TRIBUNNEWS.COM – Bank sentral Suriah menerima pengiriman uang kertas pound/lira Suriah baru dari Rusia untuk mengatasi kekurangan uang tunai yang telah memperparah kondisi ekonomi negara tersebut.
Mengutip Financial Times, Bank Sentral Suriah mengumumkan pada Jumat (14/2/2025) bahwa uang lira Suriah telah tiba dari Rusia melalui Bandara Internasional Damaskus.
Namun, pihak bank tidak mengonfirmasi jumlah pastinya.
Para bankir dan pelaku bisnis sebelumnya menyatakan bahwa kelangkaan uang tunai sangat menghambat perekonomian Suriah.
Pengiriman ini menjadi bukti bahwa Suriah masih bergantung pada Rusia, tempat di mana lira Suriah telah dicetak selama bertahun-tahun.
Seorang produsen dan pengecer tekstil, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa kelangkaan uang tunai telah mencapai titik kritis.
Masyarakat mulai enggan menyimpan uang di bank karena khawatir mereka tidak dapat menariknya kembali.
Desas-desus mengenai kedatangan uang kertas baru ini telah beredar di media sosial Suriah, dengan harapan besar dari masyarakat.
Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, mengungkapkan kepada Financial Times bulan lalu bahwa Bank Sentral akan memesan pengiriman mata uang cetak dari Rusia jika diperlukan.
Goznak, percetakan milik negara Rusia, selama ini menjadi pemasok uang kertas Suriah, yang harus diganti secara berkala karena keausan.
Menurut para ahli, perusahaan pencetak uang dari Barat belum bersedia menyediakan atau menambah pasokan uang tunai bagi Suriah mengingat sanksi yang terus diterapkan oleh negara-negara Barat terhadap Suriah.
Kondisi ini memaksa Suriah terus bergantung pada Goznak.
Meski begitu, belum jelas apakah rezim baru di Suriah berencana menarik sebagian uang kertas dari peredaran, termasuk uang kertas 2.000 lira Suriah yang menampilkan foto mantan presiden Bashar al-Assad, yang kini diasingkan ke Rusia.
Sistem perbankan Suriah masih memungkinkan transfer antarbank, meskipun jarang digunakan oleh pengusaha untuk membeli dan menjual barang.
Sistem ini kerap disamakan dengan “barter semu.”
Kekurangan uang tunai semakin diperburuk oleh kurangnya transparansi mengenai jumlah uang yang beredar.
Tidak seperti kebanyakan bank sentral, Bank Sentral Suriah tidak mengeluarkan laporan mingguan yang memuat jumlah uang kertas yang beredar.
Selain itu, situs web resmi mereka tidak dapat diakses, menambah ketidakjelasan seputar operasi keuangan mereka.
Bank-bank di Suriah juga cenderung menarik dan menghancurkan uang kertas setiap hari karena keausan, sementara bank sentral di seluruh dunia biasanya terus menggantinya.
Sanksi Barat yang Masih Berlaku
Sistem perbankan swasta di Suriah, yang telah berusia dua dekade, sebagian besar digunakan untuk tujuan komersial.
Sementara itu, masyarakat cenderung menyimpan uang mereka sendiri di luar sistem perbankan.
Hal ini semakin berkembang menjelang jatuhnya Assad, ketika pemerintah mulai meminta informasi keuangan dari bank swasta untuk memungut pajak secara ad hoc dari warga berpenghasilan besar.
Ekonomi Suriah telah hancur akibat perang saudara selama 13 tahun, korupsi di bawah rezim Assad, dan sanksi Barat, termasuk di sektor perbankan.
Para pengusaha menyatakan bahwa meskipun terdapat euforia setelah jatuhnya Assad, penjualan mereka masih anjlok.
Mereka juga menghadapi tekanan setelah pembatasan ekspor dicabut, memaksa mereka menjual stok dengan kerugian.
“Orang-orang tidak berbelanja karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi,” kata seorang pengusaha tekstil.
“Perusahaan juga tidak melakukan pembelian karena tidak ada uang tunai yang tersedia, dan prioritas mereka saat ini adalah membayar karyawan.”
Sementara itu, sebagian besar sanksi terhadap Suriah dan sektor perbankannya masih berlaku.
Beberapa pejabat Uni Eropa telah menyusun peta jalan untuk melonggarkan sanksi secara bertahap.
“Ada tanda-tanda kebingungan dan kurangnya kejelasan,” ujar Jihad Yazigi, editor kantor berita Syria Report.
“Ekonomi adalah masalah besar, dan ujian utama bagi pemerintah baru di Damaskus adalah memastikan pasokan energi dan kebutuhan pokok seperti roti, serta mengembalikan ekonomi yang stabil.”
Beberapa ibu kota Eropa menunjukkan sinyal bahwa sanksi akan segera dicabut, seperti yang dilaporkan oleh Middle East Eye.
Pekan ini, Prancis menjadi tuan rumah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah dan mengadakan konferensi internasional untuk mendukung negara tersebut.
Presiden Suriah, Ahmad al-Sharaa, juga diundang oleh Presiden Emmanuel Macron untuk mengunjungi Paris, dan kunjungan tersebut diharapkan terjadi dalam waktu dekat.
Namun, hal serupa tidak berlaku bagi Amerika Serikat.
Meski AS telah memberikan kelonggaran sementara dengan mengizinkan transaksi tertentu, termasuk penjualan energi, sanksi berat lainnya belum dicabut.
Direktur Kontraterorisme AS, Sebastian Gorka, mempertanyakan apakah Al-Sharaa benar-benar meninggalkan kelompok terornya.
“Saya ragu AS akan mencabut sanksi terhadap Suriah dalam waktu dekat,” kata Yazigi.
“AS mungkin menggunakan sanksi ini sebagai alat untuk menekan pemerintah Suriah.”
Yazigi membandingkan situasi ini dengan Sudan, yang sanksinya dicabut setelah mengakui Israel pada tahun 2020.
Namun, ia menambahkan bahwa situasi Suriah jauh lebih kompleks, terutama terkait pengakuan Israel, yang secara politik dianggap tidak mungkin.
Menurut para ahli, Suriah mungkin akan berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri.
“Di Suriah, Anda harus selalu menjaga pintu terbuka dan memiliki sekutu asing alternatif atau setidaknya pihak-pihak yang tidak ingin Anda ganggu,” ujar Yazigi.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
