata ulasan tersebut.

    Kemesraan yang Mengerikan

    Panggilan telepon AS-Rusia dan pertemuan puncak mendatang dengan Putin di Arab Saudi, yang menurut Trump akan segera terjadi, bisa jadi kode kalu Trump tidak hanya mengeluarkan Zelensky dari kesepakatan – tetapi Eropa juga.

    Dalam sebuah pernyataan, Prancis, Jerman, Polandia, Italia, Spanyol, Uni Eropa, Komisi Eropa, ditambah Inggris dan Ukraina, memperingatkan kalau “Ukraina dan Eropa harus menjadi bagian dari setiap negosiasi.”

    Dan mereka memperingatkan Trump, yang tampaknya menginginkan kesepakatan damai dengan cara apa pun, bahwa “perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina merupakan syarat yang diperlukan untuk keamanan transatlantik yang kuat.”

    Mantan Perdana Menteri Swedia Carl Bildt merasa khawatir dengan panggilan telepon yang mesra antara Trump dan Putin. 

    “Yang mengganggu tentu saja adalah kita memiliki dua orang besar, dua ego besar… yang percaya bahwa mereka dapat mengatur semua masalah sendiri,” katanya kepada Richard Quest di CNN International.

    Bildt membangkitkan analogi sejarah yang paling memberatkan yang mungkin terjadi — peredaan Adolf Hitler oleh Inggris yang memungkinkan Nazi untuk mencaplok Sudetenland.

    “Bagi telinga orang Eropa, ini terdengar seperti Munich. Kedengarannya seperti dua pemimpin besar yang menginginkan perdamaian di zaman kita, (atas) negara yang jauh yang tidak mereka ketahui. Mereka sedang mempersiapkan untuk membuat kesepakatan di atas kepala negara tertentu. Banyak orang Eropa tahu bagaimana film itu berakhir.”

    Strategi Trump Masih belum Jelas

    Hancurnya banyak keinginan dan harapan Zelensky berarti bahwa persetujuan Kyiv terhadap kesepakatan Putin-Trump tidak dapat dianggap remeh. 

    Dan setelah kemenangannya yang stabil di medan perang, tidak ada kepastian bahwa pemimpin Rusia itu sangat menginginkan penyelesaian yang cepat seperti Trump, yang telah lama mendambakan Hadiah Nobel Perdamaian.

    Namun, kerangka penyelesaian yang memungkinkan telah menjadi topik pembicaraan pribadi di Washington dan ibu kota Eropa selama berbulan-bulan, bahkan selama pemerintahan Biden.

    Seperti yang dijelaskan Hegseth, harapan Ukraina untuk mendapatkan kembali semua tanahnya yang hilang tidaklah realistis.

    Yang mungkin muncul adalah solusi yang sejalan dengan pemisahan Jerman setelah Perang Dunia II, dengan wilayah yang diduduki Rusia dibekukan di bawah kendalinya sementara wilayah Ukraina lainnya — di sisi lain perbatasan yang keras — tetap menjadi negara demokrasi.

    Mungkin wilayah barat akan diizinkan untuk bergabung dengan Uni Eropa, seperti Jerman Barat lama. Namun kali ini, pasukan AS tidak akan membuatnya aman untuk kebebasan.

    “Posisi AS terhadap Ukraina sebagaimana diutarakan hari ini seharusnya tidak mengejutkan siapa pun di Eropa: itu hanyalah apa yang telah dikatakan oleh orang dalam Eropa kepada saya secara rahasia, di saluran rahasia, di balik layar selama dua tahun: Ukraina Barat dan Ukraina Timur, seperti Jerman Barat dan Jerman Timur, tetapi dalam kasus ini – Uni Eropa Ya, NATO Tidak,” kata Dungan.

    “Solusi semacam itu akan memunculkan ironi sejarah yang kejam. Putin, yang menyaksikan dengan putus asa dari jabatannya sebagai perwira KGB di Dresden saat Uni Soviet bubar, mungkin akan segera menciptakan Jerman Timur baru di Eropa abad ke-21 dengan bantuan Amerika,” tulis kesimpulan Collinson dalam ulasannya.
     
     

  • Imbas Kebijakan Imigrasi Donald Trump, 4.276 WNI di Amerika Serikat Terancam Dideportasi – Halaman all

    Imbas Kebijakan Imigrasi Donald Trump, 4.276 WNI di Amerika Serikat Terancam Dideportasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat terancam dideportasi.

    Mereka terancam dideportasi dari negara tersebut imbas kebijakan imigrasi yang lebih ketat di Amerika Serikat pasca-dilantiknya kembali Donald Trump menjadi presiden.

    Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan, hingga November 2024, ada 4.276 WNI di Amerika Serikat yang tercatat dalam Final Order of Removal.

    Final order of removal atau perintah pengusiran terakhir adalah putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara.

    “Jadi ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November 2024, ada 4.276 warga negara Indonesia yang tercatat dalam Final Order of Removal,” kata Judha dalam press briefing Kemlu RI di kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Ini tahun 2024 ya, tahun 2024 dahulu memang bagi warga negara kita yang berstatus undocumented dan kemudian masuk dalam list namanya Non-Citizen, Non-Detain with Final Order of Removal. Jadi tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. Itu ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang masuk dalam Final Order tersebut. Ini sebagai contoh kasus BK yang ditangkap di New York, itu sebetulnya dia sudah masuk ke dalam Final Order,” jelas Judha.

    Judha menjelaskan, Kementerian Luar Negeri dan 6 perwakilan RI di AS telah berkoordinasi mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan.

    Hingga saat ini, ada dua WNI yang dilaporkan ditangkap, satu di Atlanta, Georgia, dan satu di New York. Sisanya masih dalam pemantauan.

    “Kita terus pantau. Saat ini kan hanya dua yang kami dapat informasi ditahan. Kita akan terus monitor. Sekali lagi kita terus mengimbau kepada masyarakat jika terjadi kasus penangkapan, segera hubungi hotline perwakilan RI kita yang terdekat. Kemudian pahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Amerika Serikat dan KBRI ataupun KJRI akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan,” lanjutnya.

    Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan, kebijakan imigrasi yang lebih ketat di Amerika Serikat itu tidak hanya menyasar WNI, tetapi juga warga negara asing lainnya, terutama dari Amerika Latin, Tengah, dan Selatan.

    “Terkait kebijakan (Presiden Donald) Trump, ini kan memang khusus ditujukan kepada para warga negara asing di Amerika Serikat secara ilegal, dan ini bukan WNI saja, tapi justru dari negara-negara lain, terutama dari negara-negara Amerika Latin, Tengah dan Selatan,” kata Arrmanatha Nasir.

    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia mengimbau kepada para WNI untuk selalu membawa kartu identitas agar dapat segera menyampaikan status legalitas mereka saat ada razia.

    Jika ada WNI yang tertangkap, kata dia, Perwakilan RI di Amerika Serikat dapat meminta kepulangan mereka atau memberikan bantuan hukum yang diperlukan.

    “Antisipasi yang dilakukan termasuk terus mengimbau WNI untuk selalu membawa kartu identitas. Jadi apabila ada razia, mereka bisa segera menyampaikan status legal/ilegal. Dan apabila kita ketahui WNI yang terkena razia, kita perwakilan bisa meminta segera atas kepulangan, itu upaya kita bisa membantu mereka apakah ada upaya untuk bisa melakukan bantuan hukum yang diperlukan,” kata Armanantha.(Grace Sanny Vania)

  • Deportasi AS Imbas Kebijakan Trump: 4.276 WNI Terancam, Dua Ditangkap – Halaman all

    Deportasi AS Imbas Kebijakan Trump: 4.276 WNI Terancam, Dua Ditangkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) masuk dalam daftar Final Order of Removal di Amerika Serikat. Sementara itu, dua WNI lainnya ditangkap terkait masalah imigrasi.

    Final Order of Removal di Amerika Serikat atau perintah pengusiran terakhir adalah putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara.

    Informasi itu disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (PWNI Kemlu) Judha Nugraha.

    “Jadi ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November 2024, ada 4.276 warga negara Indonesia yang tercatat dalam Final Order of Removal,” kata dia, saat ditemui awak media di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dengan adanya penetapan tersebut, maka pejabat imigrasi di negara yang bersangkutan juga harus memasukkan para imigran tersebut ke daftar deportasi.

    Terhadap 4.276 WNI yang masuk daftar deportasi AS itu kata Judha, saat ini keseluruhannya belum ditetapkan dalam perkara hukum atau gepuk dilakukan penangkapan.

    Jumlah tersebut kata Judha, merupakan bagian dari 1,4 juta warga negara asing dari berbagai negara yang masuk daftar Final Order of Removal yang berada di AS.

    “Jadi tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. Itu ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang masuk dalam Final Order tersebut,” kata dia.

    Kendati demikian, Judha menyebut sejauh ini sudah ada dua WNI yang masuk sudah ditangkap.

    Keduanya yakni berinisial BK di New York yang ditangkap pada 28 Januari 2025 dan TRN yang ditangkap di Atlanta, Georgia pada 29 Januari 2025.

    “Yang dapat kami sampaikan ada dua warga negara Indonesia yang sudah ditangkap, satu di Atlanta, Georgia, satu di New York,” beber dia.

    Judha lantas membeberkan terkait dengan penangkapan BK. Kata dia, yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar Final Order of Removal AS sejak 2009 lalu.

    Namun pada saat ingin melakukan pelaporan ke Immigration and Custom Enforcement (ICE) yang ada di Amerika Serikat atau kantor imigrasi di wilayah tersebut, BK ditangkap.

    “Nah kejadiannya pada saat itu Pak BK ini sedang melakukan proses pelaporan ke kantor ICE untuk yang sudah dilakukan sejak tahun 2009 kan, masuk ke Final Ordernya itu sejak 2009. Nah namun pada saat itu kemudian ditangkap,” kata dia.

    Terkait dengan hal tersebut, Judha menyatakan, bahwasanya Kemlu RI akan terus melakukan pemantauan terhadap para WNI yang berada di AS.

    Dirinya juga mengingatkan, agar para WNI dapat menggunakan hak pendampingan hukum jika memang terjadi penangkapan.

    “Kita terus pantau, saat ini kan hanya dua yang kami dapat informasi ditahan. Kita akan terus monitor, sekali lagi kita terus menghimbau kepada masyarakat jika terjadi kasus penangkapan, segera hubungi hotline perwakilan RI kita yang terdekat,” tutur Judha.

    “Kemudian pahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Amerika Serikat dan KBRI ataupun KJRI akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan,” tandas dia.

    Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara agresif mempublikasikan penangkapan ribuan imigran yang akan deportasi massal. 

    Sejak ia dilantik 20 Januari lalu, tercatat lebih dari 8.000 imigran yang ditangkap, termasuk dua orang Warga Negara Indonesia (WNI).

  • Donald Trump Perketat Kebijakan Imigrasi, Kemlu RI Minta WNI di AS Selalu Bawa Kartu Identitas – Halaman all

    Donald Trump Perketat Kebijakan Imigrasi, Kemlu RI Minta WNI di AS Selalu Bawa Kartu Identitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA- Kebijakan imigrasi yang lebih ketat di Amerika Serikat pasca-dilantiknya kembali Donald Trump menjadi presiden menyebabkan peningkatan penangkapan warga negara asing ilegal di Negara Paman Sam tersebut.
     
    Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menjelaskan bahwa kebijakan imigrasi yang lebih ketat di Amerika Serikat itu tidak hanya menyasar WNI, tetapi juga warga negara asing lainnya, terutama dari Amerika Latin, Tengah, dan Selatan.

    “Terkait kebijakan (Presiden Donald) Trump, ini kan memang khusus ditujukan kepada para warga negara asing di Amerika Serikat secara ilegal, dan ini bukan WNI saja, tapi justru dari negara-negara lain, terutama dari negara-negara Amerika Latin, Tengah dan Selatan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir, dalam press briefing di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia terus mengimbau kepada para WNI untuk selalu membawa kartu identitas agar dapat segera menyampaikan status legalitas mereka saat ada razia. 

    Jika ada WNI yang tertangkap, kata dia, Perwakilan RI di Amerika Serikat dapat meminta kepulangan mereka atau memberikan bantuan hukum yang diperlukan. 

    “Antisipasi yang dilakukan termasuk terus mengimbau WNI untuk selalu membawa kartu identitas. Jadi apabila ada razia, mereka bisa segera menyampaikan status legal/ilegal. Dan apabila kita ketahui WNI yang terazia, kita perwakilan bisa meminta segera atas kepulangan, itu upaya kita bisa membantu mereka apakah ada upaya untuk bisa melakukan bantuan hukum yang diperlukan,” kata Armanantha.

    Sementara itu Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha menambahkan, sebanyak 4.276 WNI tercatat dalam Final Order of Removal. 

    Final order of removal atau perintah pengusiran terakhir adalah putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara.

    “Jadi ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November 2024, ada 4.276 warga negara Indonesia yang tercatat dalam Final Order of Removal,” katanya. 

    “Ini tahun 2024 ya, tahun 2024 dahulu memang bagi warga negara kita yang berstatus undocumented dan kemudian masuk dalam list namanya Non-Citizen, Non-Detain with Final Order of Removal. Jadi tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. Itu ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang masuk dalam Final Order tersebut. Ini sebagai contoh kasus BK yang ditangkap di New York, itu sebetulnya dia sudah masuk ke dalam Final Order,” jelas Judha.

    Judha menjelaskan, Kementerian Luar Negeri dan 6 perwakilan RI di AS telah berkoordinasi untuk mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan. 

    Hingga saat ini, ada dua WNI yang dilaporkan ditangkap, satu di Atlanta, Georgia, dan satu di New York. Sisanya masih dalam pemantauan.

    “Kita terus pantau, saat ini kan hanya dua yang kami dapat informasi ditahan. Kita akan terus monitor, sekali lagi kita terus mengimbau kepada masyarakat jika terjadi kasus penangkapan, segera hubungi hotline perwakilan RI kita yang terdekat. Kemudian pahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Amerika Serikat dan KBRI ataupun KJRI akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan,” lanjutnya.

    Pemerintah Indonesia akan terus memantau situasi ini dan memberikan bantuan yang diperlukan bagi WNI yang terdampak oleh kebijakan imigrasi AS yang diperketat.(Grace Sanny Vania)

  • Apa yang Spesial di Berlinale 2025? – Halaman all

    Apa yang Spesial di Berlinale 2025? – Halaman all

    Festival Film Internasional Berlinale ke-75 berlangsung dari tanggal 13 hingga 23 Februari 2025 dengan menampilkan hampir 250 film. Festival dimulai pada hari Kamis dengan pemutaran perdana “The Light”, karya Tom Tykwer. Sineas Jerman di balik film “Run Lola Run” (1998) dan serial “Babylon Berlin” ini kembali dengan film drama yang dibintangi oleh Lars Eidinger dan Nicolette Krebitz. Film ini menggambarkan sebuah keluarga kelas menengah yang kehidupannya berubah setelah seorang pembantu rumah tangga dari Suriah memasuki kehidupan mereka.

    Dalam acara pembukaan, aktris Inggris, Tilda Swinton, menerima penghargaan Honorary Golden Bear, penghargaan Beruang Emas Kehormatan tersebut diberikan untuk dedikasi dan pengabdian seumur hidup aktris tersebut di industri perfilman. Aktris asal Skotlandia ini rutin menghadiri Berlinale selama bertahun-tahun, baik sebagai ketua juri di tahun 2009 maupun mendampingi film-filmnya. Sejauh ini 26 filmnya telah ditayangkan pada festival film tersebut.

    Edward Berger akan menyampaikan pidato pada malam penghargaan tersebut. Sutradara yang dinominasikan Oscar untuk film “Conclave” dan “All Quiet on the Western Front” itu kini sedang menggarap film produksi Netflix yang dibintangi oleh Swinton, berjudul “The Ballad of a Small Player.”

    Juri internasional juga akan diperkenalkan pada upacara pembukaan Berlinale. Sutradara Amerika Serikat, Todd Haynes (Film “Carol,” “I’m Not There”) akan menjadi ketua juri internasional.

    Rekan-rekan juri adalah artis Cina, Fan Bingbing, sutradara dan aktor Jerman, Maria Schrader, sutradara Maroko-Prancis, Nabil Ayouch, desainer kostum Jerman Bina Daigeler, sutradara Argentina, Rodrigo Moreno, serta kritikus film dan pembawa acara podcast AS, Amy Nicholson.

    Tujuh anggota juri akan memilih pemenang Beruang Emas dan Perak tahun ini, yang penganugrahannya akan dilakukan pada tanggal 22 Februari.

    Sorotan kompetisi

    Keseluruhan program menampilkan hampir 250 film yang terbagi dalam beberapa kategori. Kompetisi utama Berlinale terdiri dari 19 karya film, yang mewakili 26 negara.

    ‘Mantan’ Pemenang Berlinale 2021 kembali mengikuti kompetisi adalah sineas Rumania, Radu Jude, yang mempersembahkan “Kontinental ’25.” Empat tahun lalu, Radu Jude memenangkan Beruang Emas melalui film “Bad Luck Banging atau Loony Porn.” Sutradara Korea, Hong Sang-soo, yang telah mengoleksi beberapa penghargaan Silver Bears beberapa tahun terakhir, kembali dengan film “What Does that Nature Say to You.”

    Dua film Tiongkok, “Girls on Wire,” yang disutradarai oleh Vivian Qu, dan ‘Living the Land,’ yang disutradarai oleh Huo Meng membuat debut dunia mereka lewat kompetisi ini.

    Ada juga produksi film bersama antar negara Jerman, Kanada, Italia, Palestina, Qatar, Yordania dan Arab Saudi – yakni film “Yunan” karya Ameer Fakher Eldin dan dibintangi oleh komedian Lebanon, Georges Khabbaz, dan aktris legendaris Jerman, Hanna Schygulla, yang terkenal dengan filmnya bersama sutradara Rainer Werner Fassbinder.

    Hanya ada satu film dokumenter dalam kompetisi utama, “Timestamp,” karya Kateryna Gornostai. Film ini memberikan wawasan tentang kehidupan sekolah di Ukraina setelah invasi Rusia ke negara tersebut.

    Bintang film yang akan menghadiri di festival ini

    Film-film kompetisi akan menghadirkan para selebriti di Berlin: “Blue Moon” karya Richard Linklater, yang dibintangi oleh Ethan Hawke, Margaret Qualley, dan Andrew Scott. Sineas Amerika Serikat ini pernah memenangkan penghargaan Silver Bear untuk sutradara terbaik untuk film “Before Sunrise” (1995) dan “Boyhood” (2014).

    “If I Had Legs I’d Kick You,” karya Mary Bronstein, dibintangi oleh Rose Byrne dan A$AP Rocky. “The Ice Tower,” yang disutradarai oleh Lucile Hadzihalilovic, menampilkan bintang Prancis Marion Cotillard. Sebagai pemeran utama dalam film “Dreams” karya Michel Franco, aktris Jessica Chastain juga akan hadir di Berlin.

    Berlinale Special adalah bagian dari festival ini yang menyorot para selebritas dalam perayaan dengan menggelar karpet merah. Bong Joon Ho, pembuat film “Parasite” yang meraih penghargaan, akan hadir di Berlin untuk pemutaran perdana film fiksi ilmiah terbarunya, “Mickey 17”, yang dibintangi oleh Robert Pattinson.

    Timothee Chalamet juga dijadwalkan akan hadir di Berlinale untuk debut film “A Complete Unknown,” di mana ia berperan sebagai Bob Dylan.

    Festival ini juga akan menyambut bintang “Euphoria”, Jacob Elordi, yang akan menemani serial TV Justin Kurzel, “The Narrow Road to the Deep North.”

    Dan tak ketinggalan, aktor Inggris, pemeran Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, juga akan hadir di Berlin untuk pemutaran perdana “The Thing with Feathers” di Eropa.

    Adakah film Indonesia?

    Tahun ini terdapat empat film Indonesia yang ditampilkan di Berlinale. Untuk Kategori Penonton Muda atau Generation Kplus, terdapat film Little Rebel Cinema Club garapan Sutradara Khozy Rizal. Khozy Rizal memulai debutnya di dunia perfilman Indonesia lewat Film Makassar is a City for Footballl Fans di tahun 2021.

    Untuk Kategori Berlinale Shorts, yaitu film pendek yang akan ditampilkan, terdapat dua film dari Indonesia. Film bergenre horror Sammi, Who Can Detach His Body Parts karya Rein Maychaelson yang dibintangi Mai Djenar Maisa Ayu dan Jefri Nichol, serta film garapan Timoteus Anggawan Kusno, berjudul After Colossus, kisah fiksi mistis di era Reformasi.

    Selain itu tak ketinggalan untuk kategori Forum Expanded, dimana dalam kategori ini para pembuat film melakukan ekplorasi terhadap medium film itu sendiri. Film Mirage:Eigenstate karya Riar Rizaldi, mengeksplorasi ragam interpretasi tentang realitas melalui interpretasi mistis sufi monorealisme, hingga teori mekanika kuantum.

    Masih merupakan festival politik

    Di luar acara karpet merah yang mewah, festival ini juga menyoroti berbagai peristiwa terkini dan bersejarah.

    Dengan festival film yang berlangsung 80 tahun setelah pembebasan Auschwitz, pemutaran film monumental “Shoah” (1985) karya Claude Lanzmann menjadi bagian dari program khusus. Selain itu ada film dokumenter baru yang mengulas kembali karya terobosan representasi Holocaust dalam sinema, berjudul “All I Had was Nothingness”, karya Guillaume Ribot.

    “Teman-teman yang Tak Diinginkan: Bagian I – Udara Terakhir di Moskow” adalah film dokumenter tentang para intelektual yang diusir ke pengasingan di bawah rezim Rusia saat ini. “Das Deutsche Volk” mengulas kembali penembakan rasis di Hanau pada tahun 2020. Dan “A Letter to David” adalah sebuah surat sinematik untuk sandera Hamas, David Cunio, yang masih ditahan di Gaza.

    Tantangan yang ‘menyenangkan’ dan debut direktur Tricia Tuttle

    Dibandingkan dengan Cannes dan Venesia, Berlin selalu dianggap sebagai festival film yang paling politis di Eropa.

    “Orang-orang sering bertanya kepada kami apakah kami adalah festival yang politis. Dan ya, meskipun saya akan mengatakan bahwa kami adalah festival sosial, politik ada dalam DNA kami. […] Berlin adalah kota yang sarat dengan sejarah. Kami tidak menghindar dari hal ini,” kata direktur festival, Tricia Tuttle, menjelang acara tahun ini. Ini adalah edisi pertama Berlinale di bawah kepemimpinan Tuttle.

    Tahun lalu, kritik terhadap politik Israel selama acara penghargaan – khususnya oleh sutradara Israel dan Palestina dalam film dokumenter “No Other Land” – menimbulkan tuduhan antisemitisme dari beberapa politisi Jerman.

    Dengan festival yang sebagian besar didanai oleh publik, Tuttle kini menghadapi tantangan untuk memenuhi persyaratan anggota parlemen Jerman, sambil tetap mengizinkan para seniman untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas.

    Kurator kelahiran AS ini pada presentasi Berlinale mengatakan, “banyak pembuat film dari negara-negara Arab yang telah mendekati kami selama beberapa minggu terakhir, hanya untuk memastikan bahwa festival ini merupakan ruang untuk dialog dan wacana yang terbuka.”

    “Jujur saja, ini adalah sebuah tantangan. Tahun ini benar-benar menantang. Setiap festival selalu menantang. Kita hidup di dunia yang sangat terpecah belah dan terbagi-bagi dan [di mana] wacana tidak selalu ramah dan terbuka,” ujarnya, sambil menambahkan, proses penyusunan program bersama tim festival ”sangat menggembirakan dan menyenangkan, serta merupakan suatu keistimewaan tersendiri.”

    Di luar perdebatan politik, salah satu misi Tuttle adalah merevitalisasi festival Berlin melalui program yang modern dan menyegarkan.

    Salah satu contoh perubahan yang telah dipelopori oleh Tuttle untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperkenalkan sebuah program baru yang kompetitif, yang disebut Perspectives. Ini secara eksklusif akan menampilkan debut film panjang demi menyediakan “platform yang lebih menonjol bagi para pembuat film baru,” katanya. Salah satu karya yang berkompetisi akan memenangkan penghargaan Best First Feature Award, yang akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar €50.000, atau setara 851 juta rupiah.

    Diharapkan dalam perjalanannya, para penggemar film akan menemukan kisah baru yang ingin mereka ikuti di tahun-tahun mendatang.

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

  • Ukraina Minta Trump Cairkan Aset Rusia Senilai Rp5.059 T, Bakal Dipakai untuk Borong Senjata AS – Halaman all

    Ukraina Minta Trump Cairkan Aset Rusia Senilai Rp5.059 T, Bakal Dipakai untuk Borong Senjata AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Ukraina melobi presiden terpilih AS Donald Trump, agar Kiev diberikan izin menggunakan aset Rusia senilai 300 miliar dolar atau sekitar Rp 5.059 triliun yang saat ini tengah dibekukan.

    Kabar ini terungkap setelah pejabat Eropa membocorkan upaya Ukraina yang tengah melobi pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengizinkan mereka menggunakan aset Rusia yang dibekukan.

    Aset tersebut kabarnya akan digunakan Ukraina untuk memborong sejumlah senjata tempur canggih buatan AS.

    Ide untuk menyita aset Rusia dan menggunakannya untuk membeli senjata AS sebelumnya telah dibahas dalam berbagai pertemuan antara Ukraina, dengan tim Trump dalam beberapa minggu terakhir.

    Sejauh ini Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar terkait laporan ini.

    Namun mengutip laporan salah satu sumber kepercayaan Bloomberg, presiden Trump tidak memberikan indikasi untuk mendukung gagasan pemerintah Ukraina. 

    Total Aset Rusia yang Dibekukan

    Sejak Rusia melancarkan agresi ke Ukraina tepatnya pada 2022 silam, Amerika dan para sekutunya sepakat untuk membekukan aset-aset milik Bank Sentral Rusia total senilai 300 miliar dolar.

    Adapun sebagian besar aset Rusia dengan nilai 213 miliar disimpan di clearinghouse Euroclear yang berkantor pusat di Brussels, Belgia.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kemudian menyarankan agar menggunakan keuntungan ini untuk membeli senjata bagi Kiev serta membiayai rekonstruksi Ukraina. 

    Beberapa orang di Kyiv, juga telah mendesak pencairan dana ini, menginginkan G7 untuk mencairkan seluruh dana beku milik Rusia.

    Akan Tetapi presiden bank tersebut, Christine Lagarde, memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko melanggar tatanan internasional.

    Kekhawatiran serupa turut diungkapkan Jerman, Luksemburg, dan Belgia, tempat sebagian besar aset disimpan melalui Euroclear.

    Mereka khawatir dengan gagasan yang diajukan Ukraina, karena penggunaan aset Rusia yang disita akan memicu dampak negartif terhadap stabilitas keuangan serta risiko hukum dan risiko lainnya. 

    Rusia Ancam Pembalasan Penuh

    Merespon rencana pencairan aset Rusia yang dibekukan untuk Ukraina, pemerintah Moskow di bawah kepemimpinan Vladimir Putin mengancam akan melakukan”pembalasan penuh”.

    Pembalasan ini dilakukan bila UE dan AS nekat menggunakan pendapatan dari aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina.

    Ini lantaran Rusia menganggap tindakan ini ilegal dan merusak dasar-dasar sistem keuangan global.

    “Kami berbicara tentang upaya untuk melegitimasi pencurian di tingkat negara,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

    Rusia tak mengungkap balasan apa yang akan diterapkan untuk menghukum UE dan AS.

    Namun menurut kabar yang beredar Rusia akan mengidentifikasi properti AS, termasuk sekuritas, yang bisa digunakan sebagai kompensasi atas kerugian akibat penyitaan aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Hamas Tegaskan Pembebasan Sandera Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Gencatan Senjata Terus Berjalan – Halaman all

    Hamas Tegaskan Pembebasan Sandera Dilaksanakan Sesuai Jadwal, Gencatan Senjata Terus Berjalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas mengonfirmasi pada Kamis (13/2/2025) bahwa mereka akan membebaskan sandera Israel sesuai dengan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Keputusan ini diumumkan setelah pembicaraan dengan mediator dari Mesir dan Qatar yang berkomitmen untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kesepakatan tersebut.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui Telegram, Hamas menegaskan bahwa diskusi dengan para mediator berlangsung dalam suasana positif.

    “Saudara-saudara yang menjadi mediator di Mesir dan Qatar telah menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti semua ini untuk menyingkirkan hambatan dan menutup kesenjangan,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

    Lebih lanjut, Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata sesuai dengan kesepakatan awal.

    “Oleh karena itu, Hamas menegaskan kembali posisinya untuk terus melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah ditandatangani, termasuk pertukaran tahanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” tambahnya.

    Sebelumnya, pada Senin, Hamas menyatakan bahwa mereka menunda pembebasan sandera berikutnya sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    “Penyerahan tahanan Zionis yang dijadwalkan akan dibebaskan Sabtu depan…akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian pengumuman juru bicara militer Hamas, dikutip dari Palestine Chronicle.

    “Kami menegaskan komitmen kami terhadap ketentuan perjanjian selama pendudukan berkomitmen terhadapnya,” tambahnya.

    Selama gencatan senjata berlangsung, Hamas mencatat Israel telah melanggar beberapa kesepakatan.

    Di antaranya, serangan terhadap warga sipil dan penolakan akses terhadap bantuan kemanusiaan, seperti tenda dan karavan bagi warga yang mengungsi di Gaza.

    Pelanggaran ini telah didokumentasikan dengan baik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, wartawan, dan telah disebutkan oleh pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Menurut Hamas, Israel telah melanggar kesepakatan tepat 15 menit setelah gencatan senjata dimulai pada 19 Januari 2025 pukul 08.30 pagi, waktu setempat.

    Atas keputusan Hamas yang menunda pertukaran sandera, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam akan mengakhiri kesepakatan gencatan senjata jika Hamas tidak membebaskan tawanan sesuai batas waktu yang ditentukan pada Sabtu siang.

    Ancaman Netanyahu ini membuat ribuan warga Israel melakukan aksi demo ke jalan pada minggu ini, dikutip dari Al-Arabiya.

    Mereka mendesak pemerintah untuk tetap berpegang pada kesepakatan agar pertukaran sandera tetap berlangsung.

    Sebagai informasi, gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlangsung sejak 19 Februari 2025.

    Sejak kesepakatan gencatan senjata berlangsung, sebanyak ratusan tahanan Palestina di penjara Israel telah dibebaskan dan Hamas memberikan imbalan 16 warga Israel serta 4 pekerja Thailand.

    Dengan adanya kesepakatan gencatan senjata ini, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang.

    Di mana sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Gencatan Senjata Gaza dan Konflik Palestina vs Israel

  • Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Tiga minggu setelah kembali menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang menargetkan hak-hak transgender. Sikap keras pemerintahannya terhadap isu gender, ditambah kebijakan yang memperburuk ketegangan dengan Cina, menimbulkan kecemasan di kalangan minoritas seksual keturunan Asia di AS.

    Alexandria Holder, seorang kepala penerbangan dan sersan mayor di Angkatan Udara AS, termasuk yang lantang menolak kebijakan tersebut. “Saya telah mengabdi selama 20 tahun untuk negara ini. Saya telah ditugaskan dan membawa senjata,” ujarnya kepada DW.

    “Jika mereka memutuskan saya tidak bisa lagi bertugas, mereka tidak bisa menghapus 20 tahun pengabdian saya.” Holder, yang bangga dengan identitasnya sebagai warga Amerika Korea dan wanita transgender biseksual, kini menghadapi ketidakpastian masa depan karier militernya.

    Dia termasuk di antara sekitar 15.000 personel militer transgender di AS yang berisiko terdampak kebijakan terbaru Donald Trump, antara lain, berupa pemutusan hubungan kerja.

    Dalam bulan pertama masa jabatan keduanya, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang membatasi akses terhadap perawatan afirmasi gender serta membatasi hak-hak atlet transgender.

    Momok rasisme di era Trump

    Albert, pria transgender 26 tahun di Pennsylvania, lebih khawatir tentang rasnya daripada identitas gendernya di bawah pemerintahan Trump.

    “Orang melihat saya sebagai orang Asia, bukan trans,” katanya kepada DW. “Di mana pun saya berada, saya pertama-tama dianggap sebagai orang Asia. Itu tidak bisa saya ubah atau sembunyikan.”

    Lahir di Wuhan, Cina, Albert diadopsi oleh keluarga kulit putih Amerika saat berusia satu tahun. Dia khawatir, retorika sengit Washington terhadap Cina bisa memicu sentimen anti-Asia, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

    “Kebencian itu tidak rasional,” ujarnya. “Beberapa orang bisa saja melampiaskan ketakutan mereka pada warga Amerika keturunan Asia.”

    ‘Identitas seksual seharusnya tidak menjadi masalah’

    Mengikuti jejak ayahnya, Alexandria Holder bergabung dengan Angkatan Udara AS pada tahun 2004. “Ketika saya pertama kali mendaftar, ada larangan terbuka untuk dinas militer bagi transgender,” kata Holder.

    “Jadi, tidak ada orang transgender yang dapat bertugas kecuali mereka bertugas sesuai jenis kelamin.” Holder mendaftarkan diri di era “Jangan Tanya, Jangan Katakan,” sebuah kebijakan pada tahun 1993 yang membatasi penyelidikan terhadap orientasi seksual, tetapi melarang kaum LGBTQ+ berdinas di lembaga negara.

    Perubahan terbesar terjadi selama pemerintahan Obama. Setelah doktrin “Jangan Tanya, Jangan Katakan” dihapuskan pada tahun 2011, Ash Carter, menteri pertahanan saat itu, mengizinkan warga transgender untuk bertugas secara terbuka pada tahun 2016.

    Holder memulai transisi gendernya dengan seorang dokter Angkatan Udara setelah pengumuman Carter. Kebijakan tersebut berubah lagi segera setelah Trump memenangkan pemilihan umum tahun 2016. Pada tahun 2017, Trump mengumumkan di Twitter bahwa dirinya “tidak akan menerima atau mengizinkan individu transgender untuk bertugas dalam kapasitas apa pun di Militer.”

    “Militer kita harus fokus pada kemenangan yang menentukan dan luar biasa dan tidak dapat dibebani dengan biaya medis yang sangat besar dan gangguan yang akan ditimbulkan oleh transgender di militer,” kata Trump. Dia kemudian menerbitkan larangan transgender pada tahun 2019. Namun, larangan tersebut tidak berlaku surut, jadi Holder leluasa untuk terus bertugas sebagai seorang transpuan.

    Presiden Joe Biden sempat membatalkan larangan Trump pada tahun 2021. Namun sekarang, larangan tersebut dipulihkan dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada akhir Januari. Holder merasa kecewa. “Anda mengangkat tangan kanan Anda, Anda bersumpah untuk membela Konstitusi Amerika Serikat, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membela negara ini,” katanya, “apakah penting jika Anda gay atau transgender?”

    “Selama Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan menempatkan diri di luar sana, identitas Anda seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali,” tambahnya.

    Retorika antitransgender di bawah Trump

    Retorika antitransgender Trump muncul selama kampanye presiden 2024. Menurut lembaga penyiaran publik Amerika NPR, tim Trump menginvestasikan sedikitnya USD17 juta pada iklan televisi antitransgender, yang ditayangkan lebih dari 30.000 kali di tujuh negara bagian.

    “Kami dibanjiri iklan politik,” kata Albert. “Saya merasa pemilihan ini berbeda dalam hal jumlah iklan yang kami dapatkan.”

    Ketujuh negara bagian yang belum jelas arah politiknya tempat iklan itu diputar dimenangkan oleh Trump. Selain itu, jajak pendapat Associated Press mengungkapkan bahwa 55% pemilih secara nasional percaya bahwa dukungan untuk hak transgender oleh pemerintah telah “melampaui batas.”

    Bagi Albert, perintah Trump bukan kesan pertama bahwa masyarakat tidak menerima identitasnya. Tumbuh dalam keluarga kulit putih di lingkungan konservatif di pinggiran kota Philadelphia, dia terus-menerus merasa dikucilkan karena beretnis Tionghoa.

    “Tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya berkulit putih, saya selamanya adalah orang asing,” katanya.

    Ada kekhawatiran diskriminasi terhadap orang Asia Amerika dapat menyertai iklim politik yang bermusuhan secara keseluruhan terhadap Cina dan retorika anti-imigrasi Trump.

    Politisasi isu transgender

    Yuan Wang, direktur eksekutif Lavender Phoenix, sebuah kelompok advokasi untuk LGBTQ+ Asia dan Kepulauan Pasifik di AS, mengatakan, banyak orang transgender dan non-biner adalah pengungsi dan anak-anak pengungsi.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi sangat jelas bagi kami bahwa kaum konservatif melihat isu transgender sebagai isu yang memecah belah. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menciptakan kontroversi,” katanya kepada DW.

    “Kami tidak berharap Trump menjabat dan kemudian tiba-tiba mengatakan hal-hal yang baik,” kata Wang. “Kami tahu bahwa ini adalah salah satu alat yang digunakannya untuk terpilih.”

    Menurut American Civil Liberties Union, ACLU, ada 339 RUU anti-LGBTQ+ yang sedang dalam proses legislatif di seluruh negeri.

    “Saya pikir menjadi trans tidak harus selalu dijadikan tontonan politik,” kata Albert. “Kebanyakan orang trans hanya ingin menjalani hidup mereka dan dibiarkan sendiri.” Holder, yang dapat dikeluarkan dari militer berdasarkan perintah eksekutif Trump, mengatakan bahwa dia terbuka untuk berdialog dengan orang-orang yang menentang hak-haknya.

    “Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman saya dalam berseragam dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bukan musuh, bahwa kami dapat bekerja sebaik orang lain yang berseragam, bahwa kami dapat mengabdi dengan terhormat dan melaksanakan tugas kami untuk negara,” kata Holder.

    “Kami bukanlah semacam infeksi yang merusak militer,” katanya. “Kami hanya ingin mengabdi.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Vonis Ultra Petita Harvey Moeis dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun – Halaman all

    Vonis Ultra Petita Harvey Moeis dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun – Halaman all

    Putusan Harvey Moeis di tingkat banding jauh lebih tinggi dari vonis pada tingkat pertama. Hukuman Harvey yang sebelumnya di bawah tuntutan jaksa kini bertambah 13,5 tahun.

    Dirangkum detikcom, Kamis (13/2/2025), majelis hakim tingkat pertama sebelumnya menjatuhkan hukuman kepada suami Sandra Dewi itu 6,5 tahun penjara. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

    Namun vonis itu diubah Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada hari ini. Hukuman Harvey ditambah 13,5 tahun dari sebelumnya. Artinya, vonis Harvey menjadi 20 tahun penjara. Vonis ini merupakan ultra petita, yakni putusan yang sesuai dengan tuntutan jaksa atau lebih.

    Putusan tingkat pertama dan kedua

    Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Padahal jaksa menuntut Harvey 12 tahun penjara.

    “Mengadili, menyatakan Terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata hakim ketua Eko Aryanto saat membacakan amar putusan, hari ini.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan,” sambung hakim.

    Hakim tingkat pertama menilai tuntutan jaksa kepada Harvey terlalu berat. Pertimbangan itu disebut hakim setelah mengetahui kronologi kasus.

    Sedangkan, di putusan tingkat kedua, Harvey divonis 20 tahun penjara. Harvey juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

    Untuk jumlah denda, tidak ada yang beda dengan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya mewajibkan Harvey membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan.

    Uang pengganti diperberat

    Selain vonis, hakim di tingkat banding juga memperberat uang pengganti yang harus dibayar Harvey. Sebelumnya Harvey dihukum membayar uang pengganti Rp210 miliar, sekarang di tingkat banding Harvey dihukum membayar Rp420 miliar.

    Putusan tingkat pertama: Harvey dihukum membayar uang pengganti Rp210 miliar. Jika tak dibayar, maka hartanya akan dirampas dan dilelang. Jika hartanya tak cukup, maka diganti hukuman 2 tahun penjara.

    Putusan tingkat banding: Harvey dihukum membayar uang pengganti Rp420 miliar. Hakim mengatakan jika Harvey tidak membayar uang pengganti itu maka harta benda Harvey dirampas agar dilelang untuk membayar uang pengganti, jika asetnya yang sudah dilelang tidak mencukupi maka diganti dengan 10 tahun kurungan.

    Beda hal meringankan

    Kemudian, ada hal lain lagi yang berbeda dalam putusan banding ini, yaitu soal hal meringankan dan memberatkan.

    Dalam putusan pengadilan pertama, ada pertimbangan sikap ‘sopan’ Harvey di hal meringankan. Namun, di tingkat banding, hakim tidak mengungkit sikap sopan itu. Malah di tingkat banding, tidak ada hal meringankan untuk Harvey.

    Putusan pertama: hal meringankan Harvey ialah sopan di sidang. Hakim juga menyatakan suaminya Sandra Dewi itu masih punya tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum.

    Sementara di tingkat banding: hakim menilai korupsi yang dilakukan Harvey melukai hati rakyat di tengah ekonomi yang sulit. Tak hanya itu, hakim juga mengatakan Harvey tidak mendukung program pemerintah. Hakim menyebut saat ini pemerintah tengah menggencarkan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    “Perbuatan Terdakwa sangatlah menyakiti hati rakyat. Di saat ekonomi susah, Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi,” kata hakim Teguh Arianto dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

  • Alat Berat Berjejer di Perbatasan, Mesir Siap Rekonstruksi Gaza Tanpa Pemindahan Warga Palestina – Halaman all

    Alat Berat Berjejer di Perbatasan, Mesir Siap Rekonstruksi Gaza Tanpa Pemindahan Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media pemerintah Mesir melaporkan kesiapan negaranya dalam merealisasikan rencana untuk rekonstruksi Gaza.

    Menunjukkan kesiapannya, Mesir telah mengirimkan puluhan alat berat untuk proses rekonstruksi.

    Puluhan alat berat, termasuk buldoser dan peralatan konstruksi, berjejer di sisi Mesir dari perbatasan Rafah pada Kamis (13/2/2025).

    Tidak hanya buldoser, truk-truk yang membawa rumah mobil juga telah juga telah ditempatkan di perbatasan dan siap memasuki Palestina, dikutip dari Al-Arabiya.

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II pada Rabu menekankan pentingnya segera memulai rekonstruksi Gaza tanpa menggusur warga Palestina. 

    Dalam percakapan telepon yang dirilis oleh Kepresidenan Mesir, kedua pemimpin menegaskan kembali posisi Mesir-Yordania mengenai implementasi penuh perjanjian gencatan senjata, pembebasan sandera dan tahanan yang berkelanjutan, serta pengiriman bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan di Gaza, dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Panggilan telepon ini dilakukan setelah pertemuan Raja Abdullah dengan Presiden AS Donald Trump di Washington.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas pentingnya rekonstruksi Gaza.

    Sebelum adanya pertemuan ini, Presiden al-Sisi telah mengajukan proposal pembangunan kembali Gaza yang bertujuan memastikan rakyat Palestina tetap berada di tanah mereka sesuai dengan hak-hak mereka yang sah.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa negara tersebut ingin bekerja sama dengan pemerintahan AS untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh dan adil di kawasan.

    “Republik Arab Mesir menyampaikan aspirasinya untuk bekerja sama dengan pemerintahan AS yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump guna mencapai perdamaian yang menyeluruh dan adil di kawasan tersebut, melalui penyelesaian masalah Palestina yang adil dengan mempertimbangkan hak-hak rakyat di kawasan tersebut,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari The New Arab.

    Selain itu, Mesir berencana mengusulkan “visi komprehensif” untuk rekonstruksi Gaza yang berfokus pada menjaga keberlangsungan kehadiran penduduk Palestina di tanah mereka.

    “Setiap visi untuk menyelesaikan masalah Palestina harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menghindari membahayakan pencapaian perdamaian di kawasan tersebut, sementara pada saat yang sama mengatasi akar penyebab konflik dengan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina dan melaksanakan solusi dua negara,” kata Kemenlu Mesir, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Namun ia menggarisbawahi bahwa setiap solusi yang diusulkan harus menghindari ancaman terhadap perdamaian kawasan dan mengatasi akar penyebab konflik, termasuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

    Mesir juga menegaskan kembali bahwa penerapan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju stabilitas dan koeksistensi abadi di kawasan Timur Tengah.

    Dengan langkah ini, Mesir berharap dapat membantu mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan memastikan hak-hak rakyat Palestina tetap dihormati.

    Sebelumnya, Trump menuai kritik keras dari dunia Arab setelah mengusulkan rencana pengusiran lebih dari 2 juta warga Palestina dari Gaza secara permanen. 

    Rencana Trump sebelumnya mencakup pengambilalihan kendali atas Gaza dan pengusiran paksa sebagian warga Palestina.

    Trump mengklaim Gaza dapat diubah menjadi “Riviera Timur Tengah” yang penuh kemakmuran dan peluang kerja.

    Sebagai bagian dari rencana ini, Trump mendesak Mesir dan Yordania untuk menerima warga Palestina yang dipaksa keluar dari tanah mereka.

    Usulan Trump ini membuat situasi semakin kompleks.

    Rencana ini mendapat kecaman luas dari negara-negara Arab dan sebagian besar negara Eropa.

    Mereka melihat rencana ini sebagai langkah yang tidak adil dan melanggar hak-hak warga Palestin

    Rencana ini dinilai akan memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah dilanda konflik.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Mesir dan Konflik Palestina vs Israel