Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Cerita Sandera Israel Hampir Tewas, Diselamatkan Al-Qassam ke Terowongan Hamas, Kutuk Netanyahu – Halaman all

    Cerita Sandera Israel Hampir Tewas, Diselamatkan Al-Qassam ke Terowongan Hamas, Kutuk Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video baru yang menunjukkan seorang tahanan Israel yang mengatakan dia telah dibom dua kali sejak Israel melanggar perjanjian gencatan senjata hampir dua bulan lalu.

    Sandera Israel, yang mengidentifikasi dirinya sebagai nomor 24, muncul dengan luka yang terlihat di wajah dan lengan kirinya.

    Dalam rekaman itu, sandera nomor 24 menceritakan bagaimana dia selamat dari pemboman yang dilakukan Pasukan Zionis Israel.

    Usai diserang, pejuang Al-Qassam berupaya memindahkannya ke terowongan untuk perlindungan.

    Dia mengatakan dia dibom lagi saat berada di bawah tanah dan sekali lagi nyaris tidak lolos dengan hidupnya.

    “Ini adalah jenis tekanan militer yang Netanyahu dan klaim pemerintahnya akan membawa kita pulang,” kata tahanan itu.

    Sandera Israel itu menggambarkan kondisinya saat ini sangat mengerikan, dilansir Palestine Chronicle, Minggu (4/5/2025).

    Dia menyatakan dia tidak memiliki akses ke obat-obatan dan evakuasi ke rumah sakit bukanlah pilihan.

    Seminggu sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis video lain yang menunjukkan pejuang berusaha menyelamatkan tawanan Israel selama pemboman yang sedang berlangsung.

    Dalam video terbaru, tahanan menyebutkan seorang rekan tawanan bernama Bar, mendesak pejuang Qassam untuk menemukan dan membantunya.

    Dia juga mempertanyakan bagaimana Israel dapat merayakan Hari Kemerdekaan, sementara 59 tawanan tetap berada di Gaza.

    Dia meminta publik Israel untuk turun ke jalan dan menuntut tindakan pembebasan para tawanan yang masih ada di jalur Gaza.

    “Tidak ada yang peduli di mana kita berada atau apa yang terjadi pada kita. Bukan pemerintah, bukan perdana menteri. Kami bahkan tidak ada di radar mereka,” ujarnya mengkritik pemerintah Israel,

    “Tolong bantu kami. Aku mohon padamu. Jangan tinggal diam. Jangan biarkan pemerintah menjebak Anda dalam situasi ini. Kebebasan kita tergantung pada Anda,” lanjutnya.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Sandera Israel Luka Parah, Hampir Tewas Akibat 2 Pemboman Zionis di Jalur Gaza – Halaman all

    Sandera Israel Luka Parah, Hampir Tewas Akibat 2 Pemboman Zionis di Jalur Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), merilis rekaman video seorang sandera Israel di mana ia mengatakan adalah sandera bernomor 24 dan telah dibom dua kali sejak Israel melanggar perjanjian gencatan senjata sekitar dua bulan lalu.

    Media Israel The Times of Israel mengidentifikasi sandera tersebut sebagai Maxim Herkin.

    Dalam video yang dirilis Brigade Al-Qassam, sandera bernama Maxim Herkin itu terlihat menderita luka parah di wajah dan lengan kirinya.

    Maxim Herkin mengatakan ia dibom setelah pertempuran kembali terjadi ketika perjanjian gencatan senjata tahap pertama berakhir dan Israel memulai kembali serangannya di Jalur Gaza pada 18 Maret 2025.

    Ia bercerita bahwa ia hampir tewas akibat pemboman tersebut, sehingga memaksa Brigade Al-Qassam untuk menempatkannya di dalam terowongan demi keselamatannya. 

    Setelah pemboman itu, ia mengatakan dia dibom lagi ketika berada di bawah tanah, dan sekali lagi dia hampir tewas akibat serangan tersebut.

    Ia mengatakan ini adalah tekanan militer yang diklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya akan membawa kembali para sandera.

    Maxim kemudian menceritakan kehidupannya yang sangat sulit, kekurangan obat-obatan, dan tidak mungkin untuk mengevakuasi dirinya yang terluka ke rumah sakit.

    Sandera itu menjelaskan dia tidak tahu apa pun tentang rekannya yang berada bersamanya di tempat yang sama pada saat pengeboman itu.

    Ia mengatakan perang ini akan segera berhenti jika putra Netanyahu atau putra salah satu menterinya ada di Jalur Gaza, sambil menekankan bahwa nyawa para sandera seolah tidak lebih berharga daripada mereka.

    Ketika para pejuang Brigade Al-Qassam mencoba menyelamatkan tawanan dari dalam terowongan, ia bercerita tentang seorang rekannya yang bernama Bar dan meminta mereka untuk mencarinya dan menyelamatkannya.

    Sandera tersebut mencatat bahwa Israel sedang mendekati Hari Kemerdekaan, yang artinya video tersebut direkam sebelum malam tanggal 30 April, dan ia tidak tahu bagaimana mereka akan merayakannya sementara 59 sandera masih berada di Jalur Gaza.

    “Bagaimana Anda akan mengibarkan bendera dan mengadakan pesta barbekyu? Bagaimana Anda akan merayakannya?” lanjutnya sambil menyerukan seluruh warga Israel untuk segera turun ke jalan demi para sandera, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Tahanan itu berbicara kepada masyarakat Israel, dengan mengatakan semua orang di pemerintahan Israel menentang keselamatan para sandera, sedangkan mereka tidak peduli pada nasib para sandera.

    “Semua orang menentang kami, pemerintah dan perdana menterinya. Kami tidak menjadi incaran mereka. Tidak seorang pun peduli di mana kami berada atau apa yang terjadi pada kami. Kalian menyaksikannya sendiri,” katanya.

    “Tolong bantu kami. Saya mohon. Jangan berdiam diri di rumah. Jangan biarkan pemerintah memaksakan situasi ini kepada Anda,” ujarnya.

    “(Pembebasan mereka) ini dapat terjadi dengan bantuan Anda. Tanpa Anda, tidak ada harapan,” imbuhnya.

    Ia mengatakan ini adalah perang psikologis, bukan sekedar klaim militer seperti apa yang dipromosikan oleh Netanyahu.

    “Netanyahu akan berkata lagi, ‘Ini adalah perang psikologis,’ tetapi perang psikologis yang sebenarnya ada di dalam diri saya, situasi yang saya alami,” katanya.

    Ia menyimpulkan bahwa video tersebut mungkin merupakan momen terakhir yang akan dilihat keluarganya, dan mungkin itu satu-satunya yang tersisa darinya bagi orang tua dan anak-anaknya. 

    Sementara itu, Brigade Qassam mengakhiri video tersebut dengan sebuah pesan yang berbunyi, “Mereka tidak akan dibebaskan kecuali melalui kesepakatan. Waktu hampir habis.”

    Video tersebut muncul saat kabinet keamanan Israel bersiap menyetujui keputusan untuk memperluas operasi militer di Jalur Gaza, meskipun adanya penentangan di dalam Israel.

    Selama perayaan Hari Kemerdekaan, Netanyahu menegaskan ia akan melanjutkan perang hingga kembalinya semua tawanan, baik yang hidup maupun yang mati, dan hingga Hamas dihancurkan. 

    Sementara itu, Kepala Staf tentara Israel Eyal Zamir mengatakan tentara siap mengaktifkan kekuatan di Jalur Gaza.

    Mediator Qatar dan Mesir masih berupaya untuk menengahi perbedaan pandangan antara Israel dan Hamas untuk mencapai perjanjian gencatan senjata tahap kedua.

    Sebelumnya, sencatan senjata tahap pertama disetujui pada 19 Januari 2025, yang berlangsung selama 42 hari dan berhasil membebaskan 33 sandera Israel dan ribuan warga Palestina.

    Namun, di tengah upaya pembicaraan untuk tahap kedua, Israel melanggar perjanjian tersebut dengan kembali meluncurkan serangan ke Jalur Gaza mulai 18 Maret 2025.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Kapal Penangkap Ikan Terbalik di Lepas Pantai Jepang, 5 WNI dan 1 Warga Jepang Selamat – Halaman all

    Kapal Penangkap Ikan Terbalik di Lepas Pantai Jepang, 5 WNI dan 1 Warga Jepang Selamat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Sebuah kapal penangkap ikan jenis pukat dasar, Daiichi Yamajin Maru dilaporkan terbalik di lepas pantai Gunung Kinka, Prefektur Miyagi, Jepang, pada Rabu pagi (1/5/2025).

    Kapal berbobot 9,7 ton ini diketahui sedang menjaring ikan sarden dalam jumlah besar ketika insiden terjadi.

    Beruntung, keenam awak kapal—terdiri dari satu warga Jepang dan lima warga negara Indonesia (WNI)—berhasil diselamatkan dalam keadaan selamat sekitar satu jam setelah laporan kecelakaan diterima oleh Badan Keselamatan Penjaga Pantai Miyagi.

    Menurut sumber Tribunnews.com di badan penjaga pantai, insiden terjadi akibat ketidakseimbangan kapal saat mengangkat jaring berisi sarden yang melimpah, menyebabkan kapal terbalik.

    “Kapten kapal mengaku sarden yang masuk terlalu banyak, sehingga menyebabkan kapal kehilangan keseimbangan saat jaring diangkat,” ujar petugas tersebut, Kamis (2/5/2025).

    Kecelakaan terjadi di sekitar 15 kilometer tenggara dari Kota Ishinomaki, lepas pantai Gunung Kinka.

    Kondisi cuaca dan gelombang laut saat itu dilaporkan relatif tenang, sehingga proses evakuasi berjalan cukup lancar.

    Pelajaran dari Kecelakaan Serupa

    Kecelakaan seperti ini bukan yang pertama kali terjadi.

    Enam tahun silam, tepatnya pada 2019, kapal Daini Yamajin Maru yang beroperasi dengan metode dan bobot serupa juga mengalami kecelakaan tragis di wilayah yang tak jauh dari lokasi insiden kali ini.

    Saat itu, satu awak asal Indonesia berusia 25 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat kapal terguling ketika jaring berisi ikan diangkat ke geladak.

    “Pola kecelakaannya mirip, yakni kelebihan beban akibat hasil tangkapan yang melimpah, tapi tidak diimbangi dengan manajemen distribusi beban yang memadai,” ungkap sumber di industri perikanan lokal.

    Keselamatan Kerja Jadi Sorotan

    Insiden ini kembali mengingatkan pentingnya standar keselamatan kerja di sektor perikanan, terutama untuk kapal-kapal kecil yang menggunakan metode pukat dasar.

    Pemerintah Jepang terus mendorong operator kapal untuk memperhatikan protokol keselamatan, termasuk pelatihan rutin dan penggunaan alat keselamatan yang memadai bagi para awak kapal.

    Badan Keselamatan Penjaga Pantai Jepang juga mengimbau agar perusahaan perikanan lebih cermat dalam memperkirakan volume hasil tangkapan agar tidak melebihi batas aman kapal, serta memastikan distribusi beban saat proses penarikan jaring.

    Sebagai bagian dari edukasi dan pertukaran pengalaman, diskusi daring tentang keselamatan kerja di sektor perikanan akan kembali digelar oleh Komunitas Pencinta Jepang secara gratis.

    Bagi yang berminat, dapat mendaftar dengan mengirimkan nama lengkap, alamat, dan nomor WhatsApp ke: tkyjepang@gmail.com. (Tribunnews.com/Ricard Susilo)

     

  • Tiap Tahun 200 Kendaraan Melaju Melawan Arah di Jalan Tol Jepang, Menewaskan Sejumlah Pengemudi – Halaman all

    Tiap Tahun 200 Kendaraan Melaju Melawan Arah di Jalan Tol Jepang, Menewaskan Sejumlah Pengemudi – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang mencatat sekitar 200 kasus kendaraan berjalan salah arah di jalan tol setiap tahun atau rata-rata dua kali dalam tiga hari.

    “Tidak sedikit pengemudi yang salah arah atau melawan arus di jalan tol. Ini bisa terjadi karena faktor usia lanjut atau tidak melihat rambu dengan jelas. Hal ini jelas membahayakan keselamatan lalu lintas,” ungkap sumber Tribunnews.com di badan pengelola jalan tol Jepang, Jumat (2/5/2025).

    Salah arah di jalan tol kerap berujung kecelakaan. Seperti pada 26 April 2025, sebuah mobil penumpang melaju sejauh sekitar 3 kilometer ke arah berlawanan di Jalan Tol Tohoku, Kota Nasushiobara, Prefektur Tochigi lalu bertabrakan langsung dengan mobil dari arah yang benar.

    Akibatnya, Yuta Maehara (42), pengemudi mobil yang salah arah, dan Masaru Hiraoka (56), pengemudi mobil yang ditabrak, tewas dalam kecelakaan tersebut.

    Mobil yang ditabrak semula mengira mobil di belakang hendak menyalip, sehingga truk di depannya berpindah jalur.

    Namun ternyata, mobil dari arah berlawanan tiba-tiba muncul, dan tabrakan pun tak terhindarkan.

    Kecelakaan lain juga terjadi akibat pengemudi yang salah arah.

    Sebuah truk besar menabrak mobil dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Yumiko Nagashima (60) di sebuah persimpangan tol di Fukuoka, Jepang bagian selatan.

    Di lokasi tersebut, jalur utama dan jalur masuk dari persimpangan berada di ketinggian yang sama, sehingga jika pengemudi salah masuk jalur, risiko tabrakan sangat tinggi.

    Satu mobil dilaporkan melaju ke jalur kiri yang seharusnya tidak dilewati dari arah tersebut, hingga akhirnya terjadi tabrakan karena kesalahan arah.

    Apakah ada jalan dengan struktur serupa di wilayah Kansai? Ya, contohnya di Jalan Tol Kise antara Kota Tanabe dan Kota Shirahama, tepatnya di Persimpangan Kamitomita.

     

    Jalan-jalan di sana diberi kode warna, namun hanya ada satu tanda larangan masuk.

    Jika tanda ini terlewat atau tidak terlihat, pengemudi bisa saja salah arah tanpa sadar.

    Di Persimpangan Nanki-Shirahama, juga terdapat rambu untuk memperingatkan pengemudi mengenai potensi salah arah.

    Bahkan penduduk lokal yang sudah terbiasa mengakui bahwa jalur tersebut membingungkan.

    “Itu berbahaya setiap saat. Menurut saya sulit dipahami oleh pemula. Saat persimpangan (IC) jalan tol ini dibuka, sebagian dari kami bahkan harus berlatih dulu. Tidak bisa sembarangan mengemudi di sana tanpa pengalaman,” ujar salah satu warga.

    Jurnalis Jepang, Tetsuo Suzuki mengatakan, dirinya sering melewati persimpangan di Tochigi yang dianggap rawan kecelakaan.

    Waktu pertama kali ke sana, saya sendiri kesulitan memahami arahnya. Akan lebih baik jika dibuat pemisah jalur dengan kemiringan berbeda. 

    “Tapi kalau tidak ada dana, setidaknya bisa pakai papan tanda besar yang jelas bertuliskan ‘Lewat Sini’. Namun kenyataannya hanya ada satu lampu lalu lintas kecil,” katanya. 

    Menurut Suzuki, masalah salah arah ini bukan soal usia.

    “Bahkan di malam hari lebih sulit melihat jalurnya. Warna jalan juga tidak jelas. Maka dari itu, tanda arah yang besar dan mencolok atau larangan masuk yang mencolok sangat diperlukan,” tambahnya.

    Masaru Ogata dari JAF (Federasi Mobil Jepang) Cabang Fukuoka menyarankan: “Tingkatkan jarak antar kendaraan untuk meningkatkan visibilitas dan kurangi kecepatan.

    Dengan begitu, akan lebih mudah mengenali keanehan di jalan.

    Ia juga mengingatkan agar pengemudi memperhatikan papan buletin elektronik di jalan tol, karena kadang muncul peringatan mengenai kendaraan yang salah arah.

    Selama masa liburan panjang Golden Week di Jepang saat ini, kelelahan akibat menyetir dalam waktu lama bisa mengaburkan penilaian.

    Oleh karena itu, Ogata menekankan pentingnya sering beristirahat.

    Diskusi seputar jalan tol juga dilakukan oleh komunitas Pencinta Jepang. Bagi yang ingin bergabung secara gratis, bisa mengirimkan nama lengkap, alamat, dan nomor WhatsApp ke: tkyjepang@gmail.com.

  • Konflik Kashmir Memanas: India Larang Impor Barang dari Pakistan! – Halaman all

    Konflik Kashmir Memanas: India Larang Impor Barang dari Pakistan! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali memuncak pasca serangan mematikan terhadap turis di kawasan Kashmir yang menjadi sengketa antara kedua negara.

    Baru-baru ini, India mengeluarkan kebijakan kontroversial yang melarang impor barang dari atau transit melalui Pakistan.

    Kebijakan ini menunjukkan eskalasi ketegangan yang telah berlangsung lama antara dua negara bertetangga ini.

    Apa yang Menyebabkan Larangan Impor dari Pakistan?

    Larangan impor ini dikeluarkan oleh India sebagai respons terhadap serangan teroris yang menewaskan sedikitnya 26 turis di Pahalgam, Lembah Kashmir.

    Dalam sebuah pemberitahuan resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri India, larangan ini mencakup pelarangan kapal berbendera Pakistan untuk memasuki pelabuhan India, serta larangan bagi kapal berbendera India untuk bersandar di pelabuhan Pakistan.

    Keputusan ini diambil berdasarkan Pasal 411 UU Pelayaran Niaga Tahun 1958, dengan tujuan melindungi infrastruktur pelabuhan dan aset kargo India di tengah situasi yang semakin tegang.

    “Larangan ini akan berlaku sesegera mungkin setelah diumumkan,” ungkap pihak Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri India.

    Penjelasan resmi ini menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan keamanan nasional dan kebijakan publik.

    Bagaimana Respon Pakistan terhadap Serangan dan Larangan Impor?

    Menanggapi serangan tersebut, India menuduh pemerintah Pakistan terlibat dalam aksi kekerasan ini.

    Tuduhan ini dengan tegas dibantah oleh Islamabad, yang justru membalikkan tuduhan dengan menyatakan bahwa mereka memiliki informasi intelijen yang meyakinkan bahwa India berencana melakukan aksi militer menggunakan serangan tersebut sebagai dalih.

    Dalam perkembangan terbaru, Pakistan mengumumkan langkah balasan yang mencakup penghentian seluruh perdagangan perbatasan, penutupan ruang udara bagi maskapai India, serta pengusiran diplomat India.

    Pakistan juga memperingatkan bahwa jika India berusaha menghentikan aliran air sungai sesuai perjanjian yang telah disepakati, hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan perang.

    Apa Sejarah di Balik Persengketaan di Kashmir?

    INDIA PAKISTAN MEMANAS – Ilustrasi bendera India dan Pakistan yang diambil dari Pexels pada 29 April 2025. Dua negara nuklir ini berada di ambang perang. (Pexels)

    Wilayah Kashmir, yang mayoritas penduduknya Muslim, telah menjadi sengketa teritorial antara India dan Pakistan sejak 1947.

    Konflik ini bermula dari perjanjian partisi Britania yang membagi subbenua India menjadi dua negara—India (berpenduduk mayoritas Hindu) dan Pakistan (berpenduduk mayoritas Muslim)—namun tidak menyelesaikan status Kashmir, yang saat itu dipimpin oleh maharaja Hindu.

    Setelah pemisahan tersebut, Kashmir menjadi lokasi berbagai perang dan konfrontasi bersenjata, termasuk Perang Indo-Pakistan pada 1947, 1965, dan 1999.

    Hingga kini, wilayah ini tetap menjadi titik panas konflik geopolitik dan ideologis, disertai pemberontakan lokal dan perseteruan diplomatik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Cerobong Konklaf Sudah Dipasang di Kapel Sistine: Siapa Penerus Paus Fransiskus? – Halaman all

    Cerobong Konklaf Sudah Dipasang di Kapel Sistine: Siapa Penerus Paus Fransiskus? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Persiapan konklaf untuk memilih pengganti Paus Fransiskus telah memasuki tahap akhir.

    Para pekerja Vatikan pada Jumat (2/5/2025) waktu setempat memasang cerobong di atap Kapel Sistine sebagai prasarana kunci dalam prosesi pengumuman hasil pemungutan suara rahasia.

    Cerobong ini akan menghasilkan asap hitam jika belum ada keputusan atau asap putih jika Paus ke-267 telah terpilih.

    Cerobong berwarna cokelat karat tersebut dipasang di atas ubin terakota Kapel Sistine abad ke-15, yang terkenal dengan fresko karya Michelangelo.

    Struktur ini terlihat jelas dari Alun-alun Santo Petrus, tempat ribuan umat diperkirakan akan berkumpul untuk menyaksikan proses pemilihan.

    Konklaf rencananya akan dimulai pada 7 Mei 2025, dengan 133 kardinal yang memenuhi syarat (berusia di bawah 80 tahun) sebagai pemilih

    Sekitar 80 persen dari mereka ditunjuk oleh Paus Fransiskus, menunjukkan dominasi faksi progresif dalam pemilihan kali ini 

    Siapa Saja Kandidat untuk Menjadi Paus?

    Dengan persiapan konklaf yang sedang dilakukan, berbagai kandidat kuat mulai muncul untuk menggantikan Paus Fransiskus.

    Berikut adalah lima kandidat yang diperkirakan akan bersaing dalam pemilihan:

    1. Kardinal Luis Antonio Tagle (67, Filipina)

    Kardinal Tagle, Uskup Agung Manila, telah disebut-sebut sebagai calon yang kuat untuk menggantikan Paus Fransiskus.

    Dia dikenal sebagai tokoh misionaris dan pendukung reformasi yang mengutamakan kesederhanaan, keadilan sosial, dan dialog antar agama.

    Popularitasnya di Asia dan keahlian diplomatiknya membuatnya menjadi kandidat unggulan.

    2. Kardinal Pietro Parolin (70, Italia)

    Sebagai Sekretaris Negara Vatikan sejak 2013, Kardinal Parolin memiliki reputasi sebagai diplomat yang moderat.

    Ia dianggap mampu menjaga keseimbangan antara reformasi dan stabilitas institusi gereja, serta memiliki pengalaman dalam hubungan internasional.

    3. Kardinal Peter Turkson (76, Ghana)

    Kardinal Turkson adalah advokat kemanusiaan yang berpengaruh di Afrika dan jika terpilih, ia akan menjadi paus pertama dari benua Afrika sejak abad ke-5.

    Rekam jejaknya dalam isu lingkungan dan hak asasi manusia membuatnya tetap relevan meski sudah mendekati batas usia untuk menjadi pemilih.

    PIPA KONKLAF DIPASANG – Para pekerja di Vatikan pada hari Jumat waktu setempat (2/5/2025) diketahui telah memasang sebuah cerobong di atap Kapel Sistine untuk prosesi konklaf. (Tangkap Layar Youtube Vatican News)

    4. Kardinal Pter Erd (72, Hungaria)

    Kardinal Erd dikenal sebagai suara tradisionalis dalam gereja, mempertahankan doktrin inti Katolik.

    Pengalamannya sebagai Ketua Komite Episkopal Eropa menambah kredibilitasnya dalam pemilihan ini.

    5. Kardinal Angelo Scola (82, Italia)

    Meski berusia di atas batas usia pemilih, Scola tetap menjadi kandidat potensial berkat pengalamannya dalam konklaf 2013.

    Ia dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan intelektualisme dengan dedikasi pada nilai-nilai tradisional.

    Mengapa Konklaf Kali Ini Menjadi Penting?

    Konklaf kali ini sangat penting karena sekitar 80 persen kardinal pemilih ditunjuk oleh Paus Fransiskus, menandakan adanya dominasi dari faksi progresif dalam pemilihan ini.

    Dunia kini menunggu dengan antisipasi asap putih dari cerobong Kapel Sistine, yang akan menandai lahirnya pemimpin baru bagi lebih dari 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia.

    Dengan semua persiapan yang dilakukan, pemilihan paus baru ini menjadi salah satu momen yang paling dinantikan di kalangan umat Katolik dan masyarakat luas.

    (Tribunnews.com/Bobby)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pengawalan dari Polisi Dicabut Pemerintah Inggris, Pangeran Harry Mengaku Kecewa – Halaman all

    Pengawalan dari Polisi Dicabut Pemerintah Inggris, Pangeran Harry Mengaku Kecewa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pangeran Harry menyatakan rasa kecewanya setelah gagal mempertahankan hak pengamanan dari Kepolisian Inggris.

    Hal ini disampaikan Harry dalam wawancara eksklusif dengan BBC pada Jumat (2/5/2025) waktu setempat.

    Ia mengaku “terpukul” setelah bandingnya ditolak oleh pengadilan, sehingga fasilitas pengawalan resmi yang selama ini diterimanya secara otomatis dicabut.

    Harry, putra bungsu Raja Charles, kehilangan status keamanan kerajaan setelah mundur dari tugas kebangsawanan pada 2020 dan memilih menetap di Amerika Serikat bersama istrinya, Meghan Markle.

    Dalam pernyataannya, Harry menegaskan bahwa keputusan Kantor Home Office—kementerian yang bertanggung jawab atas kepolisian—telah memengaruhi kesehariannya.

    “Apa yang sulit saya maafkan, dan mungkin akan selalu kesulitan saya maafkan, adalah keputusan yang dibuat pada 2020 yang memengaruhi setiap hari saya dan secara sadar menempatkan saya dan keluarga dalam bahaya,” ujarnya dari California 

    Proses Hukum yang Panjang

    Pemerintah Inggris sebelumnya memutuskan pada Februari 2020 bahwa Harry tidak lagi berhak atas perlindungan polisi pribadi selama berada di Britania.

    Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi London pada 2024.

    Meski mengajukan banding, tiga hakim Pengadilan Banding akhirnya mempertahankan putusan tersebut pada Jumat lalu.

    Mereka menyatakan bahwa meskipun Harry merasa dirugikan, tidak ada pelanggaran hukum dalam keputusan yang diambil.

    Dalam sidang April 2025, pengacara Harry menyampaikan argumen “kuat dan mengharukan” tentang dampak penghapusan fasilitas keamanan bagi keluarganya.

    Namun, Hakim Geoffrey Vos menegaskan bahwa argumen tersebut tidak cukup untuk menyatakan keputusan melanggar hukum.

    Respons Istana Buckingham

    Istana Buckingham menanggapi keputusan pengadilan dengan pernyataan resmi: “Semua isu ini telah diperiksa berulang kali dan secara cermat oleh pengadilan, dengan kesimpulan yang sama pada setiap kesempatan.”

    Pernyataan ini menegaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur dan tidak ada intervensi politik atau emosional.

    Harry, yang kini berusia 40 tahun, menegaskan bahwa ia tidak berniat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Inggris.

    “Saya tidak ingin ada pertarungan berlanjut… ini, pada intinya, adalah sengketa keluarga,” tutupnya dengan nada menyesal.

    Keputusan pengadilan ini semakin memperdalam ketegangan antara Harry dengan keluarga kerajaan.

    Sebelumnya, ia juga mengkritik penggunaan “keamanan sebagai alat tekanan” untuk mempertahankannya dalam lingkaran kerajaan.

    Meski demikian, Harry tetap mempertahankan sikapnya untuk menjalani hidup mandiri di luar institusi kerajaan.

    (Tribunnews.com/Bobby)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Konflik Kashmir Memanas: India Larang Impor Barang dari Pakistan! – Halaman all

    Konflik Kashmir Kian Memanas, India Kini Berikan Larangan Impor bagi Pakistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan bilateral antara India dan Pakistan kian memanas usai terjadinya serangan mematikan terhadap turis di wilayah Kashmir yang disengketakan 

    Kebijakan terbaru yang memanaskan hubungan kedua negara adalah langkah India yang melarang impor barang berasal dari atau transit melalui Pakistan.

    Melalui larangan tersebut, India melarang kapal berbendera Pakistan memasuki pelabuhan India mana pun dan kapal berbendera India bersandar di pelabuhan Pakistan.

    Langkah ini diterapkan berdasarkan Pasal 411 UU Pelayaran Niaga Tahun 1958, yang bertujuan melindungi aset, kargo, dan infrastruktur pelabuhan India di tengah meningkatnya ketegangan pasca serangan teror di Pahalgam 

    Dikutip dari Reuters, kebijakan tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri India pada Sabtu (3/5/2025) hari ini.

    Di dalam sebuah pemberitahuan yang disampaikan ke publik, pemerintah India menyebutkan bahwa larangan ini sifatnya berlaku sesegera mungkin setelah dimumkan.

    “Restriksi ini diterapkan demi kepentingan keamanan nasional dan kebijakan publik,” demikian pernyataan pihak Dirjen Perdagangan Luar Negeri India.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, kelompok teroris bersenjata diduga membunuh sedikitnya 26 turis dalam serangan pekan lalu di destinasi pegunungan kawasan Pahalgam, Lembah Kashmir.

    Menanggapi serangan tersebut, India menuduh pemerintah Pakistan sebagai dalang yang terlibat dalam aksi keji tersebut.

    Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Islamabad.

    Pakistan balik menuding India dan menyatakan bahwa mereka memiliki “informasi intelijen terpercaya” yang menyebut India berencana melakukan aksi militer dengan memanfaatkan serangan tersebut.

    Pakistan juga mengumumkan langkah balasan pada Sabtu hari ini, termasuk menghentikan seluruh perdagangan perbatasan, menutup ruang udaranya bagi maskapai India, dan mengusir diplomat-diplomat India.

    Selain itu, Pakistan memperingatkan bahwa upaya apa pun untuk menghentikan aliran air sungai sesuai perjanjian puluhan tahun lalu antara kedua negara akan dianggap sebagai tindakan perang. 

    Sejarah Persengketaan di Kashmir

    Kashmir merupakan wilayah berpenduduk mayoritas Muslim yang selama ini menjadi pusat perseteruan antara India dan Pakistan.

    Kedua negara bertetangga tersebut diketahui saling mengklaim area yang terletak di Himalaya ini sejak tahun 1947 , setelah kemerdekaan kedua negara dari penjajahan Britania.

    Konflik ini bermula karena perjanjian partisi Britania yang membagi subbenua India menjadi dua negara yakni India (berpenduduk mayoritas Hindu) dan Pakistan (berpenduduk mayoritas Muslim).

    Namun demikian, perjanjian tersebut tidak menyelesaikan status wilayah Kashmir, yang saat itu merupakan negara bagian dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi diperintah oleh maharaja Hindu.

    Setelah pemisahan tersebut, Kashmir menjadi sengketa teritorial yang memicu beberapa perang dan konfrontasi bersenjata antara kedua negara, termasuk Perang Indo-Pakistan pada 1947, 1965, dan 1999.

    Hingga kini, wilayah tersebut tetap menjadi titik panas konflik geopolitik dan ideologis serta menjadi lokasi berbagai perang, pemberontakan, dan perseteruan diplomatik.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengusulkan kebijakan yang kontroversial dengan memangkas anggaran federal secara signifikan untuk tahun fiskal 2026.

    Pemangkasan anggaran ini menargetkan anggaran mencapai 163 miliar dollar AS, atau sekitar Rp2.684 triliun.

    Berdasarkan laporan dari New York Post, pemangkasan yang dilakukan oleh Trump menyasar berbagai institusi dan program, termasuk:

    Trump mengusulkan pemotongan anggaran yang berjumlah total 163 miliar dollar AS, yang merupakan pengurangan sebesar 22,6 persen dari tingkat saat ini.

    Kenapa Pemangkasan Anggaran Diperlukan?

    Alasan utama di balik pemangkasan besar-besaran ini adalah untuk mengalihkan dana ke sektor pertahanan.

    Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65 persen dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri.

    Trump percaya bahwa memperkuat kekuatan militer adalah cara paling jelas untuk menunjukkan dominasi Amerika di dunia.

    Dengan demikian, penguatan angkatan bersenjata dan keamanan perbatasan menjadi fokus utama.

    Siapa yang Akan Terdampak oleh Pemangkasan Ini?

    Pemangkasan anggaran direncanakan dilakukan secara bertahap.

    Beberapa lembaga yang akan terdampak secara langsung meliputi:

    – Internal Revenue Service (IRS):

    Diperkirakan akan kehilangan lebih dari 2 miliar dollar AS.

    – Kementerian Luar Negeri:

    Akan mengalami pemotongan hingga 50 miliar dollar AS.

    – Kementerian Pendidikan:

    Anggaran akan dipotong sekitar 15 persen.

    – Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan:

    Pemangkasan mencapai 50 persen.

    – National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

    Akan dipangkas lebih dari 40 persen.

    – NASA dan lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan ATF:

    Juga tidak luput dari pemotongan.

    Trump melihat langkah ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan anggaran sambil tetap membiayai proyek-proyek pertahanan besar.

    Bagaimana Respons Terhadap Rencana Pemangkasan Ini?

    Meski pemangkasan anggaran yang dikenal dengan sebutan “skinny bujet” ini masih berupa kerangka awal dan harus disetujui oleh Kongres, rencana tersebut telah memicu kritik dari berbagai pihak.

    Banyak yang menganggap bahwa pemotongan anggaran ini akan merugikan warga biasa, terutama keluarga kelas menengah dan pekerja.

    Salah satu penentang yang vokal terhadap kebijakan ini adalah Senator Susan Collins dari Maine.

    Respons negatif ini menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan rakyat Amerika.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pencabutan Pajak Harvard: Kontroversi di Balik Kebijakan Trump – Halaman all

    Pencabutan Pajak Harvard: Kontroversi di Balik Kebijakan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk mencabut status bebas pajak Universitas Harvard, institusi pendidikan tertua di AS.

    Keputusan ini terungkap pada tanggal 3 Mei 2025 setelah Harvard menolak tuntutan dari pemerintah terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina.

    Dalam unggahan di media sosialnya, Trump menegaskan, “Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan,” seperti yang dikutip dari CNN International.

    Apa yang Mendorong Pencabutan Status Pajak?

    Pencabutan status bebas pajak dari institusi pendidikan tinggi adalah tindakan yang sangat jarang terjadi.

    Internal Revenue Service (IRS) sendiri hanya pernah mencabut status tersebut terhadap Universitas Bob Jones karena kebijakan diskriminatifnya.

    Ketika pemerintahan Trump melaporkan Harvard kepada IRS untuk penyelidikan, hal ini menjadi langkah yang tidak biasa dan kontroversial.

    Pencabutan status pajak ini akan membawa dampak besar bagi Harvard.

    Universitas tersebut selama ini menikmati status bebas pajak sebagai lembaga nonprofit, tetapi kini harus membayar pajak atas sebagian dari pendapatannya, termasuk dari dana abadi yang mencapai lebih dari 50 miliar dollar AS serta investasi dan properti.

    Harvard bisa menghadapi beban pajak yang mencapai ratusan juta dollar per tahun.

    Selain itu, pencabutan ini berpotensi untuk meningkatkan biaya kuliah serta mengurangi dana beasiswa dan bantuan keuangan.

    Bagaimana Respons Harvard terhadap Ancaman Trump?

    Merespons ancaman ini, Presiden Universitas Harvard Alan Garber menekankan bahwa tindakan pencabutan status pajak itu sangat melanggar hukum.

    Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Garber menyatakan, “Tindakan itu sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini.”

    Dia menambahkan bahwa pencabutan tersebut akan mengganggu pendidikan dan penelitian di Harvard, yang dapat mengakibatkan berkurangnya bantuan keuangan bagi mahasiswa serta mengancam program penelitian medis penting.

    Sementara itu, Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts juga mengecam tindakan Trump.

    Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan usaha untuk memaksa Harvard mengikuti ideologi tertentu dan menyebut tindakan ini sebagai inkonstitusional.

    Apa yang Memicu Ketegangan Ini?

    Konflik ini mulai memanas setelah pemerintah AS membekukan dana federal sebesar 22 miliar dollar AS untuk Harvard pada tanggal 14 April.

    Pemerintah beralasan bahwa tindakan tersebut diambil karena Harvard dianggap gagal mengendalikan antisemitisme, yang mereka anggap ditoleransi melalui demonstrasi pro-Palestina.

    Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa Harvard tidak mematuhi perintah untuk menutup program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

    Meskipun demikian, Harvard menolak untuk tunduk pada tekanan pemerintah.

    Sebagai respons atas penolakan Harvard, pemerintah mengumumkan pembekuan dana hibah dan meminta universitas tersebut untuk melakukan audit internal serta meninjau kebijakan disiplin dan proses perekrutan mahasiswa.

    Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintahan yang agresif dapat mempengaruhi institusi pendidikan tinggi dan kebebasan akademik.

    Ancaman pencabutan status bebas pajak Harvard telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pendidikan, penelitian, dan akses ke peluang bagi mahasiswa.

    Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi Harvard, tetapi juga menjadi sinyal bagi universitas-universitas lain di seluruh negeri mengenai potensi intervensi pemerintah dalam urusan akademik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).