Category: Tribunnews.com Internasional

  • Pasukan Suriah dan Milisi Pro-Assad Bentrok di Latakia: 52 Alawi Dieksekusi, Lebih 70 Orang Tewas – Halaman all

    Pasukan Suriah dan Milisi Pro-Assad Bentrok di Latakia: 52 Alawi Dieksekusi, Lebih 70 Orang Tewas – Halaman all

    Pasukan Suriah dan Milisi Pro-Assad Bentrok di Latakia: 52 Alawi Dieksekusi, Lebih 70 Orang Tewas

    TRIBUNNEWS.COM – Observatorium Pemantau perang Suriah, Jumat (7/3/2025), mengatakan kalau pasukan keamanan Suriah “mengeksekusi” 52 anggota minoritas Alawite Syiah (kaum Alawi) di provinsi Latakia, Suriah.

    Eksekusi ini menyusul bentrokan di Latakia antara pasukan Suriah rezim baru pimpinan Ahmed Al-Sharaa dengan milisi bersenjata yang setia kepada presiden terguling Suriah, Bashar al-Assad.

    “Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berkantor pusat di Inggris mengatakan “pasukan keamanan mengeksekusi 52 pria Alawite di kota Al-Shir dan Al-Mukhtariya di pedesaan Latakia” berdasarkan video yang diverifikasinya, serta kesaksian yang diterimanya dari kerabat korban,” tulis laporan Al Arabiya, Jumat.

    Bentrokan itu, kata Observatorium Suriah, menewaskan lebih dari 70 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Suriah, pekan ini. 

    “Lebih dari 70 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dan ditangkap dalam bentrokan berdarah dan penyergapan di pantai Suriah antara anggota Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri dan militan dari tentara rezim yang sudah terguling,” kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah unggahan di X.

    Sebelumnya disebutkan kalau bentrokan bersenjata pada Kamis antara pasukan pemerintah dan loyalis al-Assad telah menewaskan 48 orang di kota pesisir Jableh dan desa-desa di sekitarnya.

    Laporan mengatakan kalau itu adalah “serangan paling kejam terhadap pemerintahan baru Suriah sejak al-Assad digulingkan” pada bulan Desember.

    Jumlah korban secara keseluruhan selama kerusuhan minggu ini belum diketahui.

    Pejuang pro-al-Assad menewaskan 16 personel keamanan sementara 28 pejuang yang berpihak pada presiden terguling dan empat warga sipil juga tewas, kata Observatorium pada Kamis.

    TERAPKAN JAM MALAM – Pasukan rezim baru pemerintahan Suriah saat menangani kerusuhan yang terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi basis pendukung Presiden terguling, Bashar Al-Assad, Kamis (6/3/2025). Pasukan Suriah dlaporan menerapkan jam malam di sejumlah wilayah pesisir negara tersebut.

    Serangan Terencana dari Benteng Assad

    Pertempuran sebelumnya terjadi di provinsi pesisir Mediterania Latakia, jantung minoritas Alawite al-Assad yang dianggap sebagai benteng pendukung selama pemerintahannya.

    Mustafa Kneifati, seorang pejabat keamanan di Latakia, mengatakan, dalam “serangan yang direncanakan dengan matang dan terencana, beberapa kelompok sisa milisi al-Assad menyerang posisi dan pos pemeriksaan kami,” yang menargetkan patroli di wilayah Jableh.

    Serangan tersebut mengakibatkan “banyaknya korban jiwa dan luka-luka di antara pasukan kami,” imbuhnya tanpa menyebutkan jumlah korban.

    Kneifati mengatakan pasukan keamanan Suriah akan “berusaha untuk menghilangkan kehadiran mereka.”

    “Kami akan memulihkan stabilitas di kawasan ini dan melindungi properti milik rakyat kami,” katanya.

    Observatorium mengatakan sebagian besar personel keamanan yang tewas berasal dari bekas benteng oposisi Suriah di Idlib di barat laut.

    Si Harimau, Prajurit Kesayangan Assad Ditangkap

    Selama operasi tersebut, pasukan keamanan Suriah menangkap dan menahan mantan kepala intelijen angkatan udara, salah satu badan keamanan keluarga al-Assad yang paling dipercaya, kantor berita negara SANA melaporkan.

    “Pasukan kami di kota Jableh berhasil menangkap penjahat Jenderal Ibrahim Huweija,” kata SANA.

    “Dia dituduh melakukan ratusan pembunuhan selama era penjahat Hafez al-Assad,” ayah dan pendahulu Bashar al-Assad.

    Huweija, yang mengepalai intelijen angkatan udara dari tahun 1987 hingga 2002, telah lama menjadi tersangka dalam pembunuhan pemimpin Druze Lebanon Kamal Bek Jumblatt tahun 1977.

    Direktur keamanan provinsi mengatakan pasukan keamanan bentrok dengan orang-orang bersenjata yang setia kepada komandan pasukan khusus era al-Assad di desa lain di Latakia, setelah pihak berwenang dilaporkan melancarkan serangan helikopter.

    “Kelompok bersenjata yang bentrok dengan pasukan keamanan kami di pedesaan Latakia berafiliasi dengan penjahat perang Suhail al-Hassan,” kata direktur keamanan tersebut kepada SANA.

    Dijuluki “Si Harimau,” al-Hassan memimpin pasukan khusus negara itu dan sering digambarkan sebagai “prajurit kesayangan” al-Assad.

    Ia bertanggung jawab atas kemajuan militer utama yang dicapai oleh pemerintahan al-Assad pada tahun 2015.

    Operasi Keamanan di Jableh

    Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia sebelumnya melaporkan “serangan yang dilancarkan oleh helikopter Suriah terhadap orang-orang bersenjata di desa Beit Ana dan hutan-hutan di sekitarnya, bertepatan dengan serangan artileri terhadap desa tetangga.”

    SANA melaporkan bahwa milisi pro-al-Assad telah menembaki “anggota dan peralatan kementerian pertahanan” di dekat desa tersebut, menewaskan satu anggota pasukan keamanan dan melukai dua lainnya.

    Sumber kementerian pertahanan kemudian mengatakan kepada SANA bahwa bala bantuan militer besar sedang dikerahkan ke daerah Jableh.

    Para pemimpin Alawite menyerukan dalam sebuah pernyataan di Facebook untuk “unjuk rasa damai” sebagai tanggapan atas serangan helikopter, yang mereka katakan telah menargetkan “rumah-rumah warga sipil.”

    Pasukan keamanan memberlakukan jam malam di wilayah yang dihuni penduduk Alawi, termasuk Latakia, kota pelabuhan Tartus, dan kota ketiga Homs, SANA melaporkan.

    Di kota-kota lain di seluruh negeri, massa berkumpul “untuk mendukung pasukan keamanan,” tambahnya.

    Ketegangan meletus setelah penduduk Beit Ana, tempat kelahiran Suhail al-Hassan, mencegah pasukan keamanan menangkap seseorang yang dicari karena memperdagangkan senjata, kata Observatorium.

    Pasukan keamanan kemudian melancarkan operasi di daerah tersebut, yang mengakibatkan bentrokan dengan orang-orang bersenjata, tambahnya.

    Pembunuhan sedikitnya empat warga sipil selama operasi keamanan di Latakia juga memicu ketegangan, kata pemantau pada hari Rabu.

    Pasukan keamanan melancarkan operasi di wilayah Daatour di kota itu pada hari Selasa setelah penyergapan oleh “anggota sisa-sisa milisi al-Assad” menewaskan dua personel keamanan, media pemerintah melaporkan.

    Milisi Pemberontak yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham melancarkan serangan kilat yang menggulingkan al-Assad pada tanggal 8 Desember.

    Setelah menggulingkan Assad, para milisi itu kini direkrut menjadi pasukan keamanan Suriah di bawah rezim baru.

    Pasukan keamanan baru negara itu sejak itu telah melancarkan kampanye ekstensif untuk berusaha mengusir loyalis al-Assad dari bekas bentengnya.

    Warga dan organisasi telah melaporkan pelanggaran selama kampanye tersebut, termasuk penyitaan rumah, eksekusi lapangan, dan penculikan.

    Pemerintah baru Suriah menggambarkan pelanggaran tersebut sebagai “insiden terisolasi” dan berjanji akan mengejar mereka yang bertanggung jawab.

    Militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah. (PressTV)

    Terapkan Jam Malam

    Pemerintah setempat di kota Tartus, Suriah, mengumumkan jam malam di seluruh kota mulai Kamis malam hingga pemberitahuan lebih lanjut, menyusul kerusuhan baru-baru ini di beberapa wilayah pesisir, yang mencakup insiden kerusuhan dan kekerasan.

    Tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan keselamatan penduduk dan warga negara – kata pernyataan pihak berwenang.

    Jam malam akan berlaku mulai pukul 10 malam hingga pukul 10 pagi.

    Pengecualian terhadap jam malam mencakup situasi darurat, seperti mengangkut pasien atau menangani kebutuhan kemanusiaan, serta pekerja penting di sektor keamanan, medis, dan layanan publik.

    Pihak berwenang mengeluarkan pedoman berikut:

    Pergerakan di jalan dan tempat umum dilarang selama jam malam
    Warga diimbau untuk mematuhi instruksi resmi
    Pelanggaran jam malam apa pun akan berujung pada pertanggungjawaban hukum

     

    (oln/rntv/alarby/*)

  • Hamas Desak Trump Bertemu Tahanan Palestina yang Dibebaskan, Minta Hormati Seperti ke Sandera Israel – Halaman all

    Hamas Desak Trump Bertemu Tahanan Palestina yang Dibebaskan, Minta Hormati Seperti ke Sandera Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bertemu dengan tahanan Palestina yang dibebaskan selama gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza.

    Desakan ini menyusul pertemuan Donald Trump dengan sandera Israel yang dibebaskan sebelumnya.

    Hamas mengatakan, lebih dari 9.500 tahanan Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel.

    “Sama seperti dia berbicara tentang penderitaan yang tak tertahankan dari sandera Israel, Presiden AS harus menunjukkan tingkat rasa hormat yang sama kepada tahanan politik Palestina yang dibebaskan dan mengalokasikan waktu untuk bertemu dan mendengarkan cerita mereka,” kata pemimpin senior Hamas, Basem Naim, dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Trump, sebagaimana dilansir Arab News.

    Pada Kamis (6/3/2025), Trump bertemu di Ruang Oval dengan delapan mantan sandera Israel yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

    Tahap pertama perjanjian tersebut menghasilkan pembebasan 33 sandera, termasuk delapan yang telah meninggal, dengan imbalan sekitar 1.800 tahanan Palestina.

    Pada akhir November 2023, 105 sandera telah dibebaskan selama gencatan senjata selama satu minggu dengan imbalan 240 tahanan Palestina.

    Dari 251 orang yang diculik selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, 58 orang masih ditahan di Gaza, 34 di antaranya telah dinyatakan meninggal oleh militer Israel.

    Trump Umumkan Rencana Perjalanan ke Arab Saudi

    Sementara itu, Donald Trump mengatakan pada hari Kamis bahwa ia berencana untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi dalam satu setengah bulan ke depan.

    “Saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dan mereka sangat baik.”

    “Namun, mereka akan menghabiskan banyak uang (untuk) perusahaan-perusahaan Amerika untuk membeli peralatan militer dan hal-hal lainnya,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, dikutip dari Al Arabiya.

    Tidak jelas apakah Arab Saudi akan menjadi kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri, tetapi Trump telah mengisyaratkan bahwa itu bisa saja terjadi.

    Trump juga mengatakan bahwa ia berharap dapat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi pada suatu saat nanti.

    Namun, Trump tidak mengatakan apakah ia akan melakukannya selama perjalanan mendatang tersebut.

    Setelah dilantik, panggilan pertama Trump dengan pemimpin asing adalah dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

    Selama panggilan itu, MBS memberi tahu Trump bahwa Arab Saudi bersedia berinvestasi $600 miliar di Amerika Serikat selama empat tahun ke depan.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dilansir Al Jazeera, sudah enam hari sejak semua pasokan bantuan diblokir untuk memasuki Gaza yang dilanda perang oleh tentara Israel, dan pejabat bantuan mengatakan ratusan juta dolar yang dialokasikan untuk wilayah Palestina telah dihentikan oleh pemerintah AS.

    Dengan gencatan senjata Gaza yang kacau, juru bicara militer Hamas mengatakan “perlawanan tetap pada tingkat kesiapan tertinggi untuk semua kemungkinan”.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan rencana yang diajukan oleh Mesir dan para pemimpin Arab  untuk pengelolaan Jalur Gaza pascaperang tidak dianggap “memadai” oleh pemerintahan Trump.

    Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi seorang pejabat senior AS mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas baru-baru ini tentang tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

    Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, mengatakan pesan AS kepada Hamas adalah bahwa Washington ingin memulangkan semua orang yang diculik.

    JALUR GAZA – Foto yang diambil dari kantor berita Wafa tanggal 7 Maret 2025 memperlihatkan situasi di Beit Lahia, Gaza. Israel merampungkan persiapan untuk memindahkan warga Gaza. (Wafa)

    Seorang juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, mengatakan setiap eskalasi militer Israel terhadap warga Palestina kemungkinan akan menyebabkan terbunuhnya sejumlah tawanan.

    Pihak berwenang Israel mengatakan “sejumlah kecil jamaah Muslim” akan diizinkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada hari Jumat selama bulan suci Ramadan.

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengatasi anti-Semitisme dan berjanji akan mendeportasi sejumlah pengunjuk rasa pro-Palestina.

    Axios melaporkan AS akan menggunakan AI untuk mencabut visa mahasiswa yang dianggap sebagai pendukung Hamas.

    Kementerian Kesehatan Gaza telah mengonfirmasi 48.440 kematian warga Palestina dalam perang Israel di Gaza,  sementara 111.845 orang terluka.

    Kantor Media Pemerintah memperbarui  jumlah korban tewas  menjadi sebanyak 61.709, dengan mengatakan ribuan warga Palestina yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Trump Ingin AS, Rusia, dan China Lakukan Denuklirisasi, Kremlin: Eropa juga Harus Ikut – Halaman all

    Trump Ingin AS, Rusia, dan China Lakukan Denuklirisasi, Kremlin: Eropa juga Harus Ikut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengomentari pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) yang ingin memulai negosiasi denuklirisasi dengan Rusia.

    “Dialog antara Rusia dan Amerika Serikat mengenai penolakan senjata nuklir diperlukan baik dari sudut pandang kepentingan negara maupun dari sudut pandang keamanan internasional,” kata Dmitry Peskov, Jumat (7/3/2025).

    Rusia juga percaya bahwa negara-negara nuklir Eropa seperti Inggris dan Prancis juga harus berpartisipasi dalam negosiasi tersebut.

    Hal ini menjadi sorotan Rusia setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keinginannya untuk memulai diskusi tentang kemungkinan perlindungan negara Eropa lainnya dengan senjata nuklir Prancis, setelah menuduh Rusia sebagai ancaman dan ingin memperluas perang Ukraina ke seluruh Eropa.

    “Kami tetap yakin akan hal ini, terutama karena relevansi untuk mempertimbangkan persenjataan ini kini bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya, mengingat pernyataan terbaru Bapak Macron tentang niat Prancis untuk menyediakan payung nuklirnya guna memastikan keamanan negara-negara Eropa,” jelasnya.

    “Beberapa negara Eropa, seperti yang kita dengar, bergegas mendukung gagasan ini kemarin,” tambahnya.

    Menurut Peskov, tidak mungkin mengabaikan persenjataan nuklir Eropa selama dialog denuklirisasi global tanpa melibatkan mereka.

    “Oleh karena itu, ya, persenjataan nuklir Eropa tidak akan luput menjadi sorotan selama kontak semacam itu,” jelasnya, seperti diberitakan RBC Rusia.

    Trump Ingin Wujudkan Denuklirisasi Global

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan ia mendukung denuklirisasi di antara kekuatan global.

    “Akan sangat bagus jika semua orang menyingkirkan senjata nuklir mereka. Saya tahu Rusia dan kita sejauh ini memiliki paling banyak,” kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis (6/3/2025).

    “China akan memiliki jumlah yang sama dalam waktu 4-5 tahun. Akan sangat bagus jika kita semua bisa denuklirisasi karena kekuatan senjata nuklir itu gila,” lanjutnya, seperti diberitakan Newsweek.

    Ini bukan pertama kalinya Donald Trump membahas masalah ini.

    Pada bulan Februari lalu, Donald Trump mengkritik ratusan miliar dolar yang diinvestasikan untuk membangun kembali sistem pencegah nuklir AS.

    Donald Trump juga berharap untuk mendapatkan komitmen dari negara lain untuk mengurangi pengeluaran militer mereka.

    “Saya ingin mengatakan: Mari kita potong anggaran militer kita hingga setengahnya,” kata Trump kepada wartawan pada Jumat (14/2/2025).

    “Tidak ada alasan bagi kita untuk membangun senjata nuklir baru—kita sudah punya begitu banyak,” imbuhnya.

    “Anda bisa menghancurkan dunia 50 kali, 100 kali. Dan di sini kita membangun senjata nuklir baru, dan mereka membangun senjata nuklir,” ujarnya.

    Sebelumnya pada Januari lalu, Trump mengatakan ia tertarik untuk melakukan denuklirisasi.

    “Kami ingin melihat apakah kami dapat melakukan denuklirisasi dan saya pikir itu sangat mungkin,” kata Trump menanggapi pertanyaan wartawan tentang hubungan AS-China di Forum Ekonomi Dunia pada Kamis (23/1/2025).

    Sehari kemudian, Dmitry Peskov menanggapi Trump dengan mengatakan AS dan Rusia perlu berbicara tentang gagasan tersebut.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Jenderal SDF Suriah Akan Senang Hati Terima Bantuan Israel: Kami Menghargainya – Halaman all

    Jenderal SDF Suriah Akan Senang Hati Terima Bantuan Israel: Kami Menghargainya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) mengaku akan senang menerima bantuan dari Israel.

    Pemimpin SDF yang bernama Jenderal Mazloum Abdi mengatakan akan menyambut baik dukungan dari negara Zionis.

    “(Jika Israel bisa) mencegah serangan terhadap kami dan menghentikan pembunuhan terhadap rakyat kami, kami menyambut baik itu dan menghargainya,” kata Abdi saat diwawancarai Jiyar Gol, wartawan BBC, beberapa hari lalu.

    Abdi berujar Israel adalah sebuah kekuatan yang memiliki pengaruh di Amerika Serikat (AS), Barat, dan Timur Tengah.

    Menurut dia, SDF akan menerima bantuan dari siapa saja.

    “Kami menyambut baik setiap orang di dunia ini yang bisa membantu mendukung hak-hak kami dan melindungi pencapaian kami,” katanya.

    Dalam wawancara itu Jiyar Gol berkata kepada Abdi bahwa ada laporan tentang kontak antara Rojaya (wilayah Suriah yang dikuasai orang Kurdi) dan Israel.

    “Menteri Luar Negeri Israel sudah berulang kali meminta bantuan demi orang Kurdi di Suriah,” kata Jiyar Gol.

    Dikutip dari The Jerusalem Post, SDF adalah kelompok pemberontak yang dibentuk dengan bantuan AS. SDF terutama berisi orang-orang dari etnis Kurdi, tetapi ada pula orang Arab dan lainnya.

    Hingga saat ini SDF punya hubungan erat dengan Komando Pusat AS (CENTCOM).

    Pada tahun 2019 SDF berhasil mengalahkan ISIS sebagian besar wilayah Suriah setelah pertempuran sengit selama bertahun-tahun.

    Komandan CENTCOM Jenderal Michael Kurilla sempat bertemu dengan Abdi pada bulan Januari kemarin untuk membahas operasi anti-Isis dan penahanan ribuan anggota ISIS di wilayah yang dikuasai SDF.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar pernah mengklaim Israel mengadakan kontak dengan beberapa kelompok pemberontak di Suriah, termasuk komunitas Druze dan Kurdi, setelah rezim Bashar Al Assad tumbang tahun lalu.

    Di sisi lain, Turki membenci SDF dan menudingnya punya kaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap sebagai kelompok teroris.

    Akhir tahun lalu Kementerian Pertahanan dilaporkan dimintai bantuan oleh kelompok minoritas Kurdi. Kelompok Kurdi itu disebut diserang oleh kelompok yang didukung oleh Turki.

    “Kalian menguasai langit, kalian tidak ragu-ragu untuk menguasai gunung besar itu (Gunung Hermon di Suriah). Setiap orang takut kepada kalian, termasuk Al Julani (pemimpin kelompok Hayat Tahrir Al Sham yang menumbangkan rezim Assad),” kata Awak, seorang panglima SDF.

    “Turki melawan kalian, dan kami mendukung kalian. Kalian harus membantu kami, demi kepentingan kalian sendiri.”

    Dia mengklaim Turki berusaha memanfaatkan keberhasilan SDF dan menaklukkan seluruh Suriah demi membuatnya menjadi negara bawahan Turki.

    Israel Hayom melaporkan Israel menghadapi dilema karena jika Israel ikut campur dalam urusan Kurdi, hubungannya dengan Turki akan terdampak.

    Ofra Bengio, seorang pakar kajian Kurdi di Universitas Tel Aviv, menyarankan Israel untuk membantu Kurdi.

    Bengio menyebut permintaan bantuan dari Kurdi adalah kesempatan bersejarah bagi Israel.

    “Israel harus membantu minoritas Kurdi di Suriah sehingga mereka bisa menjaga otonomi mereka di Suriah timur laut,” kata dia.

    Wilayah orang-orang Kurdi yang berbatasan dengan Irak di sebelah timur menjadi pembatas dengan kelompok-kelompok pro-Iran yang beroperasi di Irak selatan.

    (*)

  • Kelompok Pro-Israel Berupaya Halangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru – Halaman all

    Kelompok Pro-Israel Berupaya Halangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru – Halaman all

    Kelompok Pro-Israel Berupaya Menghalangi Diskusi Kritis tentang Hamas di LSE dalam Peluncuran Buku Baru

    TRIBUNNEWS.COM- Dengan AS yang mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas, kampanye antikebebasan berbicara sedang berlangsung di Inggris untuk merusak peluncuran buku baru, Understanding Hamas: And Why That Matters, di sebuah universitas di Inggris.

    Dalam apa yang dilihat sebagai serangan langsung terhadap kebebasan akademis, kelompok-kelompok pro-Israel terkemuka dan publikasi media Zionis telah melakukan upaya bersama untuk membatalkan acara tersebut.

    Kampanye ini melibatkan seruan agar pemerintah campur tangan, dan protes terorganisir yang ditujukan pada apa yang dianggap sebagai intimidasi terhadap pembicara dan peserta. 

    Meskipun ada upaya ini, penerbit buku telah memberi tahu bahwa London School of Economics (LSE) tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan acara tersebut, meskipun dengan keamanan yang lebih ketat.

    Digambarkan tidak sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas, buku yang disunting bersama oleh Helena Cobban dan Rami G Khouri ini disajikan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang gerakan yang telah menjadi pemain kunci di kawasan tersebut.

    Melalui serangkaian percakapan para ahli, buku ini meneliti transisi Hamas dari aktivisme sosial dan keagamaan ke keterlibatan politik nasional, hubungan rumit antara sayap politik dan militernya, dan evolusi ideologisnya. 

    Secara khusus, buku ini menyoroti bagaimana Hamas telah menjauh dari kecenderungan anti-Yahudi sebelumnya, dan kini membingkai perlawanannya sebagai penentangan terhadap Zionisme — sebuah ideologi politik yang menganjurkan supremasi Yahudi di Palestina — alih-alih menentang Yudaisme atau orang-orang Yahudi.

    Buku ini menantang narasi dominan Barat yang sering kali menyamakan sikap politik Hamas dengan permusuhan agama terhadap orang Yahudi, dengan tujuan memberikan perspektif yang lebih jujur ​​dan bernuansa tentang motivasi dan tindakannya.

    Cobban, seorang jurnalis kawakan dan peneliti hubungan internasional, telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari perkembangan politik dan strategis di Timur Tengah. 

    Ia adalah penulis sejumlah buku, termasuk The Palestinian Liberation Organisation , dan merupakan kolumnis lama untuk Christian Science Monitor dan Al-Hayat. 

    Pada tahun 2010, ia mendirikan Just World Books dan kemudian mendirikan Just World Educational, tempat ia sekarang menjabat sebagai presiden.

    Rekan penulis Khouri, seorang komentator dan jurnalis Kristen Palestina, juga telah menghabiskan waktu puluhan tahun menganalisis politik di wilayah tersebut. 

    Keluarganya berasal dari Nazareth, dan ia telah menjadi tokoh terkemuka dalam diskusi tentang identitas dan perlawanan Palestina.

    Dalam diskusi baru-baru ini tentang buku tersebut, Cobban menjelaskan asal usul proyek tersebut, dengan menekankan bahwa wacana publik Barat seputar Hamas telah dibentuk oleh mitos, disinformasi, dan agenda politik. 

    Ia mencatat bahwa meskipun sebagian besar diskusi tentang krisis saat ini berfokus pada dimensi kemanusiaan, hanya sedikit yang bersedia terlibat dengan kelompok tersebut. 

    Penghindaran ini, menurutnya, hanya memicu kesalahpahaman dan mencegah keterlibatan serius dengan realitas di lapangan.

    Cobban menekankan bahwa salah satu hal penting yang dapat diambil dari buku tersebut adalah bahwa Hamas tidak dapat begitu saja disingkirkan atau disingkirkan. 

    Hamas bukanlah organisasi monolitik, melainkan gerakan yang kompleks dengan berbagai konstituen dan sejarah panjang adaptasi politik. 

    Ia menunjukkan bahwa Hamas telah berulang kali mengisyaratkan kesediaannya untuk berunding, tetapi hal ini sering kali diabaikan oleh para pembuat kebijakan Barat yang terus bersikeras agar kelompok tersebut dikecualikan sepenuhnya. 

    Buku tersebut juga menantang anggapan bahwa Hamas adalah anomali, dengan menyatakan bahwa Hamas merupakan cerminan sentimen Palestina yang lebih luas.

    Waktu peluncuran buku ini penting. Pemerintahan Trump, yang secara tradisional mendukung Israel tanpa syarat, kini terlibat dalam negosiasi langsung dengan Hamas terkait pembebasan tawanan. 

    Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk mengabaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dituduh lebih mengutamakan kelangsungan politiknya daripada mengamankan pembebasan para sandera.

    Penerbitan buku ini juga terjadi di tengah perdebatan baru mengenai kebijakan Barat terhadap Hamas. 

    Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah mengakui bahwa keputusan untuk memboikot Hamas setelah kemenangannya dalam pemilu 2006 adalah sebuah kesalahan , dan mengakui bahwa keterlibatan diperlukan untuk setiap resolusi konflik Israel-Palestina.

    Dorongan untuk menekan peluncuran buku tersebut telah memicu kemarahan di kalangan pendukung kebebasan berbicara, yang memperingatkan bahwa membiarkan tekanan tersebut untuk mendikte wacana akademis merupakan preseden yang berbahaya. 

    Para kritikus berpendapat bahwa pembatasan diskusi tentang Hamas — terutama pada saat AS sendiri terlibat dengan kelompok tersebut — mencerminkan standar ganda yang dirancang untuk membungkam perdebatan yang terinformasi tentang Palestina.

    Meskipun adanya intimidasi, acara tersebut akan tetap berjalan dengan panel pakar terkemuka, termasuk Catherine Charrett, dosen senior Hubungan Internasional di Universitas Westminster; Jeroen Gunning, profesor tamu di LSE Middle East Centre; Mouin Rabbani, salah satu editor Jadaliyya dan mantan analis di International Crisis Group; dan Michael Mason, direktur LSE Middle East Centre.

    Cobban menekankan bahwa buku ini bukan tentang mendukung atau menentang Hamas, tetapi tentang memastikan bahwa para pembuat kebijakan dan masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran gerakan tersebut. 

    Salah satu editor Khouri menyuarakan sentimen ini, dengan menyatakan bahwa Hamas tidak dapat diabaikan dalam diskusi yang berarti tentang masa depan kawasan tersebut.

     

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • ICJ Memilih Hakim Jepang Yuji Iwasawa Sebagai Ketuanya, Menyusul Pengunduran Diri Nawaf Salam – Halaman all

    ICJ Memilih Hakim Jepang Yuji Iwasawa Sebagai Ketuanya, Menyusul Pengunduran Diri Nawaf Salam – Halaman all

    Mahkamah Internasional (ICJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa seorang hakim Jepang telah terpilih sebagai presidennya

    Tayang: Jumat, 7 Maret 2025 16:45 WIB

    Tangkapan layar ICJ

    PILIH KETUA BARU- Ruang Pengadilan ICJ. Mahkamah Internasional (ICJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa seorang hakim Jepang telah terpilih sebagai presidennya menyusul pengunduran diri pendahulunya Nawaf Salam pada bulan Januari. Yuji Iwasawa akan menjabat hingga 5 Februari 2027, menyelesaikan masa jabatan Salam, kata ICJ. 

    ICJ Memilih Hakim Jepang Yuji Iwasawa Sebagai Ketuanya, Menyusul Pengunduran Diri Nawaf Salam

    TRIBUNNEWS.COM- Mahkamah Internasional (ICJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa seorang hakim Jepang telah terpilih sebagai presidennya menyusul pengunduran diri pendahulunya Nawaf Salam pada bulan Januari.

    Yuji Iwasawa akan menjabat hingga 5 Februari 2027, menyelesaikan masa jabatan Salam, kata ICJ.

    Salam mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai perdana menteri Lebanon oleh Presiden Joseph Aoun.

    Sebelum bergabung dengan Mahkamah, Iwasawa adalah seorang profesor hukum internasional di Universitas Tokyo dan mengepalai Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia telah menjabat sebagai hakim di ICJ sejak Juni 2018.

    Dia adalah hakim Jepang kedua yang menduduki jabatan presiden ICJ, menurut media setempat.

    Terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun, ICJ menyelesaikan sengketa hukum antara negara dan memberikan pendapat penasihat tentang pertanyaan hukum yang dirujuk oleh badan-badan PBB.

    Saat ini sedang berlangsung sidang kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel, di mana negara itu menuduh negara pendudukan tersebut melanggar konvensi genosida selama pengeboman Jalur Gaza sejak Oktober 2023. 

    Iwasawa memberikan suara bersama mayoritas dan memutuskan bahwa masuk akal jika tindakan Israel di Gaza dapat dianggap sebagai genosida.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Ukraina Keringat Dingin! Setelah AS Bekukan Bantuan, Kini Uni Eropa Ikut Batal Beri Bantuan – Halaman all

    Ukraina Keringat Dingin! Setelah AS Bekukan Bantuan, Kini Uni Eropa Ikut Batal Beri Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina gagal mendapatkan paket bantuan militer baru dari Uni Eropa.

    Setelah sebelumnya AS bekukan bantuan, kini Ukraina harus gigit jari saat Uni Eropa gagal sepakat untuk pengiriman paket bantuan militer senilai €30 miliar atau setara Rp529 triliun.

    Kegagalan Uni Eropa untuk mengirimkan paket bantuan militer untuk Ukraina ini terjadi ketika adanya pertemuan darurat Dewan Eropa di Brussels, Belgia, Kamis (6/3/2025).

    Dalam pertemuan itu, Hongaria memveto keputusan tersebut, meskipun mendapatkan dukungan luas dari 26 anggota Uni Eropa lainnya.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memblokir pernyataan para pemimpin tersebut, sehingga menunda bantuan lebih lanjut ke Kyiv.

    Dikutip dari Russia Today, kesepakatan lima poin yang diusulkan mencakup jaminan keamanan bagi Ukraina, komitmen bahwa tidak akan ada perundingan dengan Rusia tanpa Kyiv, dan janji untuk menegakkan integritas teritorial Ukraina.

    Namun, Orban menolak usulan tersebut, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan sikap Hongaria.

    “Ia berbicara tentang perlunya Ukraina diperkuat agar dapat bertempur lebih jauh. Dan Hongaria, tentu saja, tidak mendukungnya karena hal ini sepenuhnya bertentangan dengan posisi kami yang mendukung perdamaian,” kata Orban.

    Menurut pernyataan konklusif yang dipublikasikan di situs web Dewan Eropa, keputusan akhir mengenai dukungan Ukraina telah ditunda hingga pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa berikutnya, yang dijadwalkan pada tanggal 20 Maret.

    Sementara itu, Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa mengisyaratkan bahwa UE sedang mencari cara untuk melanjutkan bantuan militer ke Ukraina meskipun ada keberatan dari Hongaria.

    “Hongaria memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Ukraina; artinya, Hongaria terisolasi dalam 27 negara anggota UE – dan 26 negara anggota lebih dari satu,” kata Costa.

    Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, juga mengisyaratkan rencana alternatif, dengan mengatakan bahwa blok tersebut tengah menggodok “koalisi yang bersedia” yang akan memungkinkan negara-negara anggota untuk terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina tanpa memerlukan persetujuan bulat.

    Pertemuan darurat itu diadakan di tengah meningkatnya kekhawatiran di antara para pemimpin Uni Eropa atas dampak perubahan kebijakan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini terhadap Ukraina.

    Berbagai laporan media menunjukkan bahwa Trump telah membekukan bantuan militer baru ke Kyiv.

    Ia juga mendesak Uni Eropa untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas upaya perang Ukraina dan pertahanannya sendiri.

    Sementara keputusan mengenai bantuan Ukraina tertunda, para pemimpin Uni Eropa, termasuk Orban, menyetujui inisiatif terpisah untuk meningkatkan anggaran pertahanan Eropa hingga €800 miliar atau setara Rp14 kuadriliun.

    Rencana tersebut, yang dikenal sebagai ReArm Europe, diluncurkan awal minggu ini oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang mengatakan bahwa ia akan mengajukan proposal hukum dalam dua minggu ke depan.

    Hongaria Adakan Referendum

    Pemerintah Hongaria akan mengadakan referendum mengenai apakah Ukraina boleh bergabung dengan Uni Eropa atau tidak.

    “Saya pikir kita harus menanggapi masalah keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dengan serius,” kata Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, dikutip dari TASS.

    “Tidak mungkin membuat keputusan yang bertanggung jawab saat ini, dan saya tidak ingin keputusan ini dibuat tanpa sepengetahuan rakyat,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Orban telah berulang kali mengatakan bahwa pada titik ini, keanggotaan Ukraina di UE akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pertanian dan ekonomi Eropa secara umum.

    Selain itu, pemerintah Ukraina gagal menghormati hak-hak minoritas Hongaria di wilayahnya dan melanjutkan tindakannya yang mengancam keamanan energi Hongaria.

    Pada saat yang sama, Orban tidak mengesampingkan kemungkinan untuk akhirnya membawa Ukraina ke dalam UE, jika memenuhi semua persyaratan kandidat dan memenuhi semua prasyarat.

    (*)

  • China Tolak Usulan AS Soal Gaza, Dukung Rencana Perdamaian yang Dipimpin Arab, Begini Kata Wang Yi – Halaman all

    China Tolak Usulan AS Soal Gaza, Dukung Rencana Perdamaian yang Dipimpin Arab, Begini Kata Wang Yi – Halaman all

    Tiongkok Tolak Usulan AS Soal Gaza, Dukung Rencana Perdamaian yang Dipimpin Arab, Begini Kata Menlu Wang Yi

    TRIBUNNEWS.COM- Tiongkok tolak usulan AS soal Gaza, dukung rencana perdamaian yang dipimpin Arab.

    Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina.

    Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Gaza, Kantor Berita Xinhua melaporkan pada hari Jumat.

    “Tiongkok mendukung rencana pemulihan perdamaian di Gaza yang digagas Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina,” kata Wang, saat berbicara dalam konferensi pers selama sidang legislatif tahunan Tiongkok.

    Ia juga menekankan bahwa setiap perubahan paksa terhadap status Gaza hanya akan menciptakan “kekacauan baru.”

    Wang mendesak masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata yang langgeng, meningkatkan bantuan kemanusiaan, dan menegakkan prinsip “Palestina memerintah Palestina.”

    Ia menegaskan kembali dukungan China terhadap negara Palestina dan solusi dua negara sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah.

    “Semua faksi Palestina perlu melaksanakan Deklarasi Beijing untuk mencapai persatuan dan penguatan diri,” katanya, sambil menyerukan upaya global untuk mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel.

    Tiongkok akan “terus berjuang dengan gigih demi keadilan, perdamaian, dan pembangunan bagi rakyat Timur Tengah,” tambahnya.

     

    SUMBER: ANADOLU AJANSI

  • Mencekam, Israel Kirim 3.000 Pasukan Bersenjata ke Al Aqsa Saat Salat Jumat Pertama Ramadan – Halaman all

    Mencekam, Israel Kirim 3.000 Pasukan Bersenjata ke Al Aqsa Saat Salat Jumat Pertama Ramadan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Sebanyak 3.000 personel kepolisian bersenjata dikerahkan ke Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di Yerusalem Timur menjelang salat Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

    Dalam pernyataannya, polisi Israel mengatakan personel tambahan itu akan dikerahkan di seluruh kota.

    Termasuk di dekat tempat penyeberangan dan di gang-gang Kota Tua yang bakal dihadiri masyarakat salat Jumat di masjid Al Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam.

    PM Netanyahu tak mengungkap alasan pihaknya mengerahkan ribuan polisi ke kompleks masjid Al Aqsa.

    Namun langkah ini disinyalir merupakan upaya terbaru Netanyahu untuk membatasi akses warga Palestina yang akan memasuki masjid Al Aqsa untuk melakukan ibadah salat Jumat pertama di bulan suci Ramadan.

    Akses Jamaah Masjid Al-Aqsa Dibatasi

    Sejak awal Ramadan, Israel telah membatasi masuknya jamaah Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat ke masjid Al Aqsa.

    Lewat kebijakan tersebut, Israel hanya mengizinkan warga Palestina dari Yerusalem Timur dan penduduk Israel keturunan Palestina untuk mengakses situs tersebut.

    Pejabat keamanan juga hanya mengizinkan masuk anak-anak yang lebih muda dan orang dewasa yang lebih tua, yaitu anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun.

    Adapun pembatasan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Israel, bertahun-tahun negara zionis ini terus memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses masuk ke kompleks tersebut.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir berpendapat pembatasan perlu dilakukan untuk menjaga keamanan masjid demi menghindari kerusuhan atau eskalasi situasi yang lebih besar.

    Ia berdalih selama bulan Ramadhan ribuan jemaah dari kalangan umat Islam berbondong-bondong melakukan ibadah.

    Hal ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan yang lebih besar, terutama di Yerusalem yang memiliki nilai religius tinggi bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen.

    Namun menurut pandangan umat Palestina, pembatasan merupakan bagian dari kebijakan Israel yang lebih luas untuk menyenangkan kaum Yahudi di Yerusalem Timur, dan menghapus identitas Arab dan Islam di Masjid Al Aqsa.

    Ini karena Israel menginginkan kontrol atas Masjid Al-Aqsa. Bagi Israel, kontrol atas situs ini tidak hanya penting dari perspektif agama dan identitas nasional, tetapi juga memiliki nilai penting dalam hal keamanan.

    Menguasai tempat-tempat suci dan kawasan penting ini memberi Israel posisi yang lebih kuat dalam perundingan politik dan menjaga kestabilan mereka di wilayah tersebut, meskipun hal ini memicu ketegangan dengan masyarakat internasional dan dunia Muslim.

    Hamas Ajak Warga Palestina ke Al Aqsa

    Merespon pembatasan yang dilakukan Netanyahu, Hamas dengan tegas mengecam rencana Israel yang membatasi akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadhan. 

    Sebagai bentuk penolakan atas usulan rencana Netanyahu, di Telegram Hamas menyerukan warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta warga Arab Israel untuk datang dalam jumlah besar ke kompleks Al-Aqsa.

    “Jadikan hari-hari dan malam-malam Ramadhan yang penuh berkah didedikasikan untuk ibadah, keteguhan hati, dan perlawanan terhadap musuh dan pemukim (ilegal), serta untuk mempertahankan Yerusalem dan Al Aqsa sampai terbebas dari pendudukan,” kata Hamas.

    Tak hanya itu, Hamas juga meminta Organisasi Kerja Sama Islam dan masyarakat internasional untuk mengambil “tindakan serius”.

    Memastikan bahwa rakyat Palestina dapat menjalankan ibadah keagamaan mereka dengan bebas.

    Ini lantaran Masjid Al Aqsa memiliki makna keagamaan dan spiritual yang sangat penting selama bulan Ramadhan bagi umat Islam, karena merupakan salah satu tempat tersuci dalam Islam.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Trump Ingin AS, Rusia, dan China Lakukan Denuklirisasi, Kremlin: Eropa juga Harus Ikut – Halaman all

    Trump Naikkan Tarif, China Siap Lawan AS: Kami Siap Berperang Sampai Akhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – China telah memberikan peringatan keras terhadap Presiden AS Donald Trump setelah menaikkan tarif perdagangan sebesar 10 persen.

    China mengaku siap untuk berperang melawan AS dalam perang apapun, termasuk perang tarif.

    “Jika perang adalah apa yang diinginkan AS, baik itu perang tarif, perang dagang, atau jenis perang lainnya, kami siap berperang sampai akhir,” kata kedutaan besar China di X, mengunggah ulang kalimat dari pernyataan juru bicara kementerian luar negeri pada hari Selasa (4/3/2025), dikutip dari BBC.

    Sebagai tanggapan terhadap Trump, China segera membalas dengan mengenakan tarif 10-15 persen pada produk pertanian AS.

    Ketika ditanya pada hari Rabu untuk mengklarifikasi apa yang dimaksudnya dengan “perang lainnya” juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menjelaskan bahwa sebaiknya AS menghapus keputusan tersebut dan kembali bekerja sama dengan baik.

    “Jika AS memiliki niat lain dan bersikeras merusak kepentingan Tiongkok, kami akan berjuang sampai akhir. Kami menyarankan AS untuk menyingkirkan wajah intimidasinya dan kembali ke jalur dialog dan kerja sama yang benar sesegera mungkin,” kata Lin, dikutip dari The Guardian.

    Sementara itu, China sangat menentang upaya Trump untuk menghubungkan tarif dengan aliran fentanil dari Tiongkok ke AS.

    Menurut Lin, ini hanyalah alasan bagi AS untuk menaikkan tarif impor kepada China.

    “Masalah fentanil adalah alasan yang lemah untuk menaikkan tarif AS atas impor Cina,” kata Lin.

    Lin menegaskan bahwa ancaman Trump tidak akan membuat China takut.

    “Intimidasi tidak membuat kami takut. Penindasan tidak mempan bagi kami. Tekanan, paksaan, atau ancaman bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi China,” imbuhnya.

    Sehari setelah Trump menetapkan tarif tambahan, Perdana Menteri China mengatakan bahwa pihaknya terus membuka diri dan berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing.

    Menjawab pertanyaan tentang pernyataan Kedutaan Besar China, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan dalam wawancara dengan Fox News pada hari Rabu bahwa meskipun AS tidak secara aktif mencari konflik dengan China, negara tersebut “siap”.

    “Kita hidup di dunia yang berbahaya dengan negara-negara yang kuat dan berkuasa dengan ideologi yang sangat berbeda,” jelasnya, dikutip dari CNBC.

    “Jika kita ingin mencegah perang dengan China atau negara lain, kita harus kuat,” tambahnya.

    Dengan ketegangan yang terus meningkat, masa depan hubungan China-AS tetap tidak pasti. 

    Kedua negara saling membutuhkan dalam perekonomian global, namun juga terperangkap dalam persaingan geopolitik yang semakin memanas.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan China