Category: Tribunnews.com Internasional

  • Hamas Setuju Bebaskan 1 Tentara Berkewarganegaraan Israel-AS dan 4 Jenazah Sandera – Halaman all

    Hamas Setuju Bebaskan 1 Tentara Berkewarganegaraan Israel-AS dan 4 Jenazah Sandera – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyetujui untuk membebaskan satu tentara Israel berkewarganegaraan Israel-Amerika Serikat (AS) dan empat jenazah sandera yang berkewarganegaraan ganda.

    Hamas mengumumkan mereka menerima usulan dari para mediator pada hari Kamis (13/3/2025) untuk melanjutkan perundingan mengenai gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan dengan Israel.

    Hamas menegaskan mereka menangani usulan tersebut secara bertanggung jawab dan positif.

    “Perlawanan menyerahkan tanggapan terhadap usulan tersebut pada dini hari, yang mencakup persetujuan untuk membebaskan tentara Israel Idan Alexander, yang memegang kewarganegaraan Amerika serta jenazah empat orang lainnya yang memiliki kewarganegaraan ganda,” kata Hamas dalam pernyataannya, Jumat (14/3/2025).

    Hamas menegaskan kesiapan penuhnya untuk memulai perundingan dan mencapai kesepakatan komprehensif mengenai berbagai isu terkait tahap kedua, dan menyerukan pendudukan Israel untuk melaksanakan sepenuhnya kewajibannya.

    Sementara itu, seorang pemimpin perlawanan menekankan Hamas akan menyerahkan jenazah empat tahanan pemegang kewarganegaraan ganda, selain tawanan Amerika Idan Iskandar, sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina.

    “Negosiasi tidak langsung antara kedua belah pihak akan dimulai pada hari yang sama saat para tahanan dibebaskan, untuk melaksanakan tahap kedua perjanjian,” kata pemimpin tersebut kepada Al Mayadeen.

    Ia mengindikasikan negosiasi akan mencakup pengaturan terkait gencatan senjata, penarikan pasukan, dan pembebasan tahanan yang tersisa dalam waktu 50 hari.

    Ia juga menekankan perlunya segera membuka penyeberangan untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dan pertolongan.

    Pemimpin tersebut mengatakan pelaksanaan tahap pertama harus dilanjutkan, termasuk protokol kemanusiaan, penghentian operasi militer, dan rehabilitasi infrastruktur.

    Selain itu, ia menekankan bahwa mediator dari Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian negosiasi dan tercapainya kesepakatan komprehensif yang mencakup gencatan senjata dan penarikan penuh.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Diminta Rusia untuk Menyerah, Ukraina Malah Ngotot Bertahan di Kursk, Bantah Terkepung – Halaman all

    Diminta Rusia untuk Menyerah, Ukraina Malah Ngotot Bertahan di Kursk, Bantah Terkepung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Meski sudah terkepung oleh Rusia dan diminta untuk menyerah, Ukraina malah ngotot ingin bertahan di Kursk.

    Staf Umum tentara Ukraina bahkan membantah klaim bahwa pasukan Kyiv telah dikepung di Kursk di tengah serangan Rusia yang sedang berlangsung.

    Staf Umum itu mengatakan Rusia telah melaporkan dugaan pengepungan pasukan Ukraina di Kursk untuk tujuan politik dan memberi tekanan kepada Kyiv.

    Laporan pengepungan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengampuni pasukan Ukraina yang ada di Kursk.

    “Pada saat ini, ribuan tentara Ukraina dikepung sepenuhnya oleh militer Rusia, dan berada dalam posisi yang sangat buruk dan rentan,” kata Trump, dikutip dari Kyiv Independent.

    Saat berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia, Putin mengklaim pada Jumat (14/3/2025) bahwa beberapa pasukan Ukraina berhasil diblokir di wilayah Rusia.

    Menyusul pernyataan Trump, Putin mengatakan bahwa tentara Ukraina harus menyerah di Kursk.

    “Unit-unit telah berkumpul kembali, bergerak ke garis pertahanan yang lebih menguntungkan dan menyelesaikan tugas yang diberikan di Kursk,” kata Staf Umum Ukraina.

    “Tidak ada ancaman pengepungan terhadap unit-unit kami. Tentara kami memukul mundur serangan musuh dan menimbulkan kerusakan akibat tembakan yang efektif dari semua jenis senjata,” lanjutnya.

    Pada hari yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada wartawan bahwa operasi Kursk “telah menyelesaikan tugasnya”.

    Ia mengatakan bahwa Ukraina juga mampu menstabilkan situasi di dekat Pokrovsk.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev meminta Ukraina untuk segera menyerah dari Kursk.

    Karena, lanjut Medvedev, jika mereka menolak untuk meletakkan senjata, tentara Rusia akan menghancurkan Ukraina di Kursk.

    “Ini adalah pendekatan yang sangat manusiawi dari negara kami, tetapi bagi Nazi Ukraina, ada juga sisi buruknya—jika mereka menolak meletakkan senjata, mereka semua akan dilenyapkan secara sistematis dan tanpa ampun,” katanya, dikutip dari TASS.

    Ia mencatat bahwa beberapa jam mendatang akan menunjukkan apakah rezim Kyiv akan menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan tentaranya.

    Pada tanggal 13 Maret, Putin mengatakan bahwa Rusia memegang kendali penuh atas situasi di Wilayah Kursk, dan sekelompok tentara Ukraina berada dalam isolasi total.

    Kemudian pada tanggal 12 Maret, ia mengunjungi salah satu pos komando kelompok Kursk milik tentara Rusia.

    Serangan besar-besaran oleh tentara Ukraina di Wilayah Kursk dimulai pada bulan Agustus 2024.

    Menurut Staf Umum tentara Rusia, lebih dari 86 persen wilayah yang diduduki oleh tentara Ukraina telah dibebaskan.

    Penduduk dievakuasi dari Sudzha yang telah dibebaskan.

    Di beberapa bagian perbatasan, tentara Rusia memasuki Wilayah Sumy.

    Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak dimulainya perang di wilayah Kursk, musuh telah kehilangan lebih dari 67.000 tentara.

    (*)

  • Trump: Saya Minta Putin Selamatkan Nyawa Tentara Ukraina yang Terkepung di Kursk – Halaman all

    Trump: Saya Minta Putin Selamatkan Nyawa Tentara Ukraina yang Terkepung di Kursk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyelamatkan nyawa pasukan Ukraina yang terkepung di Kursk, Rusia barat.

    Mereka terkepung setelah pasukan Rusia melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayahnya yang diduduki Ukraina sejak mereka memasuki Rusia pada Agustus tahun lalu.

    Menurut Institut Studi Perang (ISW), Rusia telah merebut kembali 655 km persegi wilayah Kursk, lebih dari separuh wilayah yang diduduki Ukraina.

    Trump, yang sebelumnya bertekad menengahi perdamaian Rusia-Ukraina, mengatakan ia meminta Putin untuk melindungi pasukan Ukraina yang terkepung di Kursk.

    Presiden AS mengatakan militer Rusia telah mengepung sepenuhnya ribuan tentara Ukraina di Kursk yang berada dalam posisi yang sangat buruk dan rentan.

    “Saya mendesak Presiden Putin untuk menyelamatkan nyawa mereka,” kata Trump pada Jumat (14/3/2025).

    “Jika tidak, ini akan menjadi pembantaian yang belum pernah disaksikan dunia sejak Perang Dunia II. Tuhan memberkati mereka semua!” lanjutnya.

    Sebelumnya, Trump mengunggah unggahan di media sosial setelah utusannya, Steve Witkoff, yang bertemu dengan Putin di Moskow pada hari Kamis (13/3/2025) malam.

    Trump menggambarkan pertemuan itu sebagai pertemuan yang sangat bagus dan produktif.

    “Ada kemungkinan besar bahwa perang yang mengerikan dan berdarah ini akhirnya akan berakhir,” kata Trump, seperti diberitakan Reuters.

    Presiden AS juga mengisyaratkan usulan gencatan senjata AS yang diterima Ukraina minggu ini sedang dipertimbangkan oleh Rusia.

    Putin: Pasukan Ukraina Sebaiknya Menyerah

    Untuk menanggapi permintaan Trump, Putin mengatakan pasukan Ukraina yang terkepung di Kursk akan dijamin keamanannya jika mereka menyerahkan diri.

    “Pada saat yang sama, kami memahami seruan Presiden Trump untuk berpedoman pada pertimbangan kemanusiaan terkait para prajurit ini,” kata Putin dalam pidatonya, Jumat.

    “Jika mereka meletakkan senjata dan menyerah, pasukan Ukraina di wilayah Kursk akan dijamin kehidupan dan perlakuan yang layak,” tambahnya.

    Wakil ketua dewan keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengunggah di media sosial dan mengatakan jika pasukan Ukraina menolak meletakkan senjata, mereka semua akan dihancurkan secara sistematis dan tanpa ampun.

    Namun, militer Ukraina mengatakan tidak ada ancaman pengepungan, dan pasukannya mundur ke posisi yang lebih baik.

    Sehari sebelumnya pada Kamis (13/3/2025), Putin mempertanyakan usulan AS yang menyarankan Rusia dan Ukraina melakukan gencatan senjata selama 30 hari.

    Putin menyoroti pelaksanaan teknis usulan tersebut, termasuk apakah pasukan Ukraina yang berada di Kursk harus dibebaskan setelah mereka melakukan kejahatan terhadap warga sipil.

    “Haruskah kita membebaskan mereka setelah mereka melakukan kejahatan serius terhadap warga sipil?” kata Putin setelah sebelumnya mengatakan tentara musuh yang ditangkap di Kursk akan dianggap teroris, seperti diberitakan RBC.

    Selain itu, Putin juga menolak upaya apapun untuk menempatkan pasukan perjaga perdamaian dari Eropa di Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Putin: Pasukan Ukraina di Kursk Sebaiknya Serahkan Diri, Rusia Jamin Mereka Hidup – Halaman all

    Putin: Pasukan Ukraina di Kursk Sebaiknya Serahkan Diri, Rusia Jamin Mereka Hidup – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pasukan Ukraina yang terkepung di Kursk, perbatasan Rusia barat, untuk menyerahkan diri.

    Putin mengatakan Rusia akan menjamin mereka tetap hidup dan dalam keadaan baik jika mau menyerahkan diri.

    Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui pasukan mereka berada di bawah tekanan yang meningkat setelah Rusia melancarkan operasi khusus di Kursk.

    Rusia telah melancarkan serangan balasan sejak minggu lalu dan berhasil merebut kembali Kursk, wilayah perbatasan Rusia barat dan Ukraina timur.

    “Kami bersimpati dengan seruan Presiden (Donald) Trump,” kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi, Jumat (14/3/2025).

    “Jika mereka meletakkan senjata dan menyerah, pasukan Ukraina di wilayah Kursk akan dijamin kehidupan dan perlakuan yang layak sesuai dengan norma hukum internasional dan hukum Federasi Rusia,” lanjutnya memperingatkan pasukan Ukraina di Kursk.

    Ia juga meminta para pemimpin Ukraina untuk memerintahkan pasukan mereka agar menyerah.

    Putin menekankan tentara Ukraina melakukan banyak kejahatan terhadap warga sipil di wilayah Kursk.

    Namun, ia menanggapi permintaan Donald Trump untuk melindungi pasukan Ukraina yang terkepung di Kursk.

    “Pada saat yang sama, kami menanggapi seruan Presiden Trump mengenai tentara-tentara ini karena alasan kemanusiaan,” katanya, seperti diberitakan The Moscow Times.

    Sebelumnya, Putin mengunjungi komando Rusia di Kursk pada hari Rabu (12/3/2025) dan menyatakan kemajuan pasukan Rusia hingga dapat memukul mundur pasukan Ukraina.

    Beberapa menit kemudian setelah pengumuman tersebut, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrski, mengisyaratkan pasukannya ditarik mundur untuk meminimalkan kerugian.

    “Dalam situasi yang paling sulit, prioritas saya adalah menyelamatkan nyawa tentara Ukraina. Untuk tujuan ini, unit-unit pasukan pertahanan, jika perlu, akan bermanuver ke posisi yang lebih menguntungkan,” tulis Syrski, Rabu.

    Sebelumnya, Ukraina menduduki sebagian wilayah Kursk setelah melancarkan serangan kejutan pada Agustus tahun 2024.

    Zelensky: Putin Merusak Diplomasi

    Sebelumnya, Putin menyampaikan pendapatnya mengenai usulan gencatan senjata selama 30 hari yang disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) untuk Rusia dan Ukraina.

    Putin memberikan banyak pertanyaan penting terkait pelaksaan teknis usulan tersebut dan khawatir bahwa durasi tersebut digunakan untuk memobilisasi pasukan atau mengirim pasokan senjata kepada pasukan Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Putin merusak diplomasi setelah Rusia menyatakan keberatannya.

    “Putin tidak bisa keluar dari perang ini karena dia tidak punya apa-apa lagi, jadi dia melakukan segala yang bisa dia lakukan untuk melemahkan diplomasi dengan menetapkan persyaratan yang sangat sulit dan tidak dapat diterima sejak awal, bahkan sebelum gencatan senjata,” kata Zelensky di akun media sosial X, Jumat.

    Pada hari yang sama, utusan AS Steve Witkoff berada di Moskow untuk menyampaikan usulan AS kepada Rusia, setelah perwakilan AS bertemu perwakilan Ukraina di Jeddah Arab Saudi pada 11 Maret lalu.

    Menanggapi kabar itu, Zelensky memperingatkan bahwa Putin berusaha menyeret semua orang ke dalam diskusi tanpa akhir.

    “Saya sangat mendesak semua pihak yang dapat memengaruhi Rusia, terutama Amerika Serikat, untuk mengambil tindakan tegas,” kata Zelensky, seperti diberitakan Al Araby.

    “Putin tidak akan mengakhiri perang ini sendirian. Namun, kekuatan Amerika cukup untuk mencapainya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tekadnya untuk menengahi perundingan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

    Trump juga meminta Zelensky untuk menandatangani perjanjian mineral sebagai imbalan Ukraina atas bantuan yang diberikan AS selama perang melawan Rusia.

    Perjanjian tersebut akan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk mendapat akses terhadap mineral penting di Ukraina termasuk logam tanah jarang.

    Perwakilan Donald Trump terlebih dahulu bertemu dengan perwakilan Rusia di Riyadh, Arab Saudi pada 18 Februari lalu setelah Trump menelepon Putin beberapa hari sebelumnya.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

    Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

    Ada Penyusup, Israel Kini Punya Alasan Kuat Bangun Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel tampaknya segera merealisasikan pembangunan pagar pembatas keamanan ratusan kilometer di sepanjang perbatasan dengan Yordania.

    Rencana yang sudah lama digaungkan entitas Zionis ini diklaim makin punya alasan kuat seiring insiden terbaru yang dinilai militer Israel (IDF) sebagai urgensi pembangunan pagar ini.

    Khaberni, merujuk laporan media berbahasa Ibrani, melansir kalau insiden terbaru tersebut berupa clash antara pasukan IDF dengan sekelompok orang di perbatasan Israel-Yordania. 

    “Laporan menunjukkan kalau orang-orang yang mencoba menyusup ke wilayah Palestina yang diduduki (Israel) dari Yordania adalah pekerja asing,” tulis laporan Khaberni, Jumat (14/3/2025).

    Laporan menunjukkan kalau tentara IDF menembaki sejumlah orang di dekat Kibbutz Hamadiya di daerah Bisan di Lembah Yordan setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania pada tengah malam antara Kamis dan Jumat.

    Laporan menunjukkan, kedelapan pekerja asing tersebut adalah pencari suaka, termasuk empat warga negara Ethiopia dan empat warga negara Sri Lanka.

    Militer IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “lokasi pengintaian menemukan sejumlah tersangka setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania di wilayah ‘Ha’amakim’.”

    “Pasukan militer kemudian tiba di tempat kejadian dan menangkap mereka,” kata pernyataan IDF.

    Pernyataan IDF menambahkan, “Sebelum penangkapan, para tersangka berusaha mendekati pasukan dengan cara yang membahayakan IDF. Pasukan tersebut membalas dengan melepaskan tembakan ke arah mereka, yang mengakibatkan luka-luka (para penyusup) tetapi (clash) tidak melukai pasukan (IDF).”

    Laporan Israel menyatakan, “Delapan orang menyusup dari Yordania ke wilayah Beit Shean, dan tentara IDF menembaki mereka, menewaskan dua orang. Yang lainnya ditangkap.

    Menurut sumber yang sama, “kedua pria yang tewas itu melompat ke arah tentara dari kawasan hutan, sehingga mengancam nyawa mereka.”

    PATROLI IDF – Tangkap layar Khaberni Sabtu (15/3/2025) menunjukkan seorang tentara Israel (IDF) melakukan patroli di sebuah titik di pagar pembatas keamanan di perbatasan Israel-Yordania. Israel mau memperkuat pagar pembatas ini dengan alasan keamanan. Alasan ini dicurigai hanya kedok untuk mencaplok Tepi Barat, Palestina.

    Begini Rencana Israel untuk Memperkuat Perbatasannya dengan Yordania 

    Sebelumna, Kementerian Pertahanan Israel telah meluncurkan rencana ambisius untuk membangun pagar keamanan baru di sepanjang perbatasannya dengan Yordania sepanjang 335 kilometer.

    Selain membangun pagar pembatas keamanan baru, Israel berencana membangun sejumlah pos-pos militer di sepanjang titik perbatasan tersebut.

    “Ini menandai perubahan signifikan dari proposal yang tertunda selama bertahun-tahun,” tulis laporan Jfeed.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mempelopori inisiatif tersebut, meskipun para skeptis, khususnya dari oposisi pemerintah, mempertanyakan kelayakannya mengingat cakupan dan biaya proyek yang sangat besar.

    “Tahap awal, yang diperkirakan menelan biaya puluhan juta shekel, meliputi survei teknik terperinci, studi dampak lingkungan, dan pembangunan bagian pengujian yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan canggih,” tulis laporan tersebut. 

    Pejabat kementerian Israel mengatakan pekerjaan awal ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan.

    Sementara pagar tua saat ini membentang di sepanjang perbatasan Israel-Yordania, pejabat keamanan menganggapnya cukup untuk mencegah sebagian besar upaya penyelundupan senjata.

    Namun, proyek baru ini bertujuan untuk menciptakan sistem penghalang yang lebih komprehensif.

    Garis perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania. (khaberni/HO)

    Pengumuman ini muncul setelah bertahun-tahun usulan serupa diajukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu, yang semuanya menghadapi rintangan signifikan.

    Para kritikus menunjuk pada dua tantangan utama: panjangnya perbatasan dan biaya proyek yang sangat besar, yang dapat mencapai miliaran shekel.

    “Nasib inisiatif pagar perbatasan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah upaya terbaru ini akan berkembang melampaui tahap perencanaan,” kata laporan itu.

    Niat Israel membangun apa yang mereka sebut sebagai “infrastruktur penghalang” di sepanjang perbatasan dengan Yordania belakangan dicurigai sebagai bagian dari upaya aneksasi dua wilayah Palestina.

    Ulasan Khaberni, Kamis (5/12/2024) silam, menyebut kecurigaan tentang motif sebenarnya Israel membangun pagar pembatas ini muncul saat entitas pendudukan itu “meningkatkan proyek-proyek dan langkah-langkahnya di berbagai tingkat dalam upaya untuk melaksanakan rencana untuk mencaplok Tepi Barat dan Lembah Yordan.”

    Operasi Tembok Besi IDF di Tepi Barat dalam dua bulan terakhir pada 2025 saat ini, makin mengindikasikan realisasi pencaplokan secara penuh tersebut.

    “Hal ini (pembangunan pagar pembatas) juga terjadi pada tahap di mana pendudukan bergerak menuju penerapan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah kalau mereka berusaha mencapai tujuannya di Tepi Barat, yang paling penting adalah aneksasi,” kata ulasan tersebut.

    Sebagai informasi, perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania memiliki panjang 335 km, 238 km di antaranya berada di wilayah pendudukan dan 97 km berada di Tepi Barat.

    Tujuan Politik

    Sekretaris Jenderal Kampanye Akademik Internasional Menentang Pendudukan dan Apartheid, Ramzi Odeh, dikutip dari ulasan Khaberni, menegaskan kalau proyek pembangunan tembok di perbatasan dengan Yordania terutama memiliki tujuan politik.

    “Dan tujuan Israel ini sangat berbahaya bagi perjuangan Palestina, dengan menjadikan pendudukan di Tepi Barat sebagai penguasaan permanen, meskipun faktanya resolusi internasional mengakui bahwa pendudukan tersebut bersifat sementara,” kata dia.

    Dalam persiapan proyek ini, pendudukan Israel melontarkan banyak tuduhan, termasuk kekhawatiran akan infiltrasi lintas batas, penyelundupan senjata, atau operasi serangan lintas-perbatasan.

    Odeh menambahkan kalau dalih-dalih ini hanyalah argumen yang diajukan oleh pendudukan Israel untuk membenarkan pembangunan tembok tersebut di hadapan komunitas internasional.

    Odeh menggarisbawahi, Israel menerapkan kontrol keamanannya di perbatasan dengan Yordania melalui kehadiran sistem keamanan dan pengawasan yang canggih, yang berarti tembok ini tidak akan memberikan “aspek keamanan” yang lebih besar.

    “Bagi Israel, tujuan di balik pembangunan tembok ini adalah aneksasi dan memaksakan kedaulatan,” kata dia.

    Dia melanjutkan, “Membangun tembok pada akhirnya akan mengarah pada pencaplokan Lembah Yordan dan Tepi Barat secara nyata dan praktis, mengubah rencana tersebut menjadi kenyataan penyitaan tambahan ribuan dunum tanah Palestina milik desa-desa dekat perbatasan,”.

    Hal ini berarti hal ini akan meningkatkan aneksasi tanah dan pengusiran penduduknya oleh Israel.

    “Ini bisa diartikan mengarah pada aneksasi total sebagian Lembah Yordan,” paparnya.

    Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. (khaberni)

    Blue Print Lama untuk Halangi Terbentuknya Negara Palestina

    Proyek dan rencana aneksasi dianggap sebagai proyek lama yang berakar pada mentalitas Israel, namun pemerintahan sayap kanan saat ini yang dipimpin oleh Netanyahu berpacu dengan waktu dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunannya.

    Odeh mengatakan, upaya ini jelas terlihat dengan pemberian tugas dan wewenang besar kepada menteri ekstremis dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel, yang juga memimpin “rencana resolusi” yang berupaya memaksakan fakta-fakta baru di lapangan, dan juga berupaya mewujudkan rencana aneksasi.

    Odeh menjelaskan kalau “tembok keamanan” yang saat ini sedang direncanakan adalah salah satu alat penentu paling penting yang menghilangkan kemungkinan penarikan pasukan pendudukan dari Tepi Barat sebagai pendudukan sementara sesuai dengan resolusi internasional.

    Berdirinya tembok itu, akan membuat Tepi Barat menjadi area pendudukan permanen.

    “Dengan demikian, (aneksasi Tepi Barat) menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina,” ujar Odeh.

    Dia melanjutkan: “Untuk melaksanakan proyek aneksasi, pendudukan telah melakukan beberapa upaya selama bertahun-tahun, termasuk: merebut tanah di wilayah Lembah Yordan dengan berbagai dalih dan proyek, termasuk “proyek cagar alam,” yang telah diintensifkan oleh otoritas pendudukan Israel. 

    Odeh menambahkan, lewat alasan-alasan itu Israel lewat berbagai entitasnya -termasuk pemukim ekstremis- telah menyita ribuan dunam tambahan di wilayah Lembah Yordan.

    “Pendudukan juga berupaya memperluas pemukiman untuk memecah-belah Lembah Yordan dan memisahkannya dari wilayah lain di Tepi Barat. Akhirnya, sebuah rencana muncul. “Tembok keamanan” di perbatasan ini adalah untuk melengkapi langkah-langkah sebelumnya untuk mewujudkan rencana aneksasi menjadi kenyataan,” katanya.

    Emblem di seragam tentara IDF dalam operasi militer di Gaza yang menggambarkan peta Israel Raya. (rntv/tangkap layar)

    Risiko Bagi Yordania

    Selain konsekuensi politik yang serius dari pembangunan tembok ini di pihak Palestina, risikonya juga meluas ke Yordania, menurut Odeh.

    Dia menilai kalau kehadiran perbatasan buatan permanen antara Israel dan Yordania merupakan ancaman langsung dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional Yordania.

    “Seperti dalam situasi saat ini Israel adalah negara pendudukan di Tepi Barat. Menurut hukum internasional, Israel harus mengakhiri pendudukannya, tetapi jika tembok ini didirikan, akan ada kekuatan musuh yang permanen di perbatasan dengan Yordania,” kata dia.

    Odeh memperkirakan pelaksanaan pembangunan pagar ini akan menghadapi banyak kendala dan tidak dapat dilakukan dengan mudah, serta akan mendapat penolakan yang besar, terutama dari Yordania.

    Hubungan Yordania-Israel diperkirakan akan tegang dan Yordania akan mengerahkan upaya diplomasi yang besar demi menekan atau menghentikan pembangunan pagar pembatas ini.

     

    (oln/khbrn/*)

     

     
     

  • PBB Rilis Laporan soal Genosida Israel di Gaza: Hamas Sambut, Israel Sebutnya Fitnah – Halaman all

    PBB Rilis Laporan soal Genosida Israel di Gaza: Hamas Sambut, Israel Sebutnya Fitnah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis laporan yang menetapkan bahwa Israel melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina selama perang 7 Oktober.

    Laporan PBB itu mencatat tentara Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar dalam perlakuan mereka terhadap warga Palestina.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang mencakup wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Israel.

    Dalam laporannya, mereka mengonfirmasi Israel melakukan tindakan genosida dengan menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan untuk wanita di Gaza.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemaksaan menelanjangi di depan umum dan ancaman pemerkosaan, menjadi bagian dari taktik Israel yang digunakan dalam serangan mereka terhadap warga Palestina.

    Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat digunakan sebagai cara untuk menakut-nakuti dan mengusir komunitas Palestina dari tanah mereka.

    Dikutip dari The Cradle, pejuang Hamas menyambut baik laporan tersebut.

    Hamas menyatakan bahwa laporan PBB “mengonfirmasi kekejaman” yang dilakukan oleh tentara Israel yang didukung oleh negara-negara Barat.

    “Laporan PBB menyoroti pengabaian dan penyangkalan masyarakat internasional terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” terang pernyataan yang dirilis Hamas pada Kamis (13/3/2025).

    Kelompok tersebut pun menyerukan agar masyarakat internasional mengambil sikap yang serius untuk mengatasi situasi ini.

    Pihak Israel pun merespon laporan PBB ini.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah laporan tersebut.

    Netanyahu menyebut PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia sebagai “antisemit” dan “dewan hak berdarah.”

    PM Israel itu menyebut PBB sebagai “organisasi busuk” yang mendukung terorisme.

    Netanyahu lantas menegaskan bahwa Israel memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut.

    Tanggapan lain datang dari Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam laporan PBB itu.

    Kementerian menyebutnya sebagai “salah satu pencemaran nama baik darah terburuk di dunia.”

    Bantuan Makanan ke Gaza Terhambat, Kekurangan Pangan Meningkat

    Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan bantuan makanan ke Gaza sejak 2 Maret akibat penutupan semua titik penyeberangan oleh Israel.

    Penutupan ini menghentikan pasokan kemanusiaan dan komersial ke wilayah tersebut.
    Stok makanan yang ada di Gaza saat ini hanya cukup untuk mendukung dapur dan toko roti aktif selama satu bulan.

    Paket makanan siap saji yang ada bisa mendukung sekitar 550.000 orang selama dua minggu, Al Jazeera melaporkan.

    Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, terutama di Tepi Barat yang juga mengalami kekurangan pangan.

    Kekurangan pangan di Tepi Barat dipengaruhi oleh aktivitas militer, pengungsian dan pembatasan pergerakan yang mengganggu pasar dan akses terhadap makanan.

    WFP menyebutkan bahwa gangguan yang terjadi, ditambah dengan kondisi ekonomi yang memburuk dalam setahun terakhir, telah menyebabkan tekanan pada harga pangan.

    Meningkatnya pengungsian dan pengangguran juga membuat bahan makanan pokok semakin tidak terjangkau bagi banyak keluarga.

    Laporan ini dilansir dari sumber resmi WFP dan menggambarkan situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.

    Trump Tower Diserbu Demonstran, Tuntut Pembebasan Mahmoud Khalil

    Puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah mereka menyerbu Trump Tower di New York City pada Kamis (13/3/2025) untuk menuntut pembebasan Mahmoud Khalil.

    Khalil, seorang penduduk tetap Amerika Serikat, ditahan oleh imigrasi AS setelah terlibat dalam protes damai pro-Palestina tahun lalu.

    Meskipun ia merupakan penduduk tetap, pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam untuk mendeportasinya.

    Aksi protes ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di tengah ketegangan politik dan sosial yang sedang berlangsung.

    Peran Inggris dalam Perang Gaza

    Tujuh anggota parlemen Inggris, termasuk Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh, dan Carla Denyer, pemimpin Partai Hijau, menuntut penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan Inggris dalam serangan militer Israel di Gaza.

    Dalam tajuk rencana yang diterbitkan di surat kabar The Guardian, para legislator mengingatkan tentang penyelidikan perang Irak yang mengungkap kegagalan serius dalam pemerintahan Inggris.

    Mereka mengkritik keputusan pemerintah yang mengabaikan peringatan jutaan orang terhadap keputusan berperang.

    Mereka juga berpendapat bahwa Inggris memainkan peran penting dalam operasi militer Israel melalui penjualan senjata, penyediaan intelijen, dan penggunaan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Siprus.

    Para anggota parlemen menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Banyak pihak di Inggris percaya pemerintah terlibat dalam pelanggaran hukum internasional yang serius.

    Mereka menegaskan bahwa tuduhan ini tidak akan hilang tanpa ada penyelidikan dengan kekuatan hukum untuk mengungkap kebenaran.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Utusan Khusus Trump Temui Putin, Rusia Sampaikan ‘Sinyal Tambahan’ soal Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Utusan Khusus Trump Temui Putin, Rusia Sampaikan ‘Sinyal Tambahan’ soal Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat (14/3/2025) bahwa Presiden Vladimir Putin telah mengirim sinyal “tambahan” kepada mitranya Donald Trump.

    “Rusia telah mengirimkan ‘sinyal tambahan’ kepada Presiden AS Donald Trump mengenai usulan gencatan senjata melalui utusan khusus Steve Witkoff,” kata Peskov, dikutip dari Kyiv Independent.

    Putin menyampaikan ‘sinyal tambahan’ ini kepada Trump melalui utusan AS Steve Witkoff saat bertemu dengannya pada Kamis (13/3/2025), malam.

    Peskov mengatakan bahwa Witkoff menemui Putin di Moskow pada larut malam.

    Kunjungan Witkoff ke Moskow adalah untuk menyampaikan rincian rencana gabungan AS-Ukraina terkait gencatan senjata selama 30 hari di Ukraina.

    Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas tanggal-tanggal potensial untuk panggilan telepon antara Trump dan Putin.

    Kedatangan Witkoff ke Moskow tepat merupakan salah satu upaya AS untuk mendapatkan persetujuan Rusia soal gencatan senjata di Ukraina.

    Hal ini menyusul kesepakatan antara AS-Ukraina untuk gencatan senjata di Ukraina selama 30 hari.

    Keduanya menyepakati hal tersebut saat dalam pembicaraan di Jeddah pada 11 Maret 2025.

    Dari pembicaraan tersebut, Ukraina menyetujui usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari.

    Hal tersebut diungkapkan oleh kedua pihak melalui pernyataan bersama.

    Trump juga berharap Rusia menyetujui kesepakatan ini.

    Setelah AS-Ukraina sepakat menyetujui gencatan senjata 30 hari, Rusia kemudian membuat pernyataan.

    Putin mengatakan bahwa Rusia siap menerima gencatan senjata.

    “Idenya benar dan kami mendukungnya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas,” katanya, dikutip dari BBC.

    Namun Rusia memberikan sejumlah persaratan.

    Di antaranya, menghentikan mobilisasi, pelatihan militer, dan pengiriman bantuan asing selama gencatan senjata.

    Pernyataan Putin mendapat sambutan positif dari Trump.

    Menurut Trump, pernyataan Putin sangat menjanjikan.

    Akan tetapi, Trump menjelaskan bahwa pernyataan tersebut ‘belum lengkap’.

    “Dia mengeluarkan pernyataan yang sangat menjanjikan tetapi belum lengkap,” kata Trump, yang sedang bertemu dengan kepala NATO Mark Rutte di Gedung Putih, dikutip dari Al-Arabiya.

    Trump menggarisbawahi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini harus harus segera terealisasikan.

    “Saya ingin sekali bertemu atau berbicara dengannya. Namun, kita harus segera menyelesaikannya (kesepakatan gencatan senjata),” jelasnya.

    Menurut Trump, apabila Rusia tidak menyetujui kesepatan ini, maka banyak akan kecewa dengan keputusannya.

    “Banyak rincian kesepakatan akhir yang sebenarnya telah dibahas. Sekarang kita akan melihat apakah Rusia ada di sana dan, jika tidak, ini akan menjadi momen yang sangat mengecewakan bagi dunia,” katanya.

    Sementara presiden Volodymyr Zelensky menolak tanggapan Putin.

    Zelenksy menyebut Putin sangat manipulatif.

    “Kini kita semua telah mendengar kata-kata yang sangat mudah ditebak dan sangat manipulatif dari Putin dalam menanggapi gagasan bungkam di garis depan, Dia pada kenyataannya, tengah bersiap untuk menolaknya mulai sekarang,” kata Zelensky.

    Zelensky menuduh Putin tidak menginginkan perang berakhir.

    “Putin takut untuk mengatakan secara langsung kepada Presiden Trump bahwa ia ingin melanjutkan perang ini,” tuding Zelensky, dikutip dari The Guardian.

    Setelah pernyataan Putin dan tanggapan Zelensky, terlihat ketidaksamaan tujuan dari kesepakatan ini.

    Keduanya sama-sama mempertahankan prinsip dan tujuan mereka masing-masing dalam gencatan senjata di Ukraina.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump, Vladimir Putin dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • 6 Hal tentang Mahmoud Khalil: Alasan Ditangkap dan Mengapa Ini Bukan Masalah Sepele – Halaman all

    6 Hal tentang Mahmoud Khalil: Alasan Ditangkap dan Mengapa Ini Bukan Masalah Sepele – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil memicu kegaduhan di masyarakat sipil AS karena dampaknya yang nyata terhadap imigrasi dan kebebasan berbicara. 

    Mengutip The Guardian, berikut 6 hal yang perlu diketahui tentang Mahmoud Khalil.

    Mahmoud Khalil (30) adalah aktivis Pro-Palestina terkemuka yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik, Universitas Columbia. 

    Selama masa studinya, Khalil menjadi pemimpin dalam protes kampus terhadap perang di Gaza.

    Ia bertugas sebagai negosiator antara pejabat administrasi dan pengunjuk rasa yang menuntut Universitas Columbia melepaskan diri dari Israel. 

    Khalil lahir di Suriah pada tahun 1995 dari pengungsi Palestina dari Tiberias.

    Ia meninggalkan Suriah ke Lebanon ketika berusia 18 tahun, dua tahun setelah dimulainya perang saudara Suriah.

    Saat ini, Khalil adalah pemegang kartu hijau, yang berarti, ia adalah penduduk tetap Amerika Serikat.

    Khalil menikah dengan warga negara AS yang sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka bulan depan.

    PENANGKAPAN MAHMOUD KHALIL – Tangkap layar USA TODAY pada 13 Maret 2025, menunjukkan video arsip saat Mahmoud Khalil berbicara mengenai protes di Columbia pada 30 April 2024 di New York. Ini hal-hal yang perlu diketahui tentang penangkapan aktivis pro-Palestina tersebut. (YouTube USA Today)

    2. Apa yang terjadi dengan Mahmoud Khalil?

    Mahmoud Khalil ditangkap oleh Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE pada hari Sabtu (8/3/2025).

    Sebelumnya, aktivis pro-Israel telah secara terbuka meminta pemerintahan Donald Trump untuk mendeportasi Khalil.

    Sehari sebelum penangkapannya, Khalil sudah cukup khawatir dengan pelecehan yang dialaminya sehingga dia meminta bantuan universitas. 

    “Saya tidak bisa tidur, takut ICE atau orang berbahaya mungkin datang ke rumah saya. Saya sangat membutuhkan dukungan hukum, dan saya mendesak Anda untuk campur tangan dan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mencegah bahaya lebih lanjut,” tulisnya kepada presiden sementara Columbia. 

    Istri Khalil mengatakan universitas tidak menanggapi.

    Pada Sabtu malam, saat Khalil dan istrinya kembali dari makan malam, seorang petugas ICE mengikuti mereka ke gedung mereka di New York City, mengaku sebagai bagian dari polisi, dan menyuruh Khalil untuk ikut dengannya, menurut istri Khalil. 

    Para agen memberi tahu pengacara Khalil melalui telepon bahwa mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri AS untuk mencabut visa pelajarnya. 

    Ketika diberi tahu bahwa Khalil memiliki kartu hijau, para agen ICE mengatakan bahwa kartu itu juga telah dicabut.

    Mereka memborgol Khalil dan memasukkannya ke dalam mobil tanpa tanda atau logo ICE, menurut keterangan istrinya. 

    Sang istri mengatakan mereka membawa Khalil begitu saja tanpa tidak menunjukkan surat perintah. 

    “Rasanya seperti adegan dari film yang tidak pernah saya tonton,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Khalil awalnya dikirim ke New Jersey sebelum dipindahkan ke fasilitas di Louisiana.

    3. Mengapa Khalil ditangkap?

    Di media sosial, Donald Trump menyatakan bahwa penangkapan itu merupakan bagian dari kampanye yang dijanjikannya untuk mendeportasi mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes pro-Palestina. 

    Pemerintah secara umum menganggap pengunjuk rasa pro-Palestina sebagai simpatisan Hamas yang antisemit. 

    Trump telah berjanji bahwa penangkapan Khalil adalah penangkapan pertama dari banyak penangkapan yang akan datang selanjutnya.

    4. Bukankah kartu hijau melindungi seseorang dari deportasi?

    Biasanya, ya. Kartu hijau dianggap sakral, hal yang sangat penting bagi para imigran yang mencari hak untuk tinggal dan bekerja di Amerika secara permanen. 

    Biasanya, pemegang kartu hijau hanya dapat dicabut statusnya jika mereka telah dihukum karena suatu kejahatan.

    Sementara itu, Khalil tidak pernah dituduh melakukan kejahatan tersebut.

    Namun, pemerintahan Trump mengandalkan ketentuan hukum imigrasi AS yang jarang digunakan untuk mencoba mendeportasinya. 

    Sebuah dokumen dakwaan yang ditujukan kepada Khalil mengatakan bahwa menteri luar negeri, Marco Rubio, memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kehadiran atau aktivitas Khalil di Amerika Serikat akan berpotensi menimbulkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang merugikan bagi Amerika Serikat.

    The New York Times baru-baru ini melaporkan bahwa alasan departemen luar negeri adalah bahwa kebijakan luar negeri AS untuk memerangi antisemitisme di seluruh dunia akan terpengaruh secara negatif oleh kehadiran Khalil yang berkelanjutan di AS.

    5. Mengapa ini bukan masalah sepele?

    Penangkapan Khalil menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump sedang menghancurkan prinsip dasar kebebasan berbicara di Amerika. 

    “Ini tampaknya menjadi salah satu ancaman terbesar, jika bukan ancaman terbesar bagi kebebasan amandemen pertama dalam 50 tahun terakhir,” kata Brian Hauss, seorang pengacara senior di American Civil Liberties Union. 

    “Ini adalah upaya langsung untuk menghukum kebebasan berbicara karena sudut pandang yang dianutnya.” 

    Terlebih lagi, argumen “dampak kebijakan luar negeri yang merugikan” untuk mendeportasi Khalil cukup samar sehingga secara teori argumen ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam protes Gaza, tetapi juga untuk semua warga negara non-AS yang berunjuk rasa atas nama Palestina – atau, tentu saja, masalah lain yang dinyatakan pemerintah sebagai tujuan “kebijakan luar negeri”. 

    Jurnal hukum Just Security mengemukakan: 

    “Jika pemerintah memiliki tujuan untuk mempromosikan penggunaan bahan bakar fosil di seluruh dunia, misalnya, maka menteri luar negeri dapat menganggap para pendukung ilmu iklim – atau bahkan warga negara non-AS yang memiliki perusahaan teknologi hijau – dapat dideportasi dengan alasan bahwa tempat tinggal mereka ‘merusak tujuan kebijakan’ untuk mempromosikan bahan bakar fosil.”

    6. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Khalil diwakili oleh sejumlah kelompok hak sipil terkemuka yang menentang penahanannya dan niat pemerintah untuk mendeportasinya. 

    Mereka juga berusaha membawanya dari Louisiana, tempat ia ditahan saat ini, kembali ke New York.

    Departemen luar negeri tidak bisa begitu saja mencabut kartu hijau secara sepihak. 

    Khalil memiliki hak proses hukum dan kasus imigrasinya akan disidangkan oleh hakim imigrasi. 

    Pengacaranya pasti akan menunjukkan masalah dengan ketentuan yang diandalkan Rubio, yang sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh satu pengadilan.

    Pengacaranya juga pasti akan menentang bahwa Khalil dihukum karena ucapannya, yang pada dasarnya dilindungi amandemen pertama (kebebasan berbicara, beragama, pers, berkumpul, dan mengajukan petisi.)

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • 6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Terapkan ‘Prosedur Nyamuk’ ke Warga Palestina – Halaman all

    6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Terapkan ‘Prosedur Nyamuk’ ke Warga Palestina – Halaman all

    6 Kali Sehari, Perwira Israel Akui Tentara IDF Rutin Gunakan Warga Palestina Jadi Tameng Manusia

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang perwira militer Israel (IDF), Kamis (13/3/2025) mengungkapkan kalau tentara IDF menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia di Gaza setidaknya enam kali sehari, sebuah praktik yang ilegal menurut hukum internasional.

    Perwira tersebut, yang menulis secara anonim di surat kabar Haaretz, mengkritik pihak polisi militer IDF karena hanya membuka enam penyelidikan atas praktik ilegal tersebut.

    “Saya hampir tersedak ketika mengetahui polisi militer hanya meluncurkan enam penyelidikan atas penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia,” tulis perwira tersebut.

    “Di Gaza, hal itu terjadi setidaknya enam kali sehari,” katanya.

    “Jika pihak berwenang serius, mereka perlu membuka setidaknya 2.190 penyelidikan.”

    Dia berpendapat kalau mengumumkan penyelidikan adalah upaya yang dangkal “untuk memberi tahu diri kita sendiri dan dunia bahwa kita sedang menyelidiki diri kita sendiri.”

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Prosedur Nyamuk

    Perwira tersebut, yang bertugas selama sembilan bulan di Gaza, menggambarkan sebuah prosedur yang dijuluki “prosedur nyamuk,”.

    Dijelaskan, prosedur nyamuk dilakukan di mana warga Palestina dipaksa masuk dan membersihkan rumah – memeriksa apakah ada orang bersenjata atau bahan peledak.

    “Saya pertama kali mengalami hal ini pada bulan Desember 2023, dua bulan setelah serangan darat, tidak menyadari saat itu betapa umum hal itu,” katanya.

    Tentara menjuluki warga Palestina dalam “prosedur nyamuk” sebagai “shawish.”

    “Saat ini, hampir setiap peleton memiliki shawish. Tidak ada satuan infanteri yang memasuki rumah sebelum shawish membersihkannya,” tambah perwira itu.

    Ia mengklaim komando senior telah mengetahui praktik tersebut selama lebih dari setahun, menganggapnya sebagai “kebutuhan operasional” dan “tidak ada yang mencoba menghentikannya.”

    Dua warga Palestina di Gaza dengan tangan terikat tampak berjalan di depan sebuah tank pasukan Israel (IDF). Laporan investigasi media Israel menyatakan bahwa tentara Israel menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia untuk mencari terowongan dan bangunan di Gaza. (khaberni)

    IDF Diincar ICC

    Mengacu pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), ia memperingatkan, “Kita punya banyak alasan untuk khawatir tentang Den Haag. Ini adalah kejahatan (perisai manusia) — bahkan tentara mengakuinya – dan ini jauh lebih luas daripada yang diketahui publik.”

    Blokade Israel selama hampir 20 tahun telah mengubah Gaza menjadi penjara terbesar di dunia, menyebabkan 1,5 juta dari 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang disengaja setelah genosida.

    Perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari, telah menghentikan serangan genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

     

    (oln/anadolu/ds/*)

  • Curiga Ukraina Bakal Mobilisasi Pasukan, Putin Ajukan Syarat Ketat untuk Gencatan Senjata 30 Hari – Halaman all

    Curiga Ukraina Bakal Mobilisasi Pasukan, Putin Ajukan Syarat Ketat untuk Gencatan Senjata 30 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaannya untuk menerima usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) terkait konflik dengan Ukraina.

    Namun, Putin mengajukan sejumlah syarat sebelum kesepakatan ini dapat diterima.

    Dalam konferensi pers bersama Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Putin menegaskan gencatan senjata harus memberikan solusi untuk akar masalah yang menyebabkan konflik.

    “Idenya sendiri bagus, dan kami mendukungnya, tetapi ada sejumlah masalah yang perlu didiskusikan,” kata Putin, dikutip dari Kyiv Independent.

    Putin mengungkapkan kekhawatirannya bahwa gencatan senjata dapat dimanfaatkan oleh Ukraina untuk memobilisasi pasukan dan menerima pasokan senjata.

    Ia menekankan Rusia akan setuju jika ada jaminan dari Ukraina kalau mereka tidak akan melatih pasukan atau menerima bantuan militer selama periode gencatan senjata.

    Putin juga mempertanyakan siapa yang akan memantau kepatuhan terhadap gencatan senjata.

    “Jika ada pelanggaran dari salah satu pihak, maka bisa memperburuk situasi,” katanya.

    Ia menambahkan pasukan Rusia sedang berusaha memblokir unit-unit besar Angkatan Bersenjata Ukraina di Kursk dan menekankan perlunya perundingan lebih lanjut.

    Respons dari AS dan Ukraina

    Sebelumnya, pada awal Maret 2025, Presiden AS Donald Trump mengusulkan penempatan pasukan perdamaian Eropa di wilayah Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

    Usulan ini ditolak Rusia karena dianggap sebagai campur tangan NATO.

    Putin lebih memilih untuk membahas masalah ini langsung dengan AS dan mungkin dengan Trump.

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia tampaknya berusaha menunda perdamaian selama mungkin.

    Sebagai bagian dari upaya gencatan senjata, Ukraina setuju untuk menerima gencatan senjata yang diusulkan oleh AS pada Selasa (11/3/2025), dengan syarat Rusia juga melaksanakannya.

    Perundingan ini diharapkan dapat membawa jalan menuju penyelesaian yang lebih permanen dan damai di Ukraina.

    Rusia Kembali Kuasai 70 persen Kursk

    Selain gencatan senjata, situasi di Kursk juga menjadi perhatian internasional.

    Dalam perkembangan lain yang dilaporkan oleh The Guardian, Rusia berhasil merebut kembali sekitar 70 persen wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ukraina di Kursk.

    Kursk merupakan bagian dari wilayah yang direbut Kyiv selama penyerbuan Ukraina pada Agustus tahun lalu.

    Menurut Institut Studi Perang yang berbasis di Washington, wilayah yang kini dikuasai Rusia sebelumnya dikuasai Ukraina pada minggu-minggu pertama invasi tersebut.

    Saat ini, Ukraina hanya menguasai kurang dari 200 kilometer persegi di Kursk, sebuah penurunan signifikan dari 1.300 kilometer persegi yang mereka kuasai pada puncak serangan.

    Militer Rusia mengonfirmasi bahwa mereka telah mengambil alih sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ukraina.

    Tentara Ukraina yang berusaha melarikan diri dari Kursk dilaporkan harus berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke wilayah Ukraina.

    Itu pun sambil menghindari patroli dan serangan dari pasukan Rusia yang terus menguasai wilayah tersebut.

    Ukraina Bangun Pertahanan Cepat di Kursk

    Pada Kamis (13/3/2025), militer Ukraina berusaha keras membangun garis pertahanan di dekat perbatasan untuk mencegah Rusia memanfaatkan serangan balasan Sudzha sebagai landasan untuk maju ke wilayah timur laut Ukraina.

    Invasi Ukraina ke Kursk sebelumnya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian pasukan Rusia dari bagian lain di Ukraina.

    Selain itu, wilayah yang berhasil direbut di Kursk dipandang sebagai alat tawar-menawar bagi Ukraina.

    Ukraina Perintahkan Evakuasi Wajib di Delapan Desa Dekat Perbatasan Kursk

    Pada Kamis (13/3/2025), Ukraina mengumumkan perintah evakuasi wajib terhadap delapan desa yang terletak di dekat perbatasan dengan wilayah Kursk.

    Pemerintahan militer wilayah Sumy mengungkapkan bahwa keputusan evakuasi tersebut diambil karena “memburuknya situasi operasional di wilayah tersebut” dan “penembakan terus-menerus oleh Rusia.”

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)