Category: Tribunnews.com Internasional

  • Fatah Minta Hamas Mundur Demi Warga Palestina – Halaman all

    Fatah Minta Hamas Mundur Demi Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, telah mengeluarkan pernyataan mendesak Hamas untuk menyerahkan kekuasaan di Jalur Gaza kepada Israel.

    Permintaan ini bertujuan untuk melindungi nyawa dan keberadaan warga Palestina yang terjebak dalam konflik yang berkepanjangan.

    Mengapa Fatah Mendesak Hamas Mundur?

    Juru bicara Fatah, Monther al-Hayek, menjelaskan bahwa situasi di Jalur Gaza sangat mengkhawatirkan. “Hamas harus mengundurkan diri dari pemerintahan dan mengakui sepenuhnya bahwa pertempuran di depan akan berujung pada berakhirnya keberadaan warga Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari New Arab.

    Al-Hayek menekankan pentingnya Hamas menunjukkan belas kasihan kepada warga Gaza, terutama anak-anak, wanita, dan pria yang terperangkap dalam situasi sulit ini.

    Meskipun permintaan ini telah diajukan, hingga saat ini Hamas belum memberikan komentar resmi mengenai desakan dari Fatah.

    Sejarah Penguasaan Gaza oleh Hamas

    Hamas mulai menguasai Jalur Gaza pada tahun 2007, setelah terjadinya konflik bersenjata yang memaksa pasukan Fatah mundur dari wilayah tersebut.

    Sejak saat itu, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Gaza, sementara Otoritas Palestina yang dikepalai Fatah tetap mengontrol Tepi Barat.

    Situasi ini menyebabkan Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Barat lainnya.

    Pemerintahan Hamas yang semakin kuat ini membuat Israel khawatir akan potensi ancaman terhadap stabilitas negara mereka, yang pada gilirannya memicu serangkaian serangan militer ke wilayah-wilayah yang dianggap sebagai markas Hamas.

    Ancaman Pencaplokan Wilayah Gaza

    Di tengah situasi yang semakin memanas, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan ancaman untuk melanjutkan agresi militer. “Jika Hamas terus menolak membebaskan para sandera, saya telah menginstruksikan IDF untuk merebut wilayah tambahan dan menduduki sebagian wilayah tersebut secara permanen,” kata Katz dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh BBC International.

    Katz juga menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Israel, sembari mengingatkan agar warga sipil Gaza segera mengungsi dari area pertempuran.

    Alasan Penundaan Pembebasan Sandera

    Hamas telah menjelaskan bahwa keputusan mereka untuk menunda pembebasan sandera Israel disebabkan oleh ketidakpatuhan Netanyahu terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

    Sebagai akibatnya, tensi antara kedua belah pihak semakin meningkat, dan Israel mengintensifkan serangan mereka.

    PM Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan, “Israel akan mulai sekarang bertindak melawan Hamas dengan kekuatan militer yang meningkat.” Penolakan Hamas terhadap usulan perpanjangan gencatan senjata telah menjadi salah satu pemicu kembali memburuknya situasi di Gaza.

    Permintaan Fatah agar Hamas mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada Israel menambah kompleksitas situasi di Jalur Gaza.

    Dengan ancaman pencaplokan wilayah yang semakin mendesak, masa depan warga Palestina di kawasan tersebut menjadi semakin tidak pasti.

    Upaya untuk menciptakan perdamaian dan perlindungan bagi masyarakat sipil akan sangat bergantung pada bagaimana kedua pihak dapat menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Krisis di VOA: Jurnalis Menggugat Trump atas Pemangkasan Anggaran – Halaman all

    Krisis di VOA: Jurnalis Menggugat Trump atas Pemangkasan Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada bulan Maret 2025, enam jurnalis dari Voice of America (VOA) menggugat Presiden Donald Trump di pengadilan New York.

    Gugatan ini muncul setelah media yang didanai pemerintah Amerika Serikat tersebut mengalami penutupan sementara akibat pemangkasan anggaran yang signifikan.

    Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini?

    Mengapa Pemangkasan Anggaran Terjadi?

    Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Trump ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap sebagai pemborosan.

    Salah satu lembaga yang terdampak adalah Badan Media Global AS.

    Dalam hal ini, Trump berargumen bahwa pemotongan dana dilakukan untuk menghentikan pemborosan uang pajak rakyat Amerika untuk kegiatan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

    Namun, dampak dari kebijakan ini sangat terasa, terutama bagi VOA yang terpaksa memberhentikan 1.300 karyawan dan menghentikan siaran berita dalam beberapa bahasa, seperti berita berbahasa Spanyol ke Kuba melalui TV dan Radio Marti. “Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” ungkap Direktur VOA, Michael Abramowitz, dalam pernyataan di akun Facebook-nya.

    Bagaimana Pemangkasan Mempengaruhi Operasional VOA?

    Dalam gugatannya, para jurnalis menuntut agar VOA dapat kembali beroperasi setelah sebelumnya pemerintah Trump memutuskan untuk memangkas dana untuk program-program prodemokrasi.

    Hal ini menyebabkan banyak sumber berita objektif yang krusial hilang, yang menurut gugatan tersebut, mengancam kebebasan pers di seluruh dunia.

    Mantan Kepala Keuangan Badan Media Global AS, Grant Turnet, juga menyuarakan keprihatinan atas keputusan ini.

    Dia menekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada VOA, tetapi juga bisa mengakhiri kontrak dengan lembaga penyiaran internasional swasta yang didanai, seperti Radio Free Europe, Radio Liberty, dan Middle East Broadcasting Networks. “Voice of America telah menjadi aset tak ternilai bagi Amerika Serikat dalam perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia,” ujar Turnet.

    Apa Respons dari Kelompok Advokasi?

    Kelompok advokasi Reporters Without Borders turut mengecam keputusan pemangkasan anggaran oleh Trump.

    Mereka menyatakan bahwa langkah ini mengancam kebebasan pers di seluruh dunia dan merusak 80 tahun sejarah Amerika dalam mendukung arus informasi yang bebas.

    Sebagai penutup, pembekuan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Trump telah menciptakan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap media seperti VOA, tetapi juga terhadap jurnalisme secara keseluruhan.

    Bagaimana langkah selanjutnya dalam upaya untuk memulihkan dan mendukung kebebasan pers?

    Hanya waktu yang akan menjawabnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perpecahan di Israel: IDF Tanpa Misi Jelas ke Gaza, Menteri Heredi Lebih Baik Mati Ketimbang Gabung – Halaman all

    Perpecahan di Israel: IDF Tanpa Misi Jelas ke Gaza, Menteri Heredi Lebih Baik Mati Ketimbang Gabung – Halaman all

    Pasukan Israel Didera Perpecahan: Tanpa Misi Jelas ke Gaza, Heredi Nyatakan Lebih Baik Mati Ketimbang Gabung

    TRIBUNNEWS.COM – Rencana pengerahan besar-besar pasukan Israel (IDF) dalam perluasan agresi militer darat ke Gaza diadang sejumlah masalah.

    Suara-suara penolakan atas berlanjutnya agresi ke Gaza, selain dari koalisi sipil, kini kabarnya juga menjalar ke elemen militer Israel, dan makin kencang terdengar.

    Satu di antara penolakan elemen militer Israel, seperti dilansir Channel 14 Israel, adalah kalau pasukan pendudukan Israel di Gaza tidak diberi misi yang jelas mengenai sifat operasi mereka di Gaza.

    Krisis baru yang meningkat di koalisi penguasa Israel juga terlihat jelas setelah munculnya sebuah video muncul yang memperlihatkan Menteri Perumahan dan pemimpin partai United Torah Judaism, Yitzhak Goldknopf sedang menari mengikuti lagu yang memuat frasa “Kami mati tapi tidak mendaftar.”

    Hal ini terkait penolakan Kaum Yahudi Haredi untuk dipaksa mengikuti wajib militer oleh aturan baru di Israel.

    Wanita polisi Israel mengamankan seorang pengunjuk rasa dalam demonstrasi menentang wajib militer bagi kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Haredi. (khaberni)

    “Di sebuah pesta pernikahan Haredi, Goldknopf menari. Ia mengancam akan membatalkan anggaran dan menyelenggarakan pemilu jika undang-undang yang melarang wajib militer pemuda Haredi tidak disahkan,” kata laporan Khaberni, Senin (24/3/2025).

    Lagu tersebut dijelakan merupakan wujud dari “Merayakan penolakan untuk bertugas di militer Israel”.

    Aksi Goldknopf  ini memicu meningkatnya seruan dalam beberapa jam terakhir agar menteri tersebut dipecat, sehingga memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengomentari insiden tersebut.

    Lirik lagu tersebut antara lain: “Kami mati daripada bergabung dengan tentara, kami tidak percaya pada kekuasaan orang-orang kafir,”.

    Sebagai informasi, orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi sekuler.

    Ketua partai United Torah Judaism berusaha membenarkan tindakannya, dengan mengatakan, “Saya menghadiri pernikahan salah satu anggota keluarga, dan saat berdansa, musik berubah menjadi lagu yang tidak saya sukai. Agar tidak menyinggung mempelai pria dan keluarganya, saya tetap tinggal di tempat saya. Sayangnya, ada yang memanfaatkan hal ini untuk menghasut, seolah-olah saya setuju dengan isi lagu tersebut. Namun, saya menolak dan mengutuknya.”

    Setelah kecaman berdatangan dan krisis meningkat, Goldknopf meminta maaf, dan melanjutkan:

    “Adalah tugas saya untuk segera membungkam orkestra, dan saya akan melakukannya di masa mendatang. Saya sepenuhnya memahami siapa yang terluka, dan saya minta maaf.”

    Biro Pusat Statistik Israel mengatakan bahwa 82.700 orang meninggalkan Israel pada 2024. Jumlah ini melonjak dari sekitar 55.000 pada tahun sebelumnya. Sementara hanya ada 23.800 orang yang kembali ke negara tersebut di periode yang sama. (middleeastmonitor)

    Netanyahu pun berkata, “Menteri Goldknopf bertindak tepat dengan menolak lagu yang diputar pada upacara yang dihadirinya, dan bahkan menyatakan penyesalannya atas hal itu. Tidak ada tempat bagi lagu yang menentang wajib militer di Israel.”

    Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett berkata: “Tweet-tweet marah yang dikirim oleh para menteri pemerintah tentang penghinaan terhadap tentara IDF dalam lagu ini tidak ada gunanya. Para menteri sendiri mentransfer miliaran dolar kepada para penghindar pajak ini. Kita tidak butuh kecaman, tetapi penghentian total terhadap penghindaran anggaran.”

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang berhaluan kanan ekstremis berkata, “Memalukan! Kita tidak bisa lagi tinggal diam menghadapi ketidakpedulian, penghinaan, dan kurangnya dukungan Menteri Goldknopf terhadap Israel dan tentaranya.” 

    Sementara itu, kepala kubu resmi, Benny Gantz, mengatakan: “Ini bukan negara dalam negeri yang sering diulang-ulang Netanyahu. Ini adalah sabotase dari dalam pemerintahan yang merugikan Israel. Satu-satunya tanggapan terhadap tindakan Goldnopf adalah surat pemecatan dan pengiriman perintah wajib militer kepada para penghindar wajib militer ini, yang tariannya meludahi wajah tentara IDF.”

    Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan, “Di negara yang telah menewaskan 1.850 orang dan melukai 14.000 tentara, seorang menteri yang menyerang Israel malam ini seharusnya dipecat. Namun, Netanyahu adalah perdana menteri yang suka mengelak.”

    Berikut adalah video tersebut:

     
     

  • Yordania: Ruang Operasi Mesir-Qatar Catat Lebih 900 Pelanggaran Gencatan Senjata Israel di Gaza – Halaman all

    Yordania: Ruang Operasi Mesir-Qatar Catat Lebih 900 Pelanggaran Gencatan Senjata Israel di Gaza – Halaman all

    Yordania: Ruang Operasi Mesir-Qatar Catat Lebih 900 Pelanggaran Gencatan Senjata Israel di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Ayman Safadi mengatakan kalau ruang operasi Mesir-Qatar, mencatat lebih dari 900 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel selama 40 hari terakhir di Jalur Gaza.

    Sebagai mediator perundingan,  ruang operasi Mesir-Qatar dibentuk untuk memantau kepatuhan pihak-pihak berkonflik terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Israel menyatakan, kembali melaksanakan agresi militer ke Gaza secara bertahap guna menekan Hamas agar menyetujui perpanjangan gencatan senjata Tahap I dengan kerangka pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Israel tak mau melaksanakan negosiasi Tahap II yang beragenda penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza dan pembukaan blokade bantuan ke wilayah kantung Palestina yang hancur tersebut.

    Israel meruntuhkan gencatan senjata yang terjadi pada 18 Maret 2025 kemarin dengan melakukan bombardemen udara di Gaza.

    Sejak itu, Israel secara rutin melancarkan serangan udara serta bersiap melancarkan operasi militer darat pasukan Israel (IDF) dengan kekuatan besar.

    BOLA API – Bombardemen udara Israel ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan, Senin (24/3/2025) dini hari. Israel dilaporkan melakukan lebih dari 900 pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Korban Mayoritas Anak-Anak dan Wanita

    Sejumlah warga Palestina, kebanyakan anak-anak dan wanita, tewas dan puluhan lainnya terluka tadi malam dan Senin dini hari akibat agresi dan pemboman Israel yang terus berlanjut di beberapa wilayah di Jalur Gaza.

    Sumber medis di Jalur Gaza melaporkan kalau enam warga Palestina, termasuk anak-anak, tewas ketika pesawat Israel mengebom sebuah tenda yang menampung orang-orang terlantar di daerah Qizan Rashwan, selatan Khan Yunis.

    Sejumlah warga Palestina tewas dan lainnya terluka dalam pengeboman yang menargetkan sebuah rumah di daerah Ma’an, sebelah timur Khan Yunis.

    “Sedikitnya enam warga Palestina terluka dalam pengeboman yang menargetkan lebih dari lima kendaraan sipil di berbagai daerah di Khan Yunis. Lainnya terluka ketika pesawat Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi di sekitar Menara Taiba, sebelah barat kota,” tulis laporan Khaberni, Senin (24/3/2025).

    Di Jalur Gaza bagian tengah, sedikitnya dua wanita Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka ketika serangan udara Israel menargetkan sebuah gedung apartemen di Kamp 5 di Nuseirat.

    Sedikitnya satu warga Palestina terluka dalam sebuah pengeboman yang menargetkan sebuah bengkel mobil di dekat pintu masuk kamp pengungsi Maghazi di Jalur Gaza bagian tengah.

    SITUASI GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Kamis (20/3/2025) yang menunjukkan kondisi Gaza setelah Israel lancarkan serangan udara selama 2 hari sejak Selasa (18/3/2025) banyak warga yang dipaksa mengungsi. Israel membuat pernyataan pada hari Rabu (19/3/2025) bahwa pihaknya telah meluncurkan ‘operasi darat terbatas’ di Gaza tengah. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Empat warga Palestina terluka dalam sebuah serangan udara yang menargetkan sebuah tenda yang menampung para pengungsi di daerah al-Sawarha.

    Di Kota Gaza, seorang gadis terbunuh dan beberapa lainnya terluka di lingkungan Zeitoun ketika pasukan pendudukan menembaki rumah-rumah Palestina di tenggara lingkungan Zeitoun, timur kota.

    “Empat warga Palestina, termasuk wanita, tewas dan beberapa lainnya terluka ketika pesawat tempur Israel mengebom dua rumah yang berdekatan milik keluarga Abu Akar dan al-Saifi di lingkungan Shuja’iyya di sebelah timur Kota Gaza. Pasukan Israel terus menembaki wilayah barat laut Beit Lahia,” kata laporan itu.

    Selasa pagi pekan lalu, pendudukan melanjutkan perang pemusnahan di Jalur Gaza, yang mengakibatkan kematian sekitar 600 warga Palestina dan lebih dari 1.000 lainnya terluka hingga Kamis malam, 70 persen di antaranya adalah anak-anak, wanita, dan orang tua.

    Pendudukan telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang menyebabkan lebih dari 163.000 orang tewas dan terluka, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita, dan lebih dari 14.000 orang hilang.

    (oln/khbrn/*)

      
     
     
     

  • Erdogan Vs Imamoglu: Pertarungan Presiden Melawan Wali Kota yang Bisa Mengakhiri Kekuasaan 22 Tahun – Halaman all

    Erdogan Vs Imamoglu: Pertarungan Presiden Melawan Wali Kota yang Bisa Mengakhiri Kekuasaan 22 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ANKARA – Dalam keramaian jalanan yang dipenuhi dengan demonstrasi dan teriakan kebangkitan demokrasi, Turki seolah berada di ambang perubahan besar.

    Pada titik kritis ini, eksekutif berkuasa, Presiden Recep Tayyip Erdogan, mendapati ancaman serius dari seorang pemimpin oposisi yang meroket popularitasnya, Ekrem Imamoglu, seorang Wali Kota Istanbul.

    Pergulatan politik ini bukan sekadar persaingan antara dua tokoh, namun bagi sebagian masyarakat Turki menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa.

    Imamoglu, yang menjabat sebagai Wali Kota Istanbul sejak 2019, dinilai menjadi sosok yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat dengan bahasa yang mudah dipahami.

    Dengan latar belakang keluarga yang konservatif dari Trabzon, Imamoglu berbicara kepada berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan religius hingga nasionalis.

    Dia dianggap sebagai pemimpin yang “merasa” dengan kondisi rakyat, sebuah aset politik di tengah krisis ekonomi yang semakin mengimpit.

    Satu hal yang pasti, perjalanan politiknya bukanlah hal mudah.

    Kemenangan awalnya dalam pemilihan walikota, yang diraih dengan selisih 23.000 suara sebelum diulang dan dimenangkan dengan lebih dari 800.000 suara, merupakan tamparan telak bagi Erdogan.

    “Kemenangan itu bukan hanya angka, tapi tanda bahwa rakyat menginginkan perubahan,” kata seorang pendukung Imamoglu di tengah kerumunan demonstrasi.

    Ini adalah momen bersejarah, kembali mengembalikan Istanbul ke tangan oposisi setelah lebih dari dua dekade.

    Serangan Balik Erdogan

    Namun, di balik kebangkitan Imamoglu, terjadi tindakan represif yang dilakukan oleh Erdogan.

    Pada 23 Maret 2025, Imamoglu ditangkap dengan tuduhan korupsi dan terorisme, yang diwarnai oleh tuduhan yang dianggap banyak pengamat sebagai upaya balas dendam politik.

    Penangkapan ini diikuti dengan penahanan lebih dari seratus orang, termasuk pejabat pemerintahan lokal yang dekat dengannya, menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.

    Rangkaian peristiwa yang cepat ini telah membuka jalan bagi protes besar-besaran di seluruh negeri sejak akhir pekan.

    Turki tengah terguncang dengan cara yang belum pernah dialaminya selama bertahun-tahun.

    Selama berhari-hari, penduduk di Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya, Adana, dan kota-kota besar lainnya telah melanggar larangan demonstrasi pemerintah. Dan mereka tampaknya tidak meninggalkan jalan.

    Pertarungan Erdogan-Imamoglu bukan lagi sekadar persaingan politik – ini menjadi konfrontasi yang menentukan yang dapat membentuk kembali masa depan Turki.

    Imamoglu, wali kota Istanbul sejak 2019, dipandang oleh Erdogan sebagai ancaman politik yang nyata bagi Erdogan, yang telah memerintah Turki selama 22 tahun.

    Pertarungan kekuasaan di Turki

    Selama 100 tahun sejarahnya, Republik Turki modern terbiasa dengan transisi kekuasaan yang damai dalam demokrasi parlementer yang layak.

    Meskipun rezim militer sementara menghasilkan hasil yang mencolok, tentara pada akhirnya selalu membuka jalan bagi politik sipil dalam waktu singkat.

    Bagi rakyat Turki, perubahan kepemimpinan merupakan hal yang biasa dalam lingkungan yang relatif kompetitif.

    Keadaan kemudian berubah dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang beraliran Islam dan pemimpinnya yang karismatik Erdogan, yang berkuasa pada awal tahun 2000-an sebagai bagian dari integrasi negara tersebut ke dalam model pemerintahan neoliberal Barat.

    Rakyat Turki tidak mengenal penguasa lain sejak saat itu.

    Para analis Barat mengatakan, sepanjang masa pemerintahannya, Erdogan mengandalkan campuran manuver politik, retorika populis, kontrol kelembagaan, dan kondisi internasional yang menguntungkan untuk menyingkirkan para pesaing dan mempertahankan dominasi.

    Namun, Imamoglu menghadirkan tantangan yang berbeda.

    Skala dan kecepatan kampanye untuk menyingkirkan wali kota Istanbul telah mengejutkan para pengamat di seluruh spektrum politik.

    Para analis menyamakan tontonan media tersebut dengan “operasi Ergenekon” yang terkenal pada tahun 2000-an, ketika para tersangka perencana kudeta terseret dalam penangkapan massal yang dipimpin oleh jaringan Gulenis di dalam badan peradilan – banyak di antaranya kemudian menyerang Erdogan selama kudeta yang gagal pada tahun 2016 untuk menggulingkannya.

    Bagi sebagian besar orang, serangkaian penahanan massal minggu lalu merupakan tanda yang jelas bahwa Erdogan sedang mencoba untuk menyingkirkan penantangnya yang paling kredibel menjelang pemilihan presiden berikutnya.

    Kebangkitan Imamoglu yang meroket

    Perjalanan Imamoglu menuju keunggulan nasional berlangsung cepat dan, bagi Erdogan, sangat merepotkan.

    Awalnya wali kota Beylikduzu, distrik yang berkembang pesat di tepi barat Istanbul, Imamoglu relatif tidak dikenal di luar daerah pemilihannya.

    Namun pada tahun 2019, pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP) yang pro-Kemalist, Kemal Kilicdaroglu, mencalonkannya sebagai kandidat partai untuk Istanbul – sebuah pilihan yang mengejutkan pada saat itu.

    Hampir semua orang terkejut, Imamoglu menang.

    Namun, kemenangannya dengan 23.000 suara ditentang oleh AKP Erdogan, yang menuntut penghitungan ulang dan akhirnya membatalkan hasilnya.

    Dewan Pemilihan Tertinggi secara kontroversial memerintahkan pemilihan ulang, dengan alasan adanya penyimpangan meskipun tidak ada bukti konkret.

    Alih-alih melemahkan momentum Imamoglu, langkah tersebut justru menggalang dukungan publik untuknya.

    Dalam pemilihan ulang pada bulan Juni 2019, ia menang dengan lebih dari 800.000 suara, memberikan Erdogan kekalahan politik paling menyakitkan hingga saat ini dan mengembalikan kendali kota terbesar di Turki kepada oposisi setelah beberapa dekade.

    Bagi Erdogan, kekalahan itu bersifat pribadi. Istanbul adalah kota tempat ia memulai karier politiknya sebagai wali kota pada tahun 1990-an.

    Di tingkat internasional, Imamoglu juga menarik perhatian.

    Para pembuat kebijakan Barat memandangnya sebagai seseorang yang dapat memulihkan keseimbangan dan kepastian hubungan luar negeri Turki.

    Ancaman Pemilu

    Dalam konteks pemilihan umum yang mendatang, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghadapi tantangan serius dari mantan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu.

    Pada pemilihan presiden 2023, Erdogan berhasil mempertahankan kursinya meskipun menghadapi tantangan berat dari pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP), Kemal Kilicdaroglu, yang didukung oleh koalisi nasional.

    Namun, hasil pemilihan tersebut memicu keretakan dalam koalisi, dan CHP mengalami perpecahan internal.

    Erdogan, sebagai presiden saat ini, berusaha mengatasi ancaman dari Imamoglu, yang baru-baru ini terpilih kembali sebagai Wali Kota Istanbul dengan selisih lebih dari satu juta suara melawan kandidat yang didukung Erdogan, Murat Kurum.

    Imamoglu kini dianggap sebagai kandidat alami untuk pemilihan presiden 2028.

    Setelah kemenangan Imamoglu pada pemilihan lokal 2024, pemerintah Erdogan melancarkan serangkaian tindakan hukum yang mencurigakan terhadapnya.

    Imamoglu menghadapi tuduhan korupsi dan memiliki hukuman penjara yang ditangguhkan akibat komentar yang dianggap menghina lembaga pemilihan.

    Bulan ini, gelar universitasnya tiba-tiba dibatalkan, berpotensi mendiskualifikasinya dari pencalonan presiden.

    Serangan hukum ini terjadi menjelang pemilihan mendatang di Turki, dengan fokus pada ketidakberdayaan oposisi dalam menghadapi kekuasaan pemerintah.

    Tindakan tersebut mencakup penangkapan massal pejabat kota dan pengusaha yang dianggap memiliki hubungan dengan Imamoglu.

    Kolumnis Mehmet Ali Guller berpendapat bahwa menyingkirkan Imamoglu dari panggung politik merupakan inti dari strategi pihak penguasa.

    “Erdogan ingin memperoleh hak untuk dipilih kembali, dan kali ini tanpa batas, dengan konstitusi baru. Ini adalah ‘alasan internal’ untuk proses kesepakatan dengan Ocalan, yang dimulai di bawah kepemimpinan Bahceli. Erdogan berharap untuk terlebih dahulu mengubah konstitusi dengan memperoleh suara DEM di bawah instruksi Ocalan, dan kemudian memenangkan pemilihan,” ujarnya dikutip Cradle.

    Pendapat itu diamini Analis politik Turki Aydin Sezer. Menurutnya, strategi dalam jangka pendek, Erdogan ingin memastikan bahwa ia bisa maju sebagai kandidat di Pilpres mendatang, sekaligus mengeleminasi saingannya.

    “Bagi Erdogan, tidak ada cara lain selain menyelesaikan ini dengan sukses. Ia mengambil risiko yang serius.”

     

  • Kementerian Agama: Masjid Buka 24 Jam Selama Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Kementerian Agama: Masjid Buka 24 Jam Selama Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Kebijakan masjid buka 24 jam saat mudik Lebaran 2025 tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menag Nomor 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M.

    Dalam poin keenam, terdapat imbauan kepada pengelola masjid/musala di jalur mudik, untuk melayani para pemudik dengan layanan, seperti:

    Membuka masjid 24 jam;

    Memberi penanda keberadaan masjid/musala;

    Memberi layanan toilet bersih dan air wudu;

    Memberi kesempatan pemudik yang ingin beristirahat; dan

    Menyediakan air minum atau makanan ringan untuk takjil para pemudik.

    Selain itu, pengelola masjid dan para pemudik juga diminta untuk bersama-sama menjaga kebersihan, kenyamanan, serta keamanan lingkungan masjid dan musala.

    Berikut ini lampiran edarannya: https://news.detik.com/berita/d-7835213/masjid-buka-24-jam-selama-mudik-lebaran-2025-ini-edarannya.
    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Prediksi Puncak Arus Mudik – Balik Lebaran 2025

    Berdasarkan informasi resmi dari Jasa Marga, puncak arus mudik Lebaran diprediksi terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025 atau pada H-3 Lebaran Idul Fitri. Sementara itu, puncak arus balik Lebaran 2025 diperkirakan akan terjadi pada Minggu, 6 April 2025 atau H+5 Lebaran.

    Jika memungkinkan, hindari bepergian di tanggal-tanggal tersebut untuk memperkecil kemungkinan terjebak macet.

    Libur Lebaran 2025 sebenarnya dimulai dari tanggal 31 Maret 2025. Namun, karena berdekatan dengan libur Nyepi, maka total libur Lebaran 2025 adalah sebagai berikut:

    Jumat, 28 Maret 2025: Cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    Sabtu, 29 Maret 2025: Libur akhir pekan/Libur nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

    Minggu, 30 Maret 2025: Libur akhir pekan

    Senin, 31 Maret 2025: Libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah

    Selasa, 1 April 2025: Libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah

    Rabu, 2 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah

    Kamis, 3 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah

    Jumat, 4 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah

    Sabtu, 5 April 2025: Libur akhir pekan

    Minggu, 6 April 2025: Libur akhir pekan

    Senin, 7 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah.

  • Fatah Minta Hamas Mundur, Serahkan Kekuasaan ke Israel Demi Keselamatan Warga Palestina – Halaman all

    Fatah Minta Hamas Mundur, Serahkan Kekuasaan ke Israel Demi Keselamatan Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak Hamas untuk segera menyerahkan kekuasaan Jalur Gaza ke Israel.

    Adapun permintaan ini diajukan Fatah dengan dalih melindungi nyawa dan keberadaan warga Palestina yang mengungsi di Jalur Gaza.

    “Hamas harus mengundurkan diri dari pemerintahan dan mengakui sepenuhnya bahwa pertempuran di depan akan berujung pada berakhirnya keberadaan warga Palestina,” kata juru bicara Fatah Monther al-Hayek dalam pesan yang dikutip dari New Arab.

    Hamas sendiri hingga kini belum memberikan komentar atas desakan kelompok Fatah.

    Namun lewat cara ini Fatah menegaskan, bahwa penyerahan kekuasaan atas Gaza dapat mengurangi penderitaan warga Palestina yang selama ini telah tertekan akibat serangan Israel yang membabi buta,

    “Hamas harus menunjukkan belas kasihan terhadap Gaza, anak-anak, wanita dan pria,” kata juru bicara Fatah, Monther Al Hayek.

    Hamas Kuasai Gaza Sejak 2007

    Sebagai informasi, Hamas diketahui mulai mengambil alih kekuasaan di Gaza dari Otoritas Palestina yang didominasi Fatah pada 2007.

    Tepatnya saat konflik bersenjata terjadi pada Juni 2007, yang mengakibatkan Hamas mengambil alih Gaza dan mengusir pasukan Fatah dari wilayah tersebut.

    Sejak saat itu, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Gaza, sementara Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah tetap menguasai Tepi Barat.

    Pengambilalihan ini juga menyebabkan Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya.

    Perkembangan Hamas yang kian pesat sayangnya membuat Israel mulai khawatir apabila kelompok tersebut mengancam stabilitas Israel dan menggagalkan potensi perdamaian dengan Palestina.

    Alasan tersebut yang membuat Israel kerap melakukan serangan dengan menargetkan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai markas Hamas.

    Israel Ancam Bakal Caplok Lebih Banyak Wilayah Gaza

    Di tengah pertempuran yang kian memanas,  Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengancam akan melanjutkan agresi, menerjunkan pasukan pertahanan (IDF) untuk merebut lebih banyak wilayah di Gaza.

    “Jika Hamas terus menolak membebaskan para sandera, saya telah menginstruksikan IDF untuk merebut wilayah tambahan dan menduduki sebagian wilayah tersebut secara permanen,” kata Katz dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir BBC International.

    “Operasi ini dilakukan sambil mengevakuasi penduduk, dan memperluas zona keamanan di sekitar Gaza untuk kepentingan melindungi masyarakat Israel dan tentara IDF, melalui kendali permanen Israel atas wilayah tersebut,” imbuh Katz.

    Ancaman ini diungkap Katz sebagai gertakan atas sikap Hamas yang terus menolak membebaskan 24 dari 59 sandera yang masih hidup.

    Israel dan AS menuduh Hamas menolak usulan untuk memperpanjang gencatan senjata.

    “Ini menyusul penolakan berulang kali Hamas untuk membebaskan sandera kami, serta penolakannya terhadap semua proposal yang telah diterimanya dari Utusan Presiden AS Steve Witkoff,” kata PM Israel, Benjamin Netanyahu

    “Israel akan, mulai sekarang, bertindak melawan Hamas dengan kekuatan militer yang meningkat.” imbuhnya.

    Namun Hamas berdalih keputusannya untuk menunda pembebasan sandera Israel karena Netanyahu telah gagal mematuhi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

    Perseteruan ini yang membuat Israel murka hingga kembali memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan gempuran dan merebut lebih banyak wilayah Gaza.

    Untuk mempercepat pencaplokan, pekan lalu militer Israel menyebarkan selebaran berisi perintah agar warga sipil Gaza segera mengungsi dan meninggalkan area pertempuran di utara dan selatan wilayah Palestina.

    “Demi keselamatan Anda sendiri, Anda harus segera mengungsi ke tempat perlindungan yang diketahui di bagian barat Kota Gaza dan di Khan Younis,” katanya di akun X miliknya seperti dilansir Anadolu.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Jerman Buka Lagi Kedutaan Besar di Suriah, Setelah 13 Tahun Tutup – Halaman all

    Jerman Buka Lagi Kedutaan Besar di Suriah, Setelah 13 Tahun Tutup – Halaman all

    Lebih dari tiga bulan setelah jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar Assad, Jerman membuka kembali kedutaannya di Damaskus pada hari Kamis (20/03).

    Kedutaan yang sempat tertutup sejak tahun 2012 di tengah gelora perang saudara Suriah, kini resmi dibuka kembali oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang datang ke Suriah untuk kali kedua sejak runtuhnya pemerintahan Assad.

    Sejumlah kecil diplomat Jerman akan melanjutkan tugas mereka di Damaskus, namun urusan konsuler, seperti penerbitan visa, akan tetap dilaksanakan di Beirut, Lebanon, demikian menurut Baerbock.

    Langkah ini menandai babak penting dalam pemulihan hubungan antara Berlin dan kepemimpinan di Damaskus, yang kini tengah bergulat dengan masalah kemanusiaan dan keamanan saat berusaha membangun kembali negeri setelah kejatuhan Assad.

    Lebih dari satu juta warga Suriah, banyak di antaranya yang mengungsi dari tanah air mereka selama perang saudara yang berdarah-darah, kini tinggal di Jerman.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Apa lagi yang dilakukan Baerbock di Suriah?

    Baerbock juga bertemu dengan pemimpin sementara Suriah. Ia menyatakan bahwa kelompok ekstremis yang bertanggung jawab atas pembantaian sektarian bulan ini harus dikendalikan dan dimintai pertanggungjawaban.

    “Adalah hal yang sangat penting untuk mengendalikan kelompok ekstremis dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan dihukum,” ujarnya setelah melakukan pembicaraan di Damaskus dengan Presiden Sementara Ahmed al-Sharaa. “Setiap upaya untuk memperburuk eskalasi harus dicegah.” Baerbock juga dijadwalkan untuk bertemu dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

    Kunjungannya ke Damaskus datang hanya dua minggu setelah bentrokan berdarah antara pendukung Assad dan pasukan pemerintah baru di barat laut Suriah yang menewaskan ratusan orang.

    Lebih dari 1.500 orang telah tewas dalam aksi kekerasan ini, sebagian besar adalah warga sipil dan anggota minoritas agama Alawi, yang juga merupakan kelompok tempat Assad berasal, demikian menurut Syrian Observatory for Human Rights, sebuah lembaga pemantau yang bermarkas di London.

    Berbicara di Beirut sebelum penerbangannya ke Suriah, Baerbock mengutuk “pembunuhan terhadap warga sipil secara terarah ini,” dengan menggambarkannya sebagai “kejahatan mengerikan” yang telah merusak kepercayaan secara signifikan.

    Ia menyerukan kepada pemerintah transisi untuk “mengendalikan tindakan kelompok dalam barisan mereka sendiri dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.”

    Baerbock tegaskan dukungan Jerman untuk Suriah

    Baerbock menegaskan kembali komitmen Jerman untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada Suriah dan memberikan sinyal kemungkinan pelonggaran sanksi dengan beberapa syarat tertentu.

    “Awal politik baru antara Eropa dan Suriah, antara Jerman dan Suriah, adalah sesuatu yang mungkin,” tegas Baerbock.

    Ia menambahkan bahwa hal ini memerlukan komitmen yang jelas untuk memastikan kebebasan, keamanan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau agama.

    Pada hari Senin (17/03), Jerman mengumumkan bantuan rekonstruksi sebesar €300 juta untuk Suriah, sebagai bagian hasil dari konferensi donor yang mengumpulkan total janji bantuan sebesar €5,8 miliar.

    Di antara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, Italia membuka kembali kedutaannya di Suriah tahun lalu sebelum kejatuhan Assad, sementara Spanyol membuka kedutaannya setelah kejatuhannya.

  • Wanita di China Tewas Terjatuh dari Atap setelah Cabut Gigi, Sempat Merasakan Sakit yang Amat Sangat – Halaman all

    Wanita di China Tewas Terjatuh dari Atap setelah Cabut Gigi, Sempat Merasakan Sakit yang Amat Sangat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita di China yang mengalami sakit luar biasa setelah mencabut gigi ditemukan tewas setelah terjatuh dari atap rumah sakit.

    Dilansir SCMP, wanita berusia 34 tahun berinisial Wu itu menjalani pencabutan gigi geraham di Rumah Sakit Kota Anqing pada 12 Maret 2025.

    Rumah sakit yang berdiri sejak 1938 ini terkenal dengan departemen giginya dan merupakan fasilitas kesehatan utama di kota tersebut.

    Namun, dokter secara keliru mencabut gigi yang sehat, lalu mencoba memasangnya kembali dengan cara yang salah.

    Saudara laki-laki Wu mengatakan kepada media Jimu News bahwa dokter tersebut menggunakan kawat untuk mengikat gigi yang salah dengan beberapa gigi lainnya.

    “Selama satu setengah jam operasi, mereka tidak menggunakan anestesi, dan adik saya tetap bertahan,” tambahnya.

    Akibat kejadian tersebut, gigi Wu mengalami kerusakan, wajahnya membengkak, dan ia tidak bisa makan, hanya bisa minum air putih selama berhari-hari.

    Rasa sakit yang tak tertahankan juga membuatnya sulit tidur di malam hari.

    Kakaknya mengungkapkan bahwa Wu telah beberapa kali melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, tetapi tidak ada tanggapan.

    Wu juga sempat membagikan video di media sosial sambil menangis, menceritakan penderitaannya.

    Wu mengatakan bahwa dokter tersebut sempat meminta maaf setelah menyadari kesalahannya.

    Namun, saat Wu kembali ke rumah sakit untuk mengonfrontasi dokter itu, ia justru membantah telah melakukan kesalahan.

    Wu menuduh dokter tersebut mengubah catatan medisnya untuk menghindari tanggung jawab dan hanya menyarankan implan gigi sebagai solusi.

    Wu juga mengklaim bahwa pihak rumah sakit berulang kali memintanya menghapus video yang telah diunggahnya.

    Dalam salah satu video, Wu berkata, “Tidak ada yang benar-benar peduli dengan kejadian ini.

    “Rumah sakit telah berbohong kepadaku dari awal hingga akhir, menyebabkan penderitaan luar biasa.”

    “Siapa yang akan menyelamatkanku?”

    “Karena kerugian yang mereka sebabkan, aku akan mati di sini.”

    Pada 17 Maret, Wu kembali ke rumah sakit untuk bernegosiasi.

    Namun, tak lama setelah itu, ia jatuh dari lantai 11 dan meninggal dunia.

    Suami Wu mengatakan kepada China Newsweek bahwa polisi telah menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana dalam kasus ini.

    Salah seorang kerabat Wu menyebut bahwa secara fisik dan mental, kondisi Wu sebelumnya baik-baik saja.

    “Wu sudah berulang kali melaporkan masalah ini ke rumah sakit dan pihak berwenang, tetapi tidak ada tindakan yang diambil,” ujar kerabat tersebut.

    “Hal itu menghancurkan ketahanan mentalnya, dan dia sempat mengatakan akan menggunakan kematiannya untuk membuktikan ketidakbersalahannya.”

    Keluarga Wu menolak tawaran kompensasi sebesar 100.000 yuan dari rumah sakit dan meminta rekaman pengawasan dari atap tempat Wu terjatuh.

    Pihak rumah sakit mengonfirmasi bahwa dokter yang terlibat dalam insiden ini telah diskors.

    Komisi kesehatan dan kepolisian juga sedang menyelidiki kasus tersebut.

    Seorang dokter gigi yang tidak terkait dengan kejadian ini menjelaskan bahwa pencabutan gigi yang salah adalah akibat kesalahan penilaian dokter dan tergolong sebagai kecelakaan medis yang jarang terjadi.

    Sementara itu, pengacara Zhu Xue dari Firma Hukum Celue Beijing mengatakan bahwa jika dokter terbukti bersalah atas kelalaian medis, rumah sakit bertanggung jawab atas ganti rugi secara perdata dan dapat dikenai sanksi administratif.

    Kisah tragis ini menjadi viral di media sosial China, dengan lebih dari 100 juta penayangan.

    Seorang pengguna daring berkomentar, “Sakit gigi bisa tak tertahankan. Membayangkan situasi Wu saja sudah mengerikan.”

    Sementara yang lain menulis, “Meskipun kematian bukanlah jawaban, saya berharap hukum dapat mengungkap kebenaran dan membersihkan nama Wu.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Tentara Israel Menahan 13 Warga Palestina Lagi Saat Melakukan Penyerangan di Tepi Barat – Halaman all

    Tentara Israel Menahan 13 Warga Palestina Lagi Saat Melakukan Penyerangan di Tepi Barat – Halaman all

    Setidaknya 13 warga Palestina ditahan dalam serangan militer Israel di Tepi Barat yang diduduki pada hari Minggu, Anadolu Agency melaporkan.

    Tayang: Senin, 24 Maret 2025 14:56 WIB

    Tangkapan Layar YouTube Al Jazeera English

    TEPI BARAT – Tangkapan Layar YouTube Al Jazeera English pada Senin (10/2/2025) yang menunjukkan militer Israel memperluas serangannya di Tepi Barat yang diduduki hingga menewaskan dua wanita, salah satunya sedang hamil delapan bulan pada Minggu (9/2/2025). 

    Tentara Israel Menahan 13 Warga Palestina Lagi Saat Melakukan Penyerangan di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Setidaknya 13 warga Palestina ditahan dalam serangan militer Israel di Tepi Barat yang diduduki pada hari Minggu, Anadolu Agency melaporkan.

    Pasukan Israel menggeledah beberapa rumah di kota Qalqilya dan menangkap lima orang, kantor berita resmi Wafa melaporkan.

    Empat orang lagi ditahan Israel di kota Nablus dan satu di Jenin di wilayah pendudukan, kata Wafa.

    Pasukan Israel juga menahan tiga warga Palestina di kota Silwad di Tepi Barat tengah.

    Penangkapan baru tersebut menambah jumlah warga Palestina yang ditahan oleh tentara Israel di Tepi Barat sejak Oktober 2023 menjadi lebih dari 15.700, termasuk mereka yang dibebaskan setelah ditangkap, menurut data Palestina.

    Angka tersebut tidak termasuk mereka yang ditangkap dari Jalur Gaza yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan.

    Selama beberapa tahun terakhir, militer Israel telah melakukan serangan rutin di Tepi Barat, yang meningkat dengan dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. Warga Palestina juga telah diserang dengan kekerasan oleh pemukim ilegal Israel.

    Setidaknya 937 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 7.000 lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel di wilayah yang diduduki, menurut Kementerian Kesehatan.

    Pada bulan Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas tanah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua pemukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini