Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia – Halaman all

    APBN Tak Cukup Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jajaki Kerja Sama dengan Bank Dunia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjajaki peluang kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam rangka merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

    Ketika bertemu delegasi World Bank, ia menyatakan bahwa tidak cukup bila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja untuk merealisasikan program tersebut.

    “Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

    Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

    Jika hanya teknis saja, Ara menilai pihaknya akan gagal karena bedasarkan anggaran, mereka hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah.

    Sementara itu, target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada pihaknya adalah membangun sebanyak tiga juta rumah, di mana satu juta di perkotaan dan dua juta di pedesaan.

    “Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut,” ujar Ara.

    Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyatakan bahwa penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam program ini.

    Pemangku kepentingan itu mulai dari sektor publik, privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

    “Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah,” kata Carolyn.

    Carolyn menjelaskan bahwa bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan tidak hanya dalam bentuk pinjaman atau pemodalan.

    Namun, juga bisa dalam bentuk kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data seperti pengumpulan dan pengkajian.

    Kerja sama analitis juga bisa berupa perumusan berbagai pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

    “Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini,” ujar Carolyn.

    Selain itu juga dalam bentuk analitis penyusunan sistemnya.

    Seba, kata Carolyn, ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. 

  • Sembako Dibebaskan dari PPN yang Bakal Naik Jadi 12 Persen – Halaman all

    Sembako Dibebaskan dari PPN yang Bakal Naik Jadi 12 Persen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipastikan akan tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen. 

    Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri Kabinet Merah Putih lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Airlangga mengatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    “Sesuai amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

    Meski demikian, Airlangga menegaskan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justri diberikan fasilitas bebas PPN. 

    Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

    Selain itu, Airlangga menyebut ada tiga komoditas penting yang tarifnya tetap 11 persen di tahun depan, yakni Minyakita, gula, dan tepung terigu. Airlangga bilang, tiga komoditas itu nantinya akan ditanggung pemerintah melalui kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. 

    “Dengan penerapan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen,” kata Airlangga.

    Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, stimulus ekonomi ini dilakukan untuk mendukung sektor produktif baik di bawah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perumahan dan Permukiman dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja serta optimisme di dalam masyarakat.

    “Maka paket stimulus ini dibuat sekomplet mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukkan ke industri dan minyak goreng kita,” ujar Sri Mulyani. 

    “Itu diproteksi PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12 persen, 1 persennya di tahun pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50 persen,” sambungnya.

    Adapun sektor pertama yaitu meliputi stimulus untuk rumah tangga. Nantinya pemerintah bakal menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kilogram (Kg) untuk dua bulan dari Januari hingga Februari 2025 bagi 16 juta penerima bantuan pangan (PBP). 

    Kemudian, pemerintah juga memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga Komoditas yakni Minyakita, gula dan tepung terigu sebesar 1 persen. Artinya ketiga komoditas itu tetap PPN nya 11 persen.

    Lalu, pemberian diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya maksimal 2.200 VA selama dua bulan dari Januari hingga Februari. 

    “Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari menaikan akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industri-nya, juga ada insentif PPH Pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya,” jelas Sri Mulyani.

    Ketiga yaitu stimulus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5 persen. Keempat, insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji 10 juta per bulan. 

    Kemudian, pemberian industri padat karya dan bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya. 

    “Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPH 0,5 persen final, dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak,” terangnya.

    Kelima, stimulus untuk mobil listrik dan hybrid. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN ditanggung pemerintah 10 persen untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai KBL Berbasis Baterai

    Kemudian, PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah sebesar 15 persen untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai impor CBU dan CKD. Lalu bea masuk 0 persen untuk Bermotor Listrik Berbasis Baterai impor CBU. 

    Kendaraan bermotor hybrid diberikan stimulus berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah sebesar 3 persen. 

    Terakhir, sektor perumahan. PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon 100 persen untuk bulan Januari sampai Juni 2025 dan diskon 50 persen untuk bulan Juli sampai Desember 2025. 

    “Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan, karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik menjadi 12 persen pada tahun depan. 

    Tetapi menurut Prabowo, kenaikan tarif PPN itu hanya menyasar barang mewah. 

    Menurutnya, kenaikan tarif PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Kenaikan PPN sebesar 12 persen yang hanya menyasar barang mewah sudah dibocorkan DPR usai sejumlah pimpinan DPR RI bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan kenaikan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. 

    Namun, PPN tahun depan berpeluang tidak berlaku satu tarif.Menurutnya, pungutan 12 persen hanya untuk barang mewah, sedangkan sisanya yang mencakup barang pokok hingga layanan masyarakat tetap pada tarif lama.

    “Pemerintah hanya memberikan beban itu (PPN 12 persen) kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku (11 persen),” kata Misbakhun di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

    Misbakhun meminta masyarakat tidak khawatir. Ia juga mencontohkan bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan layanan lain yang sifatnya pelayanan umum tetap tak dipungut PPN.

    PPN di Indonesia saat ini hanya satu tarif, yakni 11 persen. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPN bakal dinaikkan menjadi 12 persen mulai tahun depan. 

    Pasal 7 UU HPP menetapkan PPN sebesar 11 persen berlaku 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen. Baru akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.(tribun network/nts/lit/dod)

  • Daftar Barang Mewah yang Dikenakan PPN 12 Persen, Dari Daging Wagyu Hingga Pendidikan Premium – Halaman all

    Daftar Barang Mewah yang Dikenakan PPN 12 Persen, Dari Daging Wagyu Hingga Pendidikan Premium – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memaparkan daftar barang mewah yang nantinya akan dikenakan pajak 12 persen pada awal tahun 2025 nanti.

    Daftar tersebut termasuk daging Wagyu premium hingga jasa pendidikan premium.

    “Seperti daging sapi tapi yang premium Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas Rp 2,5 juta bahkan Rp 3 juta per kilo gramnya. 

    Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu per kilo dia tidak dikenakan PPN,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Kesejahteraan di Kemenko Perekonomian, Senin (16/12/2024).

    Bendahara negara itu bilang bahwa sebelumnya daftar barang mewah termasuk beras premium, buah-buahan premium, daging premium bahkan listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA itu dikenakan pembebasan pajak PPN.

    Menurutnya, kebijakan itu justru lebih condong kepada masyarakat kelas menengah atas yang justru menikmatinya.

    Karena itu pemerintah perlu merubah kebijakan agar daftar barang mewah itu ditetapkan PPN 12 persen untuk tahun 2025.

    “Ini artinya pembebasan PPN kita kemudian lebih berpihak kepada kelompok yang lebih mampu. Oleh karena itu kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azaz, gotong royong dan keadilan tetap terjaga,” papar dia.

    Sri Mulyani mengatakan, barang-barang yang termasuk kategori mewah premium dan dikonsumsi untuk kelompok mampu nantinya akan tetap dikenakan PPN 12 persen.

    Misalnya saja untuk sekolah premium yang pembayarannya mencapai ratusan juta.

    “Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN,” ungkap dia.

    Adapun pemerintah resmi menetapkan kebijakan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP).

    Berikut daftar barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12 persen:

    Beras premium.
    Buah-buahan premium.
    Daging premium (wagyu, daging kobe).
    Ikan mahal (salmon premium, tuna premium).
    Udang dan crustacea premium (king crab).
    Jasa pendidikan premium.
    Jasa pelayanan kesehatan medis premium.
    Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

  • Hingga November 2024, Pendaftar LPG 3 Kg Mencapai 57 Juta NIK – Halaman all

    Hingga November 2024, Pendaftar LPG 3 Kg Mencapai 57 Juta NIK – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema penyaluran subsidi energi untuk LPG 3 kilogram (kg) tidak akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Upaya mendukung kebijakan Pemerintah mewujudkan subsidi tepat LPG 3Kg terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, diantaranya dengan terus mendata pengguna LPG 3Kg dengan sistem digital Merchant Application Pertamina (MAP), yang digunakan di seluruh pangkalan LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

    Hingga akhir November 2024, sebanyak 57 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar di sistem MAP.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari,  menjelaskan upaya pendataan ini sangat penting untuk memastikan subsidi diberikan tepat sasaran. 

    “Dengan tercatatnya pengguna secara digital, memudahkan kami untuk mengetahui siapa saja pengguna LPG 3 kg hingga berapa kebutuhannya,”jelas Heppy dalam keterangannya, Senin (20/12/2024).

    Saat ini, LPG 3 kg diperuntukkan untuk empat sektor pengguna utama, yaitu rumah tangga, usaha kecil, petani sasaran dan nelayan.

    Dari seluruh sektor tersebut, rumah tangga mendominasi penggunaan LPG 3 kg dengan kontribusi sebesar 85 persen sementara 14%  sisanya oleh digunakan Usaha Mikro. 

    “Jumlah konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari hingga November 2024, ini menandakan bahwa masyarakat sudah banyak yang melakukan pendaftaran pembelian LPG 3Kg di pangkalan,” ungkap Heppy.

    Data yang tercatat melalui MAP juga memungkinkan Pertamina Patra Niaga untuk memonitor distribusi dan kebutuhan LPG 3 kg di seluruh Indonesia dengan lebih akurat.

    “Dari data pangkalan ini kami juga dapat melihat berapa rata rata pembelian LPG 3Kg per keluarga di setiap bulan, data ini membantu kita melihat jumlah kewajaran pembelian dan rata rata penggunaan LPG 3Kg,” jelas Heppy. 

    Upaya digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran subsidi dan mengurangi potensi penyalahgunaan distribusi. 

     

  • Pemerintah Siapkan Diskon Listrik 50 Persen 2 Bulan, Imbas Kenaikan PPN 12 Persen di 2025 – Halaman all

    Pemerintah Siapkan Diskon Listrik 50 Persen 2 Bulan, Imbas Kenaikan PPN 12 Persen di 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Atas kebijakan tersebut, Pemerintah juga telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi untuk masyarakat.

    “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

    Salah satu insentif yang diberikan Pemerintah adalah diskon listrik.

    Hal itu bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga akibat kenaikan PPN 12 persen.

    Adapun besaran diskon listrik yang diberikan kepada masyarakat sebesar 50 persen selama 2 bulan, yakni bulan Januari dan Februari 2025.

    Diskon tersebut berlaku bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA.

    Selain itu, insentif bagi rumah tangga lainnya adalah kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan.

    Bantuan beras tersebut akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama 2 bulan, yakni bulan Januari-Februari 2025.

    Selain bagi rumah tangga, Pemerintah juga memberikan stimulus bagi masyarakat kelas menengah, dunia usaha dan barang dan jasa mewah.

    Dikutip dari Kompas TV, berikut adalah daftar lengkap stimulus yang diberikan Pemerintah akibat kenaikan PPN 12 persen:

    1. MinyaKita, tepung terigu, gula industri PPN-nya tetap 11 persen di 2025, yang 1 persen DTP

    2. Bantuan pangan dan beras bagi desil satu dan dua sebesar 10 kg per bulan

    3. Biaya Listrik untuuk pelanggan di bawah atau sampai dengan 2200 VA diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan

    4. PPN DTP Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

    5. Melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis listrik atau berbasis baterai (electric vehicle)

    6. PPnBM DTP untuk kendaraan baterai atau EV atas impor roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda empat tertentu yang komplet (knock down)

    7. Pembebasan bea masuk EV CBU

    8. PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid, PPN yang diskon atau PPN DTP sebesar 3 persen

    9. Insentif PPh pasal 21 DTP untuk pekerja gaji Rp4,8 juta-Rp10juta

    10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan industri padat karya, masa klaimnya diperpanjang sampai dengan 6 bulan dan manfaatnya 60 persen untuk 6 bulan

    11. Jaminan Kecelakaan Kerja bagi industri padat karya tertentu, diberikan diskon sebesar 50 persen untuk 6 bulan

    12. PPh final UMKM 0,5 persen diperpanjang sampai dengan 2025

    13. Subsidi kredit investasi industri padat karya sebesar 5 persen

    (Tribunnews.com/Widya) (KompasTV)

  • Sikapi Ketidakpastian Global, Kadin Siap Manfaatkan Akses Pasar ke Eropa – Halaman all

    Sikapi Ketidakpastian Global, Kadin Siap Manfaatkan Akses Pasar ke Eropa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Pusat dan Daerah siap memanfaatkan akses pasar ke Eropa dan ke berbagai negara. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pengurus Kadin pusat berkoordinasi dengan para pimpinan Kadin Daerah agar peluang bisnis dan akses pasar yang dibuka oleh pemerintah berdampak kepada para pelaku bisnis di daerah.

    “Dan saya benar-benar melihat langsung bahwa Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto -red) bisa bicara mengenai makro, geopolitik, dan geoekonomi dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin dunia. Beliau selalu menekankan dua kata, yaitu kemiskinan dan kelaparan,” kata Anin, nama sapaan Anindya Novyan Bakrie, dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

    Akses pasar menjadi salah satu kunci yang harus dimanfaatkan Indonesia di tengah ketidakpastian global. Di setiap pertemuan, terang Anin, Presiden tidak saja berbicara tentang topik besar dan masalah yang dihadapi dunia, melainkan juga menekankan masalah konkret yang dihadapi rakyat Indonesia.

    “Presiden bicara tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, non-aligned, tapi juga kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya, dalam acara Kadin Economic Diplomacy (KED) Breakfast, di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T Riady, WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M Vega, jajaran pengurus Komite Tetap, dan para ketua umum atau perwakilan Kadin Provinsi.

    Anin menjelaskan, hasil kunjungan Presiden Prabowo ke China, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Inggris membawa peluang yang terbuka bagi pelaku bisnis Indonesia. AS dan China terkenal trade war atau perang dagang. Eropa, Rusia, dan Timur Tengah dilanda masalah geopolitik. Sedangkan Indonesia memiliki stabilitas politik. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan tidak memihak salah satu blok politik merupakan keunggulan.

    Dengan adanya keunggulan itu, Anin menyimpulkan, Indonesia memiliki alasan kuat untuk tetap optimistis menghadapi dinamika global. “Jadi melihat semua itu Indonesia punya alasan untuk optimistis,” tegasnya.

    Anin juga menyebutkan kerja sama perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa (Europe Union/EU) merupakan hal yang sangat penting. “Bukan hanya karena kita makin banyak pasar makin bagus, tapi EU itu (memiliki) 17 triliun dolar AS (nilai) ekonomi. Jadi singkat kata ya 13 kali lebih besar daripada kita,” ungkap Anin.

    Anin mengungkapkan, dalam kerja sama dengan Uni Eropa tentunya terdapat tantangan mengenai isu keberlanjutan tentang deforestasi hingga minyak kelapa sawit.

    “Apakah mereka (EU) rewel mengenai sustainable palm oil? Iya. Apakah mereka rewel mengenai deforestation? Iya. Tapi ya (kita harus) cari jalan. Dan katanya Pak Presiden (Prabowo Subianto) mau mencoba untuk menyelesaikan di kuartal 1 tahun depan,” jelas Anin.

    Anin mengatakan dalam perdagangan itu pihaknya juga telah melakukan kerja sama. Adapun kerja sama ini membuahkan hasil mengenai akses pasar.

    “Dan pekan lalu (dengan) Kanada (ICA CEPA) sudah teken. Nah ini apa gunanya? Akses pasar. Kita gak bisa jualan kalau misalnya gak ada pasarnya. Dan yang saya lihat juga dengan persaingan antara AS dan China, itu akan ada dua paralel track, dua hal paralel untuk peningkatan teknologi. Terutama dari sisi Artificial Intelligence (AI),” kata Anin.

    “Dan itu bagus buat Indonesia karena kita non-aligned (nonblok), kita selalu teman dengan semuanya. Jadi hal-hal seperti ini ada bagusnya. Tapi persaingan itu juga banyak,” tambahnya.

    Anin lebih lanjut menjelaskan, Kadin harus bersaing demi kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini guna membuktikan Kadin itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. “Dan teman-teman di provinsi ini bisa membantu untuk menyambungkan dari apa yang dibicarakan di luar negeri sampai kepada masyarakat kita,” jelas Anin.

    Dalam sambutannya, Anin menyampaikan pandangan optimistisnya terhadap ekonomi Indonesia, meski saat ini dunia tengah menghadapi situasi yang tidak pasti. Anin membandingkan situasi Indonesia dengan negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat (AS), dan negara-negara di kawasan Eropa.

    “Kita patut benar-benar bersyukur, bukan hanya bersyukur dalam arti kata setiap hari kita mesti bersyukur, tapi dibandingkan China misalnya, negara mereka sangat besar, adikuasa. Tapi ya mereka juga tidak mempunyai demokrasi seperti kita,” ucapnya.

    Anin menyoroti tantangan yang dihadapi negara-negara besar. Misalnya, ketegangan politik di AS antara Partai Republik dan Partai Demokrat, serta perbedaan etika kerja antara negara-negara Eropa dan Asia.

    “Kalau Eropa, umurnya relatif sudah tidak muda, etika kerjanya juga beda dengan di Asia. Ya mau tidak mau ya negaranya akan mendekati Sosialisme,” ujarnya.

    Menurut Anin, dibandingkan dengan negara-negara adikuasa, Indonesia memiliki keunggulan dalam stabilitas politik dan relasi luar negeri yang strategis. Hal inilah yang membuka peluang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di tengah persaingan global.

  • Ekspor Indonesia Cenderung Turun di November 2024, Apa Faktor Pemicunya? – Halaman all

    Ekspor Indonesia Cenderung Turun di November 2024, Apa Faktor Pemicunya? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor Indonesia turun 1,7 persen di November 2024.

    Sebagai perbandingan, nilai ekspor Oktober mencapai 24,42 miliar dolar AS, sedangkan nilai ekspor di November 2024 hanya 24,01 miliar dolar AS.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya ekspor nonmigas 1,67 persen dari 23,07 miliar dolar AS menjadi 22,69 miliar dolar AS.

    “Demikian juga ekspor migas turun 2,10 persen, yaitu dari 1,34 miliar dolar AS menjadi 1,32 miliar dolar AS,” kata Amalia di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Amalia memaparkan, dari 10 komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar November 2024, sebagian komoditas mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada lemak dan minyak hewani atau nabati sebesar 317,9 juta dolar AS (10,48 persen).

    Sedangkan, kenaikan ekspor terbesar adalah nikel dan barang daripadanya sebesar 467,6 juta dolar AS (87,26 persen).

    Amalia berujar, berdasarkan sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-November 2024 naik 4,70 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. 

    “Ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 26,80 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,83 persen,” ujarnya.

    Menurut negara tujuan, ekspor nonmigas November 2024 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 6,24 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat 2,34 miliar dolar AS, dan India 1,58 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 44,82 persen.

    Lalu, ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 4,09 miliar dolar AS dan 1,37 miliar dolar AS.

    Kemudian, mengacu provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-November 2024 berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan nilai 34,73 miliar dolar AS (14,40 persen), diikuti Jawa Timur 23,62 miliar dolar AS (9,79 persen) dan Kalimantan Timur 23,05 miliar dolar AS (9,55 persen).

    Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-November 2024 mencapai 241,25 miliar atau naik 2,06 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

    “Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai 226,91 miliar dolar AS juga naik 2,24 persen,” tambahnya.

     

  • Tarif Sewa Kapal Tanker ke Asia Drop 33 Persen, Dipicu Perlambatan Ekonomi China – Halaman all

    Tarif Sewa Kapal Tanker ke Asia Drop 33 Persen, Dipicu Perlambatan Ekonomi China – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

     

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif sewa kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah dari Timur Tengah ke Asia di sepanjang 2024 anjlok 33 persen.

    Menurut data Indeks TD3C Baltic Exchange, harga sewa kapal pengangkut minyak mentah (Very Large Crude Carrier) pada rute Timur Tengah ke Asia turun 33 persen, setara dengan kurang dari 8,50 dolar AS per ton.

    Biaya yang lebih rendah ini merupakan masalah baru bagi operator kapal tanker.

    Kepala penelitian di perusahaan pialang Braemar, Henry Curra menjelaskan penurunan harga sewa kapal tanker di tahun ini terjadi dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok.

    Pertumbuhan ekonomi China sebagai negara pengimpor minyak terbesar di dunia, melambat ke level terendah sejak awal kuartal ketiga 2023.

    Menurut analisis Center on Global Energy Policy, permintaan minyak China tumbuh lebih lambat karena meningkatnya penjualan kendaraan energi baru (NEV) seperti mencakup kendaraan listrik baterai, kendaraan listrik hibrida plug-in, dan kendaraan listrik sel bahan bakar serta jaringan kereta api berkecepatan tinggi.

    Imbasnya negara pengekspor minyak (OPEC) sepakat mengurangi proyeksi pertumbuhan permintaan minyak China menjadi 580 ribu barel per hari (bpd) dari sebelumnya 650 ribu bpd. 

    Pendapatan perusahaan kapal tanker (VLCC) ikut merosot tajam seiring dengan berkurangnya permintaan bisnis minyak dunia. 

    Memperparah pendapatan perusahaan yang tengah bergejolak akibat gangguan pengiriman Laut Merah karena serangan terhadap kapal oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran.

    “Mengingat melemahnya Tiongkok membuat jumlah supertanker yang menuju negara tersebut telah turun ke titik terendah dalam satu bulan, dan para penyewa telah mengajukan tawaran rendah untuk memanfaatkan sentimen yang lemah,” kata para pialang yang memiliki pengetahuan tentang pasar.

    “VLCC telah menanggung beban terberat dari perlambatan mendadak impor minyak mentah Tiongkok tahun ini, biasanya mereka mengangkut sekitar 2 juta barel namun setelah ekonomi Tiongkok melemah jumlah angkutan menyusut.” imbuhnya.

     

  • Tingkatkan Integrasi Bisnis Sawit Nasional, Bos BUMN ini Terima Penghargaan – Halaman all

    Tingkatkan Integrasi Bisnis Sawit Nasional, Bos BUMN ini Terima Penghargaan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani meraih penghargaan Best CEO in Palm Oil Industry 2024 di ajang 3rd Sawit Indonesia Award 2024 di Jakarta. 

    Penghargaan ini menjadi pengakuan atas peran strategis dan komitmen Abdul Ghani dalam mendorong kemajuan industri kelapa sawit nasional.

    Di bawah kepemimpinannya, PTPN Group terus menunjukkan kinerja positif dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis kelapa sawit, mulai dari hulu hingga hilir.

    Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasarglobal.

    Ghani mengungkapkan, penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh tim di PTPN Group, dukungan dari Kementerian BUMN, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

    “Apresiasi ini menjadi motivasi bagi saya dan perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja perseroan, sekaligus merealisasikan visi besar PTPN Group untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara,” ungkapnya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, PTPN Group telah berhasil mencatatkan berbagai pencapaian, termasuk peningkatan produksi kelapa sawit, efisiensi operasional, dan pengembangan produk turunan sawit yang memiliki nilai tambah.

    Selain itu, perusahaan juga aktif dalam mendukung program keberlanjutan melalui penerapan praktik perkebunan ramah lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

    Sawit Indonesia Award 2024 yang telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya ini merupakan ajang apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, inovasi, dan kontribusi dari para pemangku kepentingan di industri sawit Indonesia.

     Penghargaan Sawit Indonesia Award didasarkan pada survei pembaca dan rekam jejak kinerja darimasing-masing peraih penghargaan.

     

  • BPS: Tahun Ini Indonesia Sudah Impor Beras Sebanyak 3,85 Juta Ton – Halaman all

    BPS: Tahun Ini Indonesia Sudah Impor Beras Sebanyak 3,85 Juta Ton – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan data, bahwa sejak Januari hingga November 2024, Indonesia dibanjiri impor 3,85 juta ton beras.

    Jika dibandingkan dengan 2023, angka tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebab, di periode yang sama tahun 2023, Indonesia melakukan impor beras sebesar 2,53 juta ton.

    “Impor beras utamanya berasal dari Thailand dengan volume 1,19 juta ton selama periode Januari-November 2024,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Beras dari Thailand mencakup 30,97 persen dari total impor beras yang dilakukan Indonesia sepanjang Januari sampai dengan November 2024.

    Selain Thailand, impor beras Indonesia berasal dari Vietnam dengan jumlah 1,12 juta ton atau sebesar 29,1 persen dari total beras yang didatangkan dari luar negeri.

    Kemudian, beras impor berasal dari Myanmar dengan jumlah 663.410 ton beras. Lalu dari Pakistan dengan 642.140 ton beras dan impor beras dari India sebanyak 205.800 ton beras.

    Amalia berujar, impor beras dari periode Januari-November 2024, utamanya adalah beras tengah giling atau digiling seluruhnya pada kode HS10063099 sebanyak 3,39 juta ton atau sekitar 88,20 persen dari total impor beras.

    Lalu, terdapat impor beras dengan kode HS10064090 dengan volume 434.820 ton atau 11,3 persen dari total impor beras sepanjang 10 bulan tahun ini.

    “Kemudian, ada beras basmati dan beras pecah yang juga diimpor dengan nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan kode HS sebelumnya,” tutur Amalia.