Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • 1.800 Bom MK-84 Pemberian AS Tiba di Israel dan Diangkut Puluhan Truk, Dianggap Picu Perang Gaza – Halaman all

    1.800 Bom MK-84 Pemberian AS Tiba di Israel dan Diangkut Puluhan Truk, Dianggap Picu Perang Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) telah mengirimkan 1.800 bom MK-84 ke Israel setelah Presiden AS Donald Trump mencabut pembekuan ekspor senjata oleh pemerintahan sebelumnya.

    Pengiriman bom oleh AS itu dianggap memicu kembali perang di Gaza.

    “Pengiriman amunisi yang tiba di Israel malam ini, yang dirilis oleh pemerintahan Trump, merupakan aset yang signifikan bagi Angkatan Udara dan IDF dan berfungsi sebagai bukti lebih lanjut dari aliansi kuat antara Israel dan Amerika Serikat,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada hari Minggu (17/2/2025).

    Katz berterima kasih kepada Trump dan pemerintah AS atas dukungan mereka yang dianggap “tak tergoyahkan” terhadap negara Israel.

    “Kami akan terus bekerja sama untuk memperkuat keamanan kami,” ujarnya.

    Kementerian pertahanan Israel mengatakan sebuah kapal yang membawa MK-84 2.000-lb amunisi berlabuh di Pelabuhan Ashdod.

    Amunisi bom tersebut pun diturunkan ke puluhan truk dan dibawa ke pangkalan udara Israel.

    The Jerusalem Post melaporkan bahwa pengiriman bom ini setelah militer Israel mempertimbangkan untuk memperbarui perang di Gaza dalam dua minggu mendatang.

    Hal ini jika Hamas berhenti mengirimkan sandera sesuai dengan jadwal kesepakatan atau jika kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan untuk melanjutkan pembebasan sandera di fase dua.

    Bom MK-84 telah digunakan dalam pembantaian yang dilakukan di Gaza selama serangan genosida Israel selama 15 bulan.

    Termasuk serangan Al-Mawasi pada Juli 2024 yang menyebabkan 71 warga Palestina tewas dan 289 lainnya terluka, dilaporkan Jaringan Berita Quds.

    Pada bulan September, Euro-Med melaporkan bahwa pesawat tempur Israel menjatuhkan tiga bom MK-84 seberat 2.000 pon (900 kg) buatan AS di sebuah kamp tenda di daerah al-Mawasi Khan Yunis pada tengah malam ketika warga sipil sedang tidur.

    The Times of Israel mencatat bahwa menurut Kementerian Pertahanan, lebih dari 76.000 ton peralatan militer telah tiba di Israel, sejak Oktober 2023, pada 678 pesawat angkut dan 129 kapal, sebagian besar dari AS.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Mabuk Tawa karena Kena Asap Kebun Ganja yang Terbakar, Warga di Pattaya Cekikikan Tanpa Alasan – Halaman all

    Mabuk Tawa karena Kena Asap Kebun Ganja yang Terbakar, Warga di Pattaya Cekikikan Tanpa Alasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Insiden mabuk tawa terjadi di Pattaya, Thailand, pekan lalu, setelah kebun ganja terbakar.

    Pusat Penanggulangan Bencana Publik mengatakan kebakaran itu terjadi di sebuah gedung komersial di Soi Welcome Jomtien, Pattaya, yang digunakan untuk menanam ganja dan rami.

    Titik kebakaran diketahui terjadi di lantai dua yang digunakan sebagai ruang budidaya ganja.

    Dikutip dari Pattaya Mail, petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengendalikan api karena asap tebal dari ganja yang terbakar.

    Petugas membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk memadamkan api.

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, tetapi kerugian diperkirakan mencapai 200 ribu Baht atau sekitar Rp96,6 juta.

    Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran kebun ganja berdampak pada warga sekitar dan wisatawan.

    Bau dan asap ganja yang terbakar menyebabkan keracunan.

    Beberapa di antaranya mengalami sakit kepala, mata merah, dan bahkan tertawa tanpa alasan karena menghirup asap ganja yang terbakar.

    Pemilik gedung, Kanchana Fungshantia, menjelaskan ia telah mengantongi izin yang diperlukan untuk membuka kebun ganja dan rami.

    Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu penghangat tanaman.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)

  • VIDEO Zelensky Heran Israel Dibantu Banyak Negara saat Diserang Iran, Tuntut Jaminan yang Sama – Halaman all

    VIDEO Zelensky Heran Israel Dibantu Banyak Negara saat Diserang Iran, Tuntut Jaminan yang Sama – Halaman all

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuntut jaminan keamanan seperti yang diberikan Amerika Serikat (AS) dan Eropa kepada Israel.

    Tayang: Selasa, 18 Februari 2025 20:45 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menuntut jaminan keamanan seperti yang diberikan Amerika Serikat (AS) dan Eropa kepada Israel.

    Hal tersebut disampaikan dalam wawancara bersama NBC News di sela-sela konferensi di Jerman akhir pekan lalu.

    Zelensky menyinggung serangan yang diluncurkan Iran ke wilayah Israel pada tahun 2024 lalu.

    Saat itu, banyak negara seperti AS, Prancis, dan Inggris berbondong-bondong membantu Israel.

    Zelensky heran karena Israel bukanlah anggota NATO, namun tetap diberi perlindungan.

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Koalisi Perempuan Tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan – Halaman all

    Koalisi Perempuan Tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan – Halaman all

    Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai RUU ini bisa membuka potensi pendekatan kekerasan dan militeristik untuk hak sipil menyuarakan…

    Tayang: Selasa, 18 Februari 2025 20:23 WIB

    Deutsche Welle

    Koalisi Perempuan Tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan 

    Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan. KPI menilai RUU ini bisa mengancam demokrasi dan membuat kewenangan ketiga lembaga itu menjadi rancu.

    Hal ini disampaikan oleh Sekjen KPI Mike Verawati Tangka, Selasa (18/2/2025). Mike menilai RUU tersebut bisa mengancam demokrasi.

    “Sangat mengancam demokrasi. Kewenangan mereka yang rancu dan tidak dibatasi, membuat mereka juga akan semena-mena. Dan semakin punya ruang untuk menekan civic space (ruang sipil),” ujarnya kepada wartawan.

    Mike khawatir RUU ini membuat aparat bisa memasuki ranah kedaulatan masyarakat sipil. “Mereka akan masuk ke semua ranah di mana itu ruang dan kedaulatan masyarakat sipil,” lanjutnya.

    KPI menolak keras RUU tersebut lantaran bisa disusupi berbagai kepentingan. RUU ini juga dinilai bisa membuka potensi pendekatan militeristik.

    “Koalisi Perempuan Indonesia, menolak keras. Jika revisi UU TNI, Polri dan Kejaksaan akan diarahkan untuk kepentingan itu. RUU ini berpotensi untuk pendekatan kekerasan ala militeristik untuk hak sipil menyuarakan pendapat,” katanya.

    Selain KPI, RUU tersebut juga mendapat penolakan dari Imparsial, PBHI, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Setara Institute hingga BEM SI Kerakyatan.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Jepang Tetapkan Target Baru Iklim dan Energi hingga 2040 – Halaman all

    Jepang Tetapkan Target Baru Iklim dan Energi hingga 2040 – Halaman all

    Pemerintah Jepang pada Selasa (18/02) menyetujui target baru untuk memangkas emisi gas rumah kaca hingga 2040, bersamaan dengan revisi kebijakan energi dan industri untuk periode yang sama.

    Langkah-langkah ini bertujuan memperkuat stabilitas kebijakan jangka panjang bagi dunia usaha dengan fokus pada dekarbonisasi, memastikan pasokan energi yang stabil, dan memperkuat kapasitas industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Di bawah kebijakan iklim yang baru, Jepang menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 60 persen pada 2035 dan 73 persen pada 2040 dari jumlah emisi pada 2013, memperpanjang target 2030 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 46 persen.

    Revisi kebijakan energi dan industri Jepang

    Target pengurangan emisi ini sempat memicu seruan agar pengurangan dilakukan oleh para ahli dan anggota koalisi pemerintahan saat pertama kali diusulkan, mengingat Jepang adalah negara penghasil karbon terbesar kelima di dunia, yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.

    Meskipun lebih dari 80 persen dari 3.000 komentar publik mendukung target yang lebih ambisius, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perindustrian Jepang memfinalisasi target baru tanpa perubahan dengan alasan telah melalui pembahasan oleh para ahli iklim sebelumnya.

    Sebagai bagian dari upaya global dalam menangani perubahan iklim, Jepang berencana mengajukan target barunya, Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Paris, ke PBB bulan ini.

    Revisi kebijakan energi ini bertujuan agar energi terbarukan dapat meningkat hingga 50 persen dari total pasokan listrik Jepang pada tahun fiskal 2040. Sementara itu, tenaga nuklir juga diharapkan mampu berkontribusi hingga 20 persen, seiring upaya Jepang dalam meningkatkan energi bersih di tengah permintaan listrik yang terus meningkat.

    Sejak bencana Fukushima pada 2011, perusahaan-perusahaan listrik Jepang kesulitan mengaktifkan kembali reaktor nuklir, sehingga pada 2023 tenaga nuklir hanya menyumbang 8,5 persen dari total pasokan listrik negara itu.

    Jepang bertekad kurangi ketergantungan energi nuklir

    Rencana energi baru akan menghapus target sebelumnya untuk meminimalkan ketergantungan pada tenaga nuklir dan justru mendukung pembangunan reaktor generasi terbaru.

    Pemerintah Jepang juga menyetujui strategi baru yang mengintegrasikan kebijakan dekarbonisasi dan industri hingga 2040, yang selaras dengan target baru emisi dan rencana energi terbarukan.

    Strategi baru ini bertujuan mengembangkan klaster industri di daerah yang kaya akan sumber daya energi terbarukan, tenaga nuklir, dan sumber energi rendah karbon lainnya.

    Namun, ada ketidakpastian dalam kebijakan Jepang, terutama karena pasar tenaga angin lepas pantai domestik, yang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan energi terbarukan, kini menghadapi hambatan akibat inflasi dan biaya yang melonjak tinggi.

    Kondisi baru-baru ini membuat perusahaan Mitsubishi Corp harus meninjau kembali tiga proyek dalam negeri mereka.

    Selain itu, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik Washington dari Perjanjian Iklim Paris serta mengambil sikap yang kurang mendukung energi terbarukan itu, justru semakin memperburuk prospek ekspansi global Jepang dalam sektor ini.

    kp/hp (Reuters)

  • Selesai Bertemu AS, Rusia Menuntut Eropa Agar Ukraina Tak Jadi Anggota NATO – Halaman all

    Selesai Bertemu AS, Rusia Menuntut Eropa Agar Ukraina Tak Jadi Anggota NATO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dan Rusia selesai melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025).

    Dalam pembicaraan pertama itu, AS dan Rusia membahas tentang berakhirnya perang di Ukraina.

    Mengutip Reuters, negosiator Rusia, Yuri Ushakov mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik, dan kondisi dibahas untuk pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin.

    Ushakov mengatakan pertemuan puncak tidak mungkin terjadi minggu depan.

    Namun, pembicaraan di Ibu Kota Saudi ini menggarisbawahi kecepatan upaya AS untuk menghentikan konflik, kurang dari sebulan setelah Trump menjabat dan enam hari setelah ia berbicara melalui telepon dengan Putin.

    Rusia, setelah bertemu dengan AS, memberikan tuntutan agar Ukraina tidak dilibatkan dalam keanggotaan NATO.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa “tidak cukup” bagi NATO untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggota.

    Zakharova mengatakan, aliansi tersebut harus melangkah lebih jauh dengan membatalkan perjanjian yang dibuatnya pada pertemuan puncak di Bucharest tahun 2008 tentang Kyiv yang akan bergabung dengan NATO pada tanggal yang tidak ditentukan.

    “Perlu dicatat bahwa penolakan untuk menerima Kyiv ke dalam NATO tidak cukup sekarang,” kata Zakharova.

    “Aliansi harus mengingkari janji-janji Bucharest tahun 2008,” tegasnya.

    “Jika tidak, masalah ini akan terus meracuni atmosfer di benua Eropa,” katanya lagi.

    Zakharova mengatakan bahwa Ukraina perlu kembali ke posisi deklarasi kedaulatannya tahun 1990 dari Uni Soviet, di mana Kyiv mengatakan bahwa mereka akan menjadi negara yang netral secara permanen, tidak berpartisipasi dalam blok militer dan tetap bebas nuklir.

    “Apa yang perlu dilakukan Ukraina adalah kembali ke asal muasal kenegaraannya sendiri dan mengikuti isi dan semangat dokumen tersebut,” kata Zakharova.

    “Ini akan menjadi jaminan terbaik bagi keamanannya,” ungkapnya.

    Zakharova menambahkan bahwa baik keanggotaan NATO maupun intervensi Barat “dengan kedok kontingen penjaga perdamaian” tidak dapat memberikan keamanan seperti itu kepada Ukraina.

    Pada pertemuan puncak di Bucharest pada April 2008, NATO mendeklarasikan bahwa Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan aliansi pertahanan yang dipimpin AS.

    Deklarasi tersebut merupakan kompromi yang menutupi keretakan antara Amerika Serikat, yang ingin menerima kedua negara, dan Prancis serta Jerman, yang khawatir hal itu akan membuat Rusia marah.

    Rusia telah berulang kali mengutip perluasan NATO pasca-Soviet, dan khususnya ambisi NATO-Kyiv, sebagai alasan perang di Ukraina.

    NATO menolaknya, dengan mengatakan bahwa itu adalah aliansi pertahanan yang selama tiga tahun terakhir telah membantu Kyiv untuk melawan invasi Rusia.

    Putin Siap Berbicara dengan Zelensky

    Sementara itu, Rusia tetap berkomitmen pada penyelesaian damai konflik Ukraina dan siap mengadakan pembicaraan langsung antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Masa jabatan Zelensky berakhir tahun lalu, yang mendorong Rusia mempertanyakan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian internasional atas nama Ukraina.

    Kendati demikian, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menekankan bahwa Putin terbuka untuk berdialog dengan Zelensky jika itu sesuai dengan tujuan mencapai perdamaian.

    “Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Zelensky,” kata Peskov, dikutip dari Russia Today.

    Peskov menggarisbawahi bahwa Putin secara konsisten berupaya memenuhi tujuan keamanan Rusia melalui cara diplomatik, dengan mengatakan bahwa pihak lain tidak melakukan pendekatan yang sama.

    “Ukraina, khususnya, telah melarang keterlibatannya dalam perundingan damai.”

    “Negara-negara Eropa telah mendukung kelanjutan perang dengan cara apa pun.”

    “Pemerintahan sebelumnya di Washington juga mendukung untuk melancarkan perang hingga ke Ukraina terakhir,” kata Peskov. (*)

  • Prancis Takut Adanya Kemungkinan Aliansi Trump-Putin di Balik Akrabnya AS-Rusia – Halaman all

    Prancis Takut Adanya Kemungkinan Aliansi Trump-Putin di Balik Akrabnya AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prancis dikabarkan khawatir dengan kemungkinan adanya aliansi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Kabar ini muncul setelah para pemimpin negara Eropa menggelar pertemuan darurat di Paris, Prancis, pada Senin (17/2/2025).

    Pertemuan tersebut dilakukan setelah perwakilan tinggi Rusia dan AS tiba di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (17/2/2025) kemarin untuk melakukan pembicaraan tanpa Ukraina pada Selasa (18/2/2025) tentang upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    “Perdana Menteri Prancis François Bayrou melihat kesamaan antara peristiwa terkini dan tahun 1930-an dan merasa khawatir dengan tanda-tanda aliansi antara presiden baru AS dan pemimpin Kremlin,” lapor BFMTV, media berita Prancis.

    “Kita dapat melihat aliansi yang tidak terpikirkan antara Putin dan Trump, yang akan meminggirkan Eropa,” kata François Bayrou, Senin, seperti diberitakan BFMTV.

    Menurut laporan tersebut, François Bayrou mengatakan kepada para pemimpin Eropa bahwa mereka harus mewaspadai kedekatan Rusia dengan pemerintah AS saat ini yang dipimpin oleh Donald Trump.

    Perkataannya mengenai peristiwa 1930-an merujuk pada kedekatan AS dan Uni Soviet hingga membentuk aliansi melawan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

    “Untuk pertama kalinya sejak 1945, perang dapat terjadi di Eropa, kepada kita,” katanya.

    Dalam pertemuan darurat itu, Perdana Menteri Prancis juga menyampaikan penyesalannya atas kelemahan Uni Eropa dalam situasi ini.

    Pertemuan darurat tersebut dihadiri oleh Jerman, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, Denmark, presiden Komisi Eropa, Dewan Eropa serta sekretaris jenderal NATO.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan itu setelah utusan khusus Donald Trump untuk Rusia-Ukraina, Keith Kellogg, mengatakan AS melihat Eropa kurang berkontribusi di meja perundingan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, seperti diberitakan Pravda.

    Pada Selasa hari ini, Presiden Komisi Eropa bertemu dengan Keith Kellogg dan mengatakan kontribusi Eropa dalam mendukung Ukraina tidak boleh dianggap kurang dari kontribusi AS.

    Pekan lalu pada Rabu (12/2/2025), Donald Trump menelepon Putin dan mengumumkan kepada wartawan bahwa Rusia dan Ukraina sama-sama menginginkan perdamaian.

    Ia berencana untuk bertemu dengan Putin di Arab Saudi kemungkinan pada akhir bulan ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Putin Siap Bicara dengan Zelensky soal Negosiasi Perang Rusia-Ukraina meski Ragukan Legitimasinya – Halaman all

    Putin Siap Bicara dengan Zelensky soal Negosiasi Perang Rusia-Ukraina meski Ragukan Legitimasinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Rusia di Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin siap berunding dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meski meragukan legitimasi Zelensky.

    Sebelumnya, Putin berulang kali mengatakan Zelensky tidak berhak melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina karena masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir pada Mei tahun 2024.

    “Rusia tetap berkomitmen pada penyelesaian damai konflik Ukraina dan siap mengadakan pembicaraan langsung antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky, meskipun meragukan legitimasi Zelensky,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers, Selasa (18/2/2025).

    Meski demikian, Dmitry Peskov menekankan Putin terbuka untuk berdialog dengan Zelensky jika itu sesuai dengan tujuan mencapai perdamaian.

    “Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Zelensky,” tambahnya.

    Dmitry Peskov menggarisbawahi Putin berupaya menjamin keamanan Rusia melalui cara diplomatik dan menuduh Ukraina tidak melakukan upaya yang sama.

    “Ukraina, khususnya, telah melarang keterlibatannya dalam perundingan damai. Negara-negara Eropa telah mendukung kelanjutan perang dengan cara apa pun. Pemerintahan sebelumnya di Washington juga mendukung untuk melancarkan perang hingga ke Ukraina terakhir,” kata Dmitry Peskov.

    Pada hari ini, pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan perwakilan Ukraina.

    Zelensky sebelumnya menanggapi pertemuan itu dengan mengatakan pembicaraan apa pun terkait rencana mengakhiri perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan Ukraina dianggap tidak sah.

    “Ukraina tidak akan berpartisipasi (dalam perundingan). Ukraina tidak tahu apa pun tentang perundingan itu. Ukraina menganggap perundingan apa pun tentang Ukraina tanpa Ukraina tidak ada gunanya. Kami tidak dapat mengakui apa pun atau perjanjian apa pun tentang kami tanpa kami. Kami tidak akan mengakui perjanjian semacam itu,” kata Zelensky wartawan dalam jumpa pers di Uni Emirat Arab, Senin (17/2/2025), dikutip dari Al Arabiya.

    Pemerintahan AS saat ini di bawah Presiden Donald Trump telah berupaya menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina, sembari menyalahkan pemerintahan sebelumnya di bawah presiden Joe Biden yang menjanjikan keanggotaan NATO kepada Ukraina, janji yang menurut Trump tidak realistis.

    Donald Trump pada minggu lalu mengatakan Rusia tidak mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO, namun AS mengisyaratkan Ukraina dapat bergabung, yang mengancam keamanan Rusia hingga Putin meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

    “Saya tidak melihat cara apa pun agar negara dalam posisi seperti Rusia, hanya dalam posisi ini, mengizinkan mereka (Ukraina) bergabung dengan NATO. Saya tidak melihat hal itu terjadi,” kata Donald Trump pada Kamis (13/2/2025).

    Pada 6 Februari 2025, Zelensky mengatakan siap untuk berunding dengan Putin jika sudah ada kesepahaman mengenai berakhirnya perang dan mengatakan Putin takut berbicara dengannya.

    Pada 9 Februari 2025, Zelensky mengatakan siap bertemu dan berunding dengan Putin jika Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari AS dan Eropa setelah Rusia-Ukraina menyetujui perjanjian gencatan senjata, seperti diberitakan Pravda.

    Rusia-AS Berunding di Arab Saudi Tanpa Ukraina

    Pada hari ini, Selasa (18/2/2025), perwakilan Rusia dan AS berunding di Riyadh, Arab Saudi, mengenai rencana Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sementara itu, perwakilan Ukraina tidak diundang dalam perundingan tersebut.

    RIA Novosti menerbitkan video pertemuan tersebut ketika dimulai, dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff duduk di seberang Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan ajudan senior Putin Yury Ushakov.

    Sebelum pembicaraan, kamera juga menangkap CEO Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev, sebagai bagian dari delegasi Rusia. 

    Dmitriev memuji pemerintahan AS saat ini sebagai cepat, efisien, dan sangat sukses, dalam sebuah wawancara dengan CNN.

    Sebelumnya, Kremlin mengatakan pertemuan itu untuk membahas hubungan AS-Rusia dan menindaklanjuti upaya Donald Trump untuk menengahi perundingan Rusia-Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Derita Infeksi Pilimikroba, Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit Lebih Lama – Halaman all

    Derita Infeksi Pilimikroba, Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit Lebih Lama – Halaman all

    Paus Fransiskus harus tinggal di rumah sakit lebih lama, demikian menurut diagnosis baru yang dirilis oleh Vatikan pada hari Senin (17/02), setelah Paus jatuh sakit dengan bronkitis minggu lalu.

    Paus Fransiskus telah menderita infeksi saluran pernapasan selama lebih dari seminggu dan dirawat di Rumah Sakit Gemelli di Roma, Italia sejak Jumat (14/02) lalu “Hasil tes yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir dan hari ini telah menunjukkan adanya infeksi polimikroba pada saluran pernapasan, yang telah menyebabkan modifikasi lebih lanjut dari terapi,” demikian pernyataan singkat Vatikan.

    “Semua tes yang dilakukan hingga hari ini menunjukkan situasi klinis yang kompleks yang akan memerlukan perawatan di rumah sakit yang sesuai,” sambung pernyataan itu.

    Dalam pembaruan informasi malam harinya, Vatikan mengatakan Paus Fransiskus dalam kondisi “stabil”, tanpa demam.

    Dari rumah sakit, Paus terus melakukan panggilan telepon ke satu-satunya paroki Katolik di Gaza, demikian menurut seorang pastor setempat yang tinggal di kawasan itu. Paus mengatakan dia telah melakukan kontak rutin dengan paroki itu sejak dimulainya perang di Israel dan Gaza pada Oktober 2023.

    “Dia memberi tahu kami: ‘Saya tidak sehat’ dan Anda bisa melihat dia lelah,” ujar pastor setempat, Romo Gabriel Romanelli, lembaga kepada penyiaran publik Italia RAI tentang panggilan telepon video yang dia lakukan dengan sang Paus pada hari Sabtu (15/02).

    Romanelli, seorang warga Argentina, mengutip perkataan Paus Fransiskus, “Beberapa hari (di rumah sakit) dan saya akan kembali”, dan bercanda bahwa ia “bukan pasien yang mudah bagi dokter, karena ia selalu berbicara, selalu sangat aktif.”

    Vatikan mengatakan Fransiskus melakukan beberapa pekerjaan dan membaca makalah pada hari Senin (17/02) kemarin.

    Virus atau bakteri?

    Juru bicara Vatikan Matteo Bruni tidak menyebutkan secara spesifik apakah Paus menderita infeksi bakteri atau virus. Sementara infeksi bakteri dapat diobati dengan antibiotik, infeksi virus tidak. Virus biasanya harus sembuh sendiri, tetapi pasien dapat dibantu dengan obat-obatan lain untuk menurunkan demam atau membantu tubuh melawan infeksi.

    Infeksi polimikroba disebabkan oleh dua atau lebih mikroorganisme, dan dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Dr. Andrea Vicini, seorang imam Jesuit dan dokter medis, mengatakan polimikroba adalah istilah umum, namun tidak menyebutkan akar penyebab infeksi.

    Vicini, yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kasus Paus selain dari pernyataan Vatikan, juga mengatakan bahwa Vatikan telah mengatakan sebelumnya pada hari Senin (17/02) bahwa Paus sarapan, tanpa menggunakan alat bantu pernapasan.

    “Itu berarti tubuh tidak melemah hingga tidak dapat menerima makanan dan mencernanya,” ujar Vicini, seorang profesor di Boston College.

    Fransiskus, yang telah menjadi Paus sejak 2013, telah beberapa kali terkena flu dan masalah kesehatan lainnya selama dua tahun terakhir. Saat muda, ia menderita radang selaput dada dan menjalani operasi pengangkatan sebagian paru-paru, dan akhir-akhir ini ia rentan terhadap infeksi paru-paru.

    Vatikan mengatakan bahwa audiensi mingguan Paus di Lapangan Santo Petrus, yang dijadwalkan pada hari Rabu (19/02), telah dibatalkan “karena Bapa Suci masih dirawat di rumah sakit”.

    Dokter Paus sebelumnya telah memerintahkan istirahat total, dan Fransiskus tidak dapat menyampaikan doa mingguan rutinnya pada hari Minggu (16/02) kepada para peziarah di Lapangan Santo Petrus atau memimpin Misa khusus bagi para seniman untuk menandai Tahun Yubelium Gereja Katolik.

    Kecemasan akan kehilangan Paus

    Para peziarah yang mengunjungi Vatikan pada hari Senin (17/02) menyampaikan harapan mereka bahwa Fransiskus akan segera pulih.

    “Kami tentu berharap agar dia segera pulih,” kata Pater Tyler Carter, seorang pendeta Katolik dari Amerika Serikat. “Dia adalah bapa dan gembala kami, jadi kami menginginkan kesehatan dan berkat yang terus menyertainya.”

    Manuel Rossi, seorang turis dari Milan, Italia, mengatakan bahwa dia “sangat khawatir” ketika Paus membatalkan penampilannya pada hari Minggu (16/02).

    “Saya berusia 18 tahun, jadi saya hanya bertemu beberapa Paus dalam hidup saya, dan saya sangat dekat dengannya,” kata Rossi. “Saya berharap dia pulih secepat mungkin.”

    ap/hp (afp/ap/afp)

  • Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei – Halaman all

    Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei – Halaman all

    Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei

    TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan kembali selama konferensi pers pada 17 Februari bahwa Teheran sedang berhubungan dengan otoritas baru di Suriah. 

    Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pihaknya sedang memantau situasi dan akan mengambil langkah lebih lanjut berdasarkan kinerja pemerintahan baru.

    “Fakta bahwa kami mengumumkan bahwa kami berhubungan melalui teman-teman dan partai-partai berkuasa di Suriah bukanlah hal baru,” kata juru bicara Ismail Baghaei. 

    “Pembahasan ini telah menjadi agenda sejak berdirinya pemerintahan Suriah. Kami telah melakukan kontak dengan berbagai negara dan pelaku, baik di Suriah maupun di tingkat regional, untuk memahami dan menganalisis situasi di Suriah dan di tingkat regional,” imbuh Baghaei. 

    “Di sisi lain, kami mencoba melakukan penilaian terhadap langkah-langkah tepat yang perlu diambil dalam kerangka diskusi bilateral,” lanjutnya. 

    “Posisi kami terhadap Suriah tidak dapat diubah. Nasib rakyat Suriah harus ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri dan tanpa campur tangan asing yang merusak. Suriah yang stabil dan aman, bebas dari terorisme dan ekstremisme kekerasan, merupakan kepentingan kawasan dan semua negara di kawasan tersebut,” lanjut juru bicara itu.

    Seraya menambahkan bahwa Iran “memantau dengan saksama perkembangan dalam diskusi bilateral, dan pada saat yang sama, kami tidak terburu-buru dan kami membuat keputusan mengenai langkah-langkah yang perlu kami ambil berdasarkan kinerja pihak-pihak yang berseberangan.” 

    Sejak jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, mantan afiliasi Al-Qaeda Hayat Tahrir al-Sham (HTS) telah mengambil alih kendali atas Suriah. 

    Pemimpinnya, Ahmad al-Sharaa – sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani – ditunjuk sebagai presiden transisi negara tersebut, sementara beberapa pemimpin dan pejabat kelompok ekstremis lainnya telah ditunjuk ke posisi puncak. 

    Pemerintahan baru di Suriah telah melancarkan kampanye kekerasan terhadap kaum minoritas, khususnya komunitas Alawite, dengan dalih untuk menumpas sisa-sisa pemerintahan sebelumnya. Ratusan orang telah terbunuh, ditahan, atau disiksa. 

    Rusia juga telah menjalin kontak erat dengan pemerintah baru Suriah. “Rusia kemungkinan akan mengurangi kehadiran militernya di Suriah,” kata Bloomberg mengutip sumber yang terpercaya pada hari Senin. 

    Laporan tersebut muncul setelah ketidakpastian baru-baru ini mengenai nasib pangkalan militer Moskow di Suriah. 

    “Moskow hampir mencapai kesepakatan dengan pemerintah baru Suriah yang akan memungkinkannya mempertahankan sejumlah staf dan peralatan di negara tersebut,” tambahnya. 

    Laporan dari bulan Desember menunjukkan bahwa Moskow telah berkomunikasi dengan pejabat di Damaskus untuk mempertahankan pangkalan militernya di Suriah, terutama pangkalan udara utama Hmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia dan pangkalan angkatan laut Tartous.

    Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Sharaa melalui telepon pada 12 Februari. 

    “Kedua belah pihak melakukan pertukaran pandangan yang substantif mengenai situasi terkini di Suriah,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Kremlin. “Pihak Rusia menekankan posisi berprinsipnya dalam mendukung persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial negara Suriah.”

    Baik Rusia maupun Iran memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah sebelumnya melawan kelompok-kelompok ekstremis selama perang 14 tahun yang didukung AS dan Turki melawan Suriah. 

    “Iran tidak menyembunyikan fakta bahwa ada komunikasi antara negara itu dan otoritas baru di Suriah, dan negara itu tetap pada pendiriannya tentang hak rakyat Suriah untuk menentukan nasib mereka dan bentuk rezim mereka. Sikap ini telah berlaku sejak awal krisis. Dan dalam fase keterlibatan, semua pihak adalah mitra,” tulis jurnalis Lebanon Khalil Nasrallah.

    “Namun, warga Suriah harus menyadari siapa yang mencampuri urusan mereka. Apa yang dilakukan Amerika di negara mereka, dan apa yang dilakukan entitas pendudukan Israel di wilayah selatan negara mereka?! Selain itu, beberapa negara regional juga,” lanjutnya.

    Sejak jatuhnya pemerintahan Assad, Israel dengan cepat memperluas pendudukannya di Suriah, menyapu wilayah selatan negara itu dan melancarkan kampanye serangan udara dan penyerangan yang merusak. 

    Tel Aviv telah berjanji untuk mempertahankan kehadirannya yang tidak terbatas di Suriah selatan. 

     

    SUMBER: THE CRADLE