Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Menlu AS: Invasi Putin ke Ukraina adalah Perang Proksi AS vs Rusia – Halaman all

    Menlu AS: Invasi Putin ke Ukraina adalah Perang Proksi AS vs Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, mengklaim invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina sebenarnya adalah perang proksi antara AS yang mempersenjatai Ukraina dalam melawan Rusia.

    “Sejujurnya, ini adalah perang proksi antara kekuatan nuklir: Amerika Serikat, yang membantu Ukraina, dan Rusia. Dan ini harus diakhiri,” kata Marco Rubio dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya, tidak seorang pun punya ide atau rencana untuk mengakhirinya.

    Marco Rubio yakin rencana Ukraina dan sekutunya di Eropa selama ini adalah meneruskan perang, bukan mengakhirinya.

    “Saya yakin rencana Ukraina dan sekutunya adalah ‘mari kita terus memberi mereka (Ukraina) sebanyak yang mereka butuhkan selama diperlukan’. Itu bukan strategi,” katanya.

    Ia mengatakan, Presiden AS, Donald Trump, sejak awal telah memandang hal ini sebagai perang yang berlarut-larut dan tak kunjung usai.

    Menteri Luar Negeri AS menjelaskan, Trump berupaya mencari tahu apakah ada jalan menuju perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2022.

    “Kita harus melibatkan kedua belah pihak – Rusia dan Ukraina. Dan kami meminta Ukraina untuk tidak menyabotasenya,” katanya.

    “Ketika wakil presiden AS (JD Vance) menyatakan bahwa diplomasi diperlukan untuk menyelesaikan masalah seperti ini, sayangnya Presiden Zelenskyy memutuskan untuk menantang wakil presiden dan mulai mempertanyakan apakah diplomasi mungkin dilakukan (dengan Rusia),” lanjutnya, merujuk pada pertemuan Zelensky dengan Trump dan JD Vance pekan lalu.

    Namun, ia senang Zelensky telah mempertimbangkan kembali posisinya setelah bertengkar dengan Donald Trump pada pekan lalu.

    “Saya benar-benar yakin bahwa ini adalah konflik yang perlu kita cari jalan keluarnya. Ini akan membutuhkan konsesi dari kedua belah pihak, tetapi kita harus mengajak mereka berdua ke meja perundingan,” katanya, seperti diberitakan Pravda.

    “Ukraina harus hadir – jelas, ini negara mereka – dan Rusia harus hadir di meja perundingan. Dan hanya Presiden Trump yang dapat mewujudkannya,” pungkas Rubio.

    Sebelumnya, Zelensky bertengkar dengan Donald Trump dan JD Vance dalam pertemuan mereka di Ruang Oval, Gedung Putih pada Jumat (28/2/2025) lalu.

    Setelah perdebatan sengit dengan Trump dan JD Vance, Zelensky gagal menandatangani perjanjian mineral antara Ukraina dan AS yang dijadwalkan pada hari itu.

    Pada Senin (3/3/2025), pemerintahan Donald Trump berupaya membekukan bantuan militer ke Ukraina setelah pertengkaran itu.

    Zelensky kemudian mengirim surat kepada Donald Trump pada Selasa (4/3/2025) dan menyatakan Ukraina siap untuk perdamaian.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • 100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    100 Negara Akan Hadiri Konferensi Pembangunan Kembali Gaza, Negara Arab Terima Usul Mesir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati mengatakan sebanyak 100 negara akan ikut serta dalam konferensi tentang pembangunan kembali Jalur Gaza.

    Konferensi tersebut dilangsungkan bulan depan di Kota Kairo, Mesir.

    “Konferensi ini adalah konferensi tingkat kementerian dan akan digelar melalui kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Abdel Ati hari Rabu, (5/3/2025), dikutip dari kantor berita Mizan.

    “Konferensi Arab itu membahas kemungkinan pembentukan sebuah komite untuk mengelola Gaza untuk periode waktu tertentu,” ujarnya.

    Abdel Ati menyampaikan pada tahapan awal rekonstruksi Gaza, perumahan sementara akan diubah menjadi perumahan permanen.

    “Pada tahap selanjutnya, kita akan pergi ke Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa untuk menerapkan rencana pembangunan kembali Gaza dengan menerima dukungan material dan politik.”

    “Rencana pembangunan kembali Gaza termasuk mengatasi semua tantangan, termasuk menyingkirkan puing-puing, bom, dan rudal.”

    Abdel Ati mengatakan negara-negara Arab menerima rencana Mesir untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana Mesir itu didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Dana Pembangunan PBB (UNDP).

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (Khaberni)

    400.000 apartemen akan dibangun di Gaza

    Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi tanah Palestina itu.

    Menurut rencana itu, Gaza akan dibangun kembali tanpa harus memindahkan warga Palestina di sana. Pembangunan akan berlangsung lima tahun.

    The New Arab melaporkan terdapat sejumlah tahap pembangunan. Tahap awal akan berlangsung selama enam bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara.

    Pada tahap ini akan ada pembersihan sekitar 50 juta ton puing-puing bangunan di Gaza. Mesir menyebut biaya tahap awal mencapai $3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

    Tahap kedua akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahap ini akan ada pembangunan sekitar 200.000 apartemen. Biaya tahap kedua mencapai $20 miliar atau sekitar Rp326,7 triliun.

    Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

    Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

    Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga tahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

    Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

    Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di antara puing-puing dan bom yang gagal meledak.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    (*)

  • Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina – Halaman all

    Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina – Halaman all

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:49 WIB

    X/Twitter

    SEKJEN PBB- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”. 

    Sekjen PBB: Tidak ada Masa Depan bagi Gaza Kecuali Sebagai Bagian dari Negara Palestina

    TRIBUNNEWS.COM- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kemarin bahwa Gaza tidak memiliki masa depan “kecuali sebagai bagian dari negara Palestina,”.

    Dia menekankan bahwa pemulihan dari dampak perang di wilayah tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa mengakhiri pendudukan Israel dan menegakkan hukum internasional, Anadolu melaporkan.

    Guterres menyampaikan pernyataan ini selama pertemuan puncak darurat Arab di Kairo, yang difokuskan pada perkembangan masalah Palestina, khususnya di Gaza.

    “Tidak ada masa depan yang berkelanjutan bagi Gaza yang bukan bagian dari Negara Palestina yang layak,” kata Guterres.

    Ia menekankan bahwa pemulihan dari dampak perang di Gaza tidak mungkin dilakukan tanpa mengakhiri pendudukan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.

    Pejabat PBB itu menggarisbawahi perlunya “kerangka politik yang jelas” untuk memandu pemulihan, rekonstruksi, dan stabilitas Gaza, asalkan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional.

    Ia menyerukan de-eskalasi segera, dan menekankan bahwa pengiriman bantuan ke Gaza adalah hak asasi manusia yang “tidak dapat dinegosiasikan” dan harus dicapai oleh semua pihak.

    Guterres juga menggambarkan pertemuan puncak itu sebagai tanda penting tanggung jawab kolektif dunia untuk mendukung upaya yang bertujuan mengakhiri perang, meringankan penderitaan kemanusiaan, dan memastikan perdamaian abadi.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia – Halaman all

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia – Halaman all

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan bahwa umat manusia akan mengingat lama apa yang telah terjadi di Gaza.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:46 WIB

    tangkap layar Al Arabiya/Reuters

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang. 

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan bahwa umat manusia akan mengingat lama apa yang telah terjadi di Gaza, karena ini merupakan kehilangan bagi seluruh umat manusia.

    Berbicara pada pertemuan puncak Arab luar biasa kemarin, yang diselenggarakan untuk membahas perkembangan masalah Palestina, ia mengatakan serangan terhadap Gaza telah meninggalkan noda dalam sejarah manusia, yang ditandai oleh kebencian, ketidakmanusiaan dan tidak adanya keadilan.

    “Anak-anak dan perempuan di Gaza, yang telah kehilangan keluarga mereka dan melihat puluhan ribu orang terbunuh atau menjadi yatim piatu, memandang dengan mata penuh harap akan pemulihan perdamaian yang adil dan abadi,” tambahnya.

    KTT tersebut diselenggarakan atas permintaan Palestina untuk mengoordinasikan posisi dan menyatukan perspektif dalam menanggapi tantangan serius yang dihadapi perjuangan Palestina. 

    Pembahasannya meliputi konsensus Arab mengenai rencana rekonstruksi Gaza tanpa menggusur penduduknya dan memastikan gencatan senjata.

    Pertemuan tersebut juga membahas peran Palestina dalam memerintah Gaza, menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki, dan berupaya mewujudkan solusi dua negara — yang mengarah pada diakhirinya pendudukan dan pembentukan negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

    Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza – Halaman all

    Anggota Parlemen Mesir Kutuk Netanyahu atas Kejahatan Perang karena Menghalangi Bantuan untuk Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Anggota parlemen Mesir mengecam keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang mencolok. 

    Para anggota parlemen menekankan bahwa Israel menggunakan kebijakan hukuman kolektif dan kelaparan sebagai senjata untuk menundukkan warga Palestina dan memaksa mereka menerima kondisi yang tidak adil.

    Anggota Parlemen Elaria Harris, anggota Komite Hubungan Luar Negeri di parlemen, mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut mencerminkan kebijakan “menindas” negara pendudukan tersebut. 

    Mesir tengah berupaya keras untuk menyelamatkan perjanjian gencatan senjata, tegasnya, meskipun Israel terus berupaya menggagalkan segala upaya untuk menenangkan situasi. 

    “Kairo,” jelas anggota parlemen tersebut, “bertindak di setiap tingkatan untuk mencegah memburuknya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, terutama mengingat pengepungan yang mencekik yang diberlakukan oleh pendudukan, yang mengancam nyawa jutaan orang tak berdosa.”

    Anggota parlemen itu memperingatkan bahwa langkah Israel hanya akan menyebabkan lebih banyak ketegangan di kawasan itu. 

    “Ini membutuhkan posisi internasional yang kuat yang memaksa negara pendudukan untuk menghormati kewajibannya dan menghentikan pelanggarannya terhadap Palestina,” tambahnya.

    Seorang anggota Komite Kesehatan Senat Mesir, Mohamed El-Badry MP, mencatat bahwa “keputusan sewenang-wenang” Netanyahu memperburuk bencana kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Gaza yang menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, dan layanan dasar yang parah. 

    “Ini memperlihatkan wajah sebenarnya dari negara pendudukan,” katanya, “yang berusaha memaksakan realitas baru dengan kekerasan di tengah kolusi dan kebungkaman internasional yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan.”

    Mesir, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi, kata El-Badry, tengah berusaha keras untuk mencegah eskalasi krisis. 

    “Kairo tidak akan mengizinkan pengesahan rencana apa pun yang menargetkan pemindahan warga Palestina atau memaksakan solusi yang merusak hak-hak sah mereka,” tegasnya. 

    “Kairo akan terus melindungi keamanan nasional Mesir dan Arab serta mendukung perjuangan Palestina.”

    El-Badry meminta PBB dan masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan mengambil sikap tegas untuk memaksa Israel membuka perlintasan perbatasan dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan. 

    Kegagalan untuk melakukannya, ia memperingatkan, dapat mengancam stabilitas seluruh kawasan.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Komisi Amal Inggris Diminta Bertindak Terhadap Penggalangan Dana untuk Anggota Pasukan Israel IDF – Halaman all

    Komisi Amal Inggris Diminta Bertindak Terhadap Penggalangan Dana untuk Anggota Pasukan Israel IDF – Halaman all

    Komisi Amal Inggris Diminta Bertindak Terhadap Penggalangan Dana Perwalian Zionis untuk IDF

    TRIBUNNEWS.COM- Investigasi oleh Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) telah mengidentifikasi bahwa lembaga amal yang terdaftar di Inggris, Mizrachi (UK) Israel Support Trust, telah “mengumpulkan dana” untuk anggota aktif Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan telah “mempromosikan ujaran kebencian” melalui acara-acaranya. 

    ICJP telah mengirimkan pengaduan kepada Komisi Amal, mendesak regulator untuk bertindak atas potensi pelanggaran Undang-Undang Amal Inggris.

    Investigasi tersebut menemukan bahwa Mizrachi UK telah memfasilitasi penggalangan dana bagi personel militer Israel yang aktif di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. 

    Dalam materi penggalangan dana bermerek Mizrachi UK, lembaga amal tersebut menginstruksikan para pendukungnya untuk menyumbang kepada para prajurit yang beroperasi di Gaza.

    “Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Amal 2011, khususnya larangan Pasal 3 tentang ‘memberikan bantuan atau perlengkapan militer kepada pasukan bersenjata asing’, dan tampaknya bertentangan dengan tujuan amal yang dinyatakan oleh Mizrachi UK,” jelas ICJP dalam siaran pers kemarin.

    “Kami terus menemukan badan amal terdaftar di Inggris yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kerangka peraturan Inggris, dan yang mungkin melanggar hukum internasional,” kata Petugas Hukum ICJP, Mira Naseer.

    Lebih jauh, penyelidikan menemukan bahwa acara dan rangkaian ceramah Mizrachi UK secara teratur menghadirkan aktivis sayap kanan Israel yang tampaknya terlibat dalam promosi ujaran kebencian. 

    Pembicara yang dihadirkan oleh Mizrachi UK diketahui telah menyatakan, terkait Gaza, “Kami berperang melawan setan, binatang yang kejam, bukan manusia. Tidak ada alasan pendudukan atau hak asasi manusia yang mendukung mereka,” dan “Kami harus menenggelamkan mereka seperti kami menenggelamkan Firaun dan rakyatnya di Mesir.”

    “Menyampaikan retorika yang tidak manusiawi dan penuh kekerasan seperti itu sama sekali bertentangan dengan peran lembaga amal di Inggris Raya,” tegas ICJP. 

    “Komunikasi Mizrachi UK sendiri juga ditemukan mengandung materi yang mungkin memicu kebencian rasial dan/atau mengobarkan ketegangan masyarakat, yang mungkin melanggar Undang-Undang Lembaga Amal Inggris Raya dan tugas-tugas Undang-Undang Kesetaraan.”

    Sebagai contoh, Pusat mencatat bahwa, terkait protes global terhadap genosida Israel, Mizrachi UK mengedarkan buletin pada November 2024 yang mengatakan, “Dunia dipenuhi dengan Hamas”.

    “Membiarkan lembaga amal di Inggris mengumpulkan dana untuk tujuan yang melanggar hukum dan menyebarkan retorika yang memecah belah merusak kepercayaan publik terhadap sektor amal,” imbuh Naseer. 

    “Komisi Amal harus menyelidiki dan mengambil tindakan serius terhadap pelanggaran apa pun: teguran tidak akan cukup.”

    ICJP telah menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan, amal, dan kegiatan publik Mizrachi UK, dengan mengambil tindakan yang tepat sebagai tanggapan terhadap setiap pelanggaran Hukum Amal Inggris.

    “Pada bulan Januari, sebuah Lembaga Amal Inggris yang diketahui telah menggalang dana untuk militer Israel diberi peringatan resmi oleh Komisi,” imbuh Pusat. 

    “Kami terus mendesak penyelidikan dan tindakan proaktif oleh Komisi Lembaga Amal, dengan menggunakan semua kewenangan regulasi yang tersedia.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi – Halaman all

    Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi – Halaman all

    Eyal Zamir, Kepala Militer Israel yang Baru Mengambil Alih Komando dari Jenderal Herzi Halevi

    TRIBUNNEWS.COM- Israel  melantik komandan baru militernya sementara kebuntuan atas gencatan senjata yang rapuh di Gaza meningkatkan risiko dimulainya kembali pertempuran karena Israel menolak untuk memasuki perundingan pada fase kedua gencatan senjata, Reuters melaporkan.

    Eyal Zamir, yang pensiun setelah 28 tahun berpangkat mayor jenderal, dipromosikan menjadi letnan jenderal, sebelum secara resmi mengambil alih komando dari Jenderal Herzi Halevi, yang mengundurkan diri karena bencana keamanan pada 7 Oktober 2023.

    “Misi yang diberikan kepada saya jelas, yaitu memimpin IDF menuju kemenangan,” ujarnya.

    Pertempuran di Gaza telah dihentikan sejak Januari di bawah gencatan senjata yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir dan didukung oleh Amerika Serikat yang telah memungkinkan pertukaran 33 tawanan Israel dan lima warga Thailand dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina.

    Namun menteri dan pejabat Israel telah memperingatkan bahwa pasukan mereka dapat melanjutkan pertempuran jika tidak ada kesepakatan untuk membawa kembali 59 tawanan yang masih ada.

    Pasukan pendudukan Israel telah menarik diri dari beberapa posisi mereka di Gaza, tetapi perundingan yang dimaksudkan untuk menyetujui pembebasan tawanan dan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel sebelum perang berakhir belum dimulai. 

    Kelompok oposisi di Israel telah memperingatkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha untuk memastikan karier politiknya dengan tidak mengadakan perundingan mengenai tahap kedua kesepakatan tersebut, untuk menenangkan anggota garis keras dari koalisi yang berkuasa.

    Israel telah meminta perpanjangan gencatan senjata hingga setelah hari raya Paskah Yahudi pada bulan April untuk memungkinkan pembebasan tawanan yang tersisa, sementara Hamas bersikeras untuk melanjutkan perundingan mengenai penghentian perang secara permanen sebelum menyetujui pembebasan lebih lanjut.

    Pengangkatan Zamir terjadi saat serangkaian penyelidikan resmi dimulai untuk memeriksa kegagalan yang memungkinkan faksi perlawanan Palestina menyusup ke kota-kota Israel di sekitar wilayah Gaza.

    Halevi memimpin militer selama kampanye Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu, menyebabkan sebagian besar penduduk kehilangan tempat tinggal, mencari perlindungan di tenda-tenda atau bangunan-bangunan yang hancur dibom.

    Komandan baru itu juga harus menanggapi tuduhan dari badan-badan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pasukan Israel melakukan kejahatan perang selama kampanye di Gaza.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Palestina Kecam Tindakan Israel yang Memecah Belah Tepi Barat dengan Membangun Pos Pemeriksaan – Halaman all

    Palestina Kecam Tindakan Israel yang Memecah Belah Tepi Barat dengan Membangun Pos Pemeriksaan – Halaman all

    Kementerian Luar Negeri Palestina kemarin mengutuk dengan sekeras-kerasnya pembatasan Israel terhadap pergerakan Palestina di Tepi Barat yang diduduki

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:22 WIB

    Tangkapan Layar YouTube Al Jazeera English

    TEPI BARAT – Tangkapan Layar YouTube Al Jazeera English pada Senin (10/2/2025) yang menunjukkan militer Israel memperluas serangannya di Tepi Barat yang diduduki hingga menewaskan dua wanita, salah satunya sedang hamil delapan bulan pada Minggu (9/2/2025). 

    Palestina Kecam Tindakan Israel yang Memecah Belah Tepi Barat dengan Membangun Pos Pemeriksaan

    TRIBUNNEWS.COM- Kementerian Luar Negeri Palestina kemarin mengutuk dengan sekeras-kerasnya pembatasan Israel terhadap pergerakan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

    Menteri tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tentara pendudukan Israel telah mendirikan hampir 900 pos pemeriksaan dan gerbang besi di seluruh Tepi Barat yang diduduki, bukan untuk menjaga keamanan tetapi untuk menindas warga Palestina.

    Seraya menambahkan bahwa pos pemeriksaan tersebut berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari warga Palestina dengan membatasi pergerakan mereka di dalam kota, desa dan kamp pengungsi.

    Dan mengubah Tepi Barat menjadi penjara besar dengan ratusan daerah terisolasi.

    Kementerian tersebut menggambarkan pos pemeriksaan militer Israel sebagai salah satu bentuk hukuman kolektif paling buruk yang dijatuhkan kepada warga dan keluarga Palestina.

    Khususnya selama bulan suci Ramadan, dan menjelaskan bahwa tentara pendudukan Israel memaksa warga Palestina untuk berbuka puasa di pos pemeriksaan tersebut, dalam adegan yang mengingatkan kita pada rezim apartheid terburuk dalam sejarah.

    Ia menyatakan keterkejutannya atas diamnya masyarakat internasional dalam menghadapi kejahatan genosida, pengusiran, dan aneksasi yang dilakukan Israel.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Mesir Ingin Bangun 400.000 Apartemen di Gaza, Eropa Minta Syarat Hamas Dilucuti Kekuasaannya – Halaman all

    Mesir Ingin Bangun 400.000 Apartemen di Gaza, Eropa Minta Syarat Hamas Dilucuti Kekuasaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir mengusulkan pembangunan ratusan ribu apartemen di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana rekonstruksi tanah Palestina itu.

    Rencana Mesir disambut baik oleh negara-negara Arab saat konferensi Arab di Kairo, Mesir, beberapa hari lalu.

    Menurut rencana itu, Gaza akan dibangun kembali tanpa harus memindahkan warga Palestina di sana. Pembangunan akan berlangsung lima tahun.

    The New Arab melaporkan terdapat sejumlah tahap pembangunan. Tahap awal akan berlangsung selama enam bulan dan warga Gaza akan diberi tempat tinggal sementara.

    Pada tahap ini akan ada pembersihan sekitar 50 juta ton puing-puing bangunan di Gaza. Mesir menyebut biaya tahap awal mencapai $3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

    Tahap kedua akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahap ini akan ada pembangunan sekitar 200.000 apartemen. Biaya tahap kedua mencapai $20 miliar atau sekitar Rp326,7 triliun.

    Tahap ketiga atau terakhir akan memakan waktu 2,5 tahun dan memerlukan biaya $30 miliar atau Rp490 triliun. Pada tahap ini akan ada pembangunan apartemen tambahan sebanyak 200.000 unit.

    Disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 ribu rumah di Gaza yang tidak hancur total oleh serangan Israel selama 1,5 tahun.

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Sebanyak 400.000 apartemen yang akan dibangun itu bisa menangani pertambahan penduduk Gaza hingga rahun 2030. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdellatty mengatakan jumlah penduduk Gaza akan mencapai 3 juta jiwa.

    Sayangnya, rencana Mesir itu tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun Israel.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengungkapkan rencana pembangunan kembali Gaza. Rencana itu kontroversial dan mendapat kecaman lantaran harus memindahkan paksa warga Palestina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan Trump sudah menolak rencana Mesir.

    Trump meyakini rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan saat ini di Gaza. Dia mengatakan Gaza kini tak bisa dihuni. Warga Palestina tak bisa hidup secara manusiawi di anatra puing-puing dan bom yang gagal meledak.

    Menurut Mesir, Otoritas Palestina (PA) akan mengawasi pembangunan kembali Gaza melalui Komite Pemerintahan Gaza selama enam bulan pertama. Komite itu akan berisi teknokrat dan anggota nonpartisan.

    Sementara itu, Middle East Eye melaporkan Mesir itu juga ditujukan untuk memudahkan kembalinya PA ke Gaza.

    Nantinya Mesir dan Yordania akan melatih aparat kepolisian Palestina untuk menyiapkan pembangunan kembali Gaza.

    Bisa jadi nantinya akan ada negara lain yang ikut serta untuk memberikan bantuan politik dan keuangan.

    Negara Eropa: Hamas tak boleh berkuasa

    Sejumlah negara Eropa turut membahas rencana pembangunan kembali Gaza saat rapat Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, (5/3/2025).

    Negara-negara itu menegaskan Hamas tak boleh punya peran lagi di Gaza atau tak boleh berkuasa.

    Hamas hingga saat ini masih memerintah Gaza meski kelompok perlawanan Palestina itu diserang habis-habisan oleh Israel selama 1,5 tahun belakangan.

    Jay Dharmadhikari, seorang diplomat Prancis, mengatakan rencana final pembangunan kembali Gaza seharusnya tidak mengizinkan Hamas untuk terus berkuasa di Gaza.

    “Kami sudah menjelaskan bahwa rencana apa pun tak boleh menyertakan peran apa pun bagi Hamas, harus memastikan keamanan Israel, tidak boleh memindahkan warga Palestina dari Gaza,” kata Dharmadhikari yang mewakili Inggris, Denmark, Yunani, dan Slovenia.

    Dia juga mendukung bersatunya Tepi Barat dengan Gaza di bawah pemerintahan Otoritas Palestina (PA). Saat ini PA hanya berkuasa di Tepi Barat.

    Dharmadhikari menyebut negara-negara Eropa siap mendukung rencana itu.

    Di samping itu, dia mendesak Israel agar segela mengizinkan kembali aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam jumlah besar.

    Hari Minggu lalu Israel sudah mengumumkan penghentian aliran bantuan. Kata Israel, bantuan baru bisa mengalir lagi jika Hamas menerima syarat-syarat perpanjangan gencatan tahap pertama.

    (*)

  • SBY di GRIPS Tokyo: ‘Kepercayaan Kunci Stabilitas Global’ – Halaman all

    SBY di GRIPS Tokyo: ‘Kepercayaan Kunci Stabilitas Global’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya kepercayaan dalam hubungan internasional saat menyampaikan kuliah umum di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang, Kamis (7/3/2025).

    Dalam kuliah bertajuk “The Importance of Trustworthiness: Indonesia, ASEAN, and Japan”, SBY menguraikan dinamika global serta peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

    “Dunia saat ini semakin kompleks, tidak pasti, dan berbahaya. Keseimbangan strategis global sedang bergeser,” ujar SBY.

    Ia menyoroti perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan terbaru, yang menurutnya berdampak pada stabilitas global dan hubungan internasional.

    Peran ASEAN Hadapi Tantangan Geopolitik

    SBY juga membahas peran ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik.

    Berbeda dengan Eropa, ASEAN tidak pernah bergantung pada kekuatan eksternal untuk menjaga stabilitasnya.

    “Kami selalu mencari peluang dalam setiap perubahan,” katanya.

    Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan bahwa survei terbaru menunjukkan ASEAN kini lebih memandang Jepang, China, dan Uni Eropa sebagai mitra utama, bukan Amerika Serikat.

    SBY turut menyinggung peran Jepang sebagai mitra strategis ASEAN yang paling dipercaya.

    “Jepang memiliki empat keunggulan utama di mata negara-negara ASEAN: kepercayaan yang tinggi, rekam jejak kerja sama yang baik, tidak memiliki agenda tersembunyi, serta konsisten dalam mendukung sentralitas ASEAN,” paparnya.

    Terkait keanggotaan Indonesia dalam BRICS, SBY menegaskan bahwa hal ini bukan tanda perubahan kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Keanggotaan Indonesia di BRICS tidak berarti kami bergeser dari kebijakan bebas aktif. Sebaliknya, ini adalah langkah untuk memperkuat kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional,” jelasnya.

    Mengakhiri kuliahnya, SBY menekankan bahwa kerja sama dan kepercayaan antarnegara adalah kunci dalam menjaga stabilitas global.

    “Indonesia akan terus berjuang untuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan penuh kerja sama. Dalam upaya ini, kami mengharapkan Jepang bisa menjadi mitra utama,” tutupnya.

    Kuliah umum ini dihadiri oleh ratusan akademisi, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dari berbagai negara yang antusias terhadap wawasan yang disampaikan SBY terkait tantangan dan peluang di dunia saat ini.

    National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) adalah lembaga pendidikan tinggi berbasis riset di Tokyo yang berfokus pada kebijakan publik.

    GRIPS menawarkan program pascasarjana di berbagai bidang yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan global.

    Dengan lebih dari 350 mahasiswa dari berbagai latar belakang profesional—termasuk pemerintahan, media, organisasi internasional, dan bisnis—GRIPS menjadi pusat pembelajaran dengan lingkungan internasional yang dinamis. Dua pertiga mahasiswa GRIPS berasal dari luar Jepang, menciptakan jejaring global yang kuat.

    Sejak berdiri, GRIPS telah melahirkan lebih dari 6.000 alumni dari 120 negara, yang berkontribusi pada pembangunan dan kemakmuran dunia melalui pengetahuan serta pengalaman yang mereka peroleh selama studi.