Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah: Ini Bentuk Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Kecil – Halaman all

    PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah: Ini Bentuk Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Kecil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan menaikkan tarif pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 yang dikhususkan untuk barang dan mewah.

    Juru Bicara Partai Demokrat, Irwan Fecho menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hanya diberlakukan terhadap barang dan jasa mewah merupakan bentuk konsistensi keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil dan menengah.

    “Hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja adalah bentuk konsistensi keberpihakan Presiden Prabowo pada rakyat kecil dan menengah,” kata Irwan kepada wartawan, Rabu (1/1/2025).

    Ia menerangkan keputusan kenaikan PPN menjadi 12 persen diambil setelah berkoordinasi dengan DPR RI. 

    Ia meyakini pasca kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah akan meningkatkan program sosial, baik dalam bentuk pelayanan publik hingga bantuan langsung tunai, kepada rakyat yang sangat membutuhkan saat ini. 

    “Saya optimis dengan komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat maka stabilitas ekonomi mikro seperti pembangunan program-program lapangan kerja atau padat karya, pelatihan, program untuk UMKM, dll akan ikut meningkat,” tutur Irwan.

    Setelah adanya kenaikan PPN, Irwan mendorong pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Kami juga mendorong pemerintah pasca kenaikan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah2 tertinggal, terdepan dan terluar (baik) infrastruktur, listrik, air bersih, dan lain-lain,” katanya.

    Sebelumnya, Prabowo memutuskan hanya memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

    Hal itu ia umumkan usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 31 Desember 2024 petang.

    “Saya ulangi supaya jelas kenaikan hanya untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi yang sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi golongan masyarakat berada, contoh pesawat jet pribadi. Itu barang mewah yang dipakai orang papan atas, kapal pesiar, yacht, rumah yang sangat mewah yang nilainya,” tegasnya.

    Pada tahun ini, pemerintah juga menyiapkan anggaran senilai Rp28,6 triliun sebagi stimulus ekonomi. 

    Bentuknya mulai dari bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kg per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya.

    Kemudian, ada pula insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan dan bebas pajak penghasilan bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta per tahun.

    Daftar Barang Kena PPN 12 Persen

    Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah.

    Barang mewah itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021.

    PMK tersebut mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    “Jadi yang 12 persen itu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Lantas, barang apa saja yang terkena PPN 12 persen?

    1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar.

    2. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.

    3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:

    Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

    4. Helikopter

    5. Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter.

    6. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:

    Senjata artileri
    Revolver dan pistol
    Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

    7. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:

    Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
    Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.

    Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini terkena PPN 11 persen tidak mengalami kenaikan atau tetap 11 persen.

    “Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan biasa yang selama ini tetap 11 persen,” papar dia.

    Dia juga merincikan bahwa ada beberapa barang dan jasa mengalami pengecualian atau PPN nya hanya 0 persen meliputi barang pokok, misalnya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar.

    Kemudian gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padian-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut.

    “Kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan paspor, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci,” terangnya.

    Selaim itu, jasa kesehatan dan layanan medis pemerintah maupun swasta, jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa serta reasuransi tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen atau tidak membayar PPN.

    “Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12 persen,” ungkap dia. 

  • RI Setop Impor Beras, Kementan Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul untuk Genjot Produksi – Halaman all

    RI Setop Impor Beras, Kementan Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul untuk Genjot Produksi – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun ini.

    Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, mengingat pemerintah telah menyetop impor bahan pangan seperti beras pada 2025 ini.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah.

    Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi.

    “Sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” kata Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers pada Rabu (1/1/2025).

    Sudaryono mengklaim penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen.

    Oleh karena itu, ia mengatakan Kementan akan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Pada 2025 ini, selain beras, Indonesia juga tidak akan mengimpor jagung.

    Serapan beras dan jagung dari petani pun akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Sudaryono mendorong Bulog untuk menyerap terutama dari provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Ia menilai serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” pungkasnya.

  • PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah: Ini Bentuk Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Kecil – Halaman all

    PKS Membela Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah: Demi Lindungi Daya Beli Masyarakat  – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk jasa dan barang mewah. 

    Syaikhu menilai kebijakan ini sangat tepat untuk memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini jatuh.

    Menurut Ahmad Syaikhu, keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil. 

    “Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat bawah,” kata Syaikhu dalam keterangannya Rabu (1/1/2025).

    Dia menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat. 

    “Program insentif seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan. Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

    Syaikhu bilang, PKS akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mendorong pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial demi mendorong pemerataan ekonomi.

    Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya usai menghadiri rapat pimpinan, akhir tutup tahun kas negara di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024) mengatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutusken bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.”

    “Saya ulangi ya supaya jelas, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo.

    Barang mewah yang dimaksud kata Prabowo, yakni barang dan jasa tertentu yang selama sudah terkena pajak PPN Barang Mewah (PPN Bm).

    “Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu,” katanya.

    Presiden mencontohkan barang mewah yang terkena kenaikan PPN menjadi 12 persen diantaranya yakni pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan lainnya.

    “Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” katanya.

    Prabowo mengatakan masih ada kesalahpahaman di masyarakat soal kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Sehingga saya setelah berkoordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain. Saya rasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini,” katanya.

    Menurut Prabowo, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanah atau perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, pertama dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 . Kemudian dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

    “Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

     

  • Menteri Ara Sebut Satu Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Ditempatkan Khusus Pegawai KPK – Halaman all

    Menteri Ara Sebut Satu Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Ditempatkan Khusus Pegawai KPK – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Maruarar Sirait mengusulkan agar satu tower Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta dikhususkan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Rusun Wisma Atlet Kemayoran saat ini sedang direvitalisasi sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan rusun ini memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatannya.

    Rusun ini pernah digunakan untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, untuk penanganan Covid-19, dan untuk penginapan pengamanan Pemilu.

    Oleh karena itu, menurut dia, salah satu towernya perlu ditempatkan oleh orang yang sudah berjuang untuk negara seperti pegawai KPK.

    “Kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini seperti para pegawai KPK,” kata Ara ketika meninjau progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet Kemayoran, dikutip dari siaran pers pada Rabu (1/1/2025).

    Ia mengatakan telah memberikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara, dan Sekretaris Kabinet.

    Ara memastikan akan memonitor secara rutin setiap bulannya progres revitalisasi Rusun Wisma Atlet Kemayoran untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak.

    “Setiap tanggal 22 saya akan monitor progresnya hingga target April 2025 selesai,” ujar Ara.

    Secara keseluruhan, progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet Kemayoran telah mencapai 66 persen.

    Revitalisasi 3 tower di Blok C2 ditargetkan akan selesai di akhir Januari 2025 dan akan selesai bertahap selanjutnya tower-tower di blok D10.

    Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

    Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, rencananya sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 Tltower 9 dan tower 8 dan tower 10 akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN.

    Revitalisasi ini memiliki nilai kontrak Rp 367 miliar dan dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

     

  • Beli Tiket Kapal Ferry dapat Cashback 50 Persen Kalau Pakai Ini  – Halaman all

    Beli Tiket Kapal Ferry dapat Cashback 50 Persen Kalau Pakai Ini  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mendukung mobilitas masyarakat berlibur di momen akhir 2024 dan awal tahun 2025, PT ASDP Indonesia Ferry berkolaborasi dengan Bank Mandiri menghadirkan Livin’ Sukha.

    Livin’ Sukha merupakan promo cashback hingga 50 persen untuk pembelian tiket kapal ferry online yang berlangsung selama periode 31 Desember 2204 hingga 31 Januari 2025.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, mengatakan Livin’ Sukha berperan sebagai sales channel, dimana pembelian dan pembayaran dapat dilakukan dalam satu aplikasi. 

    “Kini membeli dan membayar tiket kapal ferizy dapat dilakukan dalam 1 platform. Livin’ by Mandiri juga merupakan mobile banking pertama yg bekerja sama dengan ASDP secara sales channel. Hal ini tentu semakin mempermudah pengguna jasa dan dapat memberikan experience yang lebih positif,” tutur Shelvy dalam rilis tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Selama satu bulan ke depan, pengguna jasa bisa mendapatkan cashback sampai dengan 50 persen maksimal Rp 50.000 selama kuota masih tersedia.

    Cashback diberikan kepada nasabah setiap 1 kali transaksi per-minggu dengan minimal transaksi Rp 100.000. Pembayaran dapat langsung dilakukan melalui sumber dana tabungan. Adapun Livin mengenakan biaya sebesar Rp 5.000 per-transaksi kepada pengguna jasa.

    “Saat ini, pembelian tiket ferry online di platform Livin’ by Mandiri masih terbatas di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk. Untuk lintas penyeberangan lainnya masih dilakukan analisis dan persiapan lebih lanjut,” jelas Shelvy.

    Berikut tata cara melakukan pembelian tiket ferry online di Livin’ Sukha.

    1. Log in pada aplikasi Livin’ by Mandiri
    2. Pilih Menu Sukha
    3. Pilih Menu Travel
    4. Pilih Menu Ferry
    5. Masukkan rute yang diinginkan dan isi data penumpang atau kendaraan secara lengkap dan benar.
    6. Lakukan Pembayaran

    Sebelumnya, ASDP juga telah memperluas sales point dan metode pembayaran melalui mekanisme transfer ataupun virtual account lewat Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, Permata Bank, Maybank, BSI, Danamon, CIMB Niaga, BTPN, Bank Maspion, BTN dan Pospay. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-wallet linkAja, shopee pay, blu BCA digital, OVO dan Dana. 

    Kedepannya ASDP akan terus memperluas sales channel guna memberikan pelayanan terbaik melalui kerja sama dengan e-commerce dan mobile banking lainya.

  • Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mudik saat Libur Natal dan Tahun Baru 2025 Naik 3 Kali Lipat – Halaman all

    Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mudik saat Libur Natal dan Tahun Baru 2025 Naik 3 Kali Lipat – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT PLN (Persero) mencatat lonjakan signifikan pada jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan listrik selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa kendaraan listrik yang digunakan untuk mudik tahun ini meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada Nataru tahun lalu.

    Dibanding saat Nataru 2023/2024, jumlah kendaraan yang mudik saat itu sekitar 2.800, tahun ini Darmawan memperkirakan lebih dari 7.500 sampai 8.000.

    “Kami mendeteksi bahwa jumlah kendaraan listrik yang mudik di Natal Tahun Baru tahun ini dibanding dengan Nataru tahun lalu meningkat sampai tiga kali lipat,” kata Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024) malam.

    Kenaikan ini juga terjadi pada transaksi pengisian daya yang meningkat hampir lima kali lipat.

    Guna mengantisipasi lonjakan kendaraan listrik, PLN meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

    Peningkatan jumlah SPKLU ini mencapai delapan kali lipat atau sekitar 800 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

    “Ini laporan terakhir, baru 15 menit yang lalu, kami mengecek setiap antrean di setiap SPKLU terkendali dan tidak ada antrean yang berarti,” ujar Darmawan.

    Penambahan jumlah SPKLU ini juga untuk mengakomodir pengguna kendaraan listrik yang ketika mengisi daya, membutuhkan waktu lebih lama dibanding mengisi bensin pada kendaraan konvensional.

    Darmawan mengatakan, proses pengisian daya mobil listrik dengan ultra-fast charging bisa memakan waktu antara 10 hingga 25 menit dibandingkan dengan mengisi bensi pada kendaraan konvesional hanya sepanjang dua menit.

    Hal itu berpotensi menimbulkan antrean panjang, terutama jika banyak kendaraan yang mengisi daya pada waktu bersamaan.

    Dengan tambahan jumlah SPKLU yang signifikan, ia mengatakan PLN mampu mengendalikan antrean.

    “Kami menambah jumlah SPKLU sebanyak delapan kali lipat atau 800 persen dibanding jumlah SPKLU pada Nataru di tahun 2023-2024,” ucap Darmawan.

    “Sampai malam ini kami terus mengecek, memonitor jumlah antrean di setiap SPKLU dan alhamdulillah jadi selama H-5 sampai hari ini antreannya cukup terkendali,” lanjutnya.

    PLN pun melakukan pemantauan dari Banten hingga Jawa Timur, serta di jalur Trans Sumatra, memastikan bahwa pemudik dengan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lancar tanpa kendala berarti.

    “Para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik bisa mudik dengan lancar,” pungkas Darmawan.

     

  • Ada 81 Ribu Personel PLN Telah Jaga Kelistrikan Seluruh RI saat Perayaan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Ada 81 Ribu Personel PLN Telah Jaga Kelistrikan Seluruh RI saat Perayaan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT PLN (Persero) mempersipakan lebih dari 81 ribu pasukan saat malam Tahun Baru 2025 di seluruh Indonesia.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya juga telah mempersiapkan lebih dari 4.300 posko.

    “Nah khusus untuk malam tahun baru, seluruh pasukan PLN saat ini dalam kondisi siaga. Di seantero Indonesia, kami mengerahkan lebih dari 81 ribu pasukan kami dan kami juga membuka lebih dari 4.300 posko,” katanya dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024) malam.

    Ia mengatakan, khusus untuk malam ini, PLN memfokuskan pasokan listrik di gereja, katedral, tempat keramaian, objek vital, dan mal bisa tetap andal.

    “Sampai saat ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Harapan kami adalah perayaan tahun baru 2025 ini bisa berjalan dengan lancar,” ujar Darmawan.

    Adapun pada perayaan Natal 2024 kemarin, ia mengatakan beban puncak berada pada angka 39 gigawatt dari daya mampu pasok yang disediakan sebesar 53 gigawatt.

    “Alhamdulillah selama Natal 2024 kemarin berjalan dengan sangat lancar, jadi kami bersyukur,” ucap Darmawan.

    Ia mengatakan, PLN juga telah menyiapkan pasokan dan ketersediaan dari energi primer, baik itu batu bara, gas, maupun BBM.

    Pembangkit milik PLN juga telah dipersiapkan dalam kondisi yang prima dan optimal, di mana seluruh kegiatan pemeliharaan sudah dilakukan sejak 3-4 bulan yang lalu.

    Kemudian, PLN juga memastikan kondisi gardu induk transmisi yang ada dalam kondisi beroperasi secara penuh.

    Sistem distribusi dan sistem pelayanan pelanggan telah dipastikan berjalan dengan baik.

    “Selama Natal dan Tahun Baru ini kami fokus agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal bisa merayakan natalnya dengan khidmat, betul-betul dengan tanpa adanya gangguan,” pungkas Darmawan.

     

  • Remaja Mabuk Gorok Leher Rekannya, Berawal dari Pesta Miras

    Remaja Mabuk Gorok Leher Rekannya, Berawal dari Pesta Miras

  • Gudang Oven Kayu Mebel di Bondowoso Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah

    Gudang Oven Kayu Mebel di Bondowoso Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangestu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Menjelang malam pergantian tahun, gudang oven AB Mabel, di Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari mengalami kebakaran hebat. 

    Kejadian kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, pada 31 Desember 2024.

    “Kami mendapatkan laporan pukul 16.30, langsung meluncur ke lokasi,” ujar Plt Kabid Damkar, Satpol PP Bondowoso saat dikonfirmasi Tribun Jatim Network. 

    Ia melanjutkan, berdasarkan penuturan dari pemilik gudang oven AB Mabel, Ahmad Balaffif, kejadian kebakaran pertama kali diketahui oleh karyawan yang bernama Safari.

    Pekerjanya  melihat asap dan api yang menyala dari belakang gudang oven tersebut diperkirakan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 tapi tidak terlihat dan karyawan tidak menyadari kalau gudang tersebut kebakaran.

    Karyawan langsung melapor ke pemilik gudang AB Mebel, dan pemiliknya langsung menghubungi damkar Bondowoso,” ujarnya. 

    “Di oven itu ada 21 kubik kayu jati sedanb proses oven,” ujarnya. 

    Menurut Martanto, api membesar berkobar begitu besar. Karena itulah, proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung hingga tiga jam lebih. 

    “Kita juga terjunkan tiga armada pemadam kebakaran. Lima kali bolak-balik ke lokasi kebakaran,” ujarnya. 

    Beruntung kejadian tersebut tak sampai memakan korban jiwa. Namun, kerugian diperkirakan mencapai Rp 200 juta. 

    “Kerugian capai Rp 200 juta lebih,” pungkasnya. 

  • Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah – Halaman all

    Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah berbagai tantangan baik dari sisi global maupun domestik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran bersama dunia usaha dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan banyak peluang untuk mendorong pertumbuhan secara optimal menuju 8 persen. 

    Untuk itu, Kadin telah membuat catatan khusus dan rekomendasi. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah investasi.

    Menurutnya, untuk menghadirkan investasi ke Indonesia yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai kepastian hukum yang akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan dari investasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Anin, demikian sapaan akrabnya, dalam sambutannya secara daring melalui video conference di acara “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

    Acara yang mengusung tema “Mengorkestrasi Tantangan Perekonomian Global & Domestik Sebagai Peluang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Kesejahteraan Publik” itu dihadiri 58 undangan yang datang langsung, dan 279 undangan yang hadir secara daring baik dari Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia dan jajarannya, Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, serta para pimpinan media nasional.

    “Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi yang luar biasa. Kemarin dalam waktu dua mingguan mendampingi lawatan (Presiden Prabowo Subianto) ke luar negeri, ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil dan Inggris, Bapak Presiden memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor dan berhasil mendapatkan komitmen investasi. Saya rasa ini suatu start yang bagus yang bisa membuat momentum yang baik ke depannya,” tutur Anin dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Menurutnya, program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas juga akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan panjang ke depannya. Karena bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan.

    Program-program seperti makanan bergizi gratis dan lumbung pangan, juga program pengampunan utang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) juga bisa membuat para pelaku UMKM beraktivitas kembali dalam dunia usaha.

    Selain itu, lanjut Anin, program rumah murah akan berdampak sangat baik, demikian juga dengan investasi jangka panjang seperti di dalam pendidikan, kesehatan, dan juga infrasruktur digital yang tentu merupakan sektor yang prospektif untuk Indonesia bisa berkompetisi dan bisa membuat kesejahteraan lebih baik.

    “Jadi singkatnya, kami melihat bahwa ke depannya competitiveness (daya saing) dari Indonesia ini sangat besar, memang saya tidak menutup mata banyak tantangan seperti yang tadi disebutkan isu yang lagi marak mengenai PPN 12%, daya beli masyarakat terutama kelas menengah, isu penggantian tenaga kerja dan lain-lain, tapi semua itu tentu di sinilah tugas Kadin ada dua, yang pertama bekerja dengan konstituen, yaitu Kadin Provinsi dan juga seluruh perusahaan, termasuk BUMN dan koperasi yang di bawah naungan Kadin untuk bisa mengarungi semua ini dengan baik. Dan kedua, Kadin menjadi mitra strategis pemerintah yang baik dalam program mendorong pertumbuhan ekonomi 8?n menurunkan kemiskinan bahkan sampai 0%,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani mengatakan, meski ada tantangan dari eksternal tetapi potensi di domestik (dalam negeri) sangat besar. 

    Sehingga kalau pun nanti ada kebijakan di AS dan China terkait dengan perdagangan, maka Indonesia harus fokus pada pasar domestik yang sebenarnya bisa dikembangkan. Avi, sapaan akrab Aviliani, juga mengatakan, terkait dengan hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah agar nilai tambahnya tinggi, maka harus dibicarakan juga mengenai end product-nya. 

    “Kemudian kita bicara juga hulunya karena kita juga masih hampir 70 persen tergantung pada bahan-bahan impor. Tapi kita juga harus bicara hilirnya agar rekomendasi kita ke depan adalah bicara hulu dan hilir,” kata Aviliani.

    Avi menilai, ke depan suku bunga diperkirakan masih akan menjadi tantangan karena walaupun turun hanya akan mencapai 50 basis poin. “Nah di sisi yang lain, rupiah itu akan tergerus karena memang insentif yang diberikan oleh eksternal yaitu AS dan China bisa membuat capital outflow (arus modal keluar). 

    Sehingga tantangan ke depan ini masih akan terjadi bunga tinggi maka pengusaha harus pandai-pandai kalau bunga tinggi apa yang harus dilakukan? Apakah dia melunasi utang? Apakah dia bisa IPO? Ini adalah sebuah challenge buat pengusaha,” ujar Avi.

    Selain suku bunga, tantangan lainnya adalah nilai tukar yang diprediksi masih akan berfluktuasi cukup tinggi dengan range Rp 16.000-Rp 16.500. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akan berdampak pada inflasi. 

    “Berarti bagaimana mengatasi inflasi tentu pengusaha sudah bicara dari sekarang itu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

    Avi berharap agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebutuhan suplai pangan yang tinggi tidak membuat inflasi naik. 

    “Nah jangan sampai inflasi juga melonjak gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan suplai. Makanya tadi diusulkan bagaimana suplai ini harus dipikirkan dari sekarang supaya kebijakan pemerintah ini bisa jalan tanpa meningkatkan inflasi. Karena inflasi itu bisa turun kalau kita bisa memenuhinya,” kata Avi.

    Mengenai potensi masuknya investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo, Avi sependapat dengan Anin.

    “Sebenarnya di bidang apa sih potensi investasi itu akan masuk ke Indonesia? Jadi pertama kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah di sektor pertambangan. Karena pertambangan itu kita punya hulunya kan. Yang di negara-negara lain tidak punya,” ujar Avi.

    Selain sektor pertambangan, Avi juga menyebutkan potensi di sektor transportasi dan sektor keuangan.

    “Sekarang kan ada dari Vietnam masuk di (sektor transportasi) taksi ya. Sebenarnya ada taksi dari Vietnam itu cukup banyak jumlahnya. Jadi mereka masih melihat sektor-sektor jasa juga menarik buat mereka karena potensi market di Indonesia itu masih sangat besar,” kata dia

    Berbicara potensi dari sektor pangan, Avi berharap ke depan ada gebrakan kebijakan di sektor pertanahan. 

    “Lahan masih menjadi masalah, nah kemandirin pangan butuh kebijakan di sektor pertanahan. Nah ini yang mungkin masih butuh waktu,” ujarnya.

    Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, Avi berharap agar nantinya kebijakan tidak hanya berdasarkan pada sektoral saja, tetapi lebih berkaitan pada ekosistem yang bisa membuat pengusaha ataupun investor itu lebih mudah.

    “Membangun ekosistem kebijakan itu jadi penting. Jadi tidak ada lagi kebijakan by sektoral, tapi bagaimana kebijakan diuraikan secara orkestrasi. Jadi harus ada orkestra dari kebijakan-kebijakan itu,” pungkasnya.

    Dalam diskusi “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” itu turut hadir menjadi pembicara dari perspektif pengusaha yaitu Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto, WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik, WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara, dan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Dyah A. Prihapsari. 

    Hadir juga sebagai panelis Ketua Komite Tetap (Kakomtap) Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia David E. Sumual, Kakomtap Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia Enrico Tanuwijaya, Kakomtap Kajian Kebijakan Publik Kadin Indonesia Hermanto Siregar, Kakomtap Kajian Ekonomi Daerah Kadin Indonesia Telisa A. Faunty, Wakil Ketua Komite Tetap (Wakakomtap) I Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia Abdul Manap Pulungan, Wakakomtap II Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia Josua Pardede, serta Wakakomtap II Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia, Andry Satrio Nugroho.