Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Berdayakan UMKM Perempuan, Harita Nickel Diakui di Mata Lokal Award 2025 – Halaman all

    Berdayakan UMKM Perempuan, Harita Nickel Diakui di Mata Lokal Award 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Harita Nickel meraih penghargaan Mata Lokal Award 2025 sebagai Best Sustainability in Women’s Enterprise Partner berkat komitmennya dalam memberdayakan kelompok usaha perempuan, khususnya melalui Kelompok Obi Jaya Mandiri di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

    Penghargaan ini  diserahkan langsung oleh Commercial Director Tribun Network H. Tjiptyantoro dan diterima oleh Latif Supriadi Head of External Relations Harita Nickel dalam perhelatan Mata Lokal Fest 2025 yang diselenggarakan pada Kamis (08/05/2025). Dalam sambutannya, Latif menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dari Mata Lokal Award. 

    “Tahun lalu, kami juga menerima penghargaan yang sama. Ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk terus berkembang. Saat ini, kami sedang menjalani proses audit sertifikasi yang sangat ketat dan kami membuktikan bahwa perusahaan kami siap dan mampu memenuhi standar tersebut,” ujar Latif usai menerima penghargaan. 

    Penghargaan Mata Lokal Award 2025 ini diberikan untuk mengapresiasi peran perusahaan dalam menciptakan kemitraan berkelanjutan bersama pelaku usaha perempuan yang berdampak sosial dan ekonomi.

    Latif menambahkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan bukan hanya aspek tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan masyarakat di sekitar perusahaan.

    “Penghargaan ini kami persembahkan untuk para perempuan di Pulau Obi—yang awalnya hanya berjumlah tiga orang, dan kini telah berkembang menjadi 45 orang. Mereka merasakan langsung manfaatnya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga mereka,” ujar Latif.

    Latif menegaskan bahwa Harita Nickel sebagai perusahaan di bidang pertambangan dan pengolahan nikel berkomitmen untuk mengembangkan program Obi Jaya Mandiri sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Harita Nickel mendampingi dan membina Kelompok Obi Jaya Mandiri, sebuah kelompok usaha perempuan yang aktif dalam bidang produksi makanan olahan lokal dan pertanian rumah tangga. 

    “Kami selalu bersemangat dan berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini ke depan,” ujar Latif

    Kelompok ini menjadi contoh nyata bagaimana perempuan di wilayah terpencil dapat berdaya secara ekonomi dan sosial dengan dukungan pelatihan, infrastruktur, dan akses pemasaran yang memadai.

    Kelompok Obi Jaya Mandiri, yang kini dipimpin oleh Mama Cahya, sukses mengembangkan produk unggulan berupa keripik pisang bernama Horiwo, yang berarti “mari berkumpul” dalam bahasa lokal. Berkat rasa khas dan kemasan menarik, produk ini diminati pasar dan mendongkrak omzet hingga Rp500 juta per tahun. 

    Selain keripik pisang, kelompok ini juga memproduksi abon ikan dan minyak kelapa tradisional yang kini dipasarkan hingga luar Maluku Utara, berkat pendampingan berkelanjutan dan dukungan dari perusahaan.

    Dengan memanfaatkan potensi lokal dan keterampilan anggota kelompok yang seluruhnya perempuan, Harita Nickel turut memberikan pelatihan berkelanjutan dalam hal pengolahan makanan, manajemen usaha kecil, serta literasi keuangan. Hasilnya, kelompok ini mampu menciptakan pendapatan tetap bagi para anggotanya, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas.

    Selain itu, Harita Nickel juga memberikan fasilitas seperti ruang produksi, peralatan pengolahan, serta pendampingan dari tenaga ahli untuk memastikan standar mutu produk. Strategi keberlanjutan yang diterapkan mencakup monitoring berkala, evaluasi dampak sosial, serta penguatan kelembagaan kelompok usaha perempuan agar mampu tumbuh mandiri.

    Penghargaan yang diterima Harita Nickel menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan, jika disinergikan dengan pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan, mampu menjadi solusi konkret dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil Indonesia.

    Adapun panel juri dalam ajang Mata Lokal Award 2025 terdiri dari nama-nama kredibel di bidang pembangunan berkelanjutan dan komunikasi sosial, seperti Dian Gemiano (CMO of KG Media), Rika Anggraini (Direktur Komunikasi dan Kemitraan Yayasan KEHATI), Lembu Wiworo Jati (Executive Creative Director di Future Creative Network-Finch), dan Defri Dwipaputra (Executive Creative Director of Dentsu Creative).

    Sebagai informasi, Mata Lokal Fest merupakan inisiatif tahunan dari Tribun Network yang menghimpun berbagai institusi, organisasi, LSM, perusahaan, mahasiswa, hingga individu yang telah memberikan dampak positif dalam mewujudkan SDGs di tingkat lokal maupun nasional.

    Tahun ini, Mata Lokal Fest 2025  yang mengusung tema “Cutting Edge for Local Sustainability” menghadirkan berbagai rangkaian acara, seperti Summit yang menjadi forum dialog para pemangku kepentingan, Breakout Session untuk diskusi tematik terkait lokalisasi SDGs, serta Mata Lokal Award sebagai puncak apresiasi terhadap inovasi-inovasi berdampak tinggi.

  • Ekspansi ke Hulu Migas, Pertamina Lubricants Pasok Smooth Fluid 05 ke Medco E&P Grissik – Halaman all

    Ekspansi ke Hulu Migas, Pertamina Lubricants Pasok Smooth Fluid 05 ke Medco E&P Grissik – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN – PT Pertamina Lubricants (PTPL) memperluas pasar ke hulu migas nasional dan dipercaya memasok specialty chemicals yakni Smooth Fluid 05 (SF05) kepada Medco E&P Grissik Ltd.

    Medco E&P Grissik Ltd merupakan perusahaan migas yang berlokasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pengiriman SF05 dilakukan melalui distributor resmi PT Synergy Perkasa Sejahtera.

    Manager Project Sales and Marketing Specialty Chemical PT Pertamina Lubricants Wahyu Pratiwi Triwulandari mengatakan, produk SF05 merupakan buah dari kolaborasi riset dan sinergi lintas holding dan subholding Pertamina.

    Produk ini melibatkan peran dari Technology Innovation PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina Lubricants.

    “Smooth Fluid 05 merupakan wujud dari ide dan inovasi yang dikembangkan bersama, didukung oleh layanan teknis terintegrasi. Ini adalah base fluid produksi anak bangsa dengan kualitas internasional yang mampu menjawab kebutuhan industri migas hulu secara optimal,” terang Wahyu dalam keterangan, Jumat (9/5/2025).

    Diproduksi di PT Kilang Pertamina Internasional, SF05 merupakan High Performance Drilling Fluid untuk lumpur pengeboran tipe Oil Base Mud (OBM).

    SF05 berperan penting dalam kelancaran proses pengeboran, yakni ⁠mengangkat serbuk bor ke permukaan, mendinginkan dan melumasi mata bor dan kawat bor, mengontrol tekanan formasi di dalam sumur dan membentuk lapisan tipis (mud cake) pada dinding lubang bor. 

    Selain untuk kebutuhan industri migas hulu secara teknis, produk Smooth Fluid 05 juga mencerminkan komitmen Pertamina menghadirkan produk-produk inovatif berbasis riset dan rekayasa nasional.

    Peningkatan permintaan SF05 menjadi indikator kuat atas kepercayaan industri terhadap kualitas dan performa produk ini.

    Langkah ini juga sejalan dengan visi Pertamina Lubricants untuk mendukung kemandirian energi nasional melalui optimalisasi produk domestik yang mampu bersaing di pasar global.

     

  • Menhub Dudy Minta Penindakan ODOL Tidak Berhenti Sampai Sopir Truk – Halaman all

    Menhub Dudy Minta Penindakan ODOL Tidak Berhenti Sampai Sopir Truk – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus menggencarkan penindakan truk dengan muatan melebihi batas atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Penindakan ini diharapkan bisa menyasar ke seluruh lini baik pemilik hingga pengguna.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pertanggungjawaban penindakan truk ODOL ini tidak berhenti sampai sopir saja. Dia ingin pemilik bahkan pengguna bisa mendapatkan tanggungjawab yang sama.

    “Pelaku usaha tidak hanya pemilik, tapi juga pengemudi, pemilik dan juga penggunanya. Tidak bisa kemudian mereka akan melepas tangan seolah-olah semuanya hanya kepada pengemudi saja,” kata Menhub Dudy kepada wartawan di Resto Aroem, ditulis Jumat (9/5/2025).

    Menurut Menhub Dudy, kasus truk ODOL ini sudah banyak menelan korban jiwa. Sehingga hal ini sudah harus dilakukan tindak tegas sebagai efek jera kepada pemilik maupun pengguna. 

    Dia bahkan menduga para pengemudi truk-truk ODOL dalam keadaan terpaksa membawa barang melebihi kapasitas, karena tidak ada pilihan lain.

    “Kadang-kadang pengemudi tahu tapi kadang-kadang juga pengemudi karena tidak ada pilihan. Kita juga tahu bahwa pengemudi mungkin penghasilannya seadanya akhirnya tidak punya pilihan. Sehingga mau tidak mau akan membawa pemuatan yang sebenarnya lebih dari kapasitas,” papar dia.

    Menhub Dudy mengaku, upaya ini akan disampaikan pada aparat penegak hukum agar penindakan pidana tidak berhenti di sopir truk.

    “Ini yang kami ingin dorong kepada kepada aparat penegak hukum supaya, dan itu misalnya sudah bisa ditanyakan di Kakorlantas, itu juga akan dicoba untuk membuat pidana ini tidak berhenti di satu pengemudi saja.”

    “Jadi harus ke semua supaya memberikan efek jera. Kasihan para pengemudinya,” tegas Menhub Dudi.

    Untuk diketahui, Provinsi Jawa Barat dan Riau akan menjadi proyek percontohan penanganan truk Over Dimension Over Load (ODOL) alias truk bermuatan lebih di Indonesia.

    “Kami kemarin kan ketemu, pertama kami ketemu dengan Gubernur Jawa Barat, dia menawarkan untuk Jawa Barat dijadikan sebagai pilot project untuk penanganan ODOL,” kata Dudy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dari pertemuan itu didapat informasi bahwa Jawa Barat menjadi wilayah dengan tingkat kecelakaan tertinggi akibat truk ODOL. Sementara di Riau, tingkat kecelakaan juga tinggi karena jalanan rusak akibat kerap dilintasi truk ODOL.

    “Kalau Jawa Barat ya, tapi kalau Riau bukan kecelakaan, tapi kerusakan jalan khususnya. Jadi itu sebabnya kedua provinsi itu menawarkan secara sukarela untuk dijadikan tempat sebagai pilot project,” ucapnya.

    “Kami kemarin ketemu dengan pemerintah daerah provinsi Riau, Gubernur dan para bupatinya. Mereka juga berkomitmen agar ODOL segera dapat diselesaikan dan mereka berhasil menjadi pilot project untuk tempat penanganan ODOL,” pungkasnya.

  • Menteri Maman Abdurrahman Ungkap Sulitnya Hapus Utang 1 Juta UMKM di Perbankan – Halaman all

    Menteri Maman Abdurrahman Ungkap Sulitnya Hapus Utang 1 Juta UMKM di Perbankan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap sulitnya upaya penghapusan utang sekitar 1 juta UMKM di perbankan.

    Secara detail, ada 1.097.155 debitur dengan total piutang mencapai Rp 14,8 triliun yang akan dihapus utangnya.

    Per 11 April 2025, baru ada 19.375 debitur UMKM yang telah menerima penghapusan utang dengan total nilai mencapai Rp 486,10 miliar.

    Menurut Maman, capaian yang masih jauh dari target tersebut karena penghapusan utang ini memiliki kompleksitas yang luar biasa.

    “Saya pikir tidak ada yang perlu disalahkan atau dijadikan kambing hitam terkait kenapa target ini belum bisa tercapai. Satu hal yang saya mau bilang bahwa kompleksitas melakukan upaya penghapus tagihan ini luar biasa kompleks,” kata Maman ketika ditemui di sela-sela acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Maman menejelaskan ada tiga tantangan yang dihadapi. Dua dari tiga tantangan tersebut telah tertangani contohnya dari sisi regulasi.

    Sementara itu, tantangan dari sisi anggaran juga sudah tertangani setelah Himpunan Bank Negara (Himbara) selesai melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    RUPS telah rampung membahas soal pengalokasian anggaran kebutuhan penghapus tagihan yang kurang lebih mencapai Rp 14,8 triliun itu.

    Tantangan berikutnya datang dari eksekusinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), ada dua mekanisme untuk melakukan hapus tagih.

    Mekanisme pertama adalah penagihan optimal dan yang kedua adalah mekanisme restrukturisasi.

    Soal mekanisme restrukturisasi ini lah yang menurut Maman perlu dipahami.

    Di dalam usaha mikro, pinjamannya rata-rata sebesar Rp 10 juta, Rp 20 juta, bahkan ada yang Rp 30 juta.

    Menurut Maman, jika yang dilakukan adalah restrukturisasi, biaya untuk melakukan restrukturisasinya lebih besar dari pinjaman utangnya.

    “Artinya menjadi tidak worth it untuk dilakukan restrukturisasi. Makanya di dalam usaha mikro tidak mengenal restrukturisasi,” ujarnya.

    Ini lah yang sedang dicari solusinya oleh semua pemangku kepentingan.

    Dalam revisi undang-undang BUMN yang terbaru, Maman mengatakan telah memasukkan payung hukum yang menyebutkan bahwa penghapus tagihan bagi usaha mikro tidak perlu dilakukan restrukturisasi.

    Upaya hapus tagih cukup melalui Peraturan Menteri BUMN yang disetujui oleh Danantara.

    Maman pun berharap penghapusan utang bagi UMKM ini bisa secepatnya tuntas karena ada kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM yang ingin bisa kembali berusaha.

    “Ada kurang lebih satu jutaan orang yang  berharap dapat kesempatan kembali untuk berusaha. Dengan dia masuk dalam kategori kredit bermasalah, dia enggak bisa melakukan aktivitas usaha. Jadi ini yang kami usahakan secepat mungkin,” ucap Maman.

     

  • Menteri UMKM Maman Abdurrahman Bakal Hadiri Persidangan Toko Mama Khas Banjar – Halaman all

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman Bakal Hadiri Persidangan Toko Mama Khas Banjar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bakal menghadiri persidangan kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

    Mama Khas Banjar merupakan UMKM asal Kalimantan Selatan yang tengah bermasalah dengan hukum. Sang pemilik, Firly Norachim, sempat ditahan Polda Kalsel.

    Kasus yang menjerat Firly berawal dari produk yang dijual di Toko Mama Khas Banjar, yang diduga tidak mencantumkan label kedaluwarsa. Perkara ini pun menjadi perhatian publik, bahkan sempat ada aksi unjuk rasa di Kejari Banjarbaru.

    Terdakwa Firly Norachim pun didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Maman mengatakan bahwa ia telah mengirimkan tim hukum dari Kementerian UMKM untuk mendukung kasus ini. Pada 14 Mei nanti, Ia menyatakan akan hadir langsung di persidangan dan menjadi amicus curiae.

    Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “Friends of The Court atau Sahabat Pengadilan.

    Amicus curiae ini bisa disebut sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan bisa memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

    “Saya sendiri menjadi amicus curiae akan diterima oleh hakim pengadilan. Insyaallah nanti tanggal 14 Mei saya hadir di Banjarbaru,” kata Maman ketika ditemui di sela-sela acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Dalam sidang pengadilan Toko Mama Khas Banjar, Maman ingin mencoba meyakinkan dan mendorong para hakim agar melihat kasus ini tidak hanya sekadar dari perspektif penegakan hukum, tetapi dari aspek pembinaan.

    Ia menyampaikan, Kementerian UMKM dan Polri sebenarnanya telah menjalin kerja sama, di mana salah satu poinnya menegaskan bahwa jika terdapat permasalahan yang melibatkan pengusaha mikro di daerah, pendekatan pembinaan akan menjadi prioritas utama.

    Jadi, bukan aspek penegakan hukumnya yang dikedepankan, tapi aspek pembinaan.

    Contoh pembinaan itu seperti jika ada UMKM yang belum mengurus sertifikat kadaluwarsa, mereka akan dibina cara bagaimana mendapatkannya.

    “Misalnya aparatur penegak hukum, yang tadinya sebagai penegak hukum, berubah mengambil posisi sebagai pembinaan untuk mengajarkan atau memberikan mitigasi edukasi kepada usaha-usaha mikro,” ujar Maman.

    Di saat yang bersamaan, ia mengimbau kepada seluruh pengusaha UMKM jangan juga berlindung di balik kata pembinaan itu.

    Para pengusaha UMKM diminta sudah mulai mempersiapkan diri untuk lebih taat hukum dengan mempersiapkan perizinan yang ada.

    “Sulit? Ya. Maka dari itu hadirnya kami Kementerian UMKM, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten, untuk mencoba menjadikan ini sebagai momentum pembelajaran kita semua,” ucap Maman.

    Sebagai informasi, saat ini Toko Mama Khas Banjar, yang dikenal sebagai tempat perbelanjaan oleh-oleh khas Kalimantan Selatan, telah resmi tutup pada 1 Mei 2025 setelah Firli Norachim terjerat kasus hukum.

    Penutupan toko disampaikan oleh istrinya, Ani, yang kini mengurus anak mereka yang masih balita sambil menghadapi proses hukum sang suami.

    Ani mengaku keputusan menutup usaha yang dibangun bersama suaminya bukanlah hal mudah.

    “Mental kami hancur, kami trauma, apalagi suami saya yang merupakan tulang punggung usaha ini ditahan. Jujur saja saya ketakutan, karena tidak mudah bagi saya untuk mengelola usaha ini seorang diri,” kata Ani dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (7/5/2025).

     

  • Libur Panjang Waisak, ASDP Ingatkan Pengguna Jasa Beli Tiket Online  – Halaman all

    Libur Panjang Waisak, ASDP Ingatkan Pengguna Jasa Beli Tiket Online  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan untuk merencanakan perjalanan secara matang dengan membeli tiket secara online melalui aplikasi Ferizy saat libur panjang Hari Raya Waisak yang jatuh pada Kamis (15/5/2025).

    Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin mengatakan, pembelian tiket secara online melalui Ferizy telah menjadi standar layanan utama dalam rangka mendukung digitalisasi sistem transportasi penyeberangan nasional.

    Selain itu, Shelvy juga mengimbau pengguna jasa untuk datang di pelabuhan sesuai dengan jadwal keberangkatan yang telah dipilih.

    “Libur panjang kerap disertai dengan peningkatan signifikan terhadap volume penumpang dan kendaraan di lintas-lintas utama. Untuk itu, diperlukan partisipasi aktif dari pengguna jasa dalam mendukung kelancaran operasional di pelabuhan, salah satunya dengan membeli tiket lebih awal secara digital dan hadir tepat waktu di pelabuhan,” kata Shelvy dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

    Shelvy menyampaikan bahwa selain kenyamanan, aspek keamanan dan keteraturan juga menjadi prioritas. Oleh karena itu, ASDP mengingatkan pengguna jasa untuk hadir di pelabuhan setidaknya 1 hingga 2 jam sebelum waktu keberangkatan. 

    “Ketepatan waktu ini sangat penting agar proses verifikasi tiket dan penataan kendaraan di dalam kapal dapat berjalan dengan efisien tanpa mengganggu jadwal keberangkatan kapal berikutnya,” ujar dia.

    Adapun untuk menghadapi potensi lonjakan arus kendaraan dan penumpang, ASDP telah menyiapkan langkah-langkah operasional yang terukur dan adaptif. Mulai dari optimalisasi armada kapal, penyesuaian jadwal keberangkatan dengan menambah trip jika diperlukan, hingga penguatan pengelolaan lalu lintas dan alur pelayanan di pelabuhan. 

    Kata Shelvy, semua ini dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama.

    Di sisi lain, ASDP juga terus berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang prima, khususnya pada momen-momen dengan tingkat mobilitas tinggi seperti libur nasional. 

    “Melalui kerja sama yang baik antara manajemen pelabuhan, operator kapal, dan kesadaran dari pengguna jasa, ASDP percaya seluruh proses keberangkatan akan berjalan tertib, aman, dan lancar sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,” tegas Shelvy.

    Shelvy menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan arus penyeberangan bukan hanya bergantung pada kesiapan operasional perusahaan, tetapi juga pada kedisiplinan pengguna jasa dalam mengikuti ketentuan, terutama terkait kepatuhan membeli tiket secara online dan kedatangan tepat waktu. 

    “ASDP berharap kebiasaan baru ini semakin mengakar dalam perilaku masyarakat sebagai bagian dari transformasi budaya perjalanan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

  • Hadapi Kebijakan Tarif Impor Trump, Menteri Maman Sebut RI Bisa Lakukan Diversifikasi Pasar – Halaman all

    Hadapi Kebijakan Tarif Impor Trump, Menteri Maman Sebut RI Bisa Lakukan Diversifikasi Pasar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, diversifikasi pasar merupakan satu-satunya solusi dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Tapi saya bilang begini, salah satu solusinya adalah diversifikasi pasar. Jadi salah satu langkah kita adalah kita udah mulai melihat pasar-pasar negara lain selain Amerika,” kata Maman dalam acara Mata Lokal Fest 2025 Tribun Network dengan tajuk “Cutting Edge for Local Sustainability” di Hotel Shangrila, Kamis (8/6/2025).

    Meski begitu, Maman mengaku bahwa untuk melakukan diversifikasi pasar memang membutuhkan proses dan waktu yang tidak sedikit. Sehingga yang menjadi prioritas adalah diversifikasi pasar untuk domestik terlebih dahulu.

    “Mungkin butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau kami main dalam konteks diversifikasi pasar domestik dan kami jadikan ini sebagai first priority untuk mendorong produk-produk lokal kita dibeli oleh orang-orang Indonesia, itu menurut saya jauh lebih mudah daripada kita ingin mulai membuka diversifikasi pasar negara lain,” tutur dia.

    “Nah ini juga salah satu kita untuk menjaga supply chain ataupun rantai pasar kita,”imbuhnya menegaskan.

    Untuk informasi, usai penetapan tarif impor baru yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April lalu, sebuah laporan menyebut defisit perdagangan AS justru melonjak drastis.

    Defisit perdagangan AS naik ke rekor tertinggi 140,5 miliar dolar AS pada Maret, karena konsumen dan bisnis sama-sama mencoba menghindari tarif terbaru dari Presiden Trump. Data dari federal menunjukkan penimbunan produk farmasi menjadi yang sangat besar, mengutip Japan Today.

    Minus perdagangan tersebut telah meningkat sekitar dua kali lipat selama setahun terakhir. Pada Maret 2024, catatan Departemen Perdagangan menunjukkan, kesenjangan itu hanya di bawah 68,6 miliar.

    Menurut data federal yang dirilis pada Selasa, ekspor barang dan jasa AS berjumlah sekitar 278,5 miliar dolar pada bulan Maret, sementara impor naik menjadi hampir 419 miliar dolar AS.

    Jumlah tersebut masing-masing naik 500 juta dolar AS dan 17,8 miliar dolar AS dari perdagangan Februari.

    Biro Sensus AS dan Biro Analisis Ekonomi mencatat barang konsumsi memimpin lonjakan impor, meningkat sebesar 22,5 miliar dolar AS pada bulan Maret dan khususnya produk farmasi naik 20,9 miliar miliar dolar AS. 

    Kejadian ini menandakan bahwa produsen obat berusaha untuk mengantisipasi ancaman Trump untuk mengenakan tarif pada sektor tersebut.

    Analis di Oxford Economics menyatakan, meskipun barang konsumsi menyumbang sebagian besar kenaikan pada bulan Maret, kini dapat dilihat produk farmasi naik 20 miliar dolar AS, hampir semuanya diimpor dari Irlandia.

    “Ketidakpastian tetap tinggi dan tanda-tanda front-loading yang lebih luas mungkin terlihat dalam beberapa bulan mendatang,” ungkap analis tersebut, dilansir dari Japan Today.

  • Ekonomi RI Melambat, Pengamat Ingatkan Risiko Serius dari Konsumsi Lesu dan Belanja Negara Seret – Halaman all

    Ekonomi RI Melambat, Pengamat Ingatkan Risiko Serius dari Konsumsi Lesu dan Belanja Negara Seret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi dan Dosen Binus University, Doddy Ariefianto, memberikan peringatan atas lemahnya konsumsi domestik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

    Ia menekankan bahwa konsumsi rumah tangga adalah faktor kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi, dan bila tidak ditangani, hal ini bisa memperburuk situasi perekonomian nasional.

    Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 4,9 persen secara tahunan. Namun, angka ini terbilang rendah, dengan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh di bawah 5 persen. Di sisi lain, meskipun investasi barang modal mengalami peningkatan sebesar 2,1 persen, belanja pemerintah justru tercatat terkoreksi -1,4 persen.

    “Lemahnya spending rumah tangga ini perlu menjadi warning. Kami butuh dukungan stimulus fiskal dan moneter agar ekonomi dapat kembali bergairah,” jelas Doddy dalam keterangan persnya pada Kamis (8/5/2025).

    Ariefianto juga menyoroti perlunya percepatan pengeluaran atau belanja pemerintah.

    Ia menjelaskan bahwa pola kontraksi belanja pemerintah di awal tahun adalah fenomena berulang yang disebabkan oleh proses birokrasi anggaran.

    “Memang dari dulu, setiap kuartal pertama itu pemerintah selalu negatif karena proses birokrasi. Kuartal pertama biasanya baru memulai proses pengadaan, seperti feasibility study dan pitching. Biasanya baru berkembang pesat di kuartal 3-4,” ujar Ariefianto.

    Meski begitu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan inflasi global. Hal ini terbukti dengan terkendalinya daya beli masyarakat dan inflasi bahan pangan, yang tetap berada dalam batas yang dapat dikendalikan.

    “Mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sembako, namun langkah ini belum cukup karena elastisitas konsumsi bahan pokok yang rendah,” kata Ariefianto.

    Ia juga menekankan bahwa meskipun investasi barang modal menunjukkan kenaikan terbatas, hal ini sejalan dengan siklus pengadaan barang pemerintah, yang memang lebih dominan pada kuartal pertama.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen.

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada harga berlaku sebesar Rp 5.665,9 triliun dan pada harga konstan sebesar Rp 3.264,5 triliun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 adalah 4,87 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya,” kata Amalia dalam konferensi pers pada Senin (5/5/2025).

    Amalia juga menyampaikan bahwa pelambatan ekonomi ini mengikuti pola yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal pertama cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya.

    “Secara quartal to quartal, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke satu itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya,” ungkap dia.
     

  • Prabowo Teken Keppres Satgas Kopdes Merah Putih, Ferry Juliantono jadi Ketua Pelaksanaan Harian – Halaman all

    Prabowo Teken Keppres Satgas Kopdes Merah Putih, Ferry Juliantono jadi Ketua Pelaksanaan Harian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dalam Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Keppres ini menandai langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa melalui koperasi, dengan melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah secara menyeluruh.

    Dalam Keppres tersebut, Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono ditunjuk sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Sementara, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menduduki posisi Wakil Ketua I. 

    Dengan struktur ini, Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sektor utama yang memimpin pelaksanaan kebijakan strategis pembentukan Kopdes Merah Putih secara nasional.

    Ferry menyampaikan, proses musyawarah desa khusus untuk pembentukan Kopdes akan digencarkan pada Mei ini di berbagai wilayah.

    “Kita perkirakan akan mencapai 30 ribuan kopdes yang akan terbentuk,” ungkap Wamenkop Ferry usai sidang kabinet terbatas.

    Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa dalam sidang tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui skema pembiayaan yang akan mendukung program ini. 

    “Perkiraan pada Oktober mendatang, Presiden Prabowo menargetkan 1 tahun ini kopdes mulai operasional secara bertahap,” tutur Ferry.

    Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih memiliki sejumlah mandat penting, di antaranya adalah memastikan pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. Satgas juga bertugas merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan serta teknis operasional koperasi desa ini, termasuk pemetaan potensi ekonomi tiap desa dan kelurahan sebagai dasar pendirian koperasi.

    Selain itu, Satgas akan mengoordinasikan pendampingan Kopdes/Kel dari sisi kelembagaan, usaha, serta penguatan sumber daya manusia.

    Dalam jangka panjang, Satgas ini bertanggung jawab atas pengembangan rencana bisnis koperasi desa yang meliputi layanan simpan pinjam, penyediaan sembako, fasilitas kesehatan seperti klinik dan apotek, serta infrastruktur pendukung seperti cold storage dan logistik desa.

    Dengan dikeluarkannya Keppres ini, pemerintah menargetkan percepatan pembentukan koperasi desa melalui pendirian, pengembangan, hingga revitalisasi koperasi yang telah ada, guna menciptakan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

    Satgas juga diberi wewenang menyelesaikan hambatan di lapangan dengan cepat, agar pelaksanaan program berjalan efektif.

    Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan desa, koperasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan nasional. Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pilar transformasi ekonomi desa yang terstruktur, produktif, dan inklusif.

  • Kelakar Menteri Maman, Jadi Pembantu Presiden Terpopuler di Kalangan Ibu-ibu  – Halaman all

    Kelakar Menteri Maman, Jadi Pembantu Presiden Terpopuler di Kalangan Ibu-ibu  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengeklaim dirinya kini menjadi menteri terpopuler di kalangan ibu-ibu.

    Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Mata Lokal Fest 2025 Tribun Network dengan tajuk “Cutting Edge for Local Sustainability” di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (8/6/2025).

    “Jadi saya nih mas, kalau saya turun ke daerah mas, saya ajak PNM mendampingi saya, saya nih hari ini menteri UMKM yang paling top di kalangan ibu-ibu perempuan,” ujar Menteri Maman.

    Mulanya, Menteri Maman menjelaskan tantangan usaha mikro yang salah satunya menyasar pada gender. Pemberdayaan kelompok rentan dimana perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat terpencil sering tidak terjangkau oleh program UMKM.

    Kementerian UMKM melakukan pembinaan kepada kelompok usaha khusus untuk perempuan kelompok rentan termasuk masyarakat terpencil. Mereka diberikan pinjaman modal mulai Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.

    “Mereka didorong untuk buka usaha warung kelonton dan lain sebagainya per hari ini ada kurang lebih 17 juta. Itu di bawah juga binaan kami Kementerian UMKM. Dan semuanya 17 juta perempuan,” papar dia.

    Di sisi lain, Maman mengungkapkan tantangan kewirausahaan di Indonesia yang paling besar adalah akses terhadap pembiayaan. Menurutnya, usaha mikro dan kecil menengah kesulitan untuk mengontrol akses kredit dari lembaga keuangan formal.

    “Ini permasalahan paling klise. Kalaupun, misalnya, saudara-saudara kita pengusaha mikro, kecil, menengah, dan mereka sudah dapat akses pembiayaan, sering sekali problemnya adalah bagaimana bisa menjalankan aktivitas usaha secara konsisten, akuntabel, dan termanaged secara baik,” tegasnya.