Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Ekonomi

  • Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperkirakan kebijakan
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif bea masuk tambahan baru atas produk luar negeri akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. 

    Legislator Golkar itu pun mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang kondang dengan sebutan Trump 2.0 tersebut.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tuturnya.

    Misbakhun juga membeber data transaksi perdagangan Indonesia – AS pada 2024. Pada tahun lalu,  nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar.

    Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9 perseb dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik.  Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    “Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ulasan Misbakhun.

    Alumnus Sekolah Tinggu Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya,  perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu juga mengutip arahan Presiden Prabowo tentang perbaikan struktural pada berbagai hambatan perekonomian melalui deregulasi ataupun penyederhanaan aturan yang menghambat. Misbakhun meyakini arahan tersebut jika dilaksanakan akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia.

    “Dengan demikian industri kita tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan, tetapi juga menjadi  lebih mampu bersaing di pasar global,” imbuhnya.

    Selain itu, Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia (BI) mengantisipasi kinerja kurs Rupiah terhadap dolar AS (USD). Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu memprediksi harga barang di US akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19. Misbakhun memperkirakan Bank Sentral AS (The Fed) pasti akan menurunkan tingkat suku bunga  sebagai alat kontrol supaya inflasi bisa dikendalikan.

    “Penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang. Kondisi ini akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar Rupiah atas USD,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan BI melakukan upaya serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Menurut dia, jangan sampai tekanan koreksi negatif atas  Rupiah melewati angka psikologis.

    “Pada saat pasar sedang libur Lebaran saat ini adalah waktu yg tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” tambahnya.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan  sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” kata Misbakhun.

  • Gapmmi Waspadai Kenaikan Biaya Produksi Efek Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Gapmmi Waspadai Kenaikan Biaya Produksi Efek Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mewaspadai kenaikan biaya produksi dan penurunan ekspor dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan, Indonesia dan Amerika telah menjalin kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi kedua belah pihak.

    Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya.

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” ujar Adhi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Adhi menambahkan hubungan perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika adalah hal yang sangat penting bagi kedua negara.

    Adhi memaparkan, bahwa Gapmmi mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif ini.

    “Tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari Amerika dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, diperkirakan tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya,  yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional.

    Kemudian, penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.

    Pemerintah diminta melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Termasuk, menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh.

    Adhi berujar, pemerintah harus menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melakukan penguatan industri nasional, serta mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

    “Kami mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat,” ucap Adhi.

    Sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan Trump terhadap Indonesia hanya berbeda 2 persen dari China, “lawan berat” AS, yaitu 34 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat “tekanan” tarif yang cukup besar, masing-masing 36 persen dan 46 persen.

    Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

  • Usai Kebijakan Tarif Trump, Pengusaha Tidak Banyak Pilihan Selain Andalkan Permintaan Dalam Negeri – Halaman all

    Usai Kebijakan Tarif Trump, Pengusaha Tidak Banyak Pilihan Selain Andalkan Permintaan Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usai kebijakan tarif impor terbaru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke banyak negara, pengusaha Indonesia tak memiliki pilihan banyak selain mengandalkan permintaan dalam negeri.

    Hal itu diungkap oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam.

    Diketahui, AS memberlakukan kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ ke Indonesia dan sekian banyak negara lainnya.

    Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang berlaku 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    “Sekarang tidak banyak pilihan selain mengandalkan permintaan dalam negeri,” kata Bob kepada Tribunnews, Sabtu (5/4/2025).

    Akibat dari itu, ia meminta pemerintah lebih serius menggarap pasar domestik. Bob mendorong agar pembatasan impor bahan baku dan perizinan dipermudah.

    Lalu, barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri harus dibatasi impornya karena ini mampu mempengaruhi daya saing produk lokal.

    “Selain itu juga currency harus dijaga dengan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Jika pasar domestik tidak dikembangkan secara serius, industrinya akan terpukul akibat dibanjiri produk impor.

    Produk impor dari negara-negara yang juga terkena tarif Trump diprediksi akan membanjiri RI karena mereka juga mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat.

    “Industri padat karya kita akan kembali terpukul karena impor dari negara-negara yang sebelumnya mengekspor ke Amerika Serikat,” ucap Bob.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada pekan ini mengumumkan daftar negara yang dikenai tarif resiprokal untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia termasuk dalam daftar tersebut dengan nilai tarif dikenakan sebesar 32 persen.

    Tarif baru ini memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar AS yang menyumbang 38,7 miliar dolar AS ekspor Indonesia pada 2024.

    Langkah Pemerintah RI

    Pemerintah Indonesia akan menghitung dampak dari tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada RI sebesar 32 persen.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.

    Tarif resiprokal oleh AS untuk RI akan mulai berlaku pada 9 April 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono dikutip dari siaran pers pada Jumat (4/3/2025).

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya.

    Susiwijono menyebut bahwa sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS.

    Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono. 

  • Transformasi Digital Sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional di Era Perang Dagang Global – Halaman all

    Transformasi Digital Sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional di Era Perang Dagang Global – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dunia sedang mengalami pergeseran geopolitik dan ekonomi yang luar biasa.

    Direktur Indonesia Digital & Cyber Institute (IDCI) Yayang Ruzaldy mengatakan di tengah tekanan inflasi, krisis energi, dan ketegangan antara negara-negara besar, kebijakan proteksionisme kembali muncul dalam bentuk perang dagang modern. 

    Amerika Serikat baru-baru ini memberlakukan tarif resiprokal terhadap semua mitra dagangnya, termasuk Indonesia dengan tarif sebesar 32 persen. 

    “Hal ini tidak hanya menjadi pukulan bagi neraca perdagangan, tetapi juga menjadi sinyal yang jelas bahwa kekuatan ekonomi di masa depan tidak lagi bergantung pada ekspor fisik saja, tetapi juga pada nilai tambah dari inovasi dan digitalisasi,” ujar Yayang Ruzaldy di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

    Alih-alih melihat kebijakan tarif sebagai batu sandungan, Indonesia harus menggunakannya sebagai momentum untuk bertransformasi.

     Menurut dia ketika biaya logistik meningkat dan akses pasar menjadi lebih terbatas, saluran digital tetap terbuka lebar. 

    “Oleh karena itu, transformasi digital harus menjadi pilar utama dalam strategi ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap modernisasi,” ujarnya.

    Berikut penjelasan selengkapnya Yayang Ruzaldy soal dampak tarif global terhadap struktur ekonomi Indonesia :

    Tarif 32% yang dikenakan pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia berdampak langsung pada sektor manufaktur, pertanian, dan logistik. 

    UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga tertekan oleh lonjakan biaya produksi dan kesulitan mengakses pasar luar negeri.

     Data statistik dari World Integrated Trade Solution (WITS) memperkirakan bahwa setiap kenaikan tarif sebesar 10?pat mengurangi volume ekspor sebesar 7%.

    Dalam konteks Indonesia, dia mengatakan tarif sebesar 32?rarti potensi kerugian ekspor yang signifikan dan efek domino terhadap pendapatan negara, lapangan kerja, dan stabilitas makroekonomi.

    “Namun, justru di tengah tekanan inilah peluang muncul. 

    Dunia sedang memasuki fase penyeimbangan kembali di mana kekuatan ekonomi global tidak lagi semata-mata ditentukan oleh produksi fisik, tetapi oleh efisiensi, kreativitas, dan kecepatan inovasi melalui teknologi digital,” ujar Ruzaldy.

    Transformasi Digital sebagai Solusi Strategis dan Adaptif

    1. Digitalisasi Industri dan Rantai Nilai

    Teknologi digital seperti AI, IoT, dan big data dapat merevolusi proses produksi industri nasional, terutama manufaktur dan logistik. Dengan otomatisasi, efisiensi meningkat dan biaya operasional menurun. 

    Studi McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas sektor manufaktur sebesar 25%. 

    Blockchain memberikan transparansi dan kecepatan dalam rantai pasokan, bahkan lintas negara, mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional yang rentan terguncang oleh kebijakan tarif.

    2. Pemberdayaan UMKM melalui Ekosistem Digital

    Transformasi digital memungkinkan UMKM untuk keluar dari keterbatasan pasar lokal dan menembus pasar global melalui e-commerce, pemasaran berbasis AI, dan pembayaran digital. Laporan Google-Temasek-Bain 2023 memperkirakan bahwa ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025. Dalam ekosistem ini, fintech dan pinjaman blockchain memfasilitasi akses keuangan untuk usaha kecil, yang secara struktural memperkuat daya saing mereka.

    3. Pengembangan Infrastruktur dan Regulasi Pendukung

    Digitalisasi nasional tidak akan berhasil tanpa infrastruktur yang solid. Indonesia harus mempercepat pembangunan jaringan serat optik, pusat data nasional, dan sistem cloud yang berdaulat. Laporan Bank Dunia 2023 mencatat bahwa logistik digital dan regulasi yang cerdas dapat meningkatkan efisiensi perdagangan lintas batas sebesar 20%. Di saat yang sama, negara harus memastikan kedaulatan data dan keamanan siber untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku bisnis.

    Analisis Strategis: Data, Daya Saing, dan Daya Tahan

    Analisis Kuantitatif

    Transformasi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat bahwa digitalisasi dapat menyumbang tambahan 0,75?ri pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan. 

    Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital di berbagai sektor dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perekonomian nasional. Peningkatan ini berasal dari berbagai faktor, seperti digitalisasi industri, adopsi teknologi canggih dalam rantai pasok, dan penguatan ekosistem bisnis berbasis teknologi.

    Selain itu, Bank Dunia memperkirakan sektor digital dan turunannya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru. Menurut laporan terbaru, transformasi digital dapat menciptakan sekitar 27 juta lapangan kerja baru di Indonesia pada tahun 2030. Peningkatan ini akan terjadi seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengandalkan teknologi digital, baik dalam proses produksi, pemasaran, maupun distribusi. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya digitalisasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    Analisis Kualitatif

    Transformasi digital tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis dan sosial yang lebih tangguh, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan digitalisasi, para pelaku bisnis, baik dari sektor besar maupun UMKM, dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perubahan kondisi pasar dan ekonomi global. Teknologi digital juga mendorong peningkatan kolaborasi antar industri, di mana perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor dapat terhubung melalui platform digital untuk berbagi sumber daya, informasi, dan inovasi.

    Selain itu, transformasi digital juga memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi guncangan eksternal, seperti embargo perdagangan, fluktuasi harga komoditas, atau gangguan logistik global.

     Dengan sistem berbasis digital, ketahanan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat karena rantai pasok dapat dioptimalkan secara real-time dan ketergantungan terhadap mekanisme konvensional yang rentan terhadap hambatan geopolitik dapat dikurangi. Digitalisasi juga memungkinkan diversifikasi sumber pendapatan bagi negara, sehingga perekonomian tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, tetapi juga sektor-sektor berbasis inovasi dan teknologi.

    Rekomendasi Strategis untuk Semua Pemangku Kepentingan

    1. Pemerintah

    Pemerintah perlu mendesain ulang kebijakan perdagangan luar negeri dengan mengadopsi pendekatan yang mengutamakan digital. Dalam menghadapi tantangan perang dagang global dan proteksionisme, strategi perdagangan berbasis digital akan membantu Indonesia memperluas akses pasar internasional tanpa harus bergantung pada ekspor fisik.

     Pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi digital, seperti keringanan pajak bagi industri yang menerapkan otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), atau digitalisasi rantai pasok. Selain itu, pembentukan Digital Sovereign Fund merupakan langkah strategis untuk mendukung investasi di sektor teknologi nasional, sehingga mendorong inovasi dan pengembangan ekosistem digital yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

    2. Industri dan Sektor Swasta

    Pelaku industri dan perusahaan swasta harus mulai menerapkan otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam rantai pasok mereka. Dengan penerapan teknologi ini, efisiensi operasional dapat meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan daya saing produk di pasar global akan semakin kuat. Selain itu, industri juga perlu membangun kemitraan regional melalui platform digital Business-to-Business (B2B). Kolaborasi lintas batas berbasis digital ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk terus berpartisipasi dalam rantai pasokan global, meskipun di tengah pengetatan kebijakan proteksionisme dan tarif perdagangan.

    3. UMKM

    UMKM harus bertransformasi menjadi bisnis digital-native untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat global. Dengan memanfaatkan e-commerce lintas negara, para pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen internasional tanpa harus bergantung pada ekspor konvensional. Selain itu, penggunaan teknologi finansial (tekfin) menjadi kunci dalam meningkatkan akses permodalan dan pengelolaan keuangan yang lebih modern. Fintech memungkinkan UMKM memperoleh modal usaha melalui skema kredit digital atau blockchain lending, sehingga dapat lebih mudah berkembang tanpa terkendala keterbatasan akses perbankan tradisional.

    4. Investor

    Investor sebaiknya memprioritaskan investasi pada perusahaan rintisan teknologi lokal, terutama yang berfokus pada sektor logistik digital dan ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Investasi di bidang-bidang ini akan mempercepat transformasi digital nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global. Selain itu, kolaborasi antara modal ventura dan inkubator digital nasional juga perlu didorong. Dengan ekosistem yang kuat, perusahaan rintisan teknologi di Indonesia dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan produktivitas industri.

    5. Akademisi dan Komunitas Digital

    Dunia akademis perlu melakukan reformasi kurikulum pendidikan vokasi dan universitas agar dapat menghasilkan talenta digital yang siap bersaing di industri. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti AI, data science, dan blockchain, harus segera diimplementasikan untuk memastikan lulusannya siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Selain itu, para akademisi dan komunitas digital juga harus aktif dalam penelitian berbasis data dan inovasi kebijakan untuk mendukung arah pengembangan digital nasional. Hasil riset ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan sektor industri dalam merancang kebijakan dan strategi bisnis berbasis teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    Dengan langkah-langkah strategis tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam membangun ketahanan ekonomi digital Indonesia. 

    Kolaborasi antara pemerintah, industri, UMKM, investor, dan akademisi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya sekadar adaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemandirian dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Menyatukan Langkah, Mencapai Kedaulatan Ekonomi Digital

    Kebijakan tarif resiprokal dan perang dagang global bukanlah akhir dari kisah pertumbuhan Indonesia, melainkan titik balik menuju kemandirian yang lebih besar.

     Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan lompatan strategis bagi bangsa ini untuk keluar dari ketergantungan struktural dan membangun ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi.

    Dengan kepemimpinan yang berani dan kolaborasi lintas sektor-pemerintah, bisnis, akademisi, dan komunitas-Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga unggul sebagai kekuatan digital baru di Asia dan dunia.

  • Okupansi Hotel Menurun saat Lebaran 2025, Komisi VII DPR Harap Pemerintah Beri Promosi dan Insentif – Halaman all

    Okupansi Hotel Menurun saat Lebaran 2025, Komisi VII DPR Harap Pemerintah Beri Promosi dan Insentif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penurunan signifikan pada okupansi hotel selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah menjadi sorotan utama.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menanggapi situasi ini dengan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna membantu pemulihan sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan.

    Lamhot menjelaskan bahwa penurunan okupansi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal industri perhotelan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang masih belum stabil, seperti inflasi dan ketidakpastian pasar.

    Hal ini membuat banyak orang memilih untuk menekan pengeluaran, termasuk untuk biaya perjalanan dan penginapan.

    “Bukan hanya faktor internal industri, tetapi ekonomi yang belum stabil menjadi pemicu utama. Masyarakat lebih memilih untuk mengurangi pengeluaran, termasuk biaya perjalanan dan penginapan,” ujar Lamhot, Sabtu (5/4/2025).

    Selain itu, Lamhot juga menyebutkan persaingan yang semakin ketat dari platform penyewaan rumah seperti Airbnb, serta kurangnya inovasi dan promosi oleh sebagian hotel sebagai faktor lain yang memperburuk situasi.

    Menurutnya, hotel-hotel yang tidak memperbarui fasilitas dan layanan atau tidak efektif dalam pemasaran akan kehilangan daya tarik bagi wisatawan dan pelancong bisnis.

     

     

    Sebagai solusi, Lamhot meminta pemerintah untuk meluncurkan kampanye promosi yang lebih agresif guna menonjolkan potensi wisata daerah-daerah tertentu, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional. 

    Promosi ini, katanya, dapat memberikan dampak positif pada okupansi hotel.

    “Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting. Pembuatan paket wisata menarik, diskon, atau promosi khusus dapat meningkatkan minat pengunjung dan langsung berdampak pada peningkatan okupansi hotel,” tambahnya.

     

     

    Lebih lanjut, Lamhot menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur, terutama dalam hal transportasi dan konektivitas digital, untuk mempermudah akses ke destinasi wisata dan hotel-hotel yang ada.

    Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak atau subsidi kepada hotel-hotel yang terdampak, untuk mendukung kelangsungan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, juga mengungkapkan kekecewaannya terkait penurunan okupansi hotel pada Lebaran 2025 yang diperkirakan turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penurunan ini terjadi di sejumlah destinasi wisata populer seperti Yogyakarta, Bali, dan Solo.

    “Okupansi di daerah seperti Solo, Jogja, dan Bali memang menurun. Banyak hotel yang hanya penuh sampai H-2 Lebaran, lalu pengunjung langsung check-out lebih cepat,” ungkap Hariyadi, yang mencatatkan penurunan waktu menginap yang lebih singkat dibandingkan tahun lalu.

     

    Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani ketika ditemui di hotel The Langham Jakarta, Rabu (31/1/2024). (Endrapta Pramudhiaz)

     

    Daya beli masyarakat yang melemah dan waktu tinggal yang lebih pendek menjadi faktor utama penyebab menurunnya okupansi.

     

     

    Hariyadi berharap agar pemerintah segera mengoptimalkan anggaran untuk sektor pariwisata, karena kontribusi pasar pemerintah terhadap industri perhotelan masih cukup besar, mencapai 40 persen.

     

    “Peranan pemerintah sangat krusial. Tanpa dukungan pemerintah, banyak hotel yang terpaksa tutup dan mempengaruhi PHK massal di sektor ini,” jelas Hariyadi.

     

     

     

     

  • Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    Respons Kebijakan Trump, Pengusaha RI Sarankan Pemerintah Kenakan Produk AS Tarif 0 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mendorong Pemerintah Indonesia merespons perang tarif Amerika Serikat (AS) dengan tarif juga.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen untuk produk yang masuk ke negara mereka. Ini berlaku pada 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang berlaku 9 April 2025. Indonesia terkena tarif sebesar 32 persen. Bila ditotal, produk RI yang masuk AS akan terkena tarif 42 persen.

    Menurut Daniel, bea masuk impor AS ini tidak ada kaitannya dengan Non-Tariff Measure (NTM) atau Non-Tariff Barrier (NTB).

    Sebab, NTM atau NTB adalah instrumen penting pemerintah yang sudah umum dilakukan oleh negara manapun guna mengamankan pasar dalam negerinya.

    Daniel menekankan bahwa penerapan NTM atau NTB itu tidak perlu dipicu oleh kebijakan negara lain.

    Ia pun menyarankan agar produk manufaktur AS dikenakan tarif masuk nol persen.

    Hal itu tak perlu menjadi sebuah kekhawatiran karena daya saing produk manufaktur AS dinilai tidak terlalu kompetitif.

    “Kalau perlu, Pemerintah RI beri tarif masuk nol persen pada produk manufaktur AS karena pada dasarnya daya saing produk AS tidak terlalu kompetitif dengan produk manufaktur dalam negeri atau produk manufaktur negara saingan AS,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Adapun imbas dari kebijakan ini, Indonesia disebut akan menjadi sasaran ekspor negara-negara yang juga terkena tarif impor Donald Trump.

    Menurut Daniel, hal itu karena Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan potensial.

    “Dengan daya beli yang tinggi, pasti akan menjadi sasaran ekspor bagi negara-negara yang produksinya terdampak dari tarif impor baru AS tersebut,” katanya.

    Ia pun meminta agar Pemerintah RI mempercepat untuk mengeluarkan berbagai kebijakan NTM atau NTB.

    Kebijakan itu antara lain revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, pemberlakuan pelabuhan entry point, dan memperluas kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kebijakan-kebijakan itu disebut sebagai bentuk manajemen risiko yang sangat penting untuk dapat mengamankan pasar dalam negeri.

    “Kebijakan-kebijakan itu juga yang selama ini sudah kami minta, dan untuk segera dilaksanakan,” ujar Daniel. 

    Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah diminta untuk melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

    Lalu, sekaligus juga dapat melindungi produsen dalam negeri yang melakukan ekspor ke AS.

    Kemudian, Daniel meminta agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kebijakan kenaikan bea masuk impor AS.

    Kebijakan TKDN dinilai ampuh meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah.

    Lebih lanjut, kebijakan TKDN telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia.

    “Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena dari kebijakan TKDN ini,” ucap Daniel.

    “Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” katanya. 

  • Pertamina Beri Diskon Pengisian BBM selama Arus Balik Lebaran 2025, Cek Syarat dan Cara Klaimnya – Halaman all

    Pertamina Beri Diskon Pengisian BBM selama Arus Balik Lebaran 2025, Cek Syarat dan Cara Klaimnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Pertamina Patra Niaga memberikan diskon atau potongan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus di periode arus balik Lebaran 2025.

    Diskon pengisian BBM hingga Rp 300 per liter ini berlaku untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Pertamina jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan yang setia memilih bahan bakar berkualitas dari Pertamina, terutama dalam mendukung kelancaran perjalanan arus balik Lebaran.

    “Dengan promo ini, kami ingin memberikan manfaat lebih bagi konsumen dalam mendapatkan bahan bakar berkualitas dengan harga lebih hemat,” ujar Heppy, dikutip dari laman resmi Pertamina.

    Lantas, bagaimana syarat dan cara mendapat diskon ini ?

    Ketentuan

    Berikut syarat untuk bisa mendapat diskon harga BBM:

    – Diskon pengisian BBM berlaku untuk pembelian Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex

    – Diskon berlaku untuk pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina

    – Diskon berlaku selama periode arus balik Lebaran, mulai 1 hingga 7 April 2025

    – Diskon berlaku untuk pembelian di SPBU yang melayani Aplikasi MyPertamina pada pukul 06:00 sampai 20:00 WIB

    – Diskon langsung diberikan secara otomatis saat transaksi dilakukan, dengan syarat minimal pembelian 1 liter dan maksimal 50 liter per transaksi

    – Setiap akun MyPertamina berhak mendapatkan promo ini satu kali selama periode berlangsung.

    Cara Beli BBM via MyPertamina

    Sebelum membeli BBM dengan aplikasi MyPertamina, masyarakat harus mengunduhnya terlebih dahulu di Google Play Store atau App Store. 

    Setelah selesai mengunduh, daftarkan diri dengan memasukkan nama lengkap, nomor telepon, dan PIN sebanyak enam digit. 

    Kemudian, koneksikan sistem pembayaran dengan e-wallet atau direct debit dari bank yang diinginkan.

    Berikut cara membeli BBM melalui aplikasi MyPertamina:

    – Kunjungi SPBU Pertamina terdekat dengan membawa QR Code kendaraan yang sudah terdaftar. QR Code ini bisa dicetak atau ditunjukkan melalui aplikasi MyPertamina di smartphone.

    – Tunjukkan QR Code kepada petugas SPBU untuk di-scan menggunakan perangkat yang tersedia.

    – Lakukan pengisian BBM sesuai dengan jumlah yang diinginkan.

    – Selanjutnya lakukan pembayaran BBM dengan uang tunai atau metode pembayaran digital.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Diduga Potong Jalan Saat Putar Balik, Pengendara Mobil Dikeroyok Pemotor di Pasar Minggu Jaksel

    Diduga Potong Jalan Saat Putar Balik, Pengendara Mobil Dikeroyok Pemotor di Pasar Minggu Jaksel

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU – Seorang pengendara mobil dikeroyok sejumlah pemotor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada H+1 Lebaran atau Selasa (1/4/2025) siang sekitar pukul 13.00 WIB.

    “Korban inisial AP, pelaku dalam penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Sabtu (5/4/2025).

    Ade Ary menjelaskan, korban mulanya berkendara dari arah Pasar Minggu menuju Pancoran. Korban diduga memotong jalan para pelaku saat hendak berputar balik.

    Ketika itu para pelaku yang sedang konvoi merasa tidak terima dan meneriaki korban. Pelaku juga meminta korban untuk turun dari mobilnya.

    “Lalu pelaku dan teman pelaku pun turun dari kendaraan. Korban berbicara dengan salah satu pelaku,” ungkap Ade Ary.

    Namun, para pelaku lainnya diduga melakukan provokasi dengan langsung memukuli korban. Korban pun dikeroyok hingga mengalami luka-luka.

    “Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan,” ujar Ade Ary.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pasokan Listrik saat Lebaran Aman, 675 Orang Disiagakan di 76 Lokasi Posko Siaga Pembangkit – Halaman all

    Pasokan Listrik saat Lebaran Aman, 675 Orang Disiagakan di 76 Lokasi Posko Siaga Pembangkit – Halaman all

    PLN Indonesia Power (PLN IP) telah mengerahkan ribuan petugasnya untuk menjaga pasokan listrik tetap andal saat perayaan Idulfitri

    Tayang: Sabtu, 5 April 2025 11:20 WIB

    Tribun Jabar/ Kiki Andriana

    PASOKAN LISTRIK LEBARAN – Selama masa siaga periode Lebaran 2025, PLN Indonesia Power mengerahkan personil sebanyak 1.518 orang menjaga pasokan listrik. Lebaran 2025, ada 76 lokasi posko siaga pembangkit. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PLN Indonesia Power (PLN IP) telah mengerahkan ribuan petugasnya untuk menjaga pasokan listrik tetap andal saat perayaan Idulfitri 2025.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pemenuhan kebutuhan pasoka listrik menjadi keharusan bagi PLN IP, khususnya saat masyarakat merayakan hari besar keagamaan seperti Idulfitri. 

    “Apresiasi untuk seluruh personil yang terlibat, semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua,” kata Edwin dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Edwin melanjutkan, ribuan petugas PLN Indonesia Power yang dikerahkan untuk menjaga pasokan listrik dengan senang hati dan penuh kebanggan dapat menerangi momen lebaran untuk masyarakat.

    “Pada momen Lebaran ini menjadi masa pengabdian kami sebagai insan PLN dengan memenuhi kebutuhan listrik,” tutur Edwin.

    Edwin merinci, selama masa siaga PLN Indonesia Power mengerahkan personil sebanyak 1.518 orang dan petugas teknis sebanyak 675 orang yang disiagakan di 76 lokasi posko siaga pembangkit. 

    Dengan adanya ribuan pertugas yang bersiaga tersebut operasional pembangkit dapat dilakukan dengan optimal, kendala yang tidak diinginkan dapat diminimalisir dan mempercepat penanganan jika terjadi hal yang tak diinginkan.

    “Seluruh personil siaga dibekali dengan 8.674 unit peralatan pendukung, 40 unit kendaraan pendukung dan material cadang gangguan tersedia dalam jumlah cukup,” tuturnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Ini Saran dari Ketua Komisi XI DPR Misbakhun  – Halaman all

    Kebijakan Tarif Trump, Indonesia Dinilai Harus Bisa Ambil Kesempatan Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, dinilai bisa membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru.

    Seperti diketahui, mulai 2 April 2025 AS memberlakukan tarif dasar 10 persen plus tambahan 32 persen untuk Indonesia. 

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat. 

    Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan. 

    “Negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujar Fakhrul saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Dia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralism. Ke depannya, perjanjian kerjasama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

    “Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” tuturnya.

    “Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, pemerintah harus melakukan beberapa hal,” lanjutnya.

    Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. 

    Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat.

    “Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang,” sambungnya.

    Fakhrul memandang tantangan perang dagang ini malah bisa membuka kesempatan khusus kepada Indonesia untuk bisa mendapatkan pasar tertentu dengan Amerika Serikat. Mulai dari sektor tekstil, alas kaki, furniture, komponen otomotif dan nikel.

    “Namun sekali lagi, kita harus sadar bahwa tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat akan dilaksanakan dengan rule based. Kecendrungan untuk negosiasi yang alot akan terjadi,” tutur Fakhrul.

    Menurutnya, para diplomat ekonomi Indonesia harus lihai dalam bernegosiasi terkait urusan ini. Terutama, peran Kementerian Luar Negeri yang akan semakin penting dalam membawa agenda-agenda ekonomi Indonesia ke tingkat global.

    Indonesia disarankan harus tetap dalam posisi netral sambil terus membangun relasi dengan negara-negara anggota BRICS maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Ke depannya, Indonesia harus tetap menjaga posisi netral dengan terus membangun relasi kepada berbagai negara, baik itu BRICS ataupun OECD untuk bisa memaksimalkan dampak positif untuk perekonomian Indonesia,” katanya.

    Selain itu, ia juga menyoroti pasar keuangan setelah adanya penurunan nilai indeks saham beberapa waktu lalu. Ia mengimbau kepada para investor untuk tidak takut atas sentimen baru soal perang dagang. 

    “Karena 80 persen dari situasi ini sudah priced in (terprediksi)di pasar. Kalau tak ada aral melintang, seharusnya kita bisa mulai melirik kesempatan yang muncul dari pasar saham yang telah murah,” ujar Fakhrul.