Sebanyak 144.192 Pelanggan KA Tiba di Daop 5 Purwokerto di Hari ke-9 Angkutan Nataru 2024/2025
Category: Tribunnews.com Ekonomi
-
Jelang Tahun Baru 2025, Kendaraan Keluar Jabodetabek Sudah Mencapai 13 Ribu – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025, kendaraan yang keluar meninggalkan wilayah Jabodetabek terus meningkat.
Dari data pemantauan ATCS BPTJ, pada 26 Desember lalu, ada sebanyak 13.769 kendaraan keluar Jabodetabek dengan peningkatan tahunan mencapai 18,5 persen.
Masih dari data yang sama, ruas Jalan Raya Puncak (Gadog) tercatat 14.524 kendaraan masuk Jabodetabek dengan peningkatan harian sebesar 10,2 persen.
Khusus arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Puncak juga mengalami peningkatan. Tercatat 16.879 kendaraan masuk Jabodetabek, naik 16,7 persen dibanding hari sebelumnya.
Kendaraan yang keluar Jabodetabek di lokasi ini mencapai 15.999, meningkat 19,4 persen secara harian. Angka-angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk berwisata maupun kembali ke wilayah asal.
“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mematuhi aturan lalu lintas dan mengatur waktu perjalanan guna menghindari kemacetan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, dalam keterangan, Jumat (27/12/2024).
Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, terdapat potensi terjadinya puncak arus keberangkatan jelang tahun baru pada 1 Januari 2025.
Untuk itu, seluruh jajaran yang terlibat pada penyelenggaraan angkutan Nataru 2024/2025 masih terus mewaspadai perkembangan yang terjadi di lapangan.
Terlebih menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat potensi cuaca buruk selama masa penyelenggaraan Nataru 2024/2025.
Posko Pusat Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berlangsung selama 19 hari terhitung sejak 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
-
Haidar Alwi Sebut Kenaikan PPN dari Rakyat akan Kembali kepada Rakyat – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2024. Kebijakan tersebut adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Dalam beleid itu disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap. Tarif 11 persen berlaku sejak 1 April 2022 dan tarif 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2024.
Namun, kenaikan tarif PPN mendapatkan penolakan dari sebagian kelompok karena dianggap bakal memberatkan rakyat. Penolakan di antaranya ditunjukkan oleh PDIP sebagai oposisi, mahasiswa yang berdemo hingga petisi di media sosial.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi berpendapat, kenaikan tarif PPN merupakan kebijakan dari rakyat untuk rakyat.
“Tambahan penerimaan negara yang diperoleh dari kenaikan tarif PPN yang dipungut dari rakyat akan kembali kepada rakyat dalam bentuk dan manfaat berbeda dengan jumlah berkali-kali lipat,” kata R Haidar Alwi, Sabtu (28/12/2024).
Tidak hanya untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pembangunan di berbagai sektor maupun kebijakan jangka panjang lainnya. Akan tetapi rakyat juga bisa merasakan manfaatnya melalui program makan siang bergizi, bantuan sosial serta insentif sebagai kompensasi seperti diskon listrik, pembelian rumah dan lain-lain.
“Barang-barang seperti minyakita, tepung terigu dan gula industri kenaikan PPN nya ditanggung pemerintah. Dan yang paling penting sembako, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, angkutan umum, jasa keuangan dan rusun tidak dikenakan PPN,” jelas R Haidar Alwi.
Menurutnya, penolakan yang datang dari sebagian kelompok merupakan sesuatu yang wajar. Seiring berjalannya waktu akan bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat sembari terus melakukan sosialisasi dan edukasi.
“Ada penolakan itu wajar. Yang namanya kebijakan menaikkan harga atau tarif pajak risikonya ditolak. Apalagi kalau PDIP, sudah jelas kan oposisi. Buktinya waktu menjadi partai penguasa, PDIP menyetujui Undang Undang-nya dan ketika PPN naik dari 10 persen ke 11 persen tahun 2022 lalu, PDIP terima. Sekarang aja menolak karena oposisi,” ungkap R Haidar Alwi.
Ia melihat ada upaya menakut-nakuti masyarakat melalui kenaikan tarif PPN. Ada stigma kenaikan tarif PPN akan membebani dan menyulitkan rakyat di tengah perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja.
“Katanya ekonomi sulit tapi di musim liburan kita saksikan arus lalu lintas semakin padat, tempat-tempat wisata membludak, cafe-cafe ramai dan gadget laris manis. Betul apa tidak? Dan itu fakta. Makanya rakyat jangan mudah terprovokasi diperalat untuk menjatuhkan pemerintah,” pungkas R Haidar Alwi.
Presiden Prabowo Bakal Tentukan Sikap
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang dimulai tahun depan akan berdampak ke sejumlah komoditas yang dirasakan masyarakat kecil.
Muzani menyampaikan pemerintah dari awal sudah melakukan formulasi agar pengenaan kenaikan tarif pajak hanya akan menyasar barang mewah. Namun, belakangan ternyata juga sektor mikro juga turut terdampak.
“Ternyata pengenaan terhadap barang mewahnya ternyata juga masih berdampak kepada hal-hal yang sektor mikro. Ya sudah kalau itu masih terjadi akan kita sampaikan, akan dibahas,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga selama ini terus mendengarkan keluhan dari masyarakat. Termasuk, dampak kenaikan PPN itu terhadap bahan-bahan yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat.
“Sekarang kan ada terjadi pandangan dari masyarakat, pandangan- pandangan yang berbeda, termasuk masukan-masukan itu Pak Prabowo, pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan-pandangan itu dengan seksama,” jelasnya.
Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto nantinya akan segera bersikap mengenai kritik dari masyarakat tersebut. Namun, dia masih belum merinci kapan Ketua Umum Partai Gerindra itu akan mengumumkan sikap resminya.
“Nanti akan disampaikan oleh Presiden atau pemerintah pada waktunya,” pungkasnya.
-
Tak Persoalkan PPN 12 Persen, Teuku Wisnu: Sebagai Warga, Saya Ikuti Peraturan Pemerintah – Halaman all
Laporan Wartawan WARTAKOTALIVE.COM, ARIE PUJI WALUYO
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Bintang sinetron dan pebisnis Teuku Wisnu tak mau berkomentar banyak, tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Teuku Wisnu menyadari kalau kenaikan PPN 12 persen sudah dipastikan berjalan dan tinggal diterapkan saja, sehingga dirinya sebagai pelaku bisnis hanya bisa mengikuti aturan dari Pemerintah saja.
“Allahualam, saya gak mau banyak komentar. Karena sebagai warga bagaimana pun juga saya ikuti aturan pemerintah,” kata Teuku Wisnu ketika ditemui disela acara Halal Fest Expo di kawasan Taman Mini, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (28/12/2024).
Kendati demikian, Wisnu merasa kenaikan PPN 12 persen dijadikan sebuah tantangan dalam dirinya menjalani sebuah bisnis, meskipun ada sebuah keresahan dalam menjalaninya.
“Keresahan sebelum ini banyak keresahan, lebih ke tantangan aja,” ucap pria berusia 39 tahun itu.
Namun, suami Shireen Sungkar itu merasa kenaikan PPN 12 Persen nantinya akan ada penambahan harga produk yang ia jual. Tapi, ia akan tetap berusaha untuk membuat dagangannya jadi laku.
“Beban itu jadi tantangan. Pasti pengeluaran orang akan bertambah, tapi itu lah kita sebagai pedagang harus bisa meyakinkan pembeli,” jelasnya.
Wisnu saat ini tengah mengembangkan bisnisnya, ia sedang fokus jualan emas. Tentu saja produk ini masuk dalam kategori barang mewah.
“Semua yang kita usahakan semua ada peluang bisnisnya. Industri berbeda beda, saya baru disini tapi sejauh ini berjalan dengan baik. Cara kita berdagang harus lihat produknya,” terangnya.
“Kan emas gak perlu marketing banyak kan. Karena emas adalah produk bagus di negeri ini. Alhamdulillah saya jalan sama teman saya juga,” tambahnya.
Meski menerima keputusan pemerintah yang menaikan PPN menjadi 12 persen, Teuku Wisnu berharap kebijakan tersebut bisa berdampak bagi kehidupan masyarakat.
“Selanjutnya kita minta setiap kebijakan yang ada bisa memberikan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya gak berani banyak komentar, saat ini sebagai pelaku bisnis jalankan aja sebaik mungkin,” ujar Teuku Wisnu
-
Kemenag Isyaratkan Biaya Naik Haji 2025 Bisa Lebih Rendah dari Tahun Lalu – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengisyaratkan ada potensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 akan lebih murah dibandingkan BPIH tahun sebelumnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, BPIH 2025 akan dipengaruhi faktor eksternal. Seperti inflasi, nilai tukar dolar AS, dan lainnya.
“Jadi yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga,” ujar Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Terkait hal ini, Pemerintah dan DPR akan membahas biaya haji tahun 2025 pada pekan depan.
Nasaruddin menyampaikan, saat ini tengah dibahas aspek-aspek yang bisa membuat jemaah haji lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah.
Namun, BPIH yang lebih murah yang dimaksud bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. “Jadi tetap ada efisiensi efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas,” imbuhnya.
Kemenag bersama BPH juga mengkaji durasi waktu haji yang lebih pendek agar dapat menghemat anggaran pelaksanaan haji.
“Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Saudi Arabia. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri, itu kekewenangan kita,” jelas Nasaruddin.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menambahkan, pembahasan BPIH 2025 akan diputuskan bersama panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR pada 30 Desember pekan depan.
“Tapi hampir kita pastikan ya pak menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di panja,” ucap Syafi’i.
Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkirakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 akan naik. Kenaikan ini diantaranya dipengaruhi faktor inflasi, kurs, dan avtur.
BPIH terdiri dari dua komponen yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dan penggunaan nilai manfaat dari BPKH.
“(Perkiraan) kalau dalam hitungan kami itu naiknya 5 persen, sekitar Rp 2 juta – Rp 3 juta. Mungkin tahun depan (BPIH) bisa Rp 95 juta atau Rp 96 juta,” jelas Anggota BPKH Amri Yusuf.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar Rp 93,41 juta per jemaah.
Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah Rp 56,04 juta (60%) dan nilai manfaat dari BPKH sebesar Rp 37,36 juta (40%).
Laporan Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Sumber: Kontan
-
Kenaikan PPN 12 Persen Juga Akan Menyasar Tiket Konser dan Layanan Over The Top – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 2025 tidak hanya berdampak pada barang-barang mewah, tetapi juga pada industri hiburan seperti layanan Over The Top (OTT) dan tiket konser.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan bahwa dampak kenaikan PPN ini akan cukup signifikan terhadap permintaan layanan hiburan tertentu.
Menurut Huda, kenaikan tarif PPN akan memengaruhi biaya berlangganan layanan digital seperti Netflix, Spotify, dan YouTube Premium, yang sudah dikenakan PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/PMK.03/2022.
“Layanan seperti Netflix dan Spotify selama ini sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN, sehingga kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini tidak menambah objek pajak baru, tetapi akan meningkatkan biaya bagi konsumen,” kata Huda kepada KONTAN, Jumat (28/12).
Salah satu dampak utama dari kenaikan tarif PPN ini adalah peningkatan harga layanan digital yang bisa mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan Gen Z yang mengandalkan layanan OTT dan musik streaming untuk hiburan.
Huda menjelaskan bahwa secara teori ekonomi, kenaikan harga suatu produk atau layanan pasti akan menurunkan permintaan, atau paling tidak memperlambat pertumbuhannya.
“Secara logis, masyarakat akan mulai mengevaluasi layanan mana yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka yang merasa tidak membutuhkan layanan tersebut mungkin akan menghentikan langganannya,” ujarnya.
Beberapa konsumen bisa beralih ke opsi ilegal seperti berbagi akun atau menggunakan layanan streaming premium secara ilegal yang marak di media sosial dan platform e-commerce.
Praktik ini, menurut Huda, akan berdampak pada penerimaan pajak yang seharusnya diterima pemerintah, karena semakin banyak pengguna yang tidak membayar pajak resmi.
Namun, Huda menegaskan bahwa tidak semua sektor hiburan akan terpengaruh oleh kenaikan PPN. Tiket konser, misalnya, tidak akan mengalami kenaikan PPN karena objek pajaknya adalah pajak daerah, bukan PPN.
“Bisnis tiket konser tetap mengacu pada pajak daerah dengan tarif tertentu, bukan PPN yang berlaku di level nasional,” ujarnya.
Meskipun demikian, kenaikan harga layanan digital yang terjadi di luar konser dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya juga dapat menurunkan permintaan terhadap tiket konser.
Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan tarif PPN ini adalah Gen Z dan masyarakat menengah ke bawah.
Laporan dari Celios mengungkapkan bahwa kalangan Gen Z akan merasakan beban tambahan sebesar Rp 1.748.265 per tahun akibat kenaikan tarif PPN pada 2025.
Laporan tersebut mencatat bahwa selain layanan digital, kenaikan tarif PPN juga akan menyasar barang dan jasa populer lainnya seperti tiket bioskop, voucher game online, hingga membership gym.
“PPN 12 persen ini jelas menjadi pukulan bagi dompet Gen Z, yang memang sudah terbiasa dengan layanan digital dan hiburan berbasis langganan. Mereka yang lebih sensitif terhadap harga akan sangat merasakan dampaknya,” pungkasnya.
Laporan Reporter: Leni Wandira | Sumber: Kontan
-
MRT Jakarta Beroperasi Sampai Pukul 02.00 WIB di Malam Tahun Baru – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jam operasional Mass Rapid Transit (MRT) akan berlangsung hingga pukul 02.00 WIB pada malam tahun baru yakni pada Rabu, 1 Januari 2025.
“Untuk operasional, khususnya MRT ya, ini juga akan berlangsung sampai dengan pukul 02.00 WIB,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, di Polda Metro Jaya, Jumat (27/12/2024).
Untuk jam operasional bus Transjakarta masih situasional mengingat Jalan Sudirman-Thamrin bakal ditutup untuk perayaan malam pergantian tahun 2025.
Malam bebas kendaraan bermotor atau car free night bakal diberlakukan di Jalan Jenderal Sudirman – Muhammad Husni Thamrin, Jakarta mulai Selasa (31/12/2024) pukul 18.00 WIB hingga Rabu (1/1/2025) pukul 01.00 WIB.
Kebijakan ini diterapkan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengadakan sejumlah kegiatan untuk menyambut tahun baru 2025.
“Nah diharapkan masyarakat yang akan merayakan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk menggunakan angkutan umum,” ucap Latif.
Hanya saja, sejumlah kantong parkir juga akan tersedia untuk masyarakat yang datang menggunakan kendaraan pribadi.
“Seperti di Partik Timur (Senayan), IRTI (Monas), dan beberapa lokasi tempat hotel maupun tempat seperti mal Plaza Indonesia atau Grand Indonesia, akan disediakan untuk tempat parkir,” pungkasnya.
Sumber: Kontan
-
Libur Natal 2024, Kemenhub Catat Masyarakat Banyak Menggunakan Pesawat Dibanding Jalur Darat – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergerakan masyarakat yang akan menghabiskan waktu masa libur akhir tahun terhitung masih cukup besar.
Dari perjalanan udara, secara kumulatif pergerakan penumpang pesawat mencapai 2.468.492 orang, hingga H+1 setelah Natal. Angkanya naik 9,7 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo, mengatakan hingga H+1 pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru, angkutan udara masih mendominasi pergerakan angkutan umum.
“Jumlah penumpang angkutan udara tercatat sebanyak 2.468.492 orang, menjadikannya sebagai moda transportasi dengan kontribusi signifikan sebesar 31,4 persen dari total keseluruhan penumpang angkutan umum yang berjumlah 7.871.391 orang,” tutur Budi dalam keterangan, Jumat (27/12/2024).
Dengan pergerakan penumpang yang lebih dari 2 juta orang, angkutan udara masih mendominasi dibandingkan moda lainnya, seperti angkutan kereta api 23,9 persen, angkutan penyeberangan 16,9 persen, angkutan jalan 17,7 persen dan angkutan laut 10,1 persen.
Dominasi peningkatan angkutan udara ini menunjukkan animo masyarakat untuk menggunakan angkutan udara masih tinggi.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen yang memberikan dampak positif terhadap sektor penerbangan, sehingga tingkat okupansi penerbangan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
“Ini menunjukkan efektivitas langkah pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor transportasi udara secara berkelanjutan,” ungkap Budi.
Saat angkutan udara meningkat, terjadi penurunan pada moda lain, seperti angkutan jalan dengan akumulatif jumlah penumpang sebesar 1.393.398 orang, turun 16 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023.
Hal yang sama terjadi pula pada angkutan penyeberangan. Hingga 27 Desember 2024 pukul 08.00 WIB, tercatat akumulatif jumlah penumpang sebesar 1.328.693 orang atau turun 12 persen, dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara moda kereta api, kumulatif jumlah penumpang antar kota terhitung sebesar 1.884.613 orang, turun 4,52 persen, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Penurunan juga terjadi pada moda transportasi laut. Akumulatif jumlah penumpangnya sebesar 796.195 orang atau turun 6,5 persen, di periode yang sama tahun 2023.
-
Kena Tilang, Pengendara Motor Kaget saat Diminta Bayar sampai Rp1,25 Juta, Pelanggaran Tak Main-main
TRIBUNJATIM.COM – Kejadian pengendara motor ditilang sampai Rp1 juta lebih viral di media sosial.
Ia kena tilang karena Surat Izin Mengemudi sudah tak aktif lagi alias habis masa berlaku.
Sang pengendara motor juga tak pakai helm.
Seperti diketahui, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi di jalan raya bisa kena tilang polisi lalu lintas.
Hal itu dialami pengendara motor yang kena denda tilang Rp1,25 juta.
Kejadian yang dialami pengendara itu pun viral usai diunggah akun Instagram @lagi.viral.
Ia ditilang karena masa berlaku (SIM) sudah tidak aktif, dan yang dibonceng tidak menggunakan helm.
“Lagi ramai di medsos pemotor mengeluh kena denda Rp1,25 juta di Kota Padang Panjang. Disebutkan pengendara melanggar aturan lalu lintas pada Selasa (24/12),” tulis akun tersebut.
Pada video tersebut, petugas memberikan penjelasan mengenai pasal yang dilanggar dan denda yang harus dibayarkan melalui virtual account BRI.
Petugas menjelaskan, denda tilang yang dikenakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Di mana SIM mati dikenakan denda paling banyak Rp1 juta.
Lalu penumpang juga tidak menggunakan helm dikenakan denda paling banyak Rp250.000.
Menanggapi kejadian itu, Budiyanto selaku pemerhati masalah transportasi dan hukum menjelaskan duduk perkara.
Ia mengatakan, SIM merupakan bukti legitimasi kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan sesuai jenis golongannya.
Pengendara motor viral kena denda tilang maksimal, karena SIM mati dan penumpang tidak menggunakan helm (Instagram/lagi.viral)
-
Harga Minyak Dunia Melonjak, Brent Naik Lebih dari 1 Persen Jelang Pergantian Tahun – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Harga minyak di perdagangan pasar global dilaporkan naik lebih dari 1 persen, mencatatkan kenaikan mingguan tertinggi menjelang musim libur akhir tahun.
Mengutip data Forbes, harga minyak mentah jenis Brent berjangka naik 91 sen atau 1,2 persen menjadi 74,17 dolar AS per barel sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak 98 sen atau 1,4 persen menjadi 70,60 dolar AS per barel, Sabtu (28/12/2024).
Adapun penguatan harga itu didukung oleh penarikan yang lebih besar dari perkiraan persediaan minyak mentah AS minggu lalu.
Menurut rilisan data Badan Informasi Energi AS, persediaan minyak mentah AS turun 4,2 juta barel per 20 Desember, karena kilang meningkatkan aktivitas dan musim liburan meningkatkan permintaan bahan bakar.
Angka ini jauh lebih besar dibanding perkiraan awal. Dimana sebelumnya analis yang disurvei oleh salah satu kantor berita internasional memperkirakan penurunan 1,9 juta barel, sedangkan angka dari American Petroleum Institute yang dirilis awal minggu ini memperkirakan penurunan 3,2 juta barel.
Selain karena penurunan stok minyak AS, lonjakan Brent dan WTI di akhir pekan ini efek dari optimisme atas pertumbuhan ekonomi China yang telah memicu harapan akan permintaan yang lebih tinggi tahun depan dari negara pengimpor minyak terbesar ini.
Bank Dunia pada hari Kamis menaikkan perkiraannya untuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2024 dan 2025. Sementara itu, otoritas Tiongkok telah setuju untuk menerbitkan obligasi khusus senilai 3 triliun yuan atau kurang lebih 411 miliar dollar AS pada tahun depan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang lesu.
Lebih lanjut, kondisi perang antara Rusia dan Ukraina juga menjadi faktor pendorong lonjakan harga di pasar energi karena stagnasi permintaan minyak global.
Konflik panas antara Rusia dan Ukraina yang tak kunjung mereda lantas memicu kekhawatiran para investor hingga mereka kompak melakukan wait and see, membuat harga minyak meroket ke level tertinggi di pekan ini.
“Untuk minyak, resikonya adalah jika Ukraina menargetkan infrastruktur energi Rusia, sementara risiko lainnya adalah ketidakpastian mengenai bagaimana Rusia menanggapi serangan ini,” kata analis ING dalam sebuah catatan.