Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Tarian Hawaian dan Fire Dance, Hiburan Menarik Malam Tahun Baru di Safari Beach Jateng Batang

    Tarian Hawaian dan Fire Dance, Hiburan Menarik Malam Tahun Baru di Safari Beach Jateng Batang

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Menjelang malam tahun baru, manajemen Safari Beach Jateng (SBJ) Batang mempersiapkan ragam agenda untuk memikat pengunjung, menghabiskan malam pergantian tahun di salah satu destinasi wisata di tepi Pantai Sigandu itu. 

    General Manajer Safari Beach Jateng Yustinus Sutrisno mengupayakan agar pengunjung lokal maupun luar daerah tetap merasa nyaman, meskipun sebagian area masih dalam tahap renovasi.

    “Ada satu pertunjukan edukasi gajah Sumatera yang baru di tahun ini, selain atraksi lumba-lumba dan akrobatik dari satwa yang telah ada.

    Tapi khusus malam pergantian tahun, kami menyiapkan suguhan spektakuler fire dance yang dikolaborasikan dengan tarian Hawaiian,” tuturnya.

    Sutrisno mengakui, selama Nataru harga tiket sedikit mengalami kenaikan.

    Kalau di hari normal Rp65 ribu, khusus Nataru jadi Rp70 ribu.

    Yang berlaku mulai 20 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    “Berdasarkan data, jumlah pengunjung sejak 24 Desember lalu, mencapai 1.500 hingga 2.000 pengunjung tiap harinya. 

    Melihat momentum malam pergantian tahun, diprediksi akan meningkatkan angka kunjungan wisatawan, baik lokal maupun luar daerah.

    Target kami di malam tahun baru dan tahun barunya, bisa mengejar sampai 3.000 pengunjung,” jelasnya.

    Di sisi lain, selama libur Nataru obyek wisata Safari Beach Jateng masih jadi daya tarik edukasi bagi para pengunjung khususnya keluarga yang ingin mengenalkan kehidupan ragam satwa kepada putra-putrinya.

    Sebanyak 270 ekor satwa dengan keragamannya, menjadi media pembelajaran dan magnet bagi pengunjung, sehingga memilih obyek wisata tersebut sebagai pilihan berlibur.

    Salah satu pengunjung, Neneng dan Agus dari Kabupaten Rembang mengaku, kunjungannya ke Safari Beach Jateng merupakan yang pertama kali. Obyek wisata tersebut dinilai lebih variatif dibandingkan lainnya.

    “Di sini banyak pilihannya, selain bisa melihat dan mengenal jenis-jenis hewan, anak juga bisa bermain di pantai. Selian bisa lihat atraksi lumba-lumba, juga bisa menunggangi gajah dan unta,” ungkapnya.

    Neneng dan keluarga tak mempermasalahkan adanya renovasi di sejumlah titik.

    “Yang penting pelayanan masih baik, dan semoga setelah selesai renovasi hewannya makin banyak jenisnya, areanya makin luas,” harapnya.

    Terkait harga tiket selama Nataru, yang sedikit mengalami kenaikan harga, ia tak mempermasalahkan karena hal tersebut dinilai wajar ketika memasuki akhir tahun. (din)

     

  • Pengisian Jabatan Kosong, Pj Bupati Batang Lantik Pejabat Pengawas Baru

    Pengisian Jabatan Kosong, Pj Bupati Batang Lantik Pejabat Pengawas Baru

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Pengisian kekosongan jabatan, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki melantik 4 pejabat fungsional, di Aula BKD Batang, Kabupaten Batang, Senin (30/12/2024).

    Pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan Inspektorat sebagai Fungsional Ahli Muda dan Pertama dan DPMPTSP Kabupaten Batang sebagai Fungsional Ahli Pertama.

    Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, bahwa pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional yang bekerja untuk melakukan pengawasan.

    “Karena jabatan funsional sebagai pengawasan masih cukup banyak yang mengalami kekosongan untuk itu harus diisi melalui mutasi maupun perekrutan CPNS yang baru,” tuturnya.

    Lani menyebutkan bahwa, tenaga pengawas inspektorat dipilih sebagai prioritas karena memang sangat minim yang mengisi. Sehingga kita berupaya setiap tahun bisa menambah pejabat fungsional untuk melakukan tugas pengawasan.

    “Faktor kekosongan jabatan, karena memang dipengaruhi ada ASN yang pensiun ataupun meninggal dunia serta pindah ke daerah lain.

    Makanya, pengisian jabatan fungsional yang mengalami kekosongan untuk tidak mengganggu jalannya Pemerintahan di Kabupaten Batang,” jelasnya.

    Pelantikan yang membutuhkan waktu Panjang, karena sudah kita ketahui jika kepala daerahnya Penjabat atau Pj harus mendapatkan persetujuan BKN dan Kemendagri.

    “Untuk kekosongan jabatan eselon 2 di Kabupaten Batang sendiri, kita akan isi semua pada tahun 2025 nanti. Semoga jabatan fungsional yang baru saja dilantik dapat menyesuaikan pekerjaan yang baru,” pungkasnya.(din)

  • Lanal Tegal Resmikan Pos TNI AL di Pantai Larangan Guna Jaga Wilayah Maritim

    Lanal Tegal Resmikan Pos TNI AL di Pantai Larangan Guna Jaga Wilayah Maritim

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tegal, Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra meresmikan Pos TNI AL di kawasan Objek Wisata Pantai Larangan, Kabupaten Tegal, Selasa (31/12/2024).

    Pos TNI AL tersebut berlokasi di Pedukuhan Larangan Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. 

    Pos tersebut dipimpin oleh komandan pos berpangkat kapten dengan delapan anggota. 

    Wilayah kerjanya dari perbatasan laut Kota Tegal hingga perbatasan laut Kabupaten Pemalang. 

    Komandan Lanal Tegal, Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra mengatakan, keberadaan Pos TNI Al ini sangat penting karena terdapat 3 kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal, yaitu Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. 

    Hampir 90 persen warganya mayoritas bekerja sebagai nelayan.

    “Kita sangat butuh sebagai monitoring masyarakat yang mencari nafkah di laut. Sebagai upaya keselamatan, imbuan informasi, dan memberikan pengetahuan agar terjadi peningkatan kehidupan nelayan,” katanya.

    Menurut Letkol Laut (P) Rizki, kerawanan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal sendiri adalah faktor cuaca dan kurangnya ilmu pengetahuan serta kesadaran kesehatan nelayan.

    Pihaknya pun menggandeng Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) nelayan. 

    Tujuannya agar pengetahuan mereka meningkat dan hasil tangkapnya melimpah. 

    “Kami mengucapkan terimakasih atas apresiasi Pemkab Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal yang menginisiasi dan mensupport kami dalam pembangunan Pos TNI AL,” ungkapnya. 

    Staf Ahli Bupati Tegal Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Nurhapid Junaidi bersyukur, sinergitas yang baik antara Pemkab Tegal dan Lanal Tegal bisa mewujudkan pendirian Pos TNI AL. 

    Pos ini nantinya akan digunakan sebagai pengawasan wilayah maritim dan pendidikan serta pembinaan masyarakat sekitar. 

    “Harapan kedepan, Pemkab Tegal dan TNI AL akan bersinergi untuk menjaga ketahanan pangan, keamanan maritim dan kesejahteraan nelayan sehingga terwujud Indonesia emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan TNI AL dan pemerintah daerah untuk menyukseskan program Pemerintah Pusat.

    Termasuk dalam hal ini mengedukasi nelayan untuk peningkatan SDM.

    “Mudah-mudahan kita bisa mendorong dan menyosialisasikan terkait SDM nelayan kita. Sehingga kita bisa menyinkronkan program untuk kemajuan nelayan,” katanya. (fba)

     

  • Pemkab Karanganyar Salurkan Bansos Dampak Bencana Kepada 110 KK

    Pemkab Karanganyar Salurkan Bansos Dampak Bencana Kepada 110 KK

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan sosial bagi 110 KK terdampak bencana.

    Bansos bersumber dari APBD 2024 tersebut disalurkan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Kabupaten Karanganyar selama periode September hingga Desember 2024. Bansos tersebut diserahkan kepada warga terdampak bencana secara simbolis oleh Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Selasa (31/12/2024).

    Kalakhar BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno menyampaikan, 110 KK yang menerima bansos tersebut tersebar di 17 kecamatan wilayah Kabupaten Karanganyar. Dari 110 KK tersebut, terangnya, ada 65 KK yang mengalami kerusakan ringan, 19 KK mengalami kerusakan sedang dan 26 KK mengalami kerusakan berat. Adapun nominal bantuan disesuaikan dengan dampak kerusakan.

    “Total bantuan yang disalurkan Rp 448 juta, paling banyak di wilayah Kecamatan Kerjo karena tanah longsor,” katanya kepada Tribunjateng.com  usai penyaluran bantuan.

    Sesuai prediksi dari BMKG, lanjut Hendro, musim hujan diprediksi terjadi hingga Februari 2025. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat supaya waspada khususnya di wilayah rawan bencana longsor seperti di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, Jatiyoso, Jenawi, Karangpandan dan Matesih.

    Dia menerangkan, BPBD Karanganyar telah mendirikan empat posko pemantauan selama momen Nataru. Posko tersebut tersebar di mako induk, Srandon Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih dan Tawangmangu.

    “Selain memantau kebencanaan juga membantu mengatur arus lain selama Nataru. Posko didirikan sampai 2 Januari 2025,” terangnya. (Ais).

  • Kasus DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih Sudewo: Aneh kalau Belum Tersangka

    Kasus DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih Sudewo: Aneh kalau Belum Tersangka

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jateng Corruption Watch (JCW) menyoroti kasus dugaan korupsi serta suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

    Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo.

    Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

    Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

    “Saat itu, saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” kata kahar dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Dituturkan Kahar, memang secara hukum belum ada putusan atau ketatapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat.

    Terlebih, sambung dia, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

    “Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

    Menurut Kahar, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya KPK menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

    “Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

    Sebelumnya dilansir Tribunnews.com, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) mendesak KPK agar tak tebang pilih dalam penuntasan kasus suap dan korupsi pengadaan barang-jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022.

    Germas PP menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), kemarin.

    Perwkilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

    Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini.

    “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” katanya.

    Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023) silam. Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

    Menurut dia, uang disita penyidik KPK sebagian merupakan gajinya sebagai anggota DPR RI dan sebagian lainnya dari merupakan hasil dari usaha pribadinya.

    Terpisah, Presiden Prabowo Subianto cum Ketua Umum Gerindra menegaskan tak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

    Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

    “Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra melindungi kau tidak,” ujar Prabowo, dikutip Tribunnews.com. (*)

  • Perayaan Malam Tahun Baru di Purwokerto Dipusatkan di Komplek Menara Teratai

    Perayaan Malam Tahun Baru di Purwokerto Dipusatkan di Komplek Menara Teratai

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Jelang malam pergantian tahun dari 2024 ke 2025, pemerintah Kabupaten Banyumas akan menggelar serangkaian acara. 

    Salah satunya dengan perayaan pesta kembang api yang digelar terpusat di kompleks Menara Teratai Purwokerto.

    Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas, Wahyono menjelaskan rangkaian acara tersebut akan dimulai pukul 19.30 WIB.

    “Malam nanti di kompleks Menara Teratai ada rangkaian penampilan grup musik seperti Koesplusan. 

    Lalu ada doa bersama lintas agama agar di tahun 2025 masyarakat diberikan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik,” terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (31/12/2024). 

    Perayaan tahun baru akan diakhiri dengan pesta kembang api yang akan ditaruh di pucuk tertinggi menara.

    “Pentas kembang api durasinya 10-15 menit kita taruh di pucuk Menara Teratai. 

    Kita imbau agar masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan,” imbuhnya. 

    Selain di lokasi ini, terdapat juga hiburan di dua tempat lainnya. 

    Namun dua lokasi ini belum diketahui apakah akan mengadakan pesta kembang api atau tidak.

    “Taman Mas Kemambang juga ada pentas musik, itu tidak ada kembang api. 

    Lalu di Bukit Bintang Baturraden ada kegiatan yang mengadakan Pring Sewu,” tambahnya. 

    Sementara itu Kasat Lantas Polresta Banyumas, Kompol Pandu Pandega Ferdiansyah mengungkapkan mengantisipasi adanya kemacetan pihaknya akan melakukan rekayasa arus lalu lintas.

    “Dari satlantas Polresta Banyumas terkait malam tahun kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas di sekitar Alun-alun Purwokerto dan Menara Teratai,” imbuhnya. 

    Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini menurutnya dilakukan sama seperti tahun lalu dan hanya ada satu ruas jalan yang ditutup.

    “Tidak ada penutupan jalan semua mengalir. 

    Dimulai dari Menara Teratai yang mau ke alun-alun ataupun dari kota mau ke Menara Teratai. 

    Kecuali di samping jalan Masjid itu kita buat 1 arah dari timur ke barat,” katanya. 

    “Jadi depan KPKNL kita tutup 1 arah. 

    Dari arah timur ke barat saja, berlakunya tentafif, antara jam 5 sore atau mahrib.

    Rencana titik keramaiannya kan di alun-alun dan menara Teratai,” terangnya. 

    Arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Baturraden akan dilakukan rekayasa situasional melihat padat atau tidaknya.

    “Jalur Baturraden lihat situasi, apabila dari arah kota ke Baturraden padat, nanti kita alihkan dari bawah ke atas. 

    Sampai Baturraden kita pecah jadi dua untuk jalur turunnya dari tugu ke kanan lewat Kemutug,” ungkapnya. (jti) 

  • Kasus Suap DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih: Aneh, Kalau Belum Tersangka

    Kasus Suap DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih: Aneh, Kalau Belum Tersangka

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jateng Corruption Watch (JCW) menyoroti kasus dugaan korupsi serta suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

     

    Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo. Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

     

    Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

     

    “Saat itu, saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” kata kahar dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

     

    Dituturkan Kahar, memang secara hukum belum ada putusan atau ketatapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat.

     

    Terlebih, sambung dia, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

     

    “Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

     

    Menurut Kahar, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya KPK menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

     

    “Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

     

    Sebelumnya dilansir Tribunnews.com, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) mendesak KPK agar tak tebang pilih dalam penuntasan kasus suap dan korupsi pengadaan barang-jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022.

     

    Germas PP menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), kemarin.

     

    Perwkilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

     

    Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini.

     

    “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” katanya.

     

    Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

     

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023) silam. Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

     

    Menurut dia, uang disita penyidik KPK sebagian merupakan gajinya sebagai anggota DPR RI dan sebagian lainnya dari merupakan hasil dari usaha pribadinya.

     

    Terpisah, Presiden Prabowo Subianto cum Ketua Umum Gerindra menegaskan tak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

     

    Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

     

    “Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra melindungi kau tidak,” ujar Prabowo, dikutip Tribunnews.com. (*)

  • Prabowo Diminta Hajar Penyelundup yang Bikin Industri Tekstil RI Ambruk – Halaman all

    Prabowo Diminta Hajar Penyelundup yang Bikin Industri Tekstil RI Ambruk – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keinginan Presiden Prabowo Subianto menenggelamkan kapal penyelundup disambut baik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi.

    Menurut Ristadi, keinginan tersebut menjadi kabar baik bagi para buruh karena kapal penyelundup yang memasok tekstil ilegal masuk Indonesia, sehingga mematikan industri tekstil dalam negeri.

    Ia meminta agar tak hanya kapalnya yang ditenggelamkan, tetapi pelaku penyelundupannya juga harus ditindak.

    “Jangan hanya alat selundupnya yang dihukum, tetapi pelaku pemainya atau importir besarnya harus dijerat sanksi pidana juga,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (31/12/2024).

    Selain itu, kata Ristadi, pemerintah juga perlu membuat aturan yang kuat agar bisa lebih melindungi produk tekstil dalam negeri dari serbuan barang impor.

    Jadi, kebijakan solusinya lebih komprehensif, tidak sporadis teknis seperti meneggelamkan kapal penyelundupnya saja.

    Ristadi juga meminta agar disiapkan pejabat teknis yang betul-betul mempunyai integritas dan keberanian untuk mengeksekusi keinginan Prabowo.

    “Khususnya di Bea Cukai dan petugas penjaga pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang dijadikan pintu masuk importasi ilegal,” ujar Ristadi.

    Ia mengatakan bahwa empat tahun terakhir ini, KSPN terus mengangkat isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pabrik tekstil bertumbangan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah.

    Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai tindakan pencegahan agar PHK dan pabrik tekstil tutup tidak terus terjadi.

    Ristadi menyebut salah satu penyebab terbesar terjadinya PHK dan pabrik tekstil tutup karena tidak ada pesanan yang masuk.

    Di tengah kondisi tidak ada pemesan, barang-barang tekstil dalam negeri juga tak terserap oleh pasar dalam negeri.

    Menurut dia, hal itu terjadi karena pasar dalam negeri, baik offline maupun online, dikuasai barang-barang impor yang harganya lebih murah dan mayoritas ilegal.

    “Atas situasi ini, ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen, dan sepatu sudah ter-PHK, jutaan lainya terancam PHK setiap saat,” pungkas Ristadi.

    Sebelumnya, Prabowo menyebut ingin menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan penyelundupan barang ke Indonesia.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas, di Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

    Awalnya dalam arahan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan mengenai antisipasi adanya kebocoran anggaran.

    Menurut Kepala Negara masih adanya kebocoran anggaran salah satunya karena penyelundupan.

    “Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia,” kata Prabowo.

    Presiden kemudian mencontohkan maraknya penyelundupan tekstil dari luar negeri ke Indonesia.

    Penyelundupan tersebut telah menimbulkan kerugian negara dan mengancam ratusan pekerja tekstil Indonesia.

    “Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja industri tekstil kita,” kata Prabowo.

    Prabowo meminta para profesor hukum memberikan masukan mengenai tindakan apa yang tepat dilakukan bagi para penyelundup.

    “Saya akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggalamkan,” kata Prabowo.

    “Tolong para profesor kasih saya masukan nanti saya dibilang enggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu,” pungkasnya. 

  • Avanza Ringsek Tabrak Patung Minak Jinggo di Pertigaan, Pengemudi Tewas Seketika di TKP Kecelakaan

    Avanza Ringsek Tabrak Patung Minak Jinggo di Pertigaan, Pengemudi Tewas Seketika di TKP Kecelakaan

    TRIBUNJATENG.COM, BANYUWANGI – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jurusan Jember, Desa/Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (29/12/2024).

    Seorang pengemudi mobil Toyota Avanza bernopol DK 1245 FAI tewas setelah menabrak patung Minak Jinggo. 

    Korban berinisial IGGA (57), warga Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

    Kanit Gakkum Polresta Banyuwangi, Iptu Heru Slamet Hariyanto menjelaskan, korban mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menabrak patung Minak Jinggo.

    Patung ini berada di tengah simpang 3 jalan dan sekaligus berfungsi sebagai penanda.

    “Mobil berwarna putih tersebut melaju dari arah timur ke barat.

    Sesampainya di TKP di simpang 3, tiba-tiba menabrak Tugu Minak Jinggo,” ujar Heru.

    Pengemudi mobil tewas di lokasi kejadian. 

    Sementara kendaraannya ringsek cukup parah di bagian depan.

    Bangunan patung turut rusak akibat ditabrak.

    “Akibat kecelakaan, korban meninggal di TKP (tempat kejadian perkara) karena benturan.

    Dugaannya korban mengantuk,” lanjut dia.

    Heru menjelaskan, kondisi jalur di tempat kecelakaan tergolong berkelok.

    Diduga korban tak menguasai kendaraan hingga menabrak patung.

    Polisi telah melakukan olah TKP, meminta keterangan para saksi mata, dan mengamankan barang bukti untuk proses lebih lanjut. (*)

     

  • Jelang Perayaan Tahun Baru 2025, Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Wilayah Bali Tetap Aman – Halaman all

    Jelang Perayaan Tahun Baru 2025, Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Wilayah Bali Tetap Aman – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi untuk wilayah Bali dan sekitarnya tetap aman jelang perayaan tahun baru 2025.

    Hal tersebut dipastikan pada kunjungan Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan atau Iwan Bule dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan ke beberapa terminal BBM, LPG dan Avtur di Bali, kemarin.

    Iwan Bule meminta untuk terus menjaga ketahanan stok energi terutama saat masa puncak, dimana wisatawan terus berdatangan ke pulau Bali.

    Terlebih, Integrated Terminal (IT) Manggis sendiri merupakan Terminal BBM terbesar di Pulau Bali dan berperan sangat kritikal sebagai Terminal Hub untuk Terminal lainnya di wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

    “Sarfas yang handal di IT Manggis tentu adalah salah satu faktor untuk mewujudkan pelayanan energi yang prima ke masyarakat Bali. Pertamina Patra Niaga sebagai garda depan Pertamina harus mampu memenuhi kebutuhan BBM dan LPG dengan baik,” ujar Iriawan dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Riva menambahkan, elain pengecekan sarfas, MWT juga bertujuan untuk memastikan aspek Health, Safety, Security & Environment (HSSE) berjalan dengan baik di seluruh lini operasi Pertamina Patra Niaga.

    “Konsistensi dalam implementasi program HSSE di Terminal BBM dan LPG dalam lingkungan Pertamina Patra Niaga sangat krusial untuk memastikan keselamatan operasional dan perlindungan lingkungan,” tegas Riva.

    Selain itu, kata Riva, penerapan teknologi pemantauan dan sistem manajemen lingkungan yang efektif membantu dalam memitigasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem. 

    “Dengan demikian, komitmen terhadap HSSE tidak hanya melindungi pekerja dan fasilitas, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan reputasi perusahaan,” tutur Riva.

    Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Bali mencatat bahwa sejak 16 Desember hingga 29 Desember 2024, terdapat lonjakan penyaluran energi, yaitu Avtur naik hingga 5,8 persen dari rata rata harian normal 2.131 KiloLiter (KL) per hari naik menjadi 2.256 KL/hari.

    BBM jenis Gasoline naik hingga 7,5?ri rata rata harian normal 3.075 KiloLiter (KL) naik menjadi 3.308 KL/hari dan LPG naik 2,9?ri rata rata harian normal 841 Metric Ton (MT) naik menjadi 833 MT/hari yang diserap untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga dan pariwisata di seluruh pulau Bali.