Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

    Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil keputusan penting untuk menarik diri dari peran mediator dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, sABTU (3/5/2025).

    Keputusan ini diambil setelah serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

    Mari kita eksplor lebih dalam mengenai alasan mundurnya Trump dan dampaknya terhadap konflik ini.

    Apa yang Menjadi Penyebab Mundurnya Trump sebagai Mediator?

    Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, Trump mengalami frustrasi akibat kegagalan berkelanjutan dalam mediasi yang dijalankan.

    termasuk negosiasi gencatan senjata yang direncanakan selama 30 hari.

    “Kini giliran kedua pihak Rusia dan Ukraina untuk menyampaikan ide-ide konkrit tentang bagaimana konflik ini akan berakhir,” jelasnya, menegaskan bahwa upaya diplomatik harus datang dari kedua belah pihak.

    Trump, yang sebelumnya mengeklaim mampu menyelesaikan konflik ini dalam sehari jika terpilih kembali, merasa kekecewaan yang mendalam ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

    Sementara itu, Rusia terus menolak proposal damai yang diajukan oleh AS dan tetap mempertahankan wilayah yang telah dicaplok, yang bagi Ukraina merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

    Lebih klanjut, selama masa jabatannya Trump memperkenalkan pendekatan non-tradisional dalam diplomasi yang dianggap oleh banyak pihak sebagai terlalu pragmatis dan pro-Rusia.

    Banyak negara Eropa dan NATO tidak sepenuhnya mendukung metode yang diterapkan Trump, dan mereka meragukan komitmennya terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan dan adil.

    Ini semua berkontribusi pada kemunduran negosiasi dan akhirnya, keputusan Trump untuk mundur sebagai mediator.

    Apa Dampak dari Keputusan Mundur Trump?

    Meski AS mundur dari peran mediator, Trump mengumumkan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan kepada Ukraina.

    Sebelum mundurnya sebagai mediator, AS berkomitmen untuk memberikan bantuan sistem pertahanan udara kepada Ukraina.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, menyatakan, “Bantuan ini diberikan Trump tepat setelah AS dan Ukraina resmi menandatangani kesepakatan mineral baru.”

    Kesepakatan ini menjadi harapan baru bagi Ukraina dalam mendapatkan dukungan pertahanan dari AS, terutama dalam menghadapi agresi Rusia.

    Keputusan untuk mundur dari mediasi ini juga memberi dampak signifikan terhadap citra politik Trump.

    Sebelumnya, ia mengeklaim sebagai satu-satunya yang bisa mengakhiri perang ini, dan kekecewaannya akan proses negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan mempermalukan klaim tersebut.

    Apa Selanjutnya untuk Konflik Rusia-Ukraina?

    Setelah penarikan AS dari posisi mediator, kini berada di tangan Rusia dan Ukraina untuk mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan.

    Kedua negara diharapkan dapat mengeksplorasi opsi-opsi baru dan merundingkan kesepakatan yang lebih konkret agar konflik ini dapat berakhir.

    Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mendengarkan satu sama lain.

    Keputusan Trump untuk mundur menjadi sinyal penting dalam dinamika internasional dan berpotensi mempengaruhi masa depan konflik ini serta hubungan AS dengan kedua negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal di Amerika Serikat (AS) terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dini sebagai dampak dari kebijakan Presiden Donald Trump.

    Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), terungkap bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

    Jika termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal yang terdampak mencapai 9.000 orang pada bulan yang sama.

    Mengapa PHK Terjadi?

    Sejak awal tahun 2025, total pengurangan pegawai federal telah mencapai lebih dari 26.000 orang.

    Kebijakan ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan, yang melakukan pemangkasan sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981.

    Pengurangan ini dilakukan melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency – DOGE), yang saat ini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

    Apa Tujuan Dari Kebijakan Pemangkasan Ini?

    Trump mengeklaim bahwa DOGE dibentuk untuk memangkas lembaga-lembaga yang dianggap membuang-buang uang.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs DOGE, mereka telah memotong dana federal sebesar 160 miliar dollar AS (sekitar Rp 26 kuadriliun) yang dialokasikan kepada berbagai lembaga.

    Namun, dampak dari penghematan anggaran ini adalah pengurangan jumlah pegawai yang signifikan.

    Banyak lembaga pemerintah terpaksa mengurangi tenaga kerja mereka melalui PHK atau pensiun dini massal.

    Bagaimana Dampak Pengangguran di AS?

    Meskipun DOGE belum merilis data resmi mengenai jumlah pegawai yang terdampak.

    Namun lebih dari 75.000 pegawai federal telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement, meskipun secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun 2025.

    Prediksi dari situs Kalshi memperkirakan bahwa jumlah pegawai federal yang akan dipangkas dapat mencapai 300.000 orang pada akhir 2025, dari total lebih dari 24 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024.

    Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, ini akan menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data pada tahun 1950.

    Pemangkasan ini bahkan akan melampaui rekor 195.000 pegawai yang dipangkas pada tahun pertama Dwight D.

    Eisenhower menjabat di 1953.

    Apa Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan ini?

    Respon terhadap kebijakan agresif yang dikeluarkan oleh Trump datang dalam bentuk protes besar-besaran.

    Ribuan demonstran di seluruh AS menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan tersebut pada Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada 1 Mei 2025.

    Aksi tersebut berlangsung tidak hanya di depan Gedung Putih, tetapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

    Protes tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah politisi progresif seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar.

    Dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintahan AS dan masa depan ketenagakerjaan di negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    260.000 PNS AS Terdampak PHK, Dipensiunkan Dini Buntut Efisiensi Anggaran Gagasan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal atau PNS di Amerika Serikat (AS) terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dipensiunkan dini buntut kebijakan Presiden Donald Trump.

    Hal ini terungkap Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) merilis laporan ketenagakerjaan terbaru.

    Dalam laporan itu tercatat bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

    Sementara itu, jika dihitung termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal menurun sebanyak 9.000 pada April.

    Bahkan sejak awal tahun, total pengurangan telah mencapai lebih dari 26.000 orang

    Jumlah PHK ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan yang memangkas sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981, sebagaimana dikutip dari Nypost.

    PHK dilakukan Trump lewat melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang kini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

    Trump berdalih diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka setidaknya  telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Namun imbas pemangkasan anggaran ini secara langsung membuat operasional lembaga-lembaga pemerintahan tidak lagi mampu mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

    Akibatnya, banyak lembaga dipaksa mengurangi tenaga kerja melalui PHK atau pensiun dini massal.

    Pengangguran di AS Membludak

    Hingga kini, DOGE belum merilis data resmi soal jumlah pegawai yang terdampak.

    Akan tetapi lebih dari 75.000 pegawai federal disebut telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement (pensiun tangguhan), meski secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun.

    Situs prediksi online Kalshi memperkirakan bahwa hingga akhir 2025, jumlah pegawai federal yang akan dipangkas bisa mencapai 300.000 orang, dari total lebih dari 2,4 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024 menurut data BLS.

    Jika prediksi tersebut terealisasi, pemangkasan ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data tersebut pada 1950.

    Bahkan melampaui rekor pemangkasan 195.000 pegawai pada tahun pertama Dwight D. Eisenhower menjabat di 1953.

    Trump Diserang Demonstran

    Merespon kebijakan agresif yang terus disahkan Trump, ribuan demonstran di Amerika Serikat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump.

    Demo ini digelar bertepatan dengan diperingatinya Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025.

    Aksi demo tak hanya digelar di depan Gedung Putih, tapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

    Selain menentang kebijakan pemangkasan anggaran, protes juga diarahkan pada tindakan keras terhadap imigran, termasuk deportasi massal dan pembatasan visa yang dianggap tidak manusiawi.

    Tak hanya masyarakat sipil kecaman juga turut dilontarkan beberapa politisi progresif.

    Diantaranya seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar yang mendukung gerakan ini secara langsung maupun lewat pernyataan publik.

    “PHK massal, pelemahan hak buruh, dan serangan terhadap imigran adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar AOC dalam unggahan media sosialnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Aplikasi Kencan Jepang Pakai Data Resmi dari Pemerintah untuk Pastikan Pengguna Belum Menikah – Halaman all

    Aplikasi Kencan Jepang Pakai Data Resmi dari Pemerintah untuk Pastikan Pengguna Belum Menikah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam upaya meningkatkan kepercayaan pengguna dan mencegah penipuan, aplikasi kencan populer di Jepang, Tapple, memperkenalkan fitur baru untuk memverifikasi status pernikahan.

    Fitur ini diluncurkan pada Rabu, 30 April 2025, dan terhubung langsung dengan catatan resmi pemerintah.

    Langkah ini diambil untuk menekan kasus pengguna yang telah menikah tetapi berpura-pura lajang di platform kencan daring.

    Pengguna aplikasi kencan kini dapat memberikan izin kepada aplikasi untuk mengakses portal pemerintah secara daring.

    Setelah status perkawinan diverifikasi, akun individu yang terbukti sudah menikah akan langsung ditangguhkan.

    Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dalam pencarian pasangan dan mendorong kejujuran di antara pengguna.

    Kekhawatiran Pengguna

    Tapple, yang memiliki lebih dari 20 juta pengguna, mencatat bahwa lebih dari setengah penggunanya merasa khawatir tentang kejujuran lawan bicara mereka.

    Berdasarkan survei internal, 69 persen pengguna perempuan dan 54 persen pengguna laki-laki menyatakan kekhawatiran mengenai keaslian status pernikahan pengguna lain.

    Selain itu, 97 persen perempuan dan 83 persen laki-laki mengaku ingin mengetahui secara pasti apakah calon pasangan mereka masih lajang atau sudah menikah.

    Inisiatif Tapple mendapat dukungan luas di tengah kekhawatiran nasional Jepang akan angka kelahiran yang terus menurun.

    Survei pemerintah pada Juli 2024 menunjukkan bahwa seperempat dari pasangan menikah berusia 40 tahun ke bawah bertemu melalui aplikasi kencan daring.

    Sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, Jepang terus mencari cara untuk mengatasi krisis demografi, termasuk mendorong pernikahan dan angka kelahiran.

    Selain Tapple, pemerintah Kota Tokyo juga mengembangkan aplikasi kencan mereka sendiri.

    Aplikasi tersebut mengharuskan pengguna mengunggah dokumen resmi yang membuktikan bahwa mereka belum menikah secara hukum dan menandatangani surat pernyataan kesiapan untuk menikah.

    Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data resmi, Jepang berharap teknologi dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan tantangan sosial yang dihadapi warganya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

    Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan paket sanksi ekonomi baru yang akan dikenakan terhadap Rusia.

    Sanksi ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar setuju dengan gencatan senjata di Ukraina.

    Sanksi yang sedang disusun akan menyasar sektor perbankan dan energi Rusia, termasuk raksasa energi Gazprom.

    Menurut sejumlah pejabat AS dan sumber tepercaya, sanksi ini juga akan mencakup beberapa entitas besar lainnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan perbankan.

    Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden AS Donald Trump akan memberikan persetujuan akhir terhadap paket sanksi tersebut.

    “Keputusan sanksi ini menunggu persetujuan Trump,” ungkap salah satu pejabat AS.

    Upaya Diplomatik yang Gagal

    Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, James Hewitt, menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai negosiasi gencatan senjata di Ukraina.

    “Sejak awal, presiden telah jelas soal komitmennya untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh,” ujarnya.

    Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap konflik di Ukraina.

    Mereka akan mengurangi peran sebagai mediator dan menyerahkan tanggung jawab utama kepada Kyiv dan Moskow untuk menemukan solusi konkret.

    “Kami tidak akan terus menerus terbang ke seluruh dunia untuk memediasi pertemuan. Sekarang adalah saatnya kedua belah pihak mengajukan ide nyata soal bagaimana konflik ini akan berakhir,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce.

    Pengumuman sanksi baru ini muncul setelah berbulan-bulan upaya diplomatik AS yang tidak membuahkan hasil.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya mengingatkan bahwa Washington mungkin akan melanjutkan upaya gencatan senjata jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat.

    Awal tahun ini, pemerintahan Trump telah meningkatkan diplomasi dengan menawarkan proposal gencatan senjata selama 30 hari, termasuk penghentian serangan terhadap infrastruktur energi sipil.

    Namun, hingga saat ini, Rusia masih menunda atau menolak semua usulan perdamaian, sementara intensitas serangan mereka di Ukraina justru meningkat.

    Dengan langkah sanksi baru ini, AS berharap dapat memberikan sinyal tegas bahwa mereka serius dalam mendesak penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pesawat Israel Terdeteksi di Malta Sebelum Kapal Bantuan Gaza Diserang Drone – Halaman all

    Pesawat Israel Terdeteksi di Malta Sebelum Kapal Bantuan Gaza Diserang Drone – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah kapal bantuan kemanusiaan yang membawa 16 orang menuju Gaza diserang oleh pesawat tak berawak (drone) di perairan internasional dekat Malta pada dini hari Jumat.

    Insiden ini terjadi setelah pesawat militer Israel terdeteksi terbang rendah di atas wilayah Malta beberapa jam sebelum serangan.

    Menurut laporan CNN, pesawat kargo C130 Hercules milik Angkatan Udara Israel lepas landas dari Israel pada Kamis sore dan terbang menuju Malta.

    Pesawat tersebut terbang pada ketinggian rendah di bawah 5000 kaki di atas Malta timur selama beberapa jam sebelum kembali ke Israel sekitar tujuh jam kemudian.

    Beberapa jam setelah penerbangan itu, Freedom Flotilla Coalition melaporkan bahwa kapal mereka yang bernama Conscience menjadi sasaran serangan drone.

    Pada pukul 00:23 waktu Malta, serangan tersebut memicu dua ledakan di bagian depan kapal, menyebabkan kebakaran dan kebocoran lambung yang mengancam keselamatan kapal.

    Pihak berwenang Malta segera merespons panggilan darurat SOS dari kapal tersebut.

    Kapal tunda dengan peralatan pemadam kebakaran dan kapal patroli Angkatan Bersenjata Malta dikerahkan ke lokasi.

    Menurut pemerintah Malta, sekitar pukul 02:13 dini hari, semua orang di kapal dipastikan selamat meskipun mereka menolak untuk dievakuasi.

    Situasi berhasil dikendalikan pada pukul 03:45 dini hari waktu setempat.

    Hingga kini, sumber resmi mengenai serangan drone tersebut belum dapat dikonfirmasi, dan pemerintah Israel belum memberikan tanggapan publik terkait jejak pesawat militernya di wilayah tersebut.

    Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk Palestina, menanggapi insiden tersebut melalui unggahan di platform X.

    Ia mengaku menerima panggilan darurat dari awak Freedom Flotilla yang mendesak otoritas terkait untuk memberikan dukungan dan memastikan fakta-fakta di lapangan.

    Freedom Flotilla Coalition menegaskan bahwa kapal Conscience masih berada di perairan internasional dan saat ini terus dipantau oleh otoritas setempat.

    Koalisi ini dikenal aktif mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah blokade berkepanjangan.

    Insiden ini menambah ketegangan di kawasan, terutama di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan potensi eskalasi konflik yang lebih luas.

    Tentara Israel kembali melancarkan serangannya ke Gaza pada 18 Maret, menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

    Sejak Oktober 2023, serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 52.000 warga Palestina, sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, serta menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan rumah warga.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pangeran Harry Kecewa Fasilitas Pengawalan Polisinya Dicabut usai Mundur dari Kerajaan Inggris – Halaman all

    Pangeran Harry Kecewa Fasilitas Pengawalan Polisinya Dicabut usai Mundur dari Kerajaan Inggris – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pangeran Harry pada  Jumat (2/5/2025) waktu setempat menyatakan bahwa ia merasa “terpukul” setelah kehilangan banding mengenai fasilitas pengamanannya yang kini resmi dicabut.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, Pangeran Harry mendapatkan fasilitas pengamanan dari Kepolisian Inggris karena statusnya sebagai anggota Kerajaan Britania.

    Namun demikian, fasilitas keamanan yang selama ini ia terima kemudian dicabut setelah dirinya mengundurkan diri dari tugas kerajaan.

    Keputusan mundur dari Kerajaan Inggris tersebut muncul setelah putra bungsu Raja Charles tersebut diketahui memantapkan diri untuk pindah berdomisili di Amerika Serikat bersama istrinya, Meghan Markle.

    Di wawancara bersama BBC, Pangeran Harry mengaku akan “kesulitan memaafkan” keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Home Office, kementerian yang bertanggung jawab atas kepolisian.

    Ia mengaku dengan menghilangnya fasilitas pengawalan polisi yang selama ini ia dapatkan, maka ia tidak dapat membawa keluarganya ke Britania dengan aman.

    Sebelumnya, Pemerintah Inggris pada Februari 2020 menyatakan bahwa Harry tidak akan otomatis menerima perlindungan polisi pribadi selama berada di Britania.

    Keputusan tersebut kemudian disahkan oleh Pengadilan Tinggi London pada tahun 2024 lalu.

    Keberatan dengan putusan tersebut, sosok bernama lengkap Henry Charles Albert David tersebut terus mengajukan banding.

    Pada hari Jumat lalu, pengadilan akhirnya menolak banding Pangeran Harry dan memutuskan untuk mempertahankan keputusan Pengadilan Tinggi London.

    Di sidang tersebut, tiga hakim Pengadilan Banding menyatakan bahwa meskipun Harry merasa dirugikan secara wajar, hal ini tidak mencerminkan kesalahan hukum.

    “Tentu saja, sangat terpukul dengan keputusan ini,” kata Harry, yang kini tinggal di California bersama Meghan dan dua anak mereka, kepada BBC.

    Ia menambahkan, “Status saya tidak berubah—tidak bisa berubah. Saya adalah diri saya sendiri, bagian dari apa yang saya bagian dari, dan saya tidak bisa melarikan diri dari itu.” sambungnya.

    Harry mengklaim bahwa “keamanan” dirinya digunakan sebagai “alat tekanan” untuk mempertahankan status dirinya dan Meghan dalam lingkaran kerajaan.

    Namun demikian, hal itu tak menyurutkan langkah bagi Harry untuk memutuskan pindah ke Amerika Serikat bersama keluarga kecilnya.

    “Apa yang sulit saya maafkan, dan mungkin akan selalu kesulitan saya maafkan, adalah keputusan yang dibuat pada 2020 yang memengaruhi setiap hari saya dan secara sadar menempatkan saya dan keluarga dalam bahaya,” ujarnya dalam wawancara dari California.

    Istana Buckingham pun turut buka suara terkait putusan pengadilan Inggris untuk Harry.

    “Semua isu ini telah diperiksa berulang kali dan secara cermat oleh pengadilan, dengan kesimpulan yang sama pada setiap kesempatan,” tegas pihak Kerajaan Inggris.

    PANGERAN HARRY – Pangeran Harry dan Meghan Markle dalam acara ESPY Awards 2024. Pangeran Harry pada hari Jumat (2/5/2025) waktu setempat menyatakan bahwa ia merasa “terpukul” setelah kehilangan banding mengenai fasilitas pengamanannya yang kini resmi dicabut.(Screenshot ABC Live)

     

    Hakim Geoffrey Vos menyatakan bahwa pengacara Harry telah menyampaikan argumen yang kuat dan “mengharukan” tentang dampak perubahan keamanan, tetapi hal ini tidak membuat perubahan tersebut melanggar hukum.

    Harry yang kini berusia 40 tahun, diketahui selalu menghadiri sidang tersebut selama dua hari pada April lalu.

    Saat ditanya apakah ia berniat mengajukan banding lagi atas keputusan hari Jumat ke Mahkamah Agung Inggris, Harry pun buka suara

    “Saya tidak ingin ada pertarungan berlanjut… ini, pada intinya, adalah sengketa keluarga.” pungkas Harry.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Status Bebas Pajak Harvard Dicabut, Kampus Elite Jadi Korban Kebijakan Agresif Trump – Halaman all

    Status Bebas Pajak Harvard Dicabut, Kampus Elite Jadi Korban Kebijakan Agresif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mencabut status bebas pajak Harvard, universitas elite tertua di AS, Sabtu (3/5/2025).

    Rencana itu diungkap Trump usai kampus Harvard menolak tuntutan pemerintah AS terkait penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina.

     “Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan!” tulis Trump dalam unggahan media sosial miliknya, seperti dikutip dari CNN International.

    Adapun pencabutan status ini dilakukan setelah pemerintahan Trump melaporkan Harvard kepada Internal Revenue Service (IRS) untuk melakukan penyelidikan dan audit kepada Harvard.

    Pencabutan status bebas pajak dari sebuah institusi pendidikan tinggi merupakan hal yang sangat jarang.

    Bahkan selama beberapa puluh tahun, Internal Revenue Service (IRS) diketahui hanya melakukan pencabutan status terhadap Universitas Bob Jones karena sekolah tersebut tidak mengizinkan hubungan antaras di antara para mahasiswanya,

    Imbas pencabutan status pajak kampus Harvard, yang selama ini menikmati status bebas pajak sebagai lembaga nonprofit, kini harus membayar pajak atas sebagian dari pendapatannya.

    Terutama dari Endowment (dana abadi) yang nilainya mencapai lebih dari 50 miliar dolar AS serta Investasi dan properti.

    Akibatnya  Harvard bisa menghadapi beban pajak ratusan juta dolar per tahun.

    Lebih lanjut pencabutan status bebas pajak berpotensi menaikkan biaya kuliah serta memangkas dana beasiswa dan bantuan keuangan serta riset akademik.

    Harvard Tuding Trump Melanggar Hukum

    Merespons ancaman yang dilontarkan Trump, Presiden Universitas Harvard Alan Garber dengan tegas mengecam usulan tersebut.

    Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal ia mengatakan bahwa tindakan tersebut akan “sangat melanggar hukum” dan “merusak” universitas.

    “Tindakan itu sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini,” ujar Garber dikutip dari CNN International.

    “Ini akan membuat pendidikan dan penelitian Harvard akan sangat terganggu, mengakibatkan berkurangnya bantuan keuangan bagi mahasiswa, pengabaian program penelitian medis yang penting, dan hilangnya peluang untuk inovasi,” imbuhnya.

    Kecaman serupa juga dilontarkan Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts.

    Ia mengatakan bahwa tindakan Trump merupakan upaya untuk memaksa Harvard mematuhi ideologinya dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai inkonstitusional.

    Ia menambahkan gangguan yang disebabkan oleh ancaman Trump telah berdampak negatif pada penelitian yang menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian masyarakat.

    “Saya mendukung Harvard dalam perjuangannya melawan otoritarianisme. Saya mendukung Harvard dalam tuntutan mereka untuk proses hukum yang wajar,” katanya.

    “Saya mendukung Harvard dalam melawan tindakan berlebihan pemerintahan Trump untuk mencoba mengintimidasi dan menindas tidak hanya Harvard tetapi juga universitas-universitas di seluruh negeri kita.” tambah Markey.

    Kronologi Konflik Trump VS Universitas Harvard

    Konflik panas ini bermula ketika Pemerintah AS secara mengejutkan membekukan dana federal sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk Universitas Harvard pada 14 April kemarin.

    Pemerintah AS berdalih pembekuan dana dilakukan karena memandang universitas Harvard gagal mengendalikan antisemitisme lantaran menoleransi aksi pro-Palestina.

    Selain itu pemerintah menilai universitas Harvard tak patuh karena menolak perintah penutupan program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

    Namun Harvard beralasan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena mereka untuk menolak menyerahkan kendali universitas terkemuka dunia itu kepada pemerintah.

    “Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Garber dalam surat kepada sivitas akademika, dikutip kantor berita AFP.

    Sebagai respons atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS.

    Selain itu pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan

    “Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini,” demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Sidang ICJ: Krisis Kemanusiaan Gaza dan Tanggapan Israel – Halaman all

    Sidang ICJ: Krisis Kemanusiaan Gaza dan Tanggapan Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PadaJumat (2/5/2025), Mahkamah Internasional (ICJ) menggelar sidang penting yang mengundang perhatian global.

    Sidang ini berfokus pada kewajiban Israel dalam mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Palestina, khususnya Gaza, yang saat ini berada di bawah blokade.

    Mengapa Sidang ICJ Ini Menjadi Sorotan Dunia?

    Sidang ini menarik perhatian dunia karena dihadiri oleh 40 negara, termasuk Tiongkok, Prancis, Indonesia, Pakistan, Rusia, dan Inggris.

    Mayoritas negara peserta mengecam Israel karena kebijakan blokade yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan, termasuk kelaparan dan masalah kesehatan, di Gaza.

    Sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023, Israel dilaporkan telah menghentikan seluruh bantuan makanan dan obat-obatan ke wilayah tersebut selama dua bulan.

    Apa Dampak Blokade terhadap Warga Palestina?

    Kondisi yang dihadapi oleh lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza sangat memprihatinkan.

    Mereka kini terancam mengalami kelaparan massal.

    Juliette McIntyre, pakar hukum dari University of South Australia, menjelaskan bahwa hampir semua negara sepakat bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk.

    Apa Tanggapan Israel terhadap Sidang Ini?

    Israel sendiri tidak hadir dalam sidang tersebut, melainkan mengirimkan pernyataan tertulis yang menuduh ICJ bersikap anti-Semit dan menyebut sidang tersebut sebagai sirkus.

    Mereka juga menekankan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan PBB atau kelompok bantuan, beralasan pada hak mereka untuk mempertahankan diri.

    Bagaimana Amerika Serikat Terlibat dalam Isu Ini?

    Sementara itu, Amerika Serikat mengambil posisi membela Israel.

    Heidi Matthews, asisten profesor hukum di York University Kanada, menilai bahwa AS berusaha melindungi Israel dari akuntabilitas tanpa membahas fakta-fakta terkait krisis kemanusiaan di Gaza.

    Adel Haque dari Rutgers University menambahkan bahwa AS bahkan mencoba menakut-nakuti ICJ dengan menuduh UNRWA telah disusupi oleh Hamas, meskipun tanpa bukti yang kuat.

    Apa Langkah Selanjutnya untuk Menanggapi Krisis di Gaza?

    Meski sidang ICJ dapat menghasilkan pendapat hukum, prosesnya dapat memakan waktu berbulan-bulan.

    Hal ini dikhawatirkan tidak akan cukup untuk mencegah kematian puluhan ribu warga Palestina yang mungkin sudah mengalami kelaparan atau terpaksa meninggalkan Gaza.

    McIntyre memperkirakan bahwa pendapat ICJ hanya akan bersifat sempit dan tidak dapat menyelesaikan masalah mendesak ini.

    Haque juga mengkritik negara-negara Eropa yang hanya bersuara di forum ICJ tanpa mengambil tindakan nyata.

    Apakah Pendapat ICJ Ini Akan Berpengaruh?

    Meskipun ICJ telah memerintahkan tindakan sementara agar Israel meningkatkan bantuan ke Gaza dan menghentikan aksi genosida, Israel tampaknya mengabaikan perintah tersebut, dan tak satu pun negara bertindak atas ketidakpatuhan tersebut.

    Pendapat hukum dari ICJ, meskipun berpotensi memberikan panduan, tidak mengikat dan kecil kemungkinan dapat mengubah kebijakan Israel atau mendorong negara lain untuk bertindak.

    Dengan situasi yang semakin mendesak, tindakan nyata dari negara-negara dunia sangat dibutuhkan untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih parah di Gaza.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Desak Boikot Total Minyak Iran, Teheran: Sanksi AS Tak Akan Pengaruhi Kami – Halaman all

    Trump Desak Boikot Total Minyak Iran, Teheran: Sanksi AS Tak Akan Pengaruhi Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran menegaskan bahwa sanksi yang terus dijatuhkan Amerika Serikat tidak akan mengubah kebijakan negara tersebut.

    Meski Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengancam akan memberikan hukuman berat bagi siapa pun yang bertransaksi dengan minyak Iran.

    Dalam pernyataan resmi pada Jumat (2/5/2025), Kementerian Luar Negeri Iran menyebut langkah AS sebagai ‘perilaku ilegal’.

    “Kelanjutan dari perilaku ilegal ini tidak akan mengubah posisi Iran yang logis, sah, dan berdasarkan hukum internasional,” kata pernyataan kementerian luar negeri, dikutip dari Al-Arabiya.

    Menurutnya, ancaman Trump justru membuat pihaknya tidak yakin dengan peran AS dalam negosiasi nuklir ini.

    “Ini telah menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan yang mendalam tentang keseriusan Amerika di jalur diplomasi,” tegasnya.

    Sehari sebelumnya, Trump menyerukan boikot global terhadap minyak dan produk petrokimia Iran.

    “Semua pembelian minyak Iran atau produk petrokimia harus dihentikan, sekarang!” tulis Trump melalui platform Truth Social.

    Ia memperingatkan bahwa negara atau pihak mana pun yang membeli minyak dari Iran akan terkena sanksi sekunder dan tidak akan dapat berbisnis dengan AS dalam bentuk apa pun. 

    Meski demikian, rincian tentang bagaimana larangan ini akan diterapkan masih belum jelas.

    Ancaman Trump muncul di tengah penundaan negosiasi nuklir antara Iran dan AS. 

    Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, yang berperan sebagai mediator, mengumumkan pada Kamis (1/5/2025) bahwa putaran keempat perundingan di Roma ditunda karena alasan logistik.

    “Karena alasan logistik, kami menjadwalkan ulang pertemuan AS-Iran yang sebelumnya direncanakan pada Sabtu, 3 Mei,” tulis al-Busaidi, dikutip dari Al Jazeera.

    Al-Busaidi mengatakan tanggal baru akan diumumkan setelah disepakati bersama kedua pihak.

    Perundingan antara AS dan Iran sudah berlangsung sejak 12 April 2025, dengan tiga putaran sebelumnya digelar di Muscat dan Roma.

    Pada putaran ketiga, AS sempat menyebut adanya ‘kemajuan’ menuju kesepakatan nuklir.

    Namun, seorang pejabat senior Iran mengungkapkan kepada Reuters bahwa sanksi AS justru menghambat penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi.

    Sementara itu, seorang sumber kepada Al Arabiya English menyebut AS sebenarnya belum pernah mengonfirmasi keikutsertaannya pada putaran keempat yang sedianya digelar 3 Mei. 

    Meski begitu, pembicaraan lanjutan diperkirakan tetap akan berlangsung dalam waktu dekat.

    Ketegangan antara Iran dan AS semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir. 

    Pemerintahan Trump telah memberlakukan dua putaran sanksi baru terhadap Iran pekan ini, sehari setelah insiden jatuhnya jet tempur AS dari kapal induk USS Harry S. Truman akibat manuver menghindari serangan Houthi.

    Sejak menarik AS keluar dari perjanjian nuklir 2015 pada tahun 2018, Trump memang menerapkan kebijakan garis keras terhadap Teheran. 

    Pemerintahannya berulang kali menegaskan bahwa tujuannya adalah mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. 
    Namun, Teheran tetap bersikeras bahwa program nuklir mereka hanya untuk tujuan energi sipil.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Iran Vs Amerika Memanas