Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Jadwal KRL Jogja Solo Selama Libur Natal dan Tahun Baru: 22 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 – Halaman all

    Jadwal KRL Jogja Solo Selama Libur Natal dan Tahun Baru: 22 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, KRL Jogja-Solo akan mengoperasikan jadwal terbaru yang berlaku mulai 22 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    Berdasarkan informasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), KRL Jogja-Solo akan beroperasi dengan frekuensi yang ditingkatkan selama periode liburan ini.

    KRL akan berangkat dari Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Solo Balapan dengan interval waktu yang lebih singkat untuk memenuhi permintaan penumpang yang meningkat.

    Selama libur Nataru, PT KAI meningkatkan frekuensi perjalanan KRL untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin bepergian.

    PT KAI juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

    Jadwal Operasional KRL Selama Libur Nataru 2024-2025
    1. Stasiun Tugu Yogyakarta 

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Tugu Yogyakarta yaitu pukul 05.30 WIB, 06.50 WIB, 07.40 WIB, 08.50 WIB, 10.25 WIB, 10.56 WIB, 11.57 WIB, 13.05 WIB, 14.33 WIB, 15.20 WIB, 16.30 WIB, 17.45 WIB, 19.15 WIB, 20.16 WIB, dan 22.35 WIB.

    2. Stasiun Lempuyangan

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Lempuyangan yaitu pukul 05.36 WIB, 06.55 WIB, 07.46 WIB, 08.55 WIB, 10.31 WIB, 11.01 WIB, 12.02 WIB, 13.11 WIB, 14.38 WIB, 15.25 WIB, 16.35 WIB, 17.50 WIB, 19.21 WIB, 20.21 WIB, dan 22.43 WIB.

    3. Stasiun Maguwo

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Maguwo yaitu pukul 05.43 WIB, 07.02 WIB, 07.53 WIB, 09.02 WIB, 10.38 WIB, 11.08 WIB, 12.09 WIB, 13.18 WIB, 14.45 WIB, 15.32 WIB, 16.42 WIB, 17.57 WIB, 19.28 WIB, 20.28 WIB, dan 22.50 WIB.

    4. Stasiun Brambanan

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Brambanan yaitu pukul 05.51 WIB, 07.10 WIB, 08.01 WIB, 09.10 WIB, 10.46 WIB, 11.16 WIB, 12.17 WIB, 13.26 WIB, 14.53 WIB, 15.40 WIB, 16.59 WIB, 18.05 WIB, 19.36 WIB, 20.36 WIB, dan 22.58 WIB.

    5. Stasiun Srowot

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Srowot yaitu pukul 05.58 WIB, 07.17 WIB, 08.08 WIB, 09.17 WIB, 10.53 WIB, 11.23 WIB, 12.24 WIB, 13.33 WIB, 15.00 WIB, 15.47 WIB, 17.06 WIB, 18.12 WIB, 19.43 WIB, 20.43 WIB, dan 23.05 WIB.

    6. Stasiun Klaten

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Klat en yaitu pukul 06.05 WIB, 07.24 WIB, 08.16 WIB, 09.24 WIB, 11.01 WIB, 11.30 WIB, 12.31 WIB, 13.41 WIB, 15.07 WIB, 15.54 WIB, 17.13 WIB, 18.19 WIB, 19.50 WIB, 20.50 WIB, dan 23.13 WIB.

    7. Stasiun Ceper

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Ceper yaitu pukul 06.14 WIB, 07.33 WIB, 08.25 WIB, 09.33 WIB, 11.10 WIB, 11.39 WIB, 12.40 WIB, 13.50 WIB, 15.16 WIB, 16.03 WIB, 17.22 WIB, 18.28 WIB, 19.59 WIB, 20.59 WIB, dan 23.22 WIB.

    8. Stasiun Delanggu

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Delanggu yaitu pukul 06.21 WIB, 07.40 WIB, 08.32 WIB, 09.40 WIB, 11.17 WIB, 11.46 WIB, 12.47 WIB, 13.57 WIB, 15.23 WIB, 16.10 WIB, 17.29 WIB, 18.35 WIB, 20.06 WIB, 21.06 WIB, dan 23.29 WIB.

    9. Stasiun Gawok

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Gawok yaitu pukul 06.27 WIB, 07.46 WIB, 08.38 WIB, 09.46 WIB, 11.24 WIB, 11.52 WIB, 12.53 WIB, 14.16 WIB, 15.29 WIB, 16.16 WIB, 17.35 WIB, 18.41 WIB, 20.12 WIB, 21.12 WIB, dan 23.36 WIB.

    10. Stasiun Purwosari

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Purwosari yaitu pukul 06.34 WIB, 07.53 WIB, 08.45 WIB, 09.53 WIB, 11.32 WIB, 11.59 WIB, 13.00 WIB, 14.23 WIB, 15.36 WIB, 16.23 WIB, 17.42 WIB, 18.48 WIB, 20.19 WIB, 21.19 WIB, dan 23.43 WIB.

    11. Stasiun Solo Balapan

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Solo Balapan yaitu pukul 06.40 WIB, 08.04 WIB, 08.53 WIB, 09.59 WIB, 11.39 WIB, 12.06 WIB, 13.08 WIB, 14.30 WIB, 15.43 WIB, 16.30 WIB, 17.49 WIB, 18.56 WIB, 20.27 WIB, 21.27 WIB, dan 23.51 WIB.

    12. Stasiun Solo Jebres

    Jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo dari Stasiun Solo Jebres yaitu pukul 06.46 WIB, 08.10 WIB, 08.59 WIB, 10.05 WIB, 11.45 WIB, 12.12 WIB, 13.13 WIB, 14.35 WIB, 15.48 WIB, 16.36 WIB, 17.55 WIB, 19.02 WIB, 20.33 WIB, 21.33 WIB, dan 23.57 WIB.

    13. Stasiun Palur

    Jadwal KRL Jogja-Solo tiba Stasiun Palur yaitu pukul 06.51 WIB, 08.15 WIB, 09.04 WIB, 10.10 WIB, 11.50 WIB, 12.17 WIB, 13.18 WIB, 14.40 WIB, 15.53 WIB, 16.41 WIB, 18.00 WIB, 19.07 WIB, 20.38 WIB, 21.38 WIB, dan 00.01 WIB

    Tiket dan Reservasi

    Tiket dapat dibeli secara online melalui aplikasi resmi KAI atau di stasiun-stasiun yang melayani rute KRL Jogja-Solo.

    Penumpang diimbau untuk memesan tiket jauh-jauh hari mengingat tingginya animo masyarakat selama liburan.

    Dengan adanya perubahan jadwal ini, diharapkan masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik selama libur Nataru.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Monopoli Pasar: Mengapa Google Harus Jual Chrome? – Halaman all

    Monopoli Pasar: Mengapa Google Harus Jual Chrome? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Departemen Kehakiman AS (DOJ) kini mendesak Google untuk melakukan perubahan signifikan dalam struktur bisnisnya, termasuk menjual mesin peramban Chrome.

    Dalam sebuah proposed order setebal 12 halaman, DOJ menuduh Google telah melakukan praktik monopoli dengan mengamankan perjanjian eksklusif dengan produsen ponsel untuk menjadikan Chrome sebagai peramban utama.

    StatCounter, sebuah perusahaan analisis lalu lintas situs, melaporkan bahwa Chrome saat ini menguasai sekitar 61 persen pangsa pasar di AS.

    Mengapa DOJ Menganggap Praktik Ini Perlu Dihentikan?

    Demi menciptakan pasar yang lebih kompetitif, DOJ berharap langkah ini bisa membantu membuka kesempatan bagi pesaing yang ingin berkembang.

    1.Membebaskan pasar dari perilaku eksklusif Google.

    2.Membuka pasar untuk persaingan.

    3.Mencegah Google meraih keuntungan dari pelanggaran hukum.

    4.Mencegah Google memonopoli pasar di masa mendatang.

    Bagaimana Respons Google terhadap Tudingan Ini?

    Tentu saja, Google memberikan tanggapan yang tegas terhadap desakan tersebut.

    Perusahaan yang dimiliki Alphabet Inc ini menganggap rencana DOJ untuk memaksanya menjual Chrome adalah tindakan ekstrem dan bertentangan dengan hukum.

    Google berargumen bahwa penjualan Chrome tidak sejalan dengan anggapan bahwa mereka berperilaku ilegal, mengingat bahwa perusahaan selalu memberikan kesempatan kepada pesaing seperti Safari milik Apple untuk bertransaksi dengan mesin pencari mana pun yang mereka pilih.

    Apa Saja Argumen Google untuk Mempertahankan Posisi Mereka?

    LeeAnne Mulholland, wakil presiden urusan regulasi Google, menekankan bahwa setiap tantangan hukum harus mempertimbangkan potensi inovasi dan investasi di masa depan.

    “Jika DOJ merasa investasi Google di Chrome atau pengembangan AI kami anti persaingan, mereka harus mengajukan kasus. Namun, itu tidak dilakukan,” jelasnya.

    Google juga berencana mengajukan banding atas keputusan ini dan menyodorkan proposal alternatif untuk menantang desakan DOJ, sebagai tanggapan pertama mereka setelah hakim menemukan bahwa Google secara ilegal telah memonopoli pasar pencarian dan periklanan daring.

    Apa Dampak Potensial Jika Chrome Dijual?

    Persidangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam kasus ini dijadwalkan pada bulan April, dengan keputusan akhir yang diharapkan pada Agustus 2025.

    Jika DOJ berhasil memaksa penjualan Chrome, perangkat Chromebook yang berbasis Chrome OS, yang banyak digunakan di sekolah-sekolah, bisa kehilangan relevansinya.

    Tanpa dukungan penuh dari Google, daya tarik Chromebook mungkin menurun, mengingat desainnya yang sangat bergantung pada tugas berbasis web.

    Bagaimana Nasib Kontrak Google dengan Apple?

    Di samping itu, kemungkinan penghentian layanan Chrome juga dapat berdampak pada kesepakatan Google senilai 20 miliar dollar AS per tahun dengan Apple, yang menjadikan Google mesin pencari default di Safari.

    Jika kontrak ini terhenti, pengguna mungkin harus memilih mesin pencarian alternatif, yang bisa membuka peluang bagi kompetitor seperti DuckDuckGo atau Bing untuk menarik pengguna.

    Kesimpulan

    Tindakan DOJ untuk memaksa Google menjual Chrome menimbulkan banyak pertanyaan dan tantangan baik dari sisi hukum maupun pasar.

    Desakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat, namun respons dari Google menunjukkan bahwa mereka tidak akan dengan mudah menerima keputusan tersebut.

    Proses hukum yang sedang berlangsung akan menentukan arah masa depan Google dan pengaruhnya di industri teknologi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • AS Paksa Google Jual Chrome, Dituding Praktikkan Monopoli Pasar – Halaman all

    AS Paksa Google Jual Chrome, Dituding Praktikkan Monopoli Pasar – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Departemen Kehakiman AS (DOJ) memaksa Google merombak struktur bisnisnya secara besar-besaran dengan menjual mesin peramban Chrome.

    Desakan ini diajukan DOJ lewat proposed order setebal 12 halaman dengan alasan Google telah memonopoli usaha, membuat perjanjian dengan produsen telepon genggam, agar Chrome digunakan sebagai peramban utama.  

    StatCounter, perusahaan analisis lalu lintas situs internet, mengatakan mesin pencari Chrome menguasai sekitar 61 persen pangsa pasar di AS. 

    Alasan tersebut yang mendorong DoJ untuk bersikap tegas, memerintahkan Google menjual peramban web Chrome beserta sejumlah perubahan lain pada bisnis perusahaan guna membuka pasar bagi pesaing, memastikan Google tidak menikmati keuntungan dari pelanggaran hukum.

    Melalui langkah ini DoJ berharap pihaknya dapat menciptakan pasar yang lebih kompetitif, di mana pemain lain memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan mencegah monopoli di masa depan.

    “Solusi untuk mengatasi monopoli ilegal Google harus dilakukan secara simultan dengan (1) membebaskan pasar-pasar ini dari perilaku eksklusif Google; (2) membuka pasar-pasar ini untuk persaingan; (3) mencegah Google memperoleh hasil dari pelanggaran hukumnya; dan (4) mencegah Google memonopoli pasar-pasar ini dan pasar-pasar terkait di masa mendatang.” sebut DoJ.

    Google Kecam Pemerintah AS

    Merespon tudingan yang dilontarkan AS, Google milik Alphabet Inc menilai rencana DOJ AS untuk memaksanya menjual Chrome sebagai hal yang “ekstrem” dan bertentangan dengan hukum.

    Google menjelaskan, penjualan Chrome yang diusulkan tidak sesuai dengan perilaku perusahaan yang oleh hakim dianggap ilegal karena melibatkan kontrak eksklusif dengan peramban, produsen ponsel pintar, dan operator telekomunikasi.

    Google mengatakan setiap upaya hukum harus mengizinkan peramban pesaing seperti Safari milik Apple Inc “memiliki kebebasan melakukan transaksi dengan mesin pencari apapun yang mereka anggap terbaik bagi para penggunanya,”

    Google mendesak hakim pengadilan federal untuk berhati-hati agar tidak menghambat inovasi dan investasi di masa depan.

    “Jika DOJ merasa investasi Google di Chrome, atau pengembangan AI kami, atau cara kami menjelajahi web, atau mengembangkan algoritma kami, sama sekali anti persaingan, DOJ bisa mengajukan kasus-kasus tersebut. Namun, itu tidak dilakukan,” ujar Lee-Anne Mulholland, wakil presiden urusan regulasi Google, dalam unggahan di blog.

    Untuk menantang desakan penjualan Chrome, bulan depan Google berencana mengajukan banding atas keputusan ini dan menyodorkan proposal alternatif.

    Pengajuan Google adalah tanggapan resmi pertamanya sejak Mehta menemukan awal tahun ini bahwa Google secara ilegal memonopoli pasar pencarian dan periklanan daring.

    Menurut informasi yang beredar hakim AS telah menjadwalkan persidangan pada bulan April untuk memutuskan cara memperbaiki minimnya persaingan di industri yang didominasi Google dan berjanji akan memberikan keputusan akhir pada bulan Agustus 2025.

    Apabila layanan Chrome dijual, maka Chromebook, laptop murah berbasis Chrome OS yang banyak digunakan di sekolah-sekolah, bisa kehilangan relevansinya jika Chrome dipisahkan dari Google.

    Laptop ini dirancang untuk tugas berbasis web, menjadikannya populer di kalangan pelajar. Namun, tanpa dukungan penuh dari Google, daya tariknya mungkin menurun.

    Dampaknya juga dirasakan pada kesepakatan Google dengan pihak lain, seperti kontrak senilai 20 miliar dollar AS per tahun dengan Apple untuk menjadikan Google sebagai mesin pencarian default di Safari.

    Apabila kontrak ini dihentikan, pengguna mungkin harus memilih mesin pencarian sendiri, yang bisa membuka peluang bagi pesaing seperti DuckDuckGo atau Bing untuk menarik perhatian pengguna.

     

  • DPR Inisiasi Regulasi Perlindungan Driver Ojek Online, Kemenhub Tunggu Naskah Akademisnya – Halaman all

    DPR Inisiasi Regulasi Perlindungan Driver Ojek Online, Kemenhub Tunggu Naskah Akademisnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan DPR RI akan menginisiasi regulasi perlindungan terhadap pengemudi ojek online (ojol) dan Kemenhub terbuka atas inisiasi tersebut.

    “Saya dengar itu (payung hukum untuk ojek online) sepertinya DPR akan menginisiasi perlindungan terhadap ojek online, khususnya untuk pengemudi. Kita sih terbuka,” kata Dudy ketika ditemui di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Ia mengatakan semua pemangku kepentingan (stakeholder) harus berbicara bersama untuk merumuskan payung hukum bagi ojek online ini.

    “Nanti semua stakeholder harus bicara, tapi pada intinya bahwa Kemenhub akan selalu men-support apapun itu untuk kepentingan pengemudi online maupun yang biasa,” ujar Dudy.

    Jika kajian akademis dari DPR sudah ada di tangan dia, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dulu.

    “Kalau inisiasi datang dari DPR tentu kita akan dapatkan kajian akademis ya, nanti kita akan pelajari itu,” ucap Dudy.

    Menteri Perhubungan pada periode pemerintahan sebelumnya, yaitu Budi Karya Sumadi, menyatakan setuju bila profesi pengemudi ojol dan kurir diberikan payung hukum yang kuat berupa undang-undang (UU).

    “Jadi itu satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para ojol,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Namun demikian, Budi Karya mengakui bahwa pembentukan UU ini memerlukan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat ini, aturan mengenai ojol telah tertuang dalam keputusan menteri.

    “Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka,” ungkapnya.

    Pada akhir Agustus 2024, setidaknya 1.000 pengemudi ojek online (ojol) dan kurir sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka.

    Menurut Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono, aksi itu digelar karena para pengemudi ojol makin tertekan oleh perusahaan aplikasi.

    Sementara itu, pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan para mitra perusahaan aplikasi.

    “Hingga saat ini, status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang,” kata Igun di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

    Mereka menuntut perlindungan hukum berupa undang-undang agar perusahaan tidak semena-mena terhadap pengemudi ojol dan kurir yang berstatus sebagai mitra perusahaan.

    “Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah,” ujar Igun.

    “Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra,” sambung dia. 

     

  • Ditopang Pemangkasan Bunga The Fed, Pasar Crypto di 2025 Berpeluang di Bull Market – Halaman all

    Ditopang Pemangkasan Bunga The Fed, Pasar Crypto di 2025 Berpeluang di Bull Market – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun yang luar biasa bagi para pemain di industri crypto, ditandai dengan lonjakan nilai transaksi serta jumlah investor crypto yang bergabung.

    Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (Bappebti) mencatat, transaksi aset crypto di Indonesia selama Januari hingga Oktober 2024 mencapai Rp475,13 triliun. 

    “Positifnya pertumbuhan industri crypto di Indonesia tidak terlepas dari peran regulator yang memastikan kepastian hukum bagi perdagangan aset crypto,” kata  Chief Marketing Officer Pintu Timothius Martin kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Timo menjelaskan, sejak awal tahun 2024, harga crypto mengalami kenaikan yang dipicu sejumlah faktor.

    Misalnya, pada awal tahun 2024 disetujuinya perdagangan ETF Spot Bitcoin & ETH oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) yang membuka jalan investasi bagi institusi besar untuk masuk ke pasar crypto.

    Kemudian puncaknya adalah dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS Ke-47 yang dianggap pro terhadap pasar crypto sehingga memicu optimisme dan mendongkrak harga Bitcoin melampaui 100 ribu dolar AS.

    Dia memprediksi pasar crypto di tahun 2025 berpotensi ada di tren bull market yang ditandai faktor makroekonomi yang positif seperti, pemangkasan suku bunga oleh The Fed.

    “Meningkatnya money supply global M2 dan regulasi dari Presiden terpilih Donald Trump yang diproyeksi mendukung penuh industri crypto dan tentu kami berharap seluruh faktor tersebut juga menjadi pendorong positif bagi industri crypto di Indonesia,” kata Timo. 

    Terkait aplikasi Pintu, Timo mengatakan, telah menjadi  aplikasi crypto dengan produk dan fitur terlengkap di Indonesia dengan berbagai produk yang sudah bisa digunakan oleh pengguna adalah Pintu, Pintu Web3 Wallet, Pintu Pro, Pintu Pro Web, & Pintu Pro Futures,”

    Dengan hadirnya produk-produk inovatif tersebut, performa perusahaan juga mengalami peningkatan.

    “Dari sisi trading volume dan jumlah downloaders naik hampir 300 persen secara year-on-year (yoy), di mana saat ini aplikasi Pintu telah diunduh lebih dari 9 juta kali dan jumlah aset crypto yang diperdagangkan telah mencapai 320 dan akan terus bertambah,” katanya.

     

     

  • Dorong Kelestarian Lingkungan, BSI Ajak Masyarakat Terapkan Wisata Berkelanjutan di Cikole Lembang – Halaman all

    Dorong Kelestarian Lingkungan, BSI Ajak Masyarakat Terapkan Wisata Berkelanjutan di Cikole Lembang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mendorong kelestarian lingkungan dan implementasi ESG. Kali ini BSI mendorong pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi sirkular di Tanah Air. 

    Upaya tersebut sejalan dengan komitmen BSI untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, melalui implementasi prinsip Environment, Social and Governance (ESG) demi mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. 

    Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan BSI sebagai satu-satunya bank yang memberikan keseimbangan antara kebutuhan finansial, sosial dan spiritual, terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan bagian dari implementasi ESG BSI pada pilar Sustainable Operation dan pilar Sustainable Beyond Banking. BSI fokus terhadap kegiatan yang mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia di tahun 2060 salah satunya dengan mengkampanyekan wisata yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ekonomi sirkular bagi masyarakat,” kata Hery.

    Di Cikole Lembang, BSI mengadakan kegiatan pengecatan tempat sampah, menempatkan tempat sampah di sejumlah titik strategis lokasi wisata, pengelolaan sampah, dan mendaur ulangnya agar dapat dipergunakan kembali menjadi barang serbaguna. 

    Lalu, BSI juga berpartisipasi dalam perbaikan mushola yang ada di sekitar lokasi wisata tersebut. Selain itu, BSI memberikan edukasi pengolahan sampah agar bisa didaur ulang dan dijual kembali untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

    BSI melalui produk dan layanan yang komprehensif secara konsisten menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi nasabah, masyarakat dan umat selaras dengan prinsip-prinsip ESG. Hery memaparkan terdapat tiga pilar utama implementasi ESG yang dilakukan BSI. 

    Pertama, Sustainable Banking yang terdiri dari inisiatif peningkatkan tata kelola, pengembangan produk keuangan, dan peningkatan penyaluran pembiayaan berkelanjutan. 

    Kedua, Sustainable Operation yang meliputi inisiatif pencapaian target Net Zero Emission (NZE), transformasi digital, dan perlindungan data pribadi. Ketiga, Sustainable Beyond Banking yang mencakup inisiatif perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat serta optimalisasi distribusi zakat, infaq sedekah dan wakaf (ZISWAF) untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. 

    Hery menegaskan dalam menjalankan implementasi ESG, BSI memiliki visi untuk menjadi The Best Global Islamic Bank Based on Implementation Sustainable Finance. Dalam mencapai visi tersebut, BSI memiliki sejumlah misi implementasi ESG. 

    Pertama, memberikan akses keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kedua, menjadi bank yang memberikan kontribusi terbaik kepada ekonomi, lingkungan, dan sosial. BSI bertekad menjadi bank syariah global terbaik berdasarkan penerapan keuangan berkelanjutan dalam hal rasio pembiayaan berkelanjutan dan implementasi CSR, untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas. 

    Donasi Pohon via BYOND

    BSI juga terus berupaya untuk berinovasi dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, BSI memfasilitasi nasabah untuk dapat berdonasi pohon yang dapat diakses melalui aplikasi BYOND By BSI. 

    BSI merupakan Bank Syariah Pertama yang menyediakan fasilitas transaksi perbankan sekaligus donasi untuk lingkungan secara digital dalam satu aplikasi. Program donasi yang diluncurkan kali ini bertema Sedekah Pohon Untuk Negeri dan berkolaborasi bersama mitra strategis BSI, yaitu BSI Maslahat. Hasil dari pengumpulan donasi ini nantinya akan disalurkan kembali untuk program penanaman pohon di seluruh Indonesia. 

    Sepanjang 2024, BSI meraih beberapa penghargaan bergengsi dari komitmen mereka dalam mengimplementasikan ESG secara serius. Tercatat BSI mendapatkan penghargaan Appreciated Social ESG Report dan Investor Daily ESG Appreciation Night, lalu sebagai Best Practices in Regulation Compliance dalam Anugerah ESG Republika Award 2024, dan Katadata Green Initiative Awards 2024. 

    Hingga kuartal III-2024, BSI berkontribusi dalam melakukan green activity di antaranya penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp62,5 triliun. Didominasi sektor SME (Rp34,1 triliun), Mikro (Rp15,1 triliun) dan pembiayaan  berkelanjutan (Rp6,7 triliun).  

    BSI juga aktif mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon melalui penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional dan pembiayaan. BSI mengoperasikan berbagai inisiatif hijau, termasuk pembangunan gedung berkonsep ramah lingkungan di Aceh, penggunaan 115 kendaraan listrik (EV), charging station, pemasangan panel surya yang berfokus pada efisiensi energi.

  • Fraksi PKB DPR Setuju PPN 12 Persen Naik, Tapi dengan Catatan – Halaman all

    Fraksi PKB DPR Setuju PPN 12 Persen Naik, Tapi dengan Catatan – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, menilai wajar munculnya polemik di masyarakat terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. 

    Namun dia mengingatkan bahwa kebijakan ini sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disepakati sejak 2021.

    “Kami menganggap wajar polemik kenaikan PPN 12 persen, meskipun mestinya sudah tidak diperlukan lagi sebab hampir semua partai di DPR pada tahun 2021 telah menyetujui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN 12 persen bagian dari pelaksanaan UU HPP,” kata Jazilul dalam pernyataannya pada Minggu (22/12/2024).

    Dia menegaskan, Fraksi PKB mendukung kenaikan PPN 12 persen dengan catatan pemerintah harus bijak dalam mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

    “Fraksi PKB menyetujui kenaikan PPN 12 persen dengan harapan pemerintah tetap melakukan skema kebijakan ekonomi lainnya yang dapat mengurangi tekanan kenaikan harga dan daya beli masyarakat,” ujar Jazilul.

    Jazilul mengingatkan, tanpa kebijakan pendukung, kenaikan PPN berpotensi melemahkan daya beli masyarakat dan memperlambat laju perekonomian. 

    Dia juga menyarankan agar penerapan PPN 12 persen pada tahap awal hanya dikenakan pada barang-barang mewah untuk meminimalkan dampak pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

    Jazilul juga menekankan pentingnya pemerintah merealisasikan program stimulus ekonomi yang telah disiapkan untuk mengurangi dampak kenaikan PPN.

    Di antaranya adalah bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan dibagikan pada Januari dan Februari 2025, pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas tertentu, dan diskon 50 persen untuk listrik bagi pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA.

    Selain itu, pemerintah juga memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai langkah mitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Program ini kini memberikan manfaat sebesar 60 persen dari gaji selama enam bulan, dengan perpanjangan masa klaim hingga enam bulan setelah PHK. 

    Program JKP juga menawarkan akses pelatihan keterampilan dan informasi pasar kerja untuk membantu peserta mendapatkan pekerjaan baru.

    Bagi UMKM, pemerintah memberikan perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

    DPR, kata Jazilul, akan terus mengawal pelaksanaan paket-paket stimulus tersebut untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

    “Pelaksanaan paket-paket stimulus ekonomi yang sudah dibuat pemerintah itu yang harus kita kawal agar bisa dijalankan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga dengan baik,” ucapnya.

     

     

  • Ketua Fraksi PAN DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Diiringi Bantuan-Insentif untuk Masyarakat Membutuhkan – Halaman all

    Ketua Fraksi PAN DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Diiringi Bantuan-Insentif untuk Masyarakat Membutuhkan – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mendukung implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. 

    Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyebut bahwa kebijakan ini telah dirancang dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

    “Kenaikan PPN menjadi 12% bukan sekadar langkah fiskal, tetapi juga wujud nyata prinsip gotong royong dalam membangun bangsa. Dengan memastikan barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN, pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, sementara kontribusi dari kelompok yang lebih mampu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional,” kata Putri kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Menurutnya, kebinakan PPN 12% dirancang dengan prinsip keadilan, di mana barang kebutuhan pokok seperti beras, unggas, hasil perikanan dan kelautan, susu segar, serta jasa pendidikan dan kesehatan tetap bebas dari PPN untuk menjaga daya beli masyarakat kecil. 

    Sementara itu, barang dan jasa premium seperti daging premium, layanan kesehatan medis premium, dan pendidikan premium dikenakan tarif PPN lebih tinggi. 

    Pendekatan ini memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok mampu tanpa mengorbankan kelompok rentan.

    “Kebijakan kenaikan PPN 12% ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah merancang paket stimulus yang memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak maju. Dengan insentif ini, kami yakin daya beli masyarakat akan tetap terjaga, UMKM terus berkembang, dan industri padat karya semakin kokoh,” kata Putri.

    Adapun dia mengatakan stimulus tersebut mencakup bantuan pangan untuk 16 juta rumah tangga berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan, diskon listrik 50?gi pelanggan 2200VA ke bawah, dan insentif bagi UMKM melalui perpanjangan PPh Final 0,5% hingga 2025.

    Diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPNdiberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    1. Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging

    2. Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi

    3. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja

    4. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci

    5. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)

    6. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)

    7. Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS

    8. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional

    9. Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.

    10. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi

    11. Emas batangan dan emas granula

    12. Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Cara Mudah Menonaktifkan Aksesibilitas di Smartphone, Akses BRImo Jadi Makin Nyaman dan Terlindungi – Halaman all

    Cara Mudah Menonaktifkan Aksesibilitas di Smartphone, Akses BRImo Jadi Makin Nyaman dan Terlindungi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Fitur Accessibility pada perangkat smartphone adalah fitur yang penting untuk seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik agar dapat menggunakan ponsel dengan mudah. Fitur ini memberikan kemudahan seperti text-to-speech, pembesaran tampilan, dan perintah suara untuk membantu pengoperasian perangkat. 

    Contohnya, banyak pengguna yang menggunakan perintah suara seperti “Hai Google” atau “Alexa, naikkan volume” setiap hari tanpa menyadari manfaatnya. 

    Meskipun dirancang untuk penyandang disabilitas, fitur aksesibilitas ini juga bermanfaat untuk semua orang, terutama dalam situasi tertentu seperti saat membaca teks kecil atau mengoperasikan ponsel tanpa menyentuh layar.

    Namun, ada kalanya fitur aksesibilitas ini perlu dinonaktifkan, terutama untuk alasan keamanan atau kenyamanan pribadi. Misalnya, pada aplikasi keuangan seperti mobile banking BRImo yang memerlukan pengaturan aksesibilitas yang lebih ketat agar tidak menjadi celah bagi potensi penyalahgunaan data. 

    Keterkaitan Fitur Aksesibilitas dengan Keamanan BRImo

    Di dalam dunia perbankan digital, keamanan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Aplikasi mobile banking seperti BRImo mengandalkan sistem keamanan canggih untuk melindungi data dan transaksi pengguna. 

    Namun, fitur aksesibilitas yang tidak diatur dengan baik dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber, seperti Social Engineering, untuk mencuri data pribadi.

    Tidak heran, BRI memberikan perhatian ekstra terhadap pengaturan fitur Accessibility pada perangkat pengguna BRImo. 

    Dengan memastikan fitur ini hanya aktif untuk aplikasi yang aman dan diperlukan, Anda dapat menjaga data dan transaksi perbankan Anda tetap terlindungi. Mengetahui dan memahami cara mengelola pengaturan ini menjadi langkah penting bagi setiap pengguna BRImo.

    Tips Penting: Cara Mengatur Fitur Aksesibilitas BRImo

    BRImo memberikan panduan lengkap bagi pengguna untuk menyesuaikan fitur aksesibilitas sesuai kebutuhan. Berikut langkah-langkahnya berdasarkan jenis perangkat yang Anda gunakan:

     

    Cara Non-Aktifkan Aksesibilitas di Samsung

    Saat pop-up dari BRImo muncul, pilih Buka Pengaturan.

    Masuk ke menu Accessibility atau Aksesibilitas.

    Cari aplikasi dengan fitur aksesibilitas yang aktif di menu Installed Apps.

    Nonaktifkan aksesibilitas untuk setiap aplikasi yang tidak diperlukan.

    Setelah selesai, kembali ke aplikasi BRImo dan coba lakukan transaksi dengan nyaman dan terlindungi.

    Cara Non-Aktifkan Aksesibilitas di Asus

    Ketika pop-up muncul, klik Buka Pengaturan.

    Masuk ke menu Accessibility.

    Pastikan semua tombol aksesibilitas pada aplikasi dalam kondisi Mati atau Off.

    Setelah semua aksesibilitas dinonaktifkan, buka kembali aplikasi BRImo untuk melanjutkan aktivitas perbankan.

    Cara Non-Aktifkan Aksesibilitas di Oppo

    Klik Buka Pengaturan saat notifikasi muncul di layar.

    Pergi ke menu Additional Setting atau Pengaturan Tambahan.

    Pilih Accessibility, lalu masuk ke halaman Downloaded Apps.

    Nonaktifkan fitur aksesibilitas pada semua aplikasi yang terdaftar di menu ini.

    Kembali ke aplikasi BRImo dan lanjutkan transaksi Anda.

    Cara Non-Aktifkan Aksesibilitas di Xiaomi (Redmi & Poco)

    Saat pop-up BRImo muncul, klik Buka Pengaturan.

    Pilih Additional Setting atau Pengaturan Tambahan.

    Masuk ke menu Accessibility, kemudian pilih Downloaded Apps.

    Nonaktifkan aksesibilitas pada masing-masing aplikasi di daftar tersebut.

    Setelah selesai, Anda dapat melanjutkan transaksi di BRImo.

    Cara Non-Aktifkan Aksesibilitas di Vivo

    Klik Buka Pengaturan dari pop-up yang ditampilkan.

    Masuk ke menu Shortcut and Accessibility.

    Pilih Accessibility, lalu buka bagian Downloaded Services.

    Nonaktifkan fitur aksesibilitas pada aplikasi yang terdaftar.

    Setelah itu, coba kembali mengakses aplikasi BRImo.

    Kontak dan Dukungan Pelanggan

    Menonaktifkan aksesibilitas pada aplikasi yang tidak penting adalah salah satu langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga keamanan data pribadi Anda. 

    Fitur Accessibility dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber jika tidak dikontrol dengan baik. Dengan mengikuti panduan di atas, Anda dapat memastikan bahwa aplikasi mobile banking BRImo berfungsi dengan optimal dan tetap aman digunakan.

    Jika Anda masih mengalami kesulitan atau membutuhkan panduan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Contact BRI melalui:

    Dengan mengambil langkah-langkah keamanan ini, Anda tidak hanya melindungi data pribadi tetapi juga memberikan perlindungan ekstra terhadap aset finansial Anda. Pastikan selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan gunakan mobile banking BRImo dengan rasa nyaman dan terlindungi!

  • Telan Anggaran Rp 1,02 Triliun, Bendungan Jlantah Diresmikan Januari 2025 – Halaman all

    Telan Anggaran Rp 1,02 Triliun, Bendungan Jlantah Diresmikan Januari 2025 – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, telah mencapai 98,52 persen.

    Pembangunan Bendungan Jlantah dilakukan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2024.

    Bendungan Jlantah dibangun untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di Jawa Tengah.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti berharap Bendungan Jlantah bisa diresmikan pada Januari 2025.

    “Setelah konstruksi bendungan selesai, saya minta agar langsung dilanjutkan dengan penyediaan jaringan irigasi agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” kata Diana dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (22/12/2024).

    Bendungan Jlantah didesain dengan tinggi 70 meter, panjang puncak 404 meter, lebar puncak 12 meter, dan elevasi puncak di +690 dpl.

    Dengan luas genangan 50,45 ha, bendungan ini dapat menampung air hingga 10,97 juta m3 yang bersumber dari Sungai Jlantah dan Sungai Puru. 

    Pekerjaan konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,025 triliun.

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU mengungkap saat ini konstruksinya tinggal menyisakan tahap finishing, di mana pada 20 Desember 2024 telah dilakukan impounding.

    “Diperkirakan pada 5 Januari 2025 sudah bisa terisi hingga elevasi intake yakni +662 dpl,” kata Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PU Adenan Rasyid.

    Setelah rampung, Bendungan Jlantah akan memiliki manfaat suplai air irigasi untuk Kabupaten Karanganyar seluas 1.494 ha.

    Rinciannya, 806 ha daerah irigasi yang sudah ada (peningkatan IP 172 persen menjadi 272 persen) dan 688 ha irigasi baru (IP 272 persen).

    Bendungan ini juga berfungsi menyediakan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jatiyoso, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar.

    Selain itu, Bendungan Jlantah juga dapat mereduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26 persen dari debit banjir periode ulang 50 tahun.

    Terdapat juga potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 MW dan potensi pariwisata.