Category: Tribunnews.com Internasional

  • AS-Hamas Benarkan Pertemuan Rahasia di Qatar untuk Bahas Sandera, Israel Khawatir – Halaman all

    AS-Hamas Benarkan Pertemuan Rahasia di Qatar untuk Bahas Sandera, Israel Khawatir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengonfirmasi pertemuan rahasia delegasi mereka di Doha, Qatar yang berlangsung dalam beberapa minggu terakhir.

    AS dan Hamas membahas upaya pertukaran sandera yang masih tersisa di Jalur Gaza, termasuk sandera yang memegang kewarganegaraan ganda Israel-Amerika.

    Juru bicara Gedung Putih, Caroline Levitt mengonfirmasi bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas.

    “Pembicaraan tersebut sedang berlangsung,” kata Carolnie Levitt dalam konferensi pers, Rabu (5/3/2025).

    “Jika menyangkut negosiasi yang Anda maksud, yang pertama dan terutama, utusan khusus yang terlibat dalam negosiasi tersebut memiliki kewenangan,” katanya.

    Ia mengatakan Israel telah diberitahu mengenai pembicaraan yang diusulkan oleh AS tersebut.

    “Israel telah diajak berkonsultasi,” ujarnya.

    Juru bicara tersebut menjelaskan bahwa dialog yang dilakukan oleh AS dengan berbagai pihak di seluruh dunia untuk mencapai kepentingan terbaik rakyat AS seperti apa yang ditekankan oleh Trump.

    “Ini adalah upaya dengan itikad baik untuk melakukan apa yang benar bagi rakyat Amerika,” tambahnya.

    Selain AS, seorang pemimpin perlawanan Palestina mengonfirmasi pertemuan delegasi AS dan Hamas di Qatar.

    “Pertemuan itu dilakukan atas permintaan Amerika dan Israel terkejut karenanya,” kata sumber tersebut kepada Al-Mayadeen, Rabu malam.

    “Utusan Amerika hanya berbicara tentang pertukaran tahanan dan tidak membahas masalah yang terkait dengan gencatan senjata di Jalur Gaza dan berakhirnya perang,” jelasnya.

    Ia juga menjelaskan delegasi AS tidak mengajukan proposal pertukaran khusus.

    “Pihak Amerika tidak mengajukan formula khusus untuk pertukaran tahanan, tetapi mendengarkan sudut pandang Hamas,” katanya.

    “Utusan Amerika meninggalkan kesan positif dari pertemuannya dengan delegasi kami,” lanjutnya.

    Pernyataan AS dan Hamas mengonfirmasi berita yang dilaporkan oleh surat kabar AS, Axios, yang mengatakan pemerintahan Donald Trump mengadakan pembicaraan langsung dan rahasia dengan Hamas mengenai sandera di Jalur Gaza.

    Koresponden politik Axios, Barak Ravid, mengatakan pembicaraan yang dilakukan oleh utusan Donald Trump, Adam Boehler, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya karena AS tidak pernah berurusan langsung dengan Hamas.

    Israel Khawatir dengan Pertemuan AS dan Hamas

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pihaknya mengetahui pertemuan delegasi AS dan Hamas secara langsung di Qatar.

    “Israel telah menyampaikan pendapatnya kepada Amerika mengenai pembicaraan tersebut,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya.

    Sementara itu, kedutaan Israel di AS menulis pernyataan bahwa mereka senang jika pembicaraan tersebut berhasil mengembalikan semua sandera.

    “Jika perundingan AS-Hamas menghasilkan pengembalian semua tahanan, kami akan senang,” kata kedutaan Israel dalam pernyataannya, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Di sisi lain, surat kabar Israel Today mengutip sumber pejabat Israel yang mengatakan, “Israel sangat khawatir dengan pembicaraan langsung pemerintahan Trump dengan Hamas.”

    Pertemuan delegasi AS dan Hamas yang diadakan di Qatar berlangsung dalam beberapa minggu terakhir, namun belum ada kesepakatan yang dicapai.

    Pertukaran sandera gelombang ke-7 pada pertengahan Februari lalu sekaligus mengakhiri tahap pertama perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas yang dimulai pada 19 Januari 2025.

    Kedua pihak diharapkan segera mencapai kesepakatan tahap kedua perjanjian tersebut untuk kembali melakukan pertukaran tahanan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Pemimpin Arab Dukung Rencana Mesir dengan Dana Senilai 53 Miliar Dolar untuk Rekonstruksi Gaza – Halaman all

    Pemimpin Arab Dukung Rencana Mesir dengan Dana Senilai 53 Miliar Dolar untuk Rekonstruksi Gaza – Halaman all

    Pemimpin Arab Dukung Rencana Mesir dengan Dana Senilai 53 Miliar Dolar untuk Rekonstruksi Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Pertemuan puncak Arab yang diselenggarakan di Kairo pada tanggal 4 Maret mengadopsi rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza dalam upaya untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengusir paksa warga Palestina dari jalur tersebut sambil mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah” bagi pemukim Yahudi Israel.

    Rencana Mesir menyerukan Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza sambil menolak seruan Presiden Trump untuk melakukan pembersihan etnis di jalur tersebut.

    Pernyataan akhir dari pertemuan puncak itu menyerukan dicarinya alternatif realistis terhadap pemindahan rakyat Palestina dan, sebelum itu, penolakan kategoris terhadap pemindahan mereka dari tanah mereka atau di dalamnya.

    Mereka juga mengutuk “kebijakan kelaparan dan bumi hangus” yang dilakukan Israel untuk mengusir paksa warga Palestina dan menekankan pentingnya pelaksanaan tahap kedua dan ketiga dari perjanjian gencatan senjata Gaza, yang menyerukan penarikan penuh Israel dari jalur tersebut.

    Pernyataan itu juga mengutuk serangan Israel terhadap Suriah dan penyerbuannya ke wilayah Suriah sambil menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memaksa Israel menghentikan pelanggaran ini.

    Draf terperinci rencana Mesir yang diperoleh Sputnik membayangkan menyisihkan 53 miliar dolar untuk membangun kembali Gaza dan membentuk sebuah komite untuk mengelolanya selama enam bulan sebagai persiapan untuk kembalinya Otoritas Palestina (PA).

    Sebagai bagian dari rencana Mesir, sebuah konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza di Kairo akan diadakan akhir bulan ini. 

    Pada saat yang sama, sebuah dana perwalian akan dibentuk untuk menerima sumbangan dari negara-negara donor.

    Draf rencana tersebut menambahkan bahwa “pelaksanaan rekonstruksi memerlukan pengaturan tata kelola transisi dan penyediaan keamanan dengan cara yang menjaga prospek solusi dua negara.”

    Rencana Mesir mengantisipasi bahwa fase pemulihan awal akan berlangsung selama enam bulan dan membutuhkan $3 miliar, sedangkan fase rekonstruksi pertama akan berlangsung selama dua tahun dan menghabiskan biaya $20 miliar.

    Tahap rekonstruksi kedua diperkirakan berlangsung dua setengah tahun dan menelan biaya $30 miliar.

    Presiden PA Mahmoud Abbas juga menyampaikan pidatonya di pertemuan puncak tersebut, dengan mengatakan bahwa sebuah komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan diri dalam mengemban tanggung jawab keamanan “setelah merestrukturisasi dan menyatukan kader-kadernya yang berada di Jalur Gaza dan melatih mereka di Mesir dan Yordania.”

    Jordan Times mengamati bahwa sementara beberapa kepala negara Arab berpartisipasi dalam pertemuan puncak hari Selasa, penguasa de facto Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) “tidak hadir, dan malah mengirimkan diplomat tertingginya.”

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Anak Palestina Bintang Film Dokumenter Gaza, Minta BBC Bertanggung jika Terjadi Sesuatu pada Dirinya – Halaman all

    Anak Palestina Bintang Film Dokumenter Gaza, Minta BBC Bertanggung jika Terjadi Sesuatu pada Dirinya – Halaman all

    Anak Palestina di Film Dokumenter Gaza, Minta BBC Bertanggung jika Terjadi Sesuatu pada Dirinya dan Keluarga

    TRIBUNNEWS.COM- Abdullah al-Yazuri berusia 13 tahun dan telah menyaksikan kematian dan kehancuran dalam skala yang tidak pernah dibayangkan kebanyakan orang.

    Setelah selamat dari perang mematikan Israel di Gaza , yang telah menewaskan sedikitnya 48.380 warga Palestina sejauh ini, impian Abdullah adalah untuk belajar jurnalisme di Inggris yang jauh, tempat ayahnya memperoleh gelar doktornya.

    Namun dalam beberapa minggu terakhir, Abdullah mendapati dirinya menjadi pusat pertikaian nasional di Inggris, yang dipicu oleh perannya dalam menarasikan film dokumenter BBC tentang anak-anak Gaza, Gaza: How To Survive a Warzone .

    Mengutip dari Middle East Eye minggu ini, Abdullah menggambarkan menghabiskan waktu berjam-jam saat dia difilmkan di daerah kantong yang terkepung selama perang.

    Ia mengatakan bahwa ia berharap film dokumenter tersebut dapat “menyebarkan pesan tentang penderitaan yang disaksikan anak-anak di Gaza”.

     

     

    Sebaliknya, hanya empat hari setelah dokumenter itu ditayangkan pada 17 Februari, BBC menariknya dari platform streamingnya, iPlayer, setelah kampanye gencar oleh kelompok pro-Israel dan outlet media Inggris pesaing.

    Kritik mereka berpusat pada pengungkapan bahwa ayah Abdullah, Ayman al-Yazuri, adalah wakil menteri pertanian di pemerintahan Gaza, yang dikelola oleh Hamas.

    Yazuri secara luas dicap sebagai “kepala Hamas” , “pejabat Hamas”  dan  “kepala teroris”  oleh para komentator dan organisasi berita di Inggris.

    Namun MEE mengungkapkan pada tanggal 20 Februari bahwa Yazuri sebenarnya adalah seorang teknokrat dengan latar belakang ilmiah alih-alih politik dan sebelumnya bekerja di kementerian pendidikan UEA dan belajar di universitas-universitas Inggris.

    Menteri, birokrat, dan pegawai negeri di Gaza ditunjuk oleh Hamas, sedangkan di Tepi Barat mereka ditunjuk oleh Organisasi Pembebasan Palestina.

    Penarikan film dokumenter itu dibarengi dengan maraknya pelecehan dan penyiksaan daring yang ditujukan kepada Abdullah dan keluarganya.

    “Saya telah mengerjakan dokumenter ini selama lebih dari sembilan bulan dan tiba-tiba terhapus… hal itu sangat menyedihkan bagi saya.” Abdullah, yang telah menghabiskan sekitar 60 jam untuk mendapatkan rekaman, berkata.

     

     

     

     

     

     

    “Sangat mengecewakan dan menyedihkan melihat reaksi keras terhadap saya dan keluarga saya, serta pelecehan ini,” lanjutnya, seraya menambahkan: “Beberapa orang anonim, katakanlah, telah mencoba menyembunyikan penderitaan sebenarnya yang dialami anak-anak Gaza dengan menyerang saya dan keluarga saya.”

    Dia mengatakan kepada MEE bahwa perselingkuhan tersebut telah menyebabkannya mengalami “tekanan mental” yang serius dan membuatnya takut akan keselamatannya.

    Sekarang, katanya, dia menganggap BBC bertanggung jawab atas nasibnya.

    Perilaku BBC selama pertikaian ini telah dikritik oleh tokoh media terkemuka, mantan diplomat, dan politisi.

    Sir Vincent Fean, yang menjabat sebagai konsul jenderal Inggris di Yerusalem antara tahun 2010 dan 2014, mengatakan bahwa BBC dan para produser “memiliki kewajiban untuk melindungi martabat dan kesejahteraan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tidak bersalah.

    “Mereka telah gagal, dia menerima surat kebencian, dan kesehatan mentalnya terganggu,” katanya. 

    “Dia tidak melakukan apa pun yang membuatnya pantas menerima hal ini. Mereka benar-benar tidak tahu malu.”

     

    Tidak ada permintaan maaf

    Pada hari Selasa, ketua BBC, Samir Shah, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pengungkapan mengenai dokumenter tersebut merupakan “belati terhadap inti klaim BBC sebagai lembaga yang tidak memihak dan dapat dipercaya”.

    Meskipun BBC dituduh  menyiarkan  “propaganda Hamas”, tidak ada bukti pengaruh Hamas pada konten film tersebut.

    Abdullah mengatakan narasinya ditulis oleh perusahaan produksi yang ditugaskan untuk membuat dokumenter tersebut tanpa masukan dari aktor luar mana pun.

    Ketika Abdullah yang berusia 13 tahun mengetahui bahwa film tersebut telah dihapus, ia sangat terpukul tetapi menambahkan bahwa BBC belum menghubunginya untuk meminta maaf.

    Sebaliknya, organisasi tersebut telah berjuang melawan kritik lebih lanjut dari pendukung pro-Israel atas pembayaran yang dilakukan kepada Abdullah.

    Kelompok pro-Israel UK Lawyers for Israel mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah melaporkan BBC dan produser film dokumenter tersebut ke polisi antiteror atas kemungkinan pelanggaran teror.

    BBC  mengonfirmasi minggu lalu bahwa perusahaan produksi film tersebut, Hoyo Films, telah membayar keluarga Yazuri sejumlah uang untuk narasinya.

    Remaja itu mengatakan dia tidak menerima imbalan finansial apa pun atas film dokumenter itu, selain uang untuk menutupi pengeluarannya.

    Abdullah menjelaskan: “Dalam kontrak yang ditandatangani antara perusahaan produksi…dan ibu saya, tidak ada pembayaran untuk saya atau keluarga saya. Namun, saya telah mentransfer $1.000 ke rekening saudara perempuan saya, yang merupakan pengeluaran pribadi, tidak ada yang lain.”

    MEE juga telah menghubungi Hoyo Films untuk meminta komentar mengenai biaya yang dibayarkan kepada Abdullah dan rincian kontrak yang ditandatanganinya.

    Anggota parlemen Partai Buruh Kim Johnson mengatakan kepada MEE bahwa “narasi Abdullah menawarkan perspektif penting yang layak didengar, bukan disensor.”

    Ia menggambarkan keputusan untuk menarik film dokumenter tersebut sebagai “upaya mengejutkan lainnya untuk membungkam kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gaza”.

    Johnson menambahkan bahwa kasus ini “menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi editorial dan tekanan untuk membungkam suara Palestina di saat dunia perlu menyaksikan realitas di lapangan.”

     

    ‘Lebih dari 200 jurnalis terbunuh’

    Sejarawan Inggris-Israel Avi Shlaim, seorang profesor emeritus hubungan internasional di Oxford, mengatakan kepada MEE bahwa penarikan film tersebut merupakan “contoh terbaru dari penyerahan diri lembaga penyiaran publik terhadap tekanan dari lobi pro-Israel”.

    “BBC memiliki reporter yang bagus tentang Israel-Palestina,” kata Shlaim, “tetapi para bosnya sangat terpengaruh oleh bias mereka yang jelas dan terus-menerus yang mendukung Israel. 

    “Alasan bias ini bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan kepengecutan, ketakutan membuat Israel dan sekutu Israel marah di posisi tinggi di Inggris.”

    Jurnalis terkemuka Owen Jones, yang menerbitkan investigasi terhadap apa yang disebutnya sebagai “perang saudara di Gaza” BBC pada bulan Desember, mengatakan pengungkapan tersebut akan “semakin merusak kepercayaan” terhadap penyiar tersebut.

    “Bahwa BBC telah membiarkan anak laki-laki yang mereka berikan makan kepada serigala untuk disiksa sebagai akibat dari kepengecutan mereka, dan bahkan tidak mengulurkan tangan, adalah hal yang memalukan.

    “Hal ini akan semakin merusak kepercayaan terhadap BBC, yang sudah berada pada titik terendah bagi banyak orang.”

    Pembuat film dan jurnalis Richard Sanders , yang memproduksi sejumlah film dokumenter tentang Gaza untuk Al Jazeera selama perang Israel baru-baru ini di daerah kantong itu, menunjukkan bahwa “lebih dari 200 jurnalis telah dibunuh oleh Israel di Gaza”.

    Ia mencatat, sangat berbahaya bahwa “tim yang membuat ini pada dasarnya difitnah sebagai kaki tangan Hamas. Dan inti ceritanya adalah seorang anak yang rentan.”

    Dalam pesan yang ditujukannya kepada BBC, Abdullah mengatakan: “Saya tidak setuju dengan risiko menjadi sasaran dengan cara apa pun sebelum dokumenter itu disiarkan di BBC. Jadi [jika] terjadi sesuatu pada saya, BBC bertanggung jawab atasnya.”

    Seorang juru bicara BBC berkata: “BBC sangat serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama saat bekerja dengan anak-anak, dan memiliki kerangka kerja untuk mendukung kewajiban ini.”

    Chris Doyle, ketua Council for Arab-British Understanding, mengatakan klaim Abdullah menyoroti “perlakuan BBC terhadap Palestina secara keseluruhan”.

    “Seharusnya menjadi prioritas untuk menjaga anak-anak.”

    Pada akhirnya, Abdullah tetap berharap film tersebut akan ditayangkan lagi “dan disebarkan ke seluruh dunia”.

    Ia mengatakan ia gembira dengan curahan dukungan yang diterima film tersebut di Inggris, bahkan di tengah-tengah pelecehan.

    Sebuah surat yang diselenggarakan oleh Artists for Palestine UK yang menyerukan agar dokumenter tersebut dikembalikan telah menerima lebih dari 1.000 tanda tangan dari para profesional media, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Gary Lineker, Juliet Stevenson, dan Miriam Margolyes.

    Kelompok tersebut mengatakan kepada MEE bahwa BBC “telah gagal total dalam tugasnya untuk menjaga keamanan. BBC bermain politik dengan kehidupan anak-anak yang trauma akibat kekerasan genosida selama 17 bulan.

    “Inilah, dan bukan tuduhan palsu yang dibuat terhadap film dokumenter tersebut, yang merupakan skandal sebenarnya di sini.”

    Abdullah mengatakan dia berterima kasih kepada “semua orang di Inggris yang telah mendukung saya, mendukung film dokumenter tersebut, dan telah memprotes agar film dokumenter tersebut ditayangkan kembali di BBC.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua dari lubuk hati saya, dan akan melanjutkan usaha Anda yang diharapkan dapat dan akan mengembalikan film tersebut di BBC,” tambahnya.

    “Saya berharap Gaza kembali melihat cahaya, anak-anak Gaza kembali memiliki masa depan yang cerah, dan semua orang di tempat sejauh 260 kilometer ini… melihat masa depan dan hari esok yang lebih baik.

    “Keinginan saya adalah belajar jurnalisme [di] Inggris.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • AS Dakwa 12 Warga Negara China Atas Tuduhan Meretas Lembaga-Lembaga Amerika untuk Beijing – Halaman all

    AS Dakwa 12 Warga Negara China Atas Tuduhan Meretas Lembaga-Lembaga Amerika untuk Beijing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mendakwa 12 warga negara China, termasuk dua pejabat dari Kementerian Keamanan Publik (MPS), atas keterlibatan mereka dalam kampanye peretasan yang dijalankan untuk kepentingan Beijing.

    Para tersangka dituduh terlibat dalam serangan dunia maya yang menargetkan lembaga pemerintah Amerika, organisasi keagamaan, kelompok hak asasi manusia, dan media yang mengkritik pemerintah China, Financial Times melaporkan.

    Dakwaan ini melibatkan 10 warga negara China yang diduga memimpin kampanye peretasan selama satu dekade yang dilaksanakan atas permintaan badan intelijen dan kepolisian China.

    Mereka juga diduga menjual data yang diperoleh melalui peretasan kepada Kementerian Keamanan Negara (MSS) dan MPS.

    Para tersangka dikatakan bekerja untuk sebuah perusahaan bernama i-Soon, yang menghasilkan jutaan dolar melalui ekosistem peretas bayaran yang luas.

    Sue Bai, kepala divisi keamanan nasional Departemen Kehakiman AS, mengungkapkan bahwa peretas ini diarahkan oleh agen pemerintah China untuk melakukan serangan siber tanpa pandang bulu terhadap komputer dan jaringan di seluruh dunia.

    Sebagian besar targetnya adalah individu dan organisasi yang mengkritik pemerintah China, serta berbagai lembaga yang berbasis di AS.

    Metode Operasi dan Penghasilan Peretas

    Perusahaan i-Soon, yang diduga terlibat dalam peretasan ini, bekerja untuk badan keamanan China dan juga memperoleh data melalui peretasan independen.

    Data yang dicuri kemudian dijual ke badan-badan keamanan China dengan harga berkisar antara $10.000 hingga $75.000 per kotak masuk email yang dieksploitasi.

    i-Soon diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar $75 juta pada tahun 2025.

    Para pejabat AS juga mengungkapkan bahwa kampanye peretasan ini tidak hanya menargetkan lembaga-lembaga di AS, tetapi juga kementerian luar negeri di negara-negara lain seperti Taiwan, India, Korea Selatan, dan Indonesia.

    Tuduhan Terhadap APT27 dan Aksi Salt Typhoon

    Selain itu, Departemen Kehakiman AS juga mendakwa dua anggota kelompok peretas yang dikenal sebagai APT27, Zhou Shuai dan Yin Kecheng, atas dugaan keterlibatan dalam “kampanye intrusi komputer demi keuntungan” selama beberapa tahun terakhir.

    Yin Kecheng diduga terlibat dalam serangan terhadap Departemen Keuangan AS pada akhir 2024.

    Sementara itu, sebuah kampanye peretasan besar lainnya yang dikenal dengan nama Salt Typhoon juga disebutkan, ABC melaporkan.

    Salt Typhoon adalah serangan yang diklaim telah berlangsung selama berbulan-bulan terhadap jaringan telekomunikasi AS, memungkinkan peretas untuk mengakses panggilan telepon yang tidak terenkripsi di AS.

    Reaksi Tiongkok terhadap Dakwaan

    Kementerian Luar Negeri Tiongkok, melalui Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, menanggapi dakwaan ini dengan mengecam upaya AS yang dianggap mencoba memaksakan “yurisdiksi lengan panjangnya” terhadap Tiongkok.

    Mereka mendesak AS untuk menghentikan upaya “mencoreng nama baik Tiongkok” dengan menyalahgunakan isu keamanan siber untuk tujuan politik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Pertemuan Rahasia antara Amerika dan Hamas di Doha, Tersiar Bahas soal Sandera dan Perang Gaza – Halaman all

    Pertemuan Rahasia antara Amerika dan Hamas di Doha, Tersiar Bahas soal Sandera dan Perang Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Donald Trump diam-diam mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas untuk membahas sandera Amerika yang ditahan oleh kelompok tersebut di Gaza.

    Pertemuan AS-Hamas berlangsung di ibu kota Qatar, Doha, dipimpin oleh utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Adam Boehler, yang bertanggung jawab dalam urusan penyanderaan.

    Sumber diplomatik senior mengungkapkan informasi ini kepada Al Arabiya English pada Rabu (5/3/2025).

    Pembicaraan tersebut berfokus pada dua hal utama: pembebasan sandera Amerika yang masih ditahan di Gaza dan kemungkinan upaya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

    Pertemuan ini berfokus pada pembebasan sandera Amerika yang masih ditahan oleh Hamas, namun pembicaraan juga membahas kemungkinan kesepakatan yang lebih luas, termasuk gencatan senjata jangka panjang.

    Pertemuan rahasia Amerika dan Hamas di Doha ini pertama kali dilaporkan oleh Axios.

    Gedung Putih menyatakan Israel sudah diajak berkonsultasi mengenai masalah ini, meskipun tidak terlibat langsung dalam perundingan.

    Negosiasi langsung dengan Hamas tanpa persetujuan Israel adalah langkah yang belum pernah diambil oleh pemerintahan AS sebelumnya.

    Sementara itu, masih ada 59 sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    Pasukan Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa 35 sandera telah tewas, sementara intelijen Israel meyakini bahwa 22 sandera lainnya masih hidup.

    Di antara sandera yang tersisa, terdapat lima warga Amerika, termasuk Edan Alexander yang berusia 21 tahun, yang diyakini masih hidup.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan dialog ini adalah bagian dari upaya Amerika untuk melindungi kepentingan rakyatnya, sebuah prinsip yang telah diterapkan Presiden Donald Trump dalam berbagai situasi sebelumnya.

    Utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang semula dijadwalkan untuk mengunjungi Doha guna bertemu Perdana Menteri Qatar terkait gencatan senjata, membatalkan perjalanannya setelah tidak ada kemajuan yang tercapai dalam pembicaraan.

    Pendekatan yang Berbeda antara Trump dan Biden

    Pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Trump sangat berbeda dengan kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Biden.

    Trump tidak hanya mengancam keras Hamas, tetapi juga mengusulkan kemungkinan “pengambilalihan” Gaza oleh AS.

    Gencatan senjata 42 hari, yang merupakan bagian dari fase pertama kesepakatan Gaza, berakhir pada Sabtu (1/3/2025) setelah para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk memperpanjangnya.

    Meski pertempuran belum berlanjut, Israel menghentikan semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang kini tengah menghadapi krisis kemanusiaan besar.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1107: Macron, Zelensky, dan Starmer Mau ke Amerika untuk Temui Trump – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1107: Macron, Zelensky, dan Starmer Mau ke Amerika untuk Temui Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Konflik Rusia vs Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1107 pada Kamis (6/3/2025).

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Washington bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.

    Hal ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah Prancis, Sophie Primas, pada Rabu (5/3/2025), dikutip dari Al Arabiya.

    Primas memberikan keterangan tersebut setelah rapat mingguan Kabinet Prancis, yang menandakan upaya diplomatik untuk memfasilitasi pertemuan antara para pemimpin ini dan Presiden Trump.

    Simak rangkuman peristiwa yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina berikut ini.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1107:
    AS Setop Pembagian Informasi Intelijen dengan Ukraina

    Amerika Serikat menghentikan pembagian informasi intelijen dengan Ukraina.

    Langkah terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump ini tampaknya berpotensi menghambat kemampuan militer Ukraina dalam menargetkan pasukan Rusia di medan perang.

    Keputusan ini diumumkan setelah Senin (3/3/2025) kemarin Gedung Putih mengumumkan membekukan sementara bantuan militer ke Ukraina, setelah pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Trump di Ruang Oval berujung debat pedas.

    Bagi militer Ukraina, dukungan intelijen AS sangat penting dalam mengidentifikasi dan menyerang target-target strategis Rusia, Financial Times melaporkan.

    Informasi intelijen yang diterima dari AS selama ini memungkinkan Ukraina untuk melaksanakan serangan presisi, termasuk terhadap pasukan yang bergerak atau sasaran yang sulit dijangkau.

    Dengan penghentian ini, Ukraina kehilangan salah satu keunggulan utama di medan perang.

    Keputusan AS untuk melarang sekutunya memberikan informasi intelijen kepada Ukraina pertama kali dilaporkan oleh Daily Mail.

    AS telah secara resmi memblokir sekutunya untuk berbagi intelijen dengan Ukraina.

    Beberapa pejabat menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki akses intelijen domestik kemungkinan akan tetap berbagi informasi yang relevan.

    Namun, ini tidak berlaku untuk data intelijen sensitif dan bernilai tinggi yang dibutuhkan Ukraina untuk menyerang target yang bergerak cepat, seperti pasukan Rusia yang dapat dipindahkan.

    Seorang pejabat senior di negara Barat mengatakan bahwa jika keputusan ini tidak segera dibalik, Ukraina akan menghadapi kesulitan besar.

    “Ini akan menghilangkan keunggulan mereka di medan perang,” katanya.

    Rudal Rusia Hantam Hotel di Kryvyi Rih, Dua Tewas dan 28 Terluka

    Sebuah rudal Rusia menghantam sebuah hotel di kota Kryvyi Rih, Ukraina bagian tengah, pada Rabu (5/3/2025) malam.

    Serangan tersebut menewaskan dua orang dan melukai 28 lainnya, menurut keterangan dari gubernur setempat, The Guardian melaporkan.

    Gubernur Dnipropetrovsk Serhiy Lysak menyampaikan informasi tersebut melalui Telegram.

    Di unggahan tersebut, ia juga menyebutkan bahwa seorang anak termasuk di antara yang terluka. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka parah.

    Ledakan di Wilayah Kyiv, Pertahanan Udara Aktif

    Pertahanan udara beroperasi di wilayah Kyiv setelah adanya serangan, demikian laporan dari Otoritas Wilayah Kyiv (OVA).

    Peringatan udara telah diumumkan di wilayah tersebut, Suspilne melaporkan.

    Angkatan Udara Ukraina juga melaporkan adanya serangan pesawat tak berawak yang terjadi di daerah tersebut..

    Rusia Serang Sumy, Pesawat Tak Berawak Hantam Gudang

    Di Sumy, sebuah pesawat tak berawak Rusia menghantam sebuah gudang, seperti yang dilaporkan oleh penjabat walikota, Kobzar.

    Tim penyelamat saat ini sedang berusaha memadamkan api yang timbul akibat serangan tersebut

     Namun, hingga saat ini, tidak ada informasi terkait korban tewas atau terluka.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Kata Pakar soal Potensi Donald Trump Cabut Sanksi terhadap Rusia: Kemenangan Besar bagi Putin – Halaman all

    Kata Pakar soal Potensi Donald Trump Cabut Sanksi terhadap Rusia: Kemenangan Besar bagi Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan siap mencabut sanksi terhadap Rusia, yang dijatuhkan setelah dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina.

    Langkah ini menandai titik balik kebijakan AS terhadap Rusia selama perang melawan Ukraina.

    Gedung Putih tengah mempersiapkan rencana untuk memberikan keringanan sanksi terhadap beberapa entitas dan warga negara Rusia.

    Rencana ini merupakan bagian dari negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina, seperti yang dilaporkan Reuters pada Senin (3/3/2025).

    Eropa dan negara-negara G7 juga memberlakukan sanksi untuk menekan ekonomi Rusia. 

    Namun, para analis berpendapat bahwa negara-negara Eropa mungkin tidak punya pilihan lain selain mengikuti langkah AS. 

    “Peluang peningkatan pendapatan yang besar bagi Rusia masih terkait dengan bisnis yang berhubungan dengan Eropa,” kata Tom Keatinge, Direktur Pusat Keuangan dan Keamanan di Royal United Services Institute (RUSI).

    “Eropa mungkin akan bertahan. Namun, mereka akan segera terisolasi.”

    Efektivitas sanksi mungkin masih diperdebatkan.

    Tetapi, jelas bahwa sanksi tersebut mengganggu Putin.

    Ia telah berulang kali menyerukan penghentiannya.

    Sanksi, khususnya terhadap industri minyak dan gas, telah menjadi masalah bagi Rusia. 

    Hal ini memaksa Rusia untuk menggunakan “armada bayangan” untuk menjual bahan bakar dengan harga diskon. Rusia juga menanggung biaya ekspor yang lebih tinggi.

    Sejauh ini, Eropa belum menyatakan sikapnya terkait pencabutan sanksi oleh AS.

    Komisioner sanksi Kyiv, Vladyslav Vlasiuk, meminta sekutu Eropa untuk tetap berkomitmen pada sanksi selama diperlukan.

    “Kemenangan Besar” Putin

    Jika AS secara sepihak mencabut sanksi, ini akan menjadi “kemenangan besar” bagi Putin, ini juga menjadi pertanda bahwa aliansi Barat sedang retak di tengah meningkatnya ketegangan, kata Keatinge kepada Kyiv Independent.

    Tujuan sanksi terhadap Rusia adalah agar sekutu Ukraina bekerja sama. Mereka menghalangi ekonomi perang Rusia dan menghukum Moskow atas invasinya.

    Pemerintahan Trump sebelumnya mengusulkan keringanan sanksi untuk membawa Moskow ke meja perundingan.

    Hal ini terjadi tak lama setelah mantan presiden Joe Biden bekerja sama dengan London untuk menetapkan sanksi terluas hingga saat itu pada bulan Januari, sebelum pelantikan Trump.

    Risiko Perpecahan

    Perpecahan yang semakin besar antara AS dan Eropa meningkatkan risiko Trump untuk bertindak sendiri, tanpa koordinasi dengan Eropa.

    Ia tidak lagi melihat perlunya berkoordinasi dengan sekutu Eropa. Ia juga tampaknya tidak tertarik untuk mempertahankan sanksi, kata Elisabeth Braw, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative di Atlantic Council.

    Pelonggaran sanksi sepihak oleh AS akan menyebabkan kekacauan dalam ekonomi global, katanya.

    Perusahaan harus mematuhi aturan yang berbeda antara AS dan negara-negara G7 serta Uni Eropa.

    Hal ini menyebabkan tumpukan dokumen dan ketidakpastian di kalangan pelaku bisnis.

    “Kita belum pernah berada dalam situasi di mana sekutu Barat mengambil langkah yang berlawanan dalam mencabut sanksi,” katanya.

    “Bayangkan kekacauan yang akan terjadi jika negara-negara G7 dan Uni Eropa memiliki aturan yang bertentangan terkait Rusia.”

    AS dan Rusia tidak pernah menjadi mitra dagang yang signifikan.

    Total perdagangan sebelum perang hanya mencapai $6,4 miliar dalam bentuk impor Rusia dan $29,7 miliar dalam bentuk ekspor Amerika pada tahun 2021.

    Dalam konteks ekonomi murni, pencabutan sanksi AS tidak akan menghasilkan aliran uang besar ke mesin perang Rusia. Tetapi, pesan politiknya akan menjadi “bencana besar,” kata Jason McCue, mitra senior McCue Jury & Partners LLP.

    Perpecahan di antara sekutu Ukraina tidak hanya menguntungkan Rusia, tetapi juga membuat sanksi semakin sulit dipertahankan.

    Uni Eropa dan G7 telah memberikan sanksi yang signifikan, dan paket-paket selanjutnya tidak dapat mengimbangi jika AS mencabut sanksi, kata Braw.

    Negara-negara Eropa akan menghadapi dilema moral. Mereka harus memilih antara melonggarkan sanksi untuk meningkatkan ekonomi Eropa atau tetap menghukum Putin.

    Belgia dan Inggris akan kesulitan mencabut pembatasan. Mereka menetapkan bahwa Rusia harus memenuhi persyaratan seperti memberi kompensasi kepada Ukraina dan menghormati integritas teritorial Ukraina.

    Namun, tekanan dapat meningkat dari para pebisnis dan pemimpin pro-Rusia seperti Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang telah lama menentang sanksi.

    “Perusahaan-perusahaan Eropa akan mencoba mencari celah untuk mendapatkan lisensi agar mereka dapat bersaing dengan perusahaan Amerika,” kata Keatinge.

    Dampak Lebih Besar

    Jika Uni Eropa mencabut sanksi, ini akan menjadi dorongan yang jauh lebih besar bagi ekonomi Rusia.

    Rusia dan Uni Eropa merupakan mitra dagang utama sebelum perang, dengan perdagangan mencapai 257,5 miliar euro pada tahun 2021.

    Lebih dari 60 persen impor bahan bakar Rusia ke Uni Eropa berasal dari Rusia, yang merupakan sumber pendapatan terbesar Rusia.

    Pertanyaannya, apakah Putin akan mengizinkan perusahaan Eropa untuk kembali berbisnis di Rusia?

    Jika AS secara sepihak melonggarkan sanksi, Putin akan memiliki pengaruh untuk menuntut lebih banyak dari Eropa. Ini sebagai imbalan atas akses ke pasarnya, kata Keatinge.

    “Ini akan menjadi kemenangan besar bagi Putin karena ia akan meminggirkan Eropa dan berbisnis dengan Amerika,” katanya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Trump akan Cabut Pembekuan Bantuan Militer jika Zelensky Teken Perjanjian Mineral Ukraina-AS – Halaman all

    Trump akan Cabut Pembekuan Bantuan Militer jika Zelensky Teken Perjanjian Mineral Ukraina-AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kemungkinan akan mencabut larangan pengiriman bantuan militer AS ke Ukraina.

    AS tidak mengesampingkan hal tersebut jika Ukraina bersedia menandatangani perjanjian mineral dengan AS.

    Sebelumnya, Trump membekukan bantuan militer AS untuk Ukraina setelah ia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terlibat perselisihan dalam pertemuan di Gedung Putih pada Jumat (28/2/2025).

    Akibatnya, Ukraina dan AS gagal menandatangani perjanjian mineral dalam pertemuan tersebut.

    Beberapa hari setelah perselisihan itu, Zelensky mengirim surat kepada Trump dan mengisyaratkan Ukraina ingin mengakhiri perang dengan Rusia.

    “Presiden AS akan mencabut embargo bantuan terhadap Ukraina jika kesepakatan logam tercapai,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, pada Rabu (5/3/2025).

    “Kami membekukan dan meninjau kembali bantuan kami untuk memastikan bantuan tersebut berkontribusi dalam mencapai solusi yang menghentikan perang antara Moskow dan Kyiv,” kata pejabat tersebut, seperti diberitakan Al Arabiya.

    Trump Terima Surat dari Zelensky

    Pada Selasa (4/3/2025), Trump mengatakan ia menerima surat dari Zelensky setelah mereka bertengkar pada Jumat pekan lalu.

    “Hari ini, saya menerima surat penting dari Presiden Zelensky dari Ukraina,” kata Trump saat berpidato di sidang gabungan Kongres di Washington, Selasa (4/3/2025).

    Surat tersebut berisi ungkapan terima kasih Zelensky atas bantuan yang diberikan AS kepada Ukraina selama ini.

    Zelensky juga mengisyaratkan kesiapannya untuk melanjutkan upaya perundingan perdamaian yang akan mengakhiri perang Rusia dan Ukraina.

    “Tim saya dan saya siap bekerja di bawah kepemimpinan kuat Presiden Trump untuk mencapai perdamaian yang langgeng,” kata Trump mengutip pernyataan Zelensky dalam surat tersebut, seperti diberitakan BBC.

    Presiden Ukraina juga mengatakan ia siap menandatangani perjanjian mineral dengan AS kapan pun Trump bersedia.

    Dalam pidatonya, Trump mengapresiasi Zelensky yang berinisiatif mengirim surat tersebut.

    Selain itu, Trump mengatakan ia telah memulai diskusi serius dengan Rusia.

    Sebelumnya, Trump drump dilaporkan memberikan tekanan pada Zelensky setelah pertemuan mereka yang membawa pertengkaran di Ruang Oval, Gedung Putih, pada pekan lalu.

    Trump berulang kali menginginkan perjanjian mineral antara Ukraina dan AS sebagai kompensasi atas bantuan yang diberikan AS kepada Ukraina sejak perang dengan Rusia.

    Perjanjian tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk mengakses sumber daya mineral di Ukraina.

    Sementara itu, Zelensky bersikeras bahwa perjanjian semacam itu hanya dapat tercapai jika AS bersedia memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina, sebuah jaminan yang akan melindungi Ukraina jika ada ancaman keamanan di masa depan.

    Pada pertengahan Februari lalu, Trump mengungkapkan tekadnya untuk menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Negara-negara Eropa yang mendukung Ukraina telah mengisyaratkan untuk memberikan jaminan keamanan, namun Zelensky mengatakan itu belum cukup tanpa jaminan keamanan dari AS.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam kunjungan kerja ke kantor pusat OECD di Paris, Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini menandai komitmen Indonesia atas keinginannya menjadi anggota penuh OECD.

    Selain itu juga bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.

    Selang satu tahun pasca dibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.

    Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 sampai 2029 dan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai bagian dari penegasan komitmen politik Pemerintah Indonesia, Airlangga akan segera melaporkan perkembangan proses aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta. 

    Diharapkan dari pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi. 

    Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang. 

    Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

    Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi OECD.

    “Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” ujar Airlangga. 

    Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara.

    Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Airlangga juga menggarisbawahi rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.

    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan penyusunan dokumen Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025. 

    Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.

    Dukungan teknis dari Sekretariat OECD sangat bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi. 

    “Kami menyambut positif dukungan Sekretariat OECD untuk pelaksanaan diskusi teknis selanjutnya,” ujar Airlangga.

    Sebagai penutup diskusi, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa negara anggota OECD.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia,” pungkas Airlangga. 

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar OECD untuk mendiskusikan rencana dukungan konkret ke depan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Duta Besar RI untuk Paris Mohamad Oemar, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto. 
     

  • Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas di Gaza – Halaman all

    Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas di Gaza – Halaman all

    Eyal Zamir Kutip Ayat Taurat, Panglima Baru IDF yang Keturunan Arab Bersumpah Habisi Hamas

     
    TRIBUNNEWS.COM – Israel secara resmi melantik seorang panglima baru militernya (IDF) pada Rabu (5/3/2025).

    Komandan lama IDF, Jenderal Herzi Halevi secara resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh Eyal Zamir sebagai panglima baru, menurut apa yang dilaporkan oleh surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth.

    Atas jabatan itu, Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun di mkemiliteran dengan pangkat Mayor Jenderal, kembali dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.

    Adapun pengunduran diri Herzi Halevi terjadi setelah ia menghabiskan lebih dari dua tahun di jabatannya, berlatar belakang kegagalan militer Israel dalam membendung serangan Banjir Al-Aqsa Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023.

    Surat kabar Israel tersebut melaporkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yisrael Katz secara resmi menunjuk Eyal Zamir sebagai penerus Halevi.

    Zamir menjadi Kepala Staf ke-24 dalam ketentaraan Israel.

    KEPALA STAF IDF – Foto ini diambil pada Senin (17/2/2025) dari publikasi resmi Kementerian Pertahanan Israel, memperlihatkan foto Eyal Zamir yang resmi diangkat sebagai Kepala Staf IDF untuk menggantikan Herzi Halevi yang mengundurkan diri pada bulan lalu. (Kementerian Pertahanan Israel)

    Keturunan Arab, Kutip Ayat Taurat

    Siapa Eyal Zamir?

    Khaberni melansir, Eyal Zamir lahir di Eilat, wilayah Palestina yang diduduki Israel.

    Eyal Zamir saat ini berusia 59 tahun dengan latar belakangan keturunan Arab.

    “Kakek dari pihak ayahnya beremigrasi dari Yaman pada tahun 1920-an, dan ibunya berasal dari kota Aleppo di Suriah,” kata laporan Khaberni.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel. Dalam tugas militer aktif terakhirnya, Zamir bertugas sebagai pimpinan di Divisi Komando Selatan IDF.

    Selama menjadi militer aktif, satu di antara prestasinya adalah saat dia memainkan peran penting dalam penjualan sistem pertahanan rudal Arrow 3 ke Jerman.

    Dalam pidato pertamanya sebagai Kepala Staf baru IDF, Rabu, Eyal Zamir dalam upacara pelantikannya di Tel Aviv, mengatakan bahwa tugas dan misi IDF di Gaza belum selesai, terlebih gerakan Hamas masih sangat eksis.

    “Hamas memang telah mengalami pukulan berat, tetapi belum dikalahkan. Misi belum berakhir,” katanya.

    Pernyataan ini adalah pengulangan apa yang diutarakan Eyal Zamir dalam konferensi Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv sebelumnya, saat dia ditunjuk menjadi Kepala Staf IDF bulan lalu.

    Saat itu, tulis laporan Khaberni, Eyal Zamir bersumpah, untuk terus berperang melawan milisi perlawanan Palestina, sambil mengutip ayat Taurat yang menyatakan hal itu.

    “Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan pertempuran dan tantangan militer. Krisis belum berakhir, dan tantangan masih ada di depan,” kata Zamir, kala itu.

    Netanyahu Bertekad Israel Akan Menang

    Sementara itu, Netanyahu mengatakan pada upacara pelantikan Zamir kalau Israel “bertekad untuk meraih kemenangan.”

    Netanyahu menyapa Zamir dengan mengatakan, “Tanggung jawab yang sangat besar berada di pundak Anda,” seraya menambahkan, “Hasil perang akan berdampak selama beberapa generasi, dan kami bertekad untuk meraih kemenangan.”

    AGRESI ISRAEL – Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

    Tanda Besar Pecahnya Kembali Perang Gaza 

    Pernyataan-pernyataan Eyal Zamil ini dinilai sejumlah pengamat geopolitik sebagai sinyalemen kalau Israel segera memulai kembali pertempuran di Gaza yang terjeda selama 42 hari pada tahap I Gencatan Senjata pada Januari 2025 silam.

    Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang mensyaratkan penarikan mundur pasukan dari Gaza dan malah meminta perpanjangan Tahap I gencatan senjata.

    Belakangan, Israel menyatakan mau melanjutkan negosiasi Tahap II asal Hamas dilucuti persenjataan dan kekuatan militernya, sebuah hal yang ditolak tegas gerakan Palestina tersebut.

    “Karena kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran tanpa kesepakatan untuk membawa pulang sisa sandera yang masih ditahan oleh Hamas,” tulis laporan Al Arabiya.

    Terkait situasi rapuh ini, Eyal Zamir mengatakan, “Misi yang diberikan kepada saya jelas, untuk memimpin [tentara Israel] menuju kemenangan,” katanya.

    Pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat yang telah memungkinkan pertukaran 33 sandera Israel dan 5 warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina.

    Perang terkait di Lebanon selatan, yang meletus setelah pasukan Hizbullah yang didukung Iran melancarkan serangan rudal terhadap Israel setelah serangan 7 Oktober, juga telah dibungkam oleh perjanjian gencatan senjata terpisah.

    Namun, menteri dan pejabat Israel telah memperingatkan kalau pasukan mereka dapat melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan untuk membawa kembali 59 sandera yang masih ada.

    Pasukan Israel telah mundur dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi pembicaraan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan para sandera dan penarikan penuh pasukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai.

    Israel telah menyerukan perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan para sandera yang tersisa, sementara Hamas bersikeras untuk melanjutkan pembicaraan tentang akhir perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    HERZI HALEVI – Foto ini diambil dari Telegram IDF pada Jumat (28/2/2025) memperlihatkan Kepala Staf IDF Herzi Halevi bersama sejumlah komandan untuk berbicara tentang kegiatan ofensif di Tepi Barat pada 8 Oktober 2024. (Telegram IDF)

    Latar Belakang Mundurnya Herzi Halevi

    Pengangkatan Zamir dilakukan setelah serangkaian penyelidikan resmi dimulai untuk memeriksa kegagalan keamanan Israel yang membuat ribuan orang bersenjata pimpinan Hamas menyerbu komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang dalam salah satu bencana militer dan keamanan terbesar dalam sejarah Israel.

    Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong itu, sehingga sebagian besar penduduk berlindung di tenda-tenda atau bangunan yang hancur karena bom.

    Namun, ia mengumumkan pada bulan Januari, segera setelah kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui, kalau ia akan mengundurkan diri dari komandonya, dan menerima tanggung jawab atas respons IDF yang tidak merata dan tidak terkoordinasi terhadap serangan 7 Oktober itu.

    Baik tentara Israel maupun badan keamanan Shin Bet telah mengakui kalau kegagalan mereka memungkinkan terjadinya serangan Hamas itu.

    Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini menolak penyelidikan yang lebih umum yang akan menyelidiki tanggung jawab pemerintahannya.

    Eyal Zamir, sang komandan baru IDF kini juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kalau pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama operasi di Gaza.

    Israel menolak tuduhan tersebut, yang menurutnya dimotivasi oleh permusuhan politik terhadap negara Israel, tetapi telah mendakwa beberapa prajurit cadangan atas penyiksaan berat terhadap tahanan.

    Israel mengatakan Hamas, yang juga dituduh melakukan kejahatan perang oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan banyak kekejaman selama serangan 7 Oktober dan menyiksa para sandera Israel di Gaza. Hamas membantah tuduhan tersebut.

     

    (oln/khbrn/alarby/*)