Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Jenderal Herzi Halevi: Saya Tak Punya Pilihan Selain Memuji Hamas yang Ninabobokan Israel – Halaman all

    Jenderal Herzi Halevi: Saya Tak Punya Pilihan Selain Memuji Hamas yang Ninabobokan Israel – Halaman all

    Jenderal Herzi Halevi: Saya Tak Punya Pilihan Selain Memuji Hamas yang Ninabobokan Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan kepala staf militer Israel (IDF), Jenderal Herzi Halevi memuji kelompok perlawanan Palestina Hamas karena sukses “menipu” Israel selama serangan 7 Oktober 2023, menurut media Israel pada Minggu (15/3/2025).

    “Saya tidak punya pilihan selain memuji Hamas atas penipuan yang dilakukannya terhadap kami,” kata Herzi Halevi dalam rekaman yang disiarkan oleh Radio Angkatan Darat Israel, dilansir Anews.

    “Mereka menggunakan distraksi (gangguan) dan kekhawatiran kemanusiaan untuk menidurkan kami dan mempersiapkan serangan – dan mereka berhasil,” tambahnya.

    “Dalam semua latihan militer yang telah kita lakukan dan dalam semua diskusi yang kita lakukan, kita tidak menyangka bahwa 5 persen dari apa yang terjadi (hari itu) bisa terjadi,” kata mantan panglima angkatan darat itu.

    Halevi meninggalkan jabatannya pada tanggal 6 Maret dan bertanggung jawab atas serangan Hamas, yang menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 250 lainnya ditawan.

    Tentara Israel melancarkan agresi militer brutal menyusul serangan Hamas, menewaskan lebih dari 48.500 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111.000 lainnya sejak Oktober 2023.

    Serangan yang meninggalkan Gaza dalam kehancuran itu terhenti berdasarkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan, yang berlaku pada bulan Januari.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas kampanye militernya.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Pada Akhirnya, Hamas Lah yang Akan Bertahan

    Soal perkembangan terkini di Gaza, analis dan penulis Israel, Gideon Levy mengatakan kalau apa yang gagal dicapai Israel dengan kekuatan paling “barbar” dalam sejarahnya tidak akan tercapai dengan kekuatan yang lebih brutal di Gaza.

    Tulisan Gideon Levy ini merujuk pada rencana Israel untuk melanjutkan perang Gaza dengan menekan Hamas secara bertahap, dengan blokade bantuan dan pemutusan pasokan listrik, sebelum mengerahkan pasukan lebih besar dari agresi sebelumnya ke Gaza.

    Dia menulis dalam sebuah artikel di media Israel, Haaretz kalau Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas pada akhirnya akan bertahan dari perang berdarah di mana ratusan tentara Israel dan puluhan ribu warga Gaza terbunuh.

    Perang berdarah di Gaza ini memiliki daya dan tingkat kerusakan yang sama besarnya dengan yang dialami di Dresden, ibu kota negara bagian Saxony di Jerman, selama Perang Dunia II.

    Levy menambahkan kalau Israel harus mengakui bahwa hanya Hamas yang akan tetap berada di Jalur Gaza, dan Israel harus belajar dari kenyataan ini.

    “Patut dicatat, Gideon Levy menyebutkan Hamas sebanyak 24 kali dalam artikelnya, yang menegaskan klaimnya bahwa Gerakan Perlawanan Palestina tersebut, meskipun telah menderita kerusakan militer yang signifikan, akan pulih,” tulis laporan Khaberni, Kamis (13/3/2025) mengutip ulasan Levy.

    BRIGADE AL-QASSAM – Foto ini diambil dari publikasi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer gerakan Hamas) pada Minggu (23/2/2025), memperlihatkan anggota Brigade Al-Qassam berdiskusi di atas panggung dalam pertukaran tahanan gelombang ke-7 di Jalur Gaza pada Sabtu (22/2/2025) yang membebaskan 6 sandera Israel, dengan imbalan 602 tahanan Palestina. (Telegram/Brigade Al-Qassam)

    Ideologi Perlawanan Hamas Tumbuh Kuat Selama Perang 

    Secara politis dan ideologis, Levy mengakui kalau Hamas tumbuh lebih kuat selama perang Gaza dalam 15 bulan agresi pasukan Israel (IDF).

    “Hamas menghidupkan kembali ideologi (mental dan cara pandang) perjuangan Palestina, yang diyakini Israel dan dunia, telah dilupakan,” kata Gideon Levy.

    Intinya dalam konteks ideologis dan politis, menurut Levy, Israel tidak dapat mengubah fakta kalau Hamas akan tetap eksis dan ada. 

    “Israel tidak memiliki kemampuan untuk menunjuk badan pemerintahan lain di Gaza, bukan hanya karena keberadaan badan tersebut dipertanyakan, tetapi juga, dan terutama, karena ada batasan terhadap kewenangannya, yaitu kewenangan negara pendudukan (agresor yang tidak memiliki legitimasi),” papar Gideon Levy.

    SAYAP MILITER – Foto file Khaberni yang diambil, Kamis (13/3/2025) yang menunjukkan personel Brigade Al Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas saat berkumpul dalam parade militer. Seorang analis dan penulis Israel, Gideon Levy meyakini kalau Hamas akan tetap eksis terlepas dari niat Israel melancarkan perang lagi di Gaza dengan kekuatan yang lebih besar dari agresi sebelumnya.

    Oleh karena itu, Levi percaya bahwa pembicaraan tentang “The Day After Hamas” atau “Hari Setelah Hamas” adalah menyesatkan.

    Sebagai konteks, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kerap melontarkan rencana ‘The After’ dengan membayangkan Gaza akan dikelola bukan oleh Hamas yang diskenariokan sudah dibasmi IDF.

    Pada faktanya, sirat Gideon Levy, wacana ini bahkan masih jauh dari kenyataan di lapangan. 

     “Tidak ada hari setelah Hamas, dan kemungkinan besar tidak akan ada hari setelah Hamas dalam waktu dekat,” kata Levy.

    Ia mengaitkan hal ini dengan fakta kalau Hamas adalah satu-satunya badan pemerintahan di Jalur Gaza, setidaknya dalam situasi saat ini yang hampir tidak dapat diubah. 

    “Oleh karena itu, (rencana) “hari berikutnya” harus menyertakan eksistensi Gerakan Perlawanan Hamas, dan Israel harus terbiasa dengan hal itu,” saran Levy.

    PASUKAN PERTAHANAN ISRAEL – Foto yang diambil dari laman resmi IDF tanggal 12 Maret 2025 memperlihatkan beberapa tentara Israel saat beroperasi. IDF dilaporkan kekurangan tentara. (IDF)

    Langkah Sia-sia Jika Israel Kembali Memulai Perang

    Kesimpulan pertama tulisan Gideon Levy ini adalah kalau memulai kembali perang di Gaza adalah langkah yang sia-sia, bagi Israel khususnya. 

    “Tindakan itu akan membunuh tahanan Israel yang tersisa dan puluhan ribu warga Gaza, dan pada akhirnya, Hamas akan bertahan hidup,” kata dia.

    Alih-alih melancarkan perang lagi “untuk mencabut Hamas dari kekuasaan dan omong kosong lainnya,” kata Levy, “kita harus membiasakan diri dengan keberadaannya.”

    Ia menambahkan kalau situasi ini mengharuskan Israel untuk bernegosiasi dengan gerakan tersebut.

    Ia juga mengatakan: “Jika Israel menepati janjinya seperti yang dilakukan Hamas, kita sekarang akan berada di tahap kedua dan ketiga perjanjian gencatan senjata.”

    Ia melanjutkan bahwa jika Israel memiliki seorang negarawan dengan visi dan keberanian—sebuah ide yang mungkin tidak ada harapan, katanya—dia akan mencoba berbicara dengan Hamas secara langsung, di depan umum, dan di hadapan semua orang di Gaza atau Yerusalem.

    Meskipun Gideon Levy percaya bahwa akan lebih baik jika Gaza memiliki pemerintahan yang berbeda, ia mengakui bahwa pilihan ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat.

    Menurutnya, mustahil menunjuk seorang pemimpin di Jalur Gaza, bahkan Mohammed Dahlan, tanpa persetujuan Hamas.

    Mohammed Dahlan adalah mantan kepala Keamanan Preventif Otoritas Palestina di Gaza dan anggota senior Fatah yang menentang presiden Mahmoud Abbas.

    Levy yakin kalau “Otoritas Palestina, yang katanya perlahan-lahan ‘sekarat’ kehilangan pengaruh dan legitimasi di Tepi Barat, tidak akan tiba-tiba hidup kembali di Gaza.”

     

    (oln/Anews/khbrn/*)

     

  • Trump Hentikan Pendanaan Media Kondang AS VOA, 1.300 Karyawan Dirumahkan Laptop Ikut Disita – Halaman all

    Trump Hentikan Pendanaan Media Kondang AS VOA, 1.300 Karyawan Dirumahkan Laptop Ikut Disita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali merilis kebijakan kontroversial. Ia memangkas total pendanaan untuk media AS yang didanai pemerintah per Sabtu (15/3/2025).

    Informasi tersebut mencuat usai Kari Lake, penasihat senior yang ditunjuk Trump mengunggah pemberitahuan di platform X agar karyawan US Agency for Global Media yang menaungi Voice of America (VOA) memeriksa surat elektronik mereka.

    Dalam sebuah video pendek yang diunggah di platform X, Kari Lake menjelaskan bahwa pemerintah Trump saat ini tengah menggelar  pemangkasan dana, menargetkan program prodemokrasi lainnya yang didanai pemerintah.

    Lake menilai pemangkasan anggaran dilakukan karena lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Badan Media Global AS dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.

    Dengan melakukan pemotongan dana, bertujuan untuk memastikan pajak rakyat tidak lagi digunakan untuk propaganda radikal.

    Imbas kebijakan ini media massa kondang AS Voice of America (VOA) ikut terdampak, bahkan akibat pemangkasan anggaran yang dilakukan Trump, portal berita menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba melalui TV dan Radio Marti ini harus memberhentikan 1.300 karyawan.

    Tak sampai disitu, para karyawan juga dilarang menggunakan fasilitas Agency for Global Media serta diminta mengembalikan perangkat kerja seperti ponsel dan laptop.

    Hal tersebut juga dibenarkan Direktur VOA Michael Abramowitz, ia mengungkap bahwa seluruh karyawan VOA, termasuk dirinya telah dirumahkan sementara akibat keputusan Trump.

    “Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” kata Direktur VOA, Michael Abramowitz, dalam pernyataan yang diunggah di akun Facebook pribadinya, dikutip dari Reuters, Minggu(16/3/2025).

    Ia mengakui bahwa VOA memang membutuhkan reformasi agar lebih baik. Namun, menurutnya, keputusan Trump memangkas anggaran justru menghambat misi VOA dalam menyampaikan berita dan program budaya kepada dunia.

    “VOA memang membutuhkan reformasi yang matang, dan kami telah membuat kemajuan ke arah itu. Namun, tindakan hari ini akan membuat VOA tidak dapat menjalankan misinya yang sangat penting,” ujar Abramowitz.

    Meski pemecatan ini berpotensi memicu gelombang pengangguran, namun dalam surat pemberitahuan yang dirilis kepada karyawan Gedung Putih menyatakan bahwa mereka akan tetap memberikan gaji dan tunjangan kepada karyawan terdampak hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

    Merespon keputusan terbaru Trump yang memicu gelombang pemecatan di VOA, mantan Kepala Keuangan Badan Media Global AS, Grant Turnet, menyebut keputusan pemberhentian karyawan VOA ini sebagai ‘Sabtu Berdarah’ bagi lembaga pers dan jaringannya.

    Turnet juga menyoroti bahwa keputusan ini berpotensi menghambat penyebaran berita, informasi, dan nilai-nilai Amerika ke seluruh dunia.

    Pernyataan ini dilontarkan lantaran pemangkasan anggaran negara tak hanya berpengaruh terhadap pembekuan media VOA.

    Namun juga berpotensi mengakhiri kontrak pemerintah dengan lembaga penyiaran internasional swasta yang didanai, seperti Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, dan Middle East Broadcasting Networks.

    “Voice of America telah menjadi aset tak ternilai bagi Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam perang melawan komunisme, fasisme, dan penindasan, serta dalam perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia,” ujar Turnet​.

    “Butuh waktu puluhan tahun untuk membangun niat baik ini dan audiensi ratusan juta orang setiap minggu. Namun melihat pembakar membakar semuanya sungguh mengerikan,” imbuhnya.

    Senada dengan yang lainnya, kelompok advokasi Reporters Without Borders mengecam keputusan Trump, dengan mengatakan bahwa hal itu mengancam kebebasan pers di seluruh dunia dan meniadakan 80 tahun sejarah Amerika dalam mendukung arus informasi yang bebas.

  • AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Houthi Yaman, IRGC Iran Nyatakan Siap Perang – Halaman all

    AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Houthi Yaman, IRGC Iran Nyatakan Siap Perang – Halaman all

    AS Koordinasi ke Israel Soal Bombardemen ke Yaman, Iran Nyatakan Siap Perang

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian luar negeri Iran, Minggu (15/3/2025) mengutuk serangan mematikan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Ansarallah Houthi Yaman yang didukung Teheran, dengan mengatakan serangan itu melanggar hukum internasional.

    Juru bicara Kementerian Esmaeil Baqaei dalam sebuah pernyataan menyatakan kalau Iran “mengutuk keras serangan udara brutal oleh AS” dan menyebutnya sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB”.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran agar berhenti mendukung Houthi, dalam pernyataan yang dibuat pada Sabtu.

    Peringatan Trump itu dia lontarkan setelah mengumumkan apa yang tampaknya merupakan dimulainya serangan udara besar-besaran terhadap kelompok Yaman tersebut.

    Sebagai tanggapan, kepala Garda Revolusi Iran (IRGC) pada hari Minggu menyatakan pihaknya siap berperang dengan mengancam akan memberikan tanggapan “tegas” terhadap serangan apa pun.

    “Iran tidak akan melancarkan perang, tetapi jika ada yang mengancam, Iran akan memberikan tanggapan yang tepat, tegas, dan konklusif,” kata Hossein Salami dalam pidato yang disiarkan televisi.

    BOLA API – Tangkap layar bola api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    AS Koordinasi dengan Israel 

    Adapun pihak AS rupanya melakukan koordinasi dengan Israel, musuh lama Iran, sebelum melakukan bombardemen ke Yaman.

    “Israel diberitahu oleh Amerika Serikat tentang operasi mereka terhadap Houthi sebelum serangan terhadap organisasi teroris itu dimulai,” kata seorang pejabat Israel kepada The Jerusalem Post pada Minggu pagi.

    Selain Israel, AS juga menginformasikan serangan mereka di Yaman tersebut ke pihak Rusia. 

    “Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berbicara pada hari Sabtu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk memberitahunya tentang serangan AS terhadap Houthi Yaman serta langkah selanjutnya setelah pertemuan di Arab Saudi,” kata Departemen Luar Negeri AS.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Rubio dan Lavrov “sepakat untuk terus berupaya memulihkan komunikasi antara Amerika Serikat dan Rusia.”

    KOBARAN API – Tangkap layar kobaran api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar)

    Serangan AS ke Houthi bisa Berlanjut Hingga Berminggu-minggu

    Serangan udara AS dan Inggris baru-baru ini yang menargetkan Houthi bukanlah peristiwa satu kali, melainkan awal dari serangkaian operasi yang dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, CNN mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan: “Kami tidak akan menoleransi segala serangan terhadap kepentingan kami atau ancaman terhadap keamanan kami, baik di laut maupun di tempat lain.”

    Trump menekankan bahwa serangan Houthi yang terus berlanjut terhadap kapal, pesawat, dan pesawat tak berawak Amerika telah menyebabkan Amerika Serikat mengambil tindakan tegas.

    Ia mengkritik tanggapan mantan Presiden AS Joe Biden terhadap serangan-serangan ini, menyebutnya “sangat lemah,” yang menurut Trump, (respons lemah Biden ini) memungkinkan kaum Houthi untuk melanjutkan tindakan-tindakan gegabah mereka.

    Trump lebih lanjut menyatakan bahwa eskalasi tersebut telah “mencekik pengiriman di salah satu jalur perairan paling kritis di dunia,” yang menyebabkan gangguan luas pada perdagangan global.

    Houthi: Jumlah Korban Tewas Serangan Udara AS di Yaman Meningkat 

    Terkait serangan AS itu, Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru di ibu kota, Sanaa.

    Menurut pernyataan kelompok tersebut, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

    Anis Al-Asbahi, juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman, menyatakan: “Jumlah korban akibat agresi telah mencapai 13 orang syahid dan sembilan orang terluka, sebagian besar adalah warga sipil. Ini adalah jumlah korban sementara dan mungkin bertambah.”

    Ia menambahkan bahwa “agresi Amerika terhadap Yaman adalah eskalasi kriminal yang tidak akan mematahkan keinginan rakyat Yaman, tetapi hanya akan memperkuat tekad mereka untuk mendukung Gaza dan perlawanan.”

    Al-Asbahi mengutuk apa yang ia gambarkan sebagai “serangan yang menargetkan warga sipil dan wilayah permukiman di Sanaa timur hari ini, yang menandai eskalasi kriminal yang sistematis, pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan konvensi internasional, dan kejahatan perang yang menambah catatan poros kejahatan.”

    YAMAN DISERANG – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic, memperlihatkan serangan AS-Inggris di ibu kota Yaman, Sanaa pada Sabtu (15/3/2025) malam waktu setempat. Serangan ini terjadi setelah Donald Trump menyerukan eskalasi terhadap kelompok Houthi. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

    Houthi Bersumpah Balas Serangan Udara AS

    Biro politik Ansar Allah (kelompok Houthi) mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa serangan udara AS “tidak akan dibiarkan begitu saja” dan bahwa pasukan mereka “siap untuk meningkatkan serangan hingga kemenangan tercapai.”

    “Agresi Amerika tidak akan menghalangi rakyat kami untuk terus mendukung Palestina dan mendukung rakyat Gaza serta perlawanannya,” kata Houthi dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa “serangan AS dan Inggris merupakan respons langsung terhadap posisi Yaman dalam solidaritas dengan perjuangan Palestina.”

    Pernyataan tersebut selanjutnya menuduh Amerika Serikat “mengobarkan perang atas nama entitas Zionis,” dan menekankan bahwa “menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan kejahatan perang dan tindakan terorisme Amerika yang jelas terhadap negara-negara lain.”

    Rudal Houthi Jatuh di Sharm El Sheikh Mesir

    Houthi tampaknya langsung merespons serangan AS ini dengan menargetkan serangan rudal ke Israel.

    Namun, sebuah rudal, yang dilaporkan ditembakkan oleh Houthi Yaman, jatuh di kota Sharm el-Sheikh di Semenanjung Sinai Mesir, menurut Jerusalem Post, mengutip Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu pagi.

    “Postingan tersebut melaporkan bahwa serangan rudal tersebut menimbulkan kekhawatiran, dan Pasukan Pendudukan Israel (IOF) meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui apakah rudal tersebut dimaksudkan untuk menargetkan Israel,” tulis RNTV.

    Pemerintah Mesir belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang insiden tersebut.

    Sebelumnya pada hari Sabtu, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Yaman menyusul serangan udara AS yang menargetkan beberapa lokasi Houthi di Sanaa barat laut.

    Kelompok Houthi di Yaman baru-baru ini mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru AS di ibu kota, Sanaa.

    Menurut pernyataan kelompok itu, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

     

    (oln/rntv/*)

  • Proyek Yerusalem Raya Israel: Pencaplokan Tepi Barat Meluas, Zionis Jegal Negara Palestina Merdeka – Halaman all

    Proyek Yerusalem Raya Israel: Pencaplokan Tepi Barat Meluas, Zionis Jegal Negara Palestina Merdeka – Halaman all

    Proyek Yerusalem Raya Israel: Pencaplokan di Tepi Barat Meluas, Zionis Jegal Negara Palestina Merdeka
     
     
    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel dilaporkan mempercepat Proyek “Yerusalem Raya” alias Greater Jerusalem.

    Proyek Yerusalem Raya ini, dikutip dari Khaberni, Minggu (15/3/2025) bertujuan mencaplok blok-blok permukiman di sekitar Yerusalem, yang dikenal sebagai “permukiman lingkar,” sehingga memberikan wilayah geografis yang lebih luas kepada para pemukim Israel. 

    “Proposal ini, yang diajukan oleh anggota Knesset Israel, bertujuan untuk memperluas batas kota Yerusalem agar mencakup permukiman Israel di Tepi Barat,” tulis laporan tersebut menjelaskan pencaplokan Israel terhadap wilayah-wilayah warga Palestina.

    Jegal Negara Palestina Merdeka

    Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, pada awal Maret ini telah memperingatkan kalau rezim pendudukan Israel berupaya untuk lebih memajukan rencana aneksasinya di Tepi Barat, dan merampas sebagian besar tanah di wilayah yang diduduki.

    Kementerian tersebut, dalam sebuah pernyataan, mengecam pertimbangan oleh apa yang disebut Komite Menteri untuk Legislasi Israel mengenai perampasan tanah di Tepi Barat di bawah apa yang disebut proyek “Yerusalem Raya”, dan niatnya untuk mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh Knesset (Parlemen Israel).

    Kementerian tersebut menggambarkan tindakan tersebut sebagai kejahatan besar yang bertujuan untuk memajukan kebijakan aneksasi rezim Tel Aviv, pemindahan paksa penduduk Palestina, dan penghancuran fondasi penting kehidupan di Tepi Barat yang diduduki.

    “Akibatnya, prospek apa pun untuk pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan independen, menjadi rusak,” tulis ulasan radiohc.

    Kementerian Palestina ini kemudian menyerukan tindakan internasional yang serius untuk mencegah pelaksanaan rencana ini, dengan memperingatkan dampaknya yang menghancurkan terhadap peluang penyelesaian konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun melalui cara damai.

    Israel telah melancarkan agresi baru di Tepi Barat yang diduduki.

    Dikenal dengan nama Operasi Tembok Besi, agresi militer Israe (IDF) ini mengerahkan tank dan menggusur puluhan ribu warga Palestina dari rumah mereka sebagai langkah awal aneksasi paksa.

    HANCURKAN INFRASTRUKTUR – Pasukan pendudukan Israel melakukan penghancuran infrastruktur jalan dan vandalisme serta perusakan properti warga Palestina di Tepi Barat. (khaberni)

    Segera Caplok Tepi Barat

    Menurut jurnalis investigasi Amerika Serikat (AS), Seymour Hersh, mengutip seorang pejabat di Washington, Israel akan segera secara resmi mencaplok Tepi Barat, yang diduduki secara ilegal pada tahun 1967.

    Hal ini terjadi setelah menteri sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich baru-baru ini menyerukan aneksasi penuh Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    Smotrich, yang memiliki sejarah panjang dalam membuat komentar yang memicu kemarahan dan memprovokasi warga Palestina, mengulangi usulannya untuk memperluas permukiman Israel di Tepi Barat dan wilayah pendudukan lainnya.

    Mahmoud Mardawi, pejabat senior gerakan perlawanan Palestina Hamas, telah memperingatkan rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat dan mengusir warga Palestina dari desa-desa mereka.

    Israel telah meningkatkan agresinya terhadap warga Palestina di seluruh Tepi Barat sejak 7 Oktober tahun lalu, ketika melancarkan perang genosida terhadap Jalur Gaza.

    Ratusan warga Palestina telah terbunuh dan ribuan lainnya terluka oleh pemukim atau pasukan Israel di seluruh wilayah yang diduduki sejak dimulainya perang.

    Lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di Tepi Barat dan al-Quds Timur.

    Masyarakat internasional memandang permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional dan Konvensi Jenewa karena pembangunannya di wilayah yang diduduki.

     

    (oln/khbrn/rcu/*)

     
     
     

  • Iran Tolak Perintah Trump, Tegaskan AS Tak Punya Hak Atur Kebijakan Otoritas Teheran  – Halaman all

    Iran Tolak Perintah Trump, Tegaskan AS Tak Punya Hak Atur Kebijakan Otoritas Teheran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pemerintah Iran menegaskan, Amerika Serikat tidak memiliki wewenang apapun untuk mengatur kebijakan luar negeri Iran.

    “AS tidak memiliki wewenang, atau urusan, yang mendikte kebijakan luar negeri Iran,” tegas Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebagaimana dikutip dari BBC International.

    Dalam cuitannya di media sosial X, Araghchi juga mendesak agar pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump menghentikan pembunuhan terhadap rakyat Yaman.

    “Akhiri dukungan terhadap genosida dan terorisme Israel. Hentikan pembunuhan terhadap warga Yaman,” imbuh Araghchi.

    Pernyataan ini, dilontarkan Araghchi tepat setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan militernya untuk menyerang ibu kota Yaman, Sanaa, pada Sabtu (15/3/2025). 

    Pasca perintah dirilis, sejumlah jet tempur AS tampak lepas landas dari kapal induk menuju ke beberapa wilayah di Yaman, termasuk ibu kota Sanaa.

    Tak hanya di ibu kota Sanna, serangan dilakukan militer AS ke sejumlah wilayah Yaman lainnya, seperti Provinsi utara Saada dan Hajjah, menewaskan setidaknya 10 orang.

    Sementara saluran TV lokal, Al-Masirah TV melaporkan, empat serangan udara dilakukan AS dengan menargetkan permukiman Shoab di Sanaa timur, serta Provinsi tengah Bayda, Marib, Dhamar, dan Provinsi barat daya Taiz.

    Imbas serangan ini,sebanyak 31 warga sipil Yaman dilaporkan tewas, sementara 50 orang lainnya dilaporkan luka-luka pada akhir pekan ini.

    “Mereka telah melancarkan kampanye pembajakan, kekerasan, dan terorisme yang tak henti-hentinya terhadap kapal, pesawat, dan pesawat nirawak Amerika, dan lainnya.” tegas Trump di X.

    Kedekatan Iran dan Houthi

    Presiden AS, Donald Trump, mengatakan serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas aksi balasan atas tindakan Houthi terhadap kapal-kapal yang berlayar melalui Terusan Suez dan Laut Merah selatan.

    Namun serangan tersebut memicu kecaman, termasuk pemerintah Iran yang merupakan sekutu dekat Houthi.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan pemerintah AS tidak memiliki wewenang, atau urusan, yang mendikte kebijakan luar negeri Iran, termasuk memutuskan hubungan Iran dengan Houthi.

    Hubungan antara Iran dan Houthi di Yaman sejak dulu terjalin cukup dekat

    Kedekatan ini bahkan membuat Iran aktif memberikan dukungan politik, militer, dan logistik kepada kelompok Houthi. 

    Kedekatan antara Iran dan Houthi terjalin lantaran Iran, yang merupakan negara mayoritas Syiah yang memiliki kesamaan ideologi dan agama dengan Houthi.

    Selain itu, Iran melihat Houthi sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk membangun sekutu di kawasan yang lebih luas,.

    Termasuk di Irak, Suriah, dan Lebanon, melalui apa yang sering disebut sebagai “Poros Perlawanan” (Axis of Resistance) yang melawan pengaruh Barat dan sekutunya, seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.

    Atas dasar ini, Iran diduga memberikan dukungan berupa pasokan senjata, pelatihan militer, dan bantuan logistik kepada Houthi. 

    Meskipun Iran membantah terlibat langsung dalam pemberontakan Houthi, banyak negara, termasuk Arab Saudi dan negara-negara Barat, yang menganggap Iran sebagai pendukung utama Houthi.

    Bahkan, sejumlah analis menyebut, Iran secara diam-diam memberikan pasokan senjata kepada Houthi, termasuk roket, rudal balistik, dan senjata api.

    Iran turut diduga memberikan teknologi dan dukungan terkait pembuatan rudal balistik dan drone, yang kemudian digunakan oleh Houthi untuk menyerang target di dalam Yaman dan negara-negara tetangga, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Lebih lanjut, Iran diduga memberikan pelatihan kepada pejuang Houthi dalam taktik tempur, penggunaan senjata berat, dan pembuatan senjata. 

    Adapun pelatihan ini kemungkinan dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) atau pasukan militer lainnya yang memiliki pengalaman dalam konflik di kawasan Timur Tengah.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Dukungan Kanada untuk Ukraina, PM Carney Desak Putin Berunding – Halaman all

    Dukungan Kanada untuk Ukraina, PM Carney Desak Putin Berunding – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menegaskan komitmen negaranya untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial, Carney juga mengajak Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk segera duduk di meja perundingan.

    Dukungan untuk Gencatan Senjata

    Carney menekankan pentingnya segera dilakukannya gencatan senjata di Ukraina. “Rusia sekarang harus berhenti mengulur waktu dan menghentikan serangan,” ujar Carney yang dikutip dari Suspilne.

    Komitmen Kelompok Tujuh (G7)

    PM Carney juga menyatakan bahwa Kelompok Tujuh (G7) akan memperkuat pemantauan terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan internasional. “Kami akan memastikan bahwa Ukraina memiliki dukungan militer yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri sekarang dan di masa depan,” tegasnya.

    Pertemuan Ukraina dan AS

    Sebelumnya, pada 11 Maret 2025, Ukraina dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan di Arab Saudi yang berujung pada kesepakatan untuk melaksanakan gencatan senjata selama 30 hari.

    Pada 13 Maret 2025, Putin mengungkapkan bahwa Rusia setuju untuk melaksanakan gencatan senjata tersebut, meskipun dengan syarat tertentu.

    Ia optimis bahwa gencatan senjata ini akan membuka jalan bagi perdamaian jangka panjang.

    Harapan untuk Penyelesaian

    Di saat yang sama, mantan Presiden AS, Donald Trump, menyampaikan harapannya agar Rusia mematuhi penghentian permusuhan ini.

    Ia juga menyoroti bahwa masalah wilayah dan kendali atas PLTN Zaporizhia menjadi bagian dari pembahasan.

    Dengan ketegangan yang terus meningkat, berbagai pihak internasional mendesak Rusia untuk segera menghentikan agresinya dan menempuh jalur diplomasi demi perdamaian yang lebih stabil di kawasan tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Hentikan Pendanaan VOA: Apa Dampaknya? – Halaman all

    Trump Hentikan Pendanaan VOA: Apa Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memutuskan untuk memangkas pendanaan untuk media yang didanai pemerintah, telah menuai kontroversi.

    Keputusan ini tidak hanya berdampak pada Voice of America (VOA), tetapi juga berpengaruh pada keberlangsungan berita dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

    Mengapa Trump Memangkas Anggaran Media?

    Pada 15 Maret 2025, Kari Lake, penasihat senior yang ditunjuk oleh Trump, mengumumkan melalui platform X bahwa pemangkasan dana ini ditujukan untuk program-program prodemokrasi yang didanai pemerintah.

    Dalam video yang diunggahnya, Lake menyatakan bahwa lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Badan Media Global AS, dianggap sebagai pemborosan anggaran.

    Lake berpendapat bahwa pemotongan anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa pajak rakyat tidak lagi digunakan untuk apa yang ia sebut sebagai “propaganda radikal”.

    Dengan kebijakan ini, mereka berusaha untuk merampingkan organisasi yang dianggap tidak efisien.

    Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Voice of America

    Akibat dari kebijakan ini, Voice of America, media kondang yang dikenal menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba melalui TV dan Radio Marti, terpaksa memberhentikan 13.000 karyawan.

    Karyawan juga diminta untuk mengembalikan perangkat kerja, seperti ponsel dan laptop.

    Direktur VOA, Michael Abramowitz, mengungkapkan bahwa keputusan ini sangat menyedihkan, karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, VOA mengalami pemutusan kegiatan. “Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” ujar Abramowitz.

    Ia mengakui bahwa VOA memang membutuhkan reformasi, tetapi langkah yang diambil Trump justru menghambat misi lembaga untuk menyampaikan berita dan program budaya.

    Reaksi Terhadap Kebijakan Pemecatan

    Mantan Kepala Keuangan Badan Media Global AS, Grant Turnet, juga mengkritik keputusan ini, menyebutnya sebagai “Sabtu Berdarah” bagi lembaga pers.

    Menurutnya, pemangkasan anggaran ini tidak hanya akan mengganggu VOA, tetapi juga dapat mengakhiri kontrak dengan lembaga penyiaran internasional swasta lainnya, seperti Radio Free Europe dan Radio Free Asia.

    Turnet menekankan pentingnya VOA sebagai aset bagi Amerika Serikat dalam perang melawan komunisme, fasisme, dan penindasan.

    Ia mengungkapkan bahwa membangun kredibilitas media ini memerlukan waktu puluhan tahun dan mengkhawatirkan dampak kebijakan yang seolah membakar semua pencapaian tersebut.

    Kecaman dari Kelompok Advokasi

    Kelompok advokasi Reporters Without Borders juga mengecam keputusan Trump, dengan menyatakan bahwa kebijakan ini mengancam kebebasan pers di seluruh dunia.

    Mereka menilai bahwa hal ini akan meniadakan 80 tahun sejarah Amerika dalam mendukung arus informasi yang bebas dan akurat.

    Dengan segala dampak yang dihasilkan oleh kebijakan ini, banyak pihak berharap akan ada perubahan positif yang bisa menjaga integritas dan keberlangsungan media yang mendukung kebebasan informasi.

    Bagaimana langkah ke depan dalam menjaga kebebasan pers dan kualitas informasi di era yang penuh tantangan ini?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Rudal Houthi Jatuh di Sharm el-Sheikh Mesir, Diduga Mau Serang Israel Seusai Yaman Dibombardir AS – Halaman all

    Rudal Houthi Jatuh di Sharm el-Sheikh Mesir, Diduga Mau Serang Israel Seusai Yaman Dibombardir AS – Halaman all

    Rudal Houthi Jatuh di Sharm el-Sheikh Mesir, Mau Serang Israel Seusai Yaman Dibombardir AS?

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah rudal, yang dilaporkan ditembakkan oleh Houthi Yaman, jatuh di Kota Sharm el-Sheikh di Semenanjung Sinai Mesir, menurut Jerusalem Post, mengutip Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu (16/3/2025).

    Laporan tersebut menyatakan kalau serangan rudal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi entitas Israel.

    “Pasukan Pendudukan Israel (IDF) meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui apakah rudal tersebut dimaksudkan untuk menargetkan Israel,” kata laporan tersebut.

    Pemerintah Mesir belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang insiden tersebut.

    BOLA API – Tangkap layar bola api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini.

    AS Bombardir Sanaa

    Sebelumnya pada Sabtu, ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Yaman menyusul serangan udara AS yang menargetkan beberapa lokasi Houthi di Sanaa barat laut.

    Kelompok Houthi di Yaman baru-baru ini mengumumkan bahwa 13 orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan udara terbaru AS di ibu kota, Sanaa.

    Menurut pernyataan kelompok itu, serangan AS menargetkan wilayah pemukiman di Sanaa, yang mengakibatkan korban sipil.

    Militan Houthi Yaman mengecam keras agresi berbahaya AS di ibu kota Yaman, Sanaa yang telah menewaskan 31 orang, Minggu (16/3/2025).

    Kecaman itu diungkap militan Houthi, tepat setelah AS melakukan lebih dari 40 serangan udara pada Sabtu sore dan berlanjut hingga Minggu pagi.

    Menurut laporan penduduk setempat, serangan di Sanna menargetkan depot amunisi dan roket di dekat stasiun televisi negara yang dikuasai Houthi di lingkungan Al-Jarraf. 

    Serangan yang membabi buta memicu Asap putih mengepul dari lingkungan tersebut, serta serangkaian ledakan besar yang terdengar hingga jarak belasan meter.

    Tak hanya di ibu kota Sanna, serangan juga dilakukan militer AS ke sejumlah wilayah Yaman  lainnya, seperti Provinsi utara Saada dan Hajjah, menewaskan setidaknya 10 orang.

    Sementara saluran TV lokal, Al-Masirah TV melaporkan empat serangan udara dilakukan AS dengan menargetkan permukiman Shoab di Sanaa timur. Kemudian serangan udara di Provinsi tengah Bayda, Marib dan Dhamar, serta Provinsi barat daya Taiz.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas aksi balasan atas tindakan Houthi terhadap kapal-kapal yang berlayar melalui Terusan Suez dan Laut Merah selatan.

    “Amerika akan meminta pertanggungjawaban Anda sepenuhnya dan, kami tidak akan bersikap baik tentang hal itu!,” kata Trump. 

    Houthi Ancam Serangan Balik AS

    Merespon serangan mematikan yang dilakukan AS, Juru bicara Houthi, Mohammed Abdul-Salam buka suara.

    Ia menuduh AS melebih-lebihkan ancaman terhadap operasi kelompoknya terhadap kapal-kapal di Laut Merah untuk mempengaruhi opini publik. 

    Biro politik kelompok itu juga menyatakan tak akan tinggal diam terhadap serangan AS. Mereka bersumpah membalas AS.

    “Agresi itu tidak akan dibiarkan begitu saja, dan angkatan bersenjata Yaman sepenuhnya siap menghadapi eskalasi dengan eskalasi,” ujar Houthi, sebagaimana dikutip dari Arab News.

    Lebih lanjut, Houthi yang didukung Iran, bersumpah serangan AS tak akan menghalangi Yaman dalam mendukung rakyat Gaza.

    lebih dari setahun, kelompok itu telah melakukan serangan terhadap kapal-kapal kargo dalam apa yang disebutnya sebagai balas dendam terhadap Israel atas operasi militernya di Gaza, yang menyebabkan krisis berkepanjangan di koridor pelayaran yang sibuk di laut tersebut.

    Kelompok Houthi berjanji akan menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah selama kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dipertahankan. 

    Namun Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza, hal ini yang membuat Houthi geram hingga pekan lalu militan Yaman melayangkan ancaman kepada kapal-kapal Israel yang berlayar di Laut Merah.

    Milisi Houthi Yaman memberi Israel tenggat waktu empat hari untuk mencabut blokade bantuan ke Gaza. 

    Jika perintah tersebut diabaikan, Houthi mengancam bakal melanjutkan operasi angkatan laut melawan Israel.

    “Larangan ini akan terus berlanjut hingga penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka dan kebutuhan akan makanan dan obat-obatan diizinkan masuk,” kata Houthi pada hari Selasa.

    “Ini bukan kejadian yang hanya sekali saja. Ini adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Tidak ada invasi atau pasukan di darat. Namun, akan ada serangkaian serangan strategis yang sedang berlangsung.” imbuh Houthi.

  • UNRWA Buka 130 Sekolah Darurat, Bantu 47.000 Anak Gaza Belajar di Tengah Perang – Halaman all

    UNRWA Buka 130 Sekolah Darurat, Bantu 47.000 Anak Gaza Belajar di Tengah Perang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) membuka 130 pusat pendidikan darurat di seluruh Jalur Gaza.

    Pengumuman itu, diungkap Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini lewat akun X miliknya pada Sabtu (15/3/2025).

    Dalam cuitannya, Lazzarini mengungkap bahwa UNRWA telah membuka 130 sekolah darurat bagi 74.000 anak di seluruh Jalur Gaza.

    “Lebih dari 270.000 anak laki-laki dan perempuan telah mendaftar dalam program pendidikan UNRWA. Mereka menerima pembelajaran dasar dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan sains,” katanya, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

    Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan peran UNRWA, yang merupakan penyedia layanan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial terbesar di Gaza.

    Dengan dibukanya layanan pendidikan darurat ini, diharap dapat menghindari hilangnya generasi anak-anak Palestina.

    Selain itu, tujuan dari dibukanya layanan ini agar anak-anak Gaza tetap bisa mendapatkan akses pendidikan lebih baik meski harus berjuang di tengah perang.

    “Pendidikan mengembalikan harapan bagi anak-anak Gaza dan membantu mereka pulih, pendidikan juga membantu anak-anak mengatasi trauma yang tak terbayangkan,” ujar Lazzarini.

    Meskipun pusat pembelajaran telah dibuka kembali, Lazzarini mengakui adanya tantangan besar di masa depan.

    Salah satu masalah terbesar yang dihadapi, yakni banyak sekolah rusak parah akibat serangan militer atau kekurangan dana untuk renovasi.

    Menurut Badan PBB, saat ini, lebih dari 95 persen dari 564 gedung sekolah di Gaza telah rusak, sekitar 88 persen memerlukan rekonstruksi yang signifikan.

    Hal ini, bisa menjadi semakin sulit jika tidak ada investasi besar dalam pembangunan kembali dan perbaikan infrastruktur Pendidikan.

    Selain itu, akses terbatas terhadap buku pelajaran, teknologi, dan bahan ajar lainnya juga menjadi hambatan besar lainnya yang menghambat Pendidikan di Gaza.

    Segala upaya mulai dilakukan pemerintah dan lembaga pendidikan di Gaza, termasuk berjuang keras untuk mendapatkan sumber daya yang cukup.

    Demi memastikan puluhan ribu anak Gaza dapat mengakses Pendidikan yang layak.

    Anak Gaza Belajar di bawah Reruntuhan

    Serangan brutal tentara Zionis selama setahun terakhir, telah membuat anak-anak Gaza tidak bisa bersekolah dengan normal.

    Ini karena sekolah-sekolah dihancurkan atau diubah menjadi tempat penampungan bagi keluarga-keluarga yang mengungsi.

    Imbasnya, sebanyak 39.000 pelajar di Gaza pada tahun lalu tidak dapat mengikuti ujian akhir mereka di bidang pendidikan sekolah, yang dikenal sebagai Tawjihi.

    Meski begitu, menyambut tahun ajaran baru 2025, Jalur Gaza akhirnya kembali membuka akses belajar-mengajar setelah gencatan senjata pada 19 Januari disepakati.

    Pihak berwenang Gaza mulai mempersiapkan dimulainya kembali tahun ajaran baru, yang secara resmi dimulai pada 24 Februari.

    Sejumlah pelajar Palestina terlihat di luar sebuah tenda yang diubah menjadi ruang kelas kecil untuk mengajar anak-anak pengungsi di sebuah tempat penampungan sementara di Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah

    Adalah Abu Mustafa, yang merupakan seorang pengajar di Gaza.

    Meski sekolah Mustafa didirikan di atas reruntuhan di bawah tenda. Namun Sekolah dadakannya adalah salah satu dari sedikit pilihan yang tersisa bagi anak-anak di lingkungannya.

    Dengan sumber daya yang terbatas, Abu Mustafa mengajar pelajaran dasar termasuk pelajaran agama, berusaha membuat murid-muridnya tetap terlibat meskipun pemboman terus-menerus.

    Pelajaran Abu Mustafa lebih dari sekadar kurikulum.

    Mustafa turut membantu masyarakat Gaza, yang miskin dan menderita pengangguran tinggi jauh sebelum perang meletus.

    Cara ini dilakukan agar anak-anak Gaza bisa kembali mengakses pendidikan yang layak.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Agresi AS-Inggris terhadap Yaman Akibatkan 50 Korban Tewas dan Terluka – Halaman all

    Agresi AS-Inggris terhadap Yaman Akibatkan 50 Korban Tewas dan Terluka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Agresi militer yang dipimpin oleh AS-Inggris terhadap Yaman menewaskan dan melukai 50 orang pada akhir pekan ini.

    Serangan ini terjadi setelah Yaman memberlakukan kembali larangan terhadap kapal-kapal Israel yang melintasi perairan tertentu di wilayah tersebut.

    Pada Sabtu (15/3/2025), serangan udara koalisi AS-Inggris menghantam lingkungan permukiman di distrik Sha’ub, utara ibu kota Sanaa.

    Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman, Anis al-Asbahi, 13 warga sipil tewas dan sembilan lainnya terluka, sebagian besar dengan kondisi serius.

    Tim Pertahanan Sipil Yaman terus bekerja untuk menyelamatkan korban di daerah yang terdampak serangan.

    Koalisi agresi juga melancarkan serangan udara di provinsi Saada, Dhamar, dan al-Bayda, Al Mayadeen melaporkan.

    Sumber militer AS menyatakan bahwa pesawat tempur AS meluncurkan serangan dari kapal induk USS Harry Truman yang beroperasi di Laut Merah.

    Serangan ini terus berlanjut pada Minggu pagi, dengan fokus pada wilayah Attan di Sanaa dan Dahyan di Saada.

    Serangan ini juga menargetkan infrastruktur sipil, termasuk dua pembangkit listrik yang menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah.

    Jumlah korban terus bertambah, dengan sekitar 25 warga sipil tewas dan 23 lainnya terluka pada Minggu (16/3/2025) pagi.

    Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak yang berada di daerah perumahan yang terkena serangan.

    Presiden AS Trump Ancam Serangan yang Lebih Besar

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan militer terhadap kelompok Ansar Allah di Yaman, menanggapi operasi kelompok tersebut di Laut Merah.

    Trump memperingatkan bahwa jika serangan terhadap kapal-kapal komersial Israel dan kapal perang AS tidak dihentikan, “neraka akan menghujani kalian,” kata Trump dalam postingannya di Truth Social.

    Trump juga memperingatkan Iran untuk menghentikan dukungannya terhadap kelompok Houthi.

    Ancaman ini menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.

    Serangan Militer AS Akan Terus Berlanjut

    Menurut pejabat AS, serangan udara terhadap Yaman akan berlangsung selama beberapa hari.

    Sasaran utama serangan ini adalah sistem pertahanan udara dan radar Angkatan Bersenjata Yaman.

    Serangan ini dilakukan setelah Yaman mengumumkan akan melanjutkan larangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel.

    Tindakan ini mengikuti ancaman Yaman terhadap Israel, yang menolak mencabut blokade bantuan militer ke Gaza.

    Pemimpin gerakan Ansar Allah, Sayyed Abdul-Malik al-Houthi, telah mengancam akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel jika bantuan kemanusiaan tidak dapat mencapai Gaza.

    Yaman Tegaskan Dukungan untuk Palestina

    Meskipun menghadapi serangan besar-besaran, Yaman tetap teguh dalam mendukung rakyat Palestina.

    Sayyed al-Houthi menegaskan bahwa jika Israel terus memblokir pengiriman bantuan ke Gaza, Yaman akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel.

    Sumber militer senior Yaman menegaskan kesiapan mereka untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap pendudukan Israel jika kebijakan pemblokadeannya berlanjut.

    Al-Houthi juga mengkritik kebijakan AS di bawah Presiden Trump.

    Ia menganggap bahwa kebijakan tersebut memperburuk situasi dengan mendukung pendudukan Israel dan kebijakan pemindahan paksa terhadap warga Palestina.

    Peningkatan Ketegangan di Gaza dan Yaman
    Konflik ini terus memburuk seiring dengan ketegangan yang meningkat antara Yaman dan Israel.

    Ancaman Yaman terhadap Israel dan langkah-langkah agresif oleh AS semakin memperburuk situasi di kawasan ini.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)