Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • E-Money dan QRIS Kena PPN 12 Persen, Ini Hitungannya – Halaman all

    E-Money dan QRIS Kena PPN 12 Persen, Ini Hitungannya – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Uang elektronik, dompet digital (e-wallet), dan transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan terkena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

    Untuk uang elektronik dan e-wallet, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan bahwa jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

    Namun, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya bukan nilai pengisian uang (top up), saldo (balance), atau nilai transaksi jual beli.

    Dasar pengenaan PPN 12 persen adalah pada jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut.

    “Artinya, jasa layanan uang elektronik dan dompet digital bukan merupakan objek pajak baru,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (22/12/2024).

    Ia pun mencontohkan ilustrasi pengenaan PPN 12 persen pada jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital.

    (1) Zain mengisi ulang (top up) uang elektronik sebesar Rp 1.000.000. Biaya top up misalnya Rp 1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut:

    11 persen x Rp 1.500 = Rp 165.

    Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut:

    12% x Rp 1.500 = Rp180.

    Jadi, kenaikannya PPN sebesar 1% hanya Rp 15.

    (2) Slamet mengisi dompet digital atau e-wallet sebesar Rp 500.000. Biaya pengisian dompet digital atau e-wallet misalnya Rp 1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut:

    11% x Rp1.500 = Rp165.

    Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut:

    12% x Rp1.500 = Rp180.

    “Artinya, berapapun jumlah nominal transaksi sepanjang jasa layanan yang dibebankan oleh provider tidak mengalami perubahan, maka jumlah PPN yang dibayar akan tetap sama,” ujar Dwi.

    QRIS Kena PPN

    Transaksi pembayaran melalui QRIS merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran.

    Pengenaan PPN ini atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada para merchant terutang PPN sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

    Artinya, menurut Dwi, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru.

    PPN 12 persen akan dipungut oleh PJSP dari pemilik merchant atau si pedagang.

    “Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant,” ucap Dwi.  

  • Dulu Inisiasi PPN 12 Persen Sekarang Malah Menolak, PROJO: PDIP Jangan Cuci Tangan! – Halaman all

    Dulu Inisiasi PPN 12 Persen Sekarang Malah Menolak, PROJO: PDIP Jangan Cuci Tangan! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ormas PROJO melihat PDI Perjuangan melemparkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan diberlakukan pada Januari 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “PDIP sebagai pemilik suara terbesar di DPR waktu itu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen. Kok, sekarang lempar batu sembunyi tangan,“ kata Wakil Ketua Umum DPP PROJO Freddy Damanik pada Minggu (22/12/2025).

    Freddy menerangkan bahwa RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disetujui DPR untuk menjadi undang-undang pada 29 Oktober 2021, dan mulai berlaku pada 2022. UU HPP inilah yang mengatur kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. 

    PROJO menilai PDIP sebagai partai pemenang yang berkuasa ketika itu tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap rakyat. Ketua DPR waktu itu juga politikus PDIP Puan Maharani, yang kini kembali menjabat Ketua DPR. Namun, para politikus PDIP justru membuat seolah Presiden Prabowo yang menyebabkan munculnya kenaikan tarif PPN 12 persen. 

    “Masyarakat harus tahu bahwa ada tindakan membohongi publik lewat pernyataan-pernyataan yang memojokkan Presiden Prabowo, PROJO mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo, “ ujar Freddy Damanik. 

    Menurut Freddy, pemerintah tidak lepas tangan dengan persoalan ini. Presiden Prabowo melaksanakan perintah UU HPP untuk menerapkan tarif PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Meski begitu, tarif pajak tersebut hanya dikenakan bagi barang mewah. Ini bukti Presiden Prabowo memahami kondisi dan mencari cara untuk tidak membebani rakyat.

    PROJO berpendapat jika sekarang tidak setuju dengan kenaikan PPN, seharusnya PDIP melakukan mekanisme perubahan undang-undang di DPR. Toh, PDIP adalah fraksi terbesar di parlemen. 

    “Sebaiknya PDIP jangan seperti lempar batu sembunyi tangan, harus bertanggungjawab dengan keputusan yang sudah diambil. PDI P jangan cuci tangan. ” kata  Fredd Damanik.

    Diinisiasi PDIP

    Sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

    Menurutnya, payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    “Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

    Anggota Komisi XI DPR RI, itu menilai sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

    Terlebih, kata dia, panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP jelas dipimpin langsung oleh fraksi partai besutan Megawati Seokarnoputri tersebut.

    “Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” kata Wihadi.

    Wihadi justru menegaskan jika Presiden Prabowo sebenarnya sudah ‘mengulik’ kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya, dengan menerapkan kenaikan PPN terhadap item-item mewah.  

    “Sehingga pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan  gejolak ekonomi, ini adalah merupakan langkah bijaksana dari Pak Prabowo,” kata Wihadi.

    Wihadi kembali mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menekankan bila kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP.

    “Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan,” tegasnya.

    Wihadi justru menilai sikap PDIP sekarang adalah upaya ‘melempar bola panas’ kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal, kenaikan PPN 12 persen yang termaktub dalam UU HPP merupakan produk dari PDIP.

    “Jadi kami dalam hal ini melihat bahwa sikap PDIP ini adalah dalam hal PPN 12 persen adalah membuang muka jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDIP,” kat Wihadi.

    PDIP Desak Dibatalkan

    Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka justru meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan PPN sebesar 12 persen pada 1 Januari 2025. Keputusan diyakini akan berdampak besar kepada masyarakat.

    Rieke menjelaskan bahwa penundaan kenaikan PPN 12 persen bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin meningkat. Selain itu, kenaikan PPN juga beepotensi akan menaikan harga kebutuhan pokok.

    “Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan moneter antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar Rieke kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).

    Rieke menjelaskan argumentasi pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen sesuai pasal 7 UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dinilai juga tidak tepat. Dia meminta pemerintah harus mengambil secara utuh aturan tersebut.

    Dalam Pasal 7 ayat (3) UU tersebut, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen setelah berkonsultasi dengan alar kelengkapan DPR RI.

    Dalam UU itu juga dijelaskan, Menteri Keuangan RI diberikan kewenangan menentukan besaran PPN perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

    “Saya sangat mendukung Presiden Prabowo menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” jelasnya.

    Sebagai gantinya, Rieke mengusulkan pemerintah menerapkan dengan tegas self assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. 

    Di antaranya, perpajakan selain menjadi pendapatan utama negara, berfungsi sebagai instrumen  pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara.

    Selain itu, terwujudnya satu data pajak Indonesia, agar negara mampu menguji SPT wajib pajak,  akurasi pemetaan, perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal.

    “Dan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non- keuangan wajib pajak, wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Rieke juga meminta dana pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas  lyang memengaruhi hajat hidup orang banyak.

    “Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara, termasuk segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana kasus-kasus korupsi, serta segera dikembalikan ke kas negara,” pungkasnya.

  • Antisipasi Banjir-Longsor Saat Natal Tahun Baru, PU Siapkan Ribuan Alat Darurat di Seluruh Provinsi – Halaman all

    Antisipasi Banjir-Longsor Saat Natal Tahun Baru, PU Siapkan Ribuan Alat Darurat di Seluruh Provinsi – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Memasuki masa mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 saat cuaca ekstrem melanda, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan seluruh logistik dan sumber daya yang diperlukan guna mengantisipasi potensi banjir dan longsor.

    Ribuan peralatan darurat telah disiapkan di seluruh provinsi untuk menghadapi cuaca ekstrem pada puncak musim penghujan dan kesiapan infrastruktur jalan pada arus mudik Nataru.

    Dampak curah hujan tinggi ini disebut akan berlangsung selama akhir 2024 dan awal 2025.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan peralatan dan material darurat seperti alat berat, kendaraan evakuasi, mobil toilet, tangki air, posko-posko darurat, dan peralatan Disaster Relief Unit (DRU) telah siap.

    “Kami siapkan di seluruh provinsi untuk dapat digunakan kapan saja,” kata Diana dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (22/12/2024).

    Satgas PPB Kementerian PU terdiri dari 37 balai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 33 balai di Direktorat Jenderal Bina Marga, dan 34 balai di Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama seluruh tim reaksi cepat di setiap balai.

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan 2.513 personil, 1.780 alat, dan 473.582 bahan darurat.

    Kemudian balai Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan 421 personil, 1.266 alat, dan 1.160 bahan darurat.

    Lalu, balai Direktorat Jenderal Cipta Karya menyiapkan 521 personil, 151.413 alat, dan 4.434 bahan darurat.

    Diana memastikan seluruh personil Satgas PPB telah terlatih dan selalu siap siaga untuk penanganan darurat, terutama di daerah berisiko bencana.

    Tim Satgas PPB pun telah bergerak melakukan penanganan bencana di berbagai wilayah.

    Antara lain, bencana longsor di Deli Serdang, longsor di Kampar, banjir dan longsor di Sukabumi, longsor di Pacitan, dan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores.

    Penanganan bencana dipastikan terus dikoordinasikan secara internal Kementerian PU maupun dengan instansi lain seperti BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, Polri, TNI AD, dan pemerintah daerah.

    Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan terjadinya peningkatan curah hujan menjelang momen libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan dinamika atmosfer yang membuat curah hujan meningkat selama Nataru.

    Dinamika itu seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan potensi cold surge (gelombang udara dingin) yang bergerak dari daratan Asia (Siberia) menuju wilayah barat Indonesia, diproyeksikan akan aktif selama periode Nataru.

    “Kedua fenomena ini dapat meningkatkan curah hujan, meskipun dampaknya masih perlu terus dipantau,” kata Dwikorita dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang digelar di Auditorium PTIK, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Dwikorita menginformasikan cuaca ekstrem diperkirakan akan berlanjut hingga 9 Januari 2025 dengan peningkatan eskalasi cuaca, terutama di wilayah-wilayah yang dilalui jalur mudik.

    BMKH mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini.

    “Saya mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG.”

    “Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi jalur mudik, sehingga masyarakat bisa merencanakan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman,” tambahnya.

  • Sritex Rumahkan 3 Ribu Karyawan, Wamenaker Noel Minta Tak Ada PHK: Hak Buruh Harus Tetap Dipenuhi – Halaman all

    Sritex Rumahkan 3 Ribu Karyawan, Wamenaker Noel Minta Tak Ada PHK: Hak Buruh Harus Tetap Dipenuhi – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah kondisi perusahaan sedang dalam pailit.

    Noel menyatakan Kemnaker terus memantau dan menaruh perhatian terhadap nasib 50 ribu buruh Sritex.

    Hal itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Sritex terkait putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

    Noel, sapaan akrab Immanuel, menyatakan bahwa Kemnaker menghormati putusan MA sekaligus menghormati upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang rencananya akan diajukan oleh Sritex.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak berharap terjadinya PHK di perusahaan mana pun.

    “Presiden Prabowo sering berpesan agar sebisa mungkin menghindari terjadinya PHK di perusahaan. Begitu pun kami tidak ingin ada PHK. Posisi kami jelas, yaitu melindungi hak-hak pekerja,” kata Noel dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (22/12/2024).

    Noel menyebut bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Pemenuhan hak pekerja dinilai perlu menjadi prioritas utama dalam upaya melindungi kesejahteraan pekerja yang terdampak langsung dari situasi tersebut.

    “Kami memahami situasi sulit yang dihadapi perusahaan, namun hal itu tidak boleh mengurangi kewajiban mereka terhadap pekerja,” ujar Noel.

    “Hak-hak buruh, seperti pembayaran pesangon, upah tertunda, dan program jaminan sosial, harus tetap dipenuhi,” sambungnya.

    Pemerintah disebut akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk manajemen Sritex dan pemerintah daerah, untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara maksimal.

    Noel pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog konstruktif dan solusi terbaik demi kesejahteraan pekerja.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak buruh dan memberikan mereka harapan di tengah situasi sulit,” tutur Noel.

    “Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan hak pekerja tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

    Terakhir, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 3 ribu karyawan yang dirumahkan menyusul status pailit.

    Ribuan karyawan yang dirumahkan itu seiring dengan langkah manajemen me-review sejauh mana Perusahaan dapat bertahan.

    Menperin Sebut Produksi Sritex Harus Tetap Jalan 

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan terus menjaga agar Sritex tetap berproduksi.

    “Pemerintah ingin memastikan dan akan terus berupaya agar going concern-nya tetap dijaga. Artinya pabrik masih tetap harus berjalan, tetap produksi. Ini penting agar perusahaan masih bisa tetap mengirim produk-produknya sesuai dengan pesanan dalam kontrak yang sudah ditandatangani khususnya kontrak-kontrak yang berasal dari luar negeri,” tutur Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Dengan menjaga produksi Sritex, pemerintah ingin perusahaan mengamankan suplai ke perusahaan client agar marketnya tidak diambil pemain lain.

    “Kita tidak inginkan barang-barang yang selama ini di ekspor oleh Sritex nanti diisi oleh negara lain. Itu yang kita tidak mau, sebab itu going concern yang sangat penting, bahwa pabrik masih harus tetap berjalan,” jelas Menperin.

    Menperin menambahkan, pemerintah tidak ingin dengan berhentinya produksi Sritex dapat menyebabkan penghentian hubungan kerja dengan karyawan.

    “Kita ingin memastikan PHK itu tidak terjadi di Sritex. Ini semua berkaitan dengan hajat hidup dari banyak pihak, khususnya para pekerja yang ada di Sritex,” ucap Agus.

    Pemerintah sendiri akan melakukan berbagai langkah untuk menangani Sritex. Menperin AGK sendiri sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak.

    “Saya sendiri hari ini sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, mudah-mudahan bisa kita lakukan minggu depan sebelum kita masuk ke tahun baru untuk mengundang kurator yang sudah ditunjuk,” terangnya.

    Nantinya kurator tersebut akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah Pailit Sritex.

    Sritex Ajukan PK

    Sritex melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).

    Permohonan kasasi mereka ajukan sebagai sikap keberatan atas putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.

    “Upaya hukum ini kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,” kata Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat ini.

    “Langkah hukum ini kami tempuh tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,” lanjutnya.

    Sebagaimana diketahui, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, 18 Desember 2024.

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, ia mengatakan Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK, sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.

    Ia menyebut Sritex berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan tetap kondusif di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit yang menimpa.

    Iwan mengungkap bahwa upaya yang mereka lakukan tidak mudah karena berkejaran dengan waktu dan keterbatasan sumber daya.

    “Pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK kami lakukan agar keluarga besar Sritex tetap dapat bekerja, bertahan hidup, dan menghidupi keluarganya di tengah situasi perekonomian yang sedang sulit,” ujar Iwan.

    Ia pun berharap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya Sritex untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional.

    MA Tolak Kasasi

    Sebelumnya, perjalanan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex, yaitu PT Sinat Panjta Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, untuk menghindari status pailit akhirnya menemui jalan buntu.

    Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex terhadap putusan pembatalan pengesahan perdamaian (homologasi) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

    Kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex, yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Aji Wijaya & Co, bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

    Putusan tersebut merujuk pada pembatalan homologasi no.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. no.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

    Namun pada 18 Desember 2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi tersebut melalui Putusan No. 1345 K/Pdt. Sus-Pailit/2024, yang kini telah berkekuatan hukum tetap.

    “Amar putusan: tolak,” bunyi putusan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (19/12/2024).

    Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yang menguatkan status kepailitan bagi Grup Sritex.

    Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dalam Grup Sritex kini harus menghadapi proses hukum yang lebih lanjut seiring dengan status pailit yang sudah tidak dapat dibatalkan lagi.

  • Menaker Yassierli Soal PPN 12 Persen: Kenaikan Bersifat Selektif, yang Mampu akan Bayar Lebih – Halaman all

    Menaker Yassierli Soal PPN 12 Persen: Kenaikan Bersifat Selektif, yang Mampu akan Bayar Lebih – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bersifat selektif.

    “Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat UU yang mengusung prinsip keadilan. Kenaikan bersifat selektif,” katanya dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (22/12/2024).

    “Mereka yang mampu akan membayar pajak lebih banyak, sementara masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” ujar Yassierli.

    Ia turut memastikan bahwa kebijakan kenaikan PPN tidak akan mengabaikan pelindungan pekerja/buruh.

    Terutama mereka yang berada di sektor padat karya maupun yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai program sebagai bentuk mitigasi untuk mendukung kesejahteraan pekerja/buruh di tengah implementasi kebijakan ini.

    Untuk pekerja di sektor padat karya, ia menyampaikan bahwa pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan.

    Selain itu, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan juga didiskon 50 persen selama enam bulan.

    Selanjutnya, bagi pekerja yang terkena PHK, ia mengatakan pemerintah menawarkan dukungan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Program ini meliputi manfaat tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama lima bulan, pelatihan senilai Rp 2,4 juta, serta kemudahan akses ke Program Prakerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki daya beli dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka,” ucap Yassierli.

    Menurut dia, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

    Dengan langkah-langkah ini, Yassierli meyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan pelindungan sosial.

    Sehingga, dampak kebijakan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Jadi kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada pekerja dan buruh,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, kenaikan PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Pemerintah menyatakan bahwa tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting.

    Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (16/12/2024).

    Selain itu, ia menyebut ada tiga komoditas penting yang tarifnya tetap 11 persen di tahun depan, yakni Minyakita, gula, dan tepung terigu.

    Airlangga bilang, tiga komoditas itu nantinya akan ditanggung pemerintah melalui kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    “Dengan penerapan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen,” ujar Airlangga. 

     

  • Terus Berkomitmen pada Inovasi, LNK Berhasil Raih Penghargaan Platinum di TKMPN XXVIII

    Terus Berkomitmen pada Inovasi, LNK Berhasil Raih Penghargaan Platinum di TKMPN XXVIII

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), sebagai bagian dari Lautan Luas Group, baru-baru ini berhasil meraih Penghargaan Platinum di ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) XXVIII, yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center.

    Kegiatan TKMPN XXVIII diikuti oleh ratusan perusahaan dari seluruh Indonesia. 

    LNK sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur bahan makanan dan minuman ini membawa inovasi yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya perusahaan.

    LNK diwakili oleh Tim Miber berhasil menciptakan solusi yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga menjaga efisiensi biaya, dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

    “Penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen LNK untuk mendorong inovasi oleh karyawan. Kami percaya bahwa inovasi yang lahir dari internal perusahaan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks,” ujar CEO PT Lautan Natural Krimerindo, Hendrik Gunawan, Sabtu (21/12/2024).

    “Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang baik tidak hanya bagi organisasi, namun juga bagi masyarakat luas,” imbuhnya.

    Ia menjelaskan, sebagai bagian dari Lautan Luas Group, LNK secara konsisten mendorong budaya inovasi melalui berbagai pelatihan dan pembinaan; seperti QCC (Quality Control Cycle) Convention dan LIFE (Lautan Innovation for Excellence), yang diadakan setiap tahun. 

    “Harapannya penanaman budaya inovasi ini dapat menciptakan sumber daya manusia yang semakin unggul dan kompeten, sehingga mendukung peningkatan kualitas, dan perbaikan berkelanjutan di setiap lini perusahaan,” sambung dia.

    Inovasi LNK tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen.

    Produk unggulan seperti FiberCreme merupakan contoh nyata dari inovasi yang menjawab kebutuhan pasar akan produk yang sehat dan berkualitas, namun dapat tetap dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.

    “Dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul, kami optimistis mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Hendrik.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.

  • Cuaca Jatim Minggu 22 Desember 2024: Hujan Petir Melanda 8 Daerah, Trenggalek dan Ngawi Hujan Ringan

    Cuaca Jatim Minggu 22 Desember 2024: Hujan Petir Melanda 8 Daerah, Trenggalek dan Ngawi Hujan Ringan

    TRIBUNJATIM.COM – Simak prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) untuk besok Minggu 22 Desember 2024.

    Pada pagi hari hujan petir akan melanda 8 daerah, di antaranya Bondowoso, Gresik, Kota Probolinggo, Lumajang, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo dan Tuban.

    Sementara Kota Batu akan diguyur hujan sedang dan sebanyak 25 daerah akan turun hujan ringan, termasuk Surabaya, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota dan Kabupaten Madiun, Kota dan Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Mojokerto, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Lamongan, Magetan, Ngawi, Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung.

    Pada siang hari, hujan ringan hanya akan turun di wilayah Banyuwangi dan Ponorogo.

    Sedangkan pada malam hari, wilayah Sumenep akan dilanda hujan petir dan Kabupaten Malang akan diguyur hujan ringan.

    Hujan masih akan turun pada dini hari.

    Wilayah Banyuwangi, Pacitan, Pamekasan, dan Sumenep akan dilanda hujan petir.

    Lalu hujan ringan akan turun di daerah Bondowoso, Kota dan Kabupaten Madiun, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, dan Trenggalek.

    Penggunaan Sunscreen untuk Aktivitas di Luar Rumah

    Karena cuaca Jatim besok masih didominasi cerah, Tribunners jangan lupa menggunakan sunscreen atau tabir surya saat beraktivitas di luar rumah.

    Penggunaan sunscreen direkomendasikan BMKG untuk menghindari efek buruk paparan sinar matahari secara langsung terhadap kulit.

    Mengingat bahaya terik matahari yang terlalu panas, bisa membuat kulit luka bakar atau sunburn.

    Gejalanya berupa bercak kemerahan atau kecokelatan pada kulit, meradang, dan terasa panas saat disentuh.

    Sehingga perlu perlindungan yang ampuh setidaknya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut.

    Sunscreen menjadi salah satu cara jitu untuk menghindari sinaran matahari langsung.

    Bisa digunakan untuk tubuh dan juga wajah.

    Saat ini banyak produk yang bisa dijadikan pilihan untuk penggunaan sunscreen.

    Tak hanya wanita, sunscreen dapat juga dipakai oleh pria dan anak-anak.

    Anda bisa menggunakan sunscreen 30 menit sebelum ke luar rumah dan aplikasikan ulang setiap 2 jam sekali.

    Dalam sunscreen terkandung SPF (Sun Protection Factor), seperti SPF 30, SPF 50 dan lainnya.

    Angka tersebut memberi tahu Anda berapa lama sinar UVB matahari akan memerahkan kulit Anda jika Anda menggunakan sunscreen persis seperti yang diarahkan dibandingkan dengan jumlah waktu tanpa sunscreen, dikutip dari Skin Cancer.

    Artinya, jika Anda menggunakan produk SPF 30 dengan benar, Anda akan membutuhkan waktu 30 kali lebih lama untuk terbakar dibandingkan jika Anda tidak menggunakan sunscreen.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Update Kasus Agensi Iklan Fiktif yang Merekam Diam-diam Calon Model, Tersangka Bakal Bertambah

    Update Kasus Agensi Iklan Fiktif yang Merekam Diam-diam Calon Model, Tersangka Bakal Bertambah

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Bakal ada penambahan tersangka dalam penyelidikan kasus agensi iklan fiktif yang merekam wanita calon modelnya saat berganti pakaian lalu menjual videonya ke media sosial (medsos). 

    Sebelumnya, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka adalah pria berinisial S dan N, warga Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

    Sejak tahun 2015 hingga 2023, mereka mengelola agensi pembuatan iklan abal-abal tersebut. 

    Berkedok membuat casting model iklan produk jajanan terkenal, mereka memperdaya ratusan wanita. 

    Kedua tersangka merekam para wanita peserta casting saat berganti pakaian di dalam kamar mandi dan ruangan khusus secara diam-diam, menggunakan kamera tersembunyi. 

    Bahkan, kedua tersangka juga menyuruh para wanita peserta casting tersebut untuk memperagakan pose adegan nakal.

    Ternyata, dokumentasi foto dan video yang diperoleh secara diam-diam ataupun saat proses casting tersebut disimpan untuk kepentingan pribadi dan diperjualbelikan di berbagai macam platform medsos. 

    Kasubdit 2 Siber Ditipidsiber Polda Jatim, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon mengatakan, pihaknya tak menampik bakal ada penambahan tersangka baru dalam pengembangan penyelidikan kasus yang terus bergulir. 

    Pasalnya, ditemukan bukti adanya dokumentasi video asusila yang secara langsung dibuat melibatkan peserta casting tersebut. 

    “Betul sekali potensi tersangka lain kemungkinan akan ada, karena kasus ini tidak berhenti di sini, karena kami juga menemukan adanya peran dalam video itu yang ikut dalam melakukan pengambilan video yang dalam hal ini dia sebagai pemeran dalam video itu yang sengaja dilakukan pengambilan video dan foto tanpa busana,” ujarnya saat di Mapolda Jatim, Sabtu (21/12/2024). 

    Mengenai peran keduanya. Charles menerangkan, tersangka S bertindak sebagai videografer, editor video, dan penjual video asusila yang diperoleh secara diam-diam. 

    Praktik tersebut dibantu oleh tersangka N yang menyediakan tempat, perlengkapan dan menggaet para korban. 

    Bahkan, ungkap Charles, tak jarang tersangka N membantu proses penyuntingan video, penyimpanan dan penjualan video. 

    “Mereka sendiri (bertindak pemilik agensi),” pungkasnya. 

    Sekadar diketahui, wanita asal Jakarta berinisial GN (29) dibuat geram setelah mendapati banyak konten video dirinya berpose menantang untuk casting iklan pada tahun 2017 mendadak viral di media sosial (medsos), pada akhir tahun 2024 ini.

    GN menjadi korban aktivitas dokumentasi video secara sembunyi-sembunyi saat casting iklan produk jajanan snack yang diikutinya tujuh tahun lalu. 

    Ia tak menyangka berbagai macam pose ‘menantang’ di depan kamera yang disadarinya sejak awal sebagai keperluan casting untuk model iklan jajanan itu, malah beredar di Telegram dan Twitter. 

    Apalagi, ada akun-akun dari platform medsos tersebut yang secara terang-terangan memperjualbelikan konten video casting iklan dirinya yang berpose ‘aduhai’.

    Korban GN berniat melaporkan hal tersebut kepada Mapolda Jatim. Agar pihak yang sengaja berbuat jahat memanfaatkan dokumentasi video tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. 

    GN baru menyadari konten video saat casting pada tahun 2017 silam itu beredar secara ugal-ugalan di jagad dunia maya, setelah dirinya dihubungi seorang korban lainnya melalui direct message (DM) media sosial Instagram pribadinya. 

    Bak disambar petir di siang bolong, korban GN akhirnya baru ‘ngeh’ dan sadar bahwa konten video saat casting iklan jajanan ringan pada tahun 2017 silam itu, beredar luas di medsos. 

    “Awalnya saya ingin menyimpan pengalaman ini hanya untuk saya saja. Namun tanggal 11 Desember 2024 lalu ada salah satu korban yang mengirim DM di Instagram saya, bertanya apakah benar itu saya,” ujar korban GN saat dihubungi TribunJatim.com, pada Rabu (18/12/2024).

    Lalu, bagaimana perjalanan korban GN mengikuti tawaran casting iklan jajanan ringan hingga akhirnya video konten bahan casting pada tahun 2017 silam itu, disalahgunakan dan diperjualbelikan di medsos?

    Korban GN menceritakan, dirinya sengaja mengikuti casting untuk menjadi model iklan produk jajanan ringan pada tahun 2017.

    Ia lantas pergi ke tempat lokasi gudang dari produk jajanan yang akan dibuatkan konten iklan produknya, di Kabupaten Gresik, Jatim. 

    Di lokasi tersebut, ia menjalani beberapa kali sesi foto, setelah selesai dan kembali pulang ke kos di Kota Surabaya, beberapa hari kemudian, ia memperoleh kabar dirinya dinyatakan lolos. 

    “Selang beberapa hari dari hari itu, saya dihubungi oleh pelaku ini untuk mengikuti proses selanjutnya, karena saya dinyatakan lolos ke tahapan selanjutnya,” katanya. 

    Sebagai tahapan lanjutan atas proses casting iklan jajanan tersebut, GN diminta oleh pihak agensi penyelenggara casting tersebut untuk mendatangi sebuah apartemen di Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur, Babatan, Sambikerep, Surabaya. 

    Saat proses lanjutan casting tersebut, ia mengaku ditemani tiga orang teman perempuannya.

    Ia mengaku lupa tanggal dan bulannya. Namun, mengingat waktu pelaksanaan casting tersebut, antara pukul 11.00-13.00 WIB pada hari Jumat di tahun 2017, yakni sepulang kuliah. 

    Seingat GN, kala itu, dirinya mengenakan kaus polo berwarna putih, celana panjang hitam, dan sepatu flat shoes.

    Selain itu, ia juga membawa sepatu hak tinggi (high heels) warna hitam. 

    “Karena biasanya proses casting menggunakan baju demikian,” terangnya. 

    Setibanya di unit kamar apartemen tersebut, korban GN disuruh mengisi buku daftar hadir, laiknya tempat kantoran.

    Namun, ia merasa hal itu tak ubahnya akal-akalan dari pihak agensi abal-abal tersebut agar memberi kesan seperti proses casting profesional. 

    Bahkan, ia sempat dibuat bertanya-tanya. Karena, saat mengisi daftar hadir di meja penerimaan tamu, dirinya melihat ada banyak daftar nama perempuan lainnya. 

    “Saya sempat tanya kepada pelaku, ‘kok sepi apakah yang lain sudah selesai proses castingnya.’ Lalu, pelaku menjawab, ‘iya sudah baru pada pulang,’” jelasnya. 

    Berlanjut saat mulai memakai busana yang diminta agensi, GN mengaku diminta oleh sosok pemimpin agensi untuk berganti busana seperti yang diminta dengan dalih keperluan casting. 

    Ada dua baju yang disiapkan. Baju pertama adalah pakaian pendek berwarna hitam dan baju kedua adalah pakaian bermotif bunga-bunga perpaduan warna pink dan oranye.

    Lalu, ia memilih busana yang kedua.

    Saat mulai ganti baju, ia melihat langsung ke sisi kiri kamar, terdapat lemari pendek bersebelahan langsung dengan tempat tidur. 

    Di atas lemari kecil tersebut, terdapat kamera handycam dengan posisi lensanya mengarah tepat ke arah tubuhnya.

    Namun, ia tidak memeriksa atau memastikan kondisi kamera handycam tersebut apakah dalam kondisi menyala atau tidak. 

    Lalu, lanjut korban GN, dirinya berinisiatif melempar baju ke arah kamera handycam tersebut, hingga menutupi lensanya. 

    “Saya langsung bergegas keluar kamar untuk pindah ke kamar mandi yang letaknya bersebelahan dengan kamar,” katanya. 

    Selanjutnya, ia memilih ganti baju ke dalam kamar mandi di ruangan tersebut. Dan selama di dalam kamar mandi itu, ia tidak lagi memeriksa keberadaan kamera tersembunyi

    Setelah momen serba waswas itu, korban GN mengaku mulai diselimuti perasaan yang aneh dan tidak nyaman. 

    Lalu ia segera menghubungi teman-temannya yang menunggu di lobby apartemen itu untuk menemani dirinya. 

    “Kemudian tidak sampai 5 menit, teman-teman saya datang,” ungkapnya. 

    Setelah dirinya telah bersiap dengan busana yang dipilih, korban GN menjalani proses rapat untuk penentuan adegan selama casting. 

    Menurutnya, semua pose yang diinstruksikan oleh pimpinan agensi kepada dirinya cenderung menunjukkan pose yang sensual. Seperti menungging dan semacamnya. 

    “Saya sudah berada di ruang tamu saat itu sedang di briefing oleh pelaku untuk melakukan adegan aneh dan tidak senonoh seperti nungging dan membelakangi kamera,” ungkapnya. 

    Bahkan, ada juga bagian tahapan casting saat dirinya diajak ke atas balkon untuk memperagakan pose yang juga tak kalah sensual.

    Seperti melumat permen lolipop dengan ekspresi wajah yang sensual. Termasuk diminta untuk mengucapkan beberapa kata dengan lenguhan nada bicara yang bernada cenderung ‘nakal’. 

    Menyadari adegan dan pose yang diminta si pimpinan agensi iklan tersebut makin ngawur, GN bergegas berganti pakaian setelah rampung menjalani casting di lokasi balkon. 

    “Lalu saya dibawa ke balkon untuk melakukan adegan ngemut permen lolipop, seakan-akan lolipop itu adalah produk yang sedang di-casting-kan. Lalu setelah itu saya juga disuruh bersuara seperti enak, dan lain sebagainya,” jelasnya. 

    Mengenai proses hukum atas masalah tersebut, GN mengaku dirinya belum membuat laporan hukum secara resmi ke markas kepolisian. 

    Namun beberapa orang wanita yang menjadi korban kelakuan lancung oknum agensi iklan tersebut, sudah membuat laporan kepolisian secara resmi. 

    Bahkan laporan tersebut sudah dibuat sejak tahun 2022.

    Namun entah apa penyebabnya, proses penyelidikan kasus tersebut bergulir hingga akhir tahun 2024.

    “Benar yang buat laporan itu teman saya yang juga salah satu korban. Sudah melapor sejak 2022. Namun 2024 ini baru naik penyidikan, dan sekarang sedang ditangani Polda Jatim,” pungkasnya. 

  • Sejumlah Ormas di Semarang Ajak Suporter dan Manajemen PSIS Berdamai

    Sejumlah Ormas di Semarang Ajak Suporter dan Manajemen PSIS Berdamai

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Semarang, dari GRIB Jaya Jawa Tengah, Squad Nusantara, Lindu Aji, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan Pemuda Pancasila berharap agar konflik antara manajemen PSIS Semarang dan suporter segera diselesaikan.

    Permasalahan di kalangan suporter PSIS Semarang diharapkan segera berakhir agar tidak mengganggu perjalanan klub berjuluk Mahesa Jenar dalam kompetisi Liga 1 2024/2025. 

    Mereka juga menekankan pentingnya menjaga sepak bola agar tidak tercampur dengan urusan politik, terutama setelah berakhirnya Pilkada 2024.

    Ketua Umum Squad Nusantara Jalu Seno Aji menyampaikan imbauannya kepada masyarakat untuk kembali meramaikan stadion dan mendukung PSIS. 

    “Mengimbau masyarakat Kota Semarang, Semarang ora sepele, Ciptakan semarang aman tertib, lancar, dan asri,” tegas Jalu di Semarang, Sabtu (21/12) di Semarang.

    Hal senada disampaikan Ketua DPC Lindu Aji Kota Semarang, Herlambang Prabowo. Ia mengajak masyarakat Semarang untuk kembali mendukung tim kebanggaan mereka secara penuh. 

    “Kami mengimbau masyarakat untuk hadir ke lapangan dan memberikan dukungan. Sepak bola adalah hiburan, dan kami tidak rela jika PSIS Semarang tidak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya sendiri,” kata Herlambang.

    Para pimpinan Ormas berkomitmen menciptakan suasana kondusif untuk mendukung kesuksesan PSIS di musim ini. Mereka juga meminta suporter untuk menyisihkan tujuan politis dan bersatu mendukung Mahesa Jenar.

    “Sepak bola harus dijauhkan dari hingar-bingar politik. Pilkada sudah selesai, saatnya kita bersatu dan menciptakan suasana yang sejuk seperti sedia kala,” tutup Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Tengah Isro’i Rais. 

    Himbauan dari Ormas ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di suporter PSIS sehingga PSIS Semarang dapat berlaga dengan dukungan penuh dari masyarakat. (*)

  • Pemerintah Pastikan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG periode Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Pemerintah Pastikan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG periode Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengunjungi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem, Kota Cilegon, Provinsi Banten, untuk meninjau langsung kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Bahlil mengatakan, kegiatan peninjauan ini bertujuan memastikan kelancaran distribusi energi, khususnya BBM dan LPG, selama periode liburan akhir tahun dapat siap memenuhi kebutuhan konsumsi di masyarakat.

    Menurutnya, ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan BBM nasional juga dalam kondisi aman. Prognosa ketahanan stok LPG Nasional dalam kondisi aman, dengan ketahanan stok LPG rata-rata 17,12 hari dan kondisi ketahanan stok BBM aman, baik Gasoline, Gasoil, Kerosene maupun Avtur, dengan ketahanan stok di 18-20 hari.

    “Berdasarkan pemaparan, alhamdulillah, ketersediaan LPG kita dalam kondisi aman. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, ketersediaan LPG sudah clear. Terkait BBM, cadangan juga dalam kondisi baik,” ujarnya.

    Bahlil menyebut, Pertamina telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk layanan motor untuk membantu pengisian BBM jika terjadi kemacetan atau kendaraan kehabisan BBM di jalan. 

    “Secara keseluruhan, berdasarkan pantauan kami di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, distribusi BBM maupun LPG berjalan lancar, termasuk untuk kebutuhan penyeberangan kapal,” paparnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kelancaran distribusi energi selama masa libur Nataru.

    “Kami telah menyiagakan seluruh unit operasi Pertamina untuk memperkuat stok dan distribusi di setiap titik strategis. TBBM Tanjung Gerem menjadi salah satu titik penting yang kami pastikan beroperasi dengan kapasitas penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Simon.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menjelaskan Pertamina Patra Niaga  memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar selama periode Natal dan Tahun Baru. 

    “Kami telah memastikan seluruh fasilitas operasional, termasuk Terminal BBM & LPG, proses distribusi, dan pengawasan di lembaga penyalur sampai diterima masyarakat, berjalan dengan optimal. Tim kami bekerja 24 jam selama masa Satgas Nataru untuk memonitor setiap proses distribusi, sehingga kami dapat merespons cepat jika terjadi kendala di lapangan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Riva menyampaikan bahwa kesiapan ini tidak hanya mencakup wilayah Banten, tetapi juga seluruh wilayah operasi Pertamina Patra Niaga di seluruh Indonesia. 

    “Kami telah memetakan titik-titik strategis yang membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah yang menjadi jalur lintas utama, lokasi perayaan natal dan lokasi wisata serta daerah rawan bencana,” paparnya.