Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Hari Buruh, Menaker Yassierli Ungkap Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia  – Halaman all

    Hari Buruh, Menaker Yassierli Ungkap Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut, semakin banyaknya pekerja informal di Indonesia menjadi tantangan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

    Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perlindungan sosial bagi pekerja informal khususnya pengemudi dan kurir online yang jumlahnya meningkat signifikan. 

    “Kami perlu memastikan terkait dengan perlindungan sosial buat mereka. Kemudian akan semakin banyak pekerja-pekerja informal seiring dengan perkembangan teknologi dan IT ke depan AI akan berkembang secara masif,” ucap Yassierli dalam acara Mayday is Kolaborasi Day di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Yassierli menyebut, tuntutan perusahan-perusahaan yang mulai bergeser kepada green economy turut menjadi tantangan bagi ketenagakerjaan di Indonesia.

    Bahkan menurut datanya, tenaga kerja Indonesia belum siap menghadapi hal tersebut. Lalu, Institusi pendidikan juga belum memadai untuk menyiapkan kompetensi mereka secara baik.

    “Tantangan-tantangan ini Inilah yang harus kita jawab bapak dan ibu semua kolaborasi,” papar dia.

    Untuk itu, Menaker Yassierli menyambut baik tema yang diusung dalam gelaran Hari Buruh di lingkungan PT Pertamina (Persero). Sebab kata dia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut. 

    “Kami punya PR membangun hubungan industrial yang harmonis. Tantangan-tantangan yang besar tadi tidak bisa selesai kalau pendekatan kita masih konvensional. Buruh berjuang sejak memperjuangkan upah,” ungkap Yassierli.

    “Kemudian pengusaha mengatakan yang penting point of view saya adalah profit dari perusahaan. Ini adalah sering saya sampaikan kepada negative sum game Bukan lagi zero sum game tapi negative sum game yang harus kita pikirkan kolaborasi,” imbuhnya menegaskan.

  • Dampak Aturan ASN Wajib Naik Transportasi Umum Jumlah Pengguna LRT Jabodebek Tembus 104.468 Orang – Halaman all

    Dampak Aturan ASN Wajib Naik Transportasi Umum Jumlah Pengguna LRT Jabodebek Tembus 104.468 Orang – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – LRT Jabodebek mencatat jumlah pengguna harian tertinggi sebanyak 104.468 orang pada Rabu (30/4/2025) atau hari dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menggunakan transportasi umum.

    Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan, angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang tercapai pada 24 April 2025 lalu. Bahkan, jumlah itu mencatatkan rekor tertinggi sejam mulai beroperasi pada Agustus 2023 lalu.

    Purnomosidi juga menyampaikan bahwa LRT Jabodebek mendukung penuh serta mengapresiasi kebijakan tersebut.

    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Tujuannya adalah memberi contoh positif kepada masyarakat dalam mendukung pengurangan polusi, mendorong mobilitas berkelanjutan, dan membangun budaya pemerintahan yang peduli lingkungan.

    “Kami mengapresiasi kebijakan ini karena bisa menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan bertransportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” kata Purnomosidi dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

    “Kami melihat adanya peningkatan jumlah pengguna dan hal ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap kebijakan tersebut, tambahnya.

    Purnomosidi mencatat, tiga stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi diantaranya Stasiun Dukuh Atas BNI sebanyak 28.063 pengguna. Stasiun Harjamukti sebanyak 24.008 pengguna. Stasiun terakhir yakni Kuningan sebanyak 19.880 pengguna.

    “Hingga akhir April 2025, LRT Jabodebek telah melayani 8,434,674 pengguna sejak awal tahun, mencerminkan tren penggunaan transportasi umum yang terus bertumbuh,” papar dia.

    LRT Jabodebek terus berkomitmen menyediakan layanan yang nyaman, aman, dan terintegrasi, serta mendukung upaya menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih baik​.

  • Menteri Maruarar Sirait dan Menaker Yassierli Bagikan 100 Rumah Subsidi Kepada Buruh – Halaman all

    Menteri Maruarar Sirait dan Menaker Yassierli Bagikan 100 Rumah Subsidi Kepada Buruh – Halaman all

    Sebelumnya sudah ada 100 rumah subsidi yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan ada juga 100 untuk guru.

    Tayang: Kamis, 1 Mei 2025 19:02 WIB

    Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews

    RUMAH UNTUK BURUH – Pembagian 100 rumah subsidi bagi buruh dari pemerintah dalam acara May Day yang diselenggarakan di Pertamina Arena Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025). Target keseluruhan rumah subsidi bagi buruh sebanyak 20 ribu unit. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membagikan 100 rumah subsidi bagi buruh.

    Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025) ini, Ara mengatakan bahwa buruh merupakan kategori profesi ketiga yang mendapatkan alokasi rumah subsidi dari pemerintah.

    Sebelumnya sudah ada 100 rumah subsidi yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan ada juga 100 untuk guru.

    “Hari ini buruh adalah komponen yang sangat penting, yang ketiga mendapatkan rumah subsidi dari program pemerintah Presiden Prabowo,” katanya di Pertamina Arena Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    Ara menargetkan 20 ribu rumah subsidi bisa dibagikan ke buruh pada tahun ini. Pada hari ini yang dibagikan adalah sebanyak 100 unit.

    Dalam acara yang diselenggarakan di Pertamina Arena ini, Ara bersama Yassierli membagikan 13 kunci untuk buruh secara simbolis.

    Selain mereka, ada juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan petinggi Pertamina yang ikut membagikan kunci rumah secara simbolis.

    Lokasi rumah unit bagi para buruh ini beragam. 
     
    Antara lain di Karawang, Jawa Barat; Serang, Banten; Batang, Jawa Tengah; Pasuruan, Jawa Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; dan Palembang, Sumatera Selatan.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pembentukan Danantara Dinilai Langkah Berani Presiden Prabowo Subianto Reformasi BUMN – Halaman all

    Pembentukan Danantara Dinilai Langkah Berani Presiden Prabowo Subianto Reformasi BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sorotan positif atas pembentukan Dana Kekayaan Negara (SWF) BP Investasi Danantara. 

    Pandangan itu ditulis kolumnis asal Amerika Serikat, Duggan Flanakin.

    Flanakin menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto mencerminkan keberanian dan visi jangka panjang.

    Hal itu untuk mendorong pertumbuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui sektor swasta yang profesional.

    “Indonesia telah mengumumkan pembentukan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) baru yang dirancang untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan kinerja perusahaan,” tulis Flanakin dalam kolomnya dikutip Kamis (1/5/2025).

    Danantara akan mengelola aset-aset dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, termasuk Pertamina, PLN, Telkom, dan tiga bank negara utama yakni Mandiri, BRI, dan BNI. 

    Menurutnya, upaya itu dilakukan untuk menjauhkan pengelolaan aset negara dari intervensi politik.

    “Danantara akan dijalankan oleh profesional sektor swasta, bukan birokrat pemerintah, dan akan dijalankan di luar kementerian pemerintah,” jelas Flanakin.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo tampak berkomitmen mengatasi masalah kronis yang selama ini melekat pada BUMN seperti inefisiensi dan ketergantungan pada anggaran negara. 

    “Hal ini menandai perubahan signifikan dari model yang dijalankan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan keuntungan atas aset dan mengurangi campur tangan politik.”

    Flanakin juga menekankan bahwa pendirian Danantara mencerminkan semangat Indonesia untuk meniru model sukses dari Temasek Singapura, dengan memperkuat tata kelola dan daya tarik bagi investor internasional.

    Struktur Danantara yang independen serta kepemimpinan dari sektor swasta akan membuat lembaga ini lebih gesit dan adaptif dalam mengelola investasi strategis. 

    Dalam catatannya, penggabungan atau koordinasi antara Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) masih memungkinkan ke depan sebagai bagian dari konsolidasi aset negara.

    Diketahui, BPI Danantara baru saja dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR.

    Terdapat tujuh BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awalo perasional. 

    Ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dana Mining Industry Indonesia (MIND ID).

    Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini. 

    Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund(SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga akan bergabung dengan Danantara.

    Dengan demikian, BPI Danantara menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun.

  • Hashim Tegaskan Komitmen RI untuk Transisi Energi di Forum Internasional BNEF Summit 2025 – Halaman all

    Hashim Tegaskan Komitmen RI untuk Transisi Energi di Forum Internasional BNEF Summit 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam transisi energi global.

    Hal tersebut ditegaskan Hashim pada acara Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Summit 2025 yang berlangsung di InterContinental New York Barclay pada 29–30 April 2025. 

    Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin industri, keuangan, dan teknologi dari seluruh dunia, Hashim menyampaikan visi Indonesia untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    Ia menyampaikan, langkah konkret pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk pembangunan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 75 persen dari energi baru terbarukan dan pembangunan 70.000 kilometer jalur transmisi pintar yang akan menyalurkan listrik ke seluruh pulau-pulau utama dan terpadat di Indonesia. 

    Hashim juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi energi bersih dan investasi berkelanjutan, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi kepentingan bersama.

    “Indonesia is open for business. Sebagai salah satu negara netral di dunia, dan berteman dengan semua, Indonesia menjadi negara yang aman terhadap kerja sama dan investasi global,” ujar Hashim dalam keterangannya, Selasa (1/5/2025).

    “Melalui berbagai program strategis dan dukungan regulasi yang kuat, kami berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif,” sambungnya.

    Kehadiran Hashim pada acara tersebut untuk mencerminkan komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung global dalam isu-isu iklim dan energi.

    Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi ke energi bersih di kawasan Asia Tenggara.

  • Berdampak ke Petani, KTNA Nilai Dampak PP 28/2024 Bakal Kurangi Serapan Tembakau – Halaman all

    Berdampak ke Petani, KTNA Nilai Dampak PP 28/2024 Bakal Kurangi Serapan Tembakau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dinilai bakal berpotensi memberikan tekanan terhadap berbagai sektor, termasuk industri hasil tembakau.

    Penyerapan hasil panen tembakau pun turut terancam dan membuat para petani menjerit.
     
    Sejumlah pasal dalam PP 28/2024, seperti pembatasan kandungan gula, garam, lemak (GGL) serta pembatasan zona penjualan dan iklan rokok, dapat mengganggu keberlangsungan industri, ekonomi, hingga lapangan pekerjaan.
     
    Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor, menyoroti kerugian yang akan dihadapi industri hasil tembakau akibat PP 28/2024. 

    Dirinya mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan pendapatan industri tembakau dan menyebabkan efek negatif berantai hingga ke petani.
     
    “Efeknya akan mengurangi serapan tembakau, karena pabrik akan menurunkan produksinya. Tindakan ini dapat disebut sebagai upaya yang merugikan para petani tembakau, mirip dengan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebelumnya,” kata Yadi melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    “Kenaikan tarif CHT maupun aturan-aturan restriktif seperti ini memberikan efek merugikan ke petani,” tambah Yadi. 
     
    Yadi menjelaskan bahwa industri hasil tembakau adalah satu-satunya penyerap hasil panen tembakau petani dalam jumlah besar.

     Setiap petani tembakau biasanya memiliki hubungan dengan pabrik, sehingga mendapatkan informasi tentang kapasitas penyerapan tembakau. 

    Ketika kebijakan tidak tepat sasaran diterapkan, penjualan rokok bisa menurun, berdampak langsung pada penyerapan tembakau petani.
     
    “Ini akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Petani berada di hulu, perusahaan di hilir, dan ini pasti berimbas juga,” jelasnya.
     
    Yadi menambahkan bahwa industri hasil tembakau memiliki ruang lingkup yang luas dan saling berkaitan. Regulasi yang dikeluarkan akan saling memberikan dampak satu sama lain. 

    “Kebijakan ini terlihat tidak menyasar petani, melainkan produsen. Namun, efeknya akan dirasakan oleh petani tembakau. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak luas dari kebijakan tersebut, bukan hanya fokus pada regulasinya,” ungkapnya. 
     
    Kondisi ini mengkhawatirkan bagi kesejahteraan petani tembakau yang selama ini menjadi penopang perekonomian nasional. 

  • EESA Summit Indonesia 2025, Dorong Transisi Energi Bersih – Halaman all

    EESA Summit Indonesia 2025, Dorong Transisi Energi Bersih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai upaya memperkuat kerja sama internasional dan mempercepat transisi energi bersih di Indonesia, EESA Summit Indonesia 2025 resmi diselenggarakan pada Selasa, 29 April 2025, bertempat di Hotel Sari Pacific Jakarta.

    Acara ini diprakarsai oleh EESA China, serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa, memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, angin, hingga panas bumi. Potensi tenaga surya Indonesia mencapai 3294 GW dan tenaga angin sebesar 155 GW. Saat ini, Indonesia berada dalam fase transisi energi, bergerak dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju sumber energi bersih.

    Pada tahun 2023, sekitar 60 persen energi Indonesia masih berasal dari batu bara, sementara kontribusi energi terbarukan diperkirakan mencapai sekitar 15 persen.

     

    Pemerintah Indonesia menargetkan kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan 30 persen pada tahun 2030 dalam bauran energi nasional. Komitmen ini juga ditegaskan melalui janji global Indonesia untuk mencapai net-zero emissions dan dekarbonisasi ekonomi pada tahun 2060.

    Untuk mendukung transisi ini, Indonesia perlu mulai merencanakan jaringan listrik yang modern dan mampu menyerap porsi besar energi terbaharukan yang variatif. Teknologi penyimpanan energi kini menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem energi yang stabil, efisien, dan berkelanjutan, mendukung pengelolaan puncak beban serta meningkatkan fleksibilitas sistem secara keseluruhan.

    Sementara itu, China sebagai pemimpin global dalam industri penyimpanan energi, memiliki rantai industri yang terintegrasi dan pengalaman pasar yang luas. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar dari China seperti Suzhou Inovance Technology Co., Ltd., Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd., Sungrow Power Supply Co., Ltd., Zhejiang Hangtai Shuzhi Energy Development Co., Ltd., dan Sienergys Co., Ltd. di EESA Summit Indonesia 2025 semakin mempertegas komitmen kedua negara dalam memajukan sektor penyimpanan energi.

    Direktur Energi Baru Terbarukan, Kementerian ESDM Andriah Feby Misna, menyambut baik terselenggaranya EESA Summit 2025.

    “Pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pengembangan kebijakan, regulasi, standar nasional, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitator. Kami juga sangat menyambut baik kolaborasi dengan China di masa depan untuk mendukung penyimpanan energi di Indonesia karena kami memahami bahwa China sudah maju dalam sistem penyimpanan energi,” ujar Feby, kemarin.

    Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari asosiasi penggiat transisi energi dan pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia juga menyampaikan antusiasme mereka terhadap terselenggaranya EESA Summit 2025, dengan saling berbagi informasi dan ide seputar pengembangan energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi.

    Zainal Arifin dari Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menyoroti pentingnya penyimpanan energi dalam perencanaan jaringan untuk masa depan berkelanjutan. “Sumber energi terbarukan utama seperti tenaga surya dan angin memiliki sifat intermiten yang menjadi tantangan signifikan dalam integrasinya ke dalam jaringan listrik. Sistem penyimpanan energi (ESS) memegang peranan krusial dalam memungkinkan penetrasi energi terbarukan yang lebih tinggi,” ujar Zainal.

    Para pembicara yang hadir menggarisbawahi satu hal yang sama yaitu pentingnya kegunaan Energy Storage System dalam mendukung energi terbarukan dan konservasi energi, dan melalui penyelenggaraan EESA Summit Indonesia 2025, diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menghadapi era kelistrikan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berbasis teknologi terbaru.

  • Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim – Halaman all

    Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan terus menguat.

    Deklarasi pembatalan ini disampaikan secara tegas dalam Forum Diskusi Jawa Pos 2025 bertajuk “Membedah Dampak PP 28/2024 Terhadap Keberlangsungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur” yang digelar di Surabaya, Selasa (29/4/2025).

    Dukungan terhadap penolakan PP 28/2024 datang dari berbagai asosiasi, termasuk Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Jawa Timur, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Luar-Griya Indonesia (AMLI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (PERPEKSI), Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO) Surabaya, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), serta Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI).

    Deklarasi yang diprakarsai FSP RTMM SPSI menyepakati bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan industri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk hilangnya mata pencaharian jutaan petani, pekerja pabrik, dan pedagang kecil yang bergantung pada ekosistem industri tembakau.

    Ketua FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo , menegaskan bahwa pasal tembakau dan makanan-minuman dalam PP 28/2024 merupakan ancaman nyata bagi industri tembakau dan turunannya di Jawa Timur. “Mulai dari hulu hingga hilir, dari petani tembakau dan cengkeh, hingga pekerja di pabrik rokok dan industri makanan minuman yang terkait, semuanya ada di Jawa Timur dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

    Purnomo mencontohkan kontribusi sektor ini melalui penerimaan cukai rokok yang mencapai triliunan rupiah, bahkan menyentuh Rp200 triliun lebih, baik untuk pendapatan Jawa Timur maupun nasional. Meski memberikan kontribusi besar, perubahan regulasi yang semakin memberatkan industri menjadi sorotan. “Dulu ada PP 109/2012, sekarang muncul PP 28/2024. Ini jelas dirasakan dampaknya dan kami mempertanyakan siapa yang berada di balik ini,” katanya.

    Purnomo juga menyinggung pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang dinilai memiliki kekuatan finansial untuk mempengaruhi kebijakan. “Mereka punya duit, bisa memengaruhi eksekutif serta legislatif dan membuat peraturan yang implementasinya bisa terbina dengan baik untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat dan pekerja,” tegasnya.

    Beberapa pasal tembakau dalam PP 28/2024 dianggap sangat merugikan, seperti larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan pemajangan iklan produk tembakau di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang mana merupakan buah pengaturan dari produk aturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang belakangan sedang dalam kontroversi terkait kredibilitas dan independensinya.

    Purnomo memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat akan mendorong konsumen mencari rokok yang lebih murah, yang berujung pada maraknya peredaran rokok ilegal. “Kalau semua diatur, maka orang akan mencari rokok yang lebih murah, parahnya lagi rokok ilegal. Dampaknya sangat luas sekali. Pendapatan negara berkurang, pabrik banyak tutup. Kalau itu terjadi, anggota kami ter-PHK. Jangan sampai ini terjadi,” katanya.

    Sebagai solusi, FSP RTMM SPSI Jawa Timur menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau yang terdapat di PP 28/2024. “Dampaknya sangat negatif pada ekonomi Jawa Timur dan nasional,” tegas Purnomo.

    Gelombang penolakan yang diinisiasi oleh FSP RTMM SPSI Jawa Timur ini menjadi gambaran suara akar rumput industri yang tidak bisa lagi diabaikan. Pemerintah diharapkan membuka dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan bagi masa depan industri tembakau di Indonesia.

  • Dukung Pengembangan PLTN, Anggota Komisi XII DPR: Energi Nuklir Jadi Masa Depan Indonesia – Halaman all

    Dukung Pengembangan PLTN, Anggota Komisi XII DPR: Energi Nuklir Jadi Masa Depan Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, menyatakan dukungan penuhnya terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini melalui Kementerian ESDM telah menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional.

    “PLTN adalah jawaban atas kebutuhan energi yang bersih, stabil, dan berdaya saing tinggi. Ini langkah besar yang harus kita dukung bersama,” tegas Gandung Pardiman, Kamis (1/5/2025).

    Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal 250 MW. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 4,3 GW pada 2040. Pengembangan ini sejalan dengan target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), di mana pada tahun 2060 energi nuklir ditargetkan menyumbang 14,2 persen dari total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 73,6%.

    Gandung menjelaskan bahwa PLTN memiliki keunggulan sebagai pembangkit base load berkapasitas besar dan stabil, yang menjadikannya pengganti ideal bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang saat ini jadi pembangkit utama. Selain itu, energi nuklir memiliki emisi karbon yang sangat rendah dan sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

    “PLTN bukan cuma soal energi, tapi juga katalis industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini momentum besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah politisi Partai Golkar itu.

    Meski demikian, Gandung menyoroti tiga isu krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, soal dukungan publik. Survei Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia mendukung pembangunan PLTN. Namun, sosialisasi harus diperluas, terutama di wilayah tapak potensial.

    Kedua, terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. Gandung menekankan pentingnya regulasi dan mekanisme pengelolaan limbah yang ketat dan aman agar tidak menjadi ancaman di masa depan. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.

    Sebagai bentuk keseriusan, ia mendesak agar pemerintah segera membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagai badan pelaksana khusus yang akan mengawal dan mengimplementasikan seluruh tahapan program pengembangan energi nuklir nasional.

    “Kalau mau maju, kita harus berani masuk ke energi masa depan. Dan nuklir adalah salah satunya,” tutup legislator Daerah Pemilihan DIY itu.

  • Bentuk Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Komisi IV DPR Awasi dari Hulu hingga ke Petani – Halaman all

    Bentuk Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Komisi IV DPR Awasi dari Hulu hingga ke Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
     
    Wakil Ketua Komisi IV DPR, sekaligus Ketua Panja Panggah Susanto, menyatakan, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membenahi persoalan distribusi pupuk, dengan menyederhanakan pelibatan pihak-pihak terkait. Kini, tanggung jawab distribusi hanya diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
     
    “Kalau dulu banyak sekali pihak yang ikut dalam pendistribusian dan perencanaan pengadaan pupuk subsidi, sekarang hanya diberikan tanggung jawab itu kepada Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia,” ujar Panggah dikutip Kamis (1/5/2025).

    Menurutnya, Panja akan fokus mengawasi rantai distribusi pupuk bersubsidi dari hulu hingga ke petani. Termasuk di dalamnya adalah pengecekan langsung ke pabrik produsen, distributor, kios pengecer, hingga ke tangan petani, guna memastikan ketepatan waktu, jumlah, dan harga.
     
    “Titik dari pengawasan kita adalah tentu saja kita tinjau beberapa pabrik mengenai kesiapan produksi dan permasalahan di lini pabrik. Berikutnya juga kunjungan ke distributor dan pengecer, dan tentu saja kita akan memantau pelaksanaan di tingkat petani,” ujarnya.

     
    Untuk itu, Komisi IV juga tengah menyusun jadwal kegiatan pengawasan selama Masa Sidang Ketiga, agar dapat disinergikan dengan panja-panja lain seperti Panja Gabah dan Jagung, Panja RUU Kehutanan, serta Panja RUU Pangan.

    Panggah juga menekankan bahwa Komisi IV akan mengundang berbagai lembaga terkait untuk membahas temuan-temuan di lapangan dan menyelaraskan langkah antarlembaga.
     
    “Kita harapkan tidak ada lagi masalah seperti pupuk langka, pupuk hilang, atau prosedur yang menyulitkan petani seperti kartu tani. Sekarang cukup dengan KTP. Kita ingin subsidi ini benar-benar sampai ke petani dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga,” tuturnya.