Revitalisasi Asrama Haji Donohudan Boyolali Telan Dana Rp 179 Miliar, Prioritaskan Fasilitas Utama
Category: Tribunnews.com Ekonomi
-
DAFTAR 15 Golongan yang Bisa Naik Transportasi Umum Gratis di Jakarta, Program Bisa Diperluas
DAFTAR 15 Golongan yang Bisa Naik Transportasi Umum Gratis di Jakarta, Program Bisa Diperluas
-
Kompor Pemanas Jadi Awal Petaka 5.000 Ekor Ayam Mati Terpanggang di Wonosobo
Kompor Pemanas Jadi Awal Petaka 5.000 Ekor Ayam Mati Terpanggang di Wonosobo
-

Legislator Komisi XII DPR Dukung Peningkatan Produksi Migas Nasional – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno berharap, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan kinerja.
Melalui peningkatan produksi PHE yang notabene adalah kontributor terbesar, imbuh Eddy, diharapkan produksi migas nasional juga meningkat, sehingga memperkuat peran terhadap ketahanan energi nasional.
Demikian disampaikan Eddy, menyikapi kinerja positif PHE pada Triwulan I 2025.
”Ya, (peran PHE) memang sangat krusial. Saya percaya, ke depan PHE bisa melakukan peningkatan lebih banyak lagi. Makanya, harus terus didukung, terutama kekuatan finansialnya agar PHE mampu secara terus-menerus meningkatkan eksplorasi,” kata Eddy kepada media hari ini, Jumat (9/5/2025).
Sebagai kontributor migas terbesar di Tanah Air, peran PHE dan anak-anak usahanya, seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), memang sangat besar.
Untuk minyak misalnya, PHE berkontribusi sekitar 69 persen produksi nasional. Karena itulah, jelas Eddy, PHE harus terus menjaga tingkat produksi. Sebab jika terjadi penurunan produksi, tentu akan berdampak cukup signifikan terhadap ketahanan energi nasional.
”Pasti dong, harus terus menjaga produksi. Karena penurunan produksi antara Pertamina dan KKKS lain, misal sama-sama 10 persen, tentu memiliki impact berbeda. Karena volume produksi Pertamina besar sekali dibandingkan KKKS yang lain. Sepuluh persen dari 100 kan berbeda dibandingkan 10 persen dari 20,” kata Eddy.
Karena peran krusial itulah, PHE juga harus didukung agar benar-benar fokus. Eddy sependapat, PHE hendaknya tidak terlalu dibebani dengan hal yang bukan kewajiban pokoknya, karena bisa berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional.
Dalam kondisi sumur yang sudah mature, Eddy menilai, keberhasilan PHE meningkatkan produksi pada Triwulan I 2025, dilakukan melalui peningkatan aspek investasi, termasuk aspek drilling.
”Tentu dilakukan melalui upaya luar biasa. Artinya semakin banyak dilakukan investasi sektor pengeboran, maka semakin besar potensi untuk menemukan sumber migas baru untuk peningkatan produksi. Makanya, capaian PHE pada Triwulan I 2025, jelas merupakan prestasi,” tutup Eddy.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengapresiasi pencapaian dan inovasi yang dilakukan PHE, antara lain melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).Termasuk di antaranya, dalam mempertahankan tingkat produksi migas di lapangan-lapangan tua.
“PHM harus terus fokus pada peningkatan lifting minyak demi mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mempercepat eksplorasi dan pengembangan lapangan baru,” tegas Bahlil saat kunjungan kerja ke kerja ke Lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS), 30 April 2025.
Secara nasional, Bahlil juga optimistis target lifting 2025 akan tercapai.
“Lifting minyak kita sekarang kan hanya 580 ribu barel per day dan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita 605 ribu barel per day di tahun 2025. Dan Insyaallah akan bisa mencapai bahkan melebihi target dari apa yang dicanangkan dalam APBN,” kata Bahlil ketika itu.
Sebelumnya, PHE menyampaikan, pada Triwulan I 2025 berhasil meningkatkan produksi migas menjadi 1,043 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Triwulan I 2024 sebesar 1,042 MBOEPD.
Hingga Maret 2025, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 206 sumur pengembangan, 248 sumur workover, dan 9.207 well service.
Pencapaian Triwulan I 2025 ini meningkat dibandingkan periode sama tahun 2024 dengan jumlah penyelesaian kerja pengeboran 3 sumur eksplorasi, 163 sumur pengembangan, 219 sumur workover, dan 8.323 well service.
-

OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Volatilitas Pasar Keuangan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia selama April 2025 tetap terjaga di tengah tingginya dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, ketidakpastian ekonomi global didominasi oleh kebijakan perdagangan dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Sehingga hal tersebut mendorong kenaikan tajam volatilitas di pasar keuangan global. Meski begitu, kondisi ekonomi domestik yang tercatat 4,87 persen pada triwulan I 2025 menunjukkan capaian yang baik.
“Saat ini sektor jasa keuangan nasional dinilai tetap resilien dengan permodalan yang solid dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko ke depan,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB Bulanan secara virtual, Jumat (9/5/2025).
Mahendra mengatakan, inflasi April tetap terkendali di level 1,95 persen secara tahunan atau year on year. Inflasi inti juga menunjukkan stabilitas di level 2,5% yang mencerminkan permintaan domestik terjaga.
Sedangkan dari sisi produksi, kinerja masih cukup baik terlihat dari berlanjutnya surplus neraca perdagangan dan kinerja emiten di mana rilis kinerja 2024 secara umum lebih baik dari tahun 2023.
“Beberapa indikator permintaan domestik lainnya seperti penjualan retail, semen, kendaraan bermotor mengindikasikan pemulihan yang masih berlangsung sekalipun dengan laju yang moderat,” ujar dia.
Mahendra bilang, seiring ketidakpastian yang meningkat akibat tarif pedagang Amerika Serikat dan indikator ekonomi global yang cenderung bergerak melemah, OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress trest untuk melihat dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.
“OJK juga meminta lembaga Jasa Keuangan secara proaktif melakukan assessment atas perkembangan terkini dan melakukan asesment lanjutan, atas dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur khususnya yang memiliki exposure langsung pada sektor terdampak,” kata Mahendra.
“Sehingga mampu mengambil langkah antisipatif dalam memitigasi peningkatan risiko termasuk membentuk pencadangan yang memadai,” imbuhnya menegaskan.
-

Pelatihan Konsultan PVT Dorong Pengembangan Varietas Tanaman Unggul Baru – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang dibuka Selasa (6/5/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari sistem inovasi pertanian nasional juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya pada pencapaian swasembada secara cepat dan singkat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, varietas unggul menjadi lini yang sangat penting dalam melakukan pengembangan dan juga kemajuan pertanian di Indonesia.
“Karena itu kita terus berakselerasi dalam peningkatan produksi seperti penyediaan pupuk subsidi, mekanisasi dan tentu saja menyediakan benih unggul bagi semua petani yang setiap hari berproduksi,” katanya.
Kepala Pusat PVTPP Kementan, Leli Nuryati saat membuka dan menyampaikan materi pelatihan konsultan PVT mengatakan bahwa peran konsultan PVT harus dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan serta lahirnya benih unggul di Indonesia.
“Pelatihan Konsultan PVT ini dilaksanakan setelah 20 tahun sejak terakhir pelaksanaannya di tahun 2006. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman konsultan PVT tentang sistem PVT di Indonesia, dan menjadi panduan dalam mengakselerasi permohonan Hak PVT agar semakin banyak varietas unggul tersedia untuk petani. Apalagi sekarang kita sedang mendukung swasembada pangan yang membutuhkan benih atau varietas unggul,” kata Leli, Selasa, 6 Mei 2025.
Leli menyampaikan materi tentang dasar hukum pengelolaan PVT telah mengikat pada UU no 29 tahun 2000 dan peraturan turunannya, termasuk Permentan 25 tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak PVT.
“Kegiatan ini sangat penting karena permohonan Hak PVT tidak hanya dari dalam negeri saja tapi juga dari luar negeri. Dan kehadiran konsultan diharapkan mampu mengawal dalam setiap proses pemberian Hak PVT ini,” katanya.
Leli menjelaskan tahapan proses permohonan hak PVT meliputi pemeriksaan dokumen, pengumuman permohonan Hak PVT selama 6 bulan, pemeriksaan substansif dengan SLA maksimal 24 bulan, kemudian proses penerbitan sertifikat atau penolakan yang akan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
“Jangka waktu perlindungan untuk tanaman semusim adalah 20 tahun dan tanaman tahunan 25 tahun. Tapi ingat, jangka waktu ini bisa saja berakhir di tengah jalan alias dibatalkan atau dicabut apabila ada hal-hal yang melanggar ketentuan,” katanya.
PVT merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Kementerian Pertanian RI, berbeda dengan jenis HKI lain yang dikelola oleh Direktorat Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum RI.
“Prinsipnya sama-sama kekayaan intelektual. Hanya saja PVT obyeknya adalah tanaman yang dalam aturan internasional tidak boleh dipatenkan. PVT merupakan sui generis dari paten” katanya.
Dari sejarahnya, PVT memiliki banyak catatan dan rangkaian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan terutama dari sisi penyediaan varietas atau benih unggul.
Tahun 1965, PVT telah meratifikasi perjanjian TRIPS. Pada tahun 2000 lahir UU no 29 tentang PVT.
“Tahun 2004 merupakan tahun dimulainya pelayanan publik PVT oleh kantor PVT yang saat ini sudah berganti nama menjadi Pusat PVTPP. Tahun 2025 kami telah melayani 1.134 permohonan PVT dan 778 sertifikasi hal PVT yang diterbitkan,” katanya.
Di acara yang sama, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Sukim Supandi, mengapresiasi kegiatan pelatihan PVT bagi para calon konsultan.
Dia mengatakan pelatihan ini sudah sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo dan juga arahan langsung Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Sejalan dengan Asta Cita, dalam hal ini Pusat PVTPP memiliki bagian penting dalam menjembatani inovasi dan teknologi dengan perlindungan hukum dalam penyediaan varietas dan benih unggul. Tentu saja, kontribusi pelayanan dan akselerasi perakitan varietas unggul baru yang sudah dilakukan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga terstandar internasional,” katanya.
Sukim menambahkan, Pelatihan Konsultan PVT akan dilaksanakan secara blended learning pada tanggal 6-9 Mei 2025 yang dilaksanakan secara daring, dilanjutkan pada 14-16 Mei 2025 dilaksanakan secara luring di BBPMKP Ciawi dengan jumlah peserta 40 orang terdiri dari 19 perorangan dan 21 orang dari badan hukum.
“Badan PPSDMP melalui BBPMKP memiliki fungsi meningkatkan kompetensi melalui pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur. Jadi kalau kita kembali pada konteks akselerasi, setiap regulasi yang ditetapkan harus tersosialisasi dengan baik, termasuk standar pelayanan publik sehingga konsultan harus memfasilitasi dan membantu promosi, memberi informasi terhadap implementasi pelaksanaan yang berjalan,” ujarnya.
-

Garuda Indonesia Group Hentikan Operasional 15 Pesawat, Menhub Dudy: Sudah Waktunya Perbaikan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 15 pesawat milik Garuda Indonesia Group harus dihentikan operasionalnya karena butuh perawatan rutin sekaligus perbaikan suku cadang.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, penghentian operasional pesawat yang bertujuan untuk merawat dan pemeriksaan suku cadang harus dilakukan jika waktunya sudah tiba.
“Kalau yang saya tahu maintenance. Kalau sudah memang waktunya maintenance ya maintenance, karena kan yang kita pertaruhkan di sini dari sisi safety-nya,” kata Menhub Dudy kepada wartawan, dikutip Jumat (9/5/2025).
Menhub Dudy berpendapat bahwa perawatan mesin pesawat berkaitan dengan keamanan dalam penerbangan Garuda Indonesia Group kedepan.
“Apakah pada saat maintenance mereka tidak punya uang untuk maintenance itu lain hal, itu lain soal. Saya tidak bisa paksa juga pesawat mestinya maintenance kemudian beroperasi,” tegas Dudy.
Sebelumnya, Direktur Teknik Garuda Indonesia Rahmat Hanafi mengatakan, Garuda Indonesia Group terus mendorong optimalisasi kapasitas produksi di tengah tantangan industri penerbangan global, khususnya dinamika rantai pasok suku cadang pesawat yang kini melanda hampir sebagian besar pelaku industri transportasi udara dunia.
Dia juga membenarkan bahwa saat ini terdapat 1 armada Garuda Indonesia dan 14 armada Citilink yang tengah menunggu percepatan penjadwalan perawatan rutin berupa proses heavy maintenance, termasuk penggantian suku cadang, untuk kembali siap beroperasi.
Keseluruhan proses perawatan armada tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini.
“Tidak dapat dipungkiri kondisi keterbatasan supply chain atas suku cadang saat ini tengah dihadapi hampir seluruh pelaku industri penerbangan, sehingga menyebabkan pelaksanaan heavy maintenance membutuhkan waktu yang lebih panjang,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Senin.
“Dapat kami sampaikan pula bahwa proses heavy maintenance sendiri diperlukan guna memastikan standar keselamatan dan kelaikan terbang tetap terjaga untuk pesawat yang akan dioperasikan,” imbuh dia.
Rahmat bilang, optimalisasi kapasitas produksi ini kedepannya akan diselaraskan dengan outlook kinerja perusahaan sesuai dengan pertumbuhan demand di pasar. Hal ini untuk memastikan penguatan landasan kinerja usaha secara berkelanjutan.
“Garuda Indonesia optimis dapat terus bertransformasi menjadi maskapai yang agile dan berdaya saing, menghadirkan layanan udaya yang aman dan andal bagi masyarakat,” terangnya.


