Category: Tribunnews.com Internasional

  • Iran, China, Rusia Keluarkan Pernyataan Bersama: Serukan AS Cabut Sanksi ke Teheran Soal Nuklir – Halaman all

    Iran, China, Rusia Keluarkan Pernyataan Bersama: Serukan AS Cabut Sanksi ke Teheran Soal Nuklir – Halaman all

    Iran, China, Rusia Keluarkan Pernyataan Bersama: Serukan AS Cabut Sanksi ke Teheran Soal Nuklir

    TRIBUNNEWS.COM – Diplomat Iran, Cina dan Rusia mengeluarkan pernyataan bersama hasil pertemuan ketiganya di Beijing pada Jumat (14/3/2025).

    MNA melansir, mereka menyerukan pencabutan “sanksi melanggar hukum” yang dijatuhkan terhadap Iran, menekankan hak Teheran untuk penggunaan energi nuklir secara damai.

    Pertemuan diplomat Iran, China dan Rusia itu berisi pertukaran pandangan tentang program nuklir Iran dan isu-isu internasional lainnya yang menjadi perhatian bersama.

    Dalam pernyataan bersama, mereka menekankan perlunya mencabut semua sanksi sepihak yang melanggar hukum.

    Pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaoxu, dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov.

    China, Rusia, dan Iran mengatakan bahwa pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk mengatasi akar penyebab situasi saat ini dan meninggalkan sanksi, tekanan atau ancaman kekuatan.

    Mereka menekankan kalau dialog berdasarkan “saling menghormati” adalah satu-satunya solusi praktis untuk masalah ini, mendesak “pihak yang relevan untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang akan meningkatkan situasi” dan merusak upaya diplomatik.

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Kamis (13/3/2025) dari YouTube The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berbicara selama konferensi pers setelah pertemuan dengan Taoiseach (Perdana Menteri) Irlandia Micheal Martin di Ruang Oval di Gedung Putih di Washington, DC, AS pada Rabu (12/3/2025). Dalam acara tersebut, Trump sebut tidak ada yang ingin mengusir penduduk Gaza, sebuah pernyataan yang berlawanan dari usulannya pada Februari lalu yang ingin memindahkan penduduk Gaza ke luar negeri. (YouTube The White House)

    Rayuan dan Ancaman Presiden AS Donald Trump

    Pertemuan di Beijing antara ketiga diplomat tersebut menyusul serangkaian pendekatan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sejak kembalinya kekuasaannya ke Gedung Putih pada bulan Januari.

    Trump menggunakan dua pendekatan, rayuan yang dibarengi ancaman untuk melanjutkan perundingan nuklir dengan Teheran.

    Pada awal minggu ini, Trump mengaku telah mengirim surat kepata Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Dalam surat tersebut, Trump mengatakan menawarkan pembicaraan menuju kesepakatan mengenai program nuklir.

    Menurutnya, negosiasi ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada intervensi yang selama ini iya lakukan.

    “Saya berharap Iran, dan saya telah menulis surat kepada mereka yang mengatakan, saya harap Anda akan bernegosiasi karena jika kita harus melakukan intervensi militer, itu akan menjadi hal yang mengerikan bagi mereka,” kata Trump dalam segmen wawancara yang disiarkan pada hari Jumat, dikutip dari Iran International.

    Trump mengklaim kalau negosiasi ini tidak akan menyakiti Iran.

    “Ada dua cara untuk menangani Iran, secara militer atau membuat kesepakatan. Saya lebih suka membuat kesepakatan karena saya tidak ingin menyakiti Iran,” imbuh Trump.

    Presiden AS ini juga mengaku memiliki banyak kenalan di Iran.

    “Mereka orang-orang hebat. Saya kenal banyak orang Iran dari negara ini,” terangnya.

    Trump menambahkan dalam wawancaranya bahwa kesepakatan nuklir akan menjadi kemenangan bagi Iran.

    “Saya pikir mereka ingin mendapatkan surat itu. Alternatif lainnya adalah kita harus melakukan sesuatu, karena kita tidak bisa membiarkan senjata nuklir lain,” katanya.

    Meski banyak orang yang tidak setuju dengan keputusannya, Trump yakin bahwa ini akan membawa kemenangan bagi Iran.

    “Saya tidak yakin semua orang setuju dengan saya. Namun, kita dapat membuat kesepakatan yang sama bagusnya seperti jika Anda menang secara militer,” tambah presiden AS.

    Iran Tak Sudi Diancam

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian dengan tegas menolak perundingan soal Nuklir dengan Presiden AS Donald Trump.

    Menurut Pezeshkian, apa yang dilakukan Trump saat ini adalah mengancam agar Iran mau berunding dengannya.

    Pezeshkian mengatakan dirinya tak akan peduli dengan apa yang dilakukan Trump terhadap Iran.

    “Jika Anda mengancam saya, saya tidak akan bernegosiasi, lakukan apa pun yang Anda inginkan,” kata Pezeshkian dalam sebuah acara di Teheran pada hari Selasa (11/3/2025), dikutip dari Anadolu Anjansi.

    Iran semakin marah setelah enam dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Prancis, Yunani, Panama, Korea Selatan, dan Inggris mengadakan pertemuan tertutup minggu ini untuk membahas program nuklirnya. 

    Menurut Iran ini adalah penyalahgunaan Dewan Keamanan PBB.

    Sementara itu, Iran telah lama menegaskan bahwa programnya ditujukan untuk tujuan damai.

    Sejak Trump kembali ke menjabat sebagai Presiden AS, pemerintahannya secara konsisten mengatakan bahwa Iran harus dicegah memperoleh senjata nuklir.

    Sebelumnya, saat Trump pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2018, ia menarik diri dari pakta penting yang dicapai Iran pada tahun 2015. 

    Saat itu, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk mengekang program nuklirnya karena kekhawatiran negara itu berpotensi mengembangkan senjata nuklir.

    Iran terus mematuhi kesepakatan tersebut hingga pada tahun 2018.

    Trump secara sepihak menarik kesepakatan tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

     

    (oln/mna/*)

  • Otoritas Palestina Beri Tanah Wakaf 5 Ribu Meter Persegi di Gaza untuk Pendirian RSIA Indonesia – Halaman all

    Otoritas Palestina Beri Tanah Wakaf 5 Ribu Meter Persegi di Gaza untuk Pendirian RSIA Indonesia – Halaman all

    Otoritas Palestina Beri Tanah Wakaf 5 Ribu Meter Persegi di Gaza untuk Pendirian Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia
     
    Danang Triatmojo/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia direncanakan dibangun di Kota Gaza, Jalur Gaza, Palestina oleh sejumlah lembaga dan yayasan filantropi tanah air. 

    Pendirian fasilitas ini merupakan upaya pemulihan sistem kesehatan di Gaza pasca agresi berkepanjangan militer negeri zionis Israel yang meluluh lantahkan wilayah Gaza sejak 7 Oktober 2023 silam.

    Dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Jumat (14/3/2025), Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Ahrul Tsani Fathurrahman menyampaikan, pemerintah mendorong upaya pendirian fasilitas kesehatan ini. 

    Ia menyebut pembangunan RSIA Indonesia di Gaza telah diusulkan dan ditangani bersama oleh organisasi/lembaga amal dan kemanusiaan.

    Pembangunan RS ini juga bagian dari kampanye nasional Indonesia untuk Palestina yang sebelumnya dipublikasi oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta bersama MUI, Baznas dan 30 organisasi filantropi.

    “Salah satu pekerjaan besar untuk Gaza yang telah diusulkan agar ditangani bersama oleh organisasi/lembaga amal dan kemanusiaan Indonesia adalah pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza City,” kata Ahrul.

    Dalam kesempatan yang sama, eks-Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Siti Fadilah Supari selaku Pembina Maemuna Center Indonesia mengatakan, berdasarkan data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, sebanyak 19 dari 36 rumah sakit di Gaza sudah ditutup imbas serangan Israel tersebut, dan lebih dari 1.000 petugas medis menjadi korban.

    “Berdasarkan data OCHA atau Bagian Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, sebanyak 19 dari 36 rumah sakit di Gaza sudah ditutup karena terdampak oleh serangan Israel sejak Oktober 2023,” kata Siti.

    Rencana pembangunan RSIA Indonesia ini sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Palestina.

    Bahkan otoritas Palestina memberikan tanah wakaf seluas 5.000 meter persegi untuk pendiriannya. Lokasi pembangunan terletak di dekat Rumah Sakit Anak Al-Rantisi di Gaza City.

    Tim advance akan diberangkatkan lebih dulu ke Gaza pada akhir Maret atau awal April 2025 dalam rangka persiapan pembangunan.

    Tim ini akan mensurvei teknis dan memastikan kesiapan lokasi.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking direncanakan dilakukan pada akhir bulan April 2025.

    Fasilitas RSIA Indonesia di Gaza 

    Pembangunan RSIA Indonesia ini memerlukan dana Rp 402 miliar dengan tahap awal penggalangan dana sebesar Rp201 miliar. Sejumlah organisasi kemanusiaan dan lembaga zakat Indonesia sudah berkomitmen untuk penggalangan dana ini.

    RS Indonesia ini akan memiliki 4 lantai dan basement dengan luas total bangunan mencapai 10.310 meter persegi.

    RS ini dirancang memiliki 100 kasur rawat inap, 8 kasur gawat darurat termasuk 2 kasur ruang isolasi.

    Kemudian akan ada 8 kasur ICU, 4 kasur HCU, 4 kasur NICU, 2 ruang persalinan termasuk 2 kamar persiapan dan 2 kamar pemulihan. 

    Lalu 2 ruang bedah, 8 klinik rawat jalan, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, farmasi, dan kamar jenazah.

    Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), M. Anshorullah menegaskan dukungan masyarakat Indonesia amat dibutuhkan untuk mewujudkan pendirian RS Indonesia di Gaza ini.

    “Setiap bantuan sekecil apapun akan membawa dampak besar bagi ibu dan anak-anak Gaza yang membutuhkan layanan medis. RSIA Indonesia akan menjadi tanda cinta rakyat Indonesia untuk bangsa Palestina,” ucapnya.

     

     

     

  • Brigade Artileri Ukraina Diklaim Hancurkan S-400 Rusia, Pakar Singgung Ada Perubahan Strategi – Halaman all

    Brigade Artileri Ukraina Diklaim Hancurkan S-400 Rusia, Pakar Singgung Ada Perubahan Strategi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KIEV – Media Ukraina diramaikan dengan pemberitaan yang menyebut pasukan dari Brigade Artileri Terpisah ke-43, berhasil menghancurkan sebuah peluncur dari sistem pertahanan udara S-400 milik Rusia.

    Menurut laporan yang diunggah 12 Maret 2025 lalu, unit pengintaian Ukraina berhasil mendeteksi pergerakan peluncur sebelum serangan dilakukan.

    Sumber-sumber Ukraina memperkirakan bahwa biaya dari peralatan yang hancur tersebut melebihi 1 miliar dollar, angka yang terkait dengan sistem S-400 secara keseluruhan.

    Namun, beberapa pihak meragukan apakah angka ini merujuk pada satu peluncur saja atau seluruh baterai.

    Insiden ini memicu diskusi mengenai dampak finansial dan strategis dari kerugian semacam ini dalam konflik Rusia-Ukraina yang kini telah memasuki tahun ketiga.

    Meskipun rincian tentang insiden tersebut masih minim, media Ukraina mengisyaratkan bahwa operasi ini bergantung pada intelijen yang dikumpulkan oleh tim pengintaian brigade yang melacak posisi peluncur.

    Setelah teridentifikasi, unit tersebut mengoordinasikan serangan, meskipun jenis senjata yang digunakan belum diungkapkan.

    Video yang menyertai laporan tersebut menunjukkan ledakan yang diklaim oleh pasukan Ukraina sebagai hasil dari penghancuran peluncur.

    Namun, tanpa data geografis yang tepat atau konfirmasi independen, skala penuh dari peristiwa ini sulit untuk diverifikasi.

    Rusia, untuk bagiannya, belum memberikan komentar resmi mengenai klaim ini, sehingga narasi ini sebagian besar berada di tangan sumber-sumber Ukraina.

    Aspek finansial dari cerita ini menarik perhatian khusus.

    Media Ukraina mengeklaim bahwa kompleks S-400 secara keseluruhan memiliki harga yang melebihi 1 miliar dollar.

    Angka ini sejalan dengan perkiraan yang sering dikutip dalam diskusi mengenai perangkat keras militer Rusia, terutama selama operasi berprofil tinggi atau kesepakatan ekspor.

    Namun, para analis mencatat bahwa angka ini biasanya mencerminkan biaya dari seluruh baterai S-400, yang terdiri dari beberapa peluncur, radar, pos komando, dan rudal, bukan hanya satu komponen seperti peluncur.

    Rusia tidak merilis harga resmi untuk bagian-bagian individu dari sistem tersebut, sehingga setiap perkiraan biaya melibatkan beberapa dugaan.

    Kurangnya transparansi ini memicu perdebatan mengenai apakah klaim Ukraina tentang kerugian senilai satu miliar dollar dapat dipertanggungjawabkan atau jika itu melebih-lebihkan dampak dari penargetan satu bagian dari sistem.

    Untuk memahami lebih jauh, berbagai laporan menunjukkan bahwa sistem S-400 lengkap, termasuk empat hingga delapan peluncur tergantung pada konfigurasinya, berkisar antara 1 miliar hingga 12 miliar dollar.

    Dalam konteks ini, kesepakatan tahun 2017 antara Rusia dan Turki yang melibatkan penjualan empat baterai S-400 seharga 2,5 miliar dollar memberikan gambaran lebih jelas, yang berarti sekitar 625 juta dollar per baterai.

    Jika satu baterai mencakup beberapa peluncur—katakanlah empat hingga delapan—biaya satu peluncur beserta rudal dan peralatan pendukungnya mungkin berkisar antara 100 juta hingga 300 juta dollar.

    Kisaran ini, meskipun kasar, menunjukkan bahwa perkiraan Ukraina mungkin membesar-besarkan kerugian kecuali komponen tambahan juga terkena dampak dalam serangan tersebut.

    Memahami S-400 itu sendiri menjelaskan mengapa harga dan penghancurannya sangat penting.

    S-400 Triumf, yang dikenal NATO sebagai SA-21 Growler, adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara.

    Sebuah baterai biasanya mencakup beberapa komponen kunci, termasuk pos komando 55K6E, radar deteksi 91N6E Big Bird, dan peluncur yang biasanya merupakan model 5P85TE2 atau 5P85SE2.

    Dengan struktur yang kompleks ini, kehilangan satu peluncur tidak akan menonaktifkan seluruh baterai, tetapi dapat mengurangi kapasitasnya, terutama jika suku cadang atau rudal sulit didapat.

    Kerugian S-400 di Ukraina, setidaknya menurut laporan Ukraina, bukanlah hal baru.

    Sejak perang dimulai pada Februari 2022, Kyiv telah mengklaim beberapa serangan terhadap sistem ini.

    Pada Agustus 2023, badan intelijen Ukraina melaporkan penghancuran peluncur S-400 di Krimea menggunakan rudal Neptune yang dimodifikasi, momen yang terekam dalam rekaman drone yang memperlihatkan bola api besar.

    Sebulan kemudian, serangan lain di dekat Yevpatoria diduga melumpuhkan radar, lagi-lagi di Krimea.

    Pada November 2023, Kementerian Pertahanan Inggris memperkirakan bahwa Ukraina kemungkinan telah menghancurkan sedikitnya empat sistem S-400 dalam satu minggu, tiga di antaranya di wilayah Luhansk.

    Baru-baru ini, pada Mei 2024, pasukan Ukraina mengklaim telah menyerang dua peluncur di dekat Donetsk menggunakan rudal ATACMS yang dipasok AS.

    Jika akurat, insiden ini menunjukkan pola penargetan aset S-400, meskipun jumlah totalnya—kadang-kadang disebut sebanyak 31 oleh sumber Ukraina—masih belum diverifikasi oleh pengamat independen.

    Peran sistem dalam konflik ini menggarisbawahi nilai dan kerentanannya.

    Rusia mengerahkan S-400 untuk melindungi area-area penting, seperti Krimea atau zona garis depan, dari pesawat, pesawat nirawak, dan rudal Ukraina.

    Di awal perang, sistem ini membatasi angkatan udara Ukraina, memaksa pilot untuk terbang rendah atau menghindari beberapa wilayah sama sekali.

    Jangkauannya yang panjang—hingga 400 kilometer dengan rudal yang tepat—memungkinkannya untuk mencakup wilayah yang sangat luas, melindungi pangkalan, jalur pasokan, dan kota.

    Namun, Ukraina telah beradaptasi, menggunakan pesawat nirawak untuk menemukan target dan senjata jarak jauh seperti rudal ATACMS atau Storm Shadow untuk menyerang dari jauh.

    Jika berhasil, serangan ini mengungkap celah dalam jaringan pertahanan udara Rusia, yang berpotensi mengurangi tekanan pada operasi darat Ukraina atau membuka jalan bagi serangan yang lebih dalam.

    Namun, desain berlapis S-400 berarti satu kali kehilangan tidak akan menghancurkan sistem. Hanya “pukulan” bukan kekalahan telak.

    Para pakar Barat telah mengamati hal ini dengan saksama, dan memberikan pandangan yang beragam tentang kinerja S-400.

    David Hambling, seorang analis militer Inggris, mencatat pada tahun 2023 bahwa meskipun sistem tersebut awalnya menghambat operasi udara Ukraina, kehilangannya baru-baru ini menandakan adanya perubahan.

    Ia menyarankan kepada Newsweek bahwa kemampuan Ukraina untuk menargetkan S-400 mungkin mencerminkan kecanggihan yang berkembang dalam taktik Kyiv, yang mungkin dibantu oleh intelijen NATO.

    Sidharth Kaushal, dari Royal United Services Institute di London, mengatakan kepada media yang sama bahwa harga setiap baterai sebesar $200 juta membuat penghancurannya menjadi kemunduran yang mahal bagi Rusia, meskipun dapat diganti.

    Sementara itu, Bulgarian Military berpendapat bahwa S-400 tetap tangguh tetapi tidak terkalahkan.

    Mereka menunjukkan bahwa tanpa sistem jarak pendek seperti Pantsir atau Buk untuk menjaganya, S-400 kesulitan menghadapi rudal atau pesawat nirawak yang terbang rendah—kelemahan yang dieksploitasi Ukraina dengan alat seperti ATACMS.

    Pandangan ini sejalan dengan beberapa penilaian AS, yang melihat sistem tersebut canggih tetapi bergantung pada jaringan yang lebih luas untuk bersinar.

    Perbandingan dengan sistem Patriot Amerika sering muncul. Mattias Eken, pakar pertahanan rudal di RAND Corporation, mengatakan kepada Business Insider pada tahun 2024 bahwa kemampuan S-400 menyaingi Patriot, tetapi kerugiannya di Ukraina mengisyaratkan kelemahan operasional.

    Tidak seperti Patriot, yang telah menjatuhkan rudal Rusia tanpa kerugian yang dikonfirmasi dalam perang ini, S-400 telah diserang berulang kali, setidaknya demikian menurut klaim Ukraina. 

    Mick Ryan, pensiunan jenderal Australia, menggemakan hal ini, yang menunjukkan pendekatan sistematis Ukraina—menggabungkan tipu daya, pesawat nirawak, dan serangan presisi—telah mengalahkan pertahanan Rusia.

    Pendapat ini tidak mengabaikan kekuatan S-400, tetapi menyoroti bagaimana pertempuran di dunia nyata menguji bahkan teknologi terbaik secara berbeda dari yang diprediksi dalam lembar spesifikasi.

    Saat perang terus berlanjut, S-400 tetap menjadi hotspot. 

    Kehancurannya, baik satu peluncur atau banyak, membawa dampak yang lebih besar daripada sekadar uang—setiap kerugian membentuk kembali keseimbangan medan perang.

    Serangan terbaru, yang diklaim oleh Brigade ke-43, sesuai dengan pola ini. Bukti video, estimasi biaya, dan pernyataan Ukraina menggambarkan serangan berisiko tinggi, tetapi pertanyaan tetap ada.

    Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022

    Pada akhir Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, yang meningkatkan konflik yang telah memanas sejak aneksasi Krimea pada tahun 2014.

    Serangan awal menargetkan kota-kota besar Ukraina seperti Kyiv, Kharkiv, dan Mariupol, dengan pasukan Rusia yang mengincar kemenangan cepat.

    Namun, perlawanan militer dan sipil Ukraina terbukti tangguh secara tak terduga, yang menyebabkan perang kota dan parit yang berkepanjangan.

    Sanksi internasional segera dijatuhkan kepada Rusia, dan negara-negara NATO meningkatkan dukungan militer ke Ukraina, yang secara signifikan mengubah dinamika konflik.

  • Pernyataan-Pernyataan Terbaru Hamas Soal Gaza: Bersedia Bebaskan Tentara Israel-AS, 4 Jenazah – Halaman all

    Pernyataan-Pernyataan Terbaru Hamas Soal Gaza: Bersedia Bebaskan Tentara Israel-AS, 4 Jenazah – Halaman all

    Pernyataan-Pernyataan Terbaru Hamas Soal Situasi Gaza: Bebaskan Tentara Israel-AS, 4 Jenazah

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Hamas mengumumkan sejumlah pernyataan terbaru terkait perkembangan situasi Jalur Gaza.

    Pernyataan ini terkait berlangsungnya negosiasi gencatan senjata dengan Israel di Doha, Qatar, RNTV melaporkan, Jumat (14/3/2025).

    Laporan menjelaskan, Hamas menyatakan kalau tingkat kepemimpinannya menerima proposal dari mediator gencatan senjata untuk melanjutkan negosiasi dengan Israel. 

    Gerakan itu mengatakan pihaknya “membahas proposal tersebut dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan positif, menyerahkan tanggapannya pagi ini.”

    Hasilnya, Hamas menyatakan, bersedia membebaskan seorang tentara Israel (IDF) Aidan Alexander berkewarganegaraan Israel-Amerika Serikat (AS).

    Selain tentara IDF itu, Hamas juga akan membebaskan empat jenazah sandera Israel yang tewas selama agresi Israel dalam 15 bulan di Gaza.

    Berikut pernyataan lengkap Hamas terkait perkembangan situasi gencatan senjata di Gaza:

    “Kemarin, delegasi dari pimpinan Hamas menerima proposal dari mediator untuk melanjutkan negosiasi.

    Gerakan ini membahas proposal secara bertanggung jawab dan positif, dan menyampaikan tanggapan kami pagi ini. 

    Tanggapan itu termasuk perjanjian gerakan untuk membebaskan tentara Israel, Aidan Alexander, yang memegang kewarganegaraan Amerika, bersama dengan tubuh empat orang lainnya dengan kewarganegaraan ganda.

    Hamas menegaskan kesiapannya sepenuhnya untuk memulai negosiasi dan mencapai kesepakatan komprehensif tentang masalah fase kedua, mendesak pendudukan untuk memenuhi komitmen penuhnya.”

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Kamis (20/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam membawa salah satu peti mati dari empat jenazah sandera Israel; Kfir Bibas (9 bulan), Ariel Bibas (4), ibu mereka bernama Shiri Bibas (32) dan Oded Lifshitz (83), dalam pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Kamis. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Tuduh Israel-AS Memandekkan Negosiasi Gencatan Senjata

    Sumber Hamas juga menuduh Pendudukan Israel dan mediator AS berusaha memandekkan negosiasi pada fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata dengan membatasi negosiasi hanya untuk aspek pertukaran tahanan.

    Hamas diketahui teguh meminta agar negosiasi juga membahas seputar penarikan mundur pasukan IDF serta pembukaan penuh blokade terhadap akses masuk bantuan ke Gaza seperti yang sudah diagendakan.

    Menurut sumber itu, utusan Timur Tengah AS Steve Wittoff mengusulkan pembebasan setengah dari tahanan dan setengah dari jenazah sandera Israel yang ditahan oleh Hamas.

    Namun, proposal ini ditolak Hamas.

    Belakangan, permintaan akhir dari pihak AS dan Israel berkurang menjadi meminta Hamas membebaskan hanya lima individu.

    Hamas bersedia, dengan menyatakan mau membebaskan satu tentara IDF dan empat jenazah sandera berkewarganegaraan ganda.

    “Sumber itu mencatat bahwa sementara negosiasi tetap macet, namun tetap ada optimisme tentang kemungkinan mencapai kesepakatan,” kata laporan RNTV.

    Pembicaraan saat ini sedang berlangsung di Doha untuk memajukan fase kedua dari perjanjian tersebut.

    PEMBEBASAN SANDERA – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam memamerkan senjata selama pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025). Pada Sabtu (22/2/2025), Hamas membebaskan 6 sandera Israel dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Tak Ingin Berperang Tapi Tak Punya Pilihan

    Sebelumnya, pada Kamis, Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kalau pertemuan dengan para mediator di Doha mengenai perjanjian gencatan senjata di Gaza masih terus berlanjut.

    Hamas membaca kalau usulan-usulan baru yang disodorkan justru “bertujuan untuk membuntukan negosiasi dengan menghindari pemenuhan kewajiban dari perjanjian tersebut.”

    Dalam pernyataan di saluran Telegram gerakan tersebut, dia menyatakan Hamas mematuhi apa yang telah disepakati dan memasuki pelaksanaan fase kedua dengan memenuhi kewajibannya untuk tidak kembali berperang dan menarik diri dari seluruh Jalur Gaza.

    Ia melanjutkan, pada gilirannya Hamas juga mendesak Israel untuk mematuhi pelaksanaan janji untuk menarik diri dari Gaza dan mulai menarik diri dari Koridor Philadelphia, seraya menambahkan bahwa Israel juga telah gagal melaksanakan protokol kemanusiaan perjanjian tersebut.

    Blokade bantuan masuk ke Gaza serta pemutusan pasokan listrik, menjadi satu di antara banyak pelanggaran yang terus dilakukan Israel atas penjanjian yang ada.

    Ia melanjutkan, “Kami tidak ingin kembali berperang, dan jika pendudukan melanjutkan agresinya, kami tidak punya pilihan selain membela rakyat kami.”

    Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa utusan AS Steve Witkoff telah mengajukan proposal terbaru untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza hingga 20 April.

    Axios mengutip sumber yang mengatakan bahwa proposal yang diperbarui tersebut mencakup perpanjangan gencatan senjata selama beberapa minggu dengan imbalan Hamas membebaskan lebih banyak tahanan dan melanjutkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Sumber tersebut menambahkan bahwa jika gencatan senjata jangka panjang tercapai, Hamas akan membebaskan semua tahanan pada hari terakhir perjanjian yang diperpanjang.

    Sumber-sumber melaporkan bahwa Israel memberikan “tanggapan positif” kepada utusan AS, sementara para mediator menunggu tanggapan Hamas.

    KONDISI GAZA – Selain kelaparan, jutaan warga Gaza dibayangi ancaman risiko penyebaran penyakit dan wabah saat musim dingin tiba. Karena hujan yang membasahi tenda pengungsian Palestina akan menyebabkan penumpukan banjir limbah di area rendah. (Al Jazeera)

    Hamas: Warga Internasional Abai atas Kejahatan Perang Israel

    Hamas juga menyatakan kalau laporan baru-baru ini oleh komite investigasi PBB menegaskan tingkat keparahan kejahatan perang yang dilakukan oleh Pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menilai masyarakat internasional mengabaikan dan menyangkal kejahatan Israel yang dirinci dalam laporan tersebut, menyerukan tanggapan global yang serius dan terpadu untuk menghentikan pelanggaran ini. 

    “Laporan ini adalah bukti lain dari kejahatan mengerikan yang terus dilakukan pendudukan terhadap orang-orang kami,” kata pernyataan itu.

    Hamas mendesak badan-badan peradilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Pidana Internasional (ICC), untuk mengambil tindakan hukum berdasarkan temuan laporan tersebut.

    Ia meminta lembaga-lembaga ini untuk memulai proses terhadap Israel dan meminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Ia juga meminta masyarakat internasional untuk segera campur tangan untuk mencegah Pendudukan Israel dan menghentikan kejahatannya, menekankan perlunya menegakkan ketentuan perjanjian gencatan senjata.

     

    (oln/rntv/*)

  • Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Putin, Dorong Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Putin, Dorong Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (13/3/2025).

    Dalam panggilan telepon tersebut, keduanya tampak membicarakan berbagai hal.

    Mulai dari kerja sama kedua negara hingga solusi perdamaian konflik Rusia-Ukraina.

    MBS menekankan akan selalu mendukung apa pun itu dengan tujuan mengakhiri perang di Ukraina.

    “Komitmen Arab Saudi untuk memfasilitasi dialog dan mendukung semua inisiatif yang bertujuan mencapai resolusi politik,” terang kementerian luar negeri yang mengutip pernyataan MBS, dikutip dari NDTV.

    Pembicaraan ini menyusul pertemuan pejabat Ukraina dan AS pada hari Selasa (11/3/2025) di Jeddah.

    Kedua negara tersebut membahas usulan gencatan senjata Ukraina-Rusia.

    Dari pembicaraan tersebut, Ukraina menyetujui usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari.

    Hal tersebut diungkapkan oleh kedua pihak melalui pernyataan bersama.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan itu dicapai setelah negosiasi berjam-jam antara pejabat Amerika dan Ukraina di Jeddah, Arab Saudi.

    “Hari ini, kami mengajukan tawaran yang diterima Ukraina, yaitu untuk melakukan gencatan senjata dan negosiasi segera guna mengakhiri konflik ini dengan cara yang bertahan lama dan berkelanjutan serta memperhitungkan kepentingan, keamanan, dan kemampuan mereka untuk maju sebagai sebuah negara,” kata pejabat tinggi urusan luar negeri Donald Trump, dikutip dari Yahoo News.

    Rubio berharap Rusia juga sepakat terkait gencatan senjata ini.

    “Dan mudah-mudahan kami akan menyampaikan tawaran ini kepada Rusia, dan kami berharap mereka akan mengatakan ya, bahwa mereka akan mengatakan ya untuk perdamaian,” tambah Rubio. 

    Tak hanya Rubio, Zelensky juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui X.

    Menurut Zelensky, saat ini adalah tugas AS untuk meyakinkan Rusia.

    “Kini, giliran Amerika Serikat untuk meyakinkan Rusia agar melakukan hal yang sama,” kata Zelensky dalam pernyataan terpisah tentang X.

    “Jika Rusia setuju, gencatan senjata akan segera berlaku,” tambahnya.

    Dalam pernyataan terpisah, Zelensky mengatakan cakupan apa saja dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    “Usulan gencatan senjata akan membentuk gencatan senjata penuh selama 30 hari, tidak hanya terkait rudal, drone, dan bom, tidak hanya di Laut Hitam, tetapi juga di sepanjang garis depan,” jelas Zelensky.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Rusia.

    “Bola ada di tangan Rusia,” kata Trump pada hari Selasa (11/3/2025), dikutip dari LBC.

    Respons Putin atas Usulan Gencatan Senjata di Ukraina

    Presiden Rusia menanggapi rencana gencatan senjata selama 30 hari, yang disetujui Ukraina awal minggu ini setelah pembicaraan dengan AS.

    Putin mengatakan ia setuju dengan ide yang diajukan terkait gencatan senjata di Ukraina.

    Namun tidak langsung menerima, Putin justru mengajukan beberapa syarat.

    “Idenya benar dan kami mendukungnya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas,” katanya, dikutip dari BBC.

    Saat ini yang dibutuhkan menurut Putin adalah membicarakan syarat-syarat tersebut dengan mitranya, Trump.

    “Saya pikir kita perlu membicarakannya dengan rekan dan mitra Amerika kita dan, mungkin, menelepon Presiden Trump dan membahasnya dengannya,” kata Putin, dikutip dari AP News.

    Menurut Putin, gencatan senjata harus menghasilkan perdamaian yang abadi.

    “Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan pertempuran, tetapi kami berasumsi bahwa gencatan senjata akan menghasilkan perdamaian abadi dan menghilangkan akar penyebab krisis,” tegasnya.

    Putin mengatakan tampaknya AS membujuk Ukraina untuk menerima gencatan senjata dan bahwa Ukraina tertarik karena situasi medan perang, khususnya di Kursk.

    Putin kemudian mempertanyakan apa yang terjadi jika gencatan senjata diberlakukan di Ukraina.

    “Akankah semua yang ada di sana keluar tanpa perlawanan? Atau akankah pimpinan Ukraina memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata dan menyerah?,” tanyanya.

    Atas pernyataan kedua belah pihak ini, justru menunjukkan perbedaan tujuan dan prinsip antar keduanya.

    Sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagaimana kesepakatan gencatan senjata akan terwujud.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Putra Mahkota Arab Saudi, Vladimir Putin dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Kementerian Luar Negeri Israel Klaim Israel Kirimkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Druze Suriah – Halaman all

    Kementerian Luar Negeri Israel Klaim Israel Kirimkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Druze Suriah – Halaman all

    Kementerian Luar Negeri Israel Mengklaim Israel Mengirimkan Bantuan Kemanusiaan kepada Warga Druze di Suriah

    TRIBUNNEWS.COM- Israel telah mengklaim mengirimkan bantuan kemanusiaan ke komunitas Druze di Suriah selama beberapa minggu terakhir, kata Kementerian Luar Negeri kemarin.

    “Dalam operasi yang dilakukan selama beberapa minggu terakhir, 10.000 paket bantuan kemanusiaan sejauh ini telah dikirimkan ke komunitas Druze di wilayah pertempuran Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

    Paket-paket tersebut berisi barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak, tepung, garam, dan gula dan sebagian besar dikirim ke provinsi selatan Suwayda, tambahnya.

    Suku Druze, minoritas Arab yang hadir di Suriah, Israel, Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, dan Lebanon, menjalankan agama yang berasal dari Islam tetapi memiliki identitas yang berbeda.

    Sejak penggulingan mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad, Israel telah memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan dan mengatakan tentara Suriah  tidak akan diizinkan  untuk memposisikan diri di selatan Damaskus. 

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengatakan Israel tidak akan membiarkan komunitas Druze di Suriah mengalami celaka.

    Para kritikus telah memperingatkan bahwa Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sedang berupaya untuk memutuskan identitas Suriah komunitas Druze dalam upaya untuk mencaplok lebih banyak tanah di Suriah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan awal pekan ini bahwa warga Druze Suriah akan diizinkan masuk dan  bekerja di Dataran Tinggi Golan yang diduduki , yang direbut Israel dari Suriah dalam perang tahun 1967.

    Sekelompok sekitar 100 tokoh senior Druze Suriah juga diperkirakan akan mengunjungi Dataran Tinggi Golan besok, kata anggota komunitas tersebut.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Wali Kota Miami Beach Minta Cabut Sewa Gedungnya bagi Bioskop yang Tetap Putar Film Palestina – Halaman all

    Wali Kota Miami Beach Minta Cabut Sewa Gedungnya bagi Bioskop yang Tetap Putar Film Palestina – Halaman all

    Wali Kota Miami Beach Minta Cabut Sewa Gedungnya bagi Bioskop yang Putar Film Dokumenter Palestina

    TRIBUNNEWS.COM-  Film tentang konflik Israel-Palestina di Tepi Barat yang diduduki ini dilarang diputar di Miami Beach. 

    Dalam buletin yang dikirim ke penduduk setempat pada Selasa malam, Steven Meiner, wali kota Miami Beach mengkritik film tersebut sebagai “propaganda sepihak” dan berpendapat bahwa film tersebut salah menggambarkan orang Yahudi. 

    Namun, meskipun ia berupaya menghentikan pemutaran, O Cinema tetap menayangkan film dokumenter tersebut.

    Steven Meiner sekarang memperkenalkan undang-undang baru untuk mengakhiri sewa teater di Balai Kota lama dan mencabut dua hibah kota dengan total lebih dari $79.000, setengahnya telah dibayarkan.

    Minggu lalu, Meiner mendesak CEO O Cinema Vivian Marthell untuk membatalkan pemutaran, merujuk pada kekhawatiran dari pejabat Israel dan Jerman.

    “Karena kekhawatiran atas retorika anti-Semit, kami telah memutuskan untuk menarik film tersebut dari program kami,” tulis Marthell kepada Meiner pada tanggal 6 Maret. 

    “Film ini telah mengungkap keretakan yang menghalangi kami untuk memenuhi misi kami dalam mendorong percakapan yang mendalam tentang karya sinematik.”

    Menurut buletin Meiner, Marthell membatalkan keputusannya keesokan harinya. Di tengah kontroversi tersebut, penjualan tiket melonjak, yang menyebabkan tiket pertunjukan terjual habis dan pemutaran tambahan.

    “Keputusan kami untuk menayangkan No Other Land bukanlah sebuah deklarasi keberpihakan politik,” kata Marthell dalam email kepada Herald. 

    “Ini adalah penegasan kembali keyakinan kami bahwa setiap suara layak didengar, terutama ketika suara itu menantang kami.”

    Tindakan Meiner telah memicu reaksi keras, dengan para kritikus menuduhnya melakukan penyensoran. 

    Ia membela pendiriannya, dengan menyatakan: “Menormalkan kebencian dan menyebarkan anti-Semitisme di fasilitas yang didanai pembayar pajak — setelah O Cinema sendiri mengakui kekhawatiran atas retorika anti-Semit — tidak dapat diterima dan tidak boleh ditoleransi.”

    Komisaris Kota David Suarez mendukung usulan Meiner, dengan menyebut No Other Land sebagai “propaganda pro-Hamas”. 

    Rekan Komisaris Kristen Rosen Gonzalez, meskipun mengatakan bahwa film tersebut bias, menentang pencabutan sewa O Cinema, dengan peringatan akan adanya pertempuran hukum yang mahal. 

    Ia menyarankan agar teater tersebut juga dapat menayangkan Screams Before Silence , sebuah dokumenter tentang wanita Israel yang diserang oleh Hamas.

    Komisi kota akan memberikan suara pada usulan Meiner Rabu depan.

    Film Palestina-Israel No Other Land memenangkan Academy Award untuk Film Dokumenter Terbaik di Academy Awards awal bulan ini. 

    Film ini diproduksi oleh kolektif Palestina-Israel dan mengikuti kisah seorang aktivis Palestina yang berteman dengan seorang jurnalis Israel untuk membantunya dalam perjuangannya mencari keadilan saat desanya di Masafar Yatta diserang akibat pendudukan Israel di wilayah tersebut. 

    Film ini merupakan debut penyutradaraan Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, dan Rachel Szor, yang menggambarkannya sebagai tindakan perlawanan dalam perjalanan menuju keadilan.

    Saat naik panggung pada upacara penyerahan Piala Oscar, Adra berkata: “Sekitar dua bulan lalu, saya menjadi seorang ayah dan harapan saya kepada putri saya adalah agar ia tidak harus menjalani kehidupan yang sama seperti yang saya jalani sekarang, selalu takut akan kekerasan pemukim, pembongkaran rumah, dan pemindahan paksa yang dialami oleh komunitas saya, Masafar Yatta, setiap hari di bawah pendudukan Israel.”

    Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah dari para penonton yang bertabur bintang.

    Abraham menambahkan: “Ketika saya melihat Basel, saya melihat saudara saya, tetapi kita tidak setara. Kita hidup dalam rezim di mana saya bebas, di bawah hukum sipil, dan Basel berada di bawah hukum militer yang menghancurkan hidupnya dan dia tidak dapat mengendalikannya. Ada jalan yang berbeda. Solusi politik tanpa supremasi etnis.”

    Film dokumenter ini difilmkan selama empat tahun antara 2019 dan 2023. Film ini telah memenangkan sejumlah penghargaan selain Oscar, termasuk Panorama Audience Award untuk Film Dokumenter Terbaik dan Berlinale Documentary Film Award di Festival Film Internasional Berlin 2024.

     

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Hakim AS Memperpanjang Deportasi Mahmoud Khalil, Mahasiswa Universitas Columbia Pro Palestina – Halaman all

    Hakim AS Memperpanjang Deportasi Mahmoud Khalil, Mahasiswa Universitas Columbia Pro Palestina – Halaman all

    Hakim AS Memperpanjang Deportasi Mahmoud Khalil, Mahasiswa Universitas Columbia

    TRIBUNNEWS.COM- Seorang hakim AS pada hari Rabu memperpanjang perintahnya yang memblokir otoritas federal untuk mendeportasi seorang mahasiswa Universitas Columbia yang ditahan dalam kasus yang telah menjadi titik api janji pemerintahan Trump untuk mendeportasi beberapa aktivis perguruan tinggi pro-Palestina, Reuters telah melaporkan.

    Hakim Pengadilan Distrik AS Jesse Furman telah memblokir sementara deportasi Mahmoud Khalil pada awal minggu ini, dan memperpanjang larangan tersebut pada hari Rabu dalam perintah tertulis setelah sidang di Pengadilan Federal Manhattan untuk memberi dirinya lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah penangkapan mahasiswa itu tidak konstitusional.

    Hakim Furman juga memerintahkan agar Khalil diizinkan melakukan dua panggilan telepon pribadi selama dua jam dengan pengacaranya, satu pada hari Rabu dan satu pada hari Kamis, setelah Kassem mengatakan bahwa satu-satunya panggilan telepon Khalil dengan anggota tim hukumnya dari tahanan di Louisiana sejauh ini terputus sebelum waktunya dan berada pada saluran yang direkam dan dipantau oleh pemerintah.

    Bahkan sebelum Furman memblokirnya, tidak ada indikasi bahwa deportasi Khalil akan segera terjadi. Ia berhak mengajukan pembelaannya untuk menghindari deportasi di hadapan hakim terpisah di pengadilan imigrasi, yang merupakan proses yang berpotensi panjang.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengatakan bahwa Khalil, 30 tahun, dapat dideportasi berdasarkan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa migran yang kehadirannya di negara tersebut dianggap oleh Menteri Luar Negeri AS tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri dapat dideportasi, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters .

    “Menteri Luar Negeri telah menetapkan bahwa kehadiran atau aktivitas Anda di Amerika Serikat akan menimbulkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang serius bagi Amerika Serikat,” demikian bunyi dokumen DHS tertanggal 9 Maret, yang memerintahkan Khalil untuk hadir di hadapan hakim imigrasi pada tanggal 27 Maret. Dokumen tersebut tidak memberikan perincian tambahan, dan DHS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Pengacara Khalil mengatakan bahwa penangkapannya pada hari Sabtu oleh agen DHS di luar kediaman universitasnya di Manhattan adalah sebagai balasan atas advokasinya yang blak-blakan terhadap serangan militer Israel di Gaza menyusul serangan lintas perbatasan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan dengan demikian melanggar hak Khalil untuk kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.

    “Tuan Khalil diidentifikasi, menjadi sasaran, ditahan dan sedang diproses untuk deportasi karena advokasinya terhadap hak-hak Palestina,” kata pengacara Khalil, Ramzi Kassem di pengadilan.

    Brandon Waterman, seorang pengacara pemerintah, mengatakan bahwa tantangan Khalil terhadap penangkapannya harus dipindahkan ke New Jersey, tempat ia ditahan saat pengacaranya pertama kali meminta pembebasannya, atau Louisiana, tempat ia ditahan saat ini.

    Di luar gedung pengadilan Manhattan pada hari Rabu, Kassem mengatakan kepada wartawan bahwa ketentuan hukum yang dirujuk DHS jarang digunakan dan tidak dimaksudkan untuk membungkam perbedaan pendapat.

    Dalam wawancara media pertamanya , Noora Abdalla, istri Khalil, mengatakan kepada Reuters setelah sidang bahwa dia berharap suaminya akan bebas dan kembali ke New York tepat waktu untuk kelahiran anak pertama mereka, yang akan lahir bulan depan.

    “Sangat sulit untuk tidak bersamanya,” katanya. “Ada banyak emosi dan rasa sakit. Dia selalu ada untuk saya di setiap langkah.”

    Khalil lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi Palestina di Suriah dan pergi ke AS dengan visa pelajar pada tahun 2022, dan menjadi penduduk tetap tahun lalu. Ia merupakan anggota terkemuka gerakan protes Columbia terhadap serangan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

    Presiden AS Donald Trump menuduh di media sosial bahwa Khalil mendukung Hamas, tetapi pemerintahannya belum mendakwanya dengan kejahatan apa pun dan belum memberikan bukti yang menunjukkan dugaan dukungan Khalil terhadap gerakan tersebut, yang ditetapkan sebagai “entitas teroris global” oleh AS.

    Pemerintahan Trump mengklaim bahwa protes pro-Palestina di kampus-kampus, termasuk Columbia, telah mencakup dukungan untuk Hamas dan pelecehan anti-Semit terhadap mahasiswa Yahudi. Penyelenggara protes mahasiswa mengatakan kritik terhadap Israel secara keliru disamakan dengan anti-Semitisme.

    “Ini bukan tentang kebebasan berbicara,” kata Menteri Luar Negeri Marco Rubio kepada wartawan pada hari Rabu saat berkunjung ke Irlandia. “Menjadi pendukung Hamas dan datang ke universitas kami serta mengacaukannya… Jika Anda memberi tahu kami bahwa itulah yang ingin Anda lakukan saat datang ke Amerika, kami tidak akan pernah mengizinkan Anda masuk.”

    Kasus ini pada akhirnya dapat menguji di mana pengadilan imigrasi menarik garis antara kebebasan berbicara yang dilindungi dan dugaan dukungan terhadap kelompok yang ditetapkan AS sebagai teroris.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Hakim AS Memperpanjang Deportasi Mahmoud Khalil, Mahasiswa Universitas Columbia Pro Palestina – Halaman all

    Aktivis Yahudi Ikut Demo di Dalam Trump Tower, New York, Menuntut Pembebasan Aktivis Pro Palestina – Halaman all

    Aktivis Yahudi Berdemonstrasi di Dalam Trump Tower, New York, Menuntut Pembebasan Aktivis Pro Palestina

    TRIBUNNEWS.COM- Ratusan aktivis dari kelompok perdamaian Yahudi melakukan aksi duduk di kantor pusat Presiden AS Donald Trump di New York pada hari Kamis menuntut pembebasan segera aktivis Pro Palestina Mahmoud Khalil, Anadolu melaporkan.

    Sambil meneriakkan “Bebaskan Mahmoud, Bebaskan mereka semua!” “Kami ingin keadilan, bagaimana? Bawa pulang Mahmoud sekarang!” dan “Lawan Nazi, bukan mahasiswa!” 

    Para pengunjuk rasa dari kelompok Jewish Voice for Peace memenuhi lobi Trump Tower, menyuarakan penentangan mereka terhadap penahanan aktivis tersebut.

    Banyak demonstran mengenakan baju merah bertuliskan slogan “Bukan atas nama kami” dan “Hentikan mempersenjatai Israel.”

    Khalil, pemegang kartu hijau dan mahasiswa Universitas Columbia baru-baru ini yang membantu mengorganisasikan protes kampus tahun lalu, ditangkap Sabtu di kediamannya milik universitas dalam apa yang menurut pengacaranya merupakan upaya deportasi bermotif politik oleh pemerintahan Trump.

    Saat berkampanye tahun lalu untuk memenangkan kursi kepresidenan, Trump, di balik pintu tertutup, berjanji untuk “mengusir” pengunjuk rasa mahasiswa asing pro-Palestina jika ia terpilih, menurut The Washington Post.

    Khalil ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang mengklaim visa pelajarnya telah dicabut, meskipun ia adalah penduduk tetap yang sah dan tidak berada di AS dengan visa pelajar. Para agen kemudian memberi tahu dia bahwa kartu hijaunya telah dicabut.

    Ia menikah dengan seorang warga negara AS yang sedang hamil delapan bulan. Istrinya mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia “bertanya-tanya kapan Mahmoud akan mendapat kesempatan untuk menelepon saya.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas menyambut baik keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mundur dari usulannya mengenai pemindahan permanen lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza, Pusat Informasi Palestina telah melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan setelah Trump mengatakan kemarin bahwa “tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza” sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan: “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan perjanjian gencatan senjata.”

    Juru bicara Hamas mendesak Trump untuk menahan diri dari “bersekutu dengan visi sayap kanan Zionis yang menentang hak-hak rakyat Palestina.”

    Trump mengirimkan gelombang kejutan bulan lalu ketika dia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga.

    Mesir, yang bertetangga dengan Gaza, juga menyuarakan apresiasinya atas pernyataan terbaru Trump.

    “Sikap ini mencerminkan pemahaman akan perlunya mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan pentingnya menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir hari ini.

    Menteri luar negeri Qatar, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania bertemu dengan utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff di Doha, Qatar, kemarin untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza oleh Mesir dan upaya gencatan senjata.

    Pembahasan tersebut juga meliputi pembentukan suatu komite administratif untuk mengelola urusan daerah kantong pantai yang dilanda perang.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR