Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Jamu Duta Besar Tajikistan, Menlu Sugiono Bicarakan Asta Cita Presiden Prabowo di Sektor Hilirisasi – Halaman all

    Jamu Duta Besar Tajikistan, Menlu Sugiono Bicarakan Asta Cita Presiden Prabowo di Sektor Hilirisasi – Halaman all

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri

    Tayang: Rabu, 5 Maret 2025 04:52 WIB

    Dokumentasi Kementerian Luar Negeri

    KERJA SAMA EKONOMI – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri di Kantor Kemlu RI, Jakarta pada Selasa (4/3/2025). Sugiono bahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri di Kantor Kemlu RI, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Sugiono menyampaikan, hubungan diplomatik Indonesia dengan Tajikistan telah berlangsung selama 30 tahun.

    Pertemuan ini lanjutnya, juga merupakan respons positif atas kunjungan pejabat tinggi antar kedua negara di mana sebelumnya Perdana Menteri Tajikistan berkunjung ke Bali saat penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada tahun 2024 lalu.

    Dalam kesempatan itu, Sugiono juga membahas penguatan komitmen kerja sama bilateral kedua negara, khususnya terkait harapan perluasan investasi sektor hilirisasi industri mineral. 

    Mengingat, Tajikistan merupakan investor terbesar dari kawasan Asia Tengah yang menanamkan dana mencapai 5 juta dolar AS dalam kurun 5 tahun terakhir di Indonesia.

    “Hal tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” kata Sugiono dalam keterangan Kemlu RI, Selasa.

    Selain sektor ekonomi, Sugiono juga menyampaikan harapan kedua negara bisa segera menandatangani beberapa perjanjian untuk penguatan kerja sama bilateral di bidang politik maupun ekonomi.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali – Halaman all

    Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali – Halaman all

    Analis Militer Israel: Trump Pimpin Koalisi Preman, Netanyahu Potensial Dikadali
     
    TRIBUNNEWS.COM – Israel saat ini bisa jadi tengah dihinggapi euforia dan kepercayaan diri tinggi menghadapi berbagai front peperangan seiring dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

    Namun, analis militer Israel, Nahum Barnea, mengingatkan, Israel, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, potensial terperangkap oleh sosok yang sejauh ini dia sanjung-sanjung, Presiden AS, Donald Trump.

    Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di media Israel, Yedioth Ahronoth, Barnea menggambarkan Donald Trump sebagai pemimpin “koalisi preman” atau “aliansi penjahat”.

    Menurutnya, koalisi para preman ini terdiri dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping.

    Barnea beralasan, ketiga sosok pemimpin negara kaya ini berupaya untuk, “Menggambar ulang lingkup pengaruh global menurut visi yang didasarkan pada kekuasaan dan ekspansi, jauh dari nilai-nilai demokrasi tradisional.”

    Sayangnya, kata Barnea, pemerintah Israel kini mendapati dirinya menjadi bagian dari aliansi ini.

    “Israel menjadi bagian dari koalisi preman ini karena diuntungkan oleh pendekatan yang dilakukan Trump dalam mengelola politik internasional, tetapi Barnea juga memperingatkan bahwa Israel mungkin dikhianati oleh perilaku Trump yang tidak menentu,” tulis Khaberni, mengulas analisis Barnea di Yedioth Ahronoth, dikutip Rabu (5/3/2025).

    ZELENSKY DIUSIR – Tangkapan layar YouTube The White House menunjukkan momen di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump terlibat adu mulut di Ruang Oval Gedung Putih, Jumat (28/2/2025). Setelah terjadi adu mulut itu, Zelensky ‘diusir’ oleh Trump untuk segera meninggalkan Gedung Putih. (Tangkapan Layar YouTube The White House)

    Trump dan Aliansi Kekuasaan, Insiden Penghinaan Zelensky

    Barnea mengatakan kalau apa yang terjadi di Amerika Serikat sejak pemilu terakhir adalah “revolusi” yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Amerika.

    Hal itu, kata dia, karena Trump sedang mengatur ulang prioritas, nilai-nilai, dan kebijakan, melewati aturan tradisional dalam hubungan dalam dan luar negeri.

    Trump yang mengusung tagline ‘Make America Great Again’, digambarkan menabrak semua aturan dan etika dalam pemerintahan baik di lingkup nasional maupun internasional.

    “Barnea menunjukkan, lembaga politik Amerika dan juga masyarakat internasional berada dalam keadaan terguncang karena pendekatan (pola dan cara) Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata ulasan tersebut.

    Sang analis militer mengemukakan dua teori untuk menjelaskan perilaku presiden AS tersebut saat ini.

    “Sebagian percaya bahwa gerakannya (Trump) yang keras hanyalah taktik negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, sementara yang lain percaya bahwa ia (Trump) sedang membawa Amerika dan dunia menuju bencana, dan mungkin menuju perang dunia ketiga,” kata Barnea dari ulasan tersebut.

    Barnea mencontohkan pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Trump di Gedung Putih, yang dianggapnya sebagai penghinaan yang disengaja.

    Menurut CNN, ketika Trump menyambut Zelensky keluar dari mobilnya dengan mengenakan seragam militernya yang biasa presiden Ukraina itu kenakan, Trump dengan sinis berkomentar kepada wartawan, “Lihat dia, dia datang dengan menyamar.”

    “Tidak berhenti di situ, Zelensky pun ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang mengejek tentang pakaiannya, kemudian ia dihina oleh Trump dan wakilnya, JD Vance, sebelum ia diusir dari Gedung Putih, dan tiba-tiba dikeluarkan dari jamuan makan siang yang dijadwalkan,” ulas Barnea.

    Berdasarkan dua teori yang diajukannya, analis militer itu mencoba menjelaskan konsekuensi dari posisi Trump terhadap Zelensky, dengan mengatakan, “Bagi sebagian orang, reaksi presiden Ukraina – yang dengan cepat mengeluarkan pernyataan menyanjung Trump dan menyusun rencana gencatan senjata baru – merupakan bukti bahwa semua itu hanyalah taktik negosiasi.”

    “Namun bagi yang lain, episode itu merupakan tanda jelas bahwa Trump mengkhianati sekutu tradisionalnya, yang menimbulkan kekhawatiran di Eropa dan kegembiraan di Moskow,” kata Barnea.

    Selama ini, AS dan Eropa, khususnya NATO, dianggap sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, hal yang kini penuh keraguan atas metode yang dilakukan Trump dalam memimpin AS.

    Guna memperjelas betapa hipokritnya AS di bawah kepemimpinan Trump saat ini, Barnea menunjukkan kalau miliarder Elon Musk -sosok pendukung utama Trump- mengunggah sebuah tweet yang menyerukan pembubaran NATO, dengan bertanya, “Ketika Amerika dan Rusia sepakat, siapa yang butuh NATO?”

    Barnea yakin bahwa cara Trump memperlakukan Zelensky menyampaikan pesan yang jelas kepada sekutu Washington, bahwa: “Dukungan Amerika tidak terjamin, dan bisa menguap kapan saja.”

    Barnea menjelaskan bahwa perilaku ini tidak dapat dipisahkan dari pendekatan Trump dalam mengelola kebijakan luar negeri AS.

    “Karena ia (Trump) berupaya memaksakan dirinya sebagai poros utama dalam menentukan masa depan aliansi internasional,” kata Barnea.

    PASUKAN ISRAEL – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Selasa (18/2/2025) menunjukkan pasukan israel berada di pos di Lebanon Selatan pada 15 Februari 2025. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani pada hari Senin (17/2/2025) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menarik pasukan dari 5 pos di Lebanon Selatan. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Israel Bagian dari “Koalisi Preman”

    Barnea mengadopsi teori kalau Trump berusaha membentuk “koalisi preman’ yang mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, di mana negara-negara adidaya tersebut membagi wilayah pengaruh di dunia menurut persamaan kekuatan dan bukan hukum internasional.

    Menurut visi ini, menurut Barnea, “Putin akan mendapatkan Ukraina dan mungkin negara-negara Baltik, presiden Tiongkok akan menginvasi Taiwan, sementara Trump mungkin berusaha menguasai Greenland.”

    Ia juga meramalkan kalau Uni Eropa “akan menyusut atau runtuh, dan partai-partai sayap kanan akan mengambil alih Eropa, sehingga memudahkan Trump dan Putin untuk berbagi kendali atasnya, sebuah skenario yang menakutkan bagi negara-negara seperti Jerman dan Prancis yang masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip tradisional Uni Eropa.”

    Barnea yakin kalau Israel dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam “dunia baru” ini, dengan mengatakan, “Trump menghormati kekuasaan (kekuatan), yang saat ini berada di tangan Israel, dan menghormati kendali atas wilayah, yang juga dikuasainya. Ia juga membenci nilai-nilai demokrasi tradisional, hak asasi manusia, dan keadilan, yang juga telah menjadi bagian dari pendekatan pemerintah Israel.”

    Analis militer ini menegaskan bahwa pemerintah Israel bertindak saat ini dengan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya, melewati batas merah yang berlaku pada masa jabatan presiden Amerika sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Analisis Barnea tersebut mengindikasikan kalau pemerintah Benjamin Netanyahu saat ini sedang mengeksploitasi dukungan tanpa syarat dari pemerintahan Trump pada tahap ini untuk memaksakan fakta di lapangan, yaitu sebagai berikut:

    Pelanggaran perjanjian yang disepakati Israel dalam kerangka kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
    Memelihara lokasi militer dan keberadaan pasukan IDF di dalam wilayah Suriah dan secara terbuka menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana selamanya.
    Israel mengancam akan campur tangan dalam konflik antara rezim Suriah dan komunitas Druze di Jaramana, meskipun kedua pihak menolak intervensi Israel.
    Mempertahankan posisi militer di Lebanon meskipun ada perjanjian gencatan senjata.
    Ribuan warga Palestina diusir dari kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, termasuk wilayah dalam “Area A” Otoritas Palestina.
    Mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
    Meninggalkan tahap kedua negosiasi kesepakatan pertukaran tahanan, yang menghasilkan pembebasan 59 tahanan, baik yang hidup maupun yang telah meninggal.

    Harus digarisbawahi, rentetan hal-hal di atas berisiko besar terhadap situasi perang menyeluruh di kawasan.

    Israel yang saat ini terlena dalam buaian AS dengan dukungan penuhnya, bisa jadi terjebak dalam pusaran konflik yang kesemuanya menjadikannya sebagai ‘target bersama’ alias common enemy.

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Senin (10/2/2025) dari publikasi resmi YouTube The White House pada Jumat (7/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan sekutunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan), berbicara kepada wartawan di Gedung Putih. (YouTube The White House)

    Dukungan yang Tidak Pasti

    Meskipun pendekatan Trump ini tampaknya bermanfaat bagi Israel dalam jangka pendek, Barnea memperingatkan kalau “dukungan yang diberikan Trump sama sekali tidak terjamin,” dengan mencatat bahwa “Zelensky mengira ia mendapat dukungan Trump, tetapi ia menemukan bahwa dukungan ini dapat berubah menjadi penghinaan yang tiba-tiba.”

    Ia menambahkan, “Netanyahu mengikuti apa yang terjadi pada presiden Ukraina, dan mungkin ia merasa khawatir bahwa situasi tersebut dapat terjadi lagi kepadanya kapan saja, dan oleh karena itu ia bergegas untuk memaksakan lebih banyak fakta di lapangan di Gaza, Tepi Barat, Suriah, dan Lebanon untuk mengantisipasi perubahan mendadak posisi Trump.”

    Barnea bertanya-tanya tentang risiko yang dihadapi Israel dengan menggambarkan, “Apakah Israel telah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dengan bertaruh sepenuhnya pada Trump?”

    Dalam situasi perjudian itu, Barnea memperingatkan Israel bahwa setiap perubahan mendadak dalam suasana politik AS dan Trump dapat membuat Tel Aviv menghadapi dilema yang tak terduga.

    Barnea menegaskan kalau “tidak adanya kesamaan nilai di antara para ‘teman’ membuat pengkhianatan menjadi masalah waktu,” seraya menekankan kalau “Netanyahu sangat menyadari kalau suasana hati sahabat karibnya (Trump) dapat berubah setiap saat, yang mendorongnya untuk mempercepat langkah-langkah pencegahannya sebelum terlambat.”

    Barnea juga menekankan kalau sejarah telah membuktikan kalau aliansi yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek sering kali runtuh pada ujian serius pertama.

    Dia memperingatkan, “Israel tidak tahu seperti apa suasana hati sahabat terbesarnya (AS) besok.”

     

    (oln/YA/khbrn/*)

     

  • Israel Digelontor Senjata AS, Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran – Halaman all

    Israel Digelontor Senjata AS, Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran – Halaman all

    Israel Digelontor Senjata AS, Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan tengah dalam tingkat euforia dan kepercayaan diri yang tinggi menghadapi berbagai front dan konflik yang mereka hadapi.

    Satu di antara faktornya adalah dukungan penuh Amerika Serikat (AS) yang digambarkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz sebagai ikatan yang ‘unbreakable’, tak terpatahkan.

    Hal itu diunggah Katz dalam platform media sosial seusai bertemu timpalannya dari AS, Pete Hegseth, RNTV melaporkan Selasa (4/3/2025).

    Dia menyatakan kalau ia setuju dengan Pete Hegseth mengenai perlunya membebaskan semua sandera Israel di Gaza dan mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza.

    “Katz membagikan rincian diskusinya dengan Hegseth di X (sebelumnya Twitter), menyebut percakapan itu “sangat bagus” dan berterima kasih kepada pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump atas dukungannya dalam mempercepat bantuan militer ke Israel.

    “Great conversation with @SecDef @PeteHegseth. I thanked him for the @realDonaldTrump administration’s support in expediting military aid to Israel and its unwavering commitment to Israel’s security.

    We agreed: All hostages must be brought home, and Hamas rule in Gaza must be eliminated. Iran remains the greatest threat to regional security – we will work together to prevent it from obtaining nuclear weapons. Our bond is unbreakable,” tulis Israel Katz.

    Israel Digelontor Senjata AS, Iran Tetap Target Utama

    Selama percakapan tersebut, Katz menekankan pandangan bersama bahwa Iran tetap menjadi “ancaman terbesar bagi keamanan regional”.

    Dia menegaskan, kalau kedua negara, Israel dan AS, akan bekerja sama untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

    Pada hari Sabtu, Departemen Pertahanan AS, Pentagon, mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan bom, peralatan pembongkaran, dan senjata lainnya ke Israel, yang bernilai sekitar USD 3 miliar.

    Pentagon mengonfirmasi bahwa Kongres telah diberitahu tentang potensi penjualan senjata pada Jumat sore dalam situasi darurat dan mendesak.

    “Langkah AS ini menandai penjualan kedua dalam sebulan (ke Israel), melampaui praktik lama yang memberikan anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Senat kesempatan untuk meninjau kesepakatan dan meminta informasi tambahan sebelum Kongres diberitahu secara resmi,” kata laporan RNTV.

    Penjualan senjata tersebut mencakup 35.529 bom serba guna dengan berat sekitar 1.000 kilogram, bersama dengan 4.000 bom penghancur bunker dengan berat yang sama, yang diproduksi oleh produsen senjata, General Dynamics.

    Gelontoran senjata AS ke Israel ini terjadi saat negara pendudukan tersebut bersiap memulai kembali Perang Gaza setelah mangkir dari ketentuan perjanjian gencata senjata tiga tahap yang telah disepakati.

    Israel juga memiliki front lainnya di Lebanon di mana pasukannya menolak mundur dari sejumlah titik di perbatasan Lebanon Selatan dalam gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.

    Di Suriah, Israel tetap mempertahankan pasukannya di sepanjang perbatasan negara itu di wilayah Golan. Israel juga menghadapi ancaman serius dari kelompok perlawanan di Yaman, Ansarallah Houthi yang mengancam menyerang jika Gaza kembali diagresi IDF.

    Dari ke semua front, Israel menilai Iran adalah mastermind di balik semua perlawanan dalam perang jangka panjang yang sudah terjadi dengan negara tersebut.

    PARADE RUDAL – Tangkap layar MNA, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan sebuah rudal balistik Iran dipamerkan dalam sebuah parade militer di Teheran, beberapa waktu lalu. Seiring meningkatnya ketegangan dengan Israel, Iran dilaporkan mendapat kunjungan supervisi dari para pakar rudal Rusia beberapa waktu lalu.

    Pakar-Pakar Rudal Rusia Kunjungi Iran

    Di tengah ketegangan yang semakin memuncak antara Israel dan Iran, sejumlah spesialis rudal senior Rusia dilaporkan telah mengunjungi Iran selama setahun terakhir.

    “Kunjungan terkait makin dalamnya hubungan kerja sama Teheran dan Moskow dalam hal pertahanan,” Reuters mengklaim dalam sebuah laporan.

    MNA, mengutip laporan tersebut, melansir kalau laporan kunjungan pakar rudal Rusia ke Iran juga menyertakan sejumlah tinjauan catatan perjalanan dan data ketenagakerjaan.

    “Ketujuh ahli senjata melakukan perjalanan dari Moskow ke Teheran dengan dua penerbangan pada 24 April dan 17 September tahun lalu,” menurut dokumen yang merinci dua pemesanan kelompok serta manifes penumpang untuk penerbangan kedua.

    Catatan itu menunjukkan sejumlah hal, termasuk nomor paspor pria, dengan enam dari tujuh memiliki awalan “20”.

    Nomor paspor dengan awalan angka ’20’, dijelaskan, menunjukkan kalau paspor yang digunakan ketujuh pakar rudal Rusia ini untuk bisnis resmi negara.

    “Lazimnya dikeluarkan untuk pejabat pemerintah tentang perjalanan kerja asing dan personel militer yang ditempatkan di luar negeri,” menurut sebuah dekrit yang diterbitkan oleh pemerintah Rusia dan sebuah dokumen di situs web kementerian luar negeri Rusia.

    Reuters tidak dapat merinci apa yang dilakukan ketujuh orang itu di Iran.

    Laporan tersebut mengklaim kalau seorang pejabat senior kementerian pertahanan Iran mengatakan para ahli rudal Rusia telah melakukan beberapa kunjungan ke lokasi produksi rudal Iran tahun lalu, termasuk dua fasilitas bawah tanah, dengan beberapa kunjungan berlangsung pada bulan September.

    Pejabat itu, yang meminta anonimitas untuk membahas masalah keamanan, tidak mengidentifikasi situs-situs rudal Iran tersebut.

    Ketujuh orang Rusia yang diidentifikasi oleh Reuters semuanya memiliki latar belakang militer senior, dengan dua kolonel peringkat dan dua letnan kolonel, menurut tinjauan database Rusia yang berisi informasi tentang pekerjaan warga atau tempat kerja, termasuk pajak, telepon dan catatan kendaraan.

    Dua ahli dalam sistem rudal pertahanan udara, tiga mengkhususkan diri dalam artileri dan peroketan, sementara satu memiliki latar belakang dalam pengembangan senjata canggih dan yang lainnya telah bekerja pada jarak uji coba rudal, catatan menunjukkan.

    Reuters tidak dapat menentukan apakah semua masih bekerja dalam peran-peran itu karena data ketenagakerjaan berkisar dari 2021 hingga 2024.

    Reuters menghubungi semua pria melalui telepon: lima dari mereka membantah mereka telah ke Iran, membantah mereka bekerja untuk militer atau keduanya, sementara satu menolak berkomentar dan satu menutup telepon.

    Kementerian pertahanan dan luar negeri Iran menolak berkomentar untuk laporan ini.

    Hal yang sama juga dilakukan kantor hubungan masyarakat dari Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC).

     

    (oln/rntv/mna/rtrs/*)

  • INH: Warga Gaza Kesulitan Sediakan Makanan yang Cukup untuk Sahur dan Berbuka – Halaman all

    INH: Warga Gaza Kesulitan Sediakan Makanan yang Cukup untuk Sahur dan Berbuka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Kota Gaza terus menghadapi krisis kemanusiaan yang parah akibat konflik berkepanjangan dengan Israel. 

    Blokade yang diberlakukan oleh Israel telah membatasi akses warga Gaza terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan bahan bakar. 

    Situasi ini semakin diperparah dengan agresi militer Israel yang telah menghancurkan infrastruktur vital, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik.  

    Menurut laporan PBB, lebih dari 80 persen masyarakat  Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. 

    Krisis pangan yang terjadi telah menyebabkan tingkat malnutrisi yang tinggi, terutama di kalangan anak-anak dan perempuan hamil.  

    Sistem kesehatan di Gaza juga berada di ambang kehancuran akibat kurangnya pasokan obat-obatan dan peralatan medis.

      

    Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, bulan Ramadan menjadi momen yang penuh tantangan bagi warga Gaza. 

    Muhammad Husein, Founder International Networking for Humanitarian (INH), mengatakan, biasanya, Ramadan adalah waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan menikmati hidangan berbuka puasa bersama. 

    Namun, tahun ini, banyak keluarga di Gaza kesulitan menyediakan makanan yang cukup untuk berbuka dan sahur.  

    “Banyak keluarga di Gaza kesulitan menyediakan makanan yang cukup untuk berbuka dan sahur,” kata Husein dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).  

    Dalam situasi seperti ini, bantuan kemanusiaan dari berbagai negara dan organisasi internasional menjadi sangat penting. 

    Masyarakat Indonesia, melalui lembaga-lembaga kemanusiaan seperti INH, terus menunjukkan solidaritasnya dengan memberikan bantuan pangan dan kebutuhan dasar lainnya kepada warga Gaza.  

    Salah satu bentuk nyata dari kepedulian masyarakat Indonesia adalah program bantuan keranjang sayuran yang didistribusikan oleh INH. 

    Bantuan tersebut didistribusikan di berbagai pusat pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah Gaza Utara. 

    Sebanyak 1.700 penerima manfaat menerima keranjang sayuran dengan berat antara 9-10 kg per keranjang. 

    Setiap keranjang berisi berbagai jenis sayuran segar dan bergizi, seperti tomat, kentang, bawang bombay, mentimun, cabai, paprika, alpukat, wortel, lemon, dan bawang putih. 

     

    Program ini merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat Indonesia dan INH, serta dukungan dari berbagai lembaga amal dan filantropi lainnya. 

    “Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga Gaza, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah,” kata Husein. 

     

    Husein menargetkan mengawali ramadan tahun ini kita kirim sebanyak 12 kontainer dengan berisi 10 ribu paket makanan untuk keluarga di Gaza.

    Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang terus mendukung program-program kemanusiaan. 

    “Ini adalah bukti nyata bahwa solidaritas tidak mengenal batas,” ujarnya.  

    Diharapkan, melalui inisiatif-inisiatif seperti ini, solidaritas global akan semakin menguat dan memberikan pengaruh positif bagi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.  

    “Kami berharap suatu hari nanti, warga Gaza dapat hidup dalam damai dan sejahtera, tanpa harus menghadapi krisis pangan dan konflik yang berkepanjangan. Sampai saat itu tiba, kami akan terus berupaya memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka,” katanya.

     

  • Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Lebih Baik Perang Lagi

    TRIBUNNEWS.COM – Para pemimpin negara-negara Arab berkumpul di Kairo, Mesir, Selasa (3/5/2025) guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab yang membahas soal Gaza.

    Pertemuan ini dimaksudkan untuk melawan usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina di Gaza sementara wilayah yang koyak karena agresi Israel itu dibangun dengan pendanaan internasional.  

    The National merangkum, ada sejumlah poin kunci rencana negara-negara Arab soal Gaza untuk dibahas dalam agenda pada KTT Arab tersebut.

    “Pembahasan KTT seputar kontrol Gaza oleh para teknokratis tanpa keterlibatan Hamas dan rencana rekonstruksi Gaza sebesar 50 miliar dolar AS,” kata narasumber mengatakan kepada The National, Selasa.

    KTT ini juga akan mempresentasikan usulan Mesir dalam proses rekonstruksi Gaza.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Usulan Mesir

    Cetak biru Mesir memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan selesai dalam tiga hingga lima tahun.

    “Ini bertentangan dengan visi Trump, di mana 2,3 juta warga Palestina Gaza akan tetap berada di daerah kantong pantai alih-alih dipaksa untuk bermukim kembali di Mesir dan Yordania,” tulis ulasan tersebut

    Sumber-sumber mengatakan kepada The National bahwa di bawah rencana itu, penduduk Gaza akan dipindahkan ke zona aman di dalam wilayah itu sementara pekerjaan sedang berlangsung. Diperkirakan biaya sekitar 50 miliar dolar AS, hampir sama dengan perkiraan PBB.

    Rencana itu, mereka menambahkan, juga memiliki bagian politik dan keamanan yang menguraikan bagaimana Gaza akan diperintah setelah perang.

    Secara politik, usulan Mesir itu, mengusulkan terciptanya komite dari 20 teknokrat independen untuk menjalankan wilayah itu.

    “Itu berarti Hamas harus melepaskan otoritasnya di Gaza,” kata laporan.

    Mesir dilaporkan, meniadakan peran Hamas karena tidak ada pendanaan internasional yang mau memodali pembangunan kembali Gaza jika Hamas masih ada di Gaza.

    Menurut narasumber, faksi-faksi Palestina telah menyetujui para teknokrat yang dinominasikan.

    Harus digarisbawahi, para teknokrat ini tidak berafiliasi dengan kelompok atau gerakan mana pun Palestina. 

    Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas harus mengeluarkan dekrit untuk mendirikan badan baru, yang akan didukung oleh kepala suku dan walikota setempat.

    “Kami memiliki nama-nama 20 anggota dan kami menunggu Presiden Abbas untuk memberikan suaranya,” kata salah satu sumber.

    “Mereka semua tanpa afiliasi [langsung] ke faksi Palestina, termasuk Hamas.”

    Mengomentari rencana tersebut, Bassam Khalaf, anggota kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, mengatakan kelompoknya telah sepakat untuk mundur dari kontrol atas Gaza, tetapi perlu untuk mengklarifikasi proposal untuk pembentukan komite yang terdiri dari teknokrat tersebut. 

    “Hamas tidak berkomitmen untuk terus memerintah Gaza,” tambahnya.

    “Sifat misi ini harus jelas dan akan menolak kehadiran AS untuk mengawasinya,” katanya.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Israel Inginkan Pelucutan Penuh Hamas dan PIJ

    Apa yang diusulkan Mesir dengan meniadakan peran Hamas secara penuh di Gaza pada masa mendatang ini dinilai sejalan pada apa yang dilontarkan Israel dalam banyak kesempatan.

    Israel yang mengingkari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap dan menuntut perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, juga ingin Hamas dilucuti.

    Syarat itu juga lah yang diajukan Israel jika negosiator ingin pembicaraan negosiasi Tahap II gencatan senjata dilanjutkan.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada Selasa kalau Israel menuntut “demiliterisasi penuh” Gaza dan penghapusan Hamas untuk melanjutkan ke fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata Januari.

    “Kami tidak memiliki kesepakatan tentang fase kedua. Kami menuntut total demiliterisasi Gaza, Hamas dan Jihad Islam, dan memberi kami sandera kami. Jika mereka setuju bahwa kita dapat menerapkan besok,” kata Saar pada konferensi pers di Yerusalem.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas Bersedia Berbagi Kursi, Pilih Kembali Berperang Jika Negosiasi Berakhir Buntu

    Pemerintahan Gaza di masa depan tetap menjadi isu sentral dalam melanjutkan upaya mediasi, karena pihak-pihak yang bertikai dan negosiator mencari solusi jangka panjang yang dapat mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi proses perdamaian yang lebih luas.

    Salah satu jalur potensial untuk mengakhiri perang melibatkan Hamas melepaskan kekuasaan dan mungkin melucuti senjata di Gaza.

    Kelompok itu telah menyatakan terbuka untuk berbagi pemerintahan Gaza dengan PA dan faksi-faksi Palestina lainnya tetapi menolak penyerahan kekuasaan secara penuh dan lengkap, setidaknya untuk saat ini.

    Ayman Shannaa, anggota lain dari kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, bersikeras kelompok itu tidak mengisyaratkan kesediaan untuk menyerahkan kendali atas wilayah itu kepada PA atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Namun, dia menekankan bahwa Hamas, yang telah memerintah Gaza selama hampir dua dekade, terbuka untuk perjanjian pembagian kekuasaan yang dapat membantu “menyatukan” warga Palestina melawan apa yang dia gambarkan sebagai proposal Trump untuk “memiliki” Gaza dan menggusur penduduknya.

    Adapun rencana Mesir soal kendali keamanan di Gaza, memungkinkan untuk menggunakan kepolisian Gaza yang ada. 

    Namun, Mesir menyarakan sebaiknya kendali keamanan diambil alih pasukan Arab dan PBB untuk memantau penyeberangan darat antara Gaza dan Mesir dan Israel, dan pelabuhan baru di Mediterania yang akan dibangun untuk menerima bahan dan peralatan konstruksi.

    Sebagian besar bangunan dan infrastruktur Gaza telah hancur dalam perang 15 bulan, di mana sekitar 48.400 warga Palestina telah tewas dan lebih dari dua kali jumlah itu terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi.

    Perang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang pada hari paling mematikan di Israel sejak didirikan pada 1948. Para penyerang juga menyandera sekitar 250 orang.

    Hamas diyakini masih menahan sekitar 60 sandera Israel.

    KTT darurat Arab berlangsung pada saat gencatan senjata di Gaza yang berlangsung pada 19 Januari berada di bawah ancaman serius setelah Hamas menolak tawaran Israel untuk memperpanjangnya hingga pertengahan April.

    Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang membahas soal penarikan mundur pasukannya dari Gaza dan gencatan senjata permanen untuk mengakhiri perang.

    Sejatinya, di bawah perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan AS, Israel dan Hamas telah dijadwalkan untuk memulai pembicaraan awal bulan lalu untuk mengakhiri perang dan penarikan Israel dari Gaza. 

    Namun, Israel ingkar dan pembicaraan tidak pernah dimulai dan gencatan senjata berakhir pekan lalu setelah Hamas membebaskan 33 sandera dengan imbalan kebebasan sekitar 2.000 warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    “Perlawanan telah mempersiapkan diri untuk perang, bahkan jika opsi ini tidak mungkin,” kata Khalaf, pejabat senior Hamas.

     

    (oln/anews/thntnl/*)

     

     

  • Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total – Halaman all

    Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan, Lucuti Hamas Secara Total – Halaman all

    Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza: Tak Ada Hamas, Pasukan Arab Ambil Alih Keamanan

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir, dalam proposal rekonstruksi Gaza yang bakal dipresentasikan di pertemuan darurat para pemimpin Arab di Kairo, Selasa (4/3/2025), mengusulkan agar pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang akan mengambil peran dalam menyediakan keamanan di Jalur Gaza, Reuters melaporkan.

    Menurut Reuters, rencana tersebut tidak merinci apakah visi Mesir untuk Gaza tersebut akan dilaksanakan sebelum atau setelah perjanjian perdamaian permanen untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Berdasarkan rencana Mesir, keberadaan Hamas akan digantikan “misi bantuan tata kelola” untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

    Badan “misi bantuan tata kelola” ini akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan memulai rekonstruksi wilayah kantong yang dilanda perang tersebut.

    Mesir menjelaskan, proposolnya mensyaratkan tidak adanya unsur Hamas dalam pengelolaan Gaza karena jika gerakan tersebut masih mengendalikan Gaza, maka tidak ada pendanaan internasional, termasuk dari negara-negara Arab, yang mau memberi modal rekonstruksi Gaza.  

    Artinya, rencana Mesir ini meminta agar Hamas dilucuti secara total, baik secara politik dalam pemerintahan di Gaza, maupun secara militer yang menjadi basis sokongan gerakan tersebut di sana.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Sejumlah analis menyebut, rencana Mesir ini dalam beberapa titik soal Hamas, sejalan dengan kehendak Israel yang tidak menginginkan keberadaan Hamas lagi dalam sektor apa pun di Gaza.

    “Pendahuluan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir menyatakan bahwa tidak akan ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik di Jalur tersebut,” tulis laporan Reuters.

    Rencana tersebut tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang akan menjalankan “misi pemerintahan,” tetapi menyatakan kalau misi tersebut akan memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu wilayah tersebut pulih secepat mungkin.

    Rencana Mesir tersebut dengan tegas menolak usulan Amerika Serikat (AS) lewat Presiden Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

    Sebagai informasi, usulan Trump ini dianggap sebagai ancaman keamanan oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania.

    Proposal tersebut mengusulkan pasukan stabilisasi internasional yang terutama terdiri dari negara-negara Arab yang mengambil peran dalam menyediakan keamanan, dengan pasukan polisi lokal baru yang akhirnya dibentuk.

    “Draf tersebut tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak untuk melucuti senjata atau mundur dari politik,” kata laporan tersebut.

    Menurut rencana, sebuah komite pengarah akan bertanggung jawab untuk “mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi” badan keamanan dan administratif.

    Draf rancangan solusi dari Mesir tersebut juga tidak merujuk pada pemilu mendatang di Gaza.

    Rancangan rencana tersebut mengindikasikan bahwa komite tersebut akan mencakup negara-negara Arab utama dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam, serta Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lain-lain.

    “Rencana Mesir tersebut tidak mencakup rincian tentang peran pemerintahan pusat Otoritas Palestina,” kata laporan menjelaskan soal peran Palestine Authority (PA/Otoritas Palestina) dalam usulan Mesir tersebut.

    Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa Gaza, seperti Tepi Barat, berada di bawah kewenangan Otoritas Palestina dan harus dijalankan oleh orang Palestina.

    Pejabat tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menambahkan, “Kami sepakat dengan Mesir bahwa sebuah komite yang terdiri dari para ahli Palestina akan membantu mengelola Gaza selama enam bulan dan akan bekerja sama dengan Otoritas Palestina. Komite tersebut tidak berafiliasi dengan partai non-Palestina mana pun.”

    Warga Palestina memeriksa kehancuran yang disebabkan oleh serangan Israel terhadap rumah mereka di desa Khuzaa, dekat Abasan sebelah timur Khan Yunis dekat pagar perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza selatan pada 27 November 2023, di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas. (KATA KHATIB/AFP)

    Negara Arab Lawan Usulan AS

    Seperti diberitakan, para pemimpin Arab berkumpul di Kairo Selasa hari ini untuk membahas alternatif lain untuk Gaza ketimbang rencana yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih kendali Gaza yang dilanda perang dan menggusur penduduknya.

    KTT Liga Arab tentang rekonstruksi wilayah itu terjadi sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memberikan dukungannya terhadap rencana Trump, menyebutnya “visioner dan inovatif”.

    Palestina, bersama dengan dunia Arab dan banyak mitra Israel dan AS, telah mengutuk proposal Trump, menolak segala upaya untuk mengusir warga Gaza.

    Perkiraan PBB telah menempatkan biaya rekonstruksi Gaza lebih dari $ 53 miliar, setelah perang yang menghancurkan yang disebabkan oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

    Para menteri luar negeri Arab bertemu di ibukota Mesir pada hari Senin untuk sesi persiapan tertutup yang berpusat pada rencana untuk membangun kembali wilayah itu tanpa menggusur rakyatnya, seorang sumber di Liga Arab mengatakan kepada AFP dengan syarat anonimitas.

    Sumber itu mengatakan rencana itu “akan disampaikan kepada para pemimpin Arab pada pertemuan puncak hari Selasa”.

    Kepala negara dari beberapa negara Arab diperkirakan akan hadir, sementara beberapa negara mengirim menteri luar negeri atau perwakilan tingkat tinggi lainnya.

     

    (oln/rtrs/khbrn/thntnl/*)

     
     

  • SBY: Dunia Butuh Pemimpin Berani, Bijaksana dan Bisa Menghadapi Tantangan Global dengan Solusi Nyata – Halaman all

    SBY: Dunia Butuh Pemimpin Berani, Bijaksana dan Bisa Menghadapi Tantangan Global dengan Solusi Nyata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut bahwa dunia saat ini tengah mengalami perasaan seolah-olah menuju ke arah yang salah.

    Kepercayaan terhadap tatanan dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlu ditata ulang.

    “Tema konferensi ini, ‘Kerja Sama Internasional dan Pemulihan Perdamaian’ sangat tepat waktu dan relevan mengingat situasi internasional yang kita hadapi saat ini.

    Terlebih lagi, konferensi penting ini diadakan di Jepang, sebuah negara yang telah membangun reputasi sebagai promotor kuat multilateralisme,” ungkap SBY pada Selasa (4/3/2025) dalam Konferensi Tokyo 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Genron Jepang.

    Menurutnya, saat ini dunia berada dalam kondisi yang bergejolak.

    Dunia semakin terfragmentasi, ditandai dengan meningkatnya persaingan geopolitik, menurunnya tingkat kepercayaan, serta melemahnya kerja sama antarnegara.

    “Kepercayaan terhadap tatanan dunia berbasis aturan benar-benar terguncang. Ada perasaan luas bahwa dunia tidak dalam keadaan baik dan sedang menuju ke arah yang salah,” tuturnya.

    Sementara itu, menurut para ilmuwan, dunia telah melampaui ambang batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan dalam Perjanjian Iklim Paris.

    “Dan secara berbahaya sedang menuju dunia dengan kenaikan suhu 2 derajat Celsius atau lebih. Kita juga sangat tertinggal dalam mencapai beberapa target utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada tahun 2030,” katanya.

    Ditambahkan, tahun 2025 ini juga menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II dan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Sudah sepantasnya kita mengingat kembali alasan didirikannya PBB. Alasan-alasan tersebut dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan dan Pasal 2 Piagam PBB. Yang paling relevan dalam Piagam PBB adalah mandatnya, saya kutip: ‘untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terkira bagi umat manusia,” katanya.

    “PBB dimaksudkan untuk menggantikan dunia yang anarkis dan kejam, di mana yang kuat selalu menang. Di mana negara yang kuat dapat dengan sewenang-wenang menyerang dan mencaplok wilayah negara lain tanpa konsekuensi,” katanya.

    Hal ini, tambahnya, merupakan upaya besar untuk menggantikan kekerasan dengan tatanan internasional berbasis aturan, di mana semua negara—baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin—memiliki kedudukan yang setara.

    Negara-negara diharapkan saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah satu sama lain, serta berkomitmen menyelesaikan konflik melalui jalur damai tanpa kekerasan.

    “Betapa indahnya dunia seperti itu. Namun, kita semua tahu betul bahwa perang tidak lenyap sejak PBB didirikan. Memang benar bahwa kita tidak pernah mengalami perang dunia sejak 1945. Namun, lihatlah situasi saat ini—Ukraina, Gaza, Kongo, Sudan. Dan di kawasan kita, lihatlah perang saudara di Myanmar. Delapan puluh tahun kemudian, PBB belum berhasil dalam misinya untuk menghapuskan perang selamanya,” katanya.

     

    “Dari sudut pandang saya, PBB adalah perpaduan antara kegagalan dan keberhasilan. Kegagalannya terlihat dari berbagai perang yang masih berkecamuk saat ini. Namun, keberhasilannya tampak dalam lahirnya negara-negara merdeka dari bayang-bayang kolonialisme serta berbagai konflik yang berhasil diselesaikan. Tetapi dalam makna yang lebih dalam, setiap kegagalan PBB adalah kekalahan bagi multilateralisme, dan setiap keberhasilan PBB adalah kemenangan bagi multilateralisme.”

    Multilateralisme mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama. Jika negara-negara tidak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, maka PBB tidak akan berfungsi secara efektif.

    “Berita buruknya adalah saat ini multilateralisme sedang mengalami krisis. Amerika Serikat, sebagai salah satu pendiri PBB, tengah menarik diri dari keterlibatan multilateral, termasuk keluar dari Perjanjian Iklim Paris dan WHO. Persaingan geopolitik semakin membatasi kerja sama multilateral dan regional.”

    Menurut SBY, egoisme negara semakin berkembang, mengalahkan semangat kerja sama.

    “‘Saya-isme’, alih-alih ‘kita-isme’, berkembang pesat. Beberapa badan PBB mengalami defisit pendanaan. Dewan Keamanan PBB lumpuh—tidak mampu menghentikan genosida di Gaza, atau mengakhiri perang di Ukraina. Ada persepsi kuat mengenai standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional. Dan seiring dengan meningkatnya ketegangan serta melebarnya kesenjangan, dialog menjadi semakin sulit. Lalu, apa yang harus kita lakukan?”

    SBY menekankan bahwa dunia tidak boleh terjebak dalam situasi ini secara permanen.

    “Biaya bagi perdamaian dunia dan kelangsungan hidup umat manusia akan terlalu besar jika kita membiarkan ini terus terjadi. Jika satu negara mundur, pasti ada negara lain yang bersedia maju untuk memimpin. Namun, negara mana atau kelompok negara mana?”

    Menurutnya, krisis multilateralisme juga merupakan krisis kepemimpinan.

    Dunia membutuhkan pemimpin yang berani, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan global dengan solusi nyata.

    “Saya yakin banyak pemimpin seperti ini, baik di belahan bumi selatan maupun utara. Beberapa dari mereka mungkin terjebak dalam nasionalisme sempit dan populisme yang picik. Namun, jika mereka mampu keluar dari perangkap ini, mereka bisa membantu mengarahkan dunia ke arah yang benar,” katanya.

    Solusi pertama untuk mengatasi lemahnya multilateralisme adalah memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Kita harus menyembuhkan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB dengan membebaskannya dari hak veto negara-negara P5. Majelis Umum harus diberdayakan. Operasi penjagaan perdamaian harus ditingkatkan. Dan harus ada sistem pendanaan yang stabil agar tidak ada negara besar yang bisa mengintimidasi PBB dengan ancaman penarikan dana,” tuturnya.

    Namun, reformasi PBB hanya bisa terwujud jika ada persatuan di antara para anggotanya.

    “Multilateralisme memberi kesempatan bagi semua negara untuk berpartisipasi dan memimpin. Misalnya, dalam menangani perubahan iklim, Indonesia dapat berperan dalam perlindungan hutan sebagai penyerap karbon global. Jepang dapat memimpin dalam teknologi ramah lingkungan. Uni Eropa dapat membantu dalam pendanaan iklim. Tiongkok dapat memimpin dalam pengembangan kendaraan listrik. Jika berbagai negara bersatu dalam semangat Piagam PBB, kita bisa mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik di abad ke-21,” katanya.

    SBY menutup pidatonya dengan seruan agar dunia kembali ke jalur kerja sama dan kemitraan untuk menghindari bencana global.

    “Pepatah Afrika mengatakan jika Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama,” katanya.

    Diskusi konperensi Tokyo juga dilakukan kelompok Pencinta Jepang silakan bergabung ke; tkyjepang@gmail.com dengan menuliskan nama alamat dan nomor whatsapp. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo dari Jepang)

     

  • Israel Klaim Tewaskan Komandan Hamas di Jenin, Operasi Militer IDF Menggila di Tepi Barat – Halaman all

    Israel Klaim Tewaskan Komandan Hamas di Jenin, Operasi Militer IDF Menggila di Tepi Barat – Halaman all

    Operasi Militer IDF Menggila di Tepi Barat, Israel Klaim Tewaskan Komandan Hamas di Jenin

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Israel (IDF) mengatakan pada Selasa (4/3/2025) kalau mereka telah memperluas serangannya di Tepi Barat yang diduduki yang saat ini memasuki hari ke-43 ke wilayah baru di kota utara Jenin.

    Militer IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan kalau pasukannya beroperasi sesuai dengan informasi intelijen untuk menangkap pimpinan Hamas di Jenin pada malam hari.

    Ditambahkan IDF kalau, selama operasi militer dan setelah baku tembak, para prajurit berhasil melenyapkan Isser Saadi dan militan lainnya.

    “Pasukan Israel “memperluas operasi kontraterorisme di Samaria utara ke daerah tambahan di Jenin”, kata IDF, menggunakan nama Alkitab untuk bagian Tepi Barat itu, seraya menambahkan bahwa operasi itu menewaskan dua warga Palestina termasuk pemimpin Hamas di daerah itu, Isser Saadi, selama serangan malam hari,” tulis laporan RNTV mengutip pernyataan IDF, Selasa.

    Pernyataan IDF menambahkan, kalau tiga orang yang dicari telah ditangkap.

    TERBUNUH – Komandan Hamas di Jenin, Tepi Barat, Isser Saadi dilaporkan terbunuh dalam penyerbuan Pasukan Israel ke Jenin pada Selasa (4/3/2025) malam. Israel memperluas operasi Tembok Besi ke sejumlah wilayah baru di Jenin, Tepi Barat.

    IDF juga mengklaim kalau pasukan mereka menemukan senjata, termasuk senapan M-16, pistol, dan peralatan militer lainnya selama operasi tersebut.

    Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi bahwa seorang pria berusia 21 tahun ditembak mati oleh militer Israel di bagian timur Jenin, dan jenazahnya ditahan oleh pasukan tersebut.

    JALANAN HANCUR – Tangkap layar Khaberni, Selasa (4/3/2025) yang menunjukkan jalan utama di sebuah kamp pengungsi Palestina di Kota Tulkarm, Tepi Barat, hancur oleh agresi militer Israel (IDF). Israel melanjutkan operasi militer bertajuk ‘Tembok Besi’ dan memperluas agresinya ke sejumlah wilayah baru di Tepi Barat. (khaberni/tangkap layar)

    Menggila di Tepi Barat

    Selain perluasan wilayah operasi, agresi militer IDF di Tepi Barat dilaporkan juga menggila dengan disertai penghancuran berbagai fasilitas sipil.

    Hal itu ditunjukkan dalam agresi Israel terhadap kota Tulkarm dan kedua kamp pengungsi Palestina di kota tersebut yang memasuki hari ke-37 pada Selasa ini. 

    “Di tengah eskalasi militer, pengepungan yang menyesakkan, terjadi penyerbuan dan penggerebekan terhadap rumah-rumah, serta pengusiran dan pemindahan penduduknya,” tulis laporan Khaberni.

    Sumber-sumber informasi (narasumber) Palestina mengatakan kalau pasukan pendudukan Israel mengirim bala bantuan militer berupa kendaraan dan truk tangki bahan bakar ke kota tersebut.

    IDF kemudian memposisikan diri di depan bangunan-bangunan perumahan yang mereka rebut di Jalan Nablus yang menghubungkan kamp Tulkarm dan Nour Shams, menghalangi pergerakan kendaraan, sementara pasukan infanteri dikerahkan di jalan-jalan utama menuju kedua kamp tersebut.

    “Pasukan Israel terus melanjutkan pengepungan ketatnya terhadap kamp Tulkarm dan Nur Shams, mencegah masuk maupun keluar dari sana, dan mengerahkan patroli jalan kaki di sekitar kamp tersebut dan di dalam lingkungan dan gang, menyerbu rumah-rumah, merusaknya, menghancurkan isinya, dan menjadikan penduduk di dalamnya sebagai sasaran interogasi, memaksa mereka untuk pergi, sambil menembakkan peluru tajam serta bom suara dan cahaya untuk meneror mereka,” kata laporan tersebut.

    Selain itu, Pasukan IDF juga meningkatkan pembongkaran dan pembakaran rumah dan fasilitas di lingkungan kamp Nour Shams, selain merusak secara total infrastruktur, termasuk listrik, air, pembuangan limbah, dan jaringan komunikasi.

    Di kamp Tulkarm, pasukan pendudukan mengirim bala bantuan tambahan ke dalam kamp, ​​melepaskan tembakan gencar dan mengeluarkan suara-suara provokatif untuk meneror warga Palestina yang masih berada di dalam rumah mereka di pinggiran kamp, ​​terutama pada larut malam.

    “Kamp dan jalan-jalannya menyaksikan kehancuran luas yang telah mempengaruhi infrastruktur serta properti publik dan pribadi,” tambah laporan tersebut.

    Di tengah pengepungan yang terus berlanjut di kamp-kamp tersebut, para penduduk yang tetap tinggal di rumah mereka menderita kondisi hidup yang sulit.

    “Mereka dilaporkan kekurangan pasokan makanan dan medis, sementara pasukan pendudukan Israel menghalangi pekerjaan kru bantuan, termasuk Bulan Sabit Merah, dari mengirimkan bantuan kemanusiaan atau mengevakuasi kasus sakit,” kata laporan Khaberni.

    Pasukan Israel juga menangkap pemuda Nour Al-Tahal pada dini hari ini setelah menyerbu sebuah bangunan perumahan di pinggiran kota Artah di selatan kota, dan pemuda Adham Tanji dari rumahnya di pinggiran kota Shuwaika di utara, dan menyerbu pinggiran kota Dhnaba di timur.

    Beriring penggerebekan tersebut, pasukan infanteri IDF dilaporkan berpatroli di jalan-jalan utama.

    Agresi yang terus berlanjut terhadap kota dan kedua kampnya telah mengakibatkan gugurnya 13 warga Palestina, termasuk seorang anak dan dua wanita Palestina, salah satunya sedang hamil delapan bulan.

    “Agresi IDF juga mengakibatkan puluhan orang terluka dan ditangkap, dan pemindahan paksa lebih dari 9.000 warga Palestina dari kamp Nour Shams, dan 12.000 orang pengungsi dari kamp Tulkarm, dan operasi pembongkaran dan perataan tanah yang menyertainya, yang telah mempengaruhi lebih dari 25 rumah di kedua kamp tersebut selama beberapa hari terakhir dengan dalih pembangunan jalan yang akan membelah pemukiman mereka,” kata laporan Khaberni.

     

    (oln/rntv/khbrn/*)

  • Seruan Amerika Serikat Keluar dari NATO Menguat, Aliansi Negara Barat di Ambang Keruntuhan? – Halaman all

    Seruan Amerika Serikat Keluar dari NATO Menguat, Aliansi Negara Barat di Ambang Keruntuhan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana yang dilemparkan pejabat di Kabinet Donald Trump, Elon Musk, soal kemungkinan Amerika Serikat (AS) keluar dari NATO, mengejutkan dunia internasional.

    Elon Musk telah AS untuk keluar dari NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

    Ini terlihat dari postingannya 2 Maret lalu di akun media sosial X.

    “Saya setuju,” tulisnya menanggapi sebuah posting dari seorang komentator politik sayap kanan yang mengatakan “sudah waktunya” bagi AS untuk meninggalkan NATO dan PBB, dikutip dari Kyiv Independent Selasa (4/3/2025).

    Pemberitaan ini muncul setelah beberapa anggota parlemen Republik mengajukan sebuah RUU tentang keluarnya AS dari PBB. 

    Para politisi partai Trump bernaung itu mengklaim bahwa organisasi tersebut tidak sejalan dengan agenda “America First” pemerintahan Trump.

    Meskipun banyak yang memandang langkah ini sebagai perubahan besar yang dapat meruntuhkan aliansi Barat, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa dampaknya mungkin tidak seburuk yang diperkirakan.

    Pernyataan Trump tentang potensi penarikan AS dari NATO telah memicu ramalan buruk mengenai runtuhnya tatanan global, disintegrasi keamanan Eropa, dan pengabaian terhadap Ukraina.

    Namun, menurut Einars Graudins, seorang ahli militer dan mantan perwira senior Angkatan Bersenjata Latvia, diskusi ini lebih tepat dilihat sebagai taktik tawar-menawar dalam kebijakan luar negeri AS, bukan sebagai perubahan kebijakan definitif.

    Trump, yang memiliki latar belakang sebagai pebisnis, selama ini mengkritik sekutu-sekutunya karena dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap aliansi.

    Ia berargumen bahwa jika Eropa ingin mendapatkan perlindungan dari AS, mereka harus menanggung beban finansial yang lebih besar.

    Ini mencerminkan pendekatan pragmatis yang berfokus pada penyeimbangan biaya, bukan penghancuran aliansi.

    Dampak dari penarikan AS dari NATO akan terasa tidak hanya di Eropa tetapi juga di Timur Tengah, yang melibatkan pemain kunci seperti Turki.

    Kehilangan ini akan menjadi kerugian bagi AS, yang akan kehilangan pengaruh geopolitik, tidak hanya di Eropa tetapi juga di kawasan Eurasia yang lebih luas.

    Meskipun spekulasi mengenai penarikan ini semakin menguat, kemungkinan untuk penarikan total masih dipertanyakan.

    Sebaliknya, ini lebih mungkin merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong Eropa menuju otonomi yang lebih besar dalam urusan pertahanan.

    Eropa tidak dalam posisi defensif.

    Negara-negara seperti Prancis dan Inggris memiliki kemampuan nuklir, dan negara-negara Eropa lainnya memiliki keahlian teknologi untuk mengembangkan deteren mereka sendiri jika diperlukan.

    Meskipun AS adalah tulang punggung NATO, kekuatan Eropa tidak dapat dianggap remeh.

    Dari perspektif finansial, beban pemeliharaan NATO terus menjadi perhatian di Washington.

    AS telah menjadi pendana utama aliansi ini, dan pembicaraan mengenai penarikan dapat dipahami sebagai taktik negosiasi untuk mendorong negara-negara Eropa meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka.

    Dalam konteks yang lebih luas, debat ini mencerminkan penilaian kembali prioritas strategis AS, dengan fokus yang semakin meningkat pada kawasan Indo-Pasifik dan tantangan dari pengaruh China.

    Mengurangi komitmen di Eropa dapat membebaskan sumber daya untuk menghadapi ancaman yang dirasakan di Asia.

    Ketakutan akan runtuhnya tatanan keamanan global tampaknya berlebihan.

    Yang terjadi saat ini adalah upaya untuk merundingkan kembali syarat keterlibatan AS di Eropa, mendorong sekutu NATO untuk meningkatkan tanggung jawab finansial dan militer mereka.

    Tantangan nyata bagi Eropa adalah memanfaatkan momen ini untuk memperkuat kemampuan pertahanannya dan mengurangi ketergantungan pada Washington.

    Transformasi NATO menjadi kemitraan yang lebih seimbang, di mana AS berperan sebagai mitra strategis daripada penjamin, mungkin adalah skenario yang lebih realistis di tengah perubahan dinamika geopolitik abad ke-21.

    Trump hentikan bantuan untuk Ukraina

    Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengejutkan sekutu NATO dengan menghentikan seluruh bantuan militer AS kepada Ukraina pada Senin malam, waktu setempat.

    Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar mengakhiri perang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Trump.

    Menurut seorang pejabat Gedung Putih, “Presiden telah jelas bahwa dia fokus pada perdamaian. Kami perlu mitra kami untuk berkomitmen pada tujuan itu juga. Kami sedang menangguhkan dan meninjau bantuan kami untuk memastikan bahwa itu berkontribusi pada solusi.”

    Keputusan ini menimbulkan keraguan atas kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia, dengan jeda bantuan juga mencakup bantuan yang sudah dijadwalkan oleh pemerintahan Biden.

    Seorang pejabat lainnya menginformasikan kepada Fox News bahwa ini bukan penghentian permanen, melainkan hanya jeda.

    Semua peralatan militer yang belum dikirim ke Ukraina akan dihentikan, dan semua bantuan di masa depan kini terancam.

    Trump mengeluarkan peringatan tajam setelah Zelensky menyatakan bahwa akhir perang masih sangat jauh.

    Dalam pernyataannya, Trump menuduh Zelensky tidak ingin perdamaian selama Ukraina mendapatkan dukungan dari AS.

    “Zelensky ingin perang selamanya, sebuah mesin giling yang tidak pernah berakhir,” tulis Elon Musk di X sebagai tanggapan terhadap komentar Trump.

    Di tengah ketegangan ini, Trump mengkritik upaya Eropa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan dukungan AS.

    Dia menyebut koalisi yang dipimpin Inggris sebagai lemah karena bergantung pada dukungan Amerika untuk perdamaian.

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan Eropa, termasuk rencana pinjaman pertahanan sebesar 150 miliar Euro, sebagai respons terhadap ketidakpastian dukungan AS.

    Kondisi ini membuat pertahanan Ukraina semakin rentan, terutama tanpa bantuan sistem pertahanan udara seperti rudal Patriot.

    Serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil terus berlangsung, sementara drone militer Ukraina melancarkan serangan balik dengan membakar kilang minyak Rusia.

    Mike Waltz, Penasihat Keamanan Nasional AS, menegaskan bahwa “hari-hari dukungan tanpa batas dari Amerika untuk Ukraina sudah berakhir.”

    Ia menambahkan bahwa kesabaran rakyat Amerika tidak tak terbatas dan mendesak Zelensky untuk lebih bersedia berdialog demi perdamaian.

    Sebelum pengumuman pengurangan bantuan, diperkirakan bahwa pasukan Rusia akan membutuhkan lebih dari 83 tahun untuk merebut 80 persen wilayah Ukraina yang tersisa, asalkan mereka dapat mempertahankan kerugian personel yang besar.

    Namun, Zelensky sebelumnya mengindikasikan bahwa Ukraina hanya dapat bertahan enam bulan tanpa dukungan AS.

    Dr. Kenton White, ahli politik dan hubungan internasional di Universitas Reading, menyatakan bahwa Ukraina akan kesulitan tanpa dukungan AS, yang memiliki kapasitas lebih besar untuk memproduksi dan menyuplai senjata serta peralatan militer yang diperlukan untuk perang modern.

    Dengan situasi yang semakin rumit, Trump terus mendesak untuk kesepakatan cepat guna mengakhiri perang di Ukraina, sementara hubungan antara AS dan sekutu Eropa semakin memburuk.

  • SBY: Dunia Krisis Kepemimpinan, Multilateralisme Harus Diperkuat – Halaman all

    SBY: Dunia Krisis Kepemimpinan, Multilateralisme Harus Diperkuat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM TOKYO – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti krisis kepemimpinan global dan melemahnya multilateralisme dalam forum Tokyo Conference 2025 yang dihelat di Tokyo Prince Hotel, Jepang, Selasa, 4/3/2025.

    Dalam pidato kuncinya, SBY menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi konflik global, perubahan iklim, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    “Kita hidup di dunia yang penuh gejolak, di mana kepercayaan terhadap tatanan berbasis aturan semakin goyah,” ujar SBY.

    Ia menyoroti berbagai konflik yang masih berlangsung, seperti di Ukraina, Gaza, Kongo, Sudan, dan Myanmar sebagai bukti bahwa dunia belum berhasil mencapai perdamaian yang diharapkan sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945.

    SBY juga mengkritisi mundurnya beberapa negara besar dari komitmen multilateral, seperti Amerika Serikat yang menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Menurutnya, hal ini memperparah krisis kepemimpinan global.

    “Ketika satu negara menarik diri, harus ada negara lain yang siap melangkah maju. Dunia sangat membutuhkan kepemimpinan yang berani, berwawasan luas, dan mampu menawarkan solusi, bukan malah memperburuk keadaan,” katanya.

    Reformasi Dewan Keamanan PBB

    Untuk memperkuat multilateralisme, SBY mengusulkan beberapa langkah.

    Di antaranya mereformasi Dewan Keamanan PBB dengan membatasi hak veto negara-negara P5, meningkatkan operasi perdamaian, serta menjamin pendanaan yang stabil bagi PBB agar tidak mudah dipolitisasi.

    SBY juga menekankan pentingnya kepemimpinan kolektif dalam berbagai isu global.

    ” Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan global sendirian,” ujar SBY.

    Ia menyebut misalnya Indonesia bisa memimpin dalam perlindungan hutan, Jepang dalam teknologi iklim, Uni Eropa dalam pendanaan karbon, dan China dalam pengembangan kendaraan listrik (EV).

    SBY menutup pidatonya dengan mengajak negara-negara dunia kembali pada semangat kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi.

    “Jika kita ingin menghindari bencana iklim, mencegah perang dunia, dan mengurangi penderitaan manusia, tidak ada jalan lain selain bekerja sama,” katanya.

    “Seperti kata pepatah Afrika, jika ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Tapi jika ingin pergi jauh, pergilah bersama,” tambahnya.

    Konferensi yang juga menghadirkan secara online Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Helen Clark, ini berfokus menyoroti kerja sama internasional dan pemulihan perdamaian dalam rangka memperingati 80 tahun berdirinya PBB.

    Tokyo Conference, untuk diketahui, diselenggarakan oleh Genron NPO, sebuah lembaga pemikir independen nirlaba yang berbasis di Jepang.

    Didirikan pada tahun 2001 oleh Yasushi Kudo, yang hingga kini menjadi presidennya, Genron NPO bertujuan memperkuat demokrasi di Jepang, mempromosikan perdamaian di Asia Timur Laut, dan mengembangkan solusi bagi berbagai masalah global.

    Dengan berlangsungnya Tokyo Conference 2025, dunia diingatkan kembali bahwa di tengah ketidakpastian global, demokrasi, kepemimpinan visioner, dan kerja sama internasional tetap menjadi kunci dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran bersama.